KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4A TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu didukung Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam setiap tahun Anggaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
Menimbang
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 64); 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 67 ).
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
-3-
KEDUA
: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatannya.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku per 1 Januari 2015. Ditetapkan di Semarang pada tanggal
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 4A TAHUN 2014 TANGGAL : 17 NOPEMBER 2014
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan
daerah
Provinsi dan Anggota DPRD Provinsi adalah pejabat Daerah Provinsi yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan mengatur dan mengurus urusan
Pemerintah
berdasarkan
aspirasi
dan
kepentingan
masyarakat
dalam
masyarakat sistem
Jawa
Negara
Tengah Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), karena pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan yang diberikan
oleh
Pemerintah
Pusat
kepada
Daerah
dan
dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki beban tanggungjawab
mengembangkan
kehidupan
demokrasi,
menjamin
keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, serta mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat Jawa Tengah.
-2-
Dalam mengemban beban tanggungjawab dan tuntutan kinerja yang produktif dan berkualitas dapat diupayakan pelaksanaannya secara holistic dan sistematis, dan juga sebagai dasar pengukuran kinerja dan evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka diperlukan adanya Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun secara periodik pada setiap Tahun Anggaran. Disisi lain pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah menuntut peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau selanjutnya disebut Dewan yang memiliki rasa tanggungjawab dan kemampuan yang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya, baik dalam tatanan legislasi, anggaran maupun pengawasan sehingga dapat mendorong akuntabilitas kinerja. Untuk mengaktualisasikan tiga fungsi sebagaimana diatas, perlu disusun program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015,
sehingga
keberadaan
Dewan
akan
dapat
lebih
mengedepankan peran yang dapat dirasakan oleh masyarakat, karena Dewan merupakan Lembaga yang berkedudukan sebagai wakil rakyat, maka tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Untuk melaksanakan ketiga fungsi yang ideal tersebut, Dewan dilengkapi modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan Dewan, dan Hak dan kewajiban Dewan. Keberadaan alat kelengkapan Dewan dituntut mampu merumuskan program kerja yang sekaligus juga mendorong terlaksananya program yang dikoordinasikan oleh Badan Musyawarah. Dalam konteks inilah agar terbangun kesamaan persepsi antara Badan Musyawarah dengan Pimpinan dan Anggota Dewan, Maka diperlukan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tugas, fungsi Dewan Tahun 2015 yang sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas kegiatan-kegiatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
-3-
B. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 2. Undang-Undang Peraturan
Nomor
12
Tahun
Perundang-undangan
2011
tentang
(Lembaran
Pembentukan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
-4-
7. Permendagri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi
Daerah
dan
Persiapan
Rancangan
Peraturan
Daerah
dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 64); 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rakyat
Tata Tertib
Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 Nomor 67 );
C. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan
Rencana
Kerja
DPRD
merupakan
dokumen
perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar bagi DPRD di dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan mandat yang diberikan. Selain itu juga sebagai pedoman dan tolok ukur pencapaian kinerja Lembaga Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
Provinsi
Jawa
Tengah
dalam
melaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatannya secara sinergi dan terjadwal dan sebagai bahan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan kata lain perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan yang baik pula yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar. Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Mewujudkan visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah ke dalam rencana kegiatan. 2. Landasan Rencana Kerja DPRD 3. Terwujudnya perencanaan yang tertib 4. Dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan
-5-
5. Dasar Pengukuran Kinerja DPRD; 6. Dasar Evaluasi Kinerja DPRD; 7. Kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan SKPD
D. VISI DAN MISI Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Misi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Visi Mendukung meningkatnya kualitas sumber daya manusia menuju Provinsi Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari di Tahun 2014 secara berkelanjutan melalui efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta penanganan aspirasi masyarakat. Misi 1. Meningkatkan kualitas fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 2. Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan DPRD. 3. Membangun hubungan yang harmonis Pemerintah Daerah dan Forum Muspida.
antar
Lembaga
DPRD,
4. Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan DPRD. 5. Meningkatkan komunikasi efektif dengan semua unsur masyarakat guna peningkatan kinerja Lembaga DPRD
-6-
BAB II GAMBARAN UMUM A.
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1. KEDUDUKAN Sesuai ketentuan Pasal 95, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengga Pemerintahan Daerah. Dalam kedudukannya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun segala bidang untuk kesejahteraan rakyat. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi “ Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum “, yang pembentukannya diarahkan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. FUNGSI DPRD Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Anggaran dan Pengawasan. a. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara : 1. Membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; 2. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah; 3. Menyusun program Pembentukan Perda bersama Gubenrur dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur. b. Anggaran Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diajukan oleh Gubernur. Dilaksanakan dengan cara :
-7-
1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD; 2. Membahas Rancangan Perda tentang APBD Provinsi; 3. Menbahas Rancangan Perda Provinsi tentang Perubahan APBD Provinsi; 4. Menbahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawabaan APBD Provinsi. c. Pengawasan Dalam hal pelaksanaan wewenang di bidang Fungsi Pengawasan sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 2. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; 3. Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan ini berkaitan dengan Hak Budget. Dengan demikian hak pengawasan yang di miliki oleh DPRD yakni pengawasan pada waktu penetapan dan pada waktu pelaksanaan APBD. Fungsi Pengawasan ini menjadi titik krusial penciptaan Pemerintahan yang baik (good governance) dengan bertumpu pada lima prinsip yaitu responsibility (pertanggungjawaban), accountability (akuntabilitas), fairness (kesetaraan dan kewajaran), independency (kemandirian) dan tranparancy (keterbukaan informasi). Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output yaitu perda-perda yang aspiratif dan responsive, APBD yang efektif dan efisien serta terdapat kesesuain yang logis dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan Pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses Pemerintahan maupun penganggaran.
3.
TUGAS DAN WEWENANG Di dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Membentuk Peraturan Daerah Provinsi bersama Gubernur; b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
-8-
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; d. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerahprovinsi ; f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi ; i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan; B.
ALAT KELENGKAPAN DEWAN Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas : a. b. c. d. e. f. g.
Pimpinan; Badan Musyawarah; Komisi; Badan Pembentukan Peraturan Daerah; Badan Anggaran; Badan Kehormatan; dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD bersifat kolektif dan kolegial dan dalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD. A. RENCANA DAN TUGAS PIMPINAN DPRD 1. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; 2. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua; 3. Melakukan Koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; 4. Menjadi juru bicara DPRD;
-95. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; 6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lainnya; 7. Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan Pimpinan Lembaga/ Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD; 8. Mewakili DPRD di Pengadilan; 9. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. Menyusun Rencana Anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat Paripurna; dan 11. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. 12. Menindak lanjuti pertimbangan yang disampaikan oleh fraksi mengenahi hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD.
B. RENCANA ,TUGAS DAN KEWAJIBAN BADAN MUSYAWARAH RENCANA DAN TUGAS : 1. Menetapkan agenda Dewan untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat Paripurna untuk mengubahnya; 2. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; 4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD; 5. Memberi saran/ pendapat untuk memperlancar kegiatan; 6. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus, Panitia Angket dan Panitia Kerja ; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat Paripurna DPRD kepada Badan Musyawarah.
C. RENCANA DAN TUGAS KOMISI 1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD; 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
-104. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/ atau masyarakat kepada DPRD; 5. Menerima, menampung dan membahas, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 7. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD; 8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; 9. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan 10. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
D. RENCANA DAERAH:
DAN
TUGAS
BADAN
PEMBENTUKAN
PERATURAN
1. Menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Raperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; 2. Koordinasi untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah Daerah; 3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul berdasarkan Program Prioritas yang telah ditetapkan;
DPRD
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD; 5. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/ atau gabungan komisi, di luar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program Program Pembentukan Peraturan Daerah; 6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus; 7. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;dan 8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
-11-
E. RENCANA DAN TUGAS BADAN ANGGARAN 1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD; 2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan kebijakan Umum APBD serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; 3. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah; 5. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementrara yang disampaikan oleh Gubernur; dan 6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD.
F. RENCANA TUGAS BADAN KEHORMATAN 1.
Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/ atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik DPRD; 3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/ atau masyarakat; dan 4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/ atau masyarakat kepada Rapat Paripurna DPRD.
-12-
G. ALAT KELENGKAPAN LAIN Sesuai ketentuan Pasal 79 Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa : 1. Dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk Alat Kelengkapan Lain berupa Panitia Khusus , Panitia Angket, dan Panitia Kerja. 2. Panitia Khusus , Panitia Angket, dan Panitia Kerja merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. 3. Panitia Khusus , Panitia Angket, dan Panitia Kerja dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. 4. Pembentukan Panitia Khusus , Panitia Angket, dan Panitia Kerja ditetapkan dengan Keputusan DPRD. 5. Jumlah Anggota Panitia Khusus , Panitia Angket, dan Panitia Kerja masing-masing sebanyak 21 ( dua puluh satu) orang ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah Anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/ kegiatan serta kemampuan Anggaran DPRD. 6. Anggota Panitia Khusus, Panitia Angket, dan Panitia Kerja, terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi. 7. Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus , Panitia Angket, dan Panitia Kerja dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus , Panitia Angket, dan Panitia Kerja. 8. Panitia Khusus, Panitia Angket, dan Panitia Kerja melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.
dalam
C. FRAKSI 1. untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta hak dan kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Provinsi. 2. Setiap anggota DPRD Provinsi harus menjadi anggota salah satu Fraksi, 3. Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2014 – 2019 terdiri atas : a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; c. Fraksi Partai Gerindra; d. Fraksi Partai Golongan Karya;
-13-
e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; f.
Fraksi Partai Demokrat;
g. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; h. Fraksi Partai Amanat Nasional; Adapun tugas Fraksi adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan Partai Politiknya; b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing; c. Menigkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD; d. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Anggota Fraksi masingmasing; e. Menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan Komisi-Komisi, BadanBadan dan Panitia-Panitia: dan f. Melakukan pengawasan terhadap kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD;
-14-
BAB IV RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 A.
RENCANA KERJA Berdasarkan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta arah dan program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 kegiatan-kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah diformulasikan sebagai berikut : 1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan frekuensi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.
Rapat Paripurna; Rapat Paripurna istimewa; Rapat Pimpinan DPRD; Rapat Fraksi; Rapat Konsultasi; Rapat Badan Musyawarah; Rapat Komisi; Rapat Gabungan Komisi; Rapat Badan Anggaran; Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah; Rapat Badan Kehormatan; Rapat Panitia Khusus; Rapat Panitia Angket; Rapat Panitia Kerja Rapat Kerja Rapat Dengar Pendapat; dan Rapat Dengar Pendapat Umum
2. Kunjungan Kerja ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi; Tujuan Kunjungan Kerja dilaksanakan untuk mencari data dan masukan permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga terjalin hubungan yang sinergi antara Dewan dengan masyarakat sebagai wakil rakyat. Dalam pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam Provinsi dialokasikan waktu selama 6 (enam) hari dalam setiap bulannya atau 24 (dua puluh empat) hari Per Masa Sidang. 3. Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi; Tujuannya adalah untuk mencari data, masukan dan informasi di Provinsi Lain sebagai pembanding atau penyelarasan. Kegiatan ini dilaksanakan 8 Kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan alokasi waktu untuk setiap kegiatan paling lama 3 (tiga) hari. 4. Kunjungan Kerja ke Luar Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan melihat urgensi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku.
-15-
5. Reses Reses merupakan kegiatan anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihannya dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat dan memantau langsung program Pemerintah yang pelaksanaannya di daerah pemilihan. Kegiatan Reses dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibagi 1 (satu) kali pada setiap masa sidang dengan alokasi waktu selama 6 (enam) hari dalam setiap kegiatan Reses. 6. Monitoring Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pilkada Kabupaten/ Kota dilaksanakan untuk memantau kegiatan Pilkada di setiap daerahdaerah yang dilaksanakan pada waktu persiapan, pelaksanaan dan pasca Pilkada. Pada tahun 2015 Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pilkada sebanyak 13 Kabupaten dan 4 Kota, dengan alokasi waktu 2 ( dua ) hari dalam setiap kegiatan. 7. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Usul Prakarsa DPRD (Pra Raperda) meliputi : a. Konsultasi 1 Kali pada setiap kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Usul Prakarsa DPRD dengan alokasi waktu 2 hari / per Raperda dan apabila konsultasi dilakukan dibeberapa lembaga/instansi alokasi waktu paling lama 3 hari. b. Studi Banding keluar daerah 1 Kali pada setiap kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Usul Prakarsa DPRD dengan alokasi waktu 3 hari/ per Raperda. c. Kunjungan Kerja dalam Provinsi 1 Kali pada setiap Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Usul Prakarsa DPRD dengan alokasi waktu 2 hari/ per Raperda atau 2 kegiatan dengan alokasi waktu masing-masing kegiatan 1 hari. 8. Kegiatan Pembahasan Raperda Usul Prakarsa DPRD dilaksanakan sebagai berikut : a. Kunjungan Kerja dalam Provinsi 1 Kali pada setiap Kegiatan pembahasan Draft Raperda Usul Prakarsa DPRD dengan alokasi waktu 2 hari/ per Raperda atau 2 kegiatan dengan alokasi waktu masing-masing kegiatan 1 hari. b. Studi Banding ke luar daerah sebanyak 1 Kali pada setiap pembahasan Draft Raperda dengan alokasi waktu 3 hari pada setiap Raperda. c. Konsultasi / Finalisasi Raperda Usul Prakarsa DPRD dilaksanakan sebanyak 1 Kali pada setiap Raperda dengan alokasi waktu 2 hari dalam setiap Raperda dan apabila konsultasi dilakukan dibeberapa lembaga/instansi alokasi waktu paling lama 3 hari. 9. Kegiatan Pembahasan Raperda Usul Gubernur dilaksanakan sebagai berikut : a. Konsultasi dilaksanakan sebanyak 1 Kali pada setiap Raperda dengan alokasi waktu 2 hari pada setiap Raperda dan apabila konsultasi dilakukan dibeberapa lembaga/instansi alokasi waktu paling lama 3 hari.
-16b. Studi Banding Kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 Kali pada setiap Raperda dengan alokasi waktu 3 hari pada setiap Raperda. c. Kunjungan Kerja Dalam Daerah dilaksanakan sebanyak 1 Kali pada setiap Raperda dengan alokasi waktu 2 hari pada setiap Raperda atau 2 kegiatan dengan alokasi waktu masing-masing kegiatan 1 hari. d. Konsultasi / Finalisasi dilaksanakan sebanyak 1 Kali pada setiap Raperda dengan alokasi waktu 2 hari pada setiap Raperda dan apabila konsultasi dilakukan dibeberapa lembaga/instansi alokasi waktu paling lama 3 hari. 10. Studi Banding Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan sebanyak 1 kali setiap Masa Sidang dengan alokasi waktu 3 (tiga) hari pada setiap kegiatan. 11. Monitoring Pilkada di 17 Kabupaten/Kota dilaksanakan pada saat persiapan, pelaksanaan dan evaluasi (pasca Pilkada) dengan masingmasing kegiatan dilaksanakan paling lama 2 hari. 12. Pengkajian Raperda oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 7 kali dalam waktu 1 (satu) tahun dengan alokasi waktu 1 (satu) hari dalam daerah dan 3 (tiga) hari luar daerah. 13. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme. Kegiatan ini dilaksanakan 3 kali dalam waktu 1 tahun dengan alokasi waktu 2 (dua) kali pada masa sidang I dan 1 (satu) kali pada masa sidang ke II dengan masing-masing kegiatan dilaksanakan dalam 3 hari. 14. Seminar dilaksanakan 11 (sebelas) kali dalam waktu 1 (satu) tahun, 3 (tiga) kali Masa Sidang I, 4 (empat) kali Masa Sidang II dan 4 (empat) kali masa sidang III dengan alokasi waktu 1 (satu) hari pada setiap kegitan. 15. Sosialisasi/ Uji Publik dilaksanakan 9 (sembilan) kali dalam waktu 1 (satu) tahun, 3 (tiga) kali Masa Sidang I, 4 (empat) kali Masa Sidang II dan 2 (dua) kali masa sidang III dengan alokasi waktu 1 (satu) hari pada setiap kegitan. 16. Expose dilaksanakan 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) Tahun dengan alokasi waktu 1 (satu) hari pada setiap kegiatan. 17. Penerbitan Mimbar Legislatif dilaksanakan 9 kali dalam 1 (satu) tahun, 3 (tiga) kali Masa Sidang I, 4 (empat) kali Masa Sidang II dan 2 (dua) kali masa sidang III. Pembahasan dan Persetujuan Peraturan Daerah. 18. Kegiatan Pembahasan dan Persetujuan Peraturan Daerah Kegiatan Pembahasan dan Persetujuan Peraturan Daerah didasarkan atas skala prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propperda) Provinsi Jawa Tengah. 19. Pembahasan dan Penetapan Keputusan DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan pembahasan Pansus LKPJ Tahun 2014.
-1720. Pembahasan Anggaran Pendapatan (APBD) Provinsi Jawa Tengah, meliputi :
dan
Belanja
Daerah
a. Pembahasan dan Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. b. Pembahasan dan Persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggran 2015. c. Pembahasan dan Persetujuan Raperda tentang APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.
Provinsi
21. Sosialisasi Peraturan Daerah, Kebijakan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya kepada stakeholder dan atau masyarakat umum dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku. B. STANDART OPERASIONAL KEGIATAN 1. Pelaksanaan atas setiap kegiatan tersebut pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah (Banmus), kecuali dalam kondisi tertentu dapat ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Rapat Badan Musyawarah (Banmus) sedikitnya dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan dengan agenda utama yaitu evaluasi kinerja yang telah dan atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar rapat Badan Musyawarah (Banmus) di dalam membahas kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif dan efisien, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan alur dan mekanisme Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan serta Pelaporan hasil kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
C. MATRIKULASI RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 Seluruh agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 beserta rencana pelaksanaannya tertuang dalam Matrikulasi Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 terlampir II.
-18-
BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
A.
Tahapan Kegiatan Kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik maka harus disusun melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. 1. Perencanaan Kegiatan perencanaan hanya dibatasi pada alat kelengkapan Dewan dalam bentuk Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya. Untuk menyusun perencanaan dimaksud maka setiap Alat Kelengkapan Dewan harus menuangkan dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK). DIK disusun setiap bulan untuk bulan berikutnya, yang selanjutnya akan dijadikan bahan pembahasan dalam Rapat Badan Musyawarah. 2. Penetapan Keputusan Badan Musyawarah atas rencana kegiatan agar menjadi agenda kegiatan Dewan, maka diformulasikan menjadi Keputusan Pimpinan Dewan. Atas Keputusan ini maka Sekretariat Dewan mendukung kelancaran sesuai dengan bentuk kebutuhan fasilitasi. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan oleh Pimpinan Dewan dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan dengan rasa penuh tanggung jawab, baik pelaksanaannya dalam kegiatan Alat Kelengkapan Dewan ataupun Perorangan. Dalam hal pelaksanaan dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan maka Pimpinan atau Alat Kelengkapan Dewan mengkoordinasikan langkah dan kegiatan sehingga menghasilkan tanggung jawab bersama. 4. Pelaporan Setiap pelaksanaan kegiatan berakhir, maka wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah pada rapat paripurna atau kepada Pimpinan Dewan. 5. Evaluasi Berdasarkan atas laporan kegiatan, maka dilakukan evaluasi untuk disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah sebagai dasar pertimbangan Badan Musyawarah melakukan pembahasan dan penetapan kegiatan berikutnya.
-19B.
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan dilaksanakan dalam bentuk: Rapat, Kunjungan Kerja, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengkajian, Reses, Uji Publik, Seminar, Dialog Interaktif dan Sosialisasi. 1. Rapat Kegiatan rapar-rapat baik yang diselenggarakan dalam bentuk rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan Dewan dilaksanakan untuk melakukan pembahasan sesuai dengan fungsi rapat yang dimaksud. 2. Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja adalah bentuk kegiatan Dewan untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung dalam bentuk tetap untuk menjaring aspirasi masyarakat, sosialisasi atau koordinasi / konsultasi dengan lembaga/Instansi ataupun Negara lain. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan perjalanan dinas yang dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu : Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri. Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam konteks jaring aspirasi masyarakat dan sosialisasi. Aspirasi sebagaimana dimaksud dapat berbentuk masukan Rancangan Peraturan Daerah dan usulan pembangunan, sarana prasarana guna mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kunjungan dalam Daerah dikategorikan dalam 4 (empat) kegiatan yang sifatnya program regular yaitu : 1). Penyerapan aspirasi masyarakat masukan Rancangan Peraturan Daerah; 2). Penyerapan aspirasi masyarakat usulan pembangunan sarana prasarana; 3). Sosialisasi Peraturan Daerah. 4). Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Untuk kunjungan Dalam Daerah dapat dilakukan baik dalam kaitan dengan Pembahasan Raperda maupun untuk pengembangan wawasan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan Kunjungan Kerja yang tujuannya ke luar Daerah dimaksudkan untuk koordinasi dan konsultasi maupun studi banding guna mendapatkan gambaran atas kebijakan yang akan diambil. Kunjungan kerja ke Luar Negeri dilakukan sesuai dengan bidang kewenangan yang diberikan oleh p[emerintah. 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan wawasan dan pengetahuan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Workshop, Lokakarya dan sebagainya dapat dilakukan secara swakelola oleh Sekretariat Dewan atas dasar kebutuhan, atau dilaksanakan oleh pihak ketiga yang mempunyai rekomendasi atau sertifikat dari lembaga negara yang berwenang sebagai penyelenggara. Peningkatan wawasan dan pengetahuan yang dilaksanakaan oleh pihak ketiga dapat diterapkan melalui pembayaran kontribusi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak ketiga.
-20-
a. Diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan, didasarkan pada usulan Pimpinan atau Anggota Dewan dengan disertai kebutuhan materi. Narasumber dalam pelaksanaan ini berasal dari pejabat yang secara fungsional membidangi atau pihak lain yang mempunyai sertifikafikasi dibidangnya. b. Diselenggarakan oleh pihak ketiga Keikutsertaan Anggota Dewan dalam kegiatan yang diselenggarakan pihak ketiga didasarkan atas ploting waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus). Bagi Anggota yang berminat mengikuti dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan dengan melampirkan undangan serta profil lembaga penyelenggara yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota dapat mengikuti setelah mendapatkan penugasan dari Pimpinan Dewan dan selanjutnya Sekretariat Dewan memberikan biaya kontribusi dan perjalanan dinas.
4. Reses Substansi kegiatan Reses bagi Anggota Dewan, selain menyerap dan menampung aspirasi konstituen, juga kewajiban Anggota Dewan menyampaikan pertanggung-jawaban secara moral dan politis kepada konstituennya di Daerah Pemilihan ( Dapil ) masing-masing. Sehubungan dengan urgensi Reses, maka tahapan kegiatan Reses ditata sebagai berikut : a. Badan Musyawarah (Banmus) dengan merujuk pada Rencana Kerja Dewan menetapkan waktu pelaksanaan Reses; b. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. c. Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali Reses. d. 5 (hari) hari setelah waktu kegiatan Reses, Anggota Dewan menyampaikan laporan hasil Reses. e. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna. 5. Publik Hearing Kegiatan Publik Hearing dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat atas berbagai kebijakan daerah yang sedang dalam proses pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
-21-
Adapun sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah seluruh Pemangku Kepentingan ( Stakeholder ) atas kebijakan daerah yang akan ditetapkan sehingga terbangun kesinambungan serta kesesuaian antara materi kebijakan dengan kondisi obyektif dan harapan masyarakat, manakala kebijakan tersebut ditetapkan dan diimplementasikan.
6. Seminar Seminar merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sedang dilakukan guna mencari masukan dari berbagai narasumber berdasarkan latar belakang pengetahuan. Tujuan dilaksanakannya seminar dalam kegiatan anggota Dewan adalah untuk mencari suatu pemecahan dan masukan dari stokholder dalam pembuatan Raperda sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan peraturan perundang-undangan dan tercipta suatu pemahaman yang sama. Sasaran yang dituju adalah para pemangku kepentingan sesuai Raperda yang akan dibahas.
7. Sosialisasi. Sosialisasi Kebijakan atau Peraturan Daerah adalah merupakan tindakan Dewan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat atas kebijakan atau Peraturan Daerah sehingga Kebijakan atau Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara baik dilingkungan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui 5 (lima) jalur yaitu : Tatap muka, dialog interaktif, media elektronik, penyiaran media cetak dan melalui website. Kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka dilaksanakan secara Kelembagaan Dewan dengan keanggotaannya merupakan representasi komisi-komisi, dengan target sasaran masyarakat Jawa Tengah secara umum. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka sama seperti jaring aspirasi masyarakat.
-22BAB VI PENUTUP
A.
Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 merupakan penjabaran secara operasional Rencana Kinerja Tahunan sesuai dengan Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan harapan dapat dipergunakan oleh seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan dalam melaksanakan Program Kerja Tahun 2015.
B.
Kaidah Pembiayaan Pembiayaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Ketua,
RUKMA SETYABUDI
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
SUKIRMAN
AGUS PRIYADI
FERRY WAWAN CAHYONO
AHMADI
LAMPIRAN II KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 4A TAHUN 2014 TANGGAL : 17 NOPEMBER 2014
KEGIATAN RUTIN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1 1.
2.
3.
MATERI PEMBAHASAN 2 LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2014
Pembahasan Raperda PPAPBD Tahun Anggaran 2014
Evaluasi Raperda P.P APBD Tahun Anggaran 2014
ALAT KELENGKAPAN DEWAN 3 Pimpinan
KEGIATAN
Bamus
Rapat Bamus
Pimpinan & Anggota DPRD
Paripurna
Pansus
Rapat Pansus
Pimpinan
Rapim
Bamus
Rapat Bamus
Pimpinan & Anggota DPRD
Paripurna
Banggar
Rapat Banggar & TAPD
Fraksi
Rapat Fraksi
Komisi
Rapat Komisi
Banggar dan TAPD
Rapat Banggar dan TAPD
Pimpinan dan Anggota DPRD
Paripurna
4 Rapim
-2-
NO
MATERI PEMBAHASAN
1 4.
2 Pembahasan KUPA & PPAS Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
5.
Penandatanganan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
6.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
7.
8.
Evaluasi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
ALAT KELENGKAPAN DEWAN 3 Banggar
KEGIATAN 4 Rapat Banggar dan TAPD
Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan Anggota Banggar
Penandatangan an KUPA & PPAS
Pimpinan
Rapim
Bamus
Rapat Bamus
Pimpinan dan Anggota DPRD
Paripurna
Banggar
Rapat Banggar & TAPD
Fraksi
Rapat Fraksi
Komisi
Rapat Komisi
Banggar
Rapat Banggar dan TAPD
Pimpinan dan Anggota DPRD
Paripurna
Banggar
Rapat Banggar dan TAPD
Pembahasan KUA dan PPAS Raperda APBD TA. 2016
-3-
NO
MATERI PEMBAHASAN
1 9.
2 Penandatanganan KUA dan PPAS APBD TA. 2016
10.
Pembahasan Raperda APBD TA. 2016
11.
Evaluasi Raperda APBD Tahun Anggaran 2016
ALAT KELENGKAPAN DEWAN 3 Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan Anggota Banggar
KEGIATAN 4 Penandatangan an KUA dan PPAS
Pimpinan
Rapim
Bamus
Rapat Bamus
Pimpinan dan Anggota DPRD
Paripurna
Banggar
Rapat Banggar dan TAPD
Fraksi
Rapat Fraksi
Komisi
Rapat Komisi
Banggar
Rapat Banggar dan TAPD
Pimpinan dan Anggota DPRD
Paripurna
-4KEGIATAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NO
JUDUL RAPERDA
KETERANGAN
1
2
3
1.
Pengelolaan Energi di Jawa Tengah
DPRD (lanjutan)
2.
Keolahragaan Daerah Provinsi Jawa Tengah
DPRD (lanjutan)
3.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Brebes – Tegal – Slawi – Pemalang
Gubernur (Lanjutan)
4.
Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah
Gubernur (Lanjutan)
5.
Tanggung jawab Sosial Perusahaan
Gubernur (Lanjutan)
6.
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Gubernur( Lanjutan)
7.
Pelayanan Publik di Provinsi Jawa tengah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
DPRD
9.
Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
DPRD
10.
Standardisasi Jalan Kolektor Primer dan Sekunder pada Ruas Jalan di Provinsi Jawa Tengah
DPRD
11.
Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
DPRD
12.
Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial
Gubernur
13.
Rencana Tata Ruang Kawasan Rawapening
Gubernur
14.
Rencana Tata Ruang Perkotaan Cepu
Gubernur
15.
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Gubernur
16.
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Jawa Tengah
Gubernur
8.
DPRD
-5RAPERDA KOMULATIF TERBUKA NO
JUDUL RAPERDA
1.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
2.
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
3.
APBD Tahun Anggaran 2016
KEGIATAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MASA SIDANG I TAHUN 2015 NO
JUDUL RAPERDA
KETERANGAN
2
1 1.
Pengelolaan Energi di Jawa Tengah
3 DPRD (lanjutan)
2.
Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah
Gubernur (Lanjutan)
3.
Keolahragaan Daerah Provinsi Jawa Tengah
DPRD (lanjutan)
4.
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Brebes – Tegal – Slawi – Pemalang
Gubernur (Lanjutan)
5.
Tanggung jawab Sosial Perusahaan
Gubernur (Lanjutan)
6.
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Gubernur (Lanjutan)
KEGIATAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MASA SIDANG II TAHUN 2015 NO
JUDUL RAPERDA
KETERANGAN
1 1.
2
3
Pelayanan Publik di Provinsi Jawa tengah
DPRD
2.
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
DPRD
3.
Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
DPRD
-6-
1 4.
3 2 DPRD Standardisasi Jalan Kolektor Primer dan Sekunder pada Ruas Jalan di Provinsi Jawa Tengah
5.
Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
DPRD
RAPERDA KUMULATIF TERBUKA NO 1.
JUDUL RAPERDA
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
KEGIATAN RAPERDA PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MASA SIDANG III TAHUN 2015 NO
JUDUL RAPERDA
1 1.
2
KETERANGAN
Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial
3 Gubernur
2.
Rencana Tata Ruang Kawasan Rawapening
Gubernur
3.
Rencana Tata Ruang Perkotaan Cepu
Gubernur
4.
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Gubernur
5.
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Jawa Tengah
Gubernur
RAPERDA KUMULATIF TERBUKA NO
JUDUL RAPERDA
1 1.
2
2.
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 APBD Tahun Anggaran 2016
