Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2017

KATA PENGANTAR

Dalam upaya menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas individu, komunitas dan masyarakat umum serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui subsektor ekonomi kreatif maka Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Indonesia memberikan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Khusus untuk bangunan yang direvitalisasi itu berfungsi atau akan difungsikan sebagai Pusat Kreatif, Pusat Ekshibisi, atau Inkubator Bisnis. Infrastruktur fisik ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan teknologi informasi dan komunikasi tersebut nantinya harus berperan mendukung potensi minimal 1 (satu) subsektor dari 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif, yaitu: aplikasi dan pengembang permainan; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; dan televisi dan radio. Dalam implementasinya, bantuan ini digunakan untuk lebih meningkatkan potensi dan pengembangan subsektor ekonomi kreatif. Keenam belas subsektor itu berperan sebagai penguatan jati diri dan rujukan pembentukan karakter kreatif bangsa. Bantuan pemerintah ini semoga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya suatu petunjuk teknis yang mengatur tentang sasaran, mekanisme, pendistribusian, dan pelaksanaan serta evaluasinya. Pemanfaatan bantuan semaksimal mungkin dilakukan sesuai dengan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini.

Jakarta,

Desember 2016

Deputi Infrastruktur,

Hari Santosa Sungkari

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................................................................ii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 A. Latar Belakang .............................................................................................................. 1 B. Tujuan............................................................................................................................ 3 C. Dasar Hukum ................................................................................................................. 3 BAB II BANTUAN PEMERINTAH.............................................................................. 4 A. Pengertian ...................................................................................................................... 4 B. Penerima Bantuan .......................................................................................................... 4 C. Kriteria Penerima ........................................................................................................... 5 D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah ................................................................... 6 E. Ruang Lingkup dan Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah ................................ 6 F. Pelaksana ....................................................................................................................... 7 BAB III PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH ........................................... 11 A. Tahapan Pemberian Bantuan ....................................................................................... 11 B. Pelaksanaan Pekerjaan/Penggunaan Bantuan .............................................................. 14 C. Ketentuan Perpajakan .................................................................................................. 15 BAB IV MONITORING DAN EVALUASI ................................................................ 12 BAB V PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH ............................................. 13 A. Pelaporan ..................................................................................................................... 13 B. Sanksi .......................................................................................................................... 13 BAB VI PENUTUP ....................................................................................................... 14 LAMPIRAN

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Paket 1: Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif Format 1: Surat Permohonan Format 2: Proposal Ringkas Permohononan Format 3: Contoh Sistematika Proposal Format 4: Profil Format 5: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Format 6: Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik Format 7: Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Barang/Bangunan Format 8: Label Barang/Bangunan Paket 2: Bantuan Pemerintah untuk Sarana Ruang Kreatif/Teknologi Informasi dan Komunikasi Format 1: Surat Permohonan Format 2: Proposal Ringkas Permohononan Format 3: Contoh Sistematika Proposal Format 4: Profil Format 5: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal Format 6: Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik Format 7: Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Barang/Bangunan Format 8: Label Barang/Bangunan

iii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Ekonomi kreatif merupakan salah satu bidang ekonomi yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (Perpres 6, 2015). Lingkungan kreatif merupakan kondisi ideal dimana masyarakat bisa saling mempengaruhi, berkolaborasi dan bahkan bersaing untuk melakukan kegiatan kreatif, sehingga pada akhirnya kreativitas menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat. Disamping itu, lingkungan kreatif juga merupakan perwujudan ruang atraktif dan inspiratif yang mampu menstimulasi kreativitas (Borrup, 2010 dan Evans, dkk, 2006). Oleh karena itu, ada beberapa aspek mendasar yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan lingkungan kreatif, yaitu sebagai berikut: 1) Kenyamanan Kreativitas erat kaitannya dengan kenyamanan. Secara sederhana bisa dimengerti bahwa betapa sulitnya seseorang mengeluarkan ide kreatif bila berada pada lingkungan yang kumuh, bising dan tidak tertata. Maka dari itu, kenyamanan ruang publik merupakan modal awal dari upaya untuk mewujudkan lingkungan kreatif di perkotaan (Evans, dkk, 2006). 2) Keterbukaan Richard Florida, seorang peneliti sosial dalam bukunya yang berjudul “Cities and The Creative Class, 2005” banyak mengulas tentang kecenderungan tenaga kerja kreatif (creative class) yang memilih bekerja pada ruang yang memberikan nuansa keterbukaan (openness). Artinya, ruang publik harus dirancang agar mampu menghadirkan suasana terbuka, bebas dan tidak monoton. 3) Aksesibilitas Lingkungan kreatif tercermin dari tingginya antusias warga dalam memanfaatkan ruang publik. Semakin banyak warga mendapatkan akses ke ruang publik tentunya akan semakin baik. Maka dari itu, ruang publik harus berlokasi strategis, misalnya dekat dengan kawasan hunian, pasar maupun perkantoran. Dengan demikian, warga bisa mengakses ruang publik dengan mudah. 4) Toleransi Budaya toleransi dan bertukar pikiran antar warga merupakan ciri khas lingkungan kreatif (Florida, 2005). Ruang publik harus menjamin tidak adanya dominasi dan diskriminasi antar warga. Semua warga sama rata, tidak dibedakan kasta dan jabatan tertentu. Toleransi antar pengguna ruang publik akan mewujudkan suasana yang guyub sehingga berpotensi melahirkan ide kreatif. 5) Keragaman Aspek ini menyangkut pada keragaman aktivitas yang bisa dilakukan. Ruang

1

publik harus menyediakan sarana yang mendukung keragaman aktivitas yang bisa dilakukan. Hal ini penting agar ruang publik terhindar dari kesan kaku dan monoton. Ruang publik harus dinamis, memberi banyak pilihan warga untuk bermain. Disamping itu, aspek keragaman juga berarti keragaman latar belakang, budaya dan ide antar warga kota yang berkumpul di ruang publik untuk bertukar pikiran (Borrup, 2010). Berdasarkan kepada hal tersebut, maka Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas fungsi untuk mewujudkan ruang kreatif yang secara spesifik akan dimanfaatkan sebagai pusat kreatif atau pusat ekshibisi atau inkubator bisnis serta sarana pendukung lainnya termasuk teknologi informasi dan komunikasi, juga harus memenuhi salah satu subsektor dari 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif, yaitu: aplikasi dan pengembang permainan; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; dan televisi dan radio sebagai potensi ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Saat ini subsektor ekonomi kreatif dan ekosistemnya terus didorong dan dikembangkan hingga diharapkan mampu berperan untuk penguatan jati diri bangsa dan pembentukan karakter bangsa Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, kreativitas dan inovasi harus mampu meningkatkan potensi ekonomi yang berdampak pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penambahan dan penciptaan tenaga kerja terampil, serta mampu memberikan kontribusi ekspor Indonesia. Dalam aktuliasasinya tumbuh dan berkembangnya potensi kreativitas dan inovasi pelaku kreatif mengalami kendala di antaranya adalah belum adanya bentang budaya yang potensial (potential landscape), masih terbatasnya keberadaan bangunan sebagai ruang kreatif dan sarana ruang kreatif, bangunan ruang kreatif kondisinya belum memenuhi standar peruntukan, dan masih terbatasnya apresiasi terhadap kreativitas dan inovasi. Salah satu solusi untuk menumbuhkembangkan potensi subsektor ekonomi kreatif adalah dengan memberikan fasilitasi bantuan revitalisasi infrastruktur fisik termasuk sarananya dari pemerintah dan bantuan tersebut bersifat stimulan. Tujuan utama fasilitasi adalah tersedianya ruang kreatif dalam bentuk Pusat Kreatif, Pusat Ekshibisi, atau Inkubator Bisnis sebagai wujud ekspresi dari kreativitas dan inovasi pelaku kreatif. Agar pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka diperlukan suatu Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jenis dan bentuk ruang kreatif, yaitu Pusat Kreatif, Pusat Ekshibisi, atau Inkubator Bisnis. Petunjuk Teknis ini sebagai panduan bagi para pelaksana dan pemangku kepentingan dalam mengajukan/mengusulkan revitalisasi infrastruktur ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan teknologi

2

informasi dan komunikasi. Petunjuk Teknis ini memuat tentang sasaran, mekanisme, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan. B.

Tujuan Tujuan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah tersedianya ruang dan sarana untuk menumbuhkembangkan potensi subsektor ekonomi kreatif di suatu wilayah. Petunjuk Teknis digunakan untuk pelaksanaan fasilitasi sehingga dapat dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Bantuan pemerintah itu diberikan dalam bentuk barang untuk revitalisasi bangunan yang berfungsi sebagai ruang kreatif, dan/atau sarana ruang kreatif, serta teknologi informasi dan komunikasi.

C.

Dasar Hukum Pelaksanaan program pemberian bantuan pemerintah untuk fasilitasi ini didasarkan kepada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif;

2.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

5.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintgrasi Rancang dan Bangun (Design and Build);

6.

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif Indonesia;

7.

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

3

3

BAB II BANTUAN PEMERINTAH A.

Pengertian Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan sebagai stimulus oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah. Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah salah satu bentuk fasilitasi berupa ruang dan sarana dari pemerintah kepada pelaku kreatif yang harus dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan potensi subsektor ekonomi kreatif serta sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Revitalisasi adalah proses atau cara merenovasi, memugar bangunan ruang kreatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif adalah bangunan, sarana, dan lingkungan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya beberapa potensi di antara 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif, yaitu aplikasi dan pengembang permainan (game developer), arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukung keenam belas subsektor ekonomi kreatif.

B.

Penerima Bantuan Sasaran penerima bantuan pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas: 1. Komunitas Kreatif Komunitas kreatif adalah wadah berhimpunnya masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dari 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif, yaitu aplikasi dan pengembang permainan (game developer), arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

4

2. Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Gubernur. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. 4. Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kecamatan adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Camat. 5. Pemerintah Desa Pemerintah Desa adalah pemerintah dalam kesatuan administratif desa yang dipimpin oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. 6. Perguruan Tinggi Perguruan tinggi adalah lembaga yan menyelenggarakan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tri Dharma Perguruan Tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. 7. Keraton Keraton adalah organisasi sosial-politik-budaya yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Sunan/Penembahan atau sebutan lain, yang terpilih secara genealogis, yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian budaya dan pusat kreatif masyarakat. 8. Lembaga Adat Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai, norma dan aturan yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. C.

Kriteria Penerima Penerima bantuan pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus memenuhi kriteria: 1. Memiliki organisasi formal; 2. Telah melakukan pengisian penilaian mandiri kabupaten/kota/desa kreatif; dan 3. Memiliki program dan kegiatan yang mendukung minimal 1 (satu) subsektor dari 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif dan harus berkelanjutan minimal 2 (dua) tahun.

5

D.

Persyaratan Penerima 1. Persyaratan Umum 1) Calon Penerima mengajukan proposal detail termasuk data teknis sesuai dengan Petunjuk Teknis; 2) Memiliki dokumen legalitas penerima; 3) Pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sejenis dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan/atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Kementerian/Lembaga lain; 4) Penerima wajib menggunakan semaksimal mungkin material lokal; 5) Memiliki program dan kegiatan yang mendukung minimal 1 (satu) subsektor dari 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif dan harus berkelanjutan minimal 2 (dua) tahun sejak menerima bantuan pemerintah. 2. Persyaratan Khusus 1) Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif a. Memiliki kepastian status kepemilikan ruang/bangunan yang ditunjukan melalui dokumen resmi; b. Rancangan desain yang dinyatakan dalam Dokumen Teknis (terdiri dari Dokumen Gambar, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Anggaran Biaya) diajukan oleh penerima; c. Gambar Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. Dalam hal revitalisasi berupa paket Rancang dan Bangun (Design and Build) maka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Penerima dari Lembaga Adat a. Memiliki Akte Notaris; b. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

E.

Ruang Lingkup dan Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Jumlah bantuan pemerintah diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif. Mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah ini diawali dengan sosialisasi bantuan pemerintah, penerimaan proposal, penilaian oleh Tim Penilai Teknis, penetapan calon penerima, proses pengadaan barang, serah terima barang, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. E.1. Ruang Lingkup Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif: 1. Pusat Kreatif 2. Pusat Ekshibisi 3. Inkubator Bisnis Ketiga bentuk Ruang Kreatif itu meliputi Bangunan Fisik termasuk Sarana Kelengkapan dan Pemeliharaan (Maintenance). yang dimaksud Sarana

6

Kelengkapan adalah fixed and loose furniture (furniture melekat dan lepas), dan Pemeliharaan adalah listrik, air, internet, dan perawatan bangunan. Bangunan fisik, sarana kelengkapan dan pemeliharaan merupakan satu kesatuan. E.2. Sarana Ruang Kreatif Sarana Ruang Kreatif diantaranya tata cahaya, tata suara, properti pertunjukan, proyektor penayangan, signage, instrumen musik, kamera foto dan video, scanner, meja potong, manekin, mesin sablon, mixer, peralatan kriya, 3D printing, peralatan desain produk, peralatan masak, dan lain sebagainya. E.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi informasi dan komunikasi diantaranya komputer, server, notebook/laptop, motion capture, rander farm, sistem operasi, perangkat lunak animasi, produktivitas, jaringan internet, web hosting dan lain sebagainya. E.4. Ketentuan Pemberian Bantuan Pemerintah Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi digunakan untuk jenis peruntukan sebagai berikut: No. 1. 2. 3.

Jenis Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif Sarana Ruang Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi 7

Jumlah 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Ketentuan dalam pemberian bantuan pemerintah: 1.

2. 3. 4.

F.

Penerima dapat mengajukan bantuan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif maksimal senilai Rp. 3.000.000.000, - (tiga miliar rupiah). Penerima dapat mengajukan bantuan Sarana Ruang Kreatif maksimal senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Penerima dapat mengajukan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi maksimal senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Penerima dapat mengajukan bantuan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam tahun anggaran yang sama.

Pelaksana Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik dan Direktorat Fasilitasi Infrastruktur TIK pada Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif, Pemerintah

7

Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Penerima serta Tim Penilai Teknis, dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

F.1. Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif a. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan bantuan pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. b. Mensosialisasikan bantuan pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Edaran dari Kepala Badan Ekonomi Kreatif; c. Menetapkan Tim Penilai Teknis untuk memverifikasi aspek administrasi dan aspek teknis; d. Melakukan registrasi penerima, verifikasi administrasi proposal dan melakukan verifikasi lapangan calon penerima; e. Melaksanakan pembekalan (workshop) kepada Tim Penilai Teknis; f. Melakukan seleksi proposal bersama Tim Penilai Teknis; g. Mengumumkan dan memberitahukan hasil seleksi kepada lembaga yang mengajukan proposal; h. Melakukan seleksi dan menetapkan calon penerima yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); i. Melakukan pengadaan barang sesuai Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; j. Melakukan monitoring dan evaluasi program; k. Melakukan pemberian sanksi; l. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan program kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Utama. F.2. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota a. Menginformasikan program kepada pemangku kepentingan di wilayah kerjanya berdasar Surat Edaran Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang bantuan pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. Berkoordinasi dengan Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah di wilayah kerjanya. F.3. Penerima a. Menyusun proposal dan mengajukan surat permohonan sebagai calon penerima kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif; b. Menandatangani Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal dan Surat Pernyataan Tidak Terkait/Afiliasi Dengan Partai Politik (format 5 dan 6);

8

c. Memberi kode inventarisasi pada bangunan fisik revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif (dipahatkan), sarana ruang kreatif, dan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan tahun penerimaan (format 8); d. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Barang/Bangunan (format 7); e. Menyusun dan menyerahkan laporan pemanfaatan barang bantuan pemerintah secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif. F.4. Tim Penilai Teknis a . Menentukan kriteria penilaian; b. Menyeleksi teknis proposal Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi; c. Melakukan verifikasi proposal; d. Melakukan verifikasi lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif; e. Terkait dengan Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi maka Tim Penilai Teknis dapat mengundang tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan; f. Mengusulkan dan merekomendasikan calon penerima bantuan kepada Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif; g. Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan bantuan pemerintah melalui pengawasan pelaksanaan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk setiap paket bantuan pemerintah; h. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan pemerintah; i. Melaporkan pelaksanaan verifikasi lapangan, seleksi, penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah untuk fasilitasi revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif dan sarana ruang kreatif kepada Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif.

9

BAB III PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

A.

Tahapan Pemberian Fasilitasi Pelaksanaan fasilitasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif menyampaikan Surat Edaran Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang program bantuan pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan Surat Edaran Kepala Badan Ekonomi Kreatif kepada pemangku kepentingan terkait di wilayah kerjanya; 3. Penerima mengajukan proposal kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif, dengan mekanisme sesuai Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. Proposal harus ada tembusan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya; 4. Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif bersama Tim Penilai Teknis melakukan verifikasi proposal, verifikasi gambar teknis, dan verifikasi lapangan; 5. Berdasarkan hasil verifikasi dan usulan dari Tim Penilai Teknis, Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif menetapkan calon penerima dengan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran; 6. Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah; 7. Serah terima antara Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif dengan Penerima; 8. Penerima menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bangunan; 9. Penerima menyusun dan menyerahkan laporan pemanfaatan bantuan pemerintah kepada Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif secara berkala setiap 6 (enam) bulan; 10. Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif bersama Tim Penilai Teknis melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; 11. Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif melaporkan pelaksanaan program bantuan pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Utama.

10

B.

Pelaksanaan Pekerjaan 1. Bantuan Pemerintah dilaksanakan oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif melalui proses pengadaan barang/bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Khusus untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif pelaksanaan pekerjaan berdasarkan rancangan desain yang dinyatakan dalam Dokumen Teknis (terdiri dari Dokumen Gambar, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Anggaran Biaya).

C.

Ketentuan Perpajakan Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

11

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif dan Tim Penilai Teknis. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan target/rencana yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan program. Komponen yang dipantau antara lain: 1. 2. 3. 4.

Dokumen proses pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; Kesesuaian gambar teknis, jenis, spesifikasi, volume dan bentuk realisasi fasilitasi dengan usulan yang diajukan; Kesesuaian realisasi fasilitasi di setiap penerima bantuan pemerintah; Berjalannya program dan kegiatan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah minimal selama 2 (dua) tahun setelah bantuan diserahterimakan kepada penerima.

Monitoring dapat dilakukan sekurangnya-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran.

12

BAB V PELAPORAN DAN SANKSI

A. Pelaporan Pelaporan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah. Penerima diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif. Laporan dari penerima meliputi laporan pemanfaatan barang bantuan pemerintah.

B. Sanksi 1. Apabila Tim Penilai Teknis menemukan ketidaksesuaian pemanfaatan antara usulan dengan implementasi, maka Tim Penilai Teknis merekomendasikan kepada Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif untuk menjatuhkan sanksi berupa: a. Surat teguran; b. Dimasukkan dalam daftar hitam penerima bantuan Pemerintah. 2. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan fasilitasi revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan teknologi informasi dan komunikasi maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penerima bantuan sesuai hukum dan peraturan perundangundangan.

13

BAB VI PENUTUP Petunjuk Teknis tentang Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini diberikan kepada pemangku kepentingan terkait sebagai pedoman bantuan pemerintah. Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka menciptakan dan menumbuhkembangkan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia.

Jakarta,

Desember 2016

Deputi Infrastruktur,

Hari Santosa Sungkari

14

Ringkasan mekanisme/tahapan pelaksanaan fasilitasi:

1) 2)

3) 4) 5) 6) 7)

Pembentukan Tim Penilai Teknis dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen; Sosialisasi Surat Edaran dari Kepala Badan Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang bantuan pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penerimaan Proposal; Verifikasi teknis proposal oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif dan Tim Penilai Teknis; Pelaksanaan; Monitoring dan evaluasi; Pelaporan.

Timeline Kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

No. 1.

Sosialisasi

Tanggal 8 Maret 2017

2.

Penyerahan proposal

9 Maret – 21 April 2017

3.

22 April – 11 Mei 2017

5.

Verifikasi (administrasi, teknis dan lapangan) Pengumuman hasil verifikasi kepada penerima bantuan Proses lelang

6.

Pengumuman lelang

18 Juli 2017

7.

Pengadaan barang

19 Juli – 30 November 2017

8.

Penyusunan laporan

1 – 28 Desember 2017

4.

Kegiatan

12 Mei 2017 13 Mei – 17 Juli 2017

Kontak Bantuan Pemerintah: Telepon : 0878 – 8343 – 2891 Email : [email protected]

PAKET 1 REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF Format 1: Surat Permohonan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif KOP LEMBAGA PENERIMA

Nomor Lampiran Perihal

: : 1 (Satu) berkas : Permohonan Fasilitasi

.................., ............... 20…

Yang terhormat Kepala Badan Ekonomi Kreatif Kementerian BUMN, Lantai 15 Jalan Medan Merdeka Selatan No.13. Jakarta 10110

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat perihal Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dengan hormat kami …………. (nama lembaga Penerima), mengajukan permohonan bantuan pemerintah berupa ……

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan proposal bantuan pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Nama Lembaga Penerima ..............................................

Cap ttd (nama lengkap) Tembusan: Pemerintah Kabupaten/Kota……… Pemerintah Provinsi………

Format 2: Proposal Ringkas Permohonan Fasilitasi Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

KOP LEMBAGA PENERIMA PROPOSAL 1. Nama Lembaga Penerima: 2. Alamat Lembaga Penerima: a. Jalan : b. Kelurahan/Desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/Kota : e. Provinsi : f. Kode Pos : g. No. Telepon/HP :

(yang dapat dihubungi)

3. Jenis usulan kegiatan : Pusat Kreatif/PusatEkshibisi/Inkubator Bisnis 4. Biaya (RAB) : Rp. (terlampir). 5. Data Profil Lembaga Penerima (terlampir).

…...........….., …….. 20... Ketua .......................................

Cap ttd (nama lengkap)

Tembusan: Pemerintah Kabupaten/Kota……… Pemerintah Provinsi………

Format 3: Contoh Sistematika Proposal Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

KOP LEMBAGA PENERIMA

PROPOSAL FASILITASI REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Latar Belakang Maksud dan Tujuan Lingkup Kegiatan Bentuk bantuan Kemanfaatan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya Spesifikasi Teknis Program dan kegiatan yang berkelanjutan dari pemanfaatan bantuan (minimal 2 tahun)

Format 4: Profil Lembaga Penerima

KOP LEMBAGA PENERIMA PROFIL LEMBAGA PENERIMA

1. Nama Lembaga Penerima : 2. Alamat :

3. 4. 5. 6.

a. Jalan : b. Kelurahan/Desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/Kota : e. Provinsi : f. Kode Pos : g. Telepon : Tahun Berdiri : No. Akta Notaris : AD/ART (terlampir) : Susunan Kepengurusan (terlampir) ……….., 20….

Ketua.

Cap ttd

(nama lengkap)

Format 5: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal KOP LEMBAGA PENERIMA SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat/Tgl lahir Jabatan Nama Lembaga Alamat

: : : Ketua : :

Nama Jabatan Nama Lembaga Alamat

: : Sekretaris : :

Menyatakan bahwa Lembaga ..….………. tidak ada konflik internal dan/atau kepengurusan ganda, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif yang difasilitasi oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif.

..........................................., .................20....

Pengurus Lembaga….................……… Ketua Sekretaris Materai 6000

(nama lengkap)

Tembusan: Pemerintah Kabupaten/Kota……… Pemerintah Provinsi………

(nama lengkap)

Format 6: Surat Pernyataan Tidak terkait dengan Partai Politik KOP LEMBAGA PENERIMA SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT/AFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat/Tgl lahir Jabatan Nama Lembaga Alamat

: : : Ketua : :

Nama Jabatan Nama Lembaga Alamat

: : Sekretaris : :

Menyatakan bahwa Lembaga..….………....... tidak berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif yang difasilitasi oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif.

....................................., ......................20..... Pengurus Lembaga………… Ketua

Sekretaris Materai 6000

(nama lengkap)

Tembusan: Pemerintah Kabupaten/Kota……… Pemerintah Provinsi………

(nama lengkap)

Format 7: Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Barang/Bangunan BADAN EKONOMI KREATIF DEPUTI INFRASTRUKTUR Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta 10110 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Barang/Bangunan Nomor: Pada hari ini……….. tanggal …….. bulan…. ..tahun ……….di……… Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Infrastruktur Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta 10110 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Lembaga : Jabatan : Ketua Alamat : Telepon : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang/bangunan yang merupakan bantuan pemerintah untuk Pusat Kreatif/Pusat Ekshibisi/Inkubator Bisnis ………… tahun anggaran …. dengan rincian sebagai berikut: No 1 2

Nama Barang/Bangunan

Spesifikasi

Keterangan

Untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan dan dikelola sesuai Keputusan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor …. tanggal … Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Barang/Bangunan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menyerahkan PIHAK PERTAMA

Yang Menerima PIHAK KEDUA

(Nama Lengkap) NIP

(Nama Lengkap) Mengetahui Deputi Infrastruktur,

Format 8: Label Bangunan

DEPUTI INFRASTRUKTUR BADAN EKONOMI KREATIF BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF Tahun 2017

HUBUNGI KAMI

1. 2. 3.

PENTING Segala risiko yang timbul sebagai dampak dari pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab penerima. Bantuan pemerintah ini tidak dikenakan biaya. Saran, dan keluhan dapat menghubungi: (021) 21202224/081807822323 Email: [email protected] Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Gedung Kementerian BUMN Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110

PAKET 2 DAN PAKET 3 BANTUAN PEMERINTAH UNTUK SARANA RUANG KREATIF/TEKNOLOGI INFORMAI DAN KOMUNIKASI Format 1: Surat Permohonan Fasilitasi Bantuan Pemerintah untuk Sarana Ruang Kreatif/Teknologi Informasi dan Komunikasi

KOP LEMBAGA PENERIMA Nomor Lampiran Perihal

.................., ............... 20…

: : 1 (Satu) berkas : Permohonan Bantuan Pemerintah

Yth. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Kementerian BUMN, Lantai 15 Jalan Medan Merdeka Selatan No.13. Jakarta 10110

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat perihal Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif/Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan hormat kami …………. (nama lembaga calon penerima), mengajukan permohonan bantuan pemerintah berupa …... Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan proposal bantuan pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Nama Lembaga Penerima ..................................................

Cap ttd (nama lengkap) Tembusan: Pemerintah Kabupaten/Kota……… Pemerintah Provinsi………

Format 2: Proposal Ringkas Permohonan Fasilitasi Bantuan Pemerintah untuk Sarana Ruang Kreatif/Teknologi Informasi dan Komunikasi

KOP LEMBAGA PENERIMA PROPOSAL 1. Nama Lembaga Penerima: 2. Alamat Lembaga Penerima: a. Jalan : b. Kelurahan/Desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/Kota : e. Provinsi : f. Kode Pos : g. No. Telepon/HP : (yang dapat dihubungi) 3. Jenis usulan kegiatan : Sarana Ruang Kreatif/Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Biaya (RAB) : Rp. (terlampir). 5. Data Profil Lembaga Penerima (terlampir).

…...........….., …….. 20... Ketua .......................................

Cap ttd

(nama lengkap)

Tembusan: Pemerintah Kabupaten/Kota……… Pemerintah Provinsi………

Format 3: Contoh Sistematika Proposal Sarana Ruang Kreatif/Teknologi Informasi dan Komunikasi

KOP LEMBAGA PENERIMA PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH SARANA RUANG KREATIF/TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Latar Belakang Maksud dan Tujuan Lingkup Kegiatan Bentuk bantuan Kemanfaatan Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya Spesifikasi Teknis Program dan kegiatan yang berkelanjutan dari pemanfaatan bantuan (minimal 2 tahun)

Format 4: Profil Lembaga Penerima

KOP LEMBAGA PENERIMA PROFIL LEMBAGA PENERIMA 1. Nama Lembaga Penerima : 2. Alamat : a. Jalan : b. Kelurahan/Desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/Kota : e. Provinsi : f. Kode Pos : g. Telepon : 3. Tahun Berdiri : 4. No. Akta Notaris : 5. AD/ART (terlampir) 6. Susunan Kepengurusan (terlampir)

..................................... 20…. Ketua .......................................

Cap ttd

(nama lengkap)

Format 5: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

KOP LEMBAGA PENERIMA SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat/Tgl lahir Jabatan Nama Lembaga Alamat

: : : Ketua : :

Nama Jabatan Nama Lembaga Alamat

: : Sekretaris : :

Menyatakan bahwa Lembaga ..….………. tidak ada konflik internal dan/atau kepengurusan ganda, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif/Teknologi Informasi dan Komunikasi yang difasilitasi oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif. ....................................., ......................20..... Pengurus Lembaga………… Ketua

Sekretaris Materai 6000

(nama lengkap)

Tembusan: Pemerintah Kabupaten/Kota……… Pemerintah Provinsi………

(nama lengkap)

Format 6: Surat Pernyataan Tidak terkait dengan Partai Politik KOP LEMBAGA PENERIMA SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT/AFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tempat/Tgl lahir Jabatan Nama Lembaga Alamat

: : : Ketua : :

Nama Tempat/Tgl lahir Jabatan Nama Lembaga Alamat

: : : Sekretaris : :

Menyatakan bahwa Lembaga ..….………....... tidak berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah untuk Sarana Ruang Kreatif/Teknologi Informasi dan Komunikasi yang difasilitasi oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif ....................................., ......................20..... Pengurus Lembaga………… Ketua

Sekretaris Materai 6000

(nama lengkap) Tembusan: Pemerintah Kabupaten/Kota……… Pemerintah Provinsi………

(nama lengkap)

Format 7: Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Barang/Bangunan BADAN EKONOMI KREATIF DEPUTI INFRASTRUKTUR Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta 10110 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Barang/Bangunan Nomor: Pada hari ini……….. tanggal …….. bulan…. ..tahun ……….di……… Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Infrastruktur Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta 10110 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Lembaga : Jabatan : Ketua Alamat : Telepon : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang/bangunan yang merupakan bantuan pemerintah untuk Sarana Ruang Kreatif/Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun anggaran …. dengan rincian sebagai berikut: No 1 2

Nama Barang/Bangunan

Spesifikasi

Keterangan

Untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan dan dikelola sesuai Keputusan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor …. tanggal … Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Barang/Bangunan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menyerahkan PIHAK PERTAMA

Yang Menerima PIHAK KEDUA

(Nama Lengkap) NIP

(Nama Lengkap) Mengetahui Deputi Infrastruktur,

Format 8: Label Bangunan

DEPUTI INFRASTRUKTUR BADAN EKONOMI KREATIF BANTUAN PEMERINTAH SARANA RUANG KREATIF/TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Tahun 2017

HUBUNGI KAMI

1. 2. 3.

PENTING Segala risiko yang timbul sebagai dampak dari pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab penerima. Bantuan pemerintah ini tidak dikenakan biaya. Saran, dan keluhan dapat menghubungi: (021) 21202224/081807822323/081807822525 Email: [email protected] Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Gedung Kementerian BUMN Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110

Notes ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Notes ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Notes ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Notes ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Notes ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………