Pesantren dan Pluralisme: Upaya Modernisasi Pendidikan Pesantren Menuju Masyarakat Madani

JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN

Pesantren dan Pluralisme: Upaya Modernisasi Pendidikan Pesantren Menuju Masyarakat Madani Muhammad Muntahibun Nafis

*)

*) Penulis adalah dosen tetap di STAIN Tulungagung; sedang menyelesaikan Program Doktor, Prodi Studi Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract: Pesantren is one of the indigenous institutions of religious education in Indonesia that still exists until recently. Therefore, its role in constructing and developing society as its essential duties is always questioned. However, at least, its sustainable indicates that it fits to fulfill and dialogue with the dynamics society. In other words, it can be regarded as an institution that does not only successfully anticipate, receipt and adopt social developments but also integrates them within its essential tradition and values. This paper just focuses on how pesantren develops its values and tradition to respect plurality. As a result, pesantren has some philosophies and practices supporting in realizing multicultural and plural societies. In this sense, we still have great hope to pesantren roles in developing civilized society. Keywords: Pesantren, Modernization, Plurality, Civilized Society.

Pendahuluan Masyarakat madani adalah sebuah bentuk masyarakat ideal yang sangat didambakan keberadaannya oleh seluruh kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia ini. Sudah banyak sekali pakar dan ahli yang mencoba memberikan sumbangan pemikiran demi terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Salah satu yang dapat diusahakan adalah melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Pendidikan dianggap merupakan sarana yang masih efektif dan tepat untuk membangun tatanan masyarakat yang ingin berkembang, untuk tidak mengatakan berubah total. Nurcholish Madjid berpandangan bahwa salah satu elemen yang dapat mewujudkan masyarakat madani di Indonesia adalah masyarakat pesantren dengan seluruh elemen dan pendidikannya. Pesantren adalah lembaga yang unik dan mengagumkan. Berbagai pihak menaruh harapan kepada dunia pesantren sebagai gerbong penarik terwujudnya masyarakat yang madani. Institusi pendidikan yang mampu berperan dalam menyongsong masyarakat madani adalah institusi pendidikan yang mempunyai unsur perpaduan antara nilai keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan. Perpaduan tiga dimensi itu dijadikan landasan filosofis dalam memodernisasi pendidikan Islam seperti pesantren. Dengan modernisasi, pesantren diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual. Langkah ini, pada gilirannya akan melahirkan sumber daya manusia Indonesia masa depan yang mencerminkan kualitas civility sebagai prasyarat dalam masyarakat madani yang memiliki komitmen keislaman, keilmuan, dan kebangsaan.1 Di sisi lain, pesantren tidak hanya merupakan lembaga keagamaan semata, namun telah dirasakan juga sebagai lembaga pendidikan, baik secara individual maupun sosial. Menurut M. Amin Abdullah, masyarakat madani atau civil society lebih menekankan proses edukasi sosial dan tidak lagi semata-mata P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

1

INSANIA|Vol. 13|No. 2|Mei-Ags 2008|243-270


individual. Isu-isu transparansi, accountability (pertanggungjawaban), solidaritas, toleransi, demokrasi, public debate, kesalehan publik, dan pluralisme adalah kata-kata kunci (keywords) yang bisa digunakan setelah masyarakat modern mengenal apa yang disebut kontrak sosial (social contract).2 Untuk dapat mewujudkan masyarakat madani melalui pesantren, maka yang dapat dilakukan salah satunya dengan reaktualisasi nilai-nilai pluralisme dalam pendidak pesantren. Selama ini yang ghalib terjadi adalah adanya berbagai konsep dan paradigma yang masih intoleran, kaku, dan eksklusif dalam memandang “the others” atau orang di luar akidah, keimanan, dan keyakinannya. Masih banyaknya truth claim individu, kelompok, organisasi, atau instansi tertentu, tanpa bisa meyakini dan menghormati bahwa suatu kebenaran juga mungkin ada pada orang lain dan kepercayaannya. Nilai-nilai pluralisme sebagai salah satu kunci dalam mewujudkan masyarakat madani dapat dimulai dari dunia pesantren, sangat dimungkinkan konsep masyarakat madani akan dapat terealisasi di tengah dinamika dunia global seperti sekarang ini. Adapun pokok permasalahan yang hendak dijawab dari tulisan ini di antaranya adalah; bagaimana realitas sistem pendidikan pesantren? Bagaimana eksistensi pluralisme dalam masyarakat Indonesia? Bagaimana konsep masyarakat madani di Indonesia? Bagaimana peluang pluralisme dalam dunia pesantren untuk mewujudkan masyarakat madani?

Potret Sistem Pendidikan Pesantren Pesantren secara kultural merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dilahirkan oleh budaya Indonesia, dan secara historis tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keindonesiaan karena cikal bakalnya sudah ada pada masa Hindu-Budha. Islam tinggal meneruskan, melestarikan, dan mengislamkannya.3 Pendapat tersebut diperkuat oleh Karel A. Steenbrink yang menyatakan bahwa secara terminologis dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam.4 Bila dilihat dari sistem pengajaran yang diterapkan di pesantren, maka terdapat kemiripan dengan tatalaksana pengajaran dalam ritual keagamaan Hindu, di mana terdapat penghormatan yang besar oleh murid (santri) kepada kiainya. Pesantren memiliki lima elemen pokok, yaitu kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.5 Kelima elemen tersebut merupakan ciri khusus yang dimiliki pesantren dan membedakan pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan yang lain. Kelima elemen tersebut saling menunjang eksistensi sebuah pesantren, meskipun kiai memainkan peranan yang sentral dalam pesantren. Kiai sebagai salah satu unsur dominan dalam kehidupan sebuah pesantren, ia mengatur irama perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu,

P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

2



kharisma, dan keterampilannya. Tidak jarang pesantren tanpa memiliki manajemen pendidikan yang rapi, sebab segala sesuatu terletak pada kebijaksanaan dan keputusan kiai.6 Peran kiai selama ini dirasakan merupakan kendali utama dalam pesantren, baik pesantren salaf maupun khalaf (walaupun disarasakan ada perbedaan dengan peran kiai salaf). Kiai merupakan sosok yang sangat ditaati, dihormati, dan dihargai sehingga santri mempunyai hubungan yang sangat dekat secara batin. Pada pesantren salaf, penghormatan ini terkadang berlebihan. Apapun yang dikatakan dan keluar dari mulut sang kiai, semuanya dianggap benar dan tidak perlu pemikiran ulang. Seorang santri belajar kepada kiai tidak karena ilmu dan kompetensi yang dimiliki seorang kiai, namun figur seorang tokoh yang suci, dekat dengan Tuhan, dan mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Bagi santri, kiai tidak hanya sebagai seorang bapak yang telah diberi amanah orangtua santri yang di rumah, namun juga sebagai bapak spiritual yang dapat memberikan “rambu-rambu” jalan kebenaran. Hal inilah yang merupakan kekuatan dan tembok besar pesantren. Setelah kiai sebagai elemen penting pesantren, santri adalah unsur lain yang tidak kalah pentingnya. Pesantren memiliki dua macam santri, yaitu pertama, santri mukim; adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren. Kedua, santri kalong; adalah santri yang berasal dari daerah-daaerah sekitar pesantren, dan biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selasai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri mukim dengan kiai pimpinan pesantren serta anggota lainnya, biasanya tinggal dalam suatu lingkungan tersendiri. Inilah yang disebut pondok. Adanya pondok sebagai tempat tinggal bersama antara kiai dengan santri sangat bermanfaat dalam rangka bekerjasama memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.7 Penggalian khazanah budaya Islam melalui kitab-kitab klasik merupakan unsur penting pesantren yang dapat membedakan dengan lembaga pendidikan lainnya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tidak dapat diragukan lagi perannya sebagai pusat transmisi dan desiminasi ilmu-ilmu keislaman, terutama yang bersifat kajian-kajian klasik. Pengajaran “kitab-kitab kuning” telah menjadi karakteristik yang merupakan ciri khas dari proses belajar-mengajar di pesantren.8 Pengajaran kitab-kitab klasik tersebut pada umumnya mempergunakan sistem wetonan dan sorogan atau dikenal dengan sorogan dan bandongan. Weton adalah pengajian yang inisiatifnya berasal dari kiai sendiri, baik dalam menentukan tempat, waktu, terlebih lagi kitabnya. Sorogan adalah pengajian yang merupakan permintaan dari seseorang atau beberapa orang santri kepada kiainya untuk diajarkan kitab tertentu. Pengajian dengan sistem sorogan ini biasanya diberikan kepada santri-santri yang cukup maju dan senior dalam keilmuannya.9 Untuk beberapa lama di pesantren, para santri diajarkan kitab-kitab klasik, yang lebih dikenal dengan kitab kuning. Kitab kuning sebagai salah satu unsur mutlak dari proses belajar-mengajar di pesantren sangat penting dalam membentuk kecerdasan intelektual dan moralitas kesalehan (kualitas keberagamaan) pada diri santri.10 Dalam catatan Nurcholish Madjid, kitab-kitab klasik tersebut mencakup cabang ilmu fikih, tauhid, tasauf, dan nahwu-sharf. Dapat juga dikatakan konsentrasi keilmuan yang berkembang di pesantren P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

3



pada umumnya mencakup tidak kurang delapan macam disiplin keilmuan, yaitu nahwu (syntaks), sharf (morfologi), balaghah, fikih, ushul fiqh, hadis, tafsir, tauhid, tasauf, dan etika, serta cabang-cabang lain seperti tarikh.11 Kitab-kitab klasik tersebut masih dapat dirinci lagi menjadi puluhan, bahkan bisa ratusan jenis kitab kuning. Banyaknya kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren tersebut mengindikasikan kekayaan khasanah keilmuan pada lembaga pendidikan ini sehingga di pesantren ada nuansa kultural, akhlak, ilmu, karomah, integritas keimanan, kefaqihan, dan sebagainya. Dari segi sikap terhadap tradisi, pesantren dibedakan menjadi jenis pesantren salafi dan khalafi. Jenis salafi adalah jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya. Di pesantren ini, pengajaran pengetahuan umum tidak banyak, bahkan tidak diberikan. Tradisi masa lalu sangat diperhatikan. Pemkaian sistem madrasah hanya untuk memudahkan sistem sorogan seperti yang dilakukan di lembaga-lembaga pengajaran bentuk lama. Pada umumnya, pesantren bentuk inilah yang menggunakan sistem sorogan dan wetonan.12 Pesantren khalafi tampaknya menerima hal-hal baru yang dinilai baik, di samping tetap mempertahankan tradisi lama yang baik. Pesantren jenis ini mengajarkan pelajaran umum di madrasah dengan sistem klasikal dan membuka sekolah-sekolah umum di lingkungan pesantren. Akan tetapi, pengajaran kitab islam klasik masih tetap dipertahankan. Pesantren dalam bentuk ini diklasifikasikan sebagai pesantren modern, di mana tradisi lama sudah ditinggalkan sama sekali.13 Pesantren bentuk ke dua ini yang sekarang ini mulai banyak bermunculan, baik merupakan perkembangan dan perubahan dari pesantren lama maupun memang baru berkembang atau baru lahir. Hal ini dilakukan demi eksistensi dan dinamisasi pesantren dalam masyarakat. Bila dilihat dari lingkungan pesantren yang didiami oleh para santri, yang secara status sosial sangat homogen dan dari latar belakang kehidupan sosial, daerah, kepribadian, dan lain-lain, maka masyarakat pesantren sebenarnya merupakan gambaran nyata atau miniatur kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Di tengah kemajemukan itu, muncul refleksi senasib sepenanggungan, kepedulian sosial, dan rasa kebersamaan yang tinggi.14 Dalam pola pendidikan pesantren tradisional, ada kelebihan atau segi positifnya, namun juga ada segi kekurangan atau negatifnya.15 Segi positifnya adalah sebagai berikut: 1. Mampu menanamkan sikap hidup universal secara merata dengan tata nilai (sub-kultur); 2. Mampu memelihara tata nilai (sub-kultur) pesantren sehingga terus teraplikasikan dalam segala aspek kehidupan di sepanjang perjalanan kehidupan seorang santri. Segi kekurangan dari pola umum pendidikan pesantren yang harus dibenahi agar tetap dinamis adalah sebagai berikut: 1. Belum mempunyai perencanaan yang rinci dan rasional untuk proses pengajaran dan pendidikan; 2. Belum mempunyai kurikulum yang terarah sehingga diharapkan dapat mempermudah santri dalam memahami pelajaran yang akan disampaikan;


4



3. Belum mempunyai standar khusus yang membedakan secara jelas hal-hal yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam sebuah jenjang pendidikan. Pedoman yang selama ini digunakan hanyalah mengajarkan bagaimana penerapan hukum-hukum syara’ dalam kehidupan (fiqih oriented). Sementara itu, nilai-nilai pendidikan, termasuk di dalamnya filsafat pendidikan, masih cenderung terabaikan. Selain beberapa kekurangan di atas, dapat diamati bahwa pada umumnya dalam pesantren, santrisantri kurang diajari mandiri dalam berpikir menganalisis fenomena atau masalah. Metodologi berpikir yang sering berkembang adalah bersumber dari kiai. Seorang kiai jarang mengajari dan mendidik santrinya. Hal itu sebagai sebuah metode bagaimana seharusnya santri dapat mandiri dalam berpikir untuk mengatasi masalah. Masih sering ditemukan adanya “arogansi” kiai dalam pemikiran. Ditambah dengan keseganan dan ketakutan para santri untuk bertanya apalagi mengkritik, perbedaan pendapat di pesantren terkadang jarang terjadi. Dalam terminologi yang lebih umum, pesantren kurang menerapkan demokratisasi dalam berpikir, lebih-lebih dalam hal keyakinan dan akidah. Hal-hal seperti di ataslah sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pesantren dan sistemnya sehingga sikap-sikap, nilai-nilai, dan spirit-spirit pluralisme mudah untuk diimplementasikan dalam dunia pesantren, terlebih melalui sistem pendidikannya. Berdasarkan tujuan pendidikan dan pendekatan holistic yang digunakan, serta fungsinya yang komprehensif sebagai lembaga pendidikan, sosial, dan syi’ar agama, maka terdapat beberapa prinsip dalam sistem pendidikan pesantren.16

Theocentric Sistem pendidikan pesantren mendasarkan filsafat pendidikannya pada filsafat theocentric, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa semua kejadian berasal, berproses, dan kembali pada kebenaran Tuhan. Semua aktivitas pendidikan dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan. Semua aktivitas pendidikan merupakan bagian integral dari totalitas kehidupan sehingga belajar di pesantren tidak dipandang sebagai alat, tetapi dipandang sebagai tujuan. Oleh karena itu, kegiatan proses belajarmengajar di pesantren tidak memperhitungkan waktu. Dalam praktiknya, filsafat theocentric tersebut cenderung mengutamakan sikap dan prilaku yang sangat kuat berorientasi kepada kehidupan ukhrawi dan berperilaku sakral dalam kehidupan sehari-hari. Semua perbuatan dilaksanakan dalam struktur relevansinya dengan hukum agama dan demi kepentingan hidup ukhrawi.

1.

Sukarela dan mengabdi

Para pengasuh pesantren memandang bahwa semua kegiatan pendidikan sebagai ibadah kepada Tuhan sehingga penyelenggaraan pesantren dilaksanakan secara sukarela dan mengabdi kepada sesama dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Santri merasa wajib menghormati kiai, dan ustadznya, serta


5



saling menghargai dengan sesamanya, sebagai bagian dari perintah agama. Santri yakin bahwa dirinya tidak akan menjadi orang berilmu tanpa guru dan bantuan sesamanya. 2.

Kearifan

Pesantren menekankan pentingnya kearifan dalam menyelenggarakan pendidikan pesantren dan dalam tingkah laku sehari-hari. Kearifan yang dimaksudkan di sini adalah bersikap dan berperilaku sabar, rendah hati, patuh pada ketentuan hukum agama, mampu mencapai tujuan tanpa merugikan orang lain, dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama. 3.

Kesederhanaan

Pesantren menekankan pentingnya penampilan sederhana sebagai salah satu nilai luhur pesantren dan menjadi pedoman perilaku sehari-hari bagi seluruh warga pesantren. Kesederhanaan yang dimaksudkan tidak sama dengan kemiskinan, tetapi sebaliknya identik dengan kemampuan bersikap dan berpikir wajar, proporsional, dan tidak tinggi hati. Kesederhanaan bukan monopoli orang miskin, bodoh, dan “kecil”, tetapi juga dapat dimiliki oleh orang kaya, pandai, dan “besar”. Sebaliknya, kesombongan dan ketidaksederhanaan juga bukan monopoli orang kaya, pandai, dan “besar”. Dalam kehidupan bersama, ada orang kaya, pandai, dan “besar”, tetapi rendah hati, sederhana tutur katanya, dan wajar dalam penampilan. Sebaliknya, juga terdapat orang miskin, bodoh, “kecil”, tetapi sombong, tinggi hati, dan berlebih-lebihan. Jadi, sederhana bukan dalam arti berlebih-lebihan atau berkurangkurangan, tetapi dalam arti wajar. 4.

Kolektivitas

Pesantren menekankan pentingnya kolektivitas atau kebersamaan lebih tinggi dari pada individualisme. Dalam dunia pesantren, berlaku pendapat bahwa “dalam hal hak orang mendahulukan kepentingan orang lain, tetapi dalam hal kewajiban orang harus mendahulukan kewajiban diri sendiri sebelum orang lain”. Dalam memilih atau memutuskan sesuatu, “orang harus memelihara hal-hal baik yang telah ada, dan mengembangkan hal-hal baru yang baik”. 5.

Mengatur kegiatan bersama

Dalam dunia pesantren, nilai-nilai yang bersifat relatif dilakukan oleh santri dengan bimbingan dari kiai. Para santri mengatur hampir semua kegiatan proses belajar-mengajar terutama berkenaan dengan kegiatan-kegiatan kokurikuler, dari sejak pembentukan organisasi santri, penyusunan programprogramnya sampai pelaksanaan dan pengembangannya. Mereka juga mengatur kegiatan perpustakaan, keamanan, pelaksanaan peribadatan, koperasi, olahraga, kursus-kursus keterampilan, diskusi, dan sebagainya. Sepanjang kegiatan, mereka tidak menyimpang dari akidah dan syari’at agama, dan tata tertib pesantren, mereka tetap bebas berpikir dan bertindak. 6.

Kebebasan terpimpin

Prinsip ini bertolak dari ajaran bahwa semua makhluk pada akhirnya tidak dapat keluar melampaui ketentuan sunnatullah; dan kesadaran bahwa masing-masing anak dilahirkan menurut fitrahnya dan P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

6



masing-masing individu memiliki kecenderungan sendiri-sendiri. Dalam kehidupan sosial, individu juga mengalami keterbatasan-keterbatasan, baik kultural maupun struktural. Namun demikian, manusia memiliki kebebasan mengatur dirinya sendiri. Atas dasar itulah pesantren memperlakukan kebebasan dan keterkaitan sebagai hal kodrati yang harus diterima dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam kegiatan pendidikan. Sikap pesantren dalam melaksanakan pendidikan adalah membantu dan mengiringi anak didiknya, tetapi pesantren juga keras berpegang pada tata tertib pesantren, terutama pada hukum agama. 7.

Mandiri

Sejak awal, santri sudah dilatih mandiri. Ia mengatur dan bertanggung jawab atas keperluannya sendiri, seperti mengatur uang belanja, memasak, mencuci, belajar, dan sebagainya. Bahkan, tidak jarang di antara mereka ada yang membiayai diri sendiri selama belajar di pesantren. Prinsip ini menjadi bagian dari prinsip kolektivitas, karena mereka menghadapi nasib dan kesukaran yang sama, maka jalan yang baik setiap individu mengatasi masalahnya dengan tolong-menolong. Pada umumnya terdapat semacam “acara penyambutan” bagi santri baru oleh santri lama, yaitu seperti “perpeloncoan” untuk menghilangkan jiwa egoismenya dan melebur menjadi jiwa kolektif. 8.

Pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdi

Para pengasuh pesantren menganggap bahwa pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdi. Akan tetapi, pengertian ilmu menurut mereka tampak berbeda dengan pengertian ilmu dalam arti science. Ilmu bagi pesantren dipandang suci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Mereka selalu berpikir dalam kerangka keagamaan, artinya semua peristiwa empiris dipandang dalam struktur relevansinya dengan agama. Model berpikir mereka berangkat dari keyakinan dan berakhir pada kepastian. Mereka percaya semua kejadian berawal dan akan bertemu serta berakhir pada kebenaran Tuhan. Tata keyakinan dan tata berpikir yang demikian itu berbeda dengan pola keyakinan dan pemikiran scientist, yang memandang setiap gejala dalam struktur relevansinya dengan kebenaran relatif dan bersyarat. Scientist memandang ilmu sebagai instrumen untuk memecahkan masalah dan memajukan kehidupan. Mereka berangkat dari keraguan dan berakhir pada pertanyaan. Kebenaran yang ditemukan setiap saat dapat berubah sesuai dengan fakta baru yang dijumpai kemudian. Ia berpikir positif dan cenderung menolak apa saja yang tidak masuk akal dan tidak terdukung oleh data-data empiris. Sebaliknya, pihak pesantren seringkali memandang ilmu sebagai tidak identik dengan kemampuan berpikir metodologis, tetapi dipandang sebagai “berkah” yang dapat datang dengan sendirinya melalui pengabdian kepada kiai; terutama pengetahuan agama secara keseluruhan dianggap sudah mapan kebenarannya sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka (santri) percaya bahwa apa-apa yang diajarkan kiai adalah benar, tidak perlu diperdebatkan, tetapi perlu diamalkan. 9.

Mengamalkan ajaran agama


7



Pesantren sangat mementingkan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Setiap gerak kehidupannya selalu berada dalam batas rambu-rambu hukum agama (fiqh). 10. Tanpa ijasah

Pesantren sedikit sekali yang memberikan ijasah sebagai tanda keberhasilan belajar. Keberhasilan tidak ditandai dengan ijasah yang berisikan angka-angka sebagaimana madrasah dan sekolah umum, tetapi ditandai oleh prestasi kerja yang diakui oleh khalayak (masyarakat) kemudian direstui oleh kiai. 11. Restu kiai-kiai

Semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga pesantren sangat tergantung pada restu kiai, baik ustadz maupun santri selalu berusaha jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kiai.

Harapan itu Bernama Pluralisme Dataran Teologis Salah satu tokoh sufi India, Hazrat Inayat Khan (1882-1927) merupakan contoh tokoh dialog yang sangat menekankan persatuan dan persaudaraan universal umat manusia. Dengan melakukan pendekatan mistik-spiritual, ia sama sekali tidak ragu melakukan pengembaraan spiritual ke dalam jantung agama-agama lain. Ini dilakukan karena ia percaya bahwa semua agama pada hakikatnya adalah satu karena hanya ada satu Tuhan dan satu Kebenaran. Bentuk agama-agama yang berbeda hanya seperti air yang selalu merupakan unsur yang sama dan tidak terbentuk; ia hanya mengambil bentuk saluran atau bejana yang menahannya dan digunakan sebagai tempatnya. Air mengubah namanya menjadi sungai, danau, kolam, laut, arus, dan lainnya, dan ia sama dengan agama. Kebenaran esensial adalah satu, tetapi aspek-aspeknya berbada. Orang-orang yang berperang karena bentuk-bentuk luar akan selalu terus-menerus berperang, tetapi mereka yang mengakui adanya kebenaran batin, tidak akan berselisih, dan akan mampu mengharmoniskan seluruh umat dari seluruh agama.17 Untuk itu, Inayat Khan sangat menekankan kesatuan. Kesatuan adalah syarat mutlak untuk mencapai kehidupan yang benar. Tugas agama adalah untuk mengembangkan jiwa kesatuan, dalam pengetahuan tentang Tuhan dan cinta kepada-Nya. Oleh karena itu, satu-satunya kajian bermanfaat yang harus dilakukan adalah kajian yang menumbuhkan kesadaran akan Tuhan dan akan kesatuan, pertama kali dengan Tuhan, kemudian dengan diri dan dengan segala sesuatu.18 Berdasarkan pemikiran di atas, umat beragama perlu terus meningkatkan kesadaran bahwa keberagamaan pada hakikatnya adalah penerimaan nilai-nilai, bahkan institusi-institusi yang diyakini sebagai kebenaran mutlak. Namun, dalam kenyataannya manusia tidak lahir dalam ruang yang hampa budaya dan hampa agama. Oleh karena itu, keberagamaan bagi sebagian besar penganut agama apa pun tidak bermula dari pilihan bebas. Ia lahir dari proses pewarisan ultimate values dari generasi ke generasi.19


8



Tidak mengherankan apabila masalah agama dan keberagamaan merupakan masalah yang sensitif dan peka di negara yang majemuk ini. Penumbuhan kesediaan untuk saling memahami dan menghormati anutan dan keyakinan masing-masing pihak menjadi sangat penting dan diperlukan. Ia merupakan tuntutan objektif yang tidak mungkin diabaikan dan dinafikan apabila menghendaki kerukunan hidup di antara umat beragama tidak tinggal gagasan yang mandul dan steril. Kemajemukan, keterbukaan, dan mobilitas masyarakat sekarang ini, tidak memungkinkan lagi tegak dan kokohnya tembok-tembok eksklusivisme di antara umat berbagai agama. Sesuatu yang tidak realistis dan mustahil apabila menghilangkan sama sekali perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh agama-agama. Perbedaan itu nyata ada, sebab kalau tidak, tidak akan dimiliki ungkapan jamak agama-agama. Sebaliknya, kita tidak bisa mengingkari adanya persamaan, sebab kalau tidak, tidak ada penyebutan dengan ungkapan yang satu: agama.20 Kedewasaan dalam beragama dapat diukur dari kemampuan menumbuhkan dan mengembangkan kerukunan hidup di antara umat berbagai agama. Kecenderungan untuk saling belajar dalam dan dari berbagai kalangan agama, dalam bentuk dialog dan solidaritas kemanusiaan, harus terus dipupuk hingga gejala saling mencurigai akan semakin menyusut. Oleh karena itu, kebangkitan kesadaran beragama bisa saja menimbulkan ketegangan dalam hubungan antarkelompok berbagai agama, lebih-lebih dalam suatu masyarakat, di mana berbagai agama hidup dan berkembang dalam keadaan berdampingan sekaligus persaingan.21 Ada dua hal yang diperlukan untuk dapat memandang umat dari agama-agama lain sebagai tetangga, teman, bahkan saudara kita. Pertama, kita harus memandang para pemeluk agama lain sebagai manusia yang juga menghadapi persoalan yang sama seperti kita. Kita dihadapkan pada persoalan krisis nilai, proses dehumanisasi, ketidakpastian masa depan, konflik, bencana alam, dan tantanga lain yang dapat kita hadapi bersama dengan landasan kesadaran kemanusiaan dan semangat persaudaraan. Kedua, kita harus menyingkirkan dari pikiran kita tentang seluruh prasangka yang membuat pikiran kita tidak peka dan siap menerima wawasan-wawasan baru, yang lebih segar dan berbeda dengan wawasan lama kita. Jika kita mengesampingkan pikiran-pikiran kita yang telah terbentuk sebelumnya mengenai agama-agama lain, dan memandang agama-agama lain sebagai jalan dan upaya manusia yang bergulat untuk mencari sesuatu yang akan memberi pertolongan serta makna bagi kehidupan mereka dan juga kita, kemudian berusaha sendiri tanpa prasangka untuk melihat apa yang mereka lihat, maka tabir yang memisahkan kita dari mereka akan menjadi kabut tipis yang suatu saat mungkin bisa hilang sama sekali.22 Islam bukanlah agama yang homogen dan tidak ada satu kelompok pun yang berhak mengklaim dirinya sebagai pemilik tunggal, atas pemahaman Islam yang benar. Sikap ini bukan berarti sama dengan sikap relativisme yang memandang segalanya serba boleh (anything goes). Sebaliknya, sikap ini mencerminkan prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme yang jelas, di mana umat Islam memandang bahwa “kebenaran” dalam agamanya hanya dapat ditafsirkan oleh pemeluknya dengan cara yang relatif. Akan tetapi, relativitas penafsiran akan kebenaran ini harus diyakini dengan keimanan mendalam P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

9



seraya mengakui adanya kemungkinan kebenaran bagi orang-orang yang memiliki penafsiran Islam berbeda, bahkan orang-orang dari agama lain. Relativisme adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa nilai (value) dan kebenaran (truth) ditentukan oleh pandangan hidup dan kerangka berpikir setiap individu atau masyarakat, yang di dalamnya segala hal (pandangan, nilai, keyakinan, kebenaran, dan makna), mengandung kebenaran relatif. Persoalan benar/salah, baik/buruk, moral/amoral, semuanya bersifat relatif, dan di dalamnya tidak ada dialog. Dalam relativisme, tidak ada hal yang benar secara absolut sehingga di dalamnya apa pun boleh (anything goes).23 Sementara itu, pluralisme merupakan pandangan yang menghargai kemajemukan, serta penghormatan terhadap sang lain yang berbeda (the others), membuka diri terhadap warna-warni keyakinan, kerelaan untuk berbagi (sharing), keterbukaan untuk saling belajar (inklusivisme), serta keterlibatan diri secara aktif di dalam dialog dalam rangka mencari persamaan-persamaan (common belief) dan menyelesaikan pelbagai konflik. Oleh karena itu, tanpa adanya keterlibatan aktif dalam pengembangan sikap dialogis ini, tidak ada pluralisme.24 Kemajemukan atau pluralisme dalam al-Qur’an diakui sebagai sunnatullah yang tidak mungkin dihapuskan. Oleh karenanya, Islam menekankan bahwa pluralisme tidak saja mengisayaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain untuk ada, tetapi juga mengandung makna kesediaan untuk berlaku adil kepada kelompok lain tersebut, atas dasar perdamaian dan saling menghormati. Menurut Raimundo Panikkar, pluralisme berarti penerimaan atas situasi faktual dunia sekarang ini sebagai yang riil dan meneguhkan bahwa dalam berbagai polaritas aktual eksistensi kemanusiaan itulah kita bisa menemukan wujud sejati kita. Hal ini menyangkut orang lain sebagai orang lain, yang harus diterima sungguh-sungguh dan menjadi tantangan terpenting bagi pertumbuhan dan keberlangsungan hidup manusia.25 Pengalaman-pengalaman yang “mencerahkan” manusia tersebut masih belum banyak menyentuh dunia pesantren dan pendidikannya. Akibatnya, inklusivisme masih menyelimuti pesantren yang menjadikan “mendung hitam” dalam pemikiran dan ideologi, bahkan teologi pesantren. Memang, selama ini jarang terdengar pesantren yang melakukan anarkhisme, radikalisme, dan kekerasan di tanah air. Namun, dengan adanya mindset dan mainstream yang telah tertanam pada masyarakat pesantren yang eksklusif dan intoleran merupakan “bom waktu” yang suatu saat dapat dengan mudah meledak di manapun dan kapanpun.

Dataran Sosiologis Pluralisme adalah “berkah” sosiologis abad ke-20, di mana kekuatan-kekuatan dominasi lama telah mati. Pluralisme berarti pengakuan adanya pengalaman dan keunikan pada setiap individu dan kelompok yang berbeda dari yang lain. Aspek unik dari pengalaman adalah sebuah ukuran tentang kekonkretan Tuhan bagi kita, dan ia “tak bisa direduksi, tidak terbandingkan, dan tidak bisa diukur dengan parameter pemahaman apapun”. Ia adalah pengejawantahan dari fakta bahwa “kebenaran P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

10



religius bersifat eksistensial dan non-objectifable”. Pengalaman religius adalah tidak terlukiskan dan tidak terkatakan karena Tuhan melampaui seluruh kekuatan media simbolik untuk diekspresikan.26 Dalam beberapa konsep sosiologi (pendidikan), pesantren dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu pertama, pesantren sebagai lembaga yang dapat berperan sebagai social change; sebuah lembaga yang dapat mengubah struktur-struktur ide dan pemikiran dalam masyarakat. Kedua, pesantren merupakan lembaga yang dapat berperan sebagai culture change; sebuah lembaga yang dapat mengubah berbagai budaya yang ada dalam masyarakat. Terkait dengan pluralisme, maka pesantren pada awalnya dapat menjadi keduanya. Dalam dataran pertama, pluralisme dapat dikembangkan dalam sebuah ide dan pemikiran kiai, ustazd, dan para santri. Sarana yang efektif untuk penanaman nilai ini adalah melalui proses pembelajaran dan pendidikan. Tentunya yang paling memungkinkan dan memudahkan untuk dilaksanakan adalah melalui kebijakan dan kurikulum yang disusun. Pada dataran kedua, pesantren dapat menanamkan dan mengembangkan pluralisme dengan semakin sering “bercengkerama” dan kenal akan nilai-nilai pluralisme. Pembiasaanpembiasaan dunia pesantren dengan orang yang di luar agama dan kayakinannya akan menumbuhkan budaya pesantren yang pluralis. Suatu misal, santri sering diajak bergaul dan berdialog dengan “the other” sehingga akan terbangun paradigma yang lebih open minded. Hal-hal seperti ini yang nantinya akan mengubah pemikiran dan budaya yang eksklusif menjadi lebih inklusif. Secara struktur sosial, pesantren memang masih terkesan tidak mendukung tertanamnya nilai pluralisme, namun hal ini bukan berarti tidak bisa diubah. Antara ide dan budaya yang berkembang di pesantren dapat diusahakan terjadinya proses transformasi. Dalam hal ini, sudah mulai terjadi kecenderungan dan indikasi-indikas yang menuju ke sana. Beberapa pesantren sudah mulai melakukan berbagai inovasi dan kreasi yang mengarah pada penanaman nilai-nilai pluralisme di pesantren. Salah satu yang dapat dianalisis adalah adanya fenomena pesantren yang telah menjadi pusat kajian dan dialog antaragama dan agama-agama di tanah air. Ada beberapa tenaga pengajar yang dapat masuk dan mendidik di pendidikan formal yang dimiliki pesantren. Kalaupun terjadi transformasi atau perubahan pada pesantren terkait dengan penanaman nilai-nilai modernisasi, seperti demokratisasi, inklusivisme, dan pluralisme secara substantif tidak akan mempengaruhi identity dan eksistensi pesantren salama ini. Pesantren tidak akan kehilangan sesuatu yang vital dan urgen ketika terjadi rekonstruksi nalar dan budaya pesantren. Oleh karena itu, perubahan tersebut hanya menyentuh dimensi “badan” pesantren yang berjalan dengan perlahan dan tidak radikal atau destruktif. Hal ini malah menjadikan proses dinamisasi pesantren dapat berjalan dengan baik. Dalam penerapan pluralisme di pesantren, ditinjau dari segi sosiologis terdapat kemungkinan akan adanya yang disebut pluralisme-dogmatis, bukan pluralisme-aplikatif. Maksudnya, bahwa pluralisme yang berkembang hanya karena sosok kiai yang mungkin pluralis sehingga santri merasa harus mengikuti ideologi kiai yang pluralis tersebut. Jadi, santri menerima dan menerapkan pluralisme tidak murni karena memang pengetahuan yang telah dia mengerti dan dapati sendiri atau karena kesadaran sendiri akan perlunya nilai tersebut. Dari sini, maka yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

11



menumbuhkan kesadaran sendiri yang muncul dari santri. Inilah letak pentingnya komunikasi inter dan antar-personal di pesantren yang lebih inklusif dan pluralis dengan lebih familiarnya, dengan hal-hal yang di luar agama dan keyakinannya. Adanya solidaritas, persaudaraan, serta komitmen yang kuat dan tinggi dunia pesantren merupakan modal tersendiri bagi aplikasi nilai pluralisme. Struktur sosial pesantren harus diusahakan dapat mendukung proses transformasi sikap dan spirit pluralisme karena pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan dengan struktur dan kultur sosial yang unik, yang telah membentuk sistem komunikasi inter dan antar-personal tersendiri. Namun demikian, mungkin selama ini kekuatan dan nilai positif dalam sebuah pesantren dianggap merupakan hal terbaik bagi pesantren. Namun, hal ini belum tentu baik bagi orang di luar pesantren tersebut sehingga akan menjadi sesuatu yang lebih baik apabila positif bagi pesantren, dan juga positif bagi yang di luar pesantren. Inilah nantinya yang akan dapat mendukung dan membantu terlaksananya cita-cita bersama yang diidam-idamkan negara ini, bahkan masyarakat dunia, yakni terwujudnya masyarakat madani walaupun hanya dapat terimplementasinya nilai dan spirit yang dibawa seperti pluralisme.

Apakah Masyarakat Madani Utopia? Munculnya masyarakat madani di Indonesia, sebenarnya sebagai tuntutan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia yang selama 32 tahun berada pada masa Orde Baru. Selama ini nilai-nilai moral yang merupakan inti dari kebudayaan dan pendidikan telah diredusir menjadi nilai-nilai indoktrinasi yang tanpa arti dan sekadar menjadi semboyan untuk melindungi kebobrokan para pemimpin.27 Kata madani sepintas terdengar adanya asosiasi dengan kota Madinah, hal ini mungkin ada benarnya, karena kata madani berasal dari dan terjalin erat secara etimologi dan terminologi dengan Madinah yang menjadi ibukota pertama pemerintahan muslim. Dari pandangan ini, kalangan pemikir muslim mengartikan civil society dengan cara memberi atribut keislaman madani. Oleh karena itu, civil society dipandang sama dengan “masyarakat madani” pada masyarakat ideal di (kota) Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam masyarakat tersebut, Nabi berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas sehingga kalangan pemikir muslim menganggap masyarakat ideal produk Islam yang bisa dipersandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep civil society.28 Dalam pandangan intelektual muslim, ada dua istilah, yaitu masyarakat agama dan masyarakat madani yang kedua-duanya memiliki akar normatif dan kesejarahan yang sama, yaitu sebuah masyarakat yang dilandasi norma-norma keagamaan sebagaimana yang diwujudkan Muhammad SAW di Madinah, yang berarti “kota peradaban”. Madinah dipahami oleh umat Islam sebagai sebuah manifesto konseptual mengenai upaya Rasullullah untuk mewujudkan masyarakat Madani, yang dihadapkan dengan masyarakat Badawi dan Nomad.29


12



Jadi, pada dasarnya, masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki “kemandirian aktivitas warga masyarakatnya” yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adatistiadat, dan agama dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan), penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralisme), dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab, masyarakat yang berkembang dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri.30 Menurut Ahmad Tafsir, masyarakat madani adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya karena mengetahui hak dan kewajibannya, maka penduduk masyarakat madani itu adalah penduduk yang hidup dalam demokrasi. Tuntutan perubahan menuju masyarakat madani Indonesia memerlukan berbagai perubahan pada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, serta “sangat membutuhkan individu dan masyarakat dengan kemampuan yang tinggi”. Pendidikan sebagai sarana terbaik untuk membentuk suatu generasi, dituntut peran sertanya dalam membangun masyarakat tersebut. Oleh karena itu, “peran pendidikan sangat diperlukan untuk mempersiapkan individu dan masyarakat sehingga memiliki kemampuan dan motivasi serta berpartisipasi secara aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani” Indonesia, yang mempunyai identitas berdasarkan budaya Indonesia.31 Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, yaitu pertama, masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang memiliki pemahaman mendalam akan agama serta hidup berdampingan dan saling menghargai perbedaan agama masing-masing. Kedua, masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat, memberi tempat dan penghargaan perbedaan pendapat, serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, kelompok, dan golongan. Ketiga, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, hak atas kehidupan yang layak, hak memilih agama, hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. Keempat, masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. Kelima, masyarakat yang kreatif, mandiri, dan percaya diri. Masyarakat yang memiliki orientasi kuat pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralistik).32 Selain karakteristik tersebut, ada beberapa ciri lain dalam masyarakat madani, di antaranya adalah universalitas, supremasi, keabadian, dan pemerataan kekuatan (prevalence of force).33 Hal itu ditandai dengan “kebaikan dari, dan untuk bersama” yang diindikasikan dari adanya kesempatan setiap anggota masyarakat memiliki akses pemerataan dalam memanfaatkan kesempatan (the tendency to equalize the share of utility). Dengan demikian, masyarakat madani sebenarnya “ditujukan untuk meraih kebajikan umum” (the common good) sehingga tujuan akhirnya adalah meraih kebajikan publik (the public good). Sebagai perimbangan kebijakan umum, masyarakat madani juga memperhatikan kebijakan perorangan dengan cara memberikan alokasi kesempatan kepada setiap anggotanya meraih kebijakan itu. Oleh P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

13



karena itu, masyarakat madani bukanlah sebuah kekuatan yang berorientasi pada keuntungan. Masyarakat madani lebih merupakan kekuatan yang justru memberi manfaat (a beneficial power). Kendati masyarakat madani memberi kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya, tidak berarti bahwa ia harus seragam, sama dan sebangun, serta homogen. Masyarakat madani terdiri dari berbagai warga beraneka “warna”, bakat, dan potensi. Oleh karena itu, masyarakat madani disebut sebagai masyarakat multi-kuota (a multi-quota society). Realitas konsep di atas menjadi acuan dasar untuk menjawab kemungkinan terbangunnya masyarakat madani. Dilihat dari indikator tersebut tampak sekali bahwa masyarakat madani sangat sulit dicapai. Namun, satu hal yang perlu diingat bahwa sulit dicapai bukan berarti tidak bisa dicapai. Sejauh masyarakat dan institusinya diarahkan secara bersama untuk mencapai secara bertahap, maka bukan tidak mungkin masyarakat ideal tersebut dapat tercapai dalam berbagai dinamikanya.

Modernisasi Pendidikan Pesantren dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani Dalam mempersiapkan masyarakat madani, tantangan terhadap partisipasi aktif dunia pendidikan semakin besar. Peran lembaga pendidikan Islam terlebih pesantren, tidak saja dituntut untuk mengkristalisasikan semangat ketuhanan sebagai pandangan hidup universal, lebih dari itu institusi ini harus lebur dalam wacana dinamika modern. Pesantren sebagai lembaga alternatif diharapkan mampu menyiapkan kualitas masyarakat yang bercirikan semangat keterbukaan, egaliter, kosmopolit, demokratis, dan berwawasan luas, baik menyangkut aspek spiritual, maupun “ilmu-ilmu modern”. Modernisasi pendidikan pesantren merupakan salah satu cara efektif untuk cita-cita besar di atas, dengan cara menemukan format yang ideal sistem pendidikan alternatif bangsa Indonesia. Kelebihan dan keunggulan sistem pendidikan masa lampau dengan berbagai khasanah keilmuan klasiknya dapat dijadikan acuan untuk merekonstruksi konsep pendidikan masa depan, dengan tidak lagi mengulang sistem pendidikan yang sudah tidak relevan dan mencoba memasukkan sistem pendidikan modern yang lebih baik. Untuk menuju konstruksi masyarakat madani, Nurcholish Madjid memberikan tawaran keterpaduan antara unsur keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan dalam sistem pendidikan, khususnya pesantren.34 Ada asumsi bahwa Islam telah termarjinalkan dalam bangunan sistem pendidikan karena ada anggapan bahwa Islam sebagai penghambat kemajuan. Islam diklaim sebagai tatanan nilai yang tidak dapat hidup berdampingan dengan sains modern. Klaim-klaim ini adalah warisan kolonial yang masa dahulu digunakan sebagai alat untuk menghadapi sikap permusuhan non-kooperatif kaum ulama, kiai, dan santrinya. Ajaran Islam dengan jelas menunjukkan adanya hubungan organik antara ilmu dan iman. Hubungan organik itu kemudian dibuktikan dalam sejarah Islam klasik ketika kaum muslim memiliki jiwa kosmopolit yang sejati. Atas dasar kosmopolitanisme itu, umat Islam membangun peradaban dalam arti yang sebenar-benarnya yang berdimensi universal. Oleh karena itu, pada dasarnya Islam P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

14



membawa pada kemajuan dan bukan sebaliknya. Sejarah telah membuktikan, Islamlah yang membawa pada zaman kekuatan dan kegemilangan.35 Keikutsertaan pendidikan Islam dalam pembangunan Indonesia akan menampilkan Indonesia dalam bentuk “baru”.36 Dengan kata lain, suatu penampilan Islam modern yang menyerap secara konstruktif dan positif kehidupan modern, namun semuanya tetap dalam nilai-nilai keislaman. Dalam bahasa sederhana dan paling popular didengar adanya keselarasan antara iptek dan imtaq. Dengan potensi inilah harapan akan terwujudnya masyarakat madani dapat dimungkinkan. Dengan perpaduan kedua komponen penunjang iptek dan imtaq diupayakan lewat perpaduan dua sistem pendidikan, tradisional dan modern. Memasukkan sistem pendidikan “baru” dalam dunia pendidikan Islam bukan berarti melepaskan yang “lama” karena pada institusi pendidikan pesantren itu justru ada yang perlu ditumbuhkembangkan kembali. Tidak semua pada yang “lama” itu mesti dibuang. Cak Nur dalam hal ini menyerukan untuk melihat kembali kitab-kitab lama “klasik”, untuk menyikapi agar tidak terjadinya kemiskinan intelektual atau kehilangan jejak riwayat intelektualisme Islam.37 Indonesia sekarang ini banyak memerlukan para sarjana keislaman yang mengenal “kitab kuning”. Hal ini merupakan sebuah penyederhanaan rasa kesadaran dan keperluan kepada sikap-sikap yang lebih apresiatif terhadap warisan intelektual Islam sendiri. Apresiasi yang dikehendaki terhadap “kitab kuning” bukanlah jenis apresiasi doktrinal dan dogmatik, melainkan jenis intelektual dan akademik. Selain itu, ada harapan secara wajar mengapresiasikan warisan intelektual dari luar Islam sejalan dengan petunjuk agama sendiri dalam hal sikap terhadap hikmah atau ilmu pengetahuan dari manapun datangnya. Sikap terhadap kedua kutub warisan intelektual ini pun mengindikasikan pengintregasian keilmuan dalam wacana pendidikan Islam. Konsep keterpaduan pendidikan ini pada akhirnya diharapkan dapat berakar dari potensi budaya Indonesia sehingga lembaga pendidikan yang tampak nanti bersifat indegenous. Modernisasi pendidikan dimaksudkan mampu menciptakan lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural yang lebih sejati sebagai konsep pendidikan masyarakat Indonesia baru yang di dalamnya juga akan ditemukan nilai-nilai universalitas Islam yang mampu melahirkan suatu peradaban masyarakat Indonesia masa depan. Di sisi lain, lembaga ini juga mencirikan keaslian indegenous Indonesia, karena secara kultural terlahir dari budaya Indonesia yang asli. Konsep inilah sepertinya yang relevan dengan konsep pendidikan untuk menyongsong masyarakat madani. Upaya modernisasi ini dengan jelas berlandaskan platform kemodernan yang berakar dalam keindonesiaan dengan dilandasi keimanan. Dengan upaya modernisasi pendidikan di Indonesia, maka terbuka peluang kembali untuk melirik lembaga pesantren sebagai institusi pendidikan yang lahir dari budaya Indonesia asli. Sistem pendidikan kolonial yang telah ada, yang sangat jauh berbeda dengan sistem pendidikan pesantren, tidak tepat dijadikan model bagi pendidikan masa depan, dalam rangka menyongsong Indonesia “baru” yang berdimensi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan. Sejak awal kemunculannya, sistem pendidikan kolonial hanya terpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi, yaitu pendidikan umum.38 P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

15



Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam Indonesia yang dianggap tepat karena sistem pesantren tetap mempertahankan tradisi belajar “kitab-kitab klasik” yang ditunjang dengan upaya internalisasi unsur keilmuan “modern”. Pesantren dijadikan sebagai model awal sebab di samping sebagai warisan budaya Indonesia, pesantren juga menyimpan potensi kekayaan khazanah Islam klasik yang terletak pada tradisi belajar kitab kuningnya. Di sinilah yang dimaksudkan modernisasi dunia pendidikan Islam Indonesia dengan cara kemodernan yang dibangun dan berakar dari kultur Indonesia serta dijiwai semangat keimanan. Pesantren diharapkan dapat memberikan responsi atas tuntutan era mendatang yang meliputi dua aspek, universal dan nasional. Aspek universal, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam sekala nasional, yaitu pembangunan di Indonesia. Untuk yang terakhir ini, peran pesantren semakin dalam menentukan suatu pola pembangunan yang bersifat indigenous, asli sesuai aspirasi bangsa Indonesia sendiri karena pesantren adalah sebuah lembaga sistem pendidikan-pengajaran asli Indonesia yang paling besar dan mengakar kuat. Pesantren tidak hanya eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam, namun sejauhmana peranannya dalam memberikan landasan moril dan etika pada proses pembangunan yang sedang berjalan.39 Pesantren dinilai mampu menciptakan dukungan sosial bagi pembangunan yang sedang berjalan. Pembangunan adalah suatu usaha perubahan sosial. Tujuannya adalah perbaikan dan peningkatan kehidupan secara keseluruhan. Nilai positif dari sistem pendidikan yang telah diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah aspek keilmuan umum modern yang dimilikinya sehingga dapat diadopsi dan dipadukan dengan sistem pesantren dari hasil budaya Indonesia sendiri. Dengan adanya modernisasi pendidikan pesantren akan mencoba menghilangkan dualisme pendidikan, yaitu antara pendidikan yang menitikberatkan orientasinya pada “ilmu-ilmu modern” dan pendidikan yang hanya memfokuskan diri pada “ilmu-ilmu tradisional”. Dualisme pendidikan keduaduanya memiliki sifat positif yang patut dikembangkan, dan juga kelemahan yang harus dibuang dan ditinggalkan. Usaha modernisasi pesantren diupayakan dengan jalan memadukan sisi baik dari dualisme pendidikan tersebut sehingga dapat terlahir sistem pendidikan yang ideal. Upaya menghilangkan dualisme pendidikan tersebut tidak terlepas dari usaha menghilangkan dikotomi keilmuan saat sekarang. Mengakarnya paham dikotomi keilmuan amat berpengaruh pada dinamika umat Islam itu sendiri. Pada masa kejayaan Islam, hampir tidak terlihat adanya dikotomi keilmuan antara “ilmu-ilmu umum” dan “ilmu-ilmu keislaman”. Tokoh-tokoh seperti al-Farabi dan Ibnu Sina menyadari bahwa kesempurnaan manusia hanya akan terwujud dengan penyerasian antara “ilmu-ilmu umum dan “ilmu-ilmu keislaman”, sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dalam komponen keilmuan dalam Islam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadikan pendidikan Islam yang dikotomik menuju pendidikan yang integralistik:40 1. Mengharmoniskan kembali ayat-ayat ilahiah (ketuhanan) dengan ayat-ayat kauniah (alam semesta), sebab alam merupakan ayat-ayat dan manifestasi sifat-sifat Tuhan. Ayat-ayat ilahiah P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

16



dipelajari dalam religious sciences sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Akan tetapi, tidak boleh dipisahkan dengan ayat-ayat kauniah sebgaimana terungkap dalam ilmu-ilmu modern. Sebaliknya, pengetahuan yang dicapai melalui ilmu-ilmu modern tidaklah boleh menjadikan manusia semakin jauh dengan keyakinan kepada Tuhan; 2. Mengharmoniskan kembali relasi Tuhan-manusia dalam bentuk pendidikan yang teo-antroposentris dengan titik tekan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, terlahir dalam keadaan fitrah, dan selain berfungsi sebagai hamba Tuhan, juga berfungsi sebagai khalifah fi al-ardh. Sebagai kholifah, maka pendidikan Islam hendaknya mampu mengarahkan tujuan, materi, metode, proses, dan seluruh kegiatannya pada pembentukan manusia muslim yang taat kepada Tuhan sekaligus mampu menjadi pemimpin, pengelola, dan pemakmur di bumi dengan penuh tanggung jawab; 3. Mengharmoniskan antara iman dan ilmu atau istilah lain antara imtaq dan iptek. Keduanya adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Kekuatan iman yang sebenarnya adalah iman yang didasari oleh ilmu sehingga benar-benar penuh pemahaman dan kesadaran dan bukan karena ikut-ikutan atau taqlid; 4. Mengharmoniskan antara pemenuhan kebutuhan rohani (spiritual-ukhrawi) dengan jasmani (material-duniawi). Pendidikan Islam khususnya pesantren hendaknya tidak dimaksudkan untuk mengisi mental-spiritual anak dengan pembinaan rohani semata, melainkan juga penguatan unsur jasmaniah sehingga tercapai kebahagiaan yang utuh jasmani-rohani dan dunia-akhirat. Ada beberapa segi yang dapat dilakukan sebagai agenda modernisasi pesantren. Di antaranya; (1) pendidikan dan pembelajaran teologi yang transformatif dan inklusif, (2) pelebaran “sayap” orientasi kurikulum, (3) meretas dialog sebagai sebuah keniscayaan, dan (4) rekonstruksi penafsiran yang sakral sebagaimana model penafsiran Khaled Abou el-Fadl dan tafsir emansipatoris.

Kesimpulan Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah dianalisis secara mendalam, maka ada beberapa unsur dan segi dalam sistem pendidikan pesantren yang perlu ada penyesuaian dan pengembangan dengan realitas kehidupan masa globalisasi seperti sekarang. Hal itu diperlukan untuk dilakukan demi eksistensi dan dinamisasi pesantren sebagai lembaga yang lahir asli dari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain. Perbedaan inilah yang nantinya memungkinkan terwujudnya masyarakat madani Indonesia yang telah banyak dicita-citakan seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Adapun pluralisme yang merupakan salah satu kata kunci dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia sangat diperlukan dan harus segera ditransformasikan, disosialisasikan, bahkan diinternalisasikan pada pendidikan dunia pesantren sebagai salah satu agen terbentuknya masyarakat madani. Apabila pluralisme telah terkonstruksi dalam sistem pendidikan pesantren, maka inilah salah satu tanda-tanda adanya modernisasi pesantren, dengan perpaduan antara “yang lama” yang masih P3M STAIN Purwokerto | M.M. Nafis

17



relevan, dengan “yang baru” yang lebih baik. Untuk itu, ada beberapa agenda kerja yang dapat dilakukan demi terwujudnya masyarakat madani di Indonesia, melalui dunia pesantren dengan ditransformasikannya pluralisme sebagai sesuatu yang integral dari pesantren.

Endnote Yasmadi, Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005). 2 M. Amin Abdullah “Menuju Pendidikan Islam Pluralis”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar Jakarta: LAKPESDAM NU, Edisi No 11, tahun 2001, hal. 15. 3 Dawam Rahardjo, Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah (Jakarta: P3M, 1985), hal. 3. 4 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Terj. Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman (Jakarta: LP3ES, 1994), cet. ke-2, hal 20-21. 5 Zamakhsari Dlofier, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1994), cet ke-6, hal. 44. 6 Yasmadi, Modernisasi, hal. 63. 7 Ibid., hal. 66. 8 Ibid., hal. 67. 9 Zamakhsyari Dlofier, Tradisi Pesantren, hal. 30-31. 10 Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukhuwah (Bandung: Mizan, 1994), hal. 51. 11 Zamakhsyari Dlofier, Tradisi Pesantren, hal. 50. 12 Ibid., hal. 69-71. 13 Ibid., hal. 71. 14 Zubaidi Habibullah Asy’ari, Moralitas Pendidikan Pesantren (Yogyakarta: LKPSM, 1996), hal. 55-63. 15 H.M. Amin Haedari, dkk, Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global (Jakarta: IRD Press, 2004), hal. 24-25. 16 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), hal. 62-66. 17 Ruslani, Islam Dialogis; Akar-akar Toleransi dalam Sejarah dan Kitab Suci (Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press, 2006), hal. 192. 18 Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (Ed.), Passing Over: Melintasi Batas Agama (Jakarta: Gramedian Pustaka Utama, 1998), hal. 277. 19 Ruslani, Islam Dialogis, hal. 193. 21 Huston Smith, Agama-agama Manusia, Terj. Safrudin Bahar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hal. 271. 21 Ruslani, Islam Dialogis, hal. 194. 22 Ibid., hal 195 23 Ibid., hal. 213. 24 Ibid., hal. 214. 25 Ibid., hal. 215. 26 Ibid. 27 H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999), hal. 10. 28 Thoha Hamim, “Islam dan Masyarakat Madani (1), HAM, Pluralisme, dan Toleransi Beragama” dalam Jawa Pos, 11/3/1999, hal. 4. 1


18



Komarudin Hidayat, “Masyarakat Agama Agenda Penekanan Masyarakat Madani”, dalam Taufik Abdullah, dkk, (Tim Editor Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang) Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Millenium ke-3 (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hal. 268. 30 H.A.R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Abad 21 (Magelang: Tera Indonesia, 1998), hal. 117. 31 Hujair A.H. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Msyarakat Madani Indonesia (Yogyakarta: Safiria Insania Press dan Magister Universitas Islam Indonesia, 2003), hal. 14. 32 Ibid., hal. 50. 33 Ibid., hal. 51. 34 Yasmadi, Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), hal. 121. 35 Ibid., hal. 122. 36 Dalam bahasa Cak Nur, Indonesia yang akan datang itu seperti sosok “santri yang canggih”. Indonesia diselaraskan dengan sosok santri, karena pada dasarnya sosok santri itu sebagai tampilan sikap egaliter, terbuka, kosmopolit, dan demokratis. 37 Ibid., hal. 124. 38 Ibid., hal. 129. 39 Ibid., hal. 130. 40 Imam Mahali dan Musthofa (Ed.), Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah Pikiran Seputar Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Yogyakarta: PRESMA Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga dan Ar-Ruzz Media, 2004), hal. 1821. 29

Daftar Pustaka Abdullah, M. Amin. 2001. “Menuju Pendidikan Islam Pluralis”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar. Jakarta: LAKPESDAM NU, Edisi No 11, tahun 2001, hal. 15. A. Steenbrink, Karel. 1994. Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Terj. Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman, Jakarta: LP3ES. Dlofier, Zamakhsari. 1994. Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. El-Fadl, Khaled M. Abou. 2003. Speaking in God’s Name; Islamic Law, Authority, and Women. Oxford: Oneworld Publication. . 2004. Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif. Terj. R.Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. . 2003. Melawan “Tentara Tuhan” Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam. Terj. Kurniawan Abdullah. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. . 2002. Musyawarah Buku; Menyusuri Keindahan Islam dari Kitab ke Kitab. Terj. Abdullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. H.A.R. Tilaar. 1999. Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation. . 1998. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Abad 21. Magelang: Tera Indonesia. Habibullah Asy’ari, Zubaidi. 1996. Moralitas Pendidikan Pesantren. Yogyakarta: LKPSM.


19



Haedari, H.M. Amin, dkk. 2004. Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global. Jakarta: IRD Press. Hamim, Thoha. 1999. “Islam dan Masyarakat Madani (1), HAM, Pluralisme, dan Toleransi Beragama” dalam Harian Jawa Pos, 11/3/1999. Hidayat, Komarudin. 1999. “Masyarakat Agama Agenda Penekanan Masyarakat Madani”, dalam Taufik Abdullah, dkk, (Tim Editor Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang). Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Millenium ke-3. Yogyakarta: Aditya Media. . dan Ahmad Gaus, AF. (Ed.). 1998. Passing Over: Melintasi Batas Agama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Mahali, Imam dan Musthofa (Ed.). 2004. Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah Pikiran Seputar Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yogyakarta: PRESMA Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga dan Ar-Ruzz Media. Mastuhu. 1994. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren; Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS. Rahardjo, Dawam. 1985. Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah. Jakarta: P3M. Ruslani. 2006. Islam Dialogis; Akar-akar Toleransi dalam Sejarah dan Kitab Suci. Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press. Sanaky, Hujair A.H. 2003. Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Msyarakat Madani Indonesia. Yogyakarta: Safiria Insania Press dan Magister Universitas Islam Indonesia. Smith, Huston. 1999. Agama-agama Manusia. Terj. Safrudin Bahar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Yafie, Ali. 1994. Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukhuwah. Bandung: Mizan. Yasmadi. 2005. Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional. Jakarta: PT. Ciputat Press.


20


Pesantren dan Pluralisme: Upaya Modernisasi Pendidikan Pesantren Menuju Masyarakat Madani

Recommend Documents