PERUBAHAN SOSIAL Sebuah Bunga Rampai

PERUBAHAN SOSIAL Sebuah Bunga Rampai

i

Sanksi Pelanggaran PasaI 72 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau PasaI 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2.

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau

menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

ii

PERUBAHAN SOSIAL Sebuah Bunga Rampai

Penerbit FISIP Untirta Serang, 2011

iii

PERUBAHAN SOSIAL Sebuah Bunga Rampai Editor: Agus Sjafari dan Kandung Sapto Nugroho Copyright © 2011 FISIP Untirta Desain Sampul : Anis Fuad Tata Letak : Anis Fuad Kredit Foto: http://danielzaidi.blogspot.com/2010/06/si-pengemis-kota.html Penerbit: FISIP Untirta Cetakan Pertama: April, 2011 ISBN 978-602-97365-1-9 Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

FISIP Untirta Jl. Raya Jakarta KM.4 Pakupatan Serang Banten http://fisip.untirta.ac.id, Email: [email protected]

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang terus memberikan rizki dan hidayahnya kepada seluruh manusia yang mengikuti ajarannya sehingga editor bisa menyusun buku PERUBAHAN SOSIAL: SEBUAH BUNGA RAMPAI guna menambah khasanah keilmuan dalam bidang ilmu sosial. Buku ini terlahir dari pergulatan wacana dan gagasan dari para penulis yang tersampaikan pada sebuah diskusi akademis yang mengedepankan logika dan objektifitas, mengulas perubahan sosial dari berbagai sudut pandang, social setting yang beragam menjadi nilai lebih dalam buku ini, karena faktanya kita memang Negara yang sangat beragam. Pendekatan social setting ini akan membantu dalam melihat sebuah permasalahan. Buku ini membahas secara multidisiplin mengenai fenomena perubahan sosial di masyarakat Indonesia, desain dan strategi untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial dilihat dari sudut pandang budaya, media massa, politik, pendidikan, birokrasi, gender dan pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology).

v

Buku ini terlahir dari sebuah diskusi. Oleh karena itu perbaikan dalam buku ini melalui kritik dan saran yang dialektik sangat diharapkan untuk koreksi dan perbaikan buku ini sehingga dapat lebih sempurna lagi dimasa yang akan datang. Terakhir semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Perubahan sosial dapat pula merupakan hasil rekayasa. Maka diharapkan buku ini mempunyai peran untuk melakukan perubahan sosial yang lebih baik. Amin.

April 2011 Team Editor

vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.......................................................................................

v

DAFTAR ISI .......................................................................................................

vi

DAFTAR BAGAN ............................................................................................ viii DAFTAR TABEL...............................................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................

x

STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERASING ’BADUY’ Suatu Upaya Menuju Perubahan Oleh : Ahmad Sihabudin .................................................................................

1

PERGESERAN POSISI KEBUDAYAAN MELALUI GERAK LINTAS BUDAYA DI ERA GLOBALISASI Oleh: Suwaib Amiruddin ................................................................................

23

PARTISIPASI RAKYAT KUAT DI AKAR RUMPUT Studi Kritis Membangun Civil Society di Desa dan Kelurahan Oleh : Teguh Iman Prasetya ...........................................................................

35

PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI PENDEKATAN KELOMPOK Oleh: Agus Sjafari .............................................................................................

45

vii

PERANAN MEDIA MASSA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEWASA INI Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Politik Media Oleh : Rahmi Winangsih..................................................................................

57

BIROKRASI, PEMILU DAN PERUBAHAN SOSIAL Oleh: Kandung Sapto Nugroho......................................................................

75

MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Oleh : Yeni Widyastuti .....................................................................................

81

INTELEKTUAL, PERUBAHAN SOSIAL DAN IKAN ASIN Oleh : Abdul Hamid ......................................................................................... 105

ICT DAN REFORMASI ADMINISTRASI Menuju Perubahan Birokrasi di Indonesia Oleh : Anis Fuad ............................................................................................... 114

viii

DAFTAR BAGAN Bagan 1. Pergeseran Peran Penyiaran ………………………… ..................

ix

69

DAFTAR TABEL Tabel 1. Perimbangan Jumlah Anak Putus Sekolah Tiap 10 (sepuluh) Anak Putus Sekolah .......................................................

83

Tabel 2. Perbedaan antara Seks dan Gender ................................................

86

x

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tingkat Resiko Politik dan Ekonomi di Beberapa Negara ..... 113

xi

xii

Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai

STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERASING ’BADUY’ Suatu Upaya Menuju Perubahan Oleh: Ahmad Sihabudin Pendahuluan Suatu perbuatan kriminal jika orang atau kelompok miskin dibiarkan miskin terus, tanpa upaya pemberdayaan dari mereka yang bertanggung jawab dan mampu melakukan pemberdayaan dimaksud. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh pemerintah saja tidaklah mungkin. Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saja juga tidak mungkin. Diperlukan penggalangan solidaritas nasional dengan melibatkan berbagai pihak untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan secara bersama. Kita menyadari KAT masih bermukim di berbagai pelosok wilayah. Data menginformasikan kepada kita bahwa KAT terdapat hampir di seluruh wilayah Nusantara.Mulai dari Sabang di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hingga Merauke di provinsi Papua kita menemukan keberadaan KAT. Sebagian kecil suku yang tergolong KAT dilihat dari provinsi asal antara lain; Suku Gayo (NAD), Suku Anak Dalam (Jambi), Suku Dayak Sekadau (Kalimantan Barat), Suku Dayak Meratus (Kalimantan Selatan), Suku Baduy (Banten), Suku Tengger (Jawa Timur), Suku Loitas Nusa Tenggara Timur), Suku Ekagi (Papua).

Menurut Prof.S.Budhisantoso dari Puslit Pranata Pembangunan Universitas Indonesia Jakarta, pada umumnya masyarakat Indonesia sangat bangga dengan kemajemukan masyarakat dan kekayaan kebudayaannya yang beraneka ragam.Hal itu tecermin antara lain dalam upaya pemerintah untuk memajukan pariwisata dengan mengandalkan daya tarik kebudayaan untuk menjaring devisa setelah pertambangan minyak dan gas alam. Namun demikian kebanggaan itu tidak diimbangi dengan pengertian tentang makna kemajemukan masyarakat dengan keanekaragaman kebudayaan. Bahkan mungkin yang terpenting dari kemajemukan masyarakat dan kekayaan kebudayaan yang memerlukan perhatian adalah: masih jutaan anak-anak negeri yang diidentifikasi sebagai KAT adalah pewaris keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan dari masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat global melihat KAT dalam perspektif yang sama. Tanpa kita menyadari. sebenarnya anak-anak negeri dalam KAT yang hidup dalam kemiskinan selalu melahirkan kemiskinan. Karena itu kita memerlukan keberanian menciptakan dan mengembangkan strategi pengembangan yang nyata demi membawa kemajuan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang teridentifikasi ke dalam KAT. Warga KAT jelas menginginkan perubahan. Perubahan dalam kualitas kemanusiaannya. Namun kemampuan mereka sendiri tidak mendukung atau mustahil untuk melakukan perubahan,untuk memperbaiki nasib.Harus ada intervensi atau campur tangan pihak lain dari luar KAT. Adalah jelas warga KAT antara lain ingin menapaki pendidikan yang lebih baik.memiliki kondisi kesehatan yang lebih sehat. lebih bersih. sandang pangan yang mencukupi, hidup dalam kelembutan tidak dalam kekerasan kehidupan seperti yang mereka jalani. Dalam Pasal 2 Keppres No. 111/1999 tentang pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil diamanatkan: Pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil bertujuan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

2

Penulis mencoba untuk menyoroti salah satu KAT suku yang ada di Indonesia, yaitu suku baduy. Secara administratif wilayah Baduy atau biasa pula disebut wilayah “Rawayan” atau wilayah “Kanekes” termasuk dalam desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, propinsi Banten (dulu masuk wilayah Jawa Barat). Wilayah yang dihuni Orang Baduy ini berada pada kawasan Pegunungan Kendeng yang juga sebagiannya merupakan hutan lindung. Wilayahnya berbukit-bukit, dan pemukiman biasanya berada di wilayah lembah bukit, pada daerahdaerah datar dekat sumber air tanah atau sungai. Masyarakat Baduy adalah salah satu etnik yang dapat dikatakan sebagai komunitas yang mengisolir diri, atau dalam istilah sekarang Komunitas Adat Terpencil sebagai pengganti istilah Masyarakat Terasing. Selanjutnya istilah tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden No 111 tahun 1999. Dalam Surat keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa Pengertian Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. KAT yang kini berjumlah sekitar 1,1 juta jiwa bukan jumlah yang sedikit. Komunitas yang masih terisolasi, miskin, dan lemah. Wilayah Baduy sekarang memiliki luas 5.101,85 hektar, jauh lebih kecil dibandingkan dengan keadaan pada abad ke-18 yang terbentang mulai dari Kecamatan Leuwidamar (sekarang) sampai ke pantai selatan. Batas desa seperti yang ada sekarang dibuat pada permulaan abad ke-20 bersamaan dengan pembukaan perkebunan karet di desa Leuwidamar oleh pemerintah Hindia Belanda yang dilaksanakan oleh Patih Derus (Iskandar, 1992:21-23; Garna,1993:121-125). Sebagaimana lazimnya masyarakat pada umumnya, komunitas Baduy juga membutuhkan pengembangan diri, dan membutuhkan perubahan. Pengembangan dan perubahan ini tentunya harus memperhatikan hal-hal yang tidak banyak bertentangan dengan adat istiadat mereka. Mengingat sifat dan karakter masyarakat ini termasuk yang menutup diri terhadap hal-hal yang berasal dari luar komunitasnya. Secara umum dan pada hakikatnya masyarakat manapun membutuhkan perubahan dalam pengertian perubahan kearah kehidupan yang lebih baik, baik pengetahuan, keterampilan dan sikap mental. Gilley dan

3

Eggland (1989) mengemukakan bahwa pengembangan sumberdaya manusia merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan perbaikan prilau manusia dalam organisasi yang direncanakan untuk dapat digunakan secara personal maupun professional. Mengingat potensi alam yang dimiliki komunitas ini sangat banyak, dapat penulis gambarkan, seperti aspek pertanian penulis amati mereka hanya kebanyakan menanam padi padahal dapat juga menanan sejenis atau berbagai palawija yang dapat mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Hasil hutan misalnya madu, bahan baku untuk membuat gula aren, dan kerajinan tangan berupa tas (jarog). Khusus untuk kerajinan pengamatan penulis dari segi model dan karyanya sudah mulai bervariasi mulai dari tas khasnya (jarog) sampai tempat handphone sudah mereka buat, tinggal masalah memasarkan, dan cara mereka menjualnya. Pengamatan penulis potensi komunitas baduy sebenarnya cukup besar untuk dapat hidup lebih baik. Menurut Permana (2006:19) luas wilayah Baduy secara umum dapat dibagi menjadi tiga macam tata guna lahan, yaitu lahan usaha pertanian, hutan tetap, dan permukiman. Lahan usaha pertanian terbesar dalam penggunaan lahan, yakni mencapai 2,585,29 ha atau 50,67%. Lahan ini terdiri atas lahan yang ditanam / di usahakan 709,04 ha atau 13,90% dan lahan yang tidak ditanam berarti seluas 1.876,25 ha atau 36,77%. Penggunaan lahan terkecil adalah untuk pemukiman, yang hanya meliputi 24,50 ha atau 0,48%. Adapun sisanya, seluas 2.492 ha atau 48,85%, merupakan hutan tetap sebagai hutan lindung yang tidak boleh digarap untuk dijadikan lahan pertanian. Dalam dua dekade terakhir, belum ada catatan khusus tentang tata guna lahan, namun dapat dipastikan lahan permukiman bertambah. Menurut catatan Kantor Desa Kanekes tahun 2005, jumlah kampung di Baduy sudah mencapai 53 kampung. Komunitas Baduy sebagai masyarakat yang taat menjunjung adat dan nilai-nilai leluhurnya, salah satunya mana hasil ladang berupa padi tidak boleh dijual karena merupakan pantangan bagi seluruh orang Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar, maka yang terpenting memberikan informasi yang dapat membantu mereka memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada dalam lingkungannya, tanpa

4

mengganggu tradisinya. Mungkin juga ini dapat dianggap sebagai kendala, ini juga memerlukan penyelidikan yang baik. Mengingat selama ini hampir tidak pernah ada kegiatan pemberian informasi yang mereka peroleh. Berdasarkan uraian di atas, dalam hal pengembangan SDM suku Baduy perlu mengetahui apa yang di inginkan atau diharapkan mereka, mengetahui nilai-nilai social budaya yang berlaku. Sehingga dapat menyusun langkah perubahan dalam peningkatan kapasitas kemampuan komunitas adat Baduy dalam hal penerimaan inovasi dari luar.

Perubahan Sosial dan Modernisasi Istilah pembangunan (development) telah menjadi bahasa dunia. Hasrat bangsa-bangsa untuk mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut konsep yang berkaitan dengan konsep pembangunan. Konsep itu antara lain pertumbuhan (growth), rekonstruksi (reconstruction), modernisasi (modernization), westernisasi (westernization), perubahan sosial (sosial change), pembebasan (liberation), pembaharuan (innovation), pembangunan bangsa (nation building), pembangunan nasional (national development), pembangunan (development), pengembangan dan pembinaan (Ndraha, 1990: 1). Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Proses perubahan itu ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh mayarakat pendukungnya. Gerak perubahan yang sedemikian itu disebut evolusi. Sosiologi mempunyai gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat dari masyarakat sederhana ke dalam masyarakat modern. Proses gerak perubahan tersebut ada dalam satu rentang tujuan ke dalam masyarakat modern. Berangkat dari pemikiran teori evolusi Comte tentang perubahan sosial. Titik tolak pemikiran Comte adalah pandangannya tentang masyarakat dengan memanfaatkan konsep-konsep biologi, yang dapat diringkas (Martindale, 1960: 62-65) yakni : Pertama, masyarakat berkembang secara linier (searah), yakni dari primitif ke arah masyarakat yang lebih maju. Kedua, proses evolusi yang dialami masyarakat mengakibatkan perubahan-perubahan

5

yang berdampak terhadap perubahan nilai-nilai dan berbagai anggapan yang dianut masyarakat. Ketiga pandangan subjektif tentang nilai dibaurkan dengan tujuan akhir perubahan sosial. Hal ini terjadi karena masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat yang dicita-citakan memiliki label yang baik dan lebih sempurna, seperti kemajuan, kemanusiaan, dan sivilisasi. Keempat, perubahan sosial yang terjadi dari masyarakat sederhana ke arah masyarakat modern berlangsung lambat, tanpa menghancurkan fondasi yang membangun masyarakat, sehingga memerlukan, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Berkaitan hal di atas, bahwa perubahan sosial sudah diperkenalkan oleh beberapa ahli teoritisi sosiologi klasik diantaranya, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkhein, dan George Simmel. Keempatnya membahas masalah kemunculan dari pengaruh modernitas. Menurut Marx, bahwa modernitas ditentukan oleh ekonomi kapitalis, ia mengakui kemajuan yang ditimbulkan oleh transisi masyarakat sebelumnya ke masyarakat kaptalisme. Namun dalam karya-karyanya, sebagian besar perhatiannnya ditujukan untuk mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan kecacatannya berkaitan alienasi dan eksploitasi. Menurut Weber, masalah kehidupan modern yang paling menentukan adalah perkembangan rasionalitas formal. Rasional formal yang dimaksudkan Weber, meliputi proses berfikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan. Dalam hal ini pilihan dibuat dengan merujuk pada kebiasaan, peraturan, dan hukum yang diterapkan secara universal. Ketiganya berasal dari berbagai struktur berskala besar, terutama struktur birokrasi dan ekonomi. Keadaan rasionalitas inilah mengakibatkan munculnya kerangkeng- besi rasionalitas. Manusia semakin terpenjara dalam kerangkeng-besi ini dan akibatnya semakin tak mampu mengungkapkan beberapa ciri kemanusiaan mereka yang paling mendasar. Dalam prespektif psikologis sosial, perubahan sosial bisa ditinjau sebagai proses interaksi sosial, yang terjadi dalam diri manusia. Proses yang menyangkut perubahan aspek kognitif manusia yang termotivasi oleh lingkungan sosialnya. Pendapat Kurt Lewis yang diperluas oleh Schein (1964: 362-378), bahwa perubahan sosial itu tidak lain merupakan

6

rangkaian proses kognitif yang terdiri dari proses unfreezing, changing, dan refreezing. Proses psikologi ini tidak lain merupakan proses keseimbangan kognitif, individu dimotivasi untuk berubah (unfreezing)kemudian berkembang oleh respon baru (changing) sehingga terintegrasi dan terjadi kestabilan (refreezing) pada individu itu sendiri (dalam Danial, 1998: 68). Dengan demikian perubahan sosial merupakam proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan pemikiran manusianya, manakala diperhatikan peta perubahan sosial dilihat dari latar tuntutannya mernurut Didin S. Damanhuri (dalam Daniel, 1998: 68-69) menggolongkan menjadi empat visi. Visi pertama perubahan sosial itu menghendaki perubahan secara revolusioner (revolutionery change). Kedua, visi yang mengendaki perubahan gradual lewat transformasi kebudayaan (culturally change). Ketiga, visi yang menghendaki perubahan sosial secara evolusioner (accelerated evolutionery change). Keempat, visi yang menghendaki perubahan konservatif (conservative change). Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa perubahan itu normal dan berlanjut. Perubahan sosial akan dipandang sebagai konsep yang serba mencakup yang menunjuk kepada perubahan. Fenomena sosial di berbagai tingkat dunia. Perubahan sosial dapat dipelajari pada satu tingkat tertentu atau lebih dengan menggunakan berbagai kawasan studi dan berbagai satuan analisis. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa perubahan penting pada satu tingkat tertentu tidak harus penting pula pada tingkat yang lain. Perubahan sikap mungkin mencerminkan perubahan hubungan antar individu, antar organisasi atau antar institusi, tetapi mungkin pula tidak. Adanya kesenjangan waktu, sehingga perubahan yang terjadi pada satu tingkat lebih lambat yang terjadi pada tingkat lain. Dengan demikian bahwa perubahan disetiap tingkat kehidupan sosial mungkin lebih tepat dianggap sebagai perubahan sosial, dan riset harus dipusatkan pada arah dan tingkat perubahan di berbagai tingkat yang berbeda. Proses perubahan sosial secara umum, menurut Haferkamp dan Smelser (1992 :2) bahwa terfokus pada tiga unsur utama yang berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, determinan struktural; kedua, proses dan mekanisme, dan ketiga, arah dan konsekuensi perubahan. Tarkait hal itu

7

Haferkamp lebih lanjut bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat dikategorikan sebagai perubahan yang terjadi karena disengaja atau direncanakan. Artinya bahwa salah satu faktor penyebab perubahan adalah faktor eksternal yang dibawa dan dikomunikasikan melalui agenagen perubahan dari luar masyarakat. Dalam perubahan sosial yang direncanakan terkandung ide-ide baru yang disebarkan di tengah masyarakat (inovasi), inovasi akan membawa pada perubahan, baik yang bersifat fositif dalam arti membawa pada hal-hal yang lebih baik (progress), maupun yang bersifat negatif yang dapat merugikan anggota masyarakat (regress). Horton and Hunt (1980) perubahan sosial merupakan perubahan struktur sosial dan hubungan sosial masyarakat. Perubahan sosial yang tampak dicatat meliputi perubahan pada penyebaran umur, rata-rata tingkat pendidikan, atau angka-angka kelahiran dari jumlah penduduk, menolak keadaan yang tidak normal dan keramah tamahan pribadi ketika orang-orang bergeser dari kampung ke kota. Panopio, Cordero dan Raymundo (1978) bagaimanapun, mendifinisikan perubahan sosial menunjuk kepada beragam atau pengubahan dalam pola organisasi sosial, dari bagian-bagian kelompok didalam suatu masyarakat, atau dari masyarakat keseluruhan. Selanjutnya, Lucy Mair (1971) menyatakan pertimbangan perubahan sosial adalah perubahan struktural, efek kumulatif dari tanggapan individu kepada situasi baru. Hal itu bukan merupakan proses dari penerimaan atau penolakan ciri budaya, ataupun kemampuan dari penyesuaian lingkungan yang beragam dari sistem sosial yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial Beberapa penjelasan telah disampaikan untuk menjelaskan mengapa perubahan sosial terjadi. Micklin (1973) memberi penjelasan nya sebagai berikut: Tiap-tiap sistem sosial secara terus-menerus mengikuti perubahan, oleh karena lingkungan selalu mengalami perubahan terus menerus. perubahan pada umumnya adalah sebuah perubahan, pengaruh tersebut dapat berasal dari fisik atau lingkungan. Seperti misalnya perbedaan di dalam musim pertumbuhan.

8

1. Teknologi sebagai penyebab perubahan yang sosial Teknologi tidak hanya membuat berbagai hal menjadi lebih sederhana atau lebih efisien atau lebih cepat tetapi juga membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Baldriges (1975) yang dapat dirubah dan disempurnakan oleh teknologi: a. Perubahan pada teknologi agrikultur yang menghasilkan surplus makanan bagi pertumbuhan yang penting dari kota. b. Perubahan pada teknologi senjata yang sering merepotkan negaranegara dan kerajaan. c. pengenalan tentang tenaga uap yang mendorong dunia ke dalam revolusi industri, dan d. penemuan dari mesin pemisah biji kapas yang menghidupkan kembali perdagangan dan membantu sejarah manusia kembali. 2. Gerakan massa Di dalam suatu masyarakat ada sub-sub kelompok tertentu sebagai suatu pergerakan sosial, yang sangat kuat dan aktip bahwa mereka dapat memulai perubahan sosial atau mempercepat perubahan. Yang mungkin dapat digolongkan seperti seorang reaksioner, konservatif, penganut pembaharuan, dan revolusioner (Storer, 1980) 3. Adanya nilai-nilai dan gagasan baru. Perubahan sosial terjadi ketika ada gagasan yang baru dan nilai-nilai baru. gagasan dan nilai-nilai baru memungkinkan mereka untuk hidup menjadi lebih selaras dengan lingkungan yang berubah. 4. Perubahan pada transportasi dan komunikasi. Telah ada suatu tambahan kecepatan (akselerasi) dari perubahan transportasi dan komunikasi dari masa lalu sampai dengan saat ini. oleh karena perubahan ini, orang bisa menaklukkan ruang dan waktu. Penghambat perubahan sosial 1. Hambatan Budaya. Hambatan budaya menuju ke perubahan yang sosial dibagi lagi ke dalam tiga nilai-nilai kelompok dan sikap, struktur budaya. Nilai-nilai dan sikap mempunyai komponen sebagai berikut: tradisi, fatalisme, budaya etnosentris, kebanggaan dan martabat, norma-norma dari kesederhanaan, nilai relatip dan takhyul.

9

2. Tradisi. Tradisi akan membentuk arah yang stabil tentang kultur sebagai memelihara keadaan tetap pada suatu saat tertentu dari suatu kelompok sosial. 3. Fatalisme. Fatalisme sepertinya suatu kecenderungan yang lebih lazim di dalam negara-negara yang lemah/miskin. 4. Budaya etnosentris. Budaya etnosentris adalah kecenderungan dari orang-orang untuk tak mengindahkan inovasi apapun karena mereka sangat percaya kepada kepercayaan mereka. 5. Kebanggaan dan martabat. Kebanggaan dan martabat atau kebenaran bisa merupakan suatu penghalang untuk maju. 6. Nilai relatif. Nilai relatif tidak bisa menghapuskan prasangka orangorang persis sama benar berubah. 7. Penghalang sosial untuk berubah. Penghalang sosial untuk berubah. menggolongkan kesetiakawanan, sumber dari otoritas, dan karakteristik dari struktur sosial adalah di antara penghalang sosial yang spesific untuk berubah. 8. Sumber Otoritas. Sumber otoritas didalam lembaga yag kuat seperti keluarga, struktur politik di pemerintahan, dan pengaruh individu yang dipengaruhi bakat luar biasa. 9. Karakteristik dari struktur sosial. Karakteristik dari struktur sosial seperti kasta/suku bangsa dan penghalang kelas membuat perubahan mustahil terutama berasal dari lapisan bawah . 10.Penghalang psikologis. George M. Foster ( 1973) yang digolongkan penghalang yang psikologis ke dalam dua kategori yang utama, perbedaan persepsi budaya tentang permasalahan komunikasi. Fokus Permasalahan Komunitas Adat terasing Terdapat beberapa gejala yang dapat menjadi fokus bahasan tulisan ini, yaitu masalah filosofis system nilai yang dianut oleh komunitas Baduy dan masalah kebijakan pemeberdayaan KAT bagi komunitas Baduy. Dari hasil pengamatan dapat penulis kemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan filosofis antara lain: 1. Kepercayaan yang dianut oleh suku baduy menghambat proses perubahan yang bisa memajukan taraf kehidupan mereka.

10

2. Tradisi yang ada menjadikan mereka tertutup dengan dunia luar. 3. Kurangnya sumber daya manusia yang mengelola sumber daya alam yang ada. Dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan penulis melihat: 1. Kurangnya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat badui agar dapat mengelola potensi alam yang mereka punya. 2. Tidak adanya akses berbagai informasi yang memudahkan masyarakat badui untuk maju, apakah dalam bentuk komunikasi interpersonal, maupun kelompok, dengan memanfaatkan lembaga social yang ada. 3. Tidak adanya berbagai pelatihan dan pemberdayaan dari pemerintah bekerja sama dengan masyarakat yang sudah terdidik agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat baduy untuk hidup lebih baik. 4. Tertutupnya berbagai akses baik itu akses informasi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Hogan (2007) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai siklus yang terdiri dari 5 tahapan utama yaitu: a. menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan b. mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidakberdayaan c. mengidentifikasi suatu masalah atau proyek d. mengidentifikasi basis daya yang bermakna e. mengembangkan rencanarencana aksi dan mengimplementasikannya Diharapkan dalam tulisan dan diskusi ini dapat ditemukan strategi dan pola yang tepat untuk melakukan Pemberdayaan dan komunikasi penyuluhan di Baduy. Manfaat Tulisan Penelitian ini berguna sebagai proses belajar dalam mengaplikasikan konsep-konsep teori dan model dalam pengebangan komunitas adat terasing, yang didasarkan pada teori dan pengamatan (empiric). Tujuan tlisan ini sebagai berikut:

11

1. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan sebagai khazanah untuk memperkaya kajian ilmu penyuluhan pembangunan. Diharapkan adanya perluasan segi-segi teoritis penyuluhan pembangunan dengan melahirkan dalil-dalil baru yang dapat menunjang penelitian sejenis pada masa yang akan datang. 2. Dari segi terapan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menangani masalah-masalah pemberdayaan masyarakat, khususnya pada masyarakat Baduy, maupun masyarakat dalam kategori adat terpencil lainnya yang memiliki karakteristik yang sama. 3. Sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Lebak – Banten, dan Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Departemen Sosial RI, dalam menyusun kebijakan tentang pembangunan komunitas adat terpencil yang berorientasi kesejahteraan dan kelestarian adat dan lingkungan. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT “BADUY” Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa keberdayaan masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, dan memiliki nilai-nilai intrinsik, seperti: kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kebhinekaan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selaras dengan pendapat tersebut, Jim Ife (1995) mengemukakan bahwa “empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to determine their own future, and

12

to participate in and effect of their community”. Akhirnya Kartasasmita (1996) menyimpulkan bahwa, upaya yang amat pokok dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti: modal, teknologi, informasi dan pasar. Perkembangan Konsep Pemberdayaan Menurut Chambers (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “people-centered”, participatory, empowering, and sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya para ahli dan praktisi untuk mencari pembangunan alternatif yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate growth, gender equity, and intergenerational equity (Friedmen, 1992). Kartasasmita (1996) menambahkan bahwa konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan, tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Konsep ini mencoba untuk lepas dari perangkap “zero-sum game” dan “trade-off”. Bias-Bias Pemberdayaan Program pemberdayaan pengungsi yang dirancang oleh pihak luar mungkin saja kelihatannya menyakinkan tetapi bisa saja menyesatkan, ataupun merugikan komunitas adat terasing itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala/biasan pemberdayaan, seperti dikemukakan oleh Kartasasmita (1996) sebagai berikut: 1. Bias pertama adalah adanya kecenderungan berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya. Dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya. Dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi

13

2.

3.

4.

5.

6.

sosialnya. Akibat dari anggapan tersebut adalah alokasi dana pembangunan lebih diprioritaskan pada perspektif berpikir demikian. Bias kedua adalah anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan dari tingkat bawah (grass-root). Akibatnya kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi nyata dan kehidupan masyarakat. Bias ketiga adalah pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumberdaya dan dana karena kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumberdaya manusia, dan mengakibatkan semakin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. Bias keempat adalah adanya anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang disatu pihak terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan. Dilain pihak, pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi lokal yang jika disempurnakan akan lebih efisien dan efektif untuk dimanfaatkan. Bias kelima adalah anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang dikalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat dan memberdayakannya, bahkan ada kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang tidak terlalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. Bias keenam adalah bahwa masyarakat dilapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan

14

tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan meskipun menyangkut diri mereka sendiri. Akibat dari anggapan ini, banyak proyek pembangunan yang ditujulkan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah bahkan merugikan rakyat. 7. Bias ketujuh adalah orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian cara menanganinya harus dengan cara paternalistik seperti melakukan orang-orang bodoh dan malas dan bukan dengan memberikan kepercayaan. Dengan anggapan demikian, masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. 8. Bias kedelapan adalah bahwa ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan. Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable) dalam kerangka waktu yang panjang. 9. Bias kesembilan adalah anggapan bahwa sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang. Bermitra dengan petani dan usaha kecil disektor pertanian dipandang tidak menguntungkan dan memiliki resiko yang tinggi. Anggapan ini mengakibatkan prasangka dan hambatan upaya membangun pertanian dan usaha kecil di pedesaan. Perspektif Pemberdayaan Menurut Jim Ife (1995) dalam membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepaskan dengan dua konsep sentral, yaitu konsep power (“daya”) dan konsep disadvantaged (“ketimpangan”) Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat ditelusuri dari empat sudut pandang/perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post-strukturalis. 1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi,

15

menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan (how to compete wthin the rules). 2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitist adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya. 3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti: masalah kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental, menentang penindasan struktural. 4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi; atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu usaha aksi. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh ketiadaan daya (powerless) perlu dicari. Jim Ife (1995) mengidentifikasi beberapa jenis daya yang dimiliki masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, antara lain:

16

1. Power terhadap pilihan pribadi, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik. 2. Power terhadap pendefinisian kebutuhan, yaitu mendampingi masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya sendiri. 3. Power terhadap kebebasan berekspresi: mengembangkan kapasitas masyarakat untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik. 4. Power terhadap institusi, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya. 5. Power terhadap sumberdaya, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi. 6. Power terhadap kebebasan reproduksi, yaitu memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi. Ketidakberdayaan masyarakat selain disebabkan oleh faktor ketidak-adaan daya (powerless), juga disebabkan oleh faktor ketimpangan, antara lain: 1. Ketimpangan struktural antar kelompok primer, seperti: perbedaan kelas; antara orang kaya-orang miskin; the haves-the haves not; buruhmajikan; ketidaksetaraan gender; perbedaan ras, atau etnis antara masyarakat lokal-pendatang, antara kaum minoritas –mayoritas, dan sebagainya. 2. Ketimpangan kelompok lain, seperti: masalah perbedaan usia, tuamuda, ketidakmampuan fisik, mental, dan intelektual, masalah gaylesbi, isolasi geografis dan sosial (ketertinggalan dan keterbelakangan). 3. Ketimpangan personal, seperti: masalah dukacita, kehilangan orang-orang yang dicintai, persoalan pribadi dan keluarga. Dengan demikian untuk dapat merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan KAT secara efektif, maka perlu memahami terlebih dahulu faktor apa sajakah yang menjadi akar permasalahan KAT, apakah terkait dengan faktor daya atau faktor ketimpangan, ataukah kombinasi keduanya.

17

STRATEGI PEMBERDAYAAN KAT Mencermati kondisi Komunitas Adat Terasing Baduy saat ini, maka upaya pemberdayaan masyarakat KAT lebih efektif jika didasarkan pada perspektif elitist (pendekatan eksternal) dan perspektif post-strukturalis (pendekatan internal) disamping upaya untuk menemu-kenali penyebab ”ketidak-berdayaan komunitas adat terasing” yang disebabkan oleh kombinasi faktor daya dan ketimpangan, seperti daya untuk menentukan pilihan hidup, daya untuk mendefinisikan kebutuhan hidup, daya untuk berekspresi, daya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kelembagaan, daya untuk meningkatkan sumberdaya, dan daya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi; ketimpangan struktural dan ketimpangan personal. Untuk memberdayakan komunitas adat terasing, diperlukan suatu skenario pemecahan masalah yang didasarkan pada perspektif elitist dan perspektif post-strukturalis. Menurut Jim Ife (1995) upaya pemberdayaan pengungsi ditempuh melalui tiga strategi, yaitu: (1) upaya pendidikan dan pembangkitan kesadaran, (2) upaya kebijakan dan perencanaan, dan (3) gerakan aksi sosial-politik. 1. Pemberdayaan masyarakat KAT melalui upaya pendidikan dan pembangkitan kesadaran. Menurut pandangan post-strukturalis faktor yang paling esensial dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah faktor pendidikan. Coombs (1973) mengemukakan bahwa ada tiga jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk didalamnya kegiatan studi yang berorientasi akedemis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus. Selaras dengan konsep ini, dapat dikatakan bahwa masalah pendidikan anak-anak pengungsi merupakan masalah yang sangat vital dan krusial, karena jika tidak ditangani secara sistematis, berencana dan berkesinambungan akan mengakibatkan masalah yang serius bagi generasi mendatang (lost-generation).

18

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap dan keterampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya. Disamping itu dapat pula dilakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan KAT secara berkesinambungan. Materi kegiatan pelatihan dapat berkaitan dengan masalah, ekonomi rakyat, advokasi, hukum adat, lingkungan hidup, dan masalah-masalah aktual lainnya. Untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pendidikan nonformal tersebut, maka aliran filsafat pendidikan idealisme, realisme, empirisme dan pragmatisme dapat digunakan. 2. Pemberdayaan KAT melalui kebijakan dan perencanaan Mengacu pada perspektif elitis (Pemangku adat, pemda) terhadap pemberdayaan, maka para elitis memiliki power yang kuat untuk memberdayakan KAT melalui berbagai kebijakan dan perencanaan yang berkaitan dengan faktor power dan disadvantaged. Untuk menghindari bias pemberdayaan, seyogianya dilakukan melalui suatu aksi sosial secara partisipatif, yang dimulai dari tahap perencanaan (identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah, dan disain program), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta menikmati hasil. Menurut Robert Chambers (1996) salah satu metode yang dianggap cukup efektif untuk mendisain program bersama komunitas pengungsi adalah metode PRA (Participatory Rural Apprasial). Falsafah yang terkandung di dalam metode ini adalah agar mereka dapat menolong diri sendiri dan orang lain (Helping people to help themselves and others). Selain itu masyarakat diberikan power untuk mendefinisikan kebutuhannya secara mandiri dan didampingi oleh pendamping lapangan. Dengan demikian setiap instrumen yang diberikan melalui proyek/program hanya bersifat stimulus atau

19

perangsang. Dengan kata lain instrumen yang diberikan bukan hanya dalam artian memberikan pancing, tetapi lebih daripada itu mengajarkan mereka cara membuat alat pancing; menunjukkan kepada mereka dimana tempat pemancingan dan bagaimana caranya mengetahui tempat pemancingan. Cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan KAT, yaitu membentuk aliansi, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), atau LSM transformatif menjadi suatu kekuatan masyarakat sipil (civil society). untuk mempengaruhi (kaum elitis), DPRD (kaum politisi), kaum akademisi dengan berbagai agenda/wacana. Disamping itu KAT juga dapat berafiliasi dengan dengan sejumlah aktivis LSM reformis/transformis dan kaum akedemisi melalui kiat FGD. Daftar Pustaka Chambers, R., 1995. Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Dalam Kartasasmita, G., 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Cides. Jakarta. Friedman, F., 1992. Empowerment: The Politic of Alternative Development. Cambridge:Blackwell. Garcia, Manuel B. 1985. Sociology of development (perspectives and issues). National Book Store, Manila. Garna, Judistira, K. 1985. Masyarakat Baduy dan Siliwangi (menurut anggapan orang-orang Baduy masa kini. Dewan Nasional Untuk Kesejahteraan Sosial, Depsos RI – Gramedia. Jakarta.. Ife, Jim. 2002. Community Development. Pearson Education Australia Pty Limited, Sydney Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembagunan Untuk Rakyat. Cides, Jakarta. Lauer, Robert H. 1993. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

20

Ndraha, Taliziduhu. 1990. Jakarta.

Pembangunan Masyarakat.

Rineka Cipta,

Pasya. Gurniwan Kamil. 2005. Strategi Hidup Komunitas Baduy di Kabupaten Lebak Banten. Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Padjadjaran. Bandung. Permana, R. Cecep Eka. 2006. Tata Ruang Masyarakat Baduy. Wedata Widya Sastra. Jakarta. Rukminto Adi, Isbandi. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Sumodiningrat, G. 1996. Memberdayakan Masyarakat. Kumpulan Makalah tentang Inpres Desa Tertinggal. Penakencana Nusadwipa. Jakarta. Todaro, Michael P. 1983. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Balai Aksara, Jakarta. Vago,Steven. 1989. Social Change. Prentice-Hall of Australia Pty. Limited, Sydney.

21

22

Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai

PERGESERAN POSISI KEBUDAYAAN MELALUI GERAK LINTAS BUDAYA DI ERA GLOBALISASI Oleh: Suwaib Amiruddin Pendahuluan Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan dan kenegaraan. Mengingat bahwa dunia ditandai oleh pluralitas budaya, maka globalisasi sebagai proses juga menggejala sebagai peristiwa yang melanda dunia secara lintas budaya yang sekaligus mewujudkan proses saling mempengaruhi antar budaya. Pertemuan antar budaya itu tidak selalu berlangsung sebagai proses dua arah yang berimbang, tetapi dapat juga sebagai proses dominasi budaya yang satu terhadap lainnya. Globalisasi menjadi satu kesepakatan di seluruh dunia pada sejak abad 21 yang beriringan dengan kemajuan dan tuntutan kebutuan masyarakat dunia. Kehadiran globalisasi sebenarnya telah mengundang pro-kontra yang telah mewarnai perjalanan globalisasi itu sendiri sebagai sebuah fenomena. Perubahan yang terjadi secara menyeluruh akibat dari globalisasi telah banyak dirasakan secara kolektif oleh masyarakat, serta mempengaruhi banyak orang terutama dari segi kebudayaan yang berpengaruh pada lintas wilayah dan lintas negara. Gerak budaya merupakan akibat gelombang globalisasi telah

23

mempengaruhi gaya hidup dan lingkungan yang telah mengubah aturan main dunia. Globalisasi membuka peluang untuk “mengakrabkan” dunia dan menghubungkan interaksi sosial seolah-seolah tanpa batas. Gerak budaya melalui aktivitas lintas budaya dalam era sekarang ini, sudah hampir tidak dapat dibendung. Campur baur antara budaya negara yang satu dengan negara yang lainnya menyatu dalam satu panggung pertunjukan mealui momentum pertukaran kebudayaan. Hal itu terjadi, karena masyarakat di seluruh dunia sudah melakukan interaksi dan sudah saling mengunjungi antara satu negara dengan negara yang lain. Contoh kecil yang lagi mengglobal adalah dari aspek gaya hidup (style) baik dari segi berpakaian, berperilaku dan bahkan hingga pada budaya konsumerisme. Globalisasi sebagai suatu proses mendunia yang ditandai dengan semakin hilangnya tapal batas antar negara yang saling terkait dan saling berbaur. Bergesernya budaya pada suatu negara tidak lepas dari perkembangan pemikiran manusia yang selalu melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gerak kebudayaan terkait pula dengan pemikiran manusia yang terus mengalir dan disertai dengan inovasi telah mampu mengubah dunia dan peradaban manusia, seperti yang kita saksikan sekarang. Batas masyarakat dunia antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, telah menjadi satu dalam bingkai hubungan bilateral maupun hubungan multi negara yang saling menuguntungkan kedua belah pihak. Gerak Kebudayaan Kebudayaan adalah kerangka acuan perilaku bagi masyarakat pendukungnya berupa nilai-nilai yang terimplementasikan dalam kebenaran, keindahan, keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Dibalik itu kebudayaan terangkai dalam suatu peradaban yang terjabarkan dalam bentuk nilai-nilai melalui perwujudan norma-norma dan selanjutnya dijadikan tolokukur bagi kepantasan perilaku warga masyarakat pengguna kebudayaan itu sendiri. Implementasi nilai keadilan diwujudkan melalui hukum dan sistem peradilan, sedangkan nilai keindahan dijabarkan melalui berbagai norma artistik, nilai kesusilaan dinyatakan melalui berbagai tatakrama, nilai religius diungkapkan

24

melalui berbagai norma agama, dan begitu seterusnya. Singkatnya, penjabaran nilai kebudayaan menjadi norma peradaban dapat dipandang sebagai pengalihan dan sesuatu yang transenden menjadi sesuatu yang immanen. Sering perkembangan peradaban dan tata pergaulan manusia di dunia telah menggeser nlai-nilai kebudayaan sebagai identitasnya. Peradaban manusia terus mengikuti perkembangan dunia dan terikut dalam arus melalui lintas-budaya dan dominasi adanya pertemuan berbagai antar-budaya dan antar bangsa. Hal itu, sudah menjadi kodratnya bahwa semakin keseringan adanya pertemuan antar bangsa dan negara, maka mewujudkan proses saling mempengaruhi antarbudaya. Pertemuan antar-budaya memang menggejala sebagai keterbukaan (exposure) fihak yang satu terhadap lainnya. Pengaruhmempengaruhi dalarn pertemuan antar-budaya itu tidak selalu berlangsung sebagai proses dua-arah atau timbal-balik yang berimbang. Melainkan boleh jadi juga terjadi sebagai proses satu arah atas budaya bangsa untuk mempengaruhi terhadap negara yang lebih dominan terhadap negara yang sedang berkembang atau negara yang sedang berkembang (tertinggal) dominan mengadopsi budaya eropa. Nilai-nilai budaya memiliki pengaruh sebagai kerangka untuk membentuk pandangan hidup sebuah bangsa dan negara yang kemudian relatif menetap dan tampil melalui pilihan warga masyarakat. Sebagaimana Lacan (1997: 25) bahwa suatu bangsa secara historis harus memberikan ketrlibatan dan wawasan kepada identitas masa kini dan hasrat para subjek, agar mereka memiliki kemampuan untuk memupuk perubahan psikologis kolektif dan dari sisni melakukan perubahan sosial dan politik. Terkait hal itu bahwa budaya suatu bangsa dan negara merupakan cerminan untuk menentukan sikapnya terhadap berbagai gejala dan peristiwa kehidupan. Sehingga satu kewajaran apabila budaya suatu bangsa menjadi identitas yang terjabarkan ke dalam perilaku suatu bangsa yang harus dihargai dan dilestarikan. Namun seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat dunia yang tanpa batas, maka kebudayaan (budaya) itu sendiri telah berbaur dengan budaya dunia. Maka dapat digambarkan bahwa salah satu konsekuensi dan terjadinya pentemuan antar-budaya ialah kemungkinan tenjadinya

25

perubahan onientasi pada nilai-nilai yang selanjutnya berpengaruh pada terjadinya perubahan norma-norma peradaban sebagai tolokukur perilaku warga masyarakat sebagai satuan budaya. Untuk tetap terpelihara kebudayaan dan tetap menjadi tolokukur suatu bangsa yang menurut Kaplan (1999: 187) dibutuhkan ketegaran kultural idak dapat hanya dipandang sebagai suatu fungsi pola sosialisasi. Pemeliharaan buaya sangat ditentukan oleh hubungannya dengan lingkungan luasnya dan oleh berbagai tata kelembagaan yang saling kait membentuk suatu sistem. Perubahan onientasi nilai yang berlanjut dengan perubahan norma perilaku itu bisa menjelma dalam wujud pergeseran, persengketaan, atau perbenturan. Perubahan dalam wujud yang pertama biasanya tenjadi karena relatif mudahnya adaptasi atau asimilasi antara nilai dan norma lama dengan yang baru dikenal; yang kedua merupakan wujud yang paling sening menggejala dan biasanya memerlukan masa peralihan sebelum dihadapi dengan sikap positif atau negatif. Biasanya wujud yang kedua menunjukkan adanya ambivalensi dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga ada sebagian warga masyanakat yang menenima perubahan yang terjadi pada onientasi nilai dan norma penilaku, tapi ada pula sebagian lainnya yang menolaknya. Dalam keadaan ini bisa terjadi benturan budaya antara fihak yang menerima dan fihak yang menolak globalisasi yang erkait pada pergeseran nilai-nilai kultural. Gejala tersebut dapat dilihat dari berubahnya sikap mental dan kultural pada pihak yang didominasi oleh pihak yang mendominasinya dengan arus informasi. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan untuk menilai kemajuan suatu masyarakat dengan membandingkannya pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang mendominasi, sehingga mau tidak mau masyarakat yang didominasi akan mengikuti pola ini, meskipun tidak sesuai dengan budaya mereka dengan alasan "modernisasi" ataupun "mengikuti kecenderungan global." Terkait itu Naisbitt (1994: 108) bahwa dalam paradoks global, industri terbesar digerakkan tidak lain oleh keputusan individu. Para pemain terkecillah yang memutuskan. Situasi ini juga mencerminkan pardoks bahwa semakin kita menjadi universal, semakin tindakan kita bersifat kesukuan. Pandangan itu, memberikan pandangan bahwa sikap suatu bangsa ditandai dengan ketergantungan terhadap pihak yang diunggulkan

26

sebagai sumber informasi global dan tampil sebagai penentu kecenderungan dalam pembentukan sikap mental dan kultural serta gaya hidup baru. Konsekuensi dari globalisasi adalah terjadinya perubahan orientasi pada nilai-nilai yang selanjutnya berpengaruh pada terjadinya perubahan norma-norma sebagai tolak ukur perilaku warga masyarakat sebagai salah satu elemen peradaban. Perubahan orientasi nilai yang berlanjut dengan perubahan norma perilaku itu, bisa menjelma dalam wujud pergeseran, konflik, ataupun benturan. Pergeseran itu biasanya terjadi, karena relatif mudahnya adaptasi atau asimilasi antara nilai dan norma lama dengan yang baru dikenal. Dalam konteks konflik atau benturan merupakan situasi yang paling sering terjadi dan biasanya memerlukan masa peralihan sebelum dihadapi dengan sikap positif = damai atau negatif = penolakan untuk berdamai. Terjadinya benturan lebih disebabkan perbedaan dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga ada sebagian warga masyarakat yang menerima perubahan. Dalam keadaan ini bisa terjadi perdamaian antara pihak yang menerima dan pihak yang menolak. Kenyataan itu tersimpulkan bahwa dalam era globalisasi ini terjadi kecenderungan dominasi budaya oleh satu pusat terhadap kebudayaan lain tidak dengan sendirinya menghasilkan suatu kebudayaan global dan peradaban universal. Dominasi pengaruh sepihak itu, suatu saat akan disadari sebagai pembunuhan secara perlahan terhadap budaya yang diunggulinya. Meningkatnya kesadaran itu pada akhirnya akan membangkitkan pertentangan dari pihak yang didominasinya, karena dominasi lambat laun akan dirasakan sebagai reduksi terhadap makna nilai-nilai kebudayaan yang didominasi. Kerasnya penentangan itu sangat ditentukan dari seberapa kuat reduksi itu dirasakan oleh masyarakat yang merasa didominasi oleh pengaruh budaya asing yang dominan itu. Penentangan itu biasanya timbul bersamaan dengan adanya kesadaran untuk memulihkan nilainilai budaya sendiri. Maka, betapapun kuatnya suatu pusat pengaruh bisa mempengaruhi budaya lainnya, globalisme budaya dan universalisme peradaban tidak mungkin terwujud. Terkait hal itu kaum strukturallis menyatakan bahwa jika seseorang telah memahami sistem-sistem budaya yang pada hakikatnya bersifat formal, segala macam hubungan logis

27

antara fenomena-fenomena budaya pun menjadi dapat disingkapkannya (Kaplan, 1999: 244). Pluralisme kebudayaan dan peradaban akan tetap menjadi ciri khas manusia dan setiap pengingkaran terhadap ciri khas tersebut senantiasa akan mengakibatkan pertentangan, apapun caranya dan bagaimanapun bentuknya Fakta Empirikal Gelombang Globalisasi Para sarjana membagi menjadi tiga kelompok dalam melihat globalisasi, yakni kelompok hiperglobalis, yang mendefinisikan globalisasi sebagai sejarah kehidupan manusia dimana negara tradisional menjadi tidak relevan lagi; kelompok skeptis, memandang bahwa globalisasi memiliki akar sejarah yang panjang, dan kekuatan global itu sendiri sangat bergantung pada kekuatan mengatur dari pemerintahan nasional untuk menjamin liberalisasi ekonomi terus berlanjut; kelompok transformasionalis, memandang bahwa globalisasi adalah kekuatanutama dibalik perubahan sosial ekonomi dan politij yang telah menentukan kembali masyarakat modern dan tatanan dunia. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Seluruh dunia seolah-olah terperangkap dalam satu jaringan besar tanpa adanya satu pusat tunggal. Fase globalisasi menurut Giddens (2003: 75) bahwa diatur oleh ekspansi barat dan institusi yang berasal dari barat. Tak ada peradaban lain yang mampu memberikan pengaruh pervasif pada dunia sebesar barat, atau membentuknya menurut bayangan Barat. Interaksi masyarakat dunia tanpa batas, merupakan ciri dunia menjelang abad ke-20 dan memasuki abad ke-21 tidak ada kekuatan tunggal yang mutlak dan sanggup mengabaikan kondisi global yang pluralistik dalam era kontemporer ini. Dalam kondisi itu, globalisme menjadi cara pandang dalam interaksi antar bangsa, yang pada gilirannya mendorong berlangsungnya proses globalisasi yang terus berkembang. Sebagaimana Giddens (2003: 74) globalisasi memastikan orang berjalan berhadapan dengan yang lain, hubungan personal sebagain besar diciptakan oleh pengarug globalisasi.

28

Secara sosiologis bahwa untuk membahas tentang globalisasi, maka ada beberapa fakta empirikal sebagai pendukung untuk menguatkan terjadinya globalisasi dalam masyarakat dunia yakni pertama, globalisasi terkait erat dengan kemajuan dan inovasi teknologi, arus informasi serta komunikasi yang lintas batasnegara; kedua, globalisasi tidak dapat dilepaskan dari akumulasi capital, semakin tingginya intensitas arus investasi, keuangan dan perdagangan global; ketiga, globalisasi berkenan dengan semakin tingginya intensitas perpindahan manusia, pertukaran budaya, nilai, dan ide yang lintas batas Negara; keempat, globalisasi ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat keterkaitan masyarakat dunia. Pasang-surutnya kebudayaan sepanjang sejarah kemanusiaan nyata sekali ditentukan oleh sejaubmana kebudayaan itu masih berlanjut sebagai kerangka sejarah kemanusiaan. Timbul-tenggelamnya kebudayaan sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam pertemuan antarbudaya, yaitu sejauh mana satu di antara fihak yang saling bertemu kurang atau tidak lagi memiliki ketahanan budaya (cultural resilience). Kebudayaan adalah suatu daya yang sekaligus tersimpan dan terlembaga sebagai ikatan pada suatu masyarakat. Demikianlah kebudayaan mengandung dua daya sekaligus, yaitu sebagai daya yang cenderung melestarikan dan daya yang cenderung berkembang atas kemekarannya sendiri. Antara kedua daya inilah tiap masyarakat pendukung kebudayaan tertentu berada, disatu sisi daya kebudayaan mempertahankannya agar lestani dan daya lainnya menariknya untuk maju; satu daya dengan kecenderungan preservatif dan satunya lagi dengan kecenderungan progresif. Dalam kondisi demikian itulah pertemuan antarbudaya sangat berpengaruh atas perimbangan antara kedua daya tersebut. Sampai batas tertentu dan saling-pengaruh yang terjadi itu dapat terpantul seberapa tinggi derajat kesadaran dan tingkat ketahanan budaya masing-masing fihak yang saling bertemu. Menguat atau rapuhnya ketahanan budaya biasanya dilatari oleh menurunnya kesadaran masyarakat yang bersangkutan terhadap kebudayaannya sebagai pengukuhan jatidirinya, menurut Brown dalam Kaplan,1999 :139) bahwa sebaiknya ketahanan budaya ditentukan atau dikendalkan oleh institusi, yakni norma atau pola perilaku yang dimapankan secara sosial. Artinya bahwa semakin rendah

29

derajat ketahanan budaya masyarakat pendukungnya, makin kuat pula budaya asing yang menerpanya berpengaruh dominan terhadap masyarakat yang bersangkutan. Transaksi antar budaya dalam konteks global menurut (Abraham, 1991: 16) meliputi sejumlah unsur yakni pertama terdapat kemajuan transportasi dan komunikasi yang telah melipatgandakan kemungkianankeungkinan kontak fisik dialami sendiri antar budaya-budaya yang berbeda dan hubungan barat meniupkan gelombang kegoncangan melalui sistem sosial dan sistem budaya masyarakat yang sedang berkembang. Kedua migrasi internasional juga pertukaran pendidikan dan budaya kaum intelektual memulai proses transformasi ideologi dan sikap. Ketiga kolaborasi internasional pada tingkat kelembagaan yang melibatkan PBB dan badan-badan khususnya serta berbagai badan pemerintah dan swasta telah memulai atau memperkuat mekanisme kerjasama kelembagan secara luas. Kekuatan Arus Informasi Proses globalisasi yang diakibatkan oleh berbagai prakarsa dan kegiatan pada skala internasional sebagaimana menggejala dewasa ini pun perlu kita cermati sejauhmana siginifikan pengaruhnya dalam pertemuan antar-budaya. Dalam kaitan ini pertemuan antar-budaya jangan terutama digambarkan sebagai pertemuan antara dua fihak belaka, melainkan terjadi dengan keterlibatan sejumlah fihak secara segera (instantaneous) serta serempak (simultaneous). Kesanggupan sesuatu satuan budaya untuk mempertahankan kesejatiannya dalam pertemuan antar-budaya yang demikian majemuknya itu sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya derajat kesadaran budaya dan tanguhrapuhnya tingkat ketahanan budaya masyarakat pendukungnya. Budaya asing yang berpengarnh dominan terhadap satuan budaya asli bisa membangkitkan kesan sebagai model untuk ditiru. Kecenderungan meniru itu dalam kelanjutannya bisa terpantul melalui berkembangnya gaya hidup baru yang dianggap superior dibandingkan dengan gaya hidup lama. Berkembangnya gaya hidup baru itu dapat menimbulkan kondisi sosial yang ditandai oleh heteronomi, yaitu berlakunya herbagai norma acuan penilaku dalam masyarakat yang

30

bersangkutan. Perubahan gaya hidup yang ditiru dan budaya asing bisa berkelanjutan dengan timbulnya gejala keterasingan dan kebudayaan sendiri (cultural alienation). Sebagai proses, globalisasi benlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antarbangsa, yaitu dimensi ruang (space) dan waktu (time). Ruang dan jarak makin diperdekat dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala mondial (Giddens, 1999). Kehadiran teknologi informasi yang menjangkau dunia menciptakan suatu pusat tunggal pada suatu negara adikuasa (negara maju). Menjelang akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21 tidak ada kekuatan tunggal yang mutlak dan sanggup mengabaikan -apalagi mengungguli- kondisi global yang pluraletnik dalam era kontemporer. Dalam kondisi demikian itulah globalisme menjadi cara pandang dalam interaksi antar-bangsa, dan hal ini pada gllirannya mendorong berlangsungnya proses globalisasi yang terus berkembang atas kemekarannya sendini. Dalam perkembangan sedemikian itu dirasakan makin diperlukannya suatu tatanan dunia baru yang perwujudannya memperhatikan plurialetnik sebagai kenyataan global masa kini. Tatanan itu tentu menuntut dirancangnya berbagai sistem dan pelembagaan yang harus diwujudkan sebagai konsekuensinya. Rancangan demikian itu, tentunya harus dapat diterima oleh mayonitas eksponen yang ambil bagian dalam janingan global yang pluraletni. Diterimanya suatu tatanan global baru mestinya dapat diandalkan pada tergalangnya konsensus maksimal di antara segenap eksponen yang berperan dalam janingan itu. Dewasa ini sistem dan pelembagaan globalisasi secara nyata perkembangannya telah mengarah pula dalam bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Globalisasi dalam bidang itu, sudah dijangkau oleh sistem dan pelembagaan yang makin dijadikan acuan dalam hubungan internasional. Dalam bidang ekonomi tampaknya tiada altematif lain bagi dunia kecuali turut berperan di dalamnya, suka-taksuka masyarakat dunia termasuk Indonesia mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam tatanan baru permaianan globalisasi. Realitas itulah, untuk menyikapi arus globalisasi terinternalisasi dalam interaksi masyarakat dunia untuk membangkitkan kembali kesadaran bahwa kebudayaan adalah pengukuh identitas dan integritas

31

kebersamaan manusia dalam eksistensinya sebagai masyarakat dan bangsa. Globalisasi tidak mungkin berakhir dengan hilangnya pluralisme budaya sebagai ciri khas sepanjang sejarah manusia, betapapun besarnya pengaruh dari suatu lingkungan budaya dalam mempengaruhi budaya lain, sebab bagaimanapun juga, setiap kebudayaan yang masih eksis dan memiliki masyarakat pendukungnya pasti akan memiliki daya pemeliharaan (preservatif). Kekuatan ini akan bekerja ketika masyarakat tersebut merasakan terjadinya reduksi makna nilai-nilai budayanya sendiri dan bekerjanya daya ini sekaligus akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran dan tingkat ketahanan budaya pada masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Maka, untuk menghadapi berbagai peristiwa lintas budaya dalam era globalisasi dewasa ini, niat dan perhatian yang ditujukan untuk peningkatan kesadaran dan ketahanan budaya bangsa sangat diperlukan. Kehadiran globalisasi pada abad 20 menjelang abad 21 sebagai fenomena kontemporer mustahil akan meniadakan pluralisme kebudayaan dan peradaban. Sebaliknya, dalam perwujudan yang ekstrim globalisasi justru akan menjadi pembangkit nasionalisme yang timbul karena kesadaran sebagai salah satu elemen budaya yang khas. Dalam hubungan ini akan berlaku hukum serangan balik, yaitu bahwa tarikan ke arah globalisasi yang ekstrem akan menimbulkan gerak balik ke arah berlawanan, berupa reaksi penentangan yang cenderung menggejala sebagai akibat dominasi pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal sepanjang masyarakat memiliki struktur budaya yang sebagaimana yang dikatakan oleh Brown (dalam Kaplan, 1999) bahwa untuk mempertahankan kebudayaan suatu bangsa perlu penguatan struktur kemasyarakatan. Simpulan Gelombang globalisasi sudah terjadi dan sedang berlangsung ditengah-tengah kehidupan keseharian kita. Kehadiran globalisasi, mau tidak mau sebuah bangsa akan siap menerima dan menghadapinya dengan berbagai konsekuensi logis baik positif maupun negatif. Memaknai berbagai arus gelombang globalisasi, membutuhkan pemikiran dan ketahanan masyarakat suatu bangsa dan bukan terbawa arus

32

gelombang globalisasi secara menyeluruh. Kekuatan budaya bangsa, merupakan salah satu modal yang paling dominan untuk membangun pencitraan dimata bangsa-bangsa lain di dunia. Pertemuan antar-budaya dalam era globalisasi tidak mungkin berakhir dengan hapusnya pluralisme budaya sebagai ciri khas suatu bangsa sepanjang sejarah kemanusiaan. Betapapun keunggulan pengaruh budaya barat pada suatu lingkungan kebudayaan suatu bangsa tertentu yang menimpa negara lainnya. Sebab bagaimanapun juga, setiap kebudayaan yang hidup dan masih ada dalam masyarakat pendukungnya pasti memiliki daya pemeliharaan (preservatif) untuk dijadikan sebagai lembaga sosial yang mengatur tatanan kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi. Daya pemeliharaan (preservatif) tentu akan bekerja manakala masyarakat tersebut merasakan terjadinya reduksi makna nilai-nilai budayanya sendiri. Bekerjanya daya ini sekaligus akan memberikan gambaran mengenai derajat kesadaran dan tingkat ketahanan budaya pada masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Maka menghadapi benbagai peristiwa lintas-budaya dalam era globalisasi dewasa ini makin mendesak perlunya prakarsa dan ikhtiar yang ditujukan pada peningkatan derajat kesadaran dan tingkat ketahanan budaya bangsa. Daftar Pustaka Abraham, Francis M, 1991, Modernisasi Di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan, Tiara Wacana, Jogjakarta Giddens, Antony, 2003 Masyarakat Post Tradisional, Ircisod, Jogakarta ____2003 , Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial, Pedati, Jakarta Lacan, Jacques, 1997, Diskursus Dan Perubahan Sosial, Pengantar KritiBudaya Psikoanalisis, Jalasutra, Jakarta Laeyendecker, 1993, Tata,Perubahan, Dan Ketimpangan, Gramedia, Jakarta Kaplan, David. 1999, Teori Budaya, Pustaka pelajar, Jogjakarta

33

Mugasejati dan Martanto, 2006. Kritik Globalisasidan Neoliberalisme, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, jogyakarta. Naisbitt, John, 1994, Global Paradox Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusaaan Kecil. Binarupa aksara, Jakarta Wertheim, W.F, 1999. Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial, Tiara Wacana, Jogjakarta

34

Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai

PARTISIPASI RAKYAT KUAT DI AKAR RUMPUT Studi Kritis Membangun Civil Society di Desa dan Kelurahan Oleh : Teguh Iman Prasetya Pendahuluan Pembangunan Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi telah banyak mengalami kebocoran dan penyalahgunaan wewenang terutama menyangkut masalah keuangan dalam jumlah besar. Tak heran persoalan yang satu ini Indonesia semakin bertumpuk dengan menambah hutang-hutang baru dan kebocoran, serta penyelewengan yang diakibatkan oleh korupsi diberbagai lapisan masyarakat. Masalah ekonomi, politik, budaya dan penegakan hukum menjadi missing link (mata rantai yang hilang) masalah yang sangat serius bagi persoalan bangsa Indonesia. Sejak pola pembangunan trickle down effect (air besar yang sedikit menetes kebawah) melalui industrialisasi besar-besaran dan kroni Orde Baru yang menggerogoti dari dalam melalui praktek korupsi yang sulit diberantas dan korupsi yang terdesentralisasi dan tersebar diberbagai pelosok daerah, jelas membawa implikasi masalah yang akut hingga saat ini. Bahkan sejak jatuhnya Soeharto dimulai masa transisi pemerintahan serta program-program seperti misalnya JPS (Jaring Pengaman Sosial) pada tahun 1999 yang bertujuan sebagai penyelamat masyarakat dari

35

jurang kemiskinan diselenggarakan oleh banyak pihak termasuk diantaranya Bank Dunia (World Bank), IMF (International Monetary Funds), CGI (Central Government of Indonesia) dsb. Program ini kemudian dikenal banyak melakukan manipulasi data dan terjadi penyimpangan, serta kebocoran. Program lainnya kemudian muncul seperti Raskin dan program-program yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang ternyata juga mengalami nasib kurang lebih sama. Wabah korupsi memang luarbiasa tidak pernah tidur dan berhenti sejenak di Indonesia. Program-program tersebut secara konseptual memiliki Juklak/Juknis yang sangat bagus mempunyai aspek pertanggung-jawaban publik dan unsur transparansi yang mestinya dipatuhi para pelaksana program/proyek, aparat desa dan kecamatan terkait, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dan masalah korupsi yang tidak teratasi oleh pemerintah. Ketidakseriusan dan ketidak konsistenan para pelaksana program dan aparatur pemerintah untuk memberdayakan dan membangun masyarakat di desa dan komunitas tertentu (kaum pesisiran misalnya) menyebabkan masyarakat tidak mendapat hasil nyata dari program tersebut. Membuka kran demokratisasi di desa dan kelurahan serta kecamatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat pada level akar rumput haruslah disertai peraturan yang mendukung dan bukan hanya mengandalkan pada Juklak/Juknis program oleh instansi pemerintah terkait. Banyak kasus yang membuktikan bahwa Juklak /Juknis tersebut tidak pernah dipatuhi oleh pihak terkait aparat instansi pemerintah, aparat desa/kecamatan, pelaksana proyek dan dunia usaha. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mencermati berdasarkan temuan sejak masa adanya program JPS,KUT (1999), Raskin, bahkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai hasil kompensasi dicabutnya BBM dan program-program sejenis yang digelar oleh instansi pemerintah. Menurut penulis dua hal yang perlu segera dibangun yaitu seperangkat peraturan hukum perundangan yang menjamin keikutsertaan warga untuk mengawasi jalannya proses pembangunan dari awal sampai selesai pada tingkat lokalitas desa dan kecamatan untuk menutup celah terjadinya korupsi juga konflik lainnya, dan kedua pembentukan

36

organisasi pengawasan melalui civil society organizer kelompok formal dan non formal guna mendukung terciptanya civil society atau masyarakat madani yang berdaya, mandiri, dan partisipatif serta bantuan konsultatif atau merumuskan bersama pemberdayaan masyarakat desa dengan berbagai pihak terkait. Pengetahuan Klasifikasi Jenis Program/Proyek Pengetahuan mengenai klasifikasi jenis proyek/ program di desa dan kelurahan yang umumnya diselenggarakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yakni; 1) pembangunan prasarana perangkat desa, 2) pembangunan transportasi, 3) pembangunan ekonomi/sosial/budaya, 4) pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, 5) pembangunan prasarana dan sarana kesehatan, 6) pembangunan industrialisasi dan dampaknya yaitu : a) dampak industrialisasi pada masyarakat, b) pemberdayaan melalui CD (Community Development/ pembangunan komunitas) terhadap masyarakat sekitar terkena dampak, c) standar ambang batas pencemaran lingkungan dengan teknologi daur ulang, 7) pembangunan lainnya yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Sedangkan program / proyek umumnya terbagi dua yaitu : a) top down (langsung dari atas) yakni pemerintah dan bantuan asing, b) bottom up (langsung dari bawah) terdiri dari; b.1). swadaya dan prakarsa masyarakat setempat, b.2.) donasi pihak luar dan pendapatan asli desa. Hingga saat ini program bantuan keuangan maupun proyek yang masuk di desa-desa dan kecamatan oleh instansi pemerintah dan dunia usaha serta lainnya merupakan kegiatan rutin, berkala, periodik dan insidental yang selalu ada di setiap wilayah di tanah air Indonesia. Strategi Membentuk Organisasi Pendukung Civil Society Menurut Teten Masduki (Gerakan Sosial Anti Korupsi, hal 3 makalah tahun 1999) proses demokratisasi terdiri dari wilayah kerja dan gerakan anti korupsi yaitu sebagai berikut pada : a) Wilayah masyarakat (civil society) yaitu memberdayakan masyarakat (memerangi dan mengorganisasikan) untuk melakukan kontrol terhadap pejabat publik dan pelaku bisnis.

37

b) Wilayah negara (state society/political society), mendorong perubahan kebijakan dan institusi yang dapat membantu terciptanya sistim politik yang transparan, bersih, dan demokratis sehingga tercipta ruang yang luas bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Wilayah masyarakat inilah yang jarang sekali disentuh dan seringkali terlewatkan oleh para aktivis dan akademisi juga tokoh-tokoh masyarakat, selain kompleksitas masyarakat yang dimiliki membutuhkan advokasi dan penanganan serius dari waktu kewaktu yang cukup lama melalui perubahan kultural dan sistimatis. Menciptakan masyarakat yang berani dan mampu mengorganisasikan sendiri di wilayah asal (administrasi) dan kebudayaannya tentu tidaklah mudah. Studi tentang masyarakat berdasarkan kelompok sosial dan kolektivita sosial yang menyangkut jumlah anggota kelompok, tindakan sosial, interaksi sosial, tipe kelompok, dan suku bangsa juga potensi lainnya yang dimiliki tidak semuanya memiliki kesamaan sejenis. Ditambah selain itu struktur asal berdasarkan status peran, institusi sosial, dan stratifikasi sosial yang dimiliki juga menjadi faktor penentu gerakan sosial anti korupsi dengan dinamika budaya yang menyertainya. Tingkat kesulitan pada masyarakat tradisional yaitu bagaimana dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan serta pemahaman juga dapat mengawasi seluruh proses ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Umumnya dapat dibangun melalui gerakan sosial secara kolektif baik formal maupun kelompok non-formal organisasi independen atau lembaga dewan desa, kelompok pengajian, kelompok studi, komunitas formal/ non formal, organ primordial dan organ taktis pemberantasan korupsi, dsb. Faktor kekerabatan dan pertemanan yang cukup kuat pada masyarakat tradisional dan paternalistik juga merupakan faktor kendala yang termasuk cukup sulit diatasi. Adanya beban psikologis bagi penggiat di desa berbenturan dengan ikatan hubungan darah faktor keluarga dan persaudaran juga psikologi sosial masyarakat yang umumnya masih belum berani untuk melaporkan kepada yang berwajib dan melakukan gerakan kolektif pemberantasan korupsi ini merupakan

38

kendala dan tantangan yang sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran, pemahaman dan pendidikan masyarakat didesa/kecamatan tersebut. Pemahaman hukum yang minim disamping beban psikologis serta memulai keberanian untuk melaporkan kasus korupsi umumnya dibutuhkan keteladanan dan kepeloporan dan idealnya harus berjiwa revolusioner dari individu dan kelompok masyarakat untuk mendobrak budaya kemapanan (establishment) yang sudah ada selama ini yaitu budaya korupsi yang diakibatkan budaya feodalistik, sentralistik dan paternalistik yang umumnya dibentuk pada masa lalu melalui pola hubungan patron-klien pada masyarakat, pemimpin sebagai orang yang maha tahu dan super hebat sedangkan masyarakat sebagai klien. Pola budaya korupsi ini juga diakibatkan oleh sistim politik pemerintahan, sistim ekonomi dan sistim sosial yang mempengaruhi pola hubungan antar pribadi dan perilaku sosial dan individu. Sedangkan pada masyarakat modern juga tidak kurang berat masalahnya ditengah banyak orang mulai menuhankan materi, individualisme dan gejala patologi sosial yang sulit diatasi seperti apatisme, hedonisme dan pragmatisme serta konsumerisme juga kriminalitas, jelas tidaklah mudah. Hal ini juga mengakibatkan penyakit korupsi sulit diberantas karena sudah menyangkut juga masalah tataran budaya kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Sangsi sosial dan hukum adat serta pengucilan merupakan tindakan yang dapat dilakukan masyarakat untuk pelaku tindak pidana korupsi diwilayahnya dan diharapkan tidak menimbulkan dampak main hakim sendiri yang nantinya berakibat fatal, sebelum adanya pengusutan dan keputusan dari pihak berwenang dan pengadilan. Perda Dialog Terbuka Program/Proyek di Desa/Kelurahan Berdasarkan kajian dan studi kasus diatas usulan terbentuknya Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang mekanisme dan ruang publik yang menjamin adanya demokratisasi dan transparansi serta akuntabilitas program/proyek pembangunan didesa sekaligus bagian dari hak informasi publik masyarakat, maka dianggap perlu keterlibatan partisipasi masyarakat dilingkungan desa tersebut melalui musyawarah atau rapat desa.

39

Perda Public Hearing (dialog terbuka) ini mengikuti mekanisme pendekatan sistim program / proyek pembangunan yang umumnya terjadi yaitu terbagi 3 (tiga) tahap kondisi yaitu; a.) prakondisi program/proyek, b) pelaksanaan program, c). studi evaluasi program/proyek. Prakondisi ini terjadi pada saat program akan dilaksanakan yang umumnya terdiri dari sosialisasi dan informasi serta persiapan program/proyek termaksud. Sedangkan pelaksanaan program apabila berlangsung proses kegiatan dalam waktu tertentu di lokasi tersebut. Dan terakhir studi evaluasi program jika kegiatan tersebut berakhir. Ketiga tahap proyek /program tersebut kesemuanya menimbulkan dampak negatif dan positif bagi rakyat, baik yang diselenggarakan oleh dunia usaha, pemerintah, dan swadaya warga setempat. Pendekatan Sistem dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Analisa Dampak Lingkungan Sosial (Andalsos dalam Amdal) serta PRA (Participatory Research Action/ Participatory Rural Research Appraisal) juga bagian dari Komunikasi Sosial Pembangunan ini juga merupakan tahapan proses sistim pelaksanaan program atau proyek secara bertahap dan menghidupkan kembali kearifan budaya local melalui musyawarah desa. Kelemahan pada umumnya studi penjaringan aspirasi masyarakat hanya pada tataran studi kuantitatif sedangkan pada studi kualitatif yaitu tentang bagaimana masyarakat merespon adanya proyek ini termasuk kualitas/mutu proyek dari awal sampai akhir sangatlah minim. Dan ini hanya dapat terselenggara jika adanya musyawarah didesa/kelurahan dan kecamatan pada 3 (tiga) tahapan tersebut yang melibatkan unsurunsur stakeholder terkait. Stakeholder termaksud yaitu; 1) aparat pejabat desa, 2) tokoh masyarakat dan pemuda, 3) pihak pemerintah lainnya, 4) pihak swasta/pelaksana proyek, 5) masyarakat setempat terkena dampak. Idealnya yang terbaik bagi para pelaksana program/proyek itu adalah memakai kedua pendekatan tersebut untuk lebih responsif dan akomodatif. Landasan Dasar Hukum Dasar hukum yang sebelumnya pernah ada bahkan Perda untuk ditingkat desa seperti misalnya Perda yang ada di Kabupaten Serang

40

sebagai contoh yaitu; Perda nomor 17 tentang Peraturan Desa (Perdes) dan Perda nomor 22 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 24 tentang Badan Perwakilan Desa (Dewan Desa) pada tahun 2000 yang ditandatangani oleh Bupati Bunyamin dan Sekda Aman Sukarso. Sesungguhnya sudah sangat lengkap bahkan musyawarah desa pada 3 (tiga) tahap program/proyek tersebut dapat diantisipasi dimasukan dalam Perdes (Peraturan Desa) jika masyarakat desa menyepakati. Hanya masalahnya kemungkinan tidak meratanya kebijakan tersebut pada seluruh desa di Kabupaten Serang. Sementara itu pada Perda No.24 Bab V pasal 12 huruf d). jelas fungsi BPD hanya menampung aspirasi rakyat dan Bab VI pasal 13 huruf f) berkewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Dengan demikian fungsi pengawasan dan partisipatif lainnya tidak ada dan masih kurang proaktif melibatkan masyarakat terutama bagi orang-orang yang terkena dampak dan stakeholder terkait. Pada Dewan Desa (BPD) mestinya diharapkan mampu mewakili aspirasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan yang ada diwilayahnya tersebut. Hal ini dimungkinkan jika keterlibatan masyarakat tersebut ditunjang oleh peraturan yang lebih tinggi diatas Perdes (Peraturan Desa) yang sudah ada yakni Perda di tingkat kabupaten dan provinsi. Sedangkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Perda No.22 tahun 2000 pasal 1 angka 08 pembentukan organisasi yang khusus mengawasi jalannya proses pembangunan dapat dimungkinkan untuk dibentuk atas inisiatif warga masyarakat setempat. Peraturan yang lebih tinggi yaitu Kepmen 109 / Tahun 2002 dan UU Pemerintahan Daerah No. 32/Tahun 2004 sangat jelas mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif untuk melakukan perencanaan dan pengawasan proses pembangunan didaerahnya. Simpulan Akhir Sebagai kesimpulan analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Treathment) yang dilakukan penulis berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan masyarakat dan merupakan faktor yang mesti

41

dicermati yaitu terdiri dari kendala dan tantangan serta kekuatan dan peluang adanya public hearing/partisipasi rakyat di desa/kelurahan. Kendala dan ancaman kemungkinan terjadi yaitu; a) birokrasi yang dianggap menghambat waktu pelaksanaan, b) perlunya analisa stake holder agar dapat mewakili masyarakat, c) dasar hukum yang sebelumnya pernah ada sebagai referensi kurang dipatuhi, d) tidak seluruhnya proyek membutuhkan public hearing, e) studi evaluasi program / proyek tsb. diperlukan tim ahli yang tangguh berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan pengamatan lapangan, f) konflik sosial yang mungkin terjadi membutuhkan manajemen konflik yang tepat, g) jika musyawarah menghasilkan konflik sosial diantisipasi dapat naik banding ketingkat peradilan hukum dan sebagainya. Adapun keuntungan peluang dan kekuatan partisipasi rakyat melalui Public Hearing (Musyawarah Dengar Pendapat ) didesa dan kelurahan ini yaitu; a) membangun partisipasi rakyat secara demokratis, b) transparansi dan akuntabilitas keuangan, c) lokal clean and good governance, mandiri dan partisipatif (lokalitas), d) tindakan proaktif dan prefentif mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan tindak pidana korupsi di wilayah masyarakat dan sebagainya. Sekaligus membuktikan kearifan lokal (local wisdom) masih sangat berguna di tengah arus modernisasi saat ini yang sarat paradoksal dan kontradiktif bagi pembangunan. Teknis lainnnya terselenggaranya musyawarah desa atau dilingkungan RT/RW dikelurahan agar lebih representative yaitu sabtu dan minggu disaat hari libur kerja bagi warga lainnya. Sehingga keterlibatan masyarakat lebih banyak diakomodir, bahkan para cerdik cendekia dan kaum lainnya ikut terlibat membantu melakukan monitoring demi suksesnya program/proyek tersebut. Konsep ini akan lebih paripurna lagi bila masukan partisipatif masyarakat melalui Musrenbang di Tingkat Kabupaten dan institusi lainnya jika ada masalah yang sifatnya krusial maka local good governance semakin terjamin serta kredibilitas kepemimpinan teruji dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung yang diharapkan dapat mempercepat proses pembelajaran demokratisasi. Semoga prinsip-prinsip good governance yang diamanatkan reformasi tercipta yaitu partisipasi

42

politik rakyat, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, responsif terhadap masyarakat, dan memiliki visi strategis untuk kemajuan rakyat. Daftar Pustaka Abdur Rozaki dkk. 2004. Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi. IRE Press. Harry Hikmat. 2000. Andalsos : Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial. Jakarta. ----------------. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press Bandung Rizal H. Djayadi. 2001. Metode Riset Dalam Community Development. Materi Kuliah Program Pasca Sarjana Program Studi Sosiologi Kekhususan MPS Suhartono dkk. 2000. Parlemen Desa Dinamika DPR, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

43

44

Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai

PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI PENDEKATAN KELOMPOK Oleh: Agus Sjafari Pendahuluan Pembangunan di suatu wilayah merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa terhindarkan. Setiap wilayah berkeinginan agar di wilayahnya terjadi pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Artinya, bahwa pembangunan yang perlu dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pembangunan fisik saja, melainkan pembangunan yang mengarah kepada pembangunan masyarakat (community development). Setiap kegiatan pembangunan masyarakat berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat yang mampu memanfaatkan hasil pembangunan itu sendiri. Melihat pembangunan di kota-kota besar khususnya yang begitu pesat dibandingkan dengan pembangunan di daerah, semakin menjadi daya tarik masyarakat daerah untuk melakukan urbanisasi besar-besaran. Proses urbanisasi masyarakat daerah tanpa dibarengi dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kemudian menjerumuskan mereka kepada kehidupan yang marginal. Dibarengi dengan tingkat persaingan hidup yang sangat tinggi, kemudian sebagian besar dari mereka hidup dalam garis kemiskinan. Mereka, sebagian besar tinggal di bantaran kali, di bawah jembatan, di pinggiran rel kereta serta

45

di daerah-daerah kumuh lainnya. Masyarakat-masyarakat tersebut yang kemudian digolongkan dan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Pada sebagian besar masyarakat miskin berawal dari kondisi keluarga yang juga miskin. Selain faktor eksternal yang mengakibatkan terciptanya keluarga miskin di atas, terdapat beberapa faktor internal yang ada pada keluarga miskin tersebut antara lain: rendahnya pendidikan, rendahnya skills mereka, rendahnya motivasi hidup mereka, rendahnya kemauan untuk pengembangan diri dan sebagainya. Faktor internal inilah yang sebenarnya merupakan faktor yang sangat dominan terhadap terciptanya masyarakat miskin tersebut. Pola kehidupan keluarga miskin di kota besar ternyata sangat kompleks, dihadapkan kepada tekanan hidup yang sangat keras dan khas. Dikatakan sangat keras dikarenakan sebagian keluarga pada masyarakat tersebut dihimpit oleh kebutuhan hidup dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah dan tidak memadai. Tingkat pengasilan yang mereka dapatkan sangat jauh untuk dapat memenuhi beban hidup tinggal di Jakarta yang sangat berat. Sedangkan dikategorikan sangat khas, dikarenakan kualitas hidup keluarga miskin terbelit oleh persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan kesulitan mengakses berbagai layanan publik. Dengan demikian kualitas hidup sebagian besar keluarga tersebut sangatlah memprihatinkan. Dengan lingkungan keluarga dan lingkungan di sekitar keluarga yang sangat kumuh sangatlah tidak menjamin adanya kesehatan serta keterpenuhan hidup yang layak bagi keluarga pada masyarakat tersebut. Kondisi kemiskinan pada keluarga miskin di beberapa kota besar tersebut tidak terlepas dari faktor fisik dan faktor non fisik. Adanya penataan kota yang kurang menguntungkan tersebut, semakin membuka potensi bagi masyarakat untuk tinggal di tempat-tempat kumuh tersebut. Bagi sebagian masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat bersaing dengan masyarakat lainnya, mereka akhirnya memilih lokasi-lokasi yang tergolong marginal tersebut, antara lain; Di bawah kolong jembatan, di pinggiran-pinggiran kali, di sekitar rel kereta api, di sekitar terminal dan sebagainya.

46

Motivasi yang mereka emban hanyalah bagaimana mereka bisa hidup di kota besar dan dapat mencari segala macam pekerja dengan maksud untuk dapat bertahan hidup di kota besar. Kondisi pemenuhan kualitas hidup yang lebih baik, belum menjadi pemikiran mereka dikarenakan tingkat kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki belum menunjang terhadap peningkatan tersebut. Keluarga miskin pada dasarnya terdiri dari keluarga yang tingkat pendapatan dan penghasilan ekonominya relatif rendah. Berdasarkan indicator yang digunakan oleh BPS DKI Jakarta (2006), rendahnya tingkat penghasilan dan pendapatan ekonomi keluarga atau yang disebut dengan keluarga miskin tersebutdapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: 1) Rumah yang tidak permanen; 2) Luas tanah yang ditempati; 3) kualitas kesehatan yang sangat buruk; 4) lingkungan keluarga yang tidak sehat; 5) kualitas makanan/kalori yang dikonsumsi tidak memadai dari sisi kesehatan; 6) Fasilitas air minum; 7) Fasilitas jamban/WC; 8) Aset keluarga; 9) Status tanah tempat tinggal dan sebagainya. Rendahnya pendapatan dan penghasilan ekonomi keluarga miskin tersebut dikarenakan oleh masih rendahnya atau belum berkembangnya pola perilaku mencari nafkah kepala keluarga miskin tersebut. Rendahnya atau belum berkembangnya pola perilaku mencari nafkah kepala keluarga tersebut ditandai oleh: 1) tingkat pengetahuan yang rendah dikarenakan tingkat pendidikannya yang rendah; 2) Sikap mental masyarakatnya yang masih tradisional tanpa disertai oleh keinginan untuk maju dan berkembang; serta 3) Keterampilan yang tidak mamadai untuk dapat bersaing hidup di kota besar. Rendahnya tingkat pendapatan keluarga miskin tersebut, kemudian berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan mereka menempatkan mereka sebagai maasyarakat yang tingkat kemandiriannya tergolong rendah. Artinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebenarnya mereka masih sangat membutuhkan uluran tangan serta bantuan dari pihak-pihak yang memiliki kekuataan dan kekuasaan ekonomi yang lebih, misalnya saja orang kaya, pihak pemerintah, pihak swasta dan lain sebagainya. Tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut, menjadikan mereka semakin tidak berdaya dan dalam kondisi yang sangat kekurangan.

47

Dengan demikian guna membangun kemandirian keluarga miskin kota tersebut, sangatlah perlu ditunjang oleh proses pemberdayaan yang intensif bagi anggota keluarga miskin tersebut. Secara teoritis proses pemberdayaan bagi keluarga miskin secara umum sangat bergantung pada dua hal yaitu 1) kekuatan yang ada pada internal (anggota keluarga itu sendiri); 2) perlunya intervensi dari kekuatan ekternal yaitu kekuatan yang ada di luar dari dirinya tersebut. Kekuatan yang ada pada dirinya menyangkut segala potensi yang dimiliki oleh anggota keluarga tersebut misalnya tingkat motivasi, keterampilan, kebutuhan, pengetahuan, sikap mental, dan sebagainya. Sedangkan kekuatan yang berasal dari luar dirinya terkait dengan adanya bantuan atau stimulus yang mendorong mereka untuk lebih berdaya antara lain bantuan uang, bantuan alat dan sarana prasarana, kekmampuan beradaptasi, kemampuan organisasi dan sebagainya. Pola pemberdayaan yang selama ini dilakukan, baik oleh pihak pemerintah, pihak swasta ataupun oleh pihak-pihak lainnya lebih menekankan dan menitikberatkan kepada program charity (sumbangan, bantuan dan amal) atau lebih lebih kepada program how to give something seperti halnya Program Bantuan langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah, bantuan sarana prasarana, bantuan lahan dan perumahan dan sebagainya. Di sisi lain lain maasih jarang sekali program pemberdayaan keluarga miskin tersebut yang berwujud How to empowering keluarga miskin tersebut agar terbebas dari ketidakberdayaannya tersebut. Pola-pola pemberdayaan dalam bentuk charity tersebut sangatlah memungkinkan untuk menuai kegagalan. Dalam prakteknya pola tersebut hanya akan membantu keluarga miskin tersebut dalam jangka waktu pendek. Setelah bantuan tersebut habis maka mereka (keluarga miskin) akan kembali menjadi miskin dan tidak berdaya. Salah satu pola pemberdayaan keluarga miskin yang dinilai mampu memberikan kontribusi dalam jangka panjang adalah melalui pendekatan dan pembelajaran kelompok atau organisasi. Strategi pendekatan dan pembelajaran kelompok pada keluarga miskin selama ini jarang disentuh. Padahal kita tahu bahwa melalui pendekatan dan pembelajaran kelompok atau lebih tepatnya melalui ketahanan kelompok bagi anggota keluarga

48

miskin tersebut, akan memiliki potensi untuk mamampukan mereka di dalam memecahkan problematika hidup yang selama ini mereka hadapi. Asumsi yang dibangun adalah melalui pendekatan kelompok yang kuat dan stabil akan lebih menciptakan keberdayaan bagi keluarga miskin, khususnya keluarga miskin yang ada di Kota-kota besar. Melalui pendekatan kelompok inilah, program-program pemberdayaan bagi keluarga miskin tersebut akan lebih terencana, terprogram dan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Hal yang terpenting dalam pendekatan kelompok tersebut bahwa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan tersebut di lakukan secara mandiri oleh kelompok-kelompok dari anggota keluarga tersebut. Dalam kajian kelompok pada keluarga miskin khususnya di kota-kota besar, sangatlah ditentukan oleh adanya keberdayaan kelompok tersebut. Di dalam menciptakan keberdayaa kelompok tersebut, sangatlah ditentukan oleh aspek-aspek internal kelompok dan organisasional antara lain: adanya kepemimpinan yang kuat, motivasi anggota yang tinggi, dinamika kelompok yang tinggi, komunikasi antar kelompok yang intensif serta masih banyak lagi faktor lainnya yang menentukan ketahanan kelompok tersebut. Apabila semua aspek yang berkaitan dengan keberdayaan kelompok tersebut mulai dari faktor eksternal, faktor internal serta aspek organisasional di atas berjalan secara kondusif maka akan menjamin adanya keberdayaan keluarga yang tinggi, khususnya terdapat kejelasan terhadap pola perilaku mencari nafkah keluarga miskin tersebut. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Bagaimana model pemberdayaan keluarga miskin melalui pendekatan kelompok ?”. Landasan Konseptual : Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jim Ife (1995) dalam membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepas-pisahkan dengan dua konsep sentral, yaitu konsep

49

daya (power) dan konsep ketimpangan (disadvantage). Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep daya dapat ditelusuri dari beberapa perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan poststrukturalis. (1) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk mendorong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, dan memahami bagaimana bekerjanya system. (2) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tak berdaya adanya power dan control yang besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya. (3) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentukbentuk ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk atruktur dominant yang menindas masyarakat, seperti masalah kelas, gender, ras atau etnik. (4) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu usaha aksi. Kelompok dan Dinamika Kelompok Darwin Cartwright & Alvin Zander (1968) menyatakan bahwa “ Group dynamics is a field of inquiry dedicatd to advancing kenowledge about the nature of groups, the laws of their development, and their interrelations with individuals, other groups and larger institutions”.

50

Berdasarkan konsep di atas, pada dasarnya dinamika kelompok merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan tentang keadaan dari kelompok, perkembangan dari kelompok tersebut, hubungan individu dalam kelompok tersebut serta hubungan dengan kelompok lain dalam konteks yang lebih luas. Artinya bahwa dalam dinamika kelompok mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan kelompok tersebut, baik aspek yang bersifat internal dalam kelompok maupun aspek eksternal dari kelompok tersebut, aspek individu dalam kelompok maupun aspek dari kelompok itu sendiri. Lebih lanjut Dorwin Cartwright & Alvin Zander (1968 : 23) menyatakan bahwa terdapat beberapa asumsi dasar mengenai dinamika kelompok antara lain: 1. Bahwa keberadaan kelompok tidak bisa dihindari dan berada dimana-mana. Artinya bahwa dalam komunitas manusia pasti akan membentuk kelompok-kelompok baik kelompok dalam ukuran besar maupun dalam ukuran kecil. Di sisi lain setiap manusia pasti akan berhadapan dan berurusan dengan kelompok, karena kelompok dapat mengatur setiap kebutuhan dan kepentingan dari setiap individu; 2. Setiap kelompok akan mampu memobilisasi kekuatan yang mampu memberikan efek yang sangat penting bagi setiap individu. Setiap individu akan selalu mengidentifikasikan dengan kelompoknya, baik dalam keluarganya, pekerjaannya, lingkungan sosial dan sebagainya. Melalui kelompok, setiap individu akan meningkatkan kapasitas dan kualitas individunya agar dapat berkembang menjadi lebih baik. 3. Setiap kelompok juga menciptakan sebuah konsekuensi yang baik maupun yang jelek. Kompleksitas yang ada dalam setiap kelompok tentunya memiliki konsekuensi terhadap hal-hal yang baik, tetapi di sisi lain juga membawa konsekuensi yang jelek. Misalnya saja dalam kelompok terdapat adanya interaksi, integrasi, konflik dan sebagainya. Melalui kepemimpinan dan koordinasi yang baik, kelompok tersebut mampu meminimalisasi hal-hal yang jelek dan memaksimalkan hal-hal yang pisitif. 4. Melalui adanya pengertian yang baik dari dinamika kelompokmembawa konsekuensi yang layak menjadikan kelompok tersebut menjadi lebih baik (kondusif). Melalui pengertian tentang dinamika kelompok , setiap

51

kelompok memberikan pelayanan yang baik kepada anggotanya, selain itu melalui pengetahuan juga akan mampu merubah perilaku manusia bahkan lembaga-lembaga sosial. Artinya bahwa kelompok memiliki kekuatan yang luar biasa untuk merubah perilaku individu bahkan perilaku masyarakat (komunitas). Perkembangan setiap kelompok yang dimulai dan didasari oleh beberapa asumsi di atas semakin menempatkan kelompok tersebut memiliki pengeruh yang besar terhadap setiap orang; memberikan pengaruh terhadap setiap individu serta kelompok itu sendiri bahkan terhadap masyarakat yang lebih luas. Kelompok dibentuk untuk mempermudah anggota-anggota mencapai sebagian apa yang dibutuhkan dan/atau dinginkan. Dengan kesadaran semacam itu setiap anggota menginginkan dan akan berusaha agar kelompoknya dapat benar-benar efektif dalam menjalankan fungsinya, dengan meningkatkan mutu interaksi/kerjasamanya dalam memanfaatkan segala potensi yang ada pada anggota dan lingkungannya untuk mencapai tujuan kelompok. Dinamika kelompok adalah suatau keadaan dimana suatu kelompok dapat menguraikan, mengenali kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam situasi kelompok yang dapat membuka perilaku kelompok dan anggotaanggotanya. Dinamika kelompok merupakan tingkat kegiatan dan tingkat keefektifan kelompok dalam rangka mencapai tujuannya (Slamet, 2006). Lebih Lanjut Margono Slamet (2006) menyatakan bahwa dalam psikologi sosial ada disebutkan kelompok mempunyai perilaku, demikian juga anggotanya yang dipengaruhi oleh 9 faktor/unsur. Faktor ini berfungsi sebagai sumber energi bagi kelompok yang bersangkutan. Adanya keyakinan yang sama akan menghasilkan kelompok yang dinamis. Unsur-unsur tersebut antara lain: 1. Tujuan Kelompok 2. Struktur Kelompok 3. Fungsi Tugas 4. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok 5. Kekompakan Kelompok 6. Suasana Kelompok (Group Armosphere) 7. Ketegangan Kelompok (Group Pressure)

52

8. Kefektifan Kelompok 9. Maksud Tersembunyi (Hidden Agenda) Mengapa Harus Kelompok ? Membantu mengatasi keluarga miskin di kota besar pada dasarnya sering menggunakan pendekatan ekonomi, antara lain memberikan bantuan modal kepada keluarga miskin tersebut. Pemberian bantuan modal selama ini tanpa diikuti oleh adanya pengembangan kapasitas (capacity building) dari keluarga miskin tersebut, baik secara individu (anggota keluarga miskin) maupun keluarga sebagai sebuah kelompok. Adanya bantuan modal dalam bentuk charity hanya akan menciptakan ketergantungan dari keluarga miskin tersebut terhadap pihak-pihak yang memberikan bantuan modal tersebut baik pihak pemerintah maupun pihak swasta. Meskipun selama ini sering diberlakukan melalui metode bantuan bergulir, ternyata pemahaman keluarga miskin terhadap system bergulir ternyata tidak menjadikan keluarga miskin tersebut semakin berdaya. Kebanyakan bantuan yang diberikan secara bergulir tersebut, dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif. Keluarga miskin tersebut belum memiliki kemampuan mengelola modal serta belum memiliki jaringan kerja dalam rangka memperluas pangsa pasar untuk menambah modal. Salah satu model yang perlu untuk dilakukan didalam memberdayakan keluarga miskin di kota besar yaitu melalui pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok pada dasarnya didasarkan kepada asumsi bahwa setiap keluarga pada dasarnya berkelompok antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, baik berdasarkan kedaerahan (etnosentris), berdasarkan kelompok kerja, berdasarkan kepentingan dan kebutuhan, berdasarkan ikatan agama, serta berdasarkan ikatan – ikatan lainnya. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan dan dikelola. Pengembangan dan pengelolaan kelompok tersebut didasarkan manajemen kelompok dan spirit kebersamaan untuk membesarkan kelompok tersebut. Kekuatan yang ada dalam kelompok tersebut, pada dasarnya merupakan “social capital” (modal social) yang perlu dikembangkan dalam kelompok-

53

kelompok pada keluarga miskin tersebut. Melalui kerja sama, interaksi, kebersamaan serta dinamika kelompok yang ada dalam kelompok tersebut akan semakin memudahkan bagi anggota kelompok untuk mengembangkan rencana, perluasan jaringan, serta perluasan kesempatan untuk meningkatkan usaha memperolah keuntungan yang lebih banyak. Melalui pendekatan kelompok, pada dasarnya di dalamnya terdapat pendidikan, pemberdayaan dan kemandirian anggota kelompok sesuai dengan substansi yang ada dalam disiplin penyuluhan. Penekanan dalam pendekatan kelompok tersebut adalah bagaimana kelompok yang di dalamnya terdiri dari keluarga miskin tersebut mampu mampu mengorganisir dirinya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi selama ini. Mengutip pendapat Whitaker (1989), beberapa hal yang terkait dengan menggunakan kelompok untuk membantu masyarakat antara lain: Pertama, Orientasi pengambilan keputusan untuk bekerja melalui kelompok , dengan maksud : 1) pentingnya keputusan dan pembagian tugas ketika perencanaan kelompok dan pembentukan kelompok; 2)Mengetahui karakter dari kelompok sebagai media untuk membantu anggota kelompoknya. Bagi keluarga miskin sebagai anggota kelompok bekerja melalui kelompok akan melatih keluarga miskin tersebut untuk mengambil keputusan yang dianggap baik, khususnya terkait dengan bagaimana meningkatkan pendapatan dan penghasilan keluarga. Tentunya keputusan yang diambil secara bersama itu didasarkan atas tanggung jawab bersama untuk saling membantu diantar anggota kelompok itu sendiri. Misalnya saja terkait dengan jenis pekerjaan yang mampu meningkatkan taraf hidup anggota kelompok tersebut. Setelah keputusan tersebut dibuat, maka anggota kelompok tersebut diajarkan untuk melakukan pembagian tugas masing-masing guna mencapai tujuan dari kelompok itu sendiri. Selain itu setiap anggota kelompok dapat memahami dan mensosialisasikan karakter kelompok yang akan dibangun bersama tersebut. Karakter kelompok tersebut, merupakan sebuah “glue” (pengikat) diantara anggota kelompok tersebut. Melalui pemahaman dan

54

komitmen yang kuat terhadap karakter kelompok tersebut menjadikan anggota kelompok tersebut untuk selalu mempertahankan karakter kelompok yang dibangun tersebut. Kedua, membangun dinamika kelompok, mulai dari saling mendengar antar anggota, menguatkan kelompok, menyelesaikan masalah dan membangun kekuatan kelompok itu sendiri. Kelompok dari keluarga miskin tersebut pada dasarnya memiliki dinamika kelompok sendiri. Idealnya dalam kelompok tersebut anggota kelompok mengembangkan nilai demokratisasi, mulai dari saling menyampaikan ide dan gagasan dalam kelompok, menyelesaikan masalah kelompok secara musyawarah, serta membangun kekuatan kelompok sesuai dengan potensi masing – masing anggota kelompok untuk membangun kelompok menjadi lebih profesional. Ketiga, Membuat keputusan tentang pekerjaan yang akan dilakukan pada masa yang akan dating guna memperluas pengalaman. Dalam konteks membantu keluarga miskin melalui pendekatan kelompok tersebut, adanya pengalaman yang telah dilakukan oleh anggota kelompok di dalam bekerja sama tersebut, maka pada tahap selanjutnya ketika anggota kelompok merasa saling membutuhkan terhadap kelompok yang dibentuk tersebut, maka kelompok akan selalu mencoba membuat keputusan yang akan dilakukan pada masa selanjutnya melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggota kelompok mapun pada kelompok itu sendirinya. Dengan demikian melalui pendekatan kelompok, pada dasarnya akan memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada anggota kelompok untuk selalui terlibat secara langsung, bekerja sama, berpartisipasi, belajar bersama di dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang dihadapi bersama. Melalui penyelesaian terhadap masalah kemiskinan secara bersama tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang labih baik bagi keluarga miskin di kota besar tersebut. DAFTAR PUSTAKA: Cartwright, Dorwin & Alvin Zender, 1968. Group Dynamics : Research and Theory.

55

Gani, Darwis S. 2005. Filsafat Pendidikan dan Penyuluhan. IPB Bogor. Ife, Jim. (1995). Community Development, New York University press. Slamet, Margono. 2006. Materi Kuliah Manajemen, Kelopmpok dan Organisasi. (tidak dipubliksi). IPB Bogor. Whitaker, Dorothy Stock. 1989. Using Groups to Help People, London and New York: Routledge.

56

Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai

PERANAN MEDIA MASSA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEWASA INI Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Politik Media Oleh: Rahmi Winangsih Pendahuluan Siapapun yang mengikuti pusaran reformasi turut menyaksikan bahwa gerakan ini memberi dampak besar pada kebebasan media. Dari segi kuantitas, jumlah organisasi media meningkat tajam. Tahun 1997, sebelum reformasi, baru ada 289 media cetak di Indonesia. Tahun 1999, setelah reformasi, jumlah melesat hampir 600% menjadi 1.687. Namun karena persaingan pasar, tahun 2005 angka tersebut turun menjadi 829 buah. Ledakan media ini juga terjadi dalam industri penyiaran. Tahun 1997 hanya ada 6 stasiun televisi dan menjadi 65 stasiun pada tahun 2005, menunjukkan kenaikan melebihi angka 600%. Untuk radio, tahun 1997 terdapat 740 stasiun, sementara tahun 2005 ada 2000 stasiun. Bahkan jika stasiun radio tidak berizin dihitung, maka jumlahnya mencapai 10.000 (Abidin, 2007). Menurut Wikrama (2007), saat ini motivasi menerbitkan pers atau membangun usaha media elektronika, tidak lagi atas dasar idealisme perjuangan, melainkan karena pertimbangan bisnis. Mereka bermaksud berebut iklan guna membiayai produksi, pengembalian modal, membayar gaji karyawan, dan meraih keuntungan. Berlandaskan semangat berbisnis, sehingga dewasa ini penerbit pers atau pembukaan

57

usaha media tidak bisa bermodal dengkul. Hampir dapat dipasitikan tanpa modal yang kuat, media akan sulit bertahan hidup, terutama dari pengiklan. Dalam situasi persaingan yang ketat demikian, lantas bagaimanakah kualitas isi media massa kini, terutama televisi? Kecenderungan yang terjadi pada aktor pertelevisian saat ini adalah memproduksi program-program yang memenuhi selera pasar. Sebab semakin mudah program diserap pasar, semakin banyak pemirsanya, maka ratingnya akan menanjak naik, kemudian akan semakin menarik banyak pemasang iklan. Lazimnya, sebagai pengaruh dari pemuasan rating, akhirnya kualitas isi penerbitan/penyiaran menjadi menurun. Akibatnya sering ditemukan tema-tema HVS 9g – plesetan dari horror, violence, sex, ghost, glamour atau HVSGG – kerap diangkat dilayar kaca seraya mengabaikan rasionalitas penonton. Tragisnya lagi, kendati kue iklan sudah semakin besar, namun kualitas wartawan belum mencapai apa yang diharapkan. Belasan ribu wartawan Indonesia masih termasuk kategori “wartawan indekost”, mereka ini adaah orang-orang yang tidak memiliki kompetensi jurnalistik. Ada juga dari mereka yang menyandang status wartawan tetapi tidak ada koran, majalah atau stasiun televisinya. Mereka berkeliaran dengan bebas sembari menenteng-nenteng kaera dan sejumlah kartu pers untuk dijadikan alat memeras. Ironisnya, wartawan palsu ini bisa hidup dengan makmur, damai, karena terpaksa dipelihara oleh pejabat dan masyarakat. Di sisi lain, penonton selaku kosumen TV tak berdaya menerima apa saja yang dibayangkan stasiun TV. Nomor berapapun yang ditekan dalam tombol remote control, program yang disajikan semua stasiun TV hampir sama. Sementara itu, publik dewasa ini hampir mustahil menghindari TV. Suka tidak suka, mereka akan berhadapan dengan TV, sebesar apapun intensitasnya. Akhirnya, seseorang jadi tak punyai pilihan selain menyaksikan program-program kejar setoran yang tidak ambil pusing pada masalah-masalah publik. Kita juga melihat bagaimana akhirnya tayangan televisi secara selektif diakses oleh kalangan pemirsa tertentu. Kita bisa menyaksikan bagaimana si Entong dan si Eneng digemari anak-anak, meski sebenarnya tayangan tersebut kurang ramah anak. Selain berbau mistik dan penuh

58

intrik, jalan ceritera dan waktu penayangan acara tersebut juga kurang pas anak, karena menganggu jam ibadah serta belajar anak-anak. Demikian pula, tergila-gilanya remaja terhadap tayangan sinetron remaja, kemewahan, konsumtivisme, tak jarang pula menampilkan kemaksiatan dalam banyak adegan. TV memang telah menjadi bagian keseharian hidup masyarakat. Itu berarti, keseharian kita berdekatan dengan situasi industri pertelevisian yang sudah sedemikian komersil. Meski begitu, ketimbang menyesali situasi dunia pertelevisian yang sedemikian komersial. Meski begitu, dari pada menyesali situasi dunia pertelevisian Indonesia, akan lebih bijak jika kita menyiasati isi TV melalui penguatan tingkat elek media (media literacy) kita. I. Kerangka teoretik ekonomi politik komunikasi yang mengarah pada kerangka pemecahan masalah Tentu hal di atas akan lebih memprihatinkan, manakala dikaitkan dengan kuatnya pengaruh (deep impact) televisi. Bovee dan Arens (1986) menggambarkan kekuatan televisi bagai mengirim tentara bersenjatakan lengkap menyerbu masyarakat yang tidak berdaya dari pintu ke pintu. Walter dan Bandura (1977: 225-227), melalui teori observational learning melihat bagaimana masyarakat mengamati sambil belajar dari televisi. Dampaknya, budaya santai, hura-hura, berboros ria, acuh sekitar individu, berpakaian kurang senonoh, dan sejenisnya. Di daerah Banten, mungkin juga di daerah-daerah atau kota lainnya, anak-anak muda hanya nongkrong-nongkrong sambil membentuk komunitasnya masing-masing, misalnya komunitas Megapro, Yupiter, Vario, dan sejenisnya. Kedalaman dampak yang muncul ini semakin diperkuat oleh pesatnya kemajuan teknologi pertelevisian, khususnya special effect yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kreasi yang seolah tampak riil, padahal hanyalah trik belaka. Celakanya, pemirsa televisi di Indonesia, selain tingkat pendidikan rata-ratanya masih rendah, rata-rata juga belum melek televisi (television literacy), sehingga sifat emosionalnya lebih menonjol sehingga tayangan televisi akan sangat mudah mengubah sikap, bahkan perilakunya. Contoh nyata adalah tayangan Smack Down

59

yang akhirnya ditutup setelah memunculkan korban di kalangan anakanak. Di Jepang, beberapa saat setelah pertama kali film Superman diputar, ada anak yang meniru pakaian Superman dan meluncur dari gedung bertingkat. Mereka tentu berharap akan terbang seperti Superman dalam film yang disaksikannya. Contoh lain, seorang wasit sepak bola dapat ke luar dari layar televisi dan mengambil kacang merk tertentu, selanjutnya kembali lagi menjalankan tugas sambil menenteng serta memakan kacang tersebut. Beberapa contoh tersebut menunjukkan bagaimana kemampuan televisi digabung dengan kreativitas tertentu akan menghasilkan realitas kamera, yang selanjutnya sesuai teori Gerbner akan dianggap pemirsa sebagai realitas empiris yang benar-benar terjadi atau dapat dilakukan. Dampaknya jelas, masyarakat akan makin konsumtif karena rising of expectation (meningkatkan harapan), sebaliknya kemungkinan juga akan menyebabkan meningkatnya rasa frustasi (rising of frustation) karena secara ekonomi ataupun sosial tidak mampu memenuhi harapannya. Dampak selanjutnya, berbagai kekerasan untuk meraih sesuatu serng disaksikan, mulai dari pencurian hingga perampokan, bahkan pembunuhan. Kondisi tersebut tentu juga dipicu oleh makin lebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin antara lain juga turut dipicu oleh tayangan televisi yang kurang ramah sosial. Saat ini, selain merupakan media yang paling populer, juga dianggap mampu meningkatkan prestise. Banyak kalangan berlomba memanfaatkannya untuk berburu popularitas, hingga memanfaatkannya untuk kepentingan lain, termasuk kepentingan politik. Para elit, pejabat publik, intelektual, serta berbagai kalangan lain seolah berlomba menjadi selebretis televisi demi prestise, kepentingan politik, ataupun kepentingan lainnya. Televisi menjadi referensi yang mendominasi, terutama untuk pembentukan opini publik dengan berbagai dampak yang menyertainya. Berbagai kekuatan televisi tersebut tentu tidak boleh dinafikkan oleh para pengelola televisi, karena secara moral mereka bertanggung jawab terhadap masyarakat yang telah meminjamkan frekuensi. Dalih bahwa untuk mengembangkan media yang dikelola memerlukan dana besar dapat diterima. Namun, tentu sangatlah tidak adil bila dengan dalih itu hanya mementingkan kepentingan komersiil semata, dengan mengorbankan kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan bangsa dan

60

negara. Pendekatan simbiosis mutualistis mestinya mulai dipikirkan, bukan seperti sekarang ini, seolah peduli, misalnya dengan tayangantayangan Ramadhan, padahal tidak lebih hanya memanfaatkan suasana tersebut demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Hingga saat ini, para pengelola televisi swasta nasional masih berdalih bahwa rating menunjukkan tayangan yang disajikan sesuai dengan keinginan masyarakat pemirsa. Mereka selalu berpandangan bahwa tingginya rating menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap tayangan tertentu. Pandangan itu tidaklah salah. Namun, kenyataan di lapangan secara jelas menunjukkan bahwa sering terjadi konspirasi para pengelola televisi dengan production house serta pengiklan, dengan cara memaksakan berbagai tayangan pada prime time. Konsprirasi dengan iming-iming segepok iklan itulah selanjutnya dengan mudah seringkali menggeser tayangan yang sebenarnya cukup sehat dan bermanfaat bagimasyarakat, namun iklannya kurang banyak. Contoh konkrit misalnya bagaimana tayangan Angling Dharma yang tiba-tiba bergeser jam tayangnya ke waktu yang tidak strategis, diganti dengan tayangan lain yang menjanjikan segepok slot iklan. Stasiun televisi lain pun akhirnya beramai-ramai menirunya. Lengkaplah penderitaan pemirsa yang inferior, akhirnya terpaksa menonton tayangan televisi karena tidak ada alternatif lain. Kondisi ini sangat berlawanan dengan idealitas bahwa akses pemirsa yang tinggi, dibuktikan dengan tingginya rating seharusnya tumbuh manakala tayangan itu dipandang bermanfaat, baik, serta menarik sehingga betul-betul menjadi pilihan masyarakat. Berbagai contoh yang pernah dan masih ada, misalnya tayangan Keluarga Cemara, Jendela Rumah Kita, Guyon Maton, dan Republik Mimpi yang semula disebut AC Nielson memiliki rating rendah. Namun, kenyataan sekarang menunjukkan bagaimana tayangan yang cukup baik tersebut diapresiasi oleh berbagai kalangan, dengan berbagai bukti nyata. Pandangan lain yang sebenarnya tidak begitu relevan sekarang adalah korelasi yang terjadi antara tingginya rating dengan efektifnya iklan produk tertentu. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, karena perlu pula dilihat bagaimana kesesuaian tayangan serta segmen pemirsanya, dengan spesifikasi produk yang diiklankan. Perlunya

61

penyesuaian di atas untuk melihat apakah permintaan yang ingin ditawari produk tertentu menonton tayangan tersebut atau tidak. Bahkan matinya rating televisi, bila sekedar mengejar rating tinggi sebuah tayangan, tanpa melihat apakah segmeb pemirsanya sesuai dengan spesifikasi produk yang ditawarkan. Selain itu, kenyataan masih didewakannya rating tidak dibarengi dengan adanya lembaga pengukur rating yang fair dan terbuka, selain hanya lembaga monopolistis tertutup dan hanya selalu mengagungkan reputasi internasionalnya. Masalah metodologis yang selalu dipertanyakan para intelektual yang jelas akan berpengaruh pada besarnya rating tayangan tertentu berhasil diukur, selalu dijawab dengan rahasia perusahaan dan reputasi internasionalnya. Jelas, hal itu bertentangan dengan prinsip serta kaidah ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan secra akademis. Bahkan tidak menutup kemungkinan kebijakan lembaga monopolistik yang tidak pernah diaudit (selain internal audit yang perlu dipertanyakan) potensial untuk melakukan konspirasi yang berbau kecurangan kepentingan tertentu. Hal semacam ini jelas tidak bisa diteruskan mengngat iklan sebagai salah satu media external relations memerlukan prinsip kejujuran (Cutlip, et.al, 1986). Prinsip dasar itu pula yang sebenarnya ada dalam setiap komunikasi, bila tidak ingin kehilangan kredibilitas hanya karakter yang kurang baik (Yale, dalam Griffin, 2000). Bila demikian, maka ketidakjujuran akan berubah menjadi communication struggle (hambatan komunikasi) yang sulit diperbaiki, apalagi dipulihkan. Ke depan, paham akan rating tidak perlu diabaikan sama sekali, namun yang perlu diupayakan adalah mengukur rating tersebut secara objektif dengan menggunakan kaidah metodologi penelitian yang bersifat akademis, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, para pemasang iklan juga perlu makin memelekkan diri pada kekuatan televisi yang sesungguhnya, karena pada hakikatnya, seperti kata Shoemaker dan Reese (1996), pengiklan merupakan faktor ekstra media, yang secara sosiologis memiliki kekuatan untuk menentukan kemana iklan sebaiknya ditayangkan serta kapan. Tidak seperti yang terjadi saat ini, mereka terkesan lebih berada di bawah konspirasi biro iklan, production house serta pengelola stasiun televisi.

62

Sadar akan keberadaannya, pengelola media nasional berusaha sedemikian rupa, terutama sesuai fungsi utamanya sebagai lembaga bisnis, saling berebut iklan demi hidup, karena ketatnya persaingan dan terbatasnya kue iklan. Sinyalemen Theodore Adorno, 1962 menyatakan bahwa “kelak media massa akan menjadi alat penguasa dan pengusaha untuk meraih kepentingannya, telah menjadi kenyataan.” Meski demikian kenyataannya, namun sebagian besar masyarakat yang rata-rata belum melek media, tetap saja dengan nikmatnya mengakses berbagai tayangan yang disajikan media, meski sering tanpa terasa berbagai dampak menimpanya. Di sisi lain, mereka yang peduli pada masyarakat moralitas masyarakat mulai resah dengan berbagai kenekatan serta ketidakpedulian para pengelola media, yang seolah bagai anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, meski berbagai kritik serta caci maki terus menerus menerpanya. Para pengelola media mungkin berpendapat bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang, yang penting dapat meneyenangkan banyak orang, sehingga ratinglah menjadi tolok ukurnya. Bila demikian terjadinya, maka kejengkelan banyak kalangan bisa saja berubah menjadi aksi kekerasan. Meski pengella media belum pernah mengalami, seperti halnya pernah dialami oleh media cetak Jawa Pos yang dirusak Banser atau indo Post yang diserbu kelompok Hercules, namun kejadian semacam ini sebaiknya sedini mungkin bisa diperhitungkan serta dihindarkan. Akan lebih baik bila ada lembaga yang memiliki kewenangan menghentikan siaran tertentu seperti halnya Federal Communication Commision (FCC) di AS, atau kemampuan LSM tertentu di Eropa yang mampu menggerakan masyarakat memboikot tayangan tertentu, hingga tidak ada iklan yang masuk pada tayangan tersebut, dan akhirnya tayangannya dihentikan. Konglomerasi dan monopoli TV dalam kehidupan masyarakat memiliki dampak yang besar terhadap demokratisasi. Konglomerasi adalah salah satu buah dari liberalisme, yang merupakan dasar dari demokrasi. Semula dimaksudkan untuk memberi peluang yang sama kepada setiap orang untuk berpendapat termasuk memiliki media. Namun pada perkembangannya, sifat dasar liberalisme telah berubah,

63

hanya orang yang kuat modal dapat mengelola media dan membentuk konglomerasi media. Menurut pendekatan ekonomi politik media menurut Mosco merupakan hubungan kekuasaan (politik) dalam sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Bila seseorang atau sekelompok orang dapat mengontrol masyarakat berarti dia berkuasa secara de facto, walaupun de jure tidak memegang kekuasaan sebagai eksekutif, legislatif, atau yudikatif, tetapi ditekankan pada penguasaan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Sedangkan dasar dari kehidupan sosial adalah ekonomi, sehingga pendekatan ini merupakan cara pandang yang dapat membongkar akar atas suatu masalah yang tampak pada permukaan. Dalam pendekatan ini terdapat 3 (tiga) konsep awal yang harus dipahami, yaitu: 1) Commodification, yaitu segala sesuatu dikomoditaskan (dianggap barang dagangan); segala upaya untuk mengubah apapun menjadi komoditas atau barang dagangan sebagai alat mendapatkan keuntungan, dengan mengaitkan 3 (tiga) hal, Isi media, jumlah audience, dan iklan. Berita atau isi media merupakan komoditas menaikkan jumlah audience/oplah. Jumlah audience/oplah juga merupakan komoditas yang dapat dijulan pada pengiklan. Uang yang masuk merupakan profit dan dapat digunakan untuk ekspansi media. Ekspansi media menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi dalam mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media berupa teknologi, jaringan, dan lainnya. Selain tentunya keuntungan bagi pengusaha. 2) Spatialization, yaitu proses mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial; Dengan kemajuan teknologi komunikasi, jarak dan waktu bukan lagi hambatan dalam praktek ekonomi politik. Kekuatan modal besar memungkinkan untuk berinvestasi teknologi komunikasi. Pengusaha media kota besar, khususnya Jakarta akan melibas pengusaha media yang memiliki modal kecil. Semua kegiatan dalam sebuah negara, akan diliput oleh orang yang sama. Padahal sebuah event di Yogyakarta, bila diliput oleh media lokal akan menghasilkan siaran berbeda karena memiliki angle yang berbeda, karena ideologi dan wartawannya berbeda. Liputan

64

langsung media Jakarta menghasilkan strukturisasi atau penyeragaman ideologi yang dianut oleh pengusaha media Jakarta sebagai lingkup kota metropolitan. 3) Structuration, yaitu penyeragaman ideologi secara terstruktur, hal ini dapat terjadi, misalnya Tim Redaksi media Indonesia merangkap jabatan sebagai redaksi Metro TV. Tim Redaksi Kompas juga memimpin usaha penerbitan anak usaha Kompas. Tentu tidak menutup kemungkinan banyak media lokal dikuasai oleh kelompok pengusaha media Jakarta. Jadi media yang sama pemiliknya akan memiliki ideologi sama pula. Konsekuensi sebuah perusahaan besar dapat me‟manage‟, memiliki atau menyebarkan media massa di banyak tempat adalah peyeragaman ideologi yang diberlakukan kepada audience atau pembaca, sehingga tidak ada spesifikasi pendekatan bagi audience yang ada di daerah. Pendekatan ekonomi politik melihat media massa dari siapa penguasa sumber-sumber produksi media massa, siapa pemegang rantai distribusi media massa, siapa yang menciptakan pola konsumsi masyarakat atas media massa dan komoditas lain sebagai efek kerja media. Dalam pendekatan ekonomi politik Mosco memberikan 3 (tiga) hal penting, yaitu: (1) Landasan studi perubahan sosial dan transformasi sejarah; Dalam Teori The Medium Mc Luhan memfoukuskan karakteristik setiap medium menjadi 3 periode, yaitu: Periode lisan, Periode tertulis, dan periode elektronik. (Mc Quil, 2002: 85) Selain itu menurut Golding dan Murdock terdapat 4 proses sejarah penting untuk mengkritisi ekonomi politik media massa saat ini, yaitu: Pertumbuhan media, perluasan cakupan media, commodifikasi, dan peran pemerintah dan negara dalam intervensi media massa, 3 hal terjadi sangat signifikan di Indonesia, antara lain: (1) Pertumbuhan media berjalan sangat cepat. Semula TV hanya 1 yaitu TVRI, 1980 TV swasta mulai bermunculan, sampai 2000an bertambah lebih dari 10x lipat bahkan terus bertambah sampai sekarang, apalagi ditambah dengan media komunitas; (2) Berkaitan dengan komoditas, banyak orang termasuk kaum

65

intelektual membanggakan rating atau jumlah penonton; dan (3) Perubahan peran pemerintah dalam intervensi media, terlihat sejak tumbangnya orde baru menjadi momen penting dalam kebebasan media massa, dengan mengandalkan keterampilan menggunakan alat produksi media tanpa memikirkan idealisme fungsi media massa bagi kepentingan publik. (2) Pengamatan terhadap kesatuan hubungan sosial yang meliputi: ekonomi, politik, sosial, dan budaya; (3) Komitmen terhadap falsafah moral, prinsip dan nilai yang terkait dengan ekonomi politik. Golding and Murdock (1991) menambahkan hal ke 4 berkaitan dengan ekonomi politik yaitu kekuatan perusahaan bermodal besar dalam mengintervensi publik. Pendekatan ekonomi politik tidak mempercayai hubungan sebab-akibat terjadi secara linier, tetapi sesuatu terjadi karena hubungan yang kompleks. Namun hal terpenting dari pendekatan ini dalam studi media adalah sebuah model holistik dari lingkaran aktivitas media, mulai dari produksi hingga penerimaan berita. II. Analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan Sejak keterbukaan informasi dibuka lebar dan banyak stasiun televisi swasta berdiri di Indonesia, mulai terkena sindrom snobisme, terjebak dalam selera pasar dengan mendasarkan pada rating acara. Rating menentukan nilai jual program kepada para pengiklan. Semakin tinggi rating sebuah acara, semakin besar pula minat para pengiklan untuk mensponsori acara meskipun dengan harga yang tinggi. Akibatnya semua stasiun televisi berlomba-lomba membuat acara semenarik mungkin dan bisa menyedot sebanyak mungkin pengiklan. Teguh Imawan dalam artikel opininya di Suara Pembaharuan, 22 September 2006 menulis tentang rating acara televisi selalu dominan diwarnai oleh dua pandangan hipotesis. Pertama, bila acara memiliki rating tinggi, maka otomatis acara tersebut dinilai bagus. Kedua, sebaliknya suatu program acara divonis tidak bagus jika capaian ratingnya tergolong rendah. Akibat lebh jauh dari wacana media yang mengunggulkan rating membuat para sebagian praktisi dan profesional penyiaran, khususnya yang berkecimpung pada produksi tipe bergenre

66

nonrating, seperti informasi (news) dan acara keagamaan, menjadi turun pamor dan jatuh harga bandrolnya di mata manajemen TV. Kondisi ini sejalan dengan pemaparan Moscow tentang kajian ekonomi politik media, yakni praktik media massa saat ini melakukan komodifikasi dengan melakukan serangkaian proses produksi isi media berdasarkan kepentingan pasar (Moscow, 1995: 140-212). Seperti halnya barang dagangan, pengelolaan media sarat akan nilai-nilai ekonomis yang berkiblat pada angka rating, efisiensi dan efektivitas produksi, tiras media, serta pemfokusan target konsumen potensial. Produk media diarahkan untuk menarik perhatian audien dalam jumlah besar (Moscow, 1995: 140212). Sejak lama Chesney (1998) mengkritik praktik ini dengan mengatakan bahwa media sekarang menjadikan dirinya sebagai pelayan kepentingan dan kebutuhan pasar dari pada kepentingan publik. Penegasan ini tidaklah berlebihan mengingat organisasi produk media hampir semuanya cenderung memenuhi keinginan konsumen dan pemasang iklan. Fakta ini juga semakin mengokohkan posisi khalayak sebagai produk yang dijual kepada pemasang iklan maupun sebagai buruh yang diekploitasi kalangan industrialis media. (Lukmantoro, 2008: 59) Dalam posisi demikian, sulit diharapkan media menjadi bagian dari pembentuk karakter bangsa yang sehat karena institusi media lebih memilih atau meminjam istilah Ashadi Siregar, “ semata-mata menjadi pemasok industri kultural.” Dalam industri kultural, produk diciptakan selalu berorientasi pada konsumsi massa. Proses produksinya mempertimbangkan kepentingan material (modal-uang) dan hiburan (kesenangan). Tester (1994: 40) menyindir kondisi itu sebagai komersialisasi „sampah‟ yang berbahaya karena berdampak serius pada kualitas hidup manusia. Bayangkan saja penonton mengalami cultural brain wash dicekoki kebutuhan-kebutuhan palsu dengan kebutuhan palsu dengan bentuk tontonan yang gersang, tidak edikatif –inovatif, serta lebih banyak menonjolkan melankolisme kehidupan. Praktek industri sinetron Indonesia, jika diamati dari luar konteks makro antara lain aspek internal produksi dan kebijakan pengelola televisi sendiri, menunjukkan beberapa “penyakit” yang kontraroduktif bagi sebuah karya seni.

67

Praktisi sales marketing berfokus bagaimana secara tepat mampu mengejar dan memenuhi target penjualan spot iklan. Oleh karena tidak mau sedikit membuka wawasan menerima kreasi baru program acara, ketika meyakinkan pengiklan agar mau menaruh spot iklan ke acara yang dimaksud, ia hanya mengandalkan semacam benchmark dari data yang sudah siap saji. Dalam prakteknya, marketing bermodus kreativitas instan seperti cenderung mencari kemudahan mendapatkan kklien dengan menyebut nama acara yang sudah ada sebagai cara praktis menggambarkan isi acara yang ditawarkannya kepada pengiklan (Imawan, 2006). Mengapa televisi sedemikian takluk pada rating? Tidak sama dengan media cetak atau media interaktif (internet), televisi memiliki potensi viewer yang sangat besar, dan nyaris tidak ada biaya (uang) yang dikeluarkan seseorang untuk menonton televisi. Dalam Media Scene tahun 2005-2006 disebutkan bahwa total penduduk Indonesia 219.898.300 jiwa, sedangkan jumlah penduduk di daerah yang terjangkau siaran televisi mencapai 175.296.231 (Siregar: 35-36). Tentu menjadi lahan yang sangat subur bagi produsen untuk mempromosikan produknya lewat televisi berapapun biaya yang harus dikeluarkan. Fakta ini didukung pula oleh kekuatan televisi sebagai media penyampai iklan dengan berbagai kelebihan, terutama kemampuan menggabungkan citra verbal dan non verbal dalam format audio visual yang mudah diakses, sulit ditandingi media manapun. Tidak heran bila belanja iklan di televisi jauh mengungguli media lainnya. Pengiklan sangat berkepentingan dengan kemampuan menjangkau jumlah pemirsa sebanyak mungkin terhadap iklan yang disiarkan melalui acara TV, sehingga biaya promosi yang dikeluarkan berpotensi balik dengan jumlah keuntungan yang jauh lebih tinggi. Hasrat beriklan ini mencapai puncaknya pada acara-acara yang berkategori tayang prime time, yaitu waktu ketika semua orang sudah pulang ke rumah dan menonton televisi. Terletak antara pukul 19.00-21.00 malam, karena akan menghasilkan rating lebih tinggi dibanding waktu lain, sehingga acara yang tayang pada waktu tersebut harganya mahal. Momen istimewa ini digunakan teevisi untuk menayangkan program acara (seperti sinetron) yang isinya kurang lebih sama. Keseragaman ini

68

bergeser lebih awal pada momen-momen tertentu, misalnya bulan Ramadhan. Akibatnya, publik yang ingin mencari alternatif tayangan tidak diberi kesempatan. Hak publik untuk memperoleh keragaman materi produksi televisi (diversity of content) pada jam-jam tersebut tampaknya diabaikan begitu saja oleh pengelola stasiun televisi. Bila dilakukan kontekstualisasi wajah layar kaca dengan para pemiliknya, media lama maupun sekarang. Apakah pemilik TV benarbenar jurnalis seperti RCTI, TPI, Global TV, SCTV, Indosiar, ANTV, TV One, Metro TV, atau industri TV lainnya? Bahkan mereka membentuk konglomerasi seperti dilakukan oleh kelompok Kompas Gramedia (KKG), Jawa Pos Grup, Media Indonesia Grup, Pos Kota Grup, Grup Tempo, dan sebagainya. Memang tidak ada peraturan perundangan di negeri ini yang melarang konglomerat memiliki stasiun TV bahkan lebih dari satu. Sebaliknya, orang miskin dilarang memiliki stasiun TV, karena untuk memperoleh ijin operasional saja sudah tidak akan sanggup membayarnya. Bahkan UU Penyiaran yang berlaku (UU No. 32/2002) menunjukkan keterbukaan dalam menerima modal asing dalam aktivitas perdagangan. Isi Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU No. 24/1997, menunjukkan semakin memperkuat jiwa dagang media, seperti dapat dilihat dalam bagan berikut: Bagan 1: Pergeseran Peran Penyiaran Masa Orde Baru: UU No. 24/1997; Penyiaran sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasla dan UUD 1945; Penyiaran berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME,

Masa Reformasi: UU No. 32/2002; Penyiaran sebagai manifestasi kemerdekaan menyampaikan pendapat;Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman,

69

kemanfaatan, pemerataan, keseimbangan, keserasian, keselarasan, kemandirian, kejuangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; Isi siaran: 70% siaran lokal, 30% siaran asing; Dilarang menerima modal asing.

kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab; Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa sebagai media informasi, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial; Isi siaran: 60% siaran lokal, 40% siaran asing; Menerima modal asing maksimal 20%.

Pergeseran tersebut di atas menggambarkan bahwa kepentingan negara/pemerintah digantikan oleh kepentingan swasta, yaitu pemilik modal. Sifat dan tujuan penyiaran tak lagi berkaitan dengan wacana kepentingan umum melainkan wacana pasar. Ideologi negara sudah tergantikan dengan ideologi kapital. Dengan struktur undang-undang tersebut, tidak heran jika kemudian “wajah asing” terkesan dominan dalam industri TV nasonal, mulai modal hingga program acara. Lebihlebih stasiun TV yang mengusung tema gaya hidup (lifestyle) seperti OChannel dan Global TV. Oleh karena itu industri TV padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia, sehingga komersialisasi acara menjadi ciri utama kegiatan industri penyiaran. Di tangan media terutama televisi, semua hal dikomodifikasikan baik dari jenis hingga pengisi acara. Kondisi ini menghasilkan efek domino, McChesney mengatakan bahwa terkonsentrasinya kepemilikan media ke tangan segelintir konglomerat media telah menurunkan kebebasan pers itu sendiri. Komersialisasi juga berdampak pada konglomerasi kebudayaan, hegemoni dalam kebijakan redaksional, dan robohnya pelayanan publik dalam bidang penyiaran UU yang berkenaan dengan kebebasan media hanya menjadi alat proteksi hak istimewa perusahaan media. Keadaan ini semakin parah jika konglomerasi dan monopoli disertai manufacturing consent (persetujuan yang direkayasa). Bila ini terjadi, maka TV hanya dijadikan sebagai alat segelintir orang untuk menggiring opini

70

publik yang sengaja diciptakan ke arah tertentu demi mencapai kepentingan, akhirnya khalayak tidak berdaya untuk melawan kecuali mengamini apa yang direkayasa media. Sejauh ini belum ada penelitian tentang manufacturing consent di Indonesia, namun pembuktian ini bisa dirintis melalui riset yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap kelompok media, khususnya yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, seperti Media Indonesia Group dengan bosnya Surya Paloh selaku orang penting di Golkar, atau ANTV yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie. Praktek manufacturing consent adalah yang tidak diinginkan terjadi di Indonesia. Hal ini mengingat secara normatif fungsi media dalam alam demokrasi begitu banyak, seperti dijelaskan Brian McNair (1995: 20), yaitu: 1) Media massa harus menginformasikan (to inform) dalam pengertian surveilance atau monitoring mengenai apa yang terjadi di sekitar masyarakatnya. Artinya, media seharusnya memberitakan berbagai kejadian penting dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, sehingga kualitas kehidupan masyarakat berdemokrasi membaik; 2) Media massa harus mendidik (to educate) mengenai makna dan manfaat fakta dengan tetap mempertahankan objektivitas menganalisis fakta itu. Dalam hal ini, media menafsirkan berbagai kejadian penting, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi; 3) Media massa hendaknya menyediakan satu platform untuk publik mengenai wacana politik, memfasilitasi pembentukan opini publik, dan menyiapkan opini balikan dari mana saja datangnya. Dengan demikian media menjadi dirinya sebagai ruang publik (public shere) untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi; 4) Memberikan publisitas kepada pemerintah dan institusi lain. Dalam hal ini, media berperan sebagai watchdog atau pengawas. Artinya, media melakukan pengawasan terhadap apa saja yang dilakukan lembaga publik agar masyarakat mengetahuinya. Aktivitas pengawasan dilakukan dengan cara mempublikasikan kinerja lembaga, baik positif maupun negatif;

71

5) Media massa dalam masyarakat demokrasi melayani masyarakat sebagai saluran untuk kepentingan pemberdayaan (advocacy) mengenai mengenai berbagai titik pandang politik. TV menjadikan dirinya sebagai wadah bagi berbagai pihak di masyarakat untuk menjamin tiap kelompok di masyarakat berdaya politik. Proses dari kontektualisasi di atas adalah lahirnya kesadaran dan kearifan bahwa media tidak boleh memperdaya publiknya. Ia tetap menyediakan public sphere yang dapat diakses oleh semua orang. Kesadaran ini pada gilirinannya mengantarkan pada kebutuhan akan sebuah praksis, menemukan cara terbaik mengamankan media dari penyalahgunaan kekuasaan, dari cengkeraman bisnis dalam bentuk praktek komodifikasi atau hegemoni ekonomi politik yang mewujudkan manufacturing consent. Salah satu praksis yang ditawarkan adalah melakukan restrukturisasi industri media, khususnya TV. UU NO. 32/2002 melarang kepemilikan silang dan menghendakinya dilakukan siaran nasional dalam sistem relay. Faktanya, kepemilikan silang masih berlangsung. Siaran nasional dengan sistem relay masih belum terealisasi, bahkan ada kecenderungan ditentang stasiun TV yang telah memiliki nasional wide coverage. Oleh karena itu, demi hukum, restrukturisasi industri TV menjadi sesuatu yang niscaya (necessity). Namun untuk menghindari praktik hegemoni, restrukturisasi industri TV juga tidak kalah pentingnya (necessary). III. Simpulan bersifat konseptual Insan-insan di balik stasiun TV begitu bersepakat dengaan iklim bisnis. Kini, segala hal diperjualbelikan, tak terkecuali tayangan bertema HVSGG itu. Stasiun TV juga kerap mengkomodifikasi agama yang didalamnya disebut nama Allah. Apalagi, darah dan nyawa, kekerasan fisik dan psikis, gosip dan pelecehan seksual, urusan politik hingga privacy. Semua itu terjadi karena pelaku tepatnya pemilik media swasta nasional adalah pengusaha. Sifat dasarnya adalah mencari keuntungan, sehingga manakala tidak memperoleh keuntungan akan berhenti berbisnis, atau manakala sebuah program tidak menghasilkan profit, mereka akan menghentikan penayangan atau pemberitaannya.

72

Namun demikian pendekatan ekonomi politik mampu menganalisis keadaan ini, melalui studi hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi, termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi, selain itu juga pendekatan ini dapat dijadikan sebagai studi tentang kontrol dan pertahanan kehidupan sosial (Boyd Barrett, 1999: 186). Melihat pelaku industri media lebih kuat daripada regulator, sehingga domain pengawasan harus lebih kuat. Secara institusi, pengawasan ini dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat dan Daerah) atau Dewan Pers. Masyarakat perlu mendorong dan mendukung penguatan KPI dan Dewan Pers dalam mengawasi pelaksanaan industri penyiaran (TV) di Indonesia. Bila KPI lemah, industri TV komersil akan semakin merajalela. Nilai praksis lain yang sepatutnya dilakukan adalah peningkatan melek media (media literacy) dikalangan penonton. Khalayak sebaiknya paham bahwa setiap tayangan merupakan sistem tanda yang sengaja didesain untuk menggambarkan realitas. Tayangan adalah realitas TV, sama sekali bukan realitas sebenarnya. Dengan demikian tayangan TV tidak dianggap sebagai sebuah kebnaran, melainkan hanya sebuah versi cerita TV itu saja. Para pekerja media bukanlah orang yang netral, karena memiliki keyakinan dan kesepakatan kelompok. Namun harus terus didorong untuk memiliki obligation moral, agar tidak memproduksi dan/atau menayangkan program acara HVS 9g hanya karena mengejar keuntungan semata. Nilai praksis tertinggi adalah manakala kita sendiri menjadi pelaku industri TV/media bermoral, menolak konglomerasi dan kepemilikan silang, jauhi politik komodifikasi apapun jenis objeknya, menolak ajakan hegemoni untuk melakukan manufacturing consent. Mungkin langkah ini melawan arus orang kebanyakan, tetapi menjadi salah satu upaya terbaik untuk memperbaiki kondisi industri media di negara tercinta ini. Daftar Pustaka Abidin, Wikrama I., 2007. Persaingan Bisnis Pers, Mengubah Perilaku dan Pola Pikir Wartawan, Solo.

73

Bovee, Courtland L. & William F. Arens, 1986, Contemporary Advertising (Second Edition). Illinois: IRWIN. Boyd-Barrett, Oliver. The Political Economi Approach, dalam Boyd Barret, Oliver and Newbold, Chirst, “Aproaches to Media: A Reader”, London: Arnold, 1995. Dewi, Liza Dwi Ratna. 2004. Media Massa Dalam Pendekatan Ekonomi Politik. Hamad, Ibnu. 2007. Membaca televisi „ala Al-Jabiri. Herman, Edward S., Noam Chomsky. 1988. Manufacturing Consent: The Political Economy of The Mass Media, New York: Pantheon Books. Lukmantoro, Triyono. 2008. “Rating Televisi: Komodifikasi Selrea dan Standardisasi Estetika.” Dalam Danarka Sasangka, et.al (ed.) Diskursus Relasi Masyarakat, Bisnis, dan Media. Yogyakarta: FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Mc Quil, Dennis. Mass Communication Theory, London: SAGE Publication, 2000. McChesney, Robert W. 2000. Rich Media, Poor Democracy, Communication Politic in Duboious Time, New York: The New Press. McNair, Brian. 1995. An Intruduction Political Communication. London: Routledge. Witjaksana, Gunawan. 2007. Dinamika Pengaturan Tayangan Televisi Indonesia. __________________. Tayangan TV yang meresahkan. Suara Merdeka, 24 Agustus 2008.

74

Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai

BIROKRASI, PEMILU DAN PERUBAHAN SOSIAL Oleh: Kandung Sapto Nugroho “Sejarah membuktikan bahwa hukum dan Negara (birokrasi) selalu berpihak kepada kaum Kapitalis”Karl Marx Pendahuluan Sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia peran birokrasi selalu memainkan peranan penting dalam perebutan kekuasaan dan peralihan kekuasaan yang pernah terjadi. Seringkali birokrasi terlibat atau dilibatkan atau melibatkan diri dalam kancah permainan politik kekuasaan yang ada di Negara kita. Harus diposisikan seperti apakah birokrasi yang ideal di Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu 2009 agar birokrasi bisa menjadi motor perubahan sosial ? Konsep birokrasi pertama kali dikenalkan oleh M de Gournay yang mengatakan “Di Perancis kita mendapati sebuah penyakit yang jelas-jelas merusak kita ; penyakit ini disebut bureaumania. Kadang-kadang ia gunakan temuannya itu untuk menyebutkan bentuk pemerintahan yang keempat atau kelima dibawah judul birokrasi”. Dalam perkembangan selanjutnya konsep birokrasi didefinisikan kedalam berbagai pengertian. Menurut perbendaharaan bahasa abad ke-18 “biro (bureau)” diartikan menjadi meja tulis, yaitu sebagai suatu tempat para pejabat bekerja. Pada

75

Kamus Akademi Perancis (1798) diartikan sebagai kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan. Dalam Kamus Bahasa Jerman edisi (1813) mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesama warga negara. Sedangkan kamus teknik bahasa Italia (1828) mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan (Albrow, 1989 ; 1-3). Meskipun Max Weber tidak pernah memberikan definisi tentang birokrasi, namun paling tidak didalam kajiannya tentang birokrasi, berhasil membedakan antara birokrasi yang rasional dan patrimonial. Perbedaan dari kedua bentuk itu terletak pada tingkat kebebasan pejabat yang bekerja. Konsep pejabat (beamter) merupakan dasar bagi konsep tentang birokrasi. Namun ia tidak memasukkan semua pejabat yang ada dalam konsep birokrasi. Menurutnya ciri pokok pejabat birokratis adalah ia orang yang diangkat bukan dipilih atau yang diseleksi oleh sekumpulan orang. Oleh karena itu konsepsi Weber tentang birokrasi dapat disederhanakan menjadi “suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat (Albrow, 1989 ; 29 – 30). Selanjutnya ia menyebut lima prinsip dalam birokrasi, yaitu pertama, kepastian dan hal-hal kedinasan harus diatur berdasarkan hukum, yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan dan ketentuan administrasi. Kedua, tata jenjang dalam kedinasan dan tingkat kewenangan (herarki). Ketiga, didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis, yang aslinya tersipan tahan lama dan dalam bentuk yang kuat. Keempat, spesialisasi yang didukung oleh keahlian terlatih. Kelima, hubungan kerja berdasarkan atas prinsip impersonal (Thoha, 2002 ; 75 – 78). Mendasarkan uraian di atas, maka birokrasi dipahami sebagai suatu badan administratif yang mempunyai kekuasaan, kewenangan dan prosedur administrasi tertentu yang bercirikan spesialisasi, sentralisasi dengan penggunaan pekerja yang diangkat dan digaji dalam kepegawaian negara. Konsepsi tentang Birokrasi seperti yang dikemukakan Max Weber diklasifikasikan dalam birokrasi pemerintahan yang berkaitan dengan dominasi kekuasaan pemimpin birokrasi. Dominasi, sebagai salah satu

76

bentuk hubungan kekuasaan pemimpin pemerintahan secara hirarkhis menyadari haknya untuk memerintah, sedangkan yang diperintahpun menyadari kewajibannya untuk menaati perintah penguasa. Secara umum ada tiga fungsi utama yang disandang birokrasi, menurut Miftah Toha (GLN Kawatu, 2003 : 19), yaitu : 1. Regulation adalah fungsi birokrasi dalam membuat, menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan; 2. Empowerment adalah fungsi birokrasi dalam memberdayakan masyarakat dibidang sosial, politik dan budaya; 3. Service, adalah fungsi birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsinya secara optimal, maka birokrasi pemerintah haruslah berada di posisi netral, jauh dari intervensi politik serta tidak pilih kasih dalam melaksanakan pelayanan publik. Fungsi politik merumuskan kebijakan-kebijakan, sedangkan birokrasi bertugas menjalankan kebijakan tersebut. Peletakan dasar netralitas birokrasi dari partai politik, kalau dicermati karena dorongan dari konsep Wilson untuk mengembangkan, meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Fakta menunjukkan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah adalah gambaran bahwa birokrasi tidak netral yang sebenarnya ini juga terjadi di tempat lain. Dalam proses Pilkada di Kabupaten Brebes, para PNS harus memenangkan calon yang incumbent, mereka inilah yang bisa disebut sebagai team sukses bayangan dari calon bupati incumbent. Setelah pilkada selesai dan calon incumbent tersebut keluar sebagai pemenang maka yang terjadi adalah bagaimana mengakomodir team sukses bayangan tersebut, yang terjadi adalah Kabupaten Brebes yang tadinya hanya mempunyai 7 dinas artinya sudah menjalankan prinsip “miskin struktur kaya fungsi”, guna mengakomodir team sukses bayangan maka jumlah dinas bertambah menjadi 17 dinas. Ini juga terjadi di Kabupaten Batang, dari 8 dinas menjadi 14 dinas juga dengan latar belakang yang sama. Ini adalah fenomena gunung es yang menurut penulis juga terjadi di level pemerintahan manapun termasuk di Banten.

77

Mengingat tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, diperlukan birokrasi yang profesional, capable yaitu birokrasi yang ahli dibidangnya serta memiliki kemampuan menerjemahkan keinginan masyarakat, adalah kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah harus mengedepankan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen jabatan, agar mampu menerjemahkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Konsep birokrasi dari Weber sebenarnya banyak sekali yang mempertanyakan salah satunya adalah dari Robert K. Merton bahwa ketika adanya promosi pegawai justru birokrasi malah tidak efisien dan efektif, ketika orang menjalankan tugasnya sesuai dengan spesialisasinya dan jelas mempertanggungjawabkan apa kepada siapa maka birokrasi akan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya sekarang ini apa yang dikonsepkan oleh Weber seringkali sudah tidak relevan lagi, karena apa yang disebut dengan patologi birokrasi, dimana patologi ini dipengaruhi oleh 3 hal yakni struktur birokrasi, budaya birokrasi dan lingkungan birokrasi. Padahal birokrasi inilah yang merupakan unsur terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang akan berdampak pada perkembangan masyarakat. Organisasi tidak lebih merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ini adalah menurut Weber. Sedangkan menurut Hegel birokrasi merupakan institusi yang menjembatani kepentingan umum dan „civil society‟ yang memanifestasikan kepentingan khusus dalam masyarakat. Dimana konsep birokrasi yang disampaikan oleh Thomas Hegel, bahwa birokrasi adalah sebagai jembatan kebutuhan antara warga Negara dengan Negara, berapapun dana yang dibutuhkan sehingga bukan pada tolok ukur efisien dan efektivitas melainkan pada bagaimana tujuan itu dicapai. Bahasa yang lebih sederhana adalah berapapun dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan warga Negara adalah kewajiban Negara untuk memenuhinya. Oleh karena itu birokrasi benar-benar mempunyai peran strategis dalam agenda melakukan perubahan sosial di suatu Negara. Bagaimana dengan pelaksanaan pemilu 2009 mendatang, karena pemilihan umum adalah salah satu instrument untuk melakukan sebuah perubahan sosial ?

78

Ketika pemilihan umum dilangsungkan dari sisi masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat menanamkam mimpi atau menanamkan harapan, ini adalah gambaran kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat, termasuk diantaranya adalah ingin adanya sebuah perubahan tatanan sosial, tatanan politik, tatanan system pemerintahan yang lebih baik. Demikian juga dengan sisi elite politik adalah kondisi dimana mereka membuat janji-janji untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, seperti janji yang disampaikan oleh Presiden ke 44 USA terpilih Barack Hussein Obama yakni “change we can believe in”, intinya menjanjikan akan menjadi lebih baik. Sidik Pramono (Kompas, hal 5, 13 Nov 2008) Anggaran Demokrasi, Berapa Harga Pemilu Kita ? memaparkan bahwa Pemilihan Umum 2009 negara kita memerlukan Rp. 20.777.719.496.954 yang terbagi untuk tahun 2008 sebesar Rp. 6.667 T dan tahun 2009 sebesar Rp. 14.11 T untuk memilih anggota legislative dan seorang presiden dan wakil presiden. Begitu mahalnya harga pemilu kita, juga dikaitkan efisiensi dari dana tersebut, karena dibandingkan dengan harga pemilu tahun 2004 yang hanya sebesar Rp. 6.988.696.852.000 plus dana dukungan APBD. Menurut penulis ketika kita bicara tentang pelaksanaan Pemilihan Umum, sebenarnya kita tidak sedang berbicara tentang konsep birokrasi Webber yang tujuan utamanya adalah efisien dan efektifitas. Karena memang Komisi Pemilihan Umum/Daerah, Panitia Pengawas Pemilu itu adalah bukan institusi Webber, namun ini adalah institusi Hegel. Artinya institusi-institusi ini adalah terjemahan dari konsep birokrasinya Hegel. Sedangkan terjemahan dari konsep birokrasinya Webber adalah instansi pemerintah daerah, dinas, kecamatan dan lain sebagainya yang memang indikator utamanya atau tujuan utamanya adalah efisiensi dan efektifitas. Ketika kita berbicara tentang institusi Panitia Pengawas Pemilu/Pilkada maka kita tidak sedang berbicara tentang efisiensi dan efektifitas sebuah lembaga public, namun kita sedang berbicara tentang bagaimana fungsi birokrasi itu menjalankan tugasnya yakni menjembatani kebutuhan warga Negara terhadap Negara dimana dalam konteks ini adalah kebutuhan aspirasi politik. Sehingga tidak tepat ketika kita menganalisis efisiensi dan efektifitas dari pemilu 2009 ! Sehingga

79

menjawab pertanyaan di awal pembahasan adalah bahwa posisi birokrasi adalah tetap sebagai sekedar alat untuk mencapai tujuan masyarakat caranya adalah dengan menjaga Profesionalitas Birokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2009 agar perubahan sosial yang lebih baik bisa terwujud.

Daftar Pustaka Albrow, Martin. 1989. Birokrasi. Diterjemahkan oleh M. Rusli Karim dan Totok Daryanto. Tiara Wacana. Yogyakarta. Thoha, Miftah, 2002, Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kompas, hal 5, 13 Nov 2008

80

Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai

MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Oleh: Yeni Widyastuti Pendahuluan Perjuangan kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan dilandasi oleh sedikitnya ruang yang tersedia bagi perempuan untuk memasukkan agenda bagi kaumnya di berbagai bidang kehidupan. Dalam forum internasional seperti lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang dimaksudkan sebagai sebuah forum dunia untuk menciptakan kesetaraan posisi dan suara serta kesempatan yang setara pula untuk mengambil manfaat dari pendiriannya, menunjukkan adanya fakta bahwa hanya ada 4 (empat) perempuan diantara 160 (seratus enam puluh) penandatangan Piagam PBB. Sekalipun demikian empat perempuan ini berhasil memengaruhi hasil akhir rumusan Piagam PBB dengan memasukkan kata perempuan (women). Sehingga preambul Piagam PBB yang semula pada draft awalnya tertulis “equal rights among men” berubah menjadi “equal rights among men and women”. Dengan memasukkan kata perempuan setidaknya tersurat adanya kesetaraan jenis kelamin dalam ide dasar pembentukan organisasi dunia ini. Seperti halnya Piagam PBB, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Rights) dalam konsep awal juga menyebutkan “all men” untuk menyebutkan umat manusia. Selanjutnya setelah adanya

81

desakan bahwa dalam hal perlindungan hak asasi manusia harus disebutkan secara eksplisit bahwa manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Maka kata “all men” diubah menjadi “all human being”. Jalan yang cukup panjang terus ditempuh untuk memasukkan agenda perempuan dalam forum PBB. Dalam kurun waktu 1960-an dan 1970-an Komisi untuk Status Perempuan di forum PBB ini menghasilkan dua dokumen penting bagi perlindungan hak asasi perempuan yaitu Deklarasi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1967) dan Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), (Rubrik Fokus Swara. Kompas, 11 Maret 2006). Namun hingga saat ini, kaum perempuan di berbagai tempat di Tanah Air masih mengalami ketertinggalan dalam pembangunan dan kehidupan. Fakta-fakta di sekitar kita masih menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar perempuan masih jauh dari harapan. Misalnya saja hak dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti papan, sandang dan pangan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, kemudahan untuk mendapatkan hak pendidikan, serta mendapatkan rasa aman dan sebagainya, masih menjadi persoalanpersoalan dasar bangsa Indonesia saat ini. Di tengah masyarakat Indonesia yang berbudaya patriarkhi, perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang tidak sederajat dengan kaum laki-laki. Pola pikir tradisional dalam sebagian besar masyarakat kita masih seringkali memposisikan derajat perempuan berada di bawah laki-laki, yang selanjutnya pandangan budaya ini memarjinalkan perempuan. Posisi perempuan yang termajinalkan ini menyebabkan semakin buruk pula kondisi pemenuhan hak dasarnya. Misalnya adalah ketimpangan gender dalam hal akses pendidikan. Data Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa jumlah anak perempuan putus sekolah, lebih besar daripada laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

82

Tabel 1. Perimbangan Jumlah Anak Putus Sekolah Tiap 10 (sepuluh) Anak Putus Sekolah Tingkat Laki- Perempuan Pendidikan laki SD 4 6 SLTP 4 6 SMU 3 7 (Sumber: Jurnal Perempuan, Edisi 46, 2006:20) Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa untuk setiap 10 (sepuluh) anak laki-laki persentase putus sekolah dari jenjang pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yaitu SD,SLTP dan SMU hanya mencapai 30-40% sedangkan untuk anak perempuan persentasenya mencapai 60-70%. Hal ini cukup menunjukkan adanya kesenjangan gender yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Dalam kaitan dengan pemenuhan hak dasar bidang kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan balita juga cukup memprihatinkan serta menunjukkan pula terjadinya kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar. Banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak untuk memperhatikan kesehatan reproduksinya, sehingga terjadi tingkat kematian ibu (AKI : Angka Kematian Ibu) yang cenderung semakin tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang disampaikan dalam seminar yang diadakan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan bulan Desember tahun 2005, dalam tahun 2002 saja AKI di Indonesia mencapai 307/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi 35/1.000 kelahiran hidup (Rubrik Fokus Swara. Kompas, 24 Desember 2005). Dalam seminar tersebut juga dinyatakan bahwa di ASEAN, AKI Indonesia menduduki urutan di atas Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Menurut survey ini pula sebanyak 50% perempuan Indonesia mengalami anemia dan 18%nya juga mengalami kekurangan energi protein. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kebijakan publik yang sensitif gender di bidang kesehatan dimana Undang-undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992

83

belum mengakomodasi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi. Selain perempuan, anak-anak juga menjadi bagian dari kelompok gender yang kondisi pemenuhan haknya semakin buruk. Banyaknya berita-berita di media massa akhir-akhir ini menunjukkan jumlah kasus-kasus seperti gizi buruk dan busung lapar yang banyak menimpa anak-anak Indonesia. Dalam wilayah publik maupun domestik, kaum perempuan masih seringkali mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, diskriminasi, penindasan serta mengalami berbagai bentuk kekerasan. Untuk kasus kekerasan, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dalam catatan tahunan tahun 2005 merekam peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat sampai dengan 45 persen dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 14.020 kasus menjadi 20.291 kasus KDRT yang ditangani oleh 215 lembaga di 29 propinsi ( Rubrik Fokus Swara. Kompas: 14 Maret 2006). Organisasi non-pemerintah yang lain yaitu Mitra Perempuan melaporkan sampai dengan pertengahan bulan Desember 2005 Mitra Perempuan Woman‟s Crisis Centre (WCC) telah memberikan bantuan dan layanan kepada 443 perempuan di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok. Data statistik lembaga ini juga mencatat jumlah perempuan yang melaporkan kekerasan yang dialaminya meningkat 38,8 persen dibandingkan tahun 2004 (Rubrik Fokus Swara. Kompas, 24 Desember 2005). Selain itu untuk pelaku tindak kekerasan terhadap kaum perempuan lembaga ini juga mencatat bahwa pelaku kekerasan yang paling banyak adalah suami (77,36 persen), mantan suami (3,08 persen), orang tua/mertua/saudara (6,15 persen), majikan (0,22 persen) serta pacar/teman dekat (9,01 persen). Data menunjukkan 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) perempuan yang memanfaatkan layanan dari lembaga ini telah mengalami lebih dari satu jenis kekerasan atau mengalami kekerasan berganda. Kekerasan itu berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Poligami dan perceraian juga menyertai kasus kekerasan yang dialami perempuan. Dampak lainnya dari kekerasan yang juga dialami oleh para perempuan ini adalah gangguan pada kesehatan mentalnya (mental health). Akibatnya banyak perempuan yang mencoba untuk bunuh diri serta sebagian dari mereka,

84

terutama yang mengalami kekerasan seksual, sampai berakibat terganggu organ reproduksinya. Dari sisi politik, meskipun ada kuota 30 persen bagi perempuan di parlemen seperti diatur melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pada kenyataanya jumlah perempuan yang berhasil duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya sedikit di atas 11 persen. Itupun keberpihakan pada isu-isu gender belum memuaskan. Dalam evaluasi politik yang dilakukan oleh Gerakan Politik Peduli Indonesia (GPPI) terungkap bahwa perempuan belum sepenuhnya terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (Rubrik Fokus Swara. Kompas, 24 Desember 2005). Pembahasan 1. Konsep Gender: Perbedaan dan Masalah Ketidakadilan Makna kata gender yang muncul di kamus adalah penggolongan gramatikal terhadap kata-kata benda dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan ( Sumiarni, E. 2004:1). Dalam buku saku Profil Gender Provinsi Banten yang diterbitkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Biro Kesra Sekda) Provinsi Banten tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara lakilaki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang dapat berubah dan atau diubah sesuai dengan kemajuan jaman. Webster‟s New World Dictionary (dalam Sumiarni, E. 2004:1) mengartikan gender sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (The apparent disparity between man and woman in values and behavior). Kementrian Urusan Peranan Wanita, dalam buku yang sama, menyatakan gender sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Dalam Women‟s Studies Encyclopedia Volume I halaman 153 (dikutip dari Sumiarni, E.2004:2) menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep

85

kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dari berbagai pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat, sehingga peran, fungsi maupun tanggung jawab ini dapat berubah, tidak bersifat permanen maupun universal. Perbedaan antara seks dan jender dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2 Perbedaan antara Seks dan Gender Seks atau Jenis Kelamin Gender 1. Bersumber dari nature (natural) 1. Bersumber dari cultural 2. Identifikasi laki-laki dan 2. Identifikasi laki-laki dan perempuan dari segi anatomi perempuan dari segi sosial biologi budaya 3. Berkonsentrasi pada aspek 3. Dipengaruhi oleh aspek sosial biologi seperti anatomi fisik, budaya, psikologis dan aspekreproduksi, komposisi kimia dan aspek non biologis lainnya. hormon dalam tubuh, dan Menyangkut perkembangan karakteristik biologi lainnya maskulinitas dan feminitas seseorang. 4. Bawaan / Kodrati 4. Terbentuk karena kebiasaan (learned behavior) 5. Tidak dapat diubah 5. Dapat dirubah/ berubah 6. Tidak bervariasi 6. Bervariasi, sesuai dengan sistem sosial budaya masyarakat ( Diolah dari berbagai sumber) Sedangkan manifestasi ketidakadilan gender dikemukakan oleh Mansour Fakih (2007:13-23) meliputi:

86

sebagaimana

a. Gender dan Marginalisasi Perempuan Ada beberapa jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Misalnya saja marginalisasi di bidang pekerjaan, dimana peluang kerja bagi perempuan terbatas dan terdapat perbedaan upah atau gaji antara laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Marginalisasi terhadap perempuan juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi antara anggota keluarga yang laki-laki dan yang perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak diantara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris lakilaki terhadap kaum perempuan. b. Gender dan Subordinasi Subordinasi ini berdasarkan anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan waktu ke waktu. Misalnya dalam sebuah keluarga dengan keterbatasan keuangan maka keputusan untuk menentukan siapa yang berhak melanjutkan sekolah, lebih banyak pilihan adalah untuk laki-laki. Praktek ini semakin menunjukkan adanya kesadaran gender yang tidak adil. c. Gender dan Stereotipe Scara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Masalahnya stereotipe seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Misalnya stereotipe bahwa tugas utama perempuan adalah melayani suami, pendidikan kaum perempuan sering dinomorduakan. Banyak peraturan

87

pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut. d. Gender dan Kekerasan Kekerasan (violence) adalah serangan atu invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan karena bias gender ini disebut gender-related violence. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya:  Bentuk pemerkosaan terhadap kaum perempuan, yang terjadi karena ketidakrelaan untuk melakukan hubungan seksual yang seringkali tidak terekspresikan karena takut, malu, keterpaksaan ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan lain.  Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic violence). Termasuk kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (child abuse)  Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (genital mutilation) misalnya penyunatan untuk kaum perempuan yang dimaksudkan untuk lebih mengontrol kaum perempuan. Namun saat ini kebiasaan ini sudah mulai jarang kita dengar.  Kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang pelacur diangap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu rama dikunjungi orang.  Kekerasan dalam bentuk pornografi, yaitu jenis kekerasan termasuk kekerasan non fisik yakni plecehan terhadap kaum

88

perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan obyek demi keuntungan seseorang  Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (enforced sterilization). KB diprogramkan untuk mengontrpl target pertumbuhan penduduk dan perempuan yang sreingkali melakukan sterilisasi yang dapat membahayakan fisik dan jiwanya  Jenis kekerasan terselubung (molestation) yaitu memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini seringkali terjadi di tempat pekerjaan dan di tempat-tempat umum  Bentuk pelecehan seksual yang lainnya atau disebut sebagai sexual and emotional harrasment, misalnya lelucon jorok, membuat malu dengan omongan kotor, meminta imbalan seksual untuk janji pekerjaan atau promosi karir dan sebagainya. e. Gender dan Beban Kerja Dalam sebuah keluarga seringkali perempuan mendapat Tugas untuk pekerjaan rumah tangga (tugas domestik) sementara kadangkala perempuan juga harus bekerja di lar rumah untuk membantu ekonomi keluarganya. Oleh karenanya disini perempuan memikul beban kerja ganda. Pekerjaan perempuan juga seringkali dinilai lebih rendah dibandingkan laki-laki misanlnya standar upah. Hal ini melanggengkan stigmatisasi secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan. Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja tersebut terjadi dalam berbagai tingkatan. Pertama, terjadi di tingkat negara, dimana banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan manifestasi ketidakadilan gender. Kedua, manifestasi tersebut juga terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian, serta kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender. Ketiga, manifestasi ketidakadilan gender yang

89

terjadi dalam adat istiadat masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku dan tafsiran keagamaan. Keempat, manifestasi ketidakadilan gender dalam lingkungan rumah tangga. Misalnya dalm proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga. 2. Kesetaraan Gender Kesetaraan perempuan dan laki-laki meliputi kesetaraan kedudukan dalam tata hukum atau perundang-undangan maupun dalam pola atau gaya hidup sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Achmad (dalam Sumiarni, E. 2004:25) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah: “Perwujudan jaminan dalam tata hukum ke dalam pola hidup dan gaya hidup sehari-hari, yang ditandai oleh sikap perempuan dan laki-laki dalam hubungan mereka satu sama lain, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang saling peduli, saling menghargai, saling membantu, saling mendukung, saling memberdayakan dan saling memberi kesempatan untuk tumbuh kembang dan mengembangkan diri secara optimal dan terus menerus, maupun untuk menentukan pilihan bidang pengabdian pada masyarakatnya dan pembangunan bangsanya serta masyarakat dunia, secara bebas dan bertanggung jawab”. Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan dalam keluarga mempunyai arti yang strategis dan dampak ganda. Strategis karena kehidupan dalam keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi pasangan suami istri maupun bagi generasi penerus, anak laki-laki dan perempuan, untuk mewujudkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan perikehidupan pembangunan nasional Indonesia. Asas ini menggarisbawahi bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan. Namun rincian tentang hal ini tidak disebutkan atau lebih tepatnya belum disadari dan diakui kepentingannya. Yang disebutkan hanyalah keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara dunia-akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara,

90

pusat dan daerah serta antar-daerah, kepentingan kehidupan darat, laut, udara dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional. Selanjutnya dikeluarkan adanya konsep kemitrasejajaran untuk mengintrodusir konsep kesetaraan yang telah tertuang dalam kebijakan negara yaitu dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tan (dalam Sumiarni E., 2004:26) menyatakan bahwa kemitrasejajaran adalah kondisi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling bantu membantu dan mengisi di semua bidang kehidupan. Perwujudan kemitrasejajaran yang harmonis merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Konsep kemitrasejajaran ini tidak terlepas dari pemberdayaan (empowerment) dimana tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menantang ideologi patriarkhi yaitu dominasi laki-laki dan perempuan merubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi jender dan ketidaksamaan sosial. Jika perempuan menjadi mitra sejajar, maka kaum laki-laki dibebaskan dari peran penindas dan pengeksploitasi, dan dari stereotip gender, yang pada dasarnya membatasi potensi laki-laki. Proses pemberdayaan perempuan harus mengembangkan suatu pengertian baru mengenai kekuasaan dan menggunakan cara-cara yang demokratis dan membagi kekuasaan serta menciptakan mekanisme baru untuk tanggung jawab, pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban baru. Aspek yang ditekankan adalah keinginan bahkan tuntutan, membagi kekuasaan (sharing power) dalam posisi setara (equal), representasi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang menyangkut kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Dalam kaitannya dengan keluarga terdapat tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga karena kedua orangtua, suami istri sama-sama bertanggung jawab. John Rawl dalam A Theory of Justice (dalam Sumiarni, E., 2004:32) menyatakan konsep kesetaraan dalam kesempatan, dimana bagi mereka yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang sama harus mempunyai kesempatan yang sama. Pengertian ini mengakui keragaman dalam bakat dan kemampuan manusia. Mereka yang mempunyai bakat dan

91

kemampuan yang sama harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesetaraan walaupun berbeda dalam ras, gender dan tingkat sosial ekonomi. Tawney (dalam Sumiarni, E. 2004:33) membuat konsep kesetaraan yang disebut person-regarding equality atau konsep kesetaraan yang mengakui faktor spesifik seseorang. Konsep ini menyatakan bahwa kesetaraan itu bukan dengan memberi perlakuan yang sama kepada setiap manusia yang mempunyai kebutuhan yang berbeda, melainkan dengan memberiperhatian sama kepada seluruh manusia agarkebutuhannya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dapat terpenuhi. Fokus utama dari konsep kesetaraan konseptual adalah memberikan perhatian dan kehormatan yang sama kepada setiap manusia, sedangkan perlakuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masingmasing individu. Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hakhaknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dalam pembangunan (Nugroho, 2008: 60-61) . Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berrati tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

92

3. Jaminan Persamaan dalam Peraturan Perundang-undangan Dalam Bab X tentang warga negara pasal 27 ayat (1) menentukan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Sejak tahun 1945 prinsip kesetaraan pria dan wanita di depan hukum telah diakui. Ketentuan UUD 1945 tidak membedakan jenis kelamin di muka hukum. Ketetapan-ketetapan MPR RI mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) a. Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga huruf D. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Umum, Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya angka 11 tentang Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa:  Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang. Oleh karena itu wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatanyang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan  Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya  Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan keterampilan wanita perlu ditingkatkan di berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya b. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV Pola Umum PELITA keempat huruf D tentang Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Umum, Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerbangan, dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri pada angka 10 tentang Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa:  Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang. Dalam rangka ini wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan

93

Peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera, termasuk pembinaan generasi muda, anak-anak remaja dan anak-anak di bawah lima tahun, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.  Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembangunan makin dimantapkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dalam rangka mendorong partisipasi wanita dalam pembangunan perlu makin dikembangkan kegiatan wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga antara lain melalui organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. c. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab IV Pola Umum Pelita Kelima huruf D. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Umum, Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya Nomor 10 tentang Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa:  Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita.  Peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, termasuk pengembangan generasi muda terutama anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Khususnya bagi anak dan remaja sebagai tunas bangsa perlu lebih ditingkatkan pengembangan berbagai aspek kehidupannya seperti gizi, kesehatan, pendidikan termasuk pendidikan agama serta 

94

perlindungan hak-haknya, demi kelangsungan hidup, pertumbuhan jasmani, perkembangan rohani, kecerdasan dan kepribadian serta keserasian dalam hidup bermasyarakat  Kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan dalam rangka meningkatkan peranan dan tanggung jawabnya dalam pembangunan, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilannya terutama untuk dapat lebih memanfaatkan kesempatan kerja di berbagai bidang. Sejalan dengan itu perlu lebih dikembangkan iklim sosial budaya yang lebih memungkinkan wanita untuk makin berperan dalam pembangunan. d. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 (1993: 100-101) tentang Garisgaris Besar Haluan Negara, Bab IV: Pembangunan Lima Tahun Keenam, Huruf F tentang Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam, angka 9 tentang Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa, dikatakan bahwa:  Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan, mempunyai hak yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia serta pengembangan anak, remaja dan pemuda, dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara dan terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya  Kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan serta ketahanan mental dan spiritual agar dapat lebih memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam proses pengambilan keputusan serta mampu menghadapi perubahan-perubahan baik di dalam masyarakat maupun di dunia internasional. Iklim sosial budaya perlu dikembangkan agar lebih mendukung upaya mempertinggi

95

harkat dan martabat wanita sehingga dapat makin berperan aktif dalam masyarakat dan dalam lingkungan keluarga secara selaras dan serasi. e. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 (1999:61) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, Pasal 1, Bab II Kondisi Umum, dikatakan bahwa status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, yang tercermin pada sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, dalam badan legislatif dan yudikatif serta dalam masyarakat. Selanjutnya pada Bab IV Arah Kebijakan, huruf F tentang Sosial dan Budaya angka 3 tentang Kedudukan dan Peranan Perempuan disebutkan bahwa:  Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender  Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat Dari Ketetapan-ketetapan MPR mulai dari tahun 1978-1999 mengandung 7 (tujuh) esesensi pokok: a. Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan nasional b. Peran ganda wanita dalam keluarga dan di dalam masyarakat secara selaras dan serasi c. Pengakuan terhadap kodrat yang harus dilindungi serta harkat dan martabat wanita yang perlu dijunjung tinggi d. Peran serta wanita sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan e. Perlunya peningkatan pendidikan dan ketrampilan wanita untuk mampu memanfaatkan kesempatan kerja f. P erlunya pengembangan iklim sosial budaya yang lebih menopang kemajuan wanita

96

g. Peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan keluarga antara lain melalui gerakan PKK Istilah kesetaraan gender dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan hanya terdapat dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999. Selain itu mengakui adanya status dan peranan perempuan dalam masyarakat yang masih bersifat subordinatif. Meskipun demikian tetap saja merumuskan perempuan berperanan dalam kesejahteraan keluarga.Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan perempuan melalui GBHN telah menentukan pula peran yang seharusnya dilakukan oleh perempuan dalam pembangunan melalui apa yang dikenal dengan Panca Tugas Perempuan (Suwondo dalam Sumiarni, 2004:38) yaitu: a. Sebagai istri supaya dapat mendampingi suami, sebagai kekasih dan sahabat bersama-sama membina keluarga yang bahagia b. Sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani dan jasmani dalam menghadapi segala tantangan jaman dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa c. Sebagai ibu pengatur rumah tangga supaya rumah tangga merupakan tempat yang aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga d. Sebagai tenaga kerja dan dalam profesi bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta dan sebagainya untuk menambah penghasilan e. Sebagai anggota organisasi masyarakat terutama organisasi perempuan, badan-badan sosial dan sebagainya, untuk menyumbangkan tenaga kepada masyarakat 4.

Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan

Kedudukan dan status wanita mulai lebih menjadi perhatian setelah terjadinya pergeseran paradigma pembangunan dari production-centered menuju ke people-centered development. Fenomena ini bukan menjadi monopoli Indonesia akan tetapi mempunyai validitas global. Dalam skala

97

global, dikenal tiga pergeseran interpretasi peningkatan peran wanita (P2W) sebagai berikut (Nugroho, 2008:74-77 dan Mosse, 2007: 205-211): a. P2W sebagai Wanita dalam Pembangunan (Women in Development/WID) Perspektif P2W dalam kontek WID memfokuskan pada bagaimana mengintegrasikan wanita dalam berbagai bidnag kehidupan, tanpa banyak mempersoalkan sumber-sumber yang menyebabkan mengapa posisi wanita dalam masyarakat bersifat inferior, sekunder dan dalam hubungan subordinasi terhadap pria. Asumsinya, struktur sosial yang ada dipandang sudah given. Indikator integrasi wanita dalam pembangunan diukur dengan indikator seperti partisipasi angkatan kerja, akses terhadap pendidikan, hak-hak politik dan kewarganegaraan, dan sebagainya. Pendekatan Wid difokuskan kepada inisiatif seperti pengembangan teknologi yang lebih baik, lebih tepat, yang akan meringankan beban kerja perempuan. WID bertujuan untuk benar-benar menekankan sis produktif kerja dan tenaga perempuan – khususnya penghasil pendapatan – dengan mengabaikan sisi reproduktifnya. b. P2W sebagai Wanita dan Pembangunan (Women and Development/WAD) Menurut perspektif WAD yang dipelopori oleh kaum feminisMarxist ini, wanita selalu menjadi pelaku penting dalam masyarakat sehingga posisi wanita, dalam arti status, kedudukan dan peranannya, akan menjadi lebih baik bila struktur internasional menjadi lebih adil. Asumsinya wanita telah dan selalu menjadi bagian dari pembangunan nasional. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas , ketimbang sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarkhi. Pendekatan WAD cenderung menitikberatkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga. c. P2W sebagai Gender dan Pembangunan (Gender and Development/GAD)

98

Menurut perspektif GAD konstruksi sosial yang membentuk persepsi dan harapan serta mengatur hubungan antara pria dan wanita sering merupakan penyebab rendahnya kedudukan dan status wanita, posisi inferior dan sekunder relatif terhadap pria. Pembangunan berdimensi gender ditujuakan untuk mengubah hubungan gender yang eksploitatf atau merugikan menjadi hubungan yang seimbang, selaras dan serasi. Pendekatan GAD melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan – kerja produktif, reproduktif, privat dan publik – dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga atau dikenal dengan konsep pemberdayaan (empowerment). Dari hasil World Survey on Women in Development (dalam Tjokrowinoto, 2004:60) dapat disimpulkan bahwa pada tingkat global, harapan konstitusional masing-masing negara dan harapan badan-badan internasional serta konferensi internasional tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan, belum sepenuhnya tercapai. Secara umum dapat dikatakan bahwa : 1. Sumbangan perempuan dalam pembangunan ekonomi cukup besar; satu diantara empat karyawan industi dan empat diantara sepuluh pekerja di bidang pertanian dan jasa adalah perempuan 2. Perempuan memberikan 66 persen dari jam kerjanya, akan tetapi hanya mendapatkan 10 persen dari upahnya. Perempuan bertanggung jawab terhadap 50 persen produksi pangan dunia, akan tetapi hanya menguasai 1 persen dari material goods yang ada 3. Perempuan menikmati lebih sedikit dari pria sebagai hasil kontribusinya pada produksi nasional: rata-rata upah per jamnyalebih rendah dari pria ; wanita terbatas pada buruh kasar dengan bayaran rendah; akses kepada sumber-sumber produksi lebih kecil dari pria dan sebagainya. Salah satu tonggak bersejarah dalam perjuangan kaum perempuan pada tingkat internasional adalah dalm World Conference on International Year of Women yang diselenggarakan oleh PBB di Mexico City tahun 1975. Dalam konferensi yang dihadiri 133 negara tersebut Indonesia dipilih sebagai salah satu wakil presiden. Konferensi ini melahirkan deklarasi

99

tentang kesamaan perempuan dan sumbangan mereka pada pembangunan dan perdamaian. Deklarasi ini menggarisbawahi pula Resolusi Majelis Umum PBB (3010/XXVII) yang menggariskan bahwa Tahun Wanita Internasional 1975 diperuntukkan bagi peningkatan kegiatan yang mendorong persamaan antara laki-laki dan perempuan, pengintegrasian perempuan dalam keseluruhan kegiatan pembangunan dan peningkatan sumbangan perempuan bagi perdamaian dunia. Deklarasi juga menekankan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan akan memberi sumbangan pada tercapainya laju pembangunan dan pemeliharaan perdamaian. Konferensi menyetujui Rencana Kegiatan Dunia untuk mencapai tujuan Tahun Wanita Internasional yang antara lain mencakup hal-hal berikut: a. Perubahan struktural dalam bidang sosial ekonomi perlu diadakan untuk meningkatkan perwujudan persamaan hak bagi perempuan serta akses bagi mereka pada semua bidang pembangunan, pendidikan dan kesempatan kerja b. Dalam merumuskan strategi nasional dan rencana pembangunan, langkah-langkah perlu diambil agar minat dan keperluan perempuan diperhitungkan dalam penentuan skala proritas, serta upaya untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan sumbangan mereka pada proses pembangunan c. Upaya memperluas kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan memerlukan berbagai jenis langkah dan kegiatan dari masyarakat d. Kendala utama dalam menilai dan mengukur partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi adalah kurang lengkap dan langkanya data dan indikator untuk mengetahui keadaan dan dampaknya terhadap proses pembangunan, serta dampak proses pembangunan terhadap mereka. e. Semua sensus dan survey mengenai sifat-sifat individu dan rumah tangga dan keluarga perlu dilaporkan dan dianalisis berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based analysis) Pertemuan di Jakarta tanggal 1-6 September 1992 dari Negaranegara Non-Blok (Non Aligned Movement atau NAM) antara lain telah

100

memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan peningkatan status dan peranan perempuan sebagai berikut (dikutip dari Tilaar, 1997:224): a. The important role of women in the development process as active agent and as beneficiaries and the significant contribution of women in national development b. Recognising fully women democratic rights in society c. Stregthening the role of women in development, which enable women to participate fully in partnership with man in all development activities, including in the decision making process at all level

Penutup Dari ragam pembahasan yang sudah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dapat dilakukan melalui hal-hal berikut: 1. Kebijakan untuk meningkatkan kedudukan perempuan (kesetaraan gender) dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan tidak hanya bersumber pada norma-norma konstitusional tetapi juga bersumber pada kemauan semua pihak, termasuk lembaga internasional, yang menciptakan norma-norma dalam bentuk deklarasi, konvensi dan resolusi yang dihasilkan melalui konferensikonferensi 2. Kebijakan untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan bukanlah mandat yang ditujukan pada gender tertentu atau nasionalitas tertentu namun lebih kepada seluruh umat manusia (mankind) 3. Dalam mengkaji kedudukan perempuan dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu diterapkan tolok ukur baik yang merupakan derivasi dari norma-norma konstitusional maupun dari norma-norma yang berkembang dalam global movement yang terefleksikan dalam badan-badan internasional maupun konferensikonferensi internasional 4. Agar dapat melakukan kebijakan pembangunan yang berwawasan gender maka harus terdapat komitmen dari departemen pelaksana

101

(departemen sektoral) serta pihak terkait (pemerintah, baik pusat maupun daerah) untuk memiliki political goodwill (kehendak politik), terwujudnya jaringan kelembagaan dalam konteks struktural yang ada untuk melaksanakan gender responsive plan (Perencanaan yang Responsif Gender), mengadakan prioritas serta melakukan alokasi sumberdaya pembangunan dengan baik. 5. Dalam bidang ekonomi, perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan produktif berkelanjutan serta keweiraswastaan diantara kaum perempuan terutama bagi perempuan yang tidak beruntung (disadvantage women), meningkatkan kemampuan ekonomi perempuan serta menjalin kerjasama bisnis. Dalam kaitan ini pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk restrukturisasi kebijakan-kebijakan ekonomi dengan membuat program khusus untuk perempuan dan menghilangkan segregasi pekerjaan dalam segala bentuknya terhadap perempuan. 6. Dalam meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan perlu dikembangkan suatu kebijakan untuk menempatkan wanita dalam mainstream berbagai kegiatan dengan menggunakan perspektif gender sehingga sebelum keputusan diambil telah dilakukan analisis yang menyinggung mengenai lakilaki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar. Perempuan diharapkan mempunyai akses yang sama dan partisipasi penuh dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Oleh karenanya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan perlu ditingkatkan. Kuota 30 persen perempuan di parlemen yang sudah dikeluarkan kebijakannya oleh pemerintah merupakan salah satu contohnya. Daftar Pustaka Arna, A. Rubrik Fokus Swara: Agenda Perempuan dan Reformasi PBB. Kompas, 11 Maret 2006 Fakih, Mansour. 2007. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

102

Fuady, AH. Dati F.,Rinto A.,Wahyu W.B., 2002. Memahami Anggaran Publik. Yogyakarta: Idea Press Hartiningsih, M & Mardiana, N. Rubrik Fokus Swara: Kesetaraan, Tanpa Hilangkan Persoalan Perempuan. Kompas, 10 Desember 2005 Hartiningsih, M. Rubrik Fokus Swara: ”Rancangan” Kekerasan terhadap Perempuan. Kompas, 11 Maret 2006 Ivvaty, S. Rubrik Fokus Swara: Kebijakan Publik Belum Memihak Perempuan. Kompas, 24 Desember 2005 Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Mosse, Julia Cleves. 2007. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Kerjasama Rifka Annisa Women‟s Crisis Centre dan Pustaka Pelajar Muttaqin, F. Rubrik Fokus Swara: Mengembangkan Tafsir Sensitif Jender. Kompas, 11 Maret 2006 Nugroho, Riant.D., 2008. Gender dan Administrasi Publik: Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca reformasi 1998-2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Pane, Farini. Rubrik Fokus Swara : Anggaran Responsif Jender. Kompas, 3 Desember 2005. Rahmawati, E. Rubrik Humaniora: Perlu Keserasian Jender, Upaya Menembus Tradisi Patriarkhi Indonesia. Kompas, 28 Maret 2006 Sumiarni, Endang. 2004. Jender dan Feminisme. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company Tilaar, HAR., 1997. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi. Jakarta: PT Grasindo Perda Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

103

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga -----,. 2006. Jurnal Perempuan edisi 46: Sudahkah Anggaran Kita Responsif Gender?. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan -----,. 2003. Profil Gender Provinsi Banten tahun 2003. Biro Kesejahteraan Rakyat , Sekretariat Daerah Provinsi Banten Widyastuti, Yeni., Listyaningsih., Arenawati. 2006. Studi tentang Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten (Laporan Penelitian). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

104

Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai

INTELEKTUAL, PERUBAHAN SOSIAL DAN IKAN ASIN Oleh: Abdul Hamid Dunia pendidikan adalah tempat di mana ilmu dan kebenaran dipelajari. Mereka yang bergelut di sana dengan keilmuan yang mumpuni disebut ilmuwan, orang yang berilmu. Ilmuwan mungkin terjemahan yang paling sepadan dengan scientist dalam bahasa Inggris, atau ulama‟ dalam bahasa arab. Tapi mengapa ada kecenderungan ketika ilmuwan masuk ke dunia publik, mereka lantas tak lagi berada di posisi yang benar. Ada apa dengan para ilmuwan? Bagaimana dengan perubahan sosial di masyarakat? Diakui atau tidak, ada yang belum selesai dengan perubahan sosial di Indonesia. Perubahan struktural memang terjadi selepas reformasi tahun 1998. Namun perubahan struktural seperti demokratisasi dan pemberlakuan otonomi daerah tak diikuti perubahan kultural. Bagaimana peran intelektual dalam hal ini? Rumah Kardus Ilmuwan Ilmuwan berada dalam realita yang sering diciptakannya sendiri dan tinggal di dunianya sendiri. Ilmuwan bekerja di lingkungan yang kondusif dalam bentuk lembaga penelitian atau kampus. Ia mengajar dan meneliti, berkutat dengan ilmu pengetahuan dalam ruang yang nyaman, seringkali terpisah dari realitas persoalan kemasyarakatan. Pengembangan

105

ilmu acapkali hanya untuk ilmu, tak lagi berdimensi kebaikan untuk masyarakat. Terkadang sindiran tajam dikemukakan untuk mereka. Diskusi tentang kemiskinan dilakukan di ruang ber-AC sambil minum kopi susu dan makan donat. Menghasilkan berlembar-lembar kertas kerja, tapi seringkali tak memberikan sumbangan apa pun bagi penanganan kemiskinan. Maka, menurut sebuah anekdot, dengan berlembar-lembar kertas kerja dan makalah itulah jika ditumpuk orang Indonesia bisa sampai ke bulan. “Rumah” para ilmuwan setipis rumah kardus. Begitu melangkah ke ranah publik, ilmuwan seringkali menjadi manusia biasa yang memiliki kehilangan imunitas, menonjolkan ego, bahkan termakan ketamakan. Ilmu pengetahuan dan kebenaran yang seharusnya menjadi senjata terbentur realita yang seringkali salah tapi telanjur menjadi budaya. Akibatnya, mereka larut dalam berbagai persoalan, bahkan menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Betapa menyedihkan misalnya, ketika beberapa tahun lalu beberapa dosen senior dari kampus terkemuka di Indonesia harus masuk penjara karena persoalan korupsi di lembaga penyelenggara pemilu. Realitas yang sama bisa ditemukan di berbagai daerah dengan skala yang lebih kecil. Kategori Ilmuwan Penulis membagi ilmuwan ke dalam beberapa kategori. Jika merasa kurang silakan tambahkan atau membuat kategori sendiri. Kategori pertama adalah ilmuwan birokrat. Ilmuwan birokrat adalah ilmuwan yang menduduk jabatan-jabatan struktural baik di kampus atau lembaga penelitian. Tak masalah jika kesibukan sebagai birokrat diletakkan pada tempatnya sebagai tugas tambahan. Masalahnya, seringkali ilmuwan birokrat terjebak dalam kesibukan administratif dan meninggalkan aktivitas keilmuan. Ia tak lagi menulis atau meneliti bahkan seringkali tak sempat mengajar atau membaca. Hari-hari diisi dengan berbagai rapat atau mengelola proyek. Kategori kedua adalah ilmuwan kelontongan. Mampu menyediakan dalih akademis untuk kepentingan siapa pun, termasuk penguasa, pengusaha, atau partai politik. Ilmuwan kelontongan, ibarat toko

106

menyediakan rupa-rupa produk akademis yang hasil akhirnya bisa disesuaikan dengan selera pemesan. Tentu saja asal harganya cocok, bahkan pemberi proyek bisa mendapat kickback. Kategori ketiga adalah ilmuwan bandit. Ilmuwan bandit saya artikan sebagai ilmuwan yang melakukan kejahatan dengan ilmu atau kewenangan yang dimilikinya. Aktivitas ilmuwan bandit bisa berupa menjual nilai, membuat jasa membuatkan skrips/tesis/ disertasi, atau melakukan plagiat karya ilmiah demi angka kredit. Memang ironi, tapi ini bukan hal yang jarang terjadi. Beberapa kasus korupsi yang cukup menonjol di negeri ini dilakukan oleh orang yang secara akademis mumpuni di bidang ilmunya. Sebagian terpaksa meringkuk di dinginnya hotel prodeo karena terbukti korupsi. Sebagian yang menjabat dan selesai menjabat terkena tudingan penyalahgunaan kekuasaan dan antre masuk penjara. Tahun lalu bahkan menjadi tahun yang cukup memalukan pendidikan tinggi di Indonesia, dimana terungkapnya beberapa kasus plagiasi yang dilakukan doktor, calon guru besar dan guru besar di berbagai kampus di Indonesia. Dalam persoalan lain, di Sulawesi Selatan, seorang guru besar menjadi otak dari komplotan pembuat ijazah palsu yang sudah mengeluarkan puluhan ijazah sarjana palsu dari berbagai perguruan tinggi (http://www.tempointeraktif.com/hg/makassar/2011/01/31/brk,201101 31-310251,id.html). Kategori keempat dan sekaligus pilihan yang paling tidak menarik dilirik adalah menjadi ilmuwan kritis. Bersikap obyektif dan berani bersuara keras terhadap berbagai fenomena yang dianggap salah. Berani mengemukakan kebenaran walau membuat merah kuping penguasa. Ilmuwan dan Intelektual Tidak semua ilmuwan berpredikat intelektual. Ilmuwan kritis inilah yang bisa kita kategorikan sebagai intelektual. Intelektual didefinisikan sebagai orang-orang yang berilmu yang tidak pernah merasa puas menerima kenyataan sebagaimana adanya (Coser dalam Imawan, 1997). Mereka selalu berpikir soal alternatif terbaik dari segala hal yang oleh masyarakat dianggap baik. Mereka selalu mencari kebenaran yang batasannya tidak berujung (Shils dalam Imawan, 1997).

107

Karena itu intelektual memang bukan sekedar orang berilmu dan bergelar akademis tinggi. Yang membedakan seorang intelektual dari seorang non intelektual, bukanlah kemampuannya untuk memakai nalarnya, karena tiap orang normal diwarisi dengan kemampuan itu. Yang membuat seorang intelektual menonjol ditengah yang nonintelektual ialah kemampuan berpikir bebas sebagai lawan dari kecenderungan mengikuti saja pikiran orang lain. (Selo Soemardjan, 1984: 51) Intelektual senantiasa gelisah dengan realitas yang tak sesuai dengan yang seharusnya. Ia akan berjuang mengorbankan apapun yang dimiliki untuk memperjuangkan keyakinannya, sesuatu yang dianggap benar demi kebaikan masyarakat. Tak cukup kesalehan pribadi, menjadi intelektual menuntut kesalehan sosial. Ia tak menyerahkan akal dan logikanya kepada kepentingan perut dan jabatan. Lebih sederhana lagi Grigori mengatakan bahwa intelektual dalam arti sejati adalah seorang manusia berbudaya, yang menyelesaikan soal berapa dua dikali dua, tanpa memandang bulu orang lain. (Grigori dalam Mangunwijaya, 1984: 103) Karena itulah kita bisa menempelkan label intelektual kepada founding fathers republik ini yang tidak nyaman dengan kondisi keterjajahan. Kita juga harus menyebut para guru yang tergabung dalam komunitas Air Mata Guru di Medan yang menolak rekayasa sistematis dalam pelaksanaan Ujian Nasional sebagai intelektual. Label intelektual juga layak kepada pengungkap kekerasan di IPDN. Karena itu, modal menjadi intelektual bukanlah sekedar pintar, tapi memiliki karakter. Orang yang berkarakter tahu menghargai pendapat orang lain yang berlainan dengan pendapatnya. Ia berani membela kebenaran yang telah menjadi keyakinannya terhada siapapun juga. Ia tak segan mempertahankan pendapatnya, sekalipun bertentangan dengan pendapat umum. Tetapi ia juga berani melepaskan sesuatu keyakinan ilmiah, apabila pada suatu waktu logika yang lebih kuat dan kenyataan yang lebih lengkap membuktikan salahnya. Hanya dengan pendirian yang kritis itu ilmu dapat dimajukan. Dalam memelihara dan memajukan ilmu, krakterlah yang terutama, bukan kecerdasan. Kurang kecerdasan dapat diisi, kurang karakter sukar memenuhinya. (Hatta, 1984: 9)

108

Menjadi intelektual tentu saja akan berhadapan dengan keterasingan di tengah masyarakat yang sakit dan tekanan kekuasaan. Pilihan menjadi intelektual seringkali tidak menyenangkan secara ekonomi dan bagi sebagian orang memunculkan label dianggap tidak loyal, mbalelo atau arogan. Menjadi intelektual tentu saja berat. Tapi mengutip Soe Hok Gie, “Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan”. Intelektual dan Perubahan Sosial Namun justru kepada kaum intelektual inilah seharusnya harapan perubahan sosial masyarakat menjadi lebih baik diletakkan. Sebagaimana dikemukakan dalam pengantar tulisan, perubahan struktural di Indonesia belum diikuti perubahan kultural. Perubahan kultural disini diartikan sebagai perubahan budaya kearah lebih baik yang mendukung perbaikan struktural yang dijalankan. Ambillah pemilu sebagai contoh. Perubahan struktural meliputi perbaikan penyelenggara pemilu, penerapan sistem jujur dan adil serta kebebasan mendirikan partai politik dan mengikuti kompetisi politik telah dilakukan. Namun budaya politik elit dan masyarakat belum berubah. Di kalangan elit politik, maju pemilu berarti harus menyediakan uang yang banyak untuk membeli suara masyarakat dan membuat baligo narsis di perempatan jalan. Bagi masyarakat, pemilu dianggap kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan membeli keperluan dapur. What‟s a perfect combination. Perbaikan struktural dalam bentuk remunerasi bagi karyawan Departemen Keuangan tak lantas membuat korupsi hengkang dari sana. Gayus Tambunan yang bergaji sekitar 12 juta perbulan menjadi bagian dari komplotan mafia pajak yang merampok harta negara. Hal yang sama nampaknya akan terjadi di lembaga pemerintah lain yang juga menerapkan remunerasi seperti kepolisian dan kejaksaan. Menaikkan pendapatan tak banyak gunanya jika tak memperbaiki budaya aparatur. Contoh lain, perbaikan kesejahteraan guru dalam bentuk sertifikasi dianggap akan membuat guru lebih sejahtera dan profesional. Apa lacur, proses sertifikasi yang mengedepankan penilaian portofolio membuat sebagian guru berlaku curang. Rektor Universitas Negeri Malang, Suparno bahkan mengatakan “sebagian besar guru telah menghalalkan segala

109

cara. Termasuk memanfaatkan jasa para "penolong". Mereka adalah penjahat portofolio, pengedar ijazah palsu, pembuat laporan palsu, penyedia dokumen plagiat sampai pengganda dokumen” (http://www.jawapos. co.id/index. php?act=detail_ radar&id=181362&c=88) Nah, pertanyaannya kemudian siapa yang bertanggungjawab dalam perubahan kultural masyarakat? Pendidikan adalah jawabannya. Pendidikan kembali lagi harus diletakkan dalam konteks pemuliaan ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran. Kampus dan sekolah harus berhenti menjadi sekedar pabrik manusia bergelar atau orang berilmu, tapi harus menghasilkan manusia berkarakter. Tentu saja pendidikan juga tak melulu di dalam kelas. Intelektual harus keluar keruang publik dan melakukan pendidikan untuk masyarakat berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Intelektual harus tampil beropini membela yang benar dan bukan membela yang bayar. Universitas sebagai “rumah” kaum intelektual juga mesti menjadi mercusuar, pembawa cahaya untuk masyarakat. Penelitian yang dilakukan didalam kampus harus memberi manfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tak sekedar menjadi lembaran-lembaran kertas yang kemudian masuk gudang atau dikilo saja. Universitas juga harus berhenti melegitimasi praktek-praktek buruk penyelenggaraan pemerintahan seperti menjadi konsultan rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang curang atau menyediakan riset pemekaran daerah yang hasilnya sudah ditentukan. Padahal seharusnya dunia kampus memiliki perilaku akademik yang ditandai oleh lima hal (Heru Nugroho, 2003: 181), yakni kegiatan pengajaran yang serius dengan maksud mewujudkan transfer pengetahuan, pencerdasan dan pencerahan; meneliti tanpa kenal lelah dengan maksud mencari kebenaran atau inovasi yang berkelanjutan; wacana kritis yang berkelanjutan sehingga terjadi debat tanpa hentihentinya dalam dunia akademik tanpa memunculkan kebenciankebencian; publikasi secara serius dari hasil-hasil penelitian; dan menerapkan secara kritis hasil pemikiran dan penelitian untuk kemaslahatan manusia. Dalam masyarakat yang pemimpinnya tak memberikan contoh teladan yang baik, intelektual dan universitas harus bisa memenuhi

110

kebutuhan tersebut, bukannya malah acapkali mempekeruh suasana atau menjadi bagian dari persoalan. Penutup: Intelektual dan Ikan Asin Pada akhirnya menjadi intelektual adalah seperti ikan di laut lepas. Sepanjang masih bernapas, ia tak ikut menjadi asin seperti air laut. Seperti itulah intelektual, di manapun ia berada, nilai kebenaran yang dipegang tak ikut luruh. Jika memegang jabatan, tak malah melakukan “abuse of power”. Ketika justru ia luruh, kehilangan obyektifitas dan malah menjadi bagian dari persoalan, maka jika diibaratkan ikan laut ia adalah ikan asin. Tak punya ruh, tak lagi bernapas. Diawetkan dengan garam, digoreng dan siap dimakan. Nyam nyam nyam.

Daftar Bacaan Hatta, Mohammad, Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia, Pidato hari Alumni 1 Universitas Indonesia 11 Juni 1957 dalam Mahasin, Aswab dan Ismed Natsir (ed), Cendekiawan dan Politik (Jakarta: LP3ES, 1984) Nugroho, Heru. Ekonomi Politik Pendidikan Tinggi: Universitas Sebagai Arena Perebutan Kekuasaan dalam Hadiz, Vedi R dan Daniel Dhakidae, Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia (Jakarta: Equinox, 2006) Imawan, Riswandha, Membedah Politik Orde Baru (Yogyakarta,: Pustaka Pelajar, 1997) Soemardjan, Selo. Peranan Cendekiawan dalam Pembangunan Nasional, dalam Mahasin, Aswab dan Ismed Natsir (ed), Cendekiawan dan Politik (Jakarta: LP3ES, 1984) Mangunwijaya, YB. Cendekiawan dan Pijar-pijar Kebenaran, dalam Mahasin, Aswab dan Ismed Natsir (ed), Cendekiawan dan Politik (Jakarta: LP3ES, 1984) http://www.jawapos. co.id/index. php?act=detail_ radar&id=181362&c=88 http://www.tempointeraktif.com/hg/makassar/2011/01/31/brk,201101 31-310251,id.html

111

112

Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai

ICT DAN REFORMASI ADMINISTRASI Menuju Perubahan Birokrasi di Indonesia Oleh: Anis Fuad Pendahuluan Menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di Indonesia adalah lembaga yang dikenal sebagai salah satu institusi paling korup, lambat, tidak efektif dan efisien di Asia. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2010 terhadap tingkat resiko ekonomi dan politik di suatu negara, mendudukkan Indonesia pada salah satu posisi paling buruk di Asia bahkan dunia. Kesimpulan dari PERC bahwa ketidakmampuan Indonesia dalam menurunkan tingkat resiko politik dan ekonomi secara signifikan adalah karena permasalahan sistemik korupsi dan inefisiensi birokrasi. Gambar 1. Tingkat Resiko Politik dan Ekonomi di Beberapa Negara

Sumber : Executive Summary of Major Risks in 2010, PERC, Ltd

113

Padahal jauh-jauh hari Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai strategi reformasi administrasi dan birokrasi. Beberapa paradigma perbaikan kinerja sudah diperkenalkan di Indonesia seperti New Public Management dan New Public Service. Dalam catatan Suharto (2010) sejak kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara di pimpin Taufik Efendi di tahun 2004, pemerintah sudah melakukan beberapa reformasi birokrasi hasil dari turunan dua paradigma di atas. Reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia itu ditandai antara lain dengan penataan kelembagaan dan kepegawaian pemerintah, pengembangan SDM profesional dan disiplin, pengawasan komprehensif, perubahan mindset, pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran, perbaikan sistem keimigrasian, kepabeanan, perpajakan, pertanahan, investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Reformasi administrasi dan birokrasi tersebut tertuang dalam agenda strategis sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang meliputi penataan kelembagaan aparatur, penyederhanaan ketatalaksanaan, kepegawaian berbasis kinerja, sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), perbaikan pelayanan publik, pengembangan sistem pengawasan nasional, pengembangan budaya kerja aparatur negara, peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta membangun aparatur negara yang kredibel, akuntabel, transparan, dan terpercaya. Namun hasil survey PERC diatas mematahkan semua usaha reformasi birokrasi di Indonesia. Faktanya korupsi sedang gencargencarnya menggrogoti kestabilan ekonomi dan politik di negara ini. Fakta terakhir terbongkarnya mafia kasus dan korupsi perpajakan yang menyeret berbagai kalangan dari pelaksana lapangan di Dirjen Pajak semacam Gayus Tambunan sebagai tokoh utama hingga pejabat tinggi lintas institusi publik seperti departemen keuangan, Kejaksaan, POLRI dan Kehakiman. Fakta diatas sesungguhnya hanya puncak gunung es yang dapat dilihat dan kemungkinan besar masih banyak fakta ketidak beresan birokrasi yang belum terungkap.

114

Visi reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia menginginkan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan misi reformasi administrasi dan birokrasi adalah membangun, menata ulang, menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintahan, agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peranan dan fungsinya. Menurut Kuncoro (2008) target dan sasaran reformasi administrasi dan birokrasi ada lima hal. Pertama, terbentuknya, birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang anti KKN dan berkurangnya perilaku koruptif pegawai negeri. Kedua, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (man, money, material, method, machine and time). Ketiga, birokrasi yang transparan, yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat. Kelima, birokrasi yang terdesentralisasi, yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan. Lebih lanjut Kuncoro (2008) memaparkan bahwa ada empat bidang Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) yang mengalami proses reformasi (birokrasi) untuk mencapai lompatan peningkatan kualitas kinerja aparat pemerintahan yaitu pertama, penataan kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan. Diadakan langkah penyesuaian “ukuran” secara tepat, antara kebutuhan organisasi dengan jumlah dan kualifikasi SDM yang semakin berdaya saing tinggi. Kedua, peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui perbaikan jumlah, komposisi, distribusi PNS yang ada pada setiap intansi pemerintah. Di samping itu, juga diupayakan penyusunan dan penyempurnaan pola karier, system diklat, dan perbaikan system penggajian yang lebih adil, layak dan mendorong peningkatan kinerja. Ketiga, pencegahan dan pemberantasan KKN. Melalui akuntabilitas dan kepatuhan kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku, keteladanan dalam arti luas serta budaya malu. Sedangkan pemberantasan KKN diupayakan secara konsisten, konsekuen, dengan sanksi hukum seberat-beratnya. Keempat, Pengembangan pelayanan

115

prima yang lebih cepat, tepat, murah, memuaskan, tidak diskriminatif, bebas pungli dengan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku melalui paradigma mengedepankan hak dasar warga negara. Memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi terhadap masyarakat adalah tema sentral reformasi birokrasi. Kuncoro (2008) mengurai bahwa kualitas pelayanan meliputi banyak hal seperti ketersediaan fasilitas fisik dan program (tangibles), realisasi program (reliability), kompetensi pelaksana pelayanan (competence), kesantunan dalam pelayanan (courtessy) keinginan untuk selalu memberikan pertolongan pada konsumen apabila memperoleh kesulitan untuk memperoleh layanan (responsiveness), kemampuan untuk bisa dipercaya dan diandalkan (credibility), keamanan dari resiko pelayanan yang buruk (security), kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan pelaksana layanan (access), kemampuan untuk membuat konsumen selalu terinformasi dengan baik tentang barang dan jasa yang diberikan (communication), dan kemampuan untuk selalu memahami keinginan pelanggan (understanding the costumer). Kualitas pelayanan ini sepenuhnya dinilai berdasarkan persepsi masyarakat atas suatu jenis layanan. Kuncoro (2008) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, bebas pungli dan berkualitas, penerapan teknologi praktis sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, inisiatif pemerintah untuk menerapkan teknologi dalam pelayanan publik menjadi sebuah langkah maju. Dasar hukum dalam penggunaan teknologi dalam reformasi birokrasi adalah Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Selain itu presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-goverment. Pertanyaan penting pada kajian ini adalah seberapa penting peran ICT dalam reformasi administrasi dan Birokrasi di Indonesia? Mengapa sejak di terapkan penggunaan ICT dalam reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia, reformasi masih terkesan jalan di tempat?

116

Peran Penting ICT dalam Reformasi Administrasi Menurut Killian (2008), sebagai alat reformasi, penggunaan ICT secara umum dan e-government secara khusus di desain untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan warga masyarakat (citizens). Killian mengatakan: “Technology is thought to make government more readily accessible and accountable. Research shows, however, that coherence among and within national and subnational levels of government and sufficient resources to develop and maintain e-government systems are critical to their success. Moreover, the nature of and extent to which information is shared with the citizenry is a function of the prevailing philosophy of public officials. Thus, although e-government can be a useful tool for obtaining and sharing public information, requesting public goods or services, and holding public officials more accountable for results, it can also serve the function of being little more than window dressing for public agencies wanting to appear more open or modern.” Menurut Farazmand (2002: 101) Penggunaan ICT dalam reformasi Administrasi dan birokrasi adalah salah satu dari banyak faktor saling terkait yang mempengaruhi reformasi administrasi seperti banyaknya kritik terhadap sektor publik yang tidak efektif dan efisien, berubahnya teori-teori ekonomi, dampak berubahnya sektor swasta sebagai hasil dari globalisasi dan perubahan yang cepat dari teknologi. Dari beberapa hasil kajian yang telah dilakukan beberapa ahli, penggunaan ICT, khususnya e-government mempunyai dampak yang positif terhadap bidang lain. Sudarto (2006) mencatat hasil penelitian ITU, setiap satu persen investasi dibidang TI akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 3 persen. Penggunaan sumberdaya alam juga menjadi hemat, karena terjadi perubahan dari perkantoran berbasis kertas menjadi tanpa kertas (paperless). Dengan demikian penggunaan ICT diharapkan mampu mempercepat upaya memperbaiki birokrasi. Hasil studi Kraemer dan King (2006) menyatakan bahwa pengunaan ICT adalah sebagai katalisator dan instrument penting dalam reformasi administrasi. Kraemer dan King (mengutip Fountain, 2002; Garson, 2004;

117

Gasco, 2003; Reinermann, 1988; Weiner, 1969) menjelaskan hubungan penggunaan ICT dalam reformasi administrasi, “We define administrative reform as efforts to bring about dramatic change or transformation in government, such as a more responsive administrative structure, greater rationality and efficiency, or better service delivery to citizens. Toward these ends, governments historically have undertaken structural reforms, such as city-manager government; budget reforms, such as the executive; performance and program budgets; financial reforms, such as unified accounting; personnel reforms, such as merit-based employment and pay; and many others. Computing has been viewed as an instrument of such reforms and also as a reform instrument, per se. Such instruments are illustrated by urban information systems, integrated municipal information systems, computer-based models for policymaking, geographic information systems, and, most recently, e-government. The rhetoric of these computing-based reform efforts has been that computing is a catalyst that can and should be used to bring about dramatic change and transformation in government” Penggunaan ICT dalam reformasi administrasi dan birokrasi sesungguhnya sudah jauh-jauh waktu diramalkan sebagai faktor penting dalam menciptakan administrasi publik dan birokrasi yang efektif dan efisien. Kraemer dan King (2006) menuturkan, “The question of whether computers will bring significant organizational change is nearly half a century old. In a classic 1958 Harvard Business Review article, “Management in the 1980‟s”, Leavitt and Whisler forecast that IT would replace the traditional pyramidal hierarchy in organizations with a lean structure resembling an hourglass, and productivity would soar through the elimination of most middle managers.” Laudon‟s (1974) yang dikutip Kraemer dan King (2006) berpendapat ICT secara umum dapat dipertimbangkan berpotensi untuk digunakan dalam reformasi administrasi. Sebagai contoh Fountain (2002) yang dikutip Kraemer dan King (2006) mengatakan, “Technology is a catalyst for social, economic and political change at the levels of the individual, group, organization and institution.” Di era e-government saat ini, kita dapat

118

menyimpulkan bahwa penggunaan ICT dalam pemerintahan dapat mendorong pelaksanaan birokrasi lebih efektif. Kualitas yang baik dalam pelayanan publik, dan kemudahan akses publik terhadap informasi dan pelayanan yang disediakan pemerintah. Dalam konsep reformasi manajemen publik salah satu dari Sembilan reformasi manajemen Bresser-Pereira (2004) adalah mengadopsi secara luas teknologi informasi khususnya teknologi internet untuk mengaudit, pembayaran pembelian hingga berbagai macam registrasi pelayanan. Lebih lanjut Bresser-Pereira (2004) mengatakan, “The new information technology was the central underlying change. It reduced the costs and increased the speed of communications, enabling financial markets to work internationally in real time, and an international civil society to mobilize people for political causes.” Penggunaan ICT dalam penyelenggaraan Administrasi dan birokrasi dalam suatu negara merupakan keniscayaan dan merupakan fenomena global dari adanya globalisasi. Hal demikian tidak terkait sebuah Negara menganut ideology tertentu, tapi ada banyak manfaat yang diperoleh dari teknologi. Bresser-Pereira (2004) mengatakan, “Its proponents use globalization as an ideology, while its adversaries criticize it as such. Yet to see globalization as an ideology is just wrong. The issue is not to be for or against globalization, but to understand its consequences and to try to develop policies that profit from the opportunities that it offers, while guarding against the threats that unrestrained markets may imply.” Di Serbia, salah satu negara di Eropa timur juga melihat penggunaan ICT maupun pengetahuan sebagai factor kunci dalam keberhasilan kinerja dan produktifitas. Lilić dan Stojanović (2007) mengatakan bahwa dalam lingkungan ekonomi berbasis pengetahuan, ide e-governement sebagai dampak dari syarat efektifitas dan efisensi. Tiga elemen dasar yang dituju dalam pelaksanaan e-governement adalah a) menjamin pemerintah yang terbuka dan transparan pada aktifitas lembaga-lembaga pemerintah; b) Menyediakan pelayanan on-line yang memudahkan warga negara (citizens) menggunakan internet untuk membayar pajak, akses untuk mendaftarkan berbagai layanan (access registries), mempermudah

119

prosedur (make applications or undertake procedures), memilih wakil rakyat (elect their representatives), memberikan kritik dan saran (express their opinions) dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, serta c) menghubungkan berbagai lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas Lilić dan Stojanović, (2007) menyimpulkan bahwa E-government adalah element kunci dalam reformasi birokrasi di Serbia. Mereka mengatakan, “The goal of e-government development is to secure an efficient path of the public administration to the 21 century and that citizens can conduct as many administrative procedures in the future through the Internet as possible. Such action would exclude unnecessary waiting and would save precious time. Within this context, e-government is the key part of public the administration reform strategy in Serbia.” Pengalaman empiris lain dibuktikan oleh Ibei dan forje (2009) ketika ICT di pergunakan dalam Administrasi dan biorkrasi di Kamerun. Mereka lebih percaya bahwa reformasi administrasi dan akuntabilitas pelayanan publik dapat berjalan di kamerun jika menerapkan penggunaan ICT dan E-government. Ibei dan Forje menyebutkan bahwa dalam “The AFRICAN Governance programme”, beberapa pilot project di beberapa Negara Africa sudah melakukan pengenalan e-administration dan beberapa negara malah sudah mengimplementasikan. Khusus dalam proyek Telemedicine dapat dikatakan sukses dalam implementasinya di Kamerun. Artinya, kamerun sebagai bagian negara di benua Afrika yang dikenal sebagai kawasan terbelakang dan salah satu negara dunia ketiga saja dapat merasakan manfaat yang lebih dari penggunaan ICT dalam adminsitrasi dan birokrasi di negara tersebut. Di Indonesia, dimana penetrasi ICT sudah mengalami kemajuan, seharusnya dapat menggunakan ICT secara maksimal dalam penyelenggaraan administrasi dan birokrasi.

120

Hambatan implementasi ICT dalam Reformasi Administrasi di Indonesia Penggunaan ICT dalam reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia merupakan paket yang tak terpisahkan. Namun mengapa dalam pelaksanaannya ICT tidak dapat mendukung berjalannya reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia. Ada dua jawabannya, yaitu pertama, kesiapan dan kesungguhan SDM dalam menerima perubahan budaya kerja dimana penggunaan ICT menjadi sangat penting dalam pelaksanaan administrasi dan birokrasi. Kedua, pemahaman, kemauan dan kemampuan pemimpin dalam memanfaat ICT sebagai visi besar dalam menjalankan roda organisasi publik yang efektif dan efisien. Pertama, jika kita menilik penetrasi penggunaan ICT di Indonesia, ada lompatan besar bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia sudah dapat menerima penggunaan teknologi sebagai bagian yang terpisahkan dalam kehidupan masyarakat (lihat Fuad, 2010). Contoh terbaru, dengan adanya aplikasi jejaring sosial di Internet semacam, Friendster, Twitter dan Facebook sesungguhnya penggunaan internet dan akses terhadap teknologi ICT di Indonesia melompat tajam menjadi 600 persen atau 6 kali lipat dari sebelumnya. Dengan kata lain dengan beberapa intervensi dan strategi tertentu, sesungguhnya masyarakat sudah siap menerima perubahan budaya dalam bidang ICT. Namun pada pelaksanaan dilapangan belum ada upaya yang khusus dan serius oleh pemerintah Indonesia dalam penggunaan ICT untuk melayani masyarakat. Masih banyak SDM dalam birokrasi yang gagap teknologi ataupun ketika banyak aparat birokrasi sudah mulai mengenal teknologi, mereka bukan memanfaatkan teknologi untuk melayani masyarakat sebagai upaya efektifitas dan efisiensi malah menggunakan ICT hanya sebagai sarana hiburan belaka. Penggunaan e-government oleh lembaga-lembaga pemerintah hanya sebatas menggugurkan kewajiban memenuhi syarat reformasi birokrasi tanpa melihat esensi. Malah, dalam kondisi tertentu egovernment dipandang sebagai proyek yang menggiurkan karena merupakan program high-cost dimana membutuhkan investasi dengan dana besar sehingga membuka kesempatan bagi banyak kalangan khususnya birokrasi pelaksana untuk menjadikan lahan korupsi. Secara

121

statistik implementasi E-government di berbagai lembaga pemerintah dan daerah, 80 persen situs e-government hanya sebagai situs penyedia informasi dan belum pada tahap interaksi apalagi transaksi pelayanan (lihat, Rokhman, 2008). Dengan kata lain pencapaian efektifitas dan efisiensi penyelengaraan negara dan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Atau jika ingin mengetahui lebih jauh hambatan-hambatan egovernment di Indonesia dapat dilihat beragam komentar yang secara keseluruhan menilai negatif implementasi e-government di Indonesia pada link ini, http://virtual.co.id/blog/internet-marketing/e-govermentyang-abai-komunikasi-online/ Selain itu bukti ketidakseriusan penggunaan ICT dan e-government dalam pelayanan public di Indonesia adalah dengan melihat hasil riset lembaga penelitian Brokings tahun 2009 tentang pelayanan publik menggunakan media internet yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 175 dari 198 negara yang dinilai. Peringkat Indonesia dapat dibilang mengalami penurunan dan kemunduran. Tahun 2008, Indonesia berada di peringkat ke-170, dan tahun 2009 turun menjadi 5 level. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara terbawah dalam pelayanan pemerintah menggunakan media internet. Sementara Singapura menjadi yang termaju dengan menempati ranking ke-4. Atau bandingkan dengan dua negara terbelakang di Asia yaitu Afghanistan yang menduduki peringkat 76 dan Timor Leste yang berada diatas posisi Indonesia, yaitu diperingkat 156. (lihat www.yadmi.or.id). Kedua, pemahaman, kemauan dan kemampuan pemimpin dalam memanfaat ICT sebagai visi besar dalam menjalankan roda organisasi publik yang efektif dan efisien. Menurut Kraemer dan King (2006) permasalahan utama penggunaan ICT adalah dari sisi pimpinan dalam mendistribusikan teknologi secara efesien, hal ini disebabkan ketidakpahaman pimpinan atas manfaat penggunaan teknologi pada sistem birokrasi. Kraemer dan King mengatakan, “The main problem with the claim that information technology is an instrument of administrative reform is the lack of evidence to back it up. Faced with this, proponents respond that the potential of IT to produce reform is thwarted because of top management‟s failures to distribute the

122

technology efficiently, to empower lower level staff, to re-engineer the organization along with computerization efforts, and to become hands-on knowledge executives themselves. Much of the benefit that IT could bring to organizations is lost due to poor management, but this does not explain the failure of the reform hypothesis.” Selain itu Noveck (2009:148) juga mengungkapkan hal yang hampir sama mengenai peran pimpinan pemerintah. Noveck mengatakan sangat penting untuk mengalamatkan pada peran pemimpin politik dalam mendorong inovasi dan reformasi berbasis teknologi dalam institusi pemerintah. Sebagai contoh administrasi Obama (The Obama administration) memberikan nama lembaga pemerintahannya sebagai “the country’s first chief technology officer” yang meniatkan diri sebagai lembaga yang berperan secara spesifik dalam memimpin perubahan. Noveck lebih lanjut mengatakan tentang perhatian pemerintah Obama dalam memanfaatkan teknologi dalam pelayanan masyarakat, “Because every leader has an imperative today to apply innovative, technologically enabled approaches to solve problems on the policy agenda, there is not necessarily a special focus on how technology can also help to create twenty-first-century institutions of governance.” Jika dibandingkan dengan Indonesia, sangat sedikit pemimpin pemerintahan di Indonesia yang bervisi ke depan. Melayani masyarakat agar efektif dan efisien dengan memanfaatkan ICT. Banyak pemimpin yang gagap teknologi dan ketika pemerintah Indonesia mewajibkan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan e-government di tiap daerah, e-government bukan dipandang sebagai terobosan baru pelayanan masyarakat namun menjadikan proyek yang menguntungkan. Sehingga menjadi tidak heran kualitas situs e-government di Indonesia hanyalah berfungsi sebagai brosur online belaka, tidak lebih. Manfaat yang diperoleh lebih sedikit dari biaya yang sudah dikeluarkan. Simpulan Pemanfaatan ICT dalam reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia mempunyai peran yang sangat vital demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, trasparan dan akuntabel.

123

Pemanfaat ICT khususnya e-government merupakan salah satu faktor yang dapat mewujudkan good governance. Pemanfaatan ICT dalam sistem administrasi dan birokrasi di Indonesia sudah dilakukan namun menghadapi masalah yang sangat sistemik yaitu SDM Birokrasi yang rendah dan belum memahami pentingnya pemanfaatan ICT dalam menjalankan roda birokrasi khususnya dalam melayani publik. Selain itu pemahaman, kemauan dan kemampuan pemimpin dalam memanfaat ICT sebagai visi besar dalam menjalankan roda organisasi publik yang efektif dan efisien masih sangat rendah. Penggunaan ICT khususnya e-government bukan dianggap langkah inovatif dalam pelayanan publik namun dianggap sebagai proyek besar yang menguntungkan. Ada “gegar paradigma” ketika secara global semua negara mewajibkan setiap pemerintah dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan ICT agar efektif dan efisien, sedangkan pimpinan di Indonesia masih menggunakan paradigm birokrasi tradisional. Maka ketika semua tidak berubah dan tidak berniat untuk berubah waluapun perubahan itu terus mendorong, reformasi administrasi dan birokrasi di Indonesia hanyalah sekedar mimpi. Daftar Pustaka Bresser-Pereira, Luiz Carlos, 2004, Democracy and Public Management Reform: Building the Republican State, Oxford University Press Inc.:New York Farazmand, Ali, 2002, Administrative Reform In Developing Nations, Praeger Publishers: Westport, CT Fuad, Anis, 2010, Facebook dan E-Cognocracy, dalam Radar Banten edisi Senin, 1 Maret 2010 Ibei, John Egbe Dan John W Forje, 2009, Chalenges of Administrative Reforms and Public Service Accountability In Africa: The Case of Cameroon. Cameroon Journal On Democracy An Human Rights Vol 3. No.1 June 2009 Killian, Jerri, 2008, The Missing Link in Administrative Reform: Considering Culture dalam Jerri Killian dan Niklas Eklund (ed.), Handbook of administrative reform : an international perspective, CRC Press : Florida

124

Kraemer, Kenneth dan John Leslie King, 2006, Information Technology and Administrative Reform: Will E-Government be Different? dalam International Journal of Electronic Government Research, 2(1), 1-20, January-March 2006 Kuncoro, Andri Tri, 2008, Reformasi Birokrasi : Studi Kasus Sragen, di unduh dari http://newblueprint.wordpress.com/2008/10/23/reformasibirokrasi-studi-kasus-sragen/ Lilić, Stevan and Maja Stojanović, 2007, E-Government and Administrative Reform in Serbia, Masaryk University Journal of Law and Technology Noveck, Beth Simone, 2009, Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, And Citizens More Powerful, Brookings Institution Press: Washington D.C. Rokhman, Ali, 2008, Potret dan Hambatan E-Government Indonesia, Jurnal Inovasi Edisi Vol.11/XX/Juli 2008 diunduh dari http://io.ppijepang.org/article.php?id=263 Sudarto, Yudo, 2006, E-Goverment Dan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Baik dalam Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, Institut Teknologi Bandung Suharto, Didik G., 2009, Reformasi birokrasi setengah hati, Artikel pada Harian Solopos edisi Kamis, 08 April 2010, Hal.4 Sumber internet/website: http://virtual.co.id/blog/internet-marketing/e-goverment-yang-abaikomunikasi-online/ http://www.yadmi.or.id/index.php?option=com_content&view=article& id=267:indonesia-berada-di-ranking-ke-175-dalam-egoverment&catid=38:terkini&Itemid=69

125

126

Tentang Editor Agus Sjafari, Lahir di Pamekasan 24 Agustus 1971; menempuh Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara di FISIP UNSOED Purwokerto; selanjutnya menempuh Magister Ilmu Administrasi Publik di UNPAD Bandung; kemudian menyelesaikan Program Doktor di Program Penyuluhan Pembangunan di IPB Bogor. Aktif dalam kegiatan pembangunan masyarakat (Community Development). Saat ini menjabat sebagai Sekjen di the Community Development Institute (CDI); Aktif sebagai pemerhati sosial dan pemerintahan; kolomnis di beberapa surat kabar nasional maupun lokal. Saat ini menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik FISIP Untirta Serang Banten Kandung Sapto Nugroho, pria kelahiran Kulon Progo ini menempuh Program Magister Administrasi Publik di almamater yang sama saat menempuh Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara di FISIP UNSOED Purwokerto; Aktif sebagai peneliti maupun di pertemuan-pertemuan ilmiah Nasional Administrasi Negara. Fokus dalam kajian Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Saat ini menjabat sebagai ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untirta dan pengajar tidak tetap di STIA Banten.

127

128