PERUBAHAN POLA REKRUITMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PASCA DITETAPKAN SEBAGAI PARTAI TERBUKA PADA PEMILU 2014 DI KOTA SEMARANG Oleh Satriyogi Pratama D2B009028 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http://www.fisip.undip.ac.id email :
[email protected] ABSTRACT Recruitment politics or political representation plays an important role in the political system of a country with a democratic political system. Because the process is determining the people who will carry out the functions of the country's political system through existing institutions. Therefore, the goal is reached or not a good political system depends on the quality of political recruitment. This study aims to examine the change recruitment pattern of legislative candidate partai keadilan sejahtera of post defined as open party for 2014 election in semarang city. PKS recruitment mechanism is the formation of Regional Committee of the executor legisltaif candidate recruitment, socialization, Networking legislative candidates by a cadre member in each electoral district, verification of legislative candidates, internal elections plenary meeting by the committee and the board of DPD PKS and Determination of candidates for the Board legisltaif Regional Board PKS and the National Election Commission. Recruitment pattern adopted by the PKS is a semi-open pattern for all the people who qualify can be selected as candidates of the party. The society, unable to register in person to the Prosperous Justice Party, but a cadre of each electoral district will conduct a search on its territory, in the sense that the entire community has no right to register as a candidate member legisltaif. Keywords: Political Recruitment, Recruitment Mechanism and Patterns. ABSTRAK Rekruitmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembagalembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola rekruitmen calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera pasca ditetapkan sebagai partai terbuka pada pemilu 2014 di Kota Semarang. Mekanisme rekruitmen Partai Keadilan Sejahtera yaitu pembentukan Panitia Penjaringan Tingkat Daerah sebagai pelaksana rekruitmen calon legisltaif, Sosialisasi, Penjaringan bakal calon anggota legislatif oleh kader di tiap daerah 1
pemilihan, Verifikasi bakal calon anggota legislatif, Rapat pleno pemilihan umum internal oleh panitia dan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera dan Penetapan calon legisltaif untuk oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera dan Komisi Pemilihan Umum. Pola rekruitmen yang dianut oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah pola semi terbuka karena semua masyarakat yang memenuhi syarat dapat dipilih sebagai calon legislatif dari partai. Masyarakat tersebut tidak dapat mendaftar secara pribadi ke Partai Keadilan Sejahtera, namun kader dari setiap daerah pemilihan akan melakukan pencarian di wilayahnya, dalam artian seluruh masyarakat tidak memiliki hak untuk mendaftar sebagai anggota calon legisltaif. Kata kunci: Rekruitmen Politik, Mekanisme Pencalonan Dan Pola Rekruitmen. PENDAHULUAN Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik, yaitu merekrut orangorang untuk menjadi anggota partai dan aktif dalam aktivitas partai, serta menyeleksi anggotaanggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin.1 Pada umumnya cara yang ditempuh oleh partai politik adalah dengan menarik golongan muda untuk dididik dijadikan kader. Dari para kader ini akan tampak anggota-anggota yang mempunyai bakat yang pada gilirannya dapat diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin. Pemimpin dalam konteks ini adalah menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat serta pejabat publik yakni kepala negara dan/atau pemerintahan, juga kepala daerah yang dipilih oleh rakyat.2 PKS sebagai partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai kader, memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infrastruktur kelembagaan yang tersebar dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia partai. Meskipun Partai Keadilan Sejahtera dilihat sebagai partai yang sedikit banyak telah mencoba konsisten dengan asas dan tujuan yang ingin diciptakan dalam program politiknya secara inklusif yakni partai dakwah islam, namun perlu dianalisis lebih lanjut tentang proses rekrutmen calon legislatifnya. KH. DR. Surahman Hidayat Ketua Dewan Syariah Pusat dalam penjelasan Partai Keadilan Sejahtera seputar isu partai terbuka dan calon legisltaif non muslim menyebutkan: “…Setiap warga negara dapat menjadi Calon legisltaif (calon legislatif) atau Pengurus Partai Keadilan Sejahtera dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan dan aturan resmi Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai Dakwah, sangat menghormati keberagaman, berbagai macam ras, suku dan agama, mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa-untuk bersama-sama bersinergi untuk Pembangunan Bangsa ini….” 3
1
Haryanto. Sistem Politik: Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta. 1982. hlm. 93 Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004. hlm.164. 3 Http://pk-sejahtera.org/2006/index.php?op=isi&id=4358 diakses tanggal 30 November 2013 Pukul 22.00 WIB 2
2
Perubahan pola rekruitmen calon legislatif PKS secara terbuka atau inklusif menjadikan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Penulis memilih Kota Semarang sebagai tujuan penelitian karena disamping Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah, pada pemilu tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera mampu meraih suara dalam posisi empat besar di Kota Semarang. Penulis juga sangat tertarik mengetahui lebih dalam bagaimana perubahan pola rekruitmen calon anggota legislatif partai keadilan sejahtera pasca ditetapkan sebagai partai terbuka pada pemilu 2014 di kota Semarang dan juga ingin menganalisis lebih dalam mengenai fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan PKS itu sendiri. KERANGKA TEORI 1. Partai Politik dan Rekruitmen Politik Partai politik dalam pengertian modern dapat didefenisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Pengertian di atas sesuai dengan salah satu fungsi partai politik yaitu fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik.4 Dalam pengertian lain rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.5 2. Penempatan Kader Pada Jabatan Karir dan Jabatan Politik Jenjang atau sistem karir dalam partai politik adalah suatu sistem penataan masa depan para aktivis partai menyangkut peran dan posisi mereka dari waktu ke waktu dalam berbagai posisi yang ada atau bisa dilalui lewat keterlibatan atau jasanya dalam partai politik. Posisi ini seperti pengurus partai di berbagai tingkatan atau jabatan publik. Sistem karir adalah jembatan menuju pelembagaan proseduralisme demokrasi yang secara praktis dibutuhkan bagi tercapainya integrasi internal dalam partai politik. Melalui sistem karir berbagai penataan relasi antar individu partai bisa dikelola. Sistem karir dapat didesain guna mengelola potensi konflik karena harapan-harapan masa depan yang diandaikan oleh setiap individu partai. 6 Partai politik diharapkan menjalankan fungsi rekrutmen yang baik, yakni menempatkan kader-kader partai pada jabatan-jabatan di dalam partai dan jabatan-jabatan politik di luar partai (di lembaga eksekutif dan legislatif) berdasarkan kemampuan, kinerja, dan pengalaman kader yang bersangkutan.7 3. Pemilihan Umum Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8 Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4
Putra, Fadillah. Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2003. hlm. 19 5 Sastroatmodjo, Sudijono. Perilaku Politik. IKIP Semarang Press. Semarang. 1995. hlm.121 6 Ibid. hlm. 27-29 7 Rauf, Mawasdi. Konsensus dan Konflik Politik, Sebuah Penjajagan Teoritis. Dirjen Dikti Depdiknas. Jakarta. 200. hlm. 14 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum
3
maka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus dari DPD PKS Kota Semarang dan calon legislatif internal dan eksternal. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif atau interpretatif. Analisis data kualitatif yang dipergunakan untuk menganalisis data yang sifatnya monografi atau wujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klarifikasi.9 Pendekatan interpretatif dilakukan melalui tahapan reduksi data pengorganisasian data, dan kemudian menginterprestasikannya. Dengan demikian, data yang di peroleh dari penelitian ini diorganisasikan, dikategorikan, dan kemudian diinterprestasikan secara rasional agar mendapatkan suatu kesimpulan yang terjamin validitasnya HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Partai Keadilan Sejahtera telah sah menjadi salah satu partai peserta Pemilu 2014 dengan nomor urut 3 (Keputusan KPU No:166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten Tahun 2014). DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang dalam pencalonan ini mengajukan 50 orang bakal calon anggota legislatif agar dapat mewakili partainya di kursi pemerintahan. Dari orang 50 bakal calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera tersebut tersebar dalam 6 daerah pemilihan di kota Semarang. Mekanisme rekruitmen anggota calon legisltaif Partai Keadilan Sejahtera atau yang disebut dengan tahapan panitia penjaringan khusus tingkat daerah merupakan tahap panjang yang harus dilakukan setiap menjelang pemilu. Prosesnya terdiri dari: 1) Pembentukan panitia penjaringan khusus; 2) Sosialisasi ke seluruh kader; 3) Penjaringan oleh kader; 4) Verifikasi Bakal Calon Anggota Legislatif; 5) Rapat Pleno pemilihan umum internal; 6) Penetapan nomor urut calon legisltaif; 7) pengesahan dan pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif ke Dewan Pengurus Wilayah dan 8) Penetapan Calon legisltaif oleh Komisi Pemilihan Umum. Proses rekruitmen calon legisltaif Partai Keadilan Sejahtera yang telah diuraikan pada bagan di atas yaitu yang melalui proses rapat pleno pemilihan Umum Internal tidak sesuai dengan Panduan pemilihan umum internal BAB VII Pemilihan Umum Internal Pasal 18 tentang Kegiatan pemilihan umum internal bahwa Kegiatan pemilihan umum internal terdiri atas: 1) Sosialisasi pemilihan umum internal; 2) Penetapan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum internal; 3) Inventarisasi dan verifikasi Daftar Bakal Calon, 4) Penetapan Daftar Calon Sementara; 5) Penetapan Daftar Calon Tetap, 6) Sosialisasi Daftar Calon Tetap, 7) Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan 8) Penetapan Anggota. Perbedaan antara pelaksanaan pemilihan umum internal untuk memilih anggota dewan (Calon legisltaif) dengan Panduan pemilihan umum internal yang ada adalah pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara. Tahap tersebut tidak berlaku untuk pemilihan anggota dewan akan tetapi aturan tersebut berlaku untuk pemilihan dewan pengurus partai, 31
Koentjoroningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia. Jakarta. 1998. hlm.328
4
kepada daerah dan calon priseden serta wakil presiden. Pada pemilihan Calon legisltaif dari DPD kemudian diajukan ke Dewan Pengurus Wilayah untuk disetujui kemudian baru di ajukan ke Komisi Pemilihan Umum sedangkan dalam Panduan pemilihan umum internal yang khusus mengatur tentang pemilihan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah maka setelah hasil perhitungan dari pemungutan suara kemudian diajukan ke Dewan Pengurus Wilayah untuk ditetapkan dengan SK Penetapan dan proses secara otomatis selesai. Mekanisme rekruitmen Partai Keadilan Sejahtera dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ADART PKS BAB XIX tentang Rekruitmen Jabatan Politik, Pasal 31 ayat (2) bahwa mekanisme rekruitmen jabatan politik untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan: a. Jenjang keanggotaan; b. Kapabilitas dan profesionalitas; dan c. Sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, berdasarkan ADART tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Partai Keadilan Sejahtera lebih mengutamakan anggota partai/kader sebagai calon anggota DPR atau DPRD. Dalam rekruitmen politik seperti yang telah diungkapkan dalam kerangka teori ada tipetipe rekruitmen yang dapat diikuti oleh partai politik. Tipe tersebut adalah 1) Tipe Partisipan; 2) Tipe Compartmentalization; 3) Tipe Immediate Survival; dan 4) Tipe Civil Service Reform.10 1) Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. Tipe Partisan dalam proses rekrutmen di Partai Keadilan Sejahtera sangat mendominasi. Hal ini dapat dilihat bahwa Calon legislatif yang memiliki loyalitas tinggi dalam struktur kepengurusan partai mendapatkan nomor urut pertama (awal). Loyalitas yang tinggi juga dapat dilihat dari lamanya seorang kader bergabung atau pengurus partai menjabat yaitu minimal 4 tahun, semakin lama masa keanganggotaannya maka prioritas untuk ditetapkan sebagai calon legisltaif di Partai Keadilan Sejahtera semakin besar. 2) Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang , misalnya aktivis LSM. Tipe ini menjadi point pertimbangan dalam proses penentuan calon Anggota legislatif. Dalam Partai Keadilan Sejahtera tipe ini dijadikan pertimbangan utama untuk memilih calon legislatif dari eksternal. Seluruh calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi Parlemen harus memiliki pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, karena ketentuan tersebut sudah diatur di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) Immediate Survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. Tipe Immediate Survival tidak digunakan dalam proses rekruitmen di Partai Keadilan Sejahtera karena memang tidak sesuai dengan kenyataan. Mekanisme rekruitmen di Partai Keadilan Sejahtera yaitu pimpinan Dewan Pengurus Daerah/Dewan Penguruh Wilayah tidak punya otoritas untuk menetapkan calon legislatif karena penetapan calon berdasarkan rapat pleno pemilihan umum internal berdasaarkan kemampuan, loyalitas, pengalaman dan ketokohan seorang calon.
10
Putra, Fadilla. Partai Politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.2003. hlm 23
5
4) Civil Service Reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi. Tipe ini dalam Partai Keadilan Sejahtera hampir sama dengan tipe partisipan, tipe ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan kader atau eksternal karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kritreia tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Partai Keadilan Sejahtera dalam menentukan bakal calon anggota legislatif baik dari internal mupun dari eksternal juga sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Czudnowski bahwa yang dapat menentukan terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif baik perempuan maupun laki-laki adalah: 11Social background, Political Socialization, Initial Political Activity, Apprenticeship, Occupational Variables, Motivations dan Selection. Berdasarkan hasil penelitian ternyata Partai Keadilan Sejahtera memperhatikan semua faktor di atas, dalam proses pencarian bakal calon legislatif kader Partai Keadilan Sejahtera memperhatikan bacground social dan Occupational Variables. Hal ini dilakukan untuk mengetahui basis masa yang dapat mendukung suara dalam pemilu, biasanya basis masa dimiliki oleh seorang tokoh masyarakat. Faktor ini cenderung dicari dari calon legisltaif eksternal sedangkan dari calon legisltaif internal lebih memperhatikan faktor Initial Political Activity dan Motivations yaitu faktor dari aktivitas atau pengalaman politik yang dimiliki oleh pengurus/kader dan motivasi untuk menjadi calon legisltaif. Partai Keadilan Sejahtera dalam pelaksanaan rekruitmen anggota calon legislatif untuk pemilu 2014 menggunakan sistem semi terbuka. Dalam sistem ini tidak sepenuhnya dengan pola terbuka atau tertutup. Seperti menurut Haryanto bahwa rekrutmen politik terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Sebaliknya, rekrutmen politik tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab penguasa, atau individuinidividu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa.12 Secara teoritis, rekrutmen dengan pola semi terbuka yang diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera berarti menerapkan merit system, yaitu suatu seleksi menurut kualifikasi teknis, rasional dan impersonal. Sedangkan dalam hal rekrutmen calon legisltaif, harus mencerminkan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Seleksi anggota legislatif harus memenuhi syaratsyarat kapabilitas, popularitas dan akseptabilitas. Ketiga syarat ini harus dipadukan. Artinya sesorang kandidat harus benar-benar memiliki kemampuan, populer di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat serta terpilih melalui prosedur perwakilan, bukan hanya sekadar ditunjuk. Dalam sistem semi terbuka ini setiap warga negara tidak memiliki kebebasan yang mutlak dalam berkompetisi menjadi calon legislatif di Partai Keadilan Sejahtera karena Partai Keadilan Sejahtera memiliki mekanisme rekruitmen calon anggota legislatif dengan mementingkan anggota yang berasal dari kader internal dan tidak menerima pendaftaran calon legisltaif. Dalam melakukan penyeleksian, Partai Keadilan Sejahtera melakukannya secara terbuka, dimana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur tidak diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas tidak dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon legislatif. Sebelum seorang calon 11 12
Putra , Fadillah. Op.Cit. hlm. 257-260 Syamsir dan Suryanev, “Proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan di Kota Padang”, Jurnal Ilmiah Demokrasi, 4:2, (2005), hlm. 5
6
anggota legislatif diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum, Partai Keadilan Sejahtera terlebih dahulu melakukan rekruitmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif, baik penelitian terhadap persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah/STTB, kesehatan, maupun keterangan bebas hukum. Tak hanya itu Partai Keadilan Sejahtera juga melakukan penilaian terhadap moralitas calon anggota legislatif misalnya ketaatan ibadah, kemampuan baca kitab suci serta kecakapan berkomunikasi berdasarkan etika berbahasa. Pola rekrutmen politik memiliki keragaman walaupun ada dua cara seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan yang dianggap paling penting. Namun disamping itu ada beberapa metode yang ada dalam rekrutmen politik yaitu Penarikan undian, Rotasi, perebutan kekuasaan, patronage dan co-option.13Pada Partai Keadilan Sejahtera metode rekruitmen politik yang digunakan adalah dengan Co-option yaitu anggota Partai Keadilan Sejahtera yaitu kader yang memilih bakal calon eksternal dan internal sedangkan yang menetapkan bakal calon untuk diajukan dalam pencalonan adalah panitia penjaringan khusus tingkat daerah dan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Semarang. Pola rekrutmen calon anggota legislatif secara semi terbuka yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera merupakan indikasi bahwa Partai Keadilan Sejahtera telah melakukan kaderisasi yang baik. Rekruitmen calon legisltaif dari pihak internal lebih diutamakan dengan pertimbangan bahwa secara kualitas calon anggota legislatif yang direkrut melalui sistem kaderisasi partai akan lebih berkualitas ketimbang figur yang direkrut secara terbuka atau dari eksternal. Hal itu mengingat salah satu fungsi partai politik adalah melakukan kaderisasi untuk menghasilkan calon pemimpin. Dengan memilih dan menyeleksi dari kader internal tentunya kader tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk menjadi legislator dari tahun-tahun sebelumnya sehingga sudah melalui proses pembinaan. KESIMPULAN DAN SARAN Pola rekruitmen yang dianut oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah pola “semi terbuka”. Artinya semua masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh PKS dapat menjadi calon anggota legislative dari PKS. Namun calon dari eksternal sangatlah sedikit (12 orang ) karena PKS lebih mementingkan kader internal yang memiliki dan memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif. Pola ini disebut semi terbuka karena masyarakat yang memenuhi syarat pun tidak dapat mendaftar sebagai calon legislatif ke PKS, kader dari setiap daerah pemilihan yang akan melakukan pencarian di wilayahnya, dalam artian seluruh masyarakat tidak memiliki hak untuk mendaftar sebagai anggota calon legislatif. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Hendaknya PKS memperbaiki pola rekruitmen yang selama ini digunakan menjadi pola terbuka sehingga seluruh masyarakat dan kader-kader partai mengetahui tentang persyaratan dan mekanisme rekruitmen calon legislatif di PKS. 2. Hendaknya PKS membuat kebijakan atau aturan khusus tentang penjaringan dan seleksi terhadap calon legislatif eksternal. 3. Hendaknya PKS bersikap terbuka terhadap semua calon legislatif baik calon internal mapun eksternal terhadap proses rekruitmen hingga ditetapkannya seorang kandidat sebagai calon legislatif. Hal ini dilakukan agar proses rekruitmen dapat terlaksana dengan transparan.
13
Fanindita, Fanina . Rekruitmen Politik Terhadap Perempuan Dalam partai Politik dan Parlemen. Medan. hlm. 22
7
DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam. (2004). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Fanindita, Fanina. (2009). Rekruitmen Politik Terhadap Perempuan Dalam partai Politik dan Parlemen. Medan: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sumatera Utara. Haryanto. (1982). Sistem Politik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty Koentjoroningrat. (1998). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. Putra, Fadillah. (2003). Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Putra, Fadilla. (2003). Partai Politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Rauf, Mawasdi. (2000) Konsensus dan Konflik Politik, Sebuah Penjajagan Teoritis. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas. Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. Syamsir dan Suryanef. (2005). Proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Legislatif Perempuan di Kota Padang. Jurnal Demokrasi. 4, (2): 107-118. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum
8
