Perubahan itu TIDAK NYAMAN SEHINGGA Sulit berubah. Perubahan adalah masalah mind set

Perubahan itu TIDAK NYAMAN SEHINGGA Sulit berubah

Perubahan adalah… masalah mind set http://www.kopertis4.or.id

PENDIDIKAN Bukan sekedar proses pengayaan intelektual, tetapi juga menumbuhkan benih-benih adab* manusia, untuk mengecambahkan kualitas luhur kemanusiaan.

PENDIDIKAN

Upaya menghargai individu sebagai pribadi yang unik, satu dan lainnya berbeda dalam minat dan kecerdasannya

PENDIDIKAN… Tuntutlah ilmu mulai dari buaian………. sampai akhir hayat…

GURU PROFESIONAL Guru adalah… Profesi yang sangat mulia, kehadiran guru bagi peserta didik ibarat sebuah LILIN yang menjadi penerang tanpa batas tanpa membedakan siapa yang diteranginya

Think Globally, Act Locally

SUASANA PENUH Perhatian Penghargaan Positif Aman

SUASANA

Mempermalukan Menakuti Mengancam Menghukum

INDONESIA

BIG SIZE ..:: 240 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 3,3 juta guru, 293 ribu sekolah ::..

11

12

*) 2005

13

Ada Apa Dengan Bangsa Ini ?

Mengapa ini terjadi ?

KONSEP PENDIDIKAN HOLISTIK

PIKIR

RASA JIWA

RAGA

TUGAS GURU

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU (KPPG) BAB I Kebijakan Umum Pembinaan dan Pengembangan Guru

EMPAT TAHAP MEWUJUDKAN GURU PROFESIONAL

1.

Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi;

2.

Induksi guru pemula berbasis sekolah;

3.

Profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi

4.

Profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani.

AKTUALITAS

TUGAS DAN FUNGSI

PENYANDANG PROFESI GURU BERBASIS PADA PRINSIPPRINSIP: 1.

2.

3.

4.

5.

Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidik an, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendi dikan sesuai dengan bidang tugas; Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; Memilikitanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofe sionalan;

6.

7.

8.

9.

Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur halhal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

POLA PEMBINAAN

DAN

PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIR GURU

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU (KPPG) BAB II Peningkatan Kompetensi

PRINSIP-PRINSIP PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KARIR Prinsip-prinsip Umum 1.

Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskrimi

1.

Ilmiah

natif dengan menjunjung tinggi hak asasimanus

2.

Relevan

3.

Sistematis

4.

Konsisten

5.

Aktual

6.

Fleksibel

7.

Demokratis

Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan gur

8.

Obyektif.

u yang berlangsung sepanjang hayat.

9.

Komprehensif

10.

Memandirikan

11.

Profesional

12.

Bertahap

pembelajaran.

13.

Berjenjang

Memberdayakan semua komponen masyarakat mel

14.

Berkelanjutan

alui peran serta dalam penyelenggaraandan pengen

15.

Akuntabel

dalian mutu layanan pendidikan.

16.

Efektif

17.

Efisien

ia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemuk an bangsa. 2.

Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

3.

4.

Memberi keteladanan, membangun kemauan, da n mengembangkan kreativitas guru dalamproses

5.

Prinsip-prinsip Khusus

dan

kontekstual

JENIS PROGRAM Peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain seperti berikut ini. 1.

Pendidikan dan Pelatihan

2.

Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan

KETERKAITAN ANTARA PKB, PK PENGEMBANGAN KARIR GURU

GURU, DAN

TUJUAN

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

1.

Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kom petensi yang ditetapkan.

2.

Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuha n guru dalam memfasilitasi prosesbelajar peserta didik dala m memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni dimasa mendatang.

3.

Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksa nakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

4.

Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang pr ofesi guru.

5.

Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di ma syarakat.

TIGA UNSUR KEGIATAN GURU DALAM

PKB

YANG DAPAT DINILAI ANGKA KREDITNYA

1.

Pengembangan diri,

2.

Publikasi ilmiah, dan

3.

Karya inovatif.

EMPAT KOMPETENSI

YANG HARUS DIMILIKI OLEH GURU

1.

Kompetensi Pedagogik

2.

Kompetensi Kepribadian

3.

Kompetensi Sosial

4.

Kompetensi Profesional



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU (KPPG)

BAB III Penilaian Kinerja

A. LATAR BELAKANG Pelaksanaan PK Guru dimaksudkan untuk guru yang profesional,karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan pr

ofesi guru. untuk memberi pengakuan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK

Guru harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah,pemerintah daerah, dan

masyarakat.

B. PENGERTIAN Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PK guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam

rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya

dalam

penguasaan

pengetahuan,

pengetahuan dan keterampilan, sebagai

penerapan

kompetensi yang

dibutuhkan sesuai amanat Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang St andar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

C. PERSYARATAN PK GURU Persyaratan penting dalam sistem PK Guru yaitu harus valid, reliabel, dan praktis. Sistem PK Guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benarbenar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Sistem PK Guru dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun. Sistem PK guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah,dengan tingkat validitas dan reliabilitas y ang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan.

D. ASPEK YANG DINILAI Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas. 2. Penilaian kinerja dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru Bimbingan Konseling (BK)/Konselor, meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi pembimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. 3. Kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugastambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. 1.

E. PROSEDUR PELAKSANAAN 1.

Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, hal-hal yang harus dilakukan adalah: a. Memahami pedoman PK guru b. Memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja c. Memahami cara penggunaan instrumen PK guru dan tata cara penilaian yang akan dilakukan. d. Memberitahukan rencana pelaksanaan PK guru kepada guru yang akan dinilai dan menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya.

2. Tahap

a. b. c.

Pelaksanaan

Sebelum Pengamatan Selama Pengamatan Setelah Pengamatan

3. Tahap Penilaian a. Pelaksanaan Penilaian i. Pemberian skor ii. Perhitungan nilai total PK guru iii. Penentuan sebutan dan presentase angka kredit iv. Penyerahan hasil PK guru kepada guru-guru yang dinilai. v. Penandatangan format hasil PK guru vi. Bagi guru yang mengajar di 2 sekolah atau lebih, maka PK dilaksanakan di sekolah induk. Berikut adalah tabel Konversi Nilai Kinerja HasilPK Guru ke persentase Angka Kredit

Berikut adalah tabel Konversi Nilai Kinerja HasilPK Guru ke persentase Angka Kredit Nilai Hasil PK Guru 91 – 100

Sebutan Amat baik

Persentase Angka kredit 125%

76 – 90

Baik

100%

61 – 75

Cukup

75%

51 – 60

Sedang

50%

≤ 50

Kurang

25%

b. Pernyataan Keberatan terhadap Hasil Penilaian

Keputusan penilai terbuka untuk diverifikasi. Guru yang dinilai dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian tersebut.

Keberatan disampaikan kepada Kepala Sekolah dan/atau Dinas Pendidikan, yang selanjutnya akan menunjuk seseorang yang tepat untuk bertindak sebagai moderator. Dalam hal ini moderator dapat mengulang pelaksanaan PK Guru untuk kompetensi tertentu yang tidak disepakati atau mengulangpenilaian kinerja secara menyeluru usul penila

ian ulang harus dicatatdalam laporan akhir. Dalam kasus pengajuan ini, nilai PK Guru dari moderator digunakan sebagaihasil akhir PK Guru Penilaian ulang hanya dapat dilakukan satu kali dan moderator hanya bekerja untuk

kasus penilaian tersebut.

4. Tahap Pelaporan

Laporan mencakup: a.

laporan dan evaluasi per kompetensi sesuai format

b.

rekap hasil PK Gurusesuai format

c.

dokumen pendukung lainnya

F. KONVERSI NILAI HASIL PK GURU KE ANGKA KREDIT

Konversi nilai PK Guru bagi guru tanpa tugas tambahan yang relevandengan fungsi sekolah/madrasah. Konversi

nilai

PK

Guru

ke angka kredit dilakukan berdasarkan Tabel berikut.

Berdasarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, perolehan angka

kredit untuk

pembelajaran

atau

pembimbingan

setiap tahun bagi guru diperhitungkan dengan menggunakan rum us

tertentu.

Jabatan Guru

Pangkat dan Golongan Ruang

Persyaratan Angka Kredit kenaikan pangkat dan jabatan Kumulatif Minimal

Guru Pertama Penata Muda, III/a Penata Muda Tingkat I, III/b Guru Muda

Penata, III/c Penata Tingkat I, III/d

Guru Madya Pembina, IV/a Pembina Tingkat I, IV/b Pembinaan Utama Muda, IV/c

Guru Utama

Pembina Utama Madya, IV/d Pembina Utama, IV/e

Kebutuhan Per jenjang

100 150

50 50

200 300

100 100

400 550 700

150 150 150

850 1.050

200

1.

Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambaha n yangrelevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang mengurangi jam mengajar tatap muka guru.

2.

Konversi nilai PK Guru

dengan

tugas

tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka guru.

G. PENILAIAN PK GURU 1. Kriteria Penilai a.

Menduduki

jabatan/pangkat

paling

rendah

sama

dengan

jabatan/pangkat guru/kepala sekolah yang dinilai. b.

Memiliki Sertifikat Pendidik.

c.

Memiliki

latar

belakang

pendidikan

yang

sesuai dan menguasai bidang tugas Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai. d.

Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkat kan

kualitas pembelajaran.

e.

Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka.

f.

Memahami PK Guru dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru/Kepala Sekolah.

Masa Kerja

Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan paling lama tiga (3) tahun. Kinerja penilai dievaluasi secara berkala oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prinsip‐prinsip

penilaian yang berlaku.

H. SANKSI 1.

Diberhentikan sebagai guru atau kepala sekolah dan/atau penga was sekolah.

2.

Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi,

tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan proses PK Guru. 3.

Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi,

tunjanganfungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima

sejak

yang

bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK yang dihasilkan dari PK Guru.

I.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

a.

Menyusun dan mengembangkan rambu‐rambu pengembangan kegiatanGuru.

b.

Menyusun prosedur operasional standar pelaksanaan PK Guru.

c.

Menyusun instrumen dan perangkat lain untuk pelaksanaan PK Guru.

d.

Mensosialisasikan, menyeleksi dan melaksanakan TOT penilai PK Guru tingkat

pusat .

e.

Memantau dan mengevaluasi kegiatan PK Guru.

f.

Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru secara nasional.

g.

Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru kepada D inas Pendidikan dan sekolah sebagai umpan balik untuk ditindak lanjuti.

h.

Mengkoordinasi dan mensosialisasikan kebijakan‐kebijakan terkait PK Guru.

2.

Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP

a.

Menghimpun data profil guru dan sekolah yang ada di daerahnya berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. Mensosialisasikan, menyeleksi, dan melaksanakan TOT untuk melatih penilai PK Guru tingkat Kabupaten/Kota. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru yang berada di bawah kewe nangan Melaksanakan pendampingan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di b awah kewenangannya. Menyediakan pelayanan konsultasi pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di baw ah kewenangannya Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada dibawah kewenangannya. Dinas Pendidikan Provinsi bersama‐sama dengan LPMP membuat laporan hasil peman tauan dan evaluasi kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau Kemdiknas, cq. unit yang menangani Pendidik.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a.Menghimpun dan menyediakan data profil guru dan sekolah yang ada di wilayahnya berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. b.Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPM P melatih penilai PK Guru tingkat Kabupaten/Kota. c.Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di wilayahnya. d.Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di wilayahnya. e.Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru bagi guru yang berada di bawah f.kewenangannya dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas. g.Mengetahui dan menyetujui program kerja pelaksanaan PK Guru yang diajukan sekolah. h.Menyediakan pelayanan konsultasi dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di daerahnya. i.Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru untuk menjamin pelaksanaan yang efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dan sebagainya. a.Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PK Guru di sekolah‐ sekolah yang ada di wilayahnya dan mengirimkannya kepada sekolah, dan/atau LPMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi masing‐masing

4.

UPTD Dinas Pendidikan

a.

Menghimpun dan menyediakan data profil guru dan sekolah yang ada di kecamatan wilayahnya berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Guru di wilayah kecamatannya. Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di wilayah kecamatannya Menetapkan dan mengesahkan penilai PK Guru dalam bentuk Keputusan penetapan sebagai penilai. Menyediakan pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di daerahnya. Memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan PK Guru di tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

b.

c. d. e. f.

5.

Satuan Pendidikan

a.

Memilih dan mengusulkan penilai untuk pelaksanaan PK Guru Menyusun program kegiatan . Mengusulkan rencana program kegiatan ke UPTD atau Dinas Kabupaten/ Kota. Melaksanakan kegiatan PK Guru Memberikan kemudahan akses bagi penilai untuk melaksanakan tugas. Melaporkan kepada UPTD atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jika te rjadi permasalahan dalam pelaksanaan PK Guru. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, administrasi, keua ngan (jika ada) dan pelaksanaan program. Membuat rencana tindak lanjut program pelaksanaan PK Guru selanjutnya.

b. c.

d. e. f.

g.

h.

i. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, LPMP, Dinas Pendidikan j.Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan, dan P engawas Sekolah k.Membuat laporan kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada Tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional sesuai kewenangannya sebagai dasar penetapan angka kredit (PAK) tahunan. l.Merencanakan program untuk memberikan dukungan kepada guru yang memperoleh hasil PK Guru di bawah standar yang ditetapkan



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU (KPPG) BAB IV Pengembangan Karir

A.

RANAH PENGEMBANGAN GURU

Di dalam UU Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dibedakan ant ar pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV, seperti disajikan pada Gambar berikut

ini

B.

RANAH PENGEMBANGAN KARIR

1.

Penugasan

a. Beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap m uka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. b. Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap.

c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor wajib memenuhi beban men gajar yang setara,yaitu jika mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. d.

Guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu wajib memenuhi beban mengajar yang setara, yaitu jika paling sedikit melaksanakan 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

e. Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi keten tuan beban kerja dimaksud, khusus untuk guru-guru yang: bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus,berkeahlian khusus, dan/atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional

2.

Promosi

Kegiatan pengembangan dan pembinaan karir yang kedua adalah promosi. Pro mosi dimaksud dapat berupa penugasan sebagai guru pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan sebagainya. Kegiatan promosi ini harus didasari atas pertimbangan prestasi dan dedikasi tertentu yang dimiliki oleh guru.Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Guru mengamanatk an bahwadalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi dimaksud meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional

C.

KENAIKAN PANGKAT Kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru dalam rangka pengembangankari r merupakan gabungan dari angka kredit unsur utama dan penunjang ditetapkan sesuai dengan Permenneg PAN dan BR Nomor 16 Tahun 2009. Tugas-tugas guru yang dapat dinilai dengan angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru mencakup unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaika n pangkat guru terdiri atas: (a) pendidikan, (b) pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, dan (c) pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

1. Pendidikan Unsur kegiatan pendidikan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru

terdiri atas: a. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah.

Angka kredit gelar/ijazah yang diperhitungkan sebagai unsur utama tugas guru dan sesuai dengan bidang tugas guru, yaitu: 1) 100 untuk Ijazah S-1/Diploma IV; 2) 150 untuk Ijazah S-2; atau 3) 200 untuk Ijazah S-3. b. Mengikuti pelatihan prajabatan dan program induksi. Sertifikat pelatihan prajabatan dan program induksi diberi angka kredit 3. Bukti fisik keikutsertaan pelatihan prajabatan yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi surat tanda tamat pendidikandan pelatihan (STTPP) prajabatan yang disahka oleh kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan. Bukti fisik keikutsertaan program induksi yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi sertifikat program induksi yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan.

2. Pengembangan Profesi Berdasarkan Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional

G

uru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan berkelanjutan

untuk

sesuai dengan kebutuhan, bertahap,

meningkatkan

profesionalitasnya.

Persyaratan atau angka kredit minimal bagi guru yang akan naik jabatan/pangkat dari subunsur

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan

untuk

masing-

masing pangkat/golongan adalahsebagai berikut:

a. Guru golongan III/a ke golongan III/b, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) an gkakredit.

b. Guru golongan III/b ke golongan III/c, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 4 (empat) angka kredit.

c. Guru golongan III/c ke golongan III/d, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga ) angkakredit, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 6 (enam) angka kredit. d. Guru golongan III/d ke golongan IV/a, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) a ngkakredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 8 (delapan) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut sekurangkurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dari subunsur publikasi ilmiah. e. Guru golongan IV/a ke golongan IV/b, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) a ngkakredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua bela s) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN.

f. Guru golongan IV/b ke golongan IV/c, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN.

g. Guru golongan IV/c ke golongan IV/d, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) anka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 14 (empat belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang berISSN serta 1 (satu) buku pelajaran at au buku pendidikan yang ber ISBN. h. Guru golongan IV/d ke golongan IV/e, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) angka Kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 20 (dua puluh) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber ISBN.

i.Bagi Guru Madya, golongan IV/c, yang akan naik jabatan menjadi Guru Utama, golongan IV/d, selain membuat PKB sebagaimana pada poin g diatas juga wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

3. Unsur Penunjang Unsur penunjang tugas guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas utamanya sebagai pendidik. Unsur penunjang tugas guru meliputi berbagai kegiatan seperti berikut ini. a.Memperoleh gelar/ijazahyang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Guru yang memperoleh gelar/ijazah, namun tidak sesuai dengan bidang yang diampunya diberikan angka kredit sebagai unsur penunjang dengan angka kredit sebagai berikut. 1) Ijazah S-1 diberikan angka kredit 5; 2) Ijazah S-2 diberikan angka kredit 10; dan 3) Ijazah S-3 diberikan angka kredit 15.

b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru Kegiatan yang mendukung tugas guru yang dapat diakui angka kreditnya harus sesuai dengan kriteria dan dilengkapi dengan bukti fisik. Kegiatan tersebut di antaranya: 1)Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan yang sejenisnya 2)Sebagai pengawas ujian, penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkatnasional. 3) Menjadi pengurus/anggota organisasi profesi 4) Menjadi anggota kegiatan pramuka dan sejenisnya 5) Menjadi tim penilai angka kredit 6)

Menjadi tutor/pelatih/instruktur/pemandu atau sejenisnya.

c. Memperoleh penghargaan/tanda jasa



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU (KPPG) BAB V Perlindungan dan Penghargaan

Perlindungan Hak Guru  Hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas

dan hak atas kekayaan intelektual. Diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 Perlindungan yang diperoleh berhak oleh guru di antaranya: 1) Perlindungan hukum; 2) Perlinfungan profesi; 3) Perlingungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan 4) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

PERLINDUNGAN HUKUM  Guru

harus dilindungi secara hukum dari segala anomali/tindakan semena-mena dari yang berpotensi menimpanya dari pihak yang tidak bertanggung jawab.  Akibat munculnya tindakan dapat terjadi dari peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.  Bentuk tindakan: 1. Tindak kekerasan; 2. Ancaman, baik fisik maupun psikologis 3. Perlakuan diskriminatif 4. Intimidasi 5. Perlakuan tidak adil

PERLINDUNGAN PROFESI  Bentuk

1. 2.

3.

4.

5.

6.

perlindungan: Penugasan sesuai bidang keahlian; Penetapan salah atau benar dalam menjalankan profesinya dengan mempertimbabngkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja/kesepakatan kerja Pemberian sanksi PHK mengikuti proseduryang diatur dalam perundang-undanganatau perjanjian kerja. Penyelenggara/kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar. Memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan

7.

8.

9. 10.

11.

12.

Memiliki kebebbasan utnuk: mengungkapkan ekspresi, kreativitas, dan inovasi baru dalam proses pendidikan dan pemebelajaran. Guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lainnya. Kebebasan memberikan penilaian kepada peserta didik Turut menentukan kelulusan peserta didik. Kebebbasan berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi. Kesempatan untukberperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal.

PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 1.

2. 3.

4.

5.

6.

Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam bertugas Jaminan dari ancaman psikis dan fisik. Keselamatan dalam melaksanakan tugas: risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan risiko lain yang telah diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan. Terbebas dari tindakan risiko gangguan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Pemberian asuransi pemulihan kesehatan. Terbebas dari multiancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  Berupa: 1. hak

cipta atas penulisan buku, 2. hak cipta atas makalah, 3. hak cipta atas karangan ilmiah, 4. hak cipta atas hasil penelitian, 5. hak cipta atas hasil penciptaan, 6. hak cipta atas hasil karya seni maupun penem uan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknolog i dan seni, serta sejenisnya, dan; 7. hak paten atas hasil karya teknologi

JENIS-JENIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU

Konsultasi

Mediasi Negosiasi dan Perdamaian Konsiliasi dan Perdamaian Advokasi Litigasi Advokasi Nonlitigasi

ASAS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM Asas Unitaristik/Impersonal • Tidak bedakan jenis, agama, latar budaya, tingkat pendidikan, tingkat sosial

Asas Aktif

• Inisiatif melakukan upaya perlindungan

Asas Manfaat

• Perlindungan hukum bagi guru memberi manfaat bagi peningkatan profesionalisme, harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka

Asas Nirlaba

• Upaya bantuan dilakukan dengan menghindari kaidah komersialisasi

Asas Demokrasi

• Pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan demokratis

Asas Langsung

• Pemecahan masalah ynag dihadapi guru terfokus pada pokok persoalan

Asas Multipendekatan

• Upaya perlindungan hukum bagai guru dilakukan dengan pendekatan formal, informal, litigasi, nonlitigasi, dll

PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN Penghargaan Guru Berprestasi Penghargaan Guru SD Berdedikasi di Daerah Terpen cil Penghargaan bagi Guru PLB/PK Berdedikasi Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendi dikan Penghargaan bagi Guru yang Berhasil dalam Pembelaj aran

Penghargaan Guru Pemenang Olimpiade Pembinaan dan Pemberdayaan Guru Berprestasi dan Guru Berdedikasi

TUNJANGAN GURU

Tunjangan profesi

Tunjangan Fungsional Tunjangan Khusus Maslahat Tambahan



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU (KPPG) BAB VI Etika Profesi

Profesi Guru sebagai Panggilan Jiwa Menurut Darim (2010), secara akademik guru profesional bercirikan seperti berikut ini : 1. Mumpuni kemampuan profesionalnya dan siap diuji kemampuannya 2. Memiliki kemampuan berintegrasi antarguru dan kelompok lain yang “seprofesi” 3. Melepaskan diri dari belenggu birokrasi, tanpa menghilangkan makna etika kerja dan tata santun berhubungan dengan atasannya 4. Memiliki rencana dan program untuk meningkatkan kompetensi

LANJUTAN GURU PROFESIONAL

5.

6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13.

14.

Berani dan mampu memberikan masukan kepada semua pihak dalam rangka perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran Siap bekerja tanpa diatur Siap bekerja tanpa diseru/diancam Rutin melakukan evaluasi diri Memiliki empati yang kuat Mampu berkomunikasi efektif Menunjang tinggi etika kerja Menunjang tinggi kode etik organisasi tempat bernaung Memiliki kesetiaan dan kepercayaan, tidak mementingkan diri sendiri Ada kebebasan diri dalam beraktualisasi

GURU DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI PROFESI 1.

2.

3. 4.

5. 6. 7.

8. 9.

Menjadi anggota organisasi profesi seuai dengan peraturan Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta kode etik guru danikrar guru Mematuhi AD/ART organisasi Melaksanakan program organisasi Memiliki nomor registrasi sebagai anggota Memiliki kartu anggota organisasi Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi Melaksanakan program, tugas, dan misi organisasi Harus mmemilih organisasi profesi yang sesuai dengan peraturan

ESENSI KODE ETIK DAN ETIKA PROFESI 

Guru penyandang profesi merupakan insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya bagi peserta didik.



Guru harus berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”



Kode etik Guru ditetapkan sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantahkan nilai-nilai moral dan

etika.

RUMUSAN Kguru ODE dengan ETIK G URU INDONESIA Hubungan peserta didik Hubungan guru dengan orang tua peserta didik

Hubungan guru dengan masyarakat Hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat

Hubungan guru dengan profesi Hubungan guru dengan organisasi profesi Hubungan guru dengan pemerintah

PELANGGARAN DAN SANKSI 

Setiap pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanan Kode etik guru dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan

dengan profesi guru. 

Guru yang melanggar kode etik guru dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara.


Perubahan adalah... masalah mind set http://www.kopertis4.or.id

Perubahan itu TIDAK NYAMAN SEHINGGA Sulit berubah. Perubahan adalah masalah mind set

Recommend Documents