PERTEMUAN 6 By Ely Suhayati SE MSi Ak
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) / PPH FINAL Penghasilan yang termasuk penghasilan pasal 4 ayat (2) perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan diantaranya adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengurangi administrative costs dan salah satu komponen compliance costs, pemerataan pengenaan pajak dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Jenis penghasilan tertentu yang pengenaan PPh-nya diatur dengan Peraturan Pemerintah untuk memudahkan proses pemungutannya dan bersifat final (atas penghasilannya tidak digunggungkan lagi dalam menghitung PPh terutang setahun dan PPh yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan lagi) adalah sebagai berikut : 1. PPh atas Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI). a. Subjek Pajak : Nasabah. b. Pemotong Pajak : Bank dan Bank Indonesia. c. Objek PPh : Bunga deposito/tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto SBI. d. Pengecualian : - Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah pokok deposito dan tabungan serta SBI nya tidak melebihi Rp.7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; - bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank dalam negeri; - Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sbb : → iuran pemberi kerja; → iuran peserta; → hasil investasi; dan → pengalihan dari Dana Pensiun lain. - Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri. e. Tarif PPh : - 20% dari Penghasilan Bruto (untuk WP dalam negeri dan BUT) - 20% dari Penghasilan Bruto atau tarif berdasarkan Tax Treaty (untuk WP luar negeri). 2. PPh atas Hadiah Undian. a. Subjek Pajak : b. Pemotong Pajak : c. Objek PPh : d. Tarif PPh Terutang :
Penerima Undian. Penyelenggara Undian. Hadiah Undian (diundi didepan notaris). 25% dari jumlah bruto hadiah undian atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura.
3. PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan a. Subjek Pajak : Penjual atau pihak yang mengalihkan hak selaku penghasilan. b. Pemotong Pajak : Pembeli atau pihak yang menerima pengalihan hak. c. Objek PPh : Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau (penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang dengan pihak lain atau dengan pemerintah).
penerima
bangunan pelepasan disepakati
1
d. Pengecualian
e. Tarif PPh
: - Transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh WP Badan termasuk Koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (perusahaan real estate) tidak dikenakan PPh yang bersifat final melainkan PPh dengan ketentuan umum. - Orang Pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan/pendidikan/sosial/pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; - Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp.60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; - Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus seperti pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, saluran irigrasi, pelabuhan laut, Bandar udara, tanggul, dan fasilitas ABRI; - Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sehubungan dengan warisan. : 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan (nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak) hak atas tanah dan atau bangunan.
4. PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan a. Subjek Pajak : Pihak yang menyewakan sebagai penerima penghasilan. b. Pelunasan Pajak : - Pemotongan oleh penyewa (jika pihak penyewa Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, KSO, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Orang Pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; - Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah Orang Pribadi dan Subjek Pajak lainnya. c. Objek PPh : Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. d. Tarif PPh Terutang : 10% dari jumlah bruto nilai persewaan (semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan). 5. PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi a. Subjek Pajak : Kontraktor Kecil (yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00) b. Pelunasan Pajak : - Pemotongan oleh pengguna jasa (jika pihak pengguna jasa Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, BUT, atau Orang Pribadi sebagai WP dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak); - Penyetoran sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa selain yang disebutkan di atas. 2
c. Objek PPh d. Pengecualian
e. Tarif PPh Terutang
: Penghasilan yang diterima penyedia jasa konstruksi. : Untuk kontraktor besar (dengan nilai pengadaan lebih dari Rp.1.000.000.000,00) tidak terkena PPh bersifat final melainkan PPh Pasal 23. : - 4% dari jumlah bruto (untuk jasa perencanaan konstruksi); - 2% dari jumlah bruto (untuk jasa pelaksanaan konstruksi); - 4% dari jumlah bruto (untuk jasa pengawasan kontruksi).
1. PPh atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek a. Subjek Pajak : Wajib Pajak penerima bunga atau diskonto obligasi Wajib pajak penjual obligasi b. Pemotong Pajak : - Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran, atas bunga yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga/obligasi, dan atas diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon/obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi - Perusahaan efek (broker0 atau bank selaku pedagang perantara (dealer), atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi - Perusahaan Efek (broker), bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui pedagang perantara, atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi. c. Objek PPh : Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek d. Tarif PPh : - Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar : a. 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT b. 20% atau Tarif sesuai Tax Treaty yang berlaku, bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi. - Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : a. 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT b. 20% atau Tarif sesuai Tax Treaty yang berlaku, bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accured interest). - Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar : a. 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT b. 20% atau Tarif sesuai Tax Treaty yang berlaku, bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi. 3
c. Pengecualian
: - Atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak : a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia b. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disyahkan menteri keuangan c. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Tidak dikenakan pemotongan PPh a. Pemotongan PPh atas atas bunga dan diskonto obligasi yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto obligasi tersebut dalam satu tahun pajak tidak melebihi jumlah PTKP, tidak bersifat final. Wajib pajak orang pribadi tersebut dapat mengajukan permohonan restitusi atas PPh yang telah dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak. b. Obligasi yang tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan perdagangannya di bursa efek, pemotongan PPh oleh para pemotong pajaknya dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 23 atau pasal 26 UU-PPh
2. Bunga Simpanan Koperasi a. Subjek Pajak : Anggota koperasi penerima bunga simpanan koperasi b.Pemotong Pajak : Koperasi c. Objek PPh : Bunga simpanan koperasi di atas Rp. 240.000,d.Tarif PPh : 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,3. PPh atas Penghasilan tertentu berupa Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN) a. Subjek Pajak : Wajib pajak yang menerima penghasilan berupa diskonto SPN b. Pemotong Pajak : - Penerbit SPN (emiten) atau custodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo, atau c. Objek PPh : Diskonto SPN. d. Tarif PPh : - 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT - 20% atau tarif sesuai Tax Treaty (P3B) yang berlaku bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri. d. Pengecualian : Tidak dikenakan terhadap diskonto SPN yang diterima atau diperoleh wajib pajak : - Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia - Dana pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disyahkan oleh menteri keuangan - Reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM-LK selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) secara umum dilakukan oleh pihak yang membayarkan (penerima jasa) dengan cara menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) rangkap tiga, selanjutnya melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SSP atas nama dan NPWP 4
pemotong pajak. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikut. Untuk transaksi Penghasilan dari Persewaan Tanah/Bangunan atau Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, penyetoran PPh dapat dilakukan oleh pihak penerima penghasilan apabila pihak yang membayarkan bukan Pemotong Pajak. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan sendiri (tanpa melalui pemotongan) ini dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikut sedangkan pelaporan paling lambat tetap tanggal 20 bulan berikut. Berbeda dengan PPh Pasal 23, bagi pihak yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) akan menerima Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengkreditkan pajak yang telah dipotong dimuka pada SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) ybs.
5
