Pertemuan II @FHUP
1
KTT DUNIA LINGKUNGAN HIDUP 2
Pertemuan II @FHUP
Tantangan Global Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup 3
Pola konsumsi dan produksi yang menguras sumber daya alam lebih cepat dari upaya konservasi/daur ulang Pola pembangunan yg merusak/mencemari lingkungan hidup lebih gencar dari upaya penegakan hukum dan tata pemerintahan untuk memulihkannya kembali Pola konsumsi energi berlebihan kurang disertai pengembangan energi terbarukan & ramah lingkungan Pola pembangunan yang masih kurang menghargai keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya Kemiskinan: menimbulkan keterpaksaan perusakan lingkungan tanpa kemampuan pengendaliannya Melalui PBB, dunia menanggapi tantangan tsb melalui sejumlah kesepakatan internasional
Pertemuan II @FHUP
KTT STOCKHOLM 1972 4
Dilatarbelakangi dengan adanya Revolusi
Industri yang berdampak pada beberapa aspek kehidupan dunia Pembicaraan tingkat dunia pertama kali khusus membicarakan lingkungan hidup dan manusia Merupakan titik balik perubahan caara pandang dunia terhadap lingkungan Diikuti oleh 104 Kepala Pemerintahan
Pertemuan II @FHUP
Hasil Pertemuan KTT Stockholm 1972 5
Penetapan tanggal 5 Juni
sebagai Hari Lingkungan Hidup / Hari Bumi yang dirayakan secara serentak oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa
Menetapkan Isu Global
(4P) yang harus dengan segera ditindaklanjuti oleh negara peserta, yang meliputi :
Pertemuan II @FHUP
Popullation Polution Poverty Policy
Global Issue 6
1. POPULLATION
Indonesia : 3.16 % per tahun 1 detik : 1000 bayi dilahirkan Pertambahan Penduduk Persebaran Penduduk
Solusi
Pengadaan Rumah Susun ( UU No 16 / 1985 )
Program Transmigrasi ( UU No 3 / 1972 ) Program Keluarga Berencana
Pertemuan II @FHUP
KEPADATAN PENDUDUK DUNIA 7
Berikut adalah peringkat negara-negara di dunia berdasarkan jumlah penduduk (2005): 1. Republik Rakyat Tiongkok Cina (1.306.313.812 jiwa) 2. India (1.103.600.000 jiwa) 3. Amerika Serikat (298.186.698 jiwa) 4. Indonesia (241.973.879 jiwa) 5. Brasil (186.112.794 jiwa) 6. Pakistan (162.419.946 jiwa) 7. Bangladesh (144.319.628 jiwa) 8. Rusia (143.420.309 jiwa) 9. Nigeria (128.771.988 jiwa) 10. Jepang (127.417.244 jiwa) Pertemuan II @FHUP
PENINGKATAN POPULASI DUNIA 8
Pertemuan II @FHUP
PERTUMBUHAN NEGARA MAJU Vs NEGARA BERKEMBANG 9
Pertemuan II @FHUP
PENDUDUK PER KM² 10
PROVINSI
1971
1980
1990
2000
2005
INDONESIA
62
78
95
108
116
SUMATERA UTARA
93
114
139
158
169
7,762
9,794
12,439
12,592
13,344
381
438
493
559
601
45
47
60
69
75
90
139
162
132
139
2
3
5
6
7
DKI JAKARTA BALI KALIMANTAN SULAWESI PAPUA Pertemuan II @FHUP
ESTIMASI PERTUMBUHAN PERNDUDUK 11
Estimasi I, yang diterbitkan oleh Biro Sensus
Amerika Serikat, penduduk dunia mencapai 6,5 milyar jiwa pada tanggal 26 Februari 2006 pukul 07.16 WIB. Dari sekitar 6,5 milyar penduduk dunia, 4 milyar diantaranya tinggal di Asia. Tujuh dari sepuluh negara berpenduduk terbanyak di dunia berada di Asia (meski Rusia juga terletak di Eropa).
PROVED Pertemuan II @FHUP
ESTIMASI PERTUMBUHAN PERNDUDUK 12
Estimasi II, Pada tanggal 19 Oktober 2012 pukul
03.36 WIB, jumlah penduduk dunia akan mencapai 7 milyar jiwa. Badan Kependudukan PBB menetapkan tanggal 12 Oktober 1999 sebagai tanggal dimana penduduk dunia mencapai 6 milyar jiwa, sekitar 12 tahun setelah penduduk dunia mencapai 5 milyar jiwa.
Pertemuan II @FHUP
???????
Solusi 13
Trilogi Pembangunan ( GNHN Pelita II ) Pengadaan Rumah Susun ( UU No 16 / 1985 ) Program Transmigrasi ( UU No 3 / 1972 ) Program Keluarga Berencana
Pertemuan II @FHUP
Global Issue 14
2. POLLUTION
Ratifikasi Hasil KTT UU 23 / 1997 Pencemaran Lingkungan ( Ps 1 Btr 12 UUPLH) Masuknya zat lain ke dalam suatu ekosistem yang melewati Nilai Ambang Batas atau Baku Mutu Lingkungan Perusakan Lingkungan ( Ps 1 Btr 14 UUPLH ) Perubahan suatu ekosistem yang membuat ekosistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya
Pertemuan II @FHUP
Global Issue 15
Pollution Sumber Polusi : - Sumber Bergerak, Ex : Kendaraan Bermotor - Sumber Tidak Bergerak, Ex : Pabrik, RT Penyebab Polusi - Fenomena Alam, Ex : Gempa, Tsunami - Kegiatan Manusia, Ex : Eksploitasi Hutan 70 % - 80 % Pencemaran Air 80 % disumbang dari Limbah Domestik
Pertemuan II @FHUP
Global Issue 16
3. POVERTY
Miskin Kumuh Terbelakang Bodoh Kejahatan Indonesia (2006) = 49 % Miskin Kemiskinan = tidak mampu memenuhi Kebutuhan Fisik Minimal ( Standar WHO ) - Sandang - Pangan - Papan - Kesehatan - Pendidikan - Rekreasi
Pertemuan II @FHUP
BATAS MISKIN (Rp) / Bulan 17
TAHUN
KOTA
DESA
2000
91,632
73,648
2001
80,382
80,382
2002
130,499
96,512
2003
138,803
105,888
2004
143,455
108,725
2005
150,799
117,259
2006
174,290
130,584
Pertemuan II @FHUP
Penduduk Miskin & Pengangguran 18
40
36,1
37,17
35,1
35 30
24,81
25 20 15
10,25
10
10,85
11,1
10,55
5 0
2004
Pertemuan II @FHUP
2005
2006
Penduduk Miskin
Pengangguran
2007
Global Issue 19
Poverty Solusi Inpres 1998 tentang Jaring Pengaman Sosial Bantuan Langsung Tunai ( 2004 / 2005 ) Hanya merubah status bukan pola hidup
Pertemuan II @FHUP
Global Issue 20
4. POLICY
Kelembagaan - Kementrian Negara Lingkungan Hidup - Badan Pengendali Dampak Lingkungan - Pusat Studi Lingkungan di Universitas - Lembaga Swadaya Masyarakat Regeling / Pengaturan - 2100 Jenis Peraturan Perundang undangan - Stbld 226 / 1927 Hinder Ordonantie
Pertemuan II @FHUP
KTT RIO 1992 21
Program Kerja Agenda 21 terutama
mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Abad 21 Penetapan Proyek Clean Developmet Mechanism yang membatasi penggunaan freon dan menurunkan nilai Emisi Gas Rumah Kaca Pembentukan Komisi Pemb. Berkelanjutan (UNCSD) Pertemuan II @FHUP
Konvensi Perubahan Iklim Keanekaragaman Hayati Forestry Agreement
mengenai Pernyataan Hutan Tropis yang terdiri di Zaire, Indonesia dan Brazil sebagai Common Heritage.Undang Undang No 41 / 1999
KTT WSSD, Johanessburg 22
Akses air bersih Peningkatan pendapatan per kapita Pencegahan kelaparan Akses terhadap Informasi Akses terhadap pendidikan Akses terhadap pertanahan (tenurial) Akses terhadap lapangan pekerjaan Social development sebagai bagian
dari Social Corporate Responsibility UN World Solidarity Fund untuk penghapus kemiskinan
Pertemuan II @FHUP
23 Cleaner production/CP dan Eco
Efficiency/EE (meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan melaksanakan proses produksi) Membangun kebijakan insentif untuk mendukung investasi CP dan EE
• Efisiensi energi dan pengembangan teknologi renewable energy • Sistem dan pelayanan transportasi (transportasi yang mengurangi polusi dan kemacetgan
Pertemuan II @FHUP
24
•
Strategi dengan pencapaian target penyelamatan SDA
•
Pengembangan kerangka hukum yang efektif dalam menyelamatkan SDA
Mengadopsi dan melaksanakan
kebijakan dan hukum yang menjamin hak pengguna air dan hak-hak tenurial (land tenurial dan water management reform)
Memperkuat pengakuan hak
komunitas adat/lokal sebagai pemilik pengetahuan tradisional, penemu praktek-praktek tradisional dalam pendayagunaan/prospeksi keaneka ragaman hayati
Pertemuan II @FHUP
Deklarasi Milenium Deklarasi Milenium (Millennium Declaration) disepakati oleh 189 negara anggota PBB pada Konperensi Tingkat Tinggi Milenium di PBB bulan September 2000, berisi a.l.: Solidaritas internasional untuk pembangunan dan pengurangan kemiskinan di seluruh dunia, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals / MDGs)
Kepedulian bersama akan issu-issu perdamaian dan keamanan, lingkungan hidup, hak azasi manusia, demokrasi, tata pemerintahan yang baik, resolusi konflik, bencana alam dan bencana lainnya, dll.
Penegakan kembali nilai-nilai fundamental hubungan internasional untuk mencapai MDGs: Kemerdekaan, Kesetaraan, Solidaritas, Toleransi, Penghargaan pada Alam dan Tanggung Jawab Bersama.
Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan Memenuhi pendidikan dasar untuk semua Mendorong kesetaraan jender & pemberdayaan perempuan Menurunkan angka kematian balita Meningkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Tantangan MDGs tidak ada yang baru Yang baru: target yg konkrit, terukur & kuantitatif menuju thn 2015 dgn komitmen bersama yg lebih kuat serta pendekatan holistik
Komitmen pada Deklarasi Milenium Bukan komitmen terhadap dunia saja komitmen
pada rakyatnya masing-masing, yang diutarakan bersama pada KTT Milenium di PBB thn 2000 itu. Komitmen semua negara: negara berkembang akan menerapkan kebijakan nasional yang lebih “memihak-pada-si-miskin” (propoor-policy) untuk mencapai Tujuan Milenium 1 s/d 7. negara maju akan menerapkan kebijakan nasional yang lebih “memihak-pembangunan-negaraberkembang” (pro-development-policy) & mendukung pencapaian MDGs secara global dengan menerapkan Tujuan Milenium 8.
Strategi Pencapaian MDGs: Kemitraan Nasional & Global
Kemitraan nasional bagi pencapaian Tujuan 1-7 secara holistik: integrasi MDGs dalam sistem perencanaan & pendanaan nasional, perbaikan tata pemerintahan, koordinasi & harmonisasi kebijakan.
Kemitraan global bagi pencapaian Tujuan 8 antara negara2 di dunia: peningkatan jumlah & kualitas dana bantuan LN, penghapusan/pengurangan hutang, perdagangan LN yg lebih adil & setara, akses obat generik, akses teknologi ICT, dll
perlu dilakukan secara paralel MDGs adalah “urusan” semua sektor & tingkat pemerintahan, juga semua pelaku
UNCCC BALI DECEMBER 2007 29
Kelanjutan dari hasil KTT Rio untuk mengadakan
pembicaraan lebih lanjut terhadap perubahan iklim Membahas kelanjutan pasca Protocol Kyoto (2008 – 2012) Merupakan pertemuan rutin pada tingkat kepala negara (COP) Hasil bargaining negara maju untuk tetap memperoleh pembenaran terhadap pencemaran yang dilakukan Makin menunjukan eksistensi hukum lingkungan internasional yang hanya berada pada taraf soft law Bali Road Map
Pertemuan II @FHUP
UNCCC BALI DECEMBER 2007 30
1. Adaptasi
Negara peserta konferensi sepakat membiayai proyek adaptasi di negara-negara berkembang, yang ditanggung melalui clean development mechanism (CDM) yang ditetapkan Protokol Kyoto Kesepakatan ini memastikan dana adaptasi akan operasional pada tahap awal periode komitmen pertama Protokol Kyoto (2008-2012). Dananya sekitar 37 juta euro. Namun negara-negara peserta belum sepakat mengenai pelaksanaan praktis adaptasi, misalnya bagaimana cara menyatukan dalam kebijakan nasional.
Pertemuan II @FHUP
UNCCC BALI DECEMBER 2007 31
2. Transfer Teknologi
Peserta konferensi sepakat untuk memulai program strategis untuk alih teknologi mitigasi dan adaptasi yang dibutuhkan negara-negara berkembang. Tujuan program ini adalah memberikan contoh proyek yang konkret, menciptakan lingkungan investasi yang menarik, termasuk memberikan insentif untuk sektor swasta untuk melakukan alih teknologi.
Pertemuan II @FHUP
UNCCC BALI DECEMBER 2007 32
3. REDD
Reducing emissions from deforestation in developing countries (REDD) merupakan isu utama di Bali. Para peserta UNCCC sepakat untuk mengadopsi program dengan menurunkan pada tahapan metodologi. REDD akan fokus pada penilaian perubahan cakupan hutan dan kaitannya dengan emisi gas rumah kaca, metode pengurangan emisi dari deforestasi, dan perkiraan jumlah pengurangan emisi dari deforestasi. Banyak dikritisi para pakar karena hanya merupakan sarana legalisasi negara maju (US, Japan & Canada) untuk tetap menjadi negara penyumbang karbon
Pertemuan II @FHUP
UNCCC BALI DECEMBER 2007 33
4. Financial Commitment
Peserta sepakat memperpanjang mandat Grup Ahli Negara Miskin atau the Least Developed Countries (LDCs) Expert Group. Grup ini menyediakan saran kritis untuk negara miskin dalam menentukan kebutuhan adaptasi. UNCCC sepakat negara-negara miskin harus didukung karena kapasitas adaptasinya yang rendah.
Pertemuan II @FHUP
CATATAN DAN KESIMPULAN 34
Eksistensi perjanjian lingkungan internasional
didasari oleh pemikiran bahwa upaya penyelematan lingkungan hidup global tidak dapat hanya dilakukan secara sepihak dan sektoral Keberadaan hukum lingkungan internasional dalam perkembangannya harus tetap dikritisi sebagai bentuk upaya aktif penyelematan lingkungan terlebih dalam setip Multilateral Environment Agreement terasa kental interest dari masing – masing negara (Antroposenstrisme) Pertemuan II @FHUP
