PEMBUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN DENGAN PENDEKATAN RISET OPERASIONAL : STUDI KASUS REGULASI PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 Oleh Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan FKM UI & Drg. Hestining Rahayu Mahasiswa SS-2 IKM UI, Staf Dinas Kesehatan Kab Bandung
LATAR BELAKANG YANKES FILOSOFI HAK ASASI MANUSIA YURIDIS AMANDEMEN UUD 45 PS 28, huruf h SOSIOLOGIS EQUITY (YANKES YG MERATA BERKEADILAN) • LAHIRNYA PER-UU-AN PASCA OTONOMI DAERAH: • UUPK NO. 29/2004, • UU OTDA NO.32/2004 • BELUM ADA PENGATURAN TENTANG SARANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI TINGKAT DAERAH KEPMENKES=> SBG KEBIJAKAN OPERASIONAL
DIBUTUHKAN KEBIJAKAN SRATEGIS DAN OPERASIONAL DI TK DAERAH GUNA MENJAWAB PERMASALAHAN KESEHATAN YANG DIHADAPI : - PENYEBARAN SPKS BELUM MERATA - BELUM MENJANGKAU SELURUH MASYARAKAT - PENGAWASAN SPKS LEMAH
Rumusan Masalah @ KONTRIBUSI SWASTA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN @ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengatur
kewenangan pemerintah daerah sebagai regulator @ Oleh karena belum diketahui sejauh mana peraturan daerah
tentang penyelenggaraan pelayanan swasta,
penelitian ini menganalisa dan mengembangkan kebijakan regulasi pemerintah Kabupaten Bandung terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dalam menerapkan prinsip-prinsip Akses (accessible), terjangkau (affordable), dan merata berkeadilan (equity).
Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana regulasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta saat ini? 2. Bagaimanakah Pemda menyusun regulasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang akan datang? 3. Faktor-faktor yang berperan dalam kebijakan regulasi terhadap penyelanggaraan pelayanan kesehatan swasta 4. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam menyusun regulasi 5. Bagaimana Kab. Bandung mengakomodasi prinsip-prinsip pemerataan (equity), akses (accessible), dan keterjangkauan (affordable) pelayanan dalam kebijakan regulasi? 6. Bagaimana bentuk kebijakan regulasi pelayanan kesehatan swasta yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung?
1
Manfaat Penelitian
Tujuan Tujuan Umum : Terlaksananya pembuatan kebijakan dalam regulasi pelayanan kesehatan swasta yang memenuhi prinsip-prinsip pemerataan (equity), akses (accessible), dan pelayanan yang terjangkau (affordable) di Kabupaten Bandung
Tujuan khusus : 1. Gambaran kebijakan regulasi Pemerintah Daerah pelayanan kesehatan swasta yang dilaksanakan saat ini. 2. Gambaran regulasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang akan dilaksanakan. 3. Faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan regulasi 4. Informasi peran Dinas Kesehatan dalam penyusunan regulasi 5. Mengetahui bahwa prinsip-prinsip pemerataan (equity), akses (accessible) dan pelayanan yang terjangkau (affordable), menjadi acuan dan diakomodasikan dalam kebijakan yang akan datang. 6. Pembuatan draf Rancangan Peraturan Daerah sebagai produk kebijakan pemerintah daerah dalam regulasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta
TINJAUAN PUSTAKA KEBIJAKAN KESEHATAN Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, maupun yang tidak dilakukan pemerintah Dwidjowijoto (2003) Kebijakan diekspresikan sebagai rangkaian tindakantindakan, pernyataan-pernyataan, peraturan-peraturan, hukum yang menghasilkan keputusan-keputusan untuk menjalankan sesuatu. SANKRI (2004) Sistem kebijakan interaksi antar empat faktor dinamik : Lingkungan kebijakan, Pembuat dan pelaksana kebijakan, Isi kebijakan, Sasaran kebijakan Walt and Gilson (2005) segitiga analisa kebijakan mengenai faktor-faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan kesehatan yaitu konteks (context), isi (content), proses (Process) dan pelaku (actors) PERATURAN PERUNDANGAN DESENTRALISASI UU No 32 tahun 2004 pengganti UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom PERAN DAERAH DALAM DESENTRALISASI Pengarah (stewardship atau oversight) Sebagai pelaksana regulasi (regulator) Pelaksana kegiatan pelayanan (yang diregulasi) Dalam Utarini dan Jasri (2005, 20)
Penelitian ini secara aplikatif bermanfaat kepada : Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagai NASKAH AKADEMIK Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagai bahan penyusunan regulasi Penyelenggara pelayanan kesehatan swasta dalam prinsip pelayanan Masyarakat yang memanfaatkan yan kes swasta.
Ruang Lingkup Kebijakan regulasi pemerintah daerah, dilakukan di • Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,
• sarana pelayanan kesehatan swasta • kelompok masyarakat Penelitian dilaksanakan Maret 2007 sampai Mei 2007 Metode penelitian adalah riset operasional dg pendekatan kualitatif Hasil akhir penelitian berupa Dokumen kebijakan kesehatan bentuk Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah yang memuat rumusan regulasi terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA UU 23/1992 : Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan PerMenKes Nomor 920/Menkes/per/XII/86 Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Pelayanan kesehatan swasta menjadi medik dasar dan spesialistik LINGKUNGAN STRATEGIS Kebijakan memperhatikan konsep dasar ketahanan nasional serta pengaruh lingkungan strategis menurut Usman (1997) meliputi delapan aspek (asta gatra) terdiri dari tiga aspek alamiah (tri gatra) yakni : geografi, sumberdaya alam, sumber daya manusia, lima aspek yang lain (panca gatra) adalah : IPOLEKSOSBUDHANKAM INDIKATOR UPAYA PELAYANAN Tujuan upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable), bermutu (quality) dan merata berkeadilan (equity) untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya. SKN (2004)
2
Kingdon’s - 3 Stream model Problem
Policy (Solution)
• Situational factors
Context
Gill Walt Model
• Structural factors • Cultural factors • Global factors
Politics Actors The state • The market • Civil society
•
No Change
No Change
Content Objectives & aims • Assumptions • Values • Distributional impact
• No Change
ACTION
The policy process – a struggle to change
Policy process about change Change involves a struggle Policy process inherently political Policy analysis framework focuses on How? Who? And Why? – not What
Process Why do issues reach the agenda? • Who formulates policy? • How is policy implemented? • What makes policies change?
•
AREA PENELITIAN INPUT : ASPEK REGULASI Kebijakan SPKS Kebijakan Pendukung Regulator SDM Data Metode Perumusan Kelompok Sasaran (SPKS) ASPEK LINGKUNGAN Desentralisasi Kesehatan Kelompok Masyarakat ASPEK PRINSIP PELAYANAN Pemerataan (Equity) Akses (accessible) Keterjangkauan (affordable)
PROSES : Analisis dan sintesis perumusan regulasi Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Analisis Lingkungan Strategis Ideologi, Politik, Ekonomi Sosial Dan Budaya, Hankam
OUTPUT : 1. Dokumen naskah akademik yang memuat rumusan regulasi terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI
Gambar. KERANGKA KONSEP PENELITIAN
U m p a n b a l i k
2. Draf Pasal Raperda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta
REGULASI DAERAH PERDA Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
3
Pengolahan Data dan Analisis Data.
METODE PENELITIAN Desain Penelitian Jenis penelitian => riset operasional (research operational) dengan pendekatan kualitatif Tehnik pengumpulan data : metode Wawancara Mendalam, FGD, dan check list data sekunder Lokasi Dan Waktu Penelitian Dinas Kesehatan, Kantor Pemda, Kec Cililin Lokasi :
dan Kec Lembang Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Waktu :
bulan Maret sampai Juni 2007.
Sumber Informasi dan Metode Informan Unsur Pemerintah
Pengolahan Data Pembuatan Transkrip, Pengkodean, Peringkasan Data Analisa Data Analisis data primer dilakukan dengan analisis isi Validasi Data => metode Triangulasi : Triangulasi Sumber Triangulasi Metode, Triangulasi Data No.
Triangulsi Sumber
Hal
Triangulsi metode
Triangulsi Data
1.
Pengumpulan data
√
√
√
2.
Pengolahan dan analisa data
√
√
√
3.
Pelaksanaan Kebijakan saat ini
√
√
√
4.
Sumber Daya Pembuatan Kebijakan
√
-
√
5.
Data.
√
√
√
6.
Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan
√
√
√
7.
Masyarakat Pengguna Sarana Swasta
Institusi
Jumlah
Metode
Instrumen
√
√
√
Dinas Kesehatan
1
WMD
Panduan WMD
8.
Kelompok Sarana Yankes Swasta
√
√
√
Bagian Hukum Pemda
1
WMD
Panduan WMD
9.
Mekanisme Penyusunan
√
√
√
Bagian organisasi
1
WMD
Panduan WMD
10
Proses Kebijakan Kabupaten
√
√
√
DPRD II
1
WMD
Panduan WMD
11
Keterlibatan stakeholder
√
√
√
12
Aspek Prinsip Pelayanan
√
√
√
13
Lingkungan Strategis
√
√
√
14
Penyusunan Naskah Akademik
√
-
√
15
Perumusan Draf Rancangan Perda
√
√
√
Unsur Legislatif Pengelola Yankes Swasta
SPKS
6
WMD
Masyarakat
Kelompok pengguna
2
FGD
Panduan WMD Panduan FGD
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG Gambaran Umum Wilayah
45 kec, 440 desa ,8 kelurahan.
Lingkungan Strategis Ideologi Politik Ekonomi =>
: Rasa keberagaman tercermin dalam kehidupan religi : Suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik Pengeluaran Rp. 244.350 per kapita biaya kesehatan sebesar Rp. 6.202 (2,54 %). Sosial dan Budaya : Sunda Hankam : terdapat instansi militer dan kepolisian, baik pusat pendidikan maupun kesatuan.
Pelayanan Kesehatan 1 puskesmas melayani 46.461 rata-rata 1: 22.215 tertinggi 1: 62.790 BP rata-rata 1: 2.647 penduduk, rasio tertinggi 35.146 terendah 1: 855 Pelayanan Keluarga Miskin JPKM sebanyak 277. 499, cakupan pelayanan kesehatan keluarga miskin sebanyak 38.883
HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN Diskripsi Informan WMD => Unsur Pemerintah Daerah dan DPRD WMD =>Unsur Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta FGD =>Unsur Masyarakat Pedesaan & semi perkotaan
Sistem Kebijakan Di Kabupaten Bandung < Persepsi dan Pelaksanaan Kebijakan pelayanan saat ini < Sumber Daya Pembuatan Kebijakan Regulasi < Lingkungan Kebijakan di Kabupaten Bandung Desentralisasi Kesehatan. Masyarakat Pengguna Sarana Pelayanan KesehatanSwasta < Kelompok Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta
Proses Kebijakan Di Kabupaten Bandung Mekanisme Penyusunan Formulasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta Keterlibatan stakeholder dalam lokakarya
4
Aspek Prinsip Pelayanan • • •
GAMBARAN PROSES FORMULASI RAPERDA
Pemerataan Akses Keterjangkauan
Lingkungan Strategis o Ideologi o Politik o Ekonomi o Sosial dan Budaya o Keamanan
PERUMUSAN : JALUR EKSEKUTIF KAJIAN AKADEMIK & DRAF PASAL RAPERDA TIM PENYUSUN
Naskah Akademik Tidak ada draf kajian akademik pada Perda yang ada. Pengumpulkan data dan informasi dalam menyusun kajian akademik sebagai kelengkapan produk hukum Rancangan peraturan daerah.
Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung.
L O K A K A R Y A
LS, LSM PAKAR, PROFESI,
PENYERAHAN KE TIM ASISTENSI/PEMDA
PENYERAHAN KE DPRD PEMBAHASAN DAN SIDANG DPRD II PENGESAHAN/ PENANDATANGANAN
ASOSIASI
Keterbatasan Penelitian Kurangnya pengalaman, cenderung mengalami bias, Obyek penelitian menjawab normatif,Keterbatasan waktu
PENGUNDANGAN
PELAKSANAAN
P R O S E S
PROSES PEMBAHASAN
PENYUSUNAN
1. INFORMASI, MASUKAN & SOSIALISASI
2. PERSETUJUAN & PENGUNDANGAN PERDA
TIM DINKES
* PEMBENTUKAN TIM 13 DES 06 * PENGUMPULAN DATA
-
18 S/D 22 DES
-
-
RAPERDA
DRAF RAPERDA PENGKAJIAN TATA NASKAH 23 DES S/D 20 MEI
29 MEI 07
R A P E R D A
ORGANISASI PROFESI PPNI
LOK
IBI
IDI PDGI ISFI, PAFI,PPGI,PATELKI HAKLI, PERSAGI
BAG HUKUM
AKA
R 23 M EI 07 Y A RUMUSAN HASIL 25 MEI 07
LINTAS SEKTOR LSM
PENGESAHAN BUPATI TIM ASISTENSI
RAPERDA DISETUJUI
PERDA YANKES SWASTA
ADVOKASI
PAKAR
SOSIALISASI DPRD KAB BANDUNG
YAYASAN PBF,IBAKESMAS
KEC, DISPERINDAG
• SASARAN
•SIDANG •RISALAH SIDANG
5
KESIMPULAN DAN SARAN Kabupaten Bandung melaksanakan kebijakan regulasi terhadap sarana pelayanan kesehatan swasta dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Bandung atas usulan pemerintah daerah berdasarkan rumusan Dinas Kesehatan FaktorFaktor-faktor yang menunjang dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta adalah desentralisasi, desentralisasi, peran serta masyarakat dan kesediaan swasta untuk bermitra Rancangan Peraturan Daerah mengakomodasi prinsip pelayanan kesehatan swasta meliputi pemerataan, akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan serta menjamin kesempatan yang sama dan berpihak pada masyarakat rentan.
Saran Kepada Pemerintah Daerah Pembuatan kebijakan kesehatan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah perlu dilengkapi naskah akademik akademik sebagai kajian akademik akademik mengenai substansi, rumusan, dan materi tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta.
Kepada Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hendaknya memproses lanjut usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk diundangkan dalam rangka menjamin penyelenggara dan masyarakat mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan. kesehatan.
Pembuatan kebijakan kesehatan dalam bentuk peraturan daerah dapat dijadikan model pembuatan kebijakan kesehatan yang partisipatif dalam proses. proses.
6
