PERSPEKTIF PAJAK DAERAH BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG

PERSPEKTIF PAJAK DAERAH BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG Oleh : Lucia Rita Indrawati, Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNTIDAR, [email protected] Endang Kartini Panggiarti, Dosen Jurusan Akuntansi UNTIDAR, [email protected] Lorentino Togar Laut, Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNTIDAR [email protected],

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perspektif pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan data primer dan sekunder. Data primer yaitu dilakukan wawancara dan servuy dengan dinas terkait. Data sekunder berasal dari data yang diperoleh dari DPPKAD Kota Magelang. Penelitian ini merupakan kajian mendalam berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah. Hasil yang diperoleh adalah bahwa peran dan kontribusi pajak daerah bagi PAD Kota Magelang masih sekitar 1015% yang artinya belum cukup untuk membiayai pembelanjaan kepemerintahan di Kota Magelang. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan dukungan dan kontribusi dari pemerintah pusat untuk membiayai pembelanjaan pemerintah Kota Magelang. Keyword: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Peraturan Daerah

140 Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Volume 2 No.2 April 2017 Abstract The purpose of this study was to find out the perspective of local taxes and contributing to the regional revenue in Magelang. The research method is the primary and secondary data. Primary data and servuy conducted interviews with related agencies. Secondary data is derived from data obtained from DPPKAD of Magelang. This study is an in-depth study with regard to regional revenue derived from local taxes. The result is that the role and contribution of local taxes for PAD of Magelang is still about 1015%, which means not enough to finance governmental expenditure in Magelang. Therefore, it is still very much needed support and contributions from the central government to finance government spending of Magelang. Keyword: Regional Income, Local Taxes, Regional Regulation

Perspektif Pajak Daerah....(Lucia Rita Irawati.)

141

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Pemerintah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Daerah harus siap untuk mengatur pengelolaan dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Pajak s e b a g a i salah satu sumber Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintah memiliki potensi untuk ditingkatkan di masa mendatang guna pembiayaan pembangunan. Efektivitas penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasi dapat melampaui target yang dicapai. Oleh karena itu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan atau dieksploitasikan agar dapat dipungut secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah Sistem pemerintahan Republik Indonesia yang didasari asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk otonomi daerah terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa: “Daerah Otonom”, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki, hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi daerah agar dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang dikatakan Soedjito yaitu : “semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Ada beberapa factor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang dikemukakan Syamsi berikut : faktor-faktor tersebut adalah, kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan yang sangat terpenting untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

142 Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Volume 2 No.2 April 2017 Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Pemberlakuan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Peran Pemerintah Daerah dalam era otonomi sangat besar karena dituntut kemandiriannya dalam melaksanakan fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Daerah juga harus siap untuk mengatur pengelolaan dana dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang dikelola ataupun yang berpotensi untuk dipungut pajak daerah agar dapat digunakan secara efisien dan efektif. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif pajak daerah bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang? Apakah pajak daerah ini memberikan kontribusi yang berarti bagi PAD Kota Magelang atau tidak? Tinjauan Pustaka Pengertian Pendapatan Daerah Menurut Sonny (2011: 2), pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 17 tentang pemerintah daerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan sumber dari pendapatan daerah sebagai berikut : 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi: a) Pajak Daerah b) Retribusi Daerah c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d) Lain – lain penerimaan yang sah


143

2) Dana Perimbangan 3) Pinjaman Daerah 4) Lain– lain penerimaan yang sah. Selain pendapatan asli daerah, maka pendapatan daerah juga bersumber dari dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain–lain penerimaan yang sah. Khusus untuk dana perimbangan dapat berupa bagian daerah dari penerimaan pajak penghasilan perseorangan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Daerah juga diberikan peluang khusus untuk menggali sumber keuangannya dengan menetapkan sendiri jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, asalkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU No.34 tahun 2000 mengenai penetapan jenis pajak dan retribusi bagi daerah. Untuk meningkatkan kemandiriannya, pemerintah daerah harus berupaya secara terus- menerus dan sungguh– sungguh menggali dan meningkatkan sumber penerimaan keuangannya yang bersumber dari wilayahnya sendiri dan di pungut berdasarkan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah. Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah beserta potensinya diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian Pajak Daerah Davey mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah yaitu: (i) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah sendiri, (ii) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, (iii) Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, (iv) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi pungutannya dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah maka ditetapkan pengaturan terhadap kewenengan pemungutan pajak dan retribusi sebagai berikut: 1) Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABT/AP). 2) Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir. 3) Retribusi daerah terdiri daeri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribus perijinan tertentu

144 Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Volume 2 No.2 April 2017 Tujuan Adapun tujuan penelitian adalah ingin mengetahui perspektif pajak daerah bagi Kota Magelang dan ingin mengetahui peranan pajak daerah bagi pendapatan asli daerah Kota Magelang. Manfaat Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan khasanah ilmu pengetahuan kita terhadap peranan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang. METODOLOGI PENELITIAN Jenis Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif berupa Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Magelang (2007-2012). Di sisi lain, data kualitatif berupa struktur organisasi, tugas, visi, misi, tujuan, saran dan kepegaiwaian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2007-2012 yang dapat diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan objek penelitian, untuk mendapatkan data yang diperlukan serta peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelangdan mendapatkan data berupa Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2007-2012.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peranan Pajak Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah Pada berbagai literatur yang membahas pembiayaan publik, pajak merupakan sumber utama pembayaran pengeluaran pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Kaho (1990), pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam membaiyai public investment. Tujuan penetapan pajak adalah untuk mengalihkan kontrol sumber daya ekonomi dari wajib kepada negara dalam hal pemanfaatan atau transfer terhadap wajib pajak yang lain. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang


145

penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumbersumber pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J Davey (1998), yang terdiri dari empat hal, yaitu: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri; pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah; pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah; pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar (Mardiasmo, 2002). Akan tetapi saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2002), antara lain: tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiscal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan fiscal gap; belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem yang berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/ retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (Sitorus, 2008): a. Memperluas basis penerimaan. Tindakan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak,

146 Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Volume 2 No.2 April 2017 memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan; b. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM; c. Meningkatkan pengawasan, antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pmbayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui pnyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efsiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan; e. Meningkatkan kapasitas penerimaan. Melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait di daerah Indikator Dalam Pemungutan Pajak atau Retribusi Menurut Halim (2001: 100), beberapa indikator dalam pemungutan pajak/ retribusi adalah sebagai berikut:

yang

bisa

digunakan

1) Kriteria hasil (yield), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak/ retribusi dalam kaitannya dengan layanan yang dibiayai, stabilitas dan mudah tidaknya melaksanakan pungutan, efisiensi, dan elastisitas hasil terhadap inflasi, pertambahan penduduk dan pertambahan pendapatan 2) Keadilan (equity), yaitu dasar pajak dan kriteria pemungutannya harus jelas dan tidak sewenang – wenang. Pajak harus adil seara horizontal yang artinya beban pajak harus sama antara beberapa kelompok berbeda namun memiliki kedudukan ekonomi yang sama. Adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar. Adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali suatu daerah tersebut memiliki kemampuan memberikan pelayanan publik yang lebih besar. 3) Efisiensi ekonomi (economy of efficiency),yaitu pajak/ retribusi hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah, atau orang menjadi malas berkerja. 4) Kemampuan melaksanakan (ability to implement), bahwa suatu pajak atau retribusi haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun aspek administrasi. 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as local revenue source), artinya harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan tempat memungut pajak sedapat mungkin dengan tenpat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, objek pajak tidak mudah dipindahkan, tidak mempertajam


147

perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomis serta tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari pada tata usaha pajak.

Peranan Pajak Daerah bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Implementasi otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab beserta desentralisasi fiskal yang mengikutinya dilaksanakan pula di Kota Magelang. Dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Magelang 2011-2015 disebutkan Misi kedua yaitu : a. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat. b. Sasaran intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui strategi Pengembangan kapasitas keuangan daerah. c. Ekstensifikasi & intensifikasi pajak, capaian kinerja yang direncanakan adalah sebanyak 7 macam pajak. Kondisi ini membawa tantangan tentang perlunya percepatan pembangunan ekonomi daerah untuk menggali potensi pajak, intensifikasi pendataan dan penataan pajak daerah, pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialisasi dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, jenis pajak Kabupaten / Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan memperhatikan UU No. 28 Tahun 2009 dan perkembangan Kota Magelang di masa yang akan datang, penelitian tentang Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang sangat diperlukan, hal ini untuk dapat merealisasikan rencana daerah khususnya bidang keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015. UU mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, didasarkan pada suatu prinsip yaitu money follows function. Fungsi yang telah diserahkan ke daerah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 diikuti dengan pendanaan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi dimaksud. Namun, perlu dipahami bahwa ketersediaan pendanaan selalu mempunyai constraint (kendala), karena pada dasarnya anggaran selalu terbatas. Oleh karena itu perlunya mengatur sumber-sumber pendanaan yang terbatas tersebut yang bisa digunakan oleh daerah, yaitu melalui pemanfaatan sumber di daerah itu sendiri.

148 Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Volume 2 No.2 April 2017

Gambar 1. Alur Kajian untuk memperoleh Database Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Magelang Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power). Meskipun kewenangan pemerintah daerah tersebut masih sangat terbatas, tetapi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan peran pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbandingan secara nominal, pada tahun 2007 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada tabel 1.1. Tabel 1.1 Rekapitulasi Realisasi Total Pendapatan, Total Pendapatan Asli Daerah dan Total Pajak Daerah tahun 2007-2012. TAHUN

PENDAPATAN

PAD

2007 2008 2009 2010 2011 2012

325.829.691.927 360.894.163.792 377.474.882.280 404.189.529.664 506.296.417.845 580.380.461.538

35.814.844.996 40.506.552.464 47.718.226.070 59.548.102.100 63.557.701.976 90.986.601.697

PAJAK DAERAH 5.052.524.991 5.423.119.639 5.980.422.485 6.717.893.095 9.463.834.368 12.546.890.184

PERSEN TASE 14,10% 13,38% 12,53% 11,28% 14,89% 13,79%

Sumber : DPPKD,Rekapitulasi Bulan Desember 2007-2012, diolah Apabila dilihat prosentase secara umum Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Kota Magelang terjadi kenaikan dalam setiap tahun anggaran. Tahun 2007 terjadi kenaikan sebesar 10,99%, kemudian 11,22% pada tahun 2008, tahun 2009 terjadi


149

kenaikan sebesar 12,64%, pada tahun 2010 sebesar 14.73%, pada tahun 2011 menurun sebesar 12,55% dan tahun 2012 sebesar 15,68% atau rata-rata per tahun terjadi kenaikan 12,97%. Sumbangan Pajak Daerah setiap tahunnya juga menunjukan peningkatan dengan rata-rata sebesar 13,33%. Simpulan Berdasarkan uraian diatas, rata-rata kontribusi pajak daerah bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang masih sekitar 10 – 15%, yang berarti bahwa Pemerintah Kota Magelang belum mampu menggantungkan Pembelanjaan Pemerintahannya melalui PAD saja, sehingga masih sangat membutuhkan kontribusi dan peranan pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah. DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Andi. Yogyakarta. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Siahaan, Marihot. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. ,2000. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Peraturan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah., Tahun 2010, Dinas Cipta Karya. ,2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Tahun 2010, Dinas Cipta Karya. ,2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tahun 2010, Dinas Cipta Karya. Agus Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pendapatan Daerah, 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Badung. Badung. Sonny Lazio, 2011. Pendapatan daerah. (http://blogspot.com/2011)

150 Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Volume 2 No.2 April 2017

PERSPEKTIF PAJAK DAERAH BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG

Recommend Documents