Perspektif
ANALISIS KRITIS TERHADAP SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN Abstract Prinsip pokok dalam konsep negara kesejahteraan relatif sederhana. Pertama, bahwa semua anggota masyarakat, karena Faria manusia, berhak atas standar minimum kehidupan. Kedua, Negara kesejahteraan berkomitmen pada kebijakan stabilitas dan kemajuan ekonomi. Ketiga, Negara kesejahteraan berkewajiban untuk mengadakan lapangan pekerjaan sebagai prioritas dalam kebijakan ekonomi mereka. Dalam dimensi pengelolaan sektor pertanian, kehidupan para petani ibarat berada di ujung tanduk. Jika mereka berhenti sebagai petani dan mencari pekerjaan lain yang tentu tidak mudah diperoleh, kehidupan keluarganya pasti terancam. Jika meneruskan pekerjaan sebagai petani, hasilnya tidak menguntungkan. Di sini pertanian jelas mempunyai peran yang sangat penting dalam menjawab semua tantangan melalui bermacam-macam inisiatif dari berbagai pihak. Main principle in the concept of welfare state is simple. The first, that all member of society, because of human, have right on minimally standar life. The second, welfare state have commitment on stability policy and advant economy. The Third, welfare state have to service job field as priority in their policy of economy. In the dimension of economy sector, livelihood from farmer are like peak of . Keynote : Walfare State, Political Economi, pertanian,
Muslim Mufti
A. Introduction The Wealth of Nations (1776) karya Adam Smith menjadi sebuah pijakan konseptual pembentukan negara kesejahteraan. Dalam diktumnya yang terkenal, defense comes before opulence, Smith1 menyebutkan beberapa kewajiban yang mesti dilakukan oleh negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pertama adalah menjaga keselamatan dan kebebasan warganya dari serangan pihak luar, serta adanya perbudakan. Kewajiban tersebut tidak merupakan harga mati yang harus dilakukan oleh negara. Pemerintah
Dosen FISIP UIN Sunan Gunung Djati
Adam Smith, An Inquiry the Nature and Causes of The Wealth of Nations, The University of Chicago Press. Chapter ix hal. 183 1
58
Social Justice sebagai instrument negara harus membela rakyatnya meskipun pelaksanaan tujuan tersebut mengharuskan pengorbanan finansial yang besar. Kewajiban kedua yang harus dilakukan negara adalah melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidak adilan dan penindasan yang mungkin terjadi diantara sesama anggota masyarakat. Ketidak adilan harus dilenyapkan. Karena bagaimanapun kesejahteraan sulit terwujud dan dirasakan semua anggota masyarakat, jika ketidak adilan berlaku. Ketiga, kewajiban negara terkait dengan fungsinya sebagai sebuah institusi. Negara berkewajiban menciptakan lembaga (institusi) publik untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dengan hal-hal tersebut, maka tidak berlebihan jika para ahli menyatakan bahwa hakikat sebuah negara dapat diukur dengan ada atau tidak adanya kesejahteraan dalam masyarakat. artinya, jika kesejahteraan tidak dapat dirasakan, maka negara dianggap tidak ada. Dalam sejarahnya, manusia berupaya mewujudkan kesejahteraan dalam aneka konsep negara. Misalnya negara demokrasi, totalitarian, republik atau monarki, komunis atau fasis, kapitalis atau kolektivis. Poin yang menjadi tujuan utama konsep-konpse negara tersebut adalah pada kesejahteraan tadi. Realisasi dari kesejahteraan juga dilakukan dalam konteks masyarakat di era pasar bebas (laissez faire). Bahkan dapat dipahami bahwa gagasan pasar bebas sesungguhnya bagian lain dari upaya mencapai kesejahteraan dimaksud. Kemunculan teori ekonomi pada abad 18 akhir dan awal abad 19 merupakan upaya perbaikan konseptual untuk melepaskan jeratan ilmiah dari kecenderungan irasionalitas. Kekuatan irasionalitas menjadi salah satu sisi gelap dalam sejarah. Pada abad sebelumnya, misalnya abad 15 kekuatan pemikiran ekonomi diwarnai dengan kuatnya
hubungan ilmu ekonomi dengan persoalan etis. Sama halnya, konsep kesejahteraan (welfare), harus diperlakukan serta dipahami dalam luas. Maksudnya konsep tadi bukan hanya sekedar argument para ahli ekonomi, namunjuga melingkupi persoalan yang sangat luas, dari social, politik dan budaya. Konsep yang digagas Mill tidak terlalu kaku mengenai campur tangan pemerintah. Ia membolehkan campur tangan pemerintah berupa aturan-aturan dan kebijakan yang dapat membawa pada efisiensi. Namun begitu, keinginan untuk memperbaiki system yang terus terjadi. maka salah satu yang terjadi adalah terjadinya peralihan dari konsep laissez faire ke ekonomi Negara kesejahteraan. Dibalik fenomena tersebut dapat dilihat beberapa factor, misalnya ekonomi, politik dan psikologis. Pada abad 18, atau awal abad 19 unit ekonomi utama berkisar pada pertanian, perdagangan, dan bisnis yang relatif kecil. Itupun dikelola, dijalankan dan dimiliki satu keluarga. Dalam kondisi tersebut, masyarakat mengharapkan akan terciptanya kebebsan aktiviast mereka dari pendiktean (control) pemerintah. Hasrat untuk meraih kebebsan ekonomi tersebut bertepatan dengan perkembangan realitas teknologi ekonomi. Dengan kondisi seperti itu, unit yang paling efesien dijalankan dalam skala yang berukuran relatif kecil. Kedua, kekutan pendorong dibalik evolusi Negara kesejahteraan bersifat politis. Situasi ini terkait dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka untuk memilih. Fenomena tersebut terakmulasi dalam tuntutan terhadap hak suara yang terjadi di sebagaian besar Negara Barat pada abad 20. Mereka menyadari bahwa, hak untuk memilih tidak hanya menyangkut kekuasaan politik untuk memilih perwakilan di parlemen atau kongres. Tetapi lebih itu, hak memilih
59
JISPO VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013 juga berkaitan dengan kekuatan ekonomi dan social yang sangat luas. Kekuatan ketiga dibalik pertumbuhan Negara kesejahteraan bersifat psikologis. Masyarakat di seluruh dunia, baik dalam masyarakat maju maupun berkembang tidak lagi menerima kesengsaraan sebagai suatu takdir yang tidak bisa diubah. Kondisi ini diakibatkan oleh menurunnya pengaruh agama, terutama terkait dengan konsep tentang nasib. Agama tidak lagi memiliki pengaruh kuat sebagaiman dalam imajinasi masyarakat masa lalu. Sejak dari itu masyarakat lebih yakin bahwa kesejahteraan hidup ditentukan oleh kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Wacana ini disuarakan di hampir semua negara, baik Negara sosialis maupun Negara non-sosialis.2 Dalam konsep negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan terlantarnya masyarakat tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpusat oleh program-program jaminan sosial, seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran. Dalam Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap 2
pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Permasalahan sektor pertanian dari nasib sektor pertanian pada negara Indonesia masih diundervaluekan dari sektor yang lain sampai dengan tanpa kita disadari telah banyak kerusakan lahan yang terjadi akibat aktivitas eksploitasi pertanian di bumi yang kita cintai ini. Banyak penyebab signifikan yang mengundervaluekan sektor pertanian, diantaranya dilihat berdasarkan alam (banjir, kering, hama, dll), ekonomi (harga jual turun terus sedang input naik, spread antara petani dan konsumen lebar), sosial (20 juta petani menanam di kurang dari ¼ hektar dan tidak efisien, 40% penduduk bekerja di sektor pertanian). Selain faktor yang telah disebutkan, faktor penyebab berikutnya adalah produktivitas yang minim yang bisa kita minimalkan dengan peningkatan kualitas skill dan peduli akan sustainable development. Hal ini dapat diaplikasikan dengan baik agar meminimalisir dan mencegah dampak kerusakan lahan yang akan berpengaruh pada stabilitas makro ekonomi (terutama inflasi), ketahanan pangan, pengangguran, dan kemiskinan. Pada dasarnya, kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam sektor pertanian pada tulisan ini menjadi poin penting terciptanya produktifitas pertanian yang berkelanjutan dan meminimalisir cost yang terjadi akibat rusaknya lahan pertanian.
Ibid
60
Social Justice A. Kerangka Teori Dalam membahas masalah sektor Pertanian, ada baiknya dibahas sejenak konsep kesejahteraan (welfare) yang sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a), dan Suharto (2006),3 pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna. 1. Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “…a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia arena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.4 2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru,
pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services). 3. Sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “social illfare” ketimbang “social welfare” 4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga). Negara Kesejahteraan (welfare state) adalah sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan sosial secara terencana, melembaga, dan berkesinambungan. Suatu negara dikatakan sejahtera apabila memiliki empat pilar utama yaitu : (1) Social citizenship, (2) Full democracy, (3) Modern industrial relation systems, dan (4) Rights to education and the expansion of modern mass education systems. Konsep negara kesejahteraan pertama-tama dipraktekkan di Eropa dan Amerika Serikat, yang ditujukan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi. Dengan sistem ini, negara bertugas melindungi golongan lemah dalam masyarakat dari ketidaksempurnaan kapitalisme. Hingga saat ini, negara kesejahteraan masih dianut oleh negara maju dan berkembang. Dilihat dari besarnya
Spicker, Paul (1995), Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice Hall, Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (2000), “Introduction: Social Policy and Social Welfare” dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed), The Handbook of Social Policy, London: Sage, halaman xi-xv, Thomson, Neil (2005), Understanding Social Work: Preparing for Practice, New York: Palgrave, Suharto, Edi (2005a), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama, Suharto, Edi (2005b), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta 4 Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (2000), “Introduction: Social Policy and Social Welfare” dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed), The Handbook of Social Policy, London: Sage, halaman xi 3
61
JISPO VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013 anggaran negara untuk jaminan sosial, sistem ini dapat diurutkan ke dalam empat model, yaitu: Pertama, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja negara. Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial “swasta”. Keempat, model minimal yang dianut oleh negara-negara seperti Perancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Itali, Chile, Brazil dan negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Filipina, Srilanka. Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Jaminan sosial dari pemerintah diberikan secara temporer dan minimal yang umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta. Kesejahteraan (welfare state). Setidaknya ada dua tipologi Negara Kesejahteraan, yaitu residual welfare state dan institutional welfare state. Residual welfare state mengasumsikan tanggung jawab negara sebagai penyedia kesejahteraan berlaku, jika dan hanya
jika keluarga dan pasar gagal menjalankan fungsinya serta terpusat pada kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok marjinal serta mereka yang “patut” mendapatkan alokasi kesejahteraan dari negara. Sedangkan institutional welfare state bersifat universal, mencakup semua populasi warga, serta terlembagakan dalam basis kebijakan sosial yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat. Negara Kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa pada masing-masing negara (welfare regims). Pengaruh ini terjadi terutama terhadap kemampuan negara tersebut memproduksi dan mendistribusikan kesejahteraan melalui kebijakan sosial. Rezim kesejahteraan mengacu pada pola intraksi dan saling keterkaitan dalam produksi dan alokasi kesejahteraan antar-negara, rezim pasar dan keluarga/rumah tangga. Ketiga lembaga tersebut merupakan penyedia kesejahteraan dan tempat individu mendapatkan perlindungan dari resikoresiko sosial. Namun, tidak selamanya negara menjadi aktor tunggal dalam penyediaan kesejahteraan. Ada varian Negara Kesejahteraan yang ditipologikan menurut rezim kesejahteraan Liberal, Sosial Demokrat dan Konservatif. Dimana terlihat peran negara, rezim pasar dan keluarga/rumah tangga memiliki dominasi masing-masing, Residual welfare state: negara sebagai penyedia kesejahteraan berlaku jika dan hanya jika keluarga dan pasar gagal menjalankan fungsinya serta terpusat pada kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok marjinal serta mereka yang “patut” mendapatkan alokasi kesejahteraan dari negara. Institutional welfare state: penyediaan kesejahteraan bersifat universal, mencakup semua populasi warga, serta terlembaga dalam basis kebijakan sosial
62
Social Justice yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker, misalnya, menyatakan bahwa kesejahteraan negara “…stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.”5
pembangunan sosial (social development) yang secara konseptual memang lebih luas dari konsep kesejahteraan (welfare). Berbicara tentang sektor pertanian pasti tidak akan terlepas dari desa, petani, kemiskinan, dan komoditi pertanian itu sendiri.. Namun makalah ini penulis tidak akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Akan tetapi disini kita akan coba menggali sedikit dimensi sektor pertanian tersebut, dimana pembahasannya akan di titik beratkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian tersebut. Hal ini mengingat aktor utama dalam pengelolaan sektor pertanian tersebut, serta pihak yang paling merasakan implikasi dari berhasil tidaknya pertanian dalam suatu negeri adalah petani. Namun, kehidupan para petani Indonesia kini ibarat berada di ujung tanduk. Jika mereka berhenti sebagai petani dan mencari pekerjaan lain yang tentu tidak mudah diperoleh, kehidupan keluarganya pasti terancam. Jika meneruskan pekerjaan sebagai petani, hasilnya tidak menguntungkan. Fakta juga menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia adalah petani penggarap. Sehingga makin sulit mengharapkan memperoleh penghasilan seperti yang diinginkan. Apalagi pada musim hujan seperti saat ini, ancaman banjir juga makin membuat para petani merugi. Hasil panen menyusut atau malah tidak ada sama sekali karena diterjang ganasnya air. Sesungguhnya kekecewaan petani yang hidupnya makin didera kemiskinan wajar saja hingga akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang dari waktu ke waktu terus meningkat, ditambah lagi biaya pendidikan dan kesehatan juga terus melambung. Ini juga merupakan ancaman bagi para petani. Selain itu harga pupuk, bibit dan perlengkapan
B. Analisa Dalam konteks pembangunan nasional, maka pembangunan kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan civil society untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerjaan sosial. Merujuk pada struktur pemerintahan di Indonesia, lembaga atau departemen pemerintah yang berperan menjalankan pembangunan kesehatan adalah Kementerian Kesehatan, pembangunan pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Nasional, pembangunan agama adalah Kementerian Agama, dan pembangunan kesejahteraan adalah Kementerian Sosial. Ketiga Kementerian itu berada di bawah naungan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Karena sejatinya Menko Kesra ini menjalankan Pembangunan Sosial, maka sesungguhnya lebih tepat jika diberi nama Menko Sosial. Sedangkan Kementerian sosial lebih tepat jika diberi nama Kementerian Kesejahteraan karena fungsinya lebih terfokus pada urusan kesejahteraan sebagai bagian dari Spicker, Paul (1995), Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice Hall. Hal 82 5
63
JISPO VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013 pertanian lainnya turut melambung tinggi sehingga lebih dapat menyusahkan petani. Hal ini masih ditambah dengan harga panen mereka yang terkadang menurun dan ditawar oleh tengkulak sehingga menambah penderitaan petani. Sikap nekad untuk melakukan pemberontakan tentu sangat mengerikan jika benar-benar terjadi. Bisa dibayangkan apa jadinya jika di Indonesia terjadi pemberontakan. Tentu yang jadi korban adalah rakyat kecil yang notabene di antaranya adalah para petani juga. Menghadapi kenyataan itu, seharusnya negara mendengar keluh kesah para petani. Pemerintah seharusnya berupaya untuk membantu para petani agar kehidupan mereka tidak menderita, tapi karena persoalan yang dialami oleh negara ini masih demikian rumit dan berat; maka uluran tangan bagi para petani itu belum bisa dirasakan ada hasilnya. Dari sudut pandang pandang teori secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga elompok utama, yaitu negara, pasar dan komunitas. Masingmasing memiliki pilar paradigma, ideologi, nilai, norma, rules of the game dan bentuk keorganisasian sendiri. Antara satu pilar dan lainnya sangat terkait erat. Dan seharusnya negara menjadi tumpuan sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator berjalannya sistem dan tata hubungan antara tiga pilar utama tersebut. Adanya kepentingan pemerintah atas majunya sektor pertanian seharusnya “untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya”. Dalam hal pertanian, bentuk dan legitimasi sebuah pemerintahan sangat mempengaruhi seberapa besar makna peran pemerintah dalam mendorong meningkatkan kesejateraan petani. Sehingga pemerintah sebenarnya memiliki perananan yang cukup penting
didalam pertanian. Dimana seharusnya pemerintah berperan aktif terutama dalam memajukan kesejahteraan petani. Pertanian Indonesia cukup tertinggal dari negara lain padahal seharusnya sebagai negara agraris sektor pertaniannyalah yang menjadi sektor utama untuk meningkatkan perekonomian kita. Dibawah ini adalah beberapa indikator yang menyebabkan Pertanian kita cukup tertinggal : Pertama, kalau mempelajari indikator makro, terlihat bahwa ekonomi Indonesia sebelum krisis multidimensi 1998 hampir selalu tumbuh di atas 7 persen dan pada saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda membaik menuju ke kondisi sebelum krisis. Namun demikian, apabila kita memperhatikan besaran lainnya seperti Nilai Tukar Petani (NTP), produktivitas, aspek lingkungan hidup, perkembangan usaha Pertanian, daya saing, efisiensi dan berbagai variable Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), kita dapat menyatakan bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk memajukan pertanian kita, yang pada umumnya baru sampai pada tahap “bertahan hidup”. Kedua, kehidupan petani, khususnya petani pangan di Jawa, belum banyak berubah. Kalaupun ada, kemajuan itu terjadi pada segelintir elite desa. Sementara, jutaan petani lainnya, hanya dapat bertahan hidup di atas lahan Pertanian yang semakin hari semakin menyempit. Sebaliknya, ada juga yang lahannya semakin melebar sebagai akibat belum optimalnya perangkat hukum di bidang pertanahan, serta hukum ekonomi pasar yang seringkali kurang berkeadilan. Jumlah petani gurem bukannya berkurang, tetapi semakin meningkat. Ketiga, harga riil komoditas primer Pertanian yang dihasilkan petani semakin hari semakin berkurang
64
Social Justice nilainya dibandingkan komoditas industri, biaya pendidikan dan kesehatan yang mereka butuhkan. Demikian pula biaya angkutan, harga sarana produksi yang selalu meningkat. Sebuah paradoks, upah buruh tani yang dirasakan oleh pemilik lahan dan penggarap semakin meningkat, bagi buruh tani masih belum cukup, sehingga banyak yang berangan-angan untuk ramai-ramai bekerja sebagai buruh kasar di negara lain. Namun, kenyataannya hal tersebut sulit terjadi di Indonesia. Setiap panen justru yang terdengar adalah keluhan petani soal harga gabah yang selalu murah. Jangankan untung, bisa mengembalikan biaya penggarapan sawah saja sudah bersyukur. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak mampu menjaga berlakunya harga dasar yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 32/1998, sehingga petani menerima harga gabah jauh di bawah harga dasar. Tujuan dari kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) adalah agar petani padi menerima harga gabah yang layak, sehingga mereka menerima insentif untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun ternyata hal itu tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Dengan keberadaan tengkulak, seharusnya bisa membantu para petani. Karena petani tidak perlu susah-susah memasarkan padinya. Para tengkulak akan mendatangi mereka dan membeli hasil panenannya. Dengan begitu para petani bisa terbantu masalah penjualan, karena dengan hasil panen yang tidak terlalu besar tidak mungkin bagi para petani untuk memasarkan sendiri hasil panennya. Selain itu tengkulak juga sangat mengutungkan para pengusaha padi mitra bulog dan bulog itu sendiri, karena sistem distribusi padi menjadi lebih efisien. Namun walaupun demikian, ternyata para tengkulak ini bisa dan sering menciptakan harga sendiri sesuai keinginan mereka. Mereka
membeli gabah para petani dengan harga yang sangat rendah dibawah HPP yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga yang terjadi, bukannya membantu para petani tetapi malah semakin memperburuk kondisi perekonomian para petani. Dalam hal ini, bulog yang seharusnya bertugas dalam pembelian gabah hasil panen dari petani ternyata kurang menjalankan fungsinya. Selama ini, pemerintah melalui bulog membeli gabah dan beras bukan dari petani. Akan tetapi dari pedagang beras, yang terkonsentrasi di tangan beberapa distributor besar (atau tengkulak), yang bertindak sebagai oligopolis pasar. Jumlah penjual yang sangat terkonsentrasi ini menyebabkan setiap kenaikan harga gabah/beras, yang merupakan peningkatan defisit APBN, akan lebih banyak jatuh bukan pada petani akan tetapi sekedar dinikmati segelintir pedagang. Jatuhnya harga gabah lokal itu juga tak terlepas dari membanjirnya beras impor dan selundupan di berbagai daerah karena tak ada pengamanan yang baik. Kebijakan impor harusnya ditempatkan sebagai residual atau menutupi defisit kebutuhan beras dalam negeri. Tetapi kenyataannya, ketika musim panen raya tiba beras impor yang lebih murah membanjiri tanah air, sehingga harga gabah pun turun drastis. Mulai dari tahun 1984 sampai dengan 1993, Indonesia mengimpor ratarata 160 ribu ton beras per tahun. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi ratarata 1,10 juta ton/ pertahun pada periode 1994-1997. Pada masa krisis 1998-2000 jumlah ini meningkat lagi menjadi 4.65 juta tahun. Walau kemudian ada sedikit penurunan, sepanjang 2001-2005, impor beras bertahan di atas 2 juta ton pertahunnya, yang membuat Indonesia praktis selalu
65
JISPO VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013 berada pada lima besar negara pengimpor beras.6 Dimana banyak sekali fakta-fakta yang menggambarkan kehidupan para petani di Indonesia yang tak kunjung membaik. Karena telah kita ketahui bersama, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras, maka pertanian khususnya padi seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Dimana dapat kita katakan juga bahwa petani adalah tulang punggung bangsa. Tetapi sepertinya pemerintah kurang memberikan dukungan dan bantuan terhadap hal ini, dan seolah menutup mata dengan masalah ini. Lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi dengan harga jual gabah di tingkat petani tak pernah meningkat/baik, walaupun harga beras di pasar meningkat. Kemudian, sejauh mana keberadaan tengkulak dan kebijakan impor yang kurang berpihak kepada petani berpengaruh terhadap rendahnya harga jual gabah di tingkat petani Sektor ini yang harus menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahanbahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas
petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Walaupun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam setiap sub-sektor. Pengalaman negara tetangga menekankan pentingnya dukungan dalam proses pergeseran tersebut. Sebagai contoh, di pertengahan tahun 1980-an sewaktu Indonesia mencapai swasembada beras, 41% dari semua lahan pertanian ditanami padi, sementara saat ini hanya 38 %, suatu perubahan yang tidak cukup besar untuk jangka waktu 15 tahun. Sebaliknya, penanaman padi dari total panen di Malaysia berkurang setengahnya dari 25% di tahun 1972 menjadi 13 % di tahun. Pertanian jelas mempunyai peran yang sangat penting dalam menjawab semua tantangan diatas. harus dilengkapi dengan bermacam-macam inisiatif dari badan pemerintahan nasional lainnya, pemerintahan lokal yang akan berada di garis depan dalam pengimplementasikan program, organisasi produsen di pedesaan yang bergerak dibidang agribisnis, dan para petani yang harus menjadi partner penting demi mendukung proses penting perubahan ini. Adapun beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk menjawab tntangan diatas adalah : 1. Peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi lebih lanjut 2. Memperkuat kapasitas regulasi 3. Meningkatkan pengeluaran untuk pertanian 4. Mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian 5. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi
Supadi dalam M Ikhsan Modjo, Kajian Monash Indonesian Islamic Student Westall: 2006 6
66
Social Justice 6. Menjamin berlangsungnya irigasi Tak bisa dipungkiri lagi pertanian sedikit banyak telah membantu perekonomian di Indonesia. Banyak bukti yang memperkuat pernyataan diatas salah satunya adalah kita telah mencapai swasembada beras. Hal ini tidak luput dari poeran besar petani. Namun, terkadang kita menganggap remeh petani padahal apabila kita telaah lebih dalam lagi tanpa petani apa yang bisa kita lakukan. Tanpa adanya petani bisa saja kita merugikan perekonomian negara karena tanpa petani mungkin kita hanya dapat mengimpor semua bahan makanan pokok dan itu menandakan bahwa semakin banyak pengeluaran negara. Dewasa ini, terdapat 3 mazhab pilihan strategi industrilisasi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Ketiga mazhab yang berkembang ini perlu diuji kemampuannya (paling sedikit pada tingkat teoritis) dalam memecahkan isu-isu pembangunan ekonomi nasional. Ketiga pilihan strategi itu adalah: strategi industrilisasi berspektrum luas, strategi industrilisasi dengan industry berteknologi tinggi, dan strategi industrilisasi pertanian dalam bentuk pembangunan agribisnis. Pertanian dalam bentuk agribisnis juga sangat baik untuk membantu krisis ekonomi. Kenyataan juga menunjukkan bahwa selain industri migas, sektor agribisnis adalah penyumbang ekspor netto yang penting selama hampir 30 tahun Indonesia membangun. Pada masa krisis ekonomi saat ini, sektor ekonomi yang masih mampu bertahan adalah sektor agribisnis. Pengalaman ini seharusnya menyadarkan kita semua (termasuk pemerintah), bahwa kita harus meninggalkan strategi industrilisasi berspektrum luas dan canggih serta kembali ke strategi industrilisasi berbasis agribisnis. Dengan memberi prioritas pada percepatan pada sektor agribisnis, akan mampu memberikan solusi bagi
pemulihan ekonomi nasional. Meningkatnya produksi produk-produk agribisnis akan meningkatkan ekspor tanpa harus mengimpor bahan baku. Meningkatnya ekspor berarti meningkatkan penawaran volute asing (dollar) sehingga akan memperkuat (apresiasi) rupiah secara gradual. Selain produk agribisnis untuk ekspor, produk agribisnis bahan pangan juga meningkat, sehingga ketersediaan bahan pangan di dalam negeri juga meningkat. Mengingat harga-harga bahan pangan masih merupakan komponen terpenting dalam menentukan laju inflasi domestik, maka dengan peningkatan produksi pangan tersebut akan dapat menurunkan laju inflasi yang sudah sangat tinggi saat ini. Kemudian karena teknologi produksi agribisnis pada umumnya bersifat padat karya dengan kisaran kualitas tenaga kerja yang sangat luas, maka peningkatan produksi agribisnis dalam negri akan diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat menurunkan pengangguran yang sangat tinggi saat ini. Turunnya inflasi dan pengangguran serta stabilitas kurs rupiah yang reasonable, merupakan kondisi pulihnya perekonomian nasional. Ini juga telah menunjukkan bahwa petani sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dalam sektor agribisnis yang dapat memulihkan perekonomian nasional petani juga sangat penting, mereka menanam tanaman yang sangat dibutuhkan dalam agribisnis tersebut. C. KESIMPULAN Pertanian merupakan sector yang sangat sensitive dan sangat mudah terpengaruh oleh banyak factor, tidak hanya factor alam seperti cuaca dan kesuburan lahan, tetapi juga kebijakankebijakan ekonomi atau perdagangan, terutama liberalisasi perdagangan dunia/regional utuk komoditaskomoditas pertanian. Pertanian juga merupakan sector kunci bagi negara
67
JISPO VOL. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013 mengenai kemiskinan di Negara-negara terbelakang atau Negara-negara sedang berkembanga (NSB), termasuk Indonesia. Pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan: (a) skala kecil, (b) modal yang terbatas, (c) penggunaan teknologi yang masih sederhana, (d) sangat dipengaruhi oleh musim, (e) wilayah pasarnya lokal, (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, (h) pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani.
Dawam Rahardjo, Lahirnya Ekonomi Pancasila, http ://www.bisnis.com/servlet/ page 2 A.Prasetyantoko, Menanti Fajar Baru, http://www.unisosdem.org/ekopol , page 3 Mochtar Masoed, dalam “Resep Bersama Washington Consensus: Pengantar”, Andrinof A. Chaniago, dalam Gagalnya Pembangunan, Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia, ( Jakarta : LP3ES, 2001) Spicker, Paul (1995), Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice Hall, Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (2000), “Introduction: Social Policy and Social Welfare” dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed), The Handbook of Social Policy, London: Sage Thomson, Neil (2005), Understanding Social Work: Preparing for Practice, New York: Palgrave Suharto, Edi (2005a), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama Suharto, Edi (2005b), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (2000), “Introduction: Social Policy and Social Welfare” dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed), The Handbook of Social Policy, London: Sage, halaman xi C Pierson, Late Industrializers an the Development of The Welfare State (UNSRID, 2004) dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo,
DAFTAR PUSTAKA Adam Smith, An Inquiry the Nature and Causes of The Wealth of Nations, The University of Chicago Press. Ebensteain, William. Great Political Thinkers. New York. NY: holt Rinehart, and Wunston, 1960 S. Kuhnle dan SEO Hort, The Developmental Welfare State in Scandinavia: Lessons for the Developing World (UNRISD, 2004) Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan (2006) James A.Caporaso, David P.Levine, dalam Deliarnov, Ekonomi Politik : Mencakup Berbagai Teori dan Konsep Yang Komprehensif, (Jakarta :Erlangga, 2006)
68
Social Justice Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3ES, 2006 Spicker, Paul (1995), Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice Hall. Amy L.Freedman, Consolidation or Withering Away of Democracy? Political Changes in Thailand and Indonesia Supadi dalam M Ikhsan Modjo, Kajian Monash Indonesian Islamic Student Westall: 2006 Djiman Murdiman Sarosa. 2008, “Urgensi Pemberian Insentif Ekonomi dan Kemudahan PenanamanModal Didaerah” dalam Jurnal Triwulan Pembangunan Daerah Vol 4, No. 4 (Desember 2008).
69
