PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, sebagai anggota Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "negara-negara ASEAN" atau secara sendirisendiri sebagai "Negara-negara Anggota ASEAN") dan Pemerintah-pemerintah Republik Rakyat China, Jepang dan Republik Korea, sebagai Mitra Wicara ASEAN (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Negara-negara Plus Tiga " atau secara sendiri-sendiri sebagai " Plus Tiga ") Selanjutnya disebut sebagai bersama-sama sebagai "Negara-negara ASEAN Plus Tiga" atau secara sendiri-sendiri sebagai " ASEAN Plus Tiga ": MENGINGAT Deklarasi ASEAN Concord I dan II yang ditandatangani di Bali, Indonesia, masing-masing pada tanggal 24 Februari 1976 dan 7 Oktober 2003, yang menyatakan bahwa Negara-negara Anggota ASEAN wajib mengambil tindakan kerja sama dalam programprogram pembangunan nasional dan regionalnya; MENGINGAT Persetujuan tentang Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN ditandatangani di New York pada 4 Oktober 1979, yang membentuk Cadangan Beras Darurat ASEAN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat; MENGINGAT bahwa semua Peserta pada Pertemuan ke-2 para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN serta para Menteri Negara
1
Plus Tiga (selanjutnya disebut sebagai "AMAF Plus Tiga") di Vientiane, Laos, pada tanggal 11 Oktober 2002, memutuskan untuk meluncurkan proyek percontohan Cadangan Beras Darurat Asia Timur (selanjutnya disebut sebagai "EAERR"), yang bertujuan mempercepat pembentukan cadangan beras tersebut dengan maksud untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di kawasan; MENGINGAT LEBIH LANJUT bahwa proyek percontohan EAERR telah dilaksanakan pada tahun 2004-2009 berdasarkan pada upayaupaya kolektif, dukungan dan kerja sama dari Negara-negara ASEAN Plus Tiga; MENGINGAT LEBIH LANJUT Pernyataan Cha-am Hua Hin mengenai Kerja sama Ketahanan Pangan dan Pembangunan BioEnergi ASEAN Plus Tiga yang dideklarasikan oleh para pemimpin Negara-negara ASEAN Plus Tiga pada Pertemuan ASEAN Plus Tiga ke-12 di Cha-am Hua Hin, Thailand, pada tanggal 24 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa para pemimpin akan menjajaki kemungkinan pembentukan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga (selanjutnya disebut sebagai "APTERR"), berdasarkan pengalaman EAERR, dalam koordinasi yang erat dengan organisasiorganisasi internasional yang relevan, dan mempertimbangkan komitmen dan konsistensi Negara-negara ASEAN Plus Tiga dengan peraturan-peraturan internasional; MENGINGAT LEBIH LANJUT Pernyataan Pers Bersama yang diadopsi pada Pertemuan ke-9AMAF Plus Tiga di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 11 November 2009, yang menyatakan bahwa transformasi proyek percontohan EAERR menjadi sebuah mekanisme permanen di bawah APTERR dan realisasinya dimulai segera setelah berakhirnya proyek percontohan EAERR; MENGAKUI Kerawanan yang tinggi pada negara-negara di kawasan terhadap bencana dan fluktuasi dalam produksi bahan pangan pokok khususnya beras dan terhadap ketidakstabilan ketersediaan pangan regional;
2
MEMPERHATIKAN bahwa jaminan ketahanan pangan di Negaranegara ASEAN Plus Tiga merupakan tujuan umum semua Negara ASEAN Plus Tiga; MENEGASKAN bahwa pembentukan cadangan beras antara Negara-negara ASEAN Plus Tiga berdasarkan prinsip kemandirian kolektif akan memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional masing-masing negara serta ketahanan ekonomi regional dan solidaritas Negara-negara ASEAN Plus Tiga; MENGULANGI perlunya melakukan koordinasi kebijakan ketersediaan beras nasional dengan mempertimbangkan kebijakankebijakan Negara-negara ASEAN Plus Tiga yang lain, sesuai dengan persyaratan kelembagaan dan konstitusional; MENEGASKAN perlunya penerapan APTERR konsisten dengan aturan dan peraturan relevan yang diakui secara internasional seperti di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO); MENEGASKAN KEMBALI perlunya tindakan yang efektif dan terpadu untuk diambil oleh Negara-negara ASEAN Plus Tiga yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan regional; TELAH MENYETUJUI sebagai berikut: PasaI I Pengertian Untuk kepentingan Persetujuan ini, pengertian berikut berlaku kecuali dalam konteks sebaliknya: a. "APTERR" berarti Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga yang ditetapkan berdasarkan Pasal III;
3
b. " Pihak APTERR" berarti Pemerintah Negara-negara ASEAN Plus Tiga yang terikat oleh Persetujuan ini; c. "Dewan" berarti Dewan APTERR yang dibentuk berdasarkan Pasal VII; d. "Pengalokasian cadangan beras darurat" berarti sejumlah beras, yang secara sukarela ditetapkan sesuai dengan ayat 1 Pasal IV, dengan tujuan memenuhi kebutuhan darurat satu atau lebih Pihak APTERR. Sejumlah beras tersebut adalah bagian dari komponen beras APTERR; e. "Darurat" berarti keadaan atau kondisi di mana Pihak APTERR, akibat bencana yang ekstrim dan tak terduga, tidak mampu mengatasi keadaan atau kondisi melalui cadangan nasional dan tidak dapat memperoleh pasokan beras yang dibutuhkan melalui perdagangan yang normal; f.
"Sekretariat" berarti Sekretariat berdasarkan Pasal VIII, dan;
APTERR
yang
dibentuk
g. "Penyimpanan cadangan beras darurat" berarti beras yang secara sukarela disumbangkan untuk APTERR dalam bentuk dana tunai dan / atau dalam bentuk (beras), jika diperlukan, melalui organisasi internasional yang sesuai seperti Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP) dan/atau Organisasi NonPemerintah. Cadangan beras darurat yang disimpan itu digunakan sebagai cadangan darurat untuk memberikan kesiapan pada situasi darurat, dan merupakan komponen lain alokasi beras APTERR tersebut. Cadangan beras darurat dapat disimpan pada tempat penyimpanan negara donor, negara calon penerima, dan/atau negara tuan rumah yang bersedia secara sukarela menyimpan cadangan beras darurat tersebut.
4
Pasal II KetentuanUmum 1. Para Pihak APTERR sepakat bahwa, apabila diperlukan, ketahanan pangan wajib ditangani dari beberapa aspek, terutama melalui: a. penguatan produksi beras Pihak-pihak APTERR; b. pencegahan kehilangan beras pasca panen; c. adopsi kebijakan stok beras nasional yang efektif dan memperkuat pengaturan untuk memenuhi kebutuhan pasokan beras darurat; d. promosi stabilitas harga beras; e. adopsi kebijakan dan program untuk meningkatkan konsumsi pangan dan gizi, khususnya kelompok rawan dalam setiap Pihak APTERR; dan f. promosi kesempatan kerja terutama di daerah pedesaan dan meningkatkan pendapatan khususnya petani padi berskala usaha kecil. 2. Tidak ada satupun dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak APTERR berdasarkan perjanjian-perjanjian yang berlaku saat ini maupun di masa yang akan datang dan persetujuan-persetujuan internasional lainnya. Apabila terjadi konflik antara ketentuanketentuan pada Persetujuan ini dengan ketentuan-ketentuan pada perjanjian internasional dan persetujuan internasional yang relevan lainnya, yang terakhir yang berlaku. 3. Persetujuan ini wajib diterapkan oleh Para Pihak APTERR sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing Negara dan dalam batas-batas ketentuan anggaran tahunan masingmasing.
5
Pasal III Pembentukan APTERR 1. Para Pihak APTERR sepakat: a. membentuk APTERR untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat dan mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan, dan b. bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan APTERR tidak akan mendistorsi perdagangan beras internasional yang normal. 2. APTERR terdiri dari cadangan beras regional dalam bentuk fisik yang terdiri dari alokasi cadangan beras darurat dan cadangan beras darurat yang disimpan dan juga dalam bentuk cadangan lainnya seperti kontrak di masa mendatang atau sumbangan dalam bentuk tunai atau barang. Pasal IV Pelaksanaan 1. Setiap Pihak APTERR wajib mengalokasikan beras dalam jumlah tertentu berdasarkan keputusan sukarela setiap Pihak APTERR, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 pada Persetujuan ini. Pengalokasian tersebut akan menjadi sebuah komitmen yang akan ditinjau secara berkala oleh Dewan APTERR dengan mempertimbangkan situasi pangan umum di kawasan dan di dunia. 2. Jumlah yang dialokasikan oleh Pihak APTERR yang berasal dari Pemerintah-pemerintah Negara Anggota ASEAN berasal dari beras yang dicadangkan untuk Cadangan Beras Darurat dan sesuai dengan jumlah yang dialokasikan sesuai pada Ayat 3 Pasal II Protokol Kedua yang mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN. 3. Pelepasan cadangan beras APTERR dan pengisian kembali beras yang dialokasikan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Dewan APTERR.
6
Pasal V Pertukaran Informasi Beras 1. Agar tindakan-tindakan dalam Pasal IV dapat berjalan secara efektif, Para Pihak APTERR sepakat untuk menyampaikan kepada Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal VIII, secara rutin, informasi tentang kebijakan-kebijakan dan program-program cadangan beras mereka serta ketahanan pangan dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan situasi pasokan dan permintaan pangan, khususnya beras. Sekretariat wajib mengedarkan informasi tersebut kepada semua Pihak APTERR. 2. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penilaian secara factual dan akurat terhadap situasi dan perkembangan wajib disiapkan secara berkala dan diedarkan kepada para Pihak APTERR oleh Sekretariat. 3. Informasi atau data yang disediakan sesuai dengan Pasal ini wajib diperlakukan secara rahasia, apabila diperlukan atau diminta oleh salah satu Pihak APTERR. PASAL VI Pembentukan Dana APTERR 1. Para Pihak APTERR sepakat untuk membentuk sebuah dana, yang wajib dikelola oleh Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal VII dalam rangka mendukung operasi dan kegiatan-kegiatan APTERR berdasarkan Persetujuan ini, selanjutnya disebut sebagai "Dana APTERR". 2. Setiap Pihak APTERR wajib memberikan kontribusi kepada Dana APTERR, terdiri dari Dana Abadi dan kontribusi untuk biaya operasional untuk mendukung operasi dan kegiatan-kegiatan APTERR, sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2 Persetujuan ini. 3. Dewan wajib menetapkan dan menyetujui modalitas keuangan dan pengelolaan Dana APTERR.
7
Pasal VII Dewan APTERR 1. Para Pihak APTERR sepakat untuk membentuk Dewan APTERR. 2. Dewan terdiri dari seorang wakil dari setiap Pihak APTERR, sedangkan Sekretariat APTERR, didukung oleh Sekretariat ASEAN dan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Darurat ASEAN, wajib melayani dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan Dewan. 3. Keputusan Dewan wajib dibuat berdasarkan kesepakatan di antara Anggota-anggota Dewan. 4. Dewan akan bertanggung jawab terhadap operasionalisasi APTERR sesuai dengan Kerangka Acuan Dewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Persetujuan ini. 5. Dewan APTERR diketuai secara bersama oleh satu Pihak APTERR yang berasal dari Negara Anggota ASEAN dan satu Pihak APTERR yang berasal dari negara-negara Plus Tiga dan dirotasi tahunan sesuai urutan abjad. 6. Dewan wajib bertemu secara rutin minimal setahun sekali pada tanggal yang ditentukan oleh Ketua-ketua melalui konsultasi dengan Anggota Dewan. Para Ketua dapat mengadakan pertemuanpertemuan khusus untuk membahas hal-hal yang mendesak dan membutuhkan penyelesaian yang cepat. 7. Setiap Pihak APTERR wajib menetapkan Badan dan Negara Koordinator dalam menerapkan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan.
8
Pasal VIII Sekretariat APTERR 1. Para Pihak APTERR sepakat untuk membentuk sebuah Sekretariat APTERR untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab Sekretariat APTERR, yang ditetapkan oleh Dewan. Sekretariat dapat memperoleh personalitas secara hukum yang diperlukannya untuk pelaksanaan fungsi-fungsi di bawah hukum nasional negara tuan rumah kantor Sekretariat. Sekretariat akan dipimpin oleh seorang General Manager yang ditetapkan oleh Dewan. 2. Lokasi kantor Sekretariat wajib kesepakatan oleh para Pihak APTERR.
diputuskan
berdasarkan
Pasal IX Penyelesaian Sengketa 1. Setiap sengketa yang terjadi antara dua atau lebih Pihak APTERR berkaitan dengan penafsiran, pelaksanaan atau penerapan Persetujuan ini harus diselesaikan melalui konsultasi antara mereka, dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi atau dengan cara damai lainnya yang mungkin disepakati oleh mereka. 2. Jika para Pihak APTERR yang bersengketa tidak dapat mencapai penyelesaian damai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, setiap Pihak APTERR yang bersangkutan dapat merujuk perselisihan tersebut ke Dewan.
9
Pasal X Ketentuan Penutup 1. Persetujuan ini wajib terbuka untuk penandatanganan dan tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan oleh Negara-negara ASEAN Plus Tiga. 2. Instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan akan disimpan oleh Lembaga Penyimpan, sebagaimana dirujuk pada ayat 7 Pasal ini, yang wajib dengan segera memberitahukan semua pemerintah yang menandatangani berkenaan dengan penyimpanan instrumen tersebut. 3. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal di mana setidaknya enam negara anggota ASEAN dan satu Negara Plus Tiga telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau kesepakatan. 4. Untuk setiap Negara ASEAN Plus Tiga yang meratifikasi, menerima, atau menyetujui Persetujuan ini setelah persyaratan mulai berlakunya Persetujuan sebagaimana ditetapkan Ayat 3 Pasal ini telah terpenuhi, Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan. 5. Setiap Pihak APTERR dapat mengusulkan perubahan Persetujua ini setiap saat dengan berkomunikasi secara tertulis kepada Sekretariat yang wajib dengan segera memberitahukan Pihak APTERR lain mengenai perubahan yang diusulkan. Perubahan terhadap Persetujuan ini wajib ditetapkan berdasarkan kesepakatan para Pihak APTERR. Perubahan yang melibatkan kewajibankewajiban baru bagi para Pihak APTERR wajib mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau kesepakatan semua Pihak APTERR pada Penyimpan, sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini. Perubahan yang tidak membebankan kewajiban baru untuk para
10
Pihak APTERR wajib mulai berlaku untuk semua Pihak APTERR sejak tanggal penetapan. 6. Lampiran Persetujuan ini wajib merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini. Modifikasi Lampiran pada Persetujuan ini wajib diusulkan dan ditetapkan serta diberlakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada Ayat 5 Pasal ini. 7. Sekretaris-Jenderal ASEAN wajib menjadi Lembaga Penyimpan Persetujuan ini. 8. Setiap Pihak APTERR berhak menangguhkan sementara, baik secara keseluruhan maupun sebagian pelaksanaan Persetujuan ini, dengan alasan kepentingan nasional yang mendesak termasuk keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat. Setiap penangguhan atau pencabutan penangguhan wajib mulai berlaku efektif tiga puluh hari setelah pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Sekretariat. 9. Setiap Pihak APTERR dapat mengundurkan diri dari Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Penyimpan sebagaimana dirujuk pada ayat 7 Pasal ini. Pengunduran diri berlaku efektif setelah habisnya enam bulan sejak tanggal saat penyampaian pengunduran diri diterima oleh Lembaga Penyimpan. Pengunduran diri dimaksud wajib diberitahukan kepada semua Pihak APTERR oleh Lembaga Penyimpan. 10. Tidak ada satu pensyaratanpun dapat dibuat untuk Persetujuan ini. 11.Naskah asli Persetujuan ini wajib disimpan dalam arsip Lembaga Penyimpan sebagaimana dirujuk pada ayat 7 Pasal ini. Salinan naskah resmi Persetujuan ini wajib disampaikan oleh Lembaga Penyimpan kepada masing-masing Pemerintah pada Persetujuan ini.
11
SEBAGAI BUKTI, Yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta, Indonesia, Tanggal 7 Oktober 2011 dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.
Pemerintah Brunei Darussalam: China:
Pemerintah Republik Rakyat
ttd
ttd
PEHIN DATO YAHYA Menteri Industri dan Sumberdaya Utama Kementerian Pertanian
Pemerintah Kerajaan Kamboja:
ZHU BAOCHENG Penasihat Utama
Pemerintah Jepang:
ttd
ttd
CHAN TONG YVES MICHIHIKO KANO Sekretaris Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perwakilan Kementerian Pertanian, Perikanan Kehutanan dan Perikanan Jepang
Pemerintah Republik Indonesia: ttd
ttd
SUSWONO Menteri Pertanian
TAKIO YAMADA Duta Besar Jepang untuk ASEAN
12
Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos; ttd
Pemerintah Republik Korea: ttd
VILAYVANH PHOMKHE Menteri Pertanian dan Kehutanan
KIM JONG JIN Wakil Menteri Pangan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pemerintah Malaysia: ttd NOH BIN OMAR Menteri Pertanian dan Agribis Industri
Pemerintah Republik Uni Myanmar ttd OHN THAN Wakil Menteri Pertanian dan Irigasi
Pemerintah Republik Filipina ttd JOEL S. RUDINAS Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
13
Pemerintah Republik Singapura ttd MOHAMAD MALIKI BIN OSMAN Sekretaris Utama Parlemen Pertahanan dan Pembangunan Nasional
Pemerintah Kerajaan Thailand ttd THEERA WONGSAMUT Menteri Pertanian dan Koperasi
Pemerintah Republik Sosialis Vietnam ttd NGUYEN THI XUAN THU Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Perdesaan
14
Lampiran 1 Pengalokasian Jumlah Beras oleh Setiap Negara ASEAN Plus Tiga Pada tahap awal operasi, tunduk pada ketentuan ayat 3 Pasal II Persetujuan ini, jumlah beras yang dialokasikan masing-masing Negara ASEAN Plus Tiga untuk APTERR adalah sebagai berikut: Brunei Darussalam Kamboja Indonesia
: : :
3.000 MT 3.000 MT 12.000 MT
Laos Malaysia Myanmar Philipina Singapura Thailand Vietnam Republik Rakyat China Jepang Republik Korea
: : : : : : : : : :
3.000 MT 6.000 MT 14.000 MT 12.000 MT 5.000 MT 15.000 MT 14.000 MT 300.000 MT 250.000MT 150.000 MT
Jumlah
787.000MT
15
Lampiran 2 Kontribusi kepada Dana APTERR Tunduk pada ketentuan ayat 3 Pasal II Kesepakatan ini, kontribusi modal dari Negara ASEAN Plus Tiga untuk Dana Abadi dan kontribusi tahunan Negara ASEAN Plus Tiga untuk biaya operasional selama lima tahun pertama adalah sebagai berikut: Tabel 1 Kontribusi Modal ASEAN Plus Tiga untuk Endowment Fund
1 2 3
Plus Tiga R.R. China Jepang Republik Korea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Negara ASEAN Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philipina Singapur Thailand Vietnam Camboja Laos Myanmar
(USD) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 (USD) 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 83.000 83.000 83.000
Tabel 2 Kontribusi Tahunan ASEAN Plus Tiga Negara terhadap Biaya Operasional selama Lima Tahun Pertama.
1 2 3
Plus Tiga R.R. China Japan Republik Korea
16
(USD) 75.000 75.000 75.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Negara ASEAN Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philipina Singapur Thailand Vietnam Camboja Laos Myanmar
17
(USD) 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 6.000 6.000 6.000
Lampiran 3 Kerangka Acuan (TOR) Dewan APTERR Dewan yang dibentuk berdasarkan Pasal VII Persetujuan ini memiliki fungsifungsi sebagai berikut: 1. Menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Dewan serta fungsi dan tanggung jawab Sekretariat, termasuk manajemennya, dan memutuskan perubahannya apabila dipandang perlu oleh Dewan; 2. Menetapkan dan menyetujui modalitas keuangan dan pengelolaan Dana APTERR; 3. Menetapkan standar prosedur operasi (SOP) untuk pelepasan cadangan darurat beras dan pengisian kembali cadangan beras tersebut sesuai dengan Pasal III dan ayat 3 Pasal IV Persetujuan ini; 4. Menyetujui rencana kerja tahunan dan rencana anggaran APTERR tersebut; 5. Menyetujui laporan tahunan mengenai kegiatan APTERR serta laporanlaporan lain yang disiapkan oleh Sekretariat; 6. Melaporkan kegiatan-kegiatan APTERR, pemanfaatan Dana APTERR dan cadangan beras darurat ke AMAF Plus tiga negara melalui Pertemuan Pejabat Senior '(SOM-AMAF Plus tiga negara); 7. Mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan APTERR yang dilakukan oleh Sekretariat; 8. Menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh salah satu Pihak APTERR berdasarkan ayat 2 Pasal IX Persetujuan ini; 9. Memilih dan menunjuk seorang General Manager dari kalangan warga negara dari negara-negara ASEAN Plus Tiga Negara, dan untuk menjalankan kewenangan, tugas, kondisi pelayanan kantor dan masa kerja General Manager;
18
10. Mengkaji ulang jumlah total cadangan beras dialokasikan di bawah Ayat 1 Pasal IV Persetujuan ini; 11. Mengeluarkan pernyataan publik tentang hal-hal yang berkaitan dengan operasional APTERR; dan 12. Untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dipandang perlu oleh Dewan untuk menerapkan secara efektif dan melaksanakan ketentuanketentuan Persetujuan APTERR.
19
