PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK DI BIDANG KEPABEANAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran selanjutnya disebut Para Pihak, MENIMBANG bahwa pelanggaran terhadap perundang-undangan pabean merusak kepentingan ekonomi, perdagangan, pajak, sosial dan budaya; MENIMBANG pentingnya ketepatan penetapan nilai pabean dan pajak-pajak lainnya yang dipungut saat impor atau ekspor dan menjamin bagi penegakan yang tepat atas larangan, pembatasan dan pengawasan; MENYADARI perlunya kerjasama internasional dalam bidang-bidang yang terkait bagi penerapan dan penegakan perundang-undangan pabean; MEYAKINI bahwa tindakan atas pelanggaran-pelanggaran pabean dapat dilakukan secara lebih efektif melalui kerjasama yang erat antara Administrasi Pabean yang didasari atas ketentuan peraturan yang jelas; MEMPERHATIKAN ketentuan-ketentuan Customs Co-operation Council, khususnya Rekomendasi tentang Bantuan Administratif Timbal Balik tanggal 5 Desember 1953 dan bulan Juli tahun 2000, secara berturut-turut, oleh Customs Co-operation Council, yang sekarang dikenal dengan nama World Customs Organization. MEMPERHATIKAN JUGA konvensi-konvensi internasional mengenai larangan-larangan, pembatasan-pembatasan dan tindakan-tindakan khusus mengenai pengawasan atas barang-barang tertentu; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara; Sepakat sebagai berikut : BAB 1 Pengertian-pengertian Pasal 1 Untuk keperluan Persetujuan ini : 1. Istilah "Administrasi Pabean" berarti: untuk Pemerintah Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
2.
3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11.
12.
Departemen Keuangan, dan untuk Pemerintah Republik Islam Iran, Administrasi Pabean Republik Islam Iran; Istilah "Perundang-undangan Pabean" berarti: Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan administratif yang berlaku atau yang ditegakkan oleh salah satu Administrasi Pabean yang berhubungan dengan impor, ekspor, transhipment, transit, penyimpanan dan pergerakan barang-barang, termasuk ketentuan hukum dan administratif yang berhubungan dengan tindakan-tindakan pelarangan, pembatasan dan pengawasan; Istilah "Pelanggaran Pabean" berarti: pelanggaran atau percobaan pelanggaran atas perundang-undangan pabean; Istilah "Orang" berarti: baik perseorangan maupun badan hukum; Istilah "Data Pribadi" berarti: data apapun mengenai seseorang secara natural yang teridentifikasi atau seseorang yang dapat dikenali; Istilah "Informasi" berarti: setiap data, apakah yang telah atau tidak diproses atau dianalisa, dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, serta komunikasi lainnya dalam format apapun, termasuk elektronik, atau copy daripadanya yang disertifikasi atau yang disahkan; Istilah "Administrasi Peminta" berarti: Administrasi Pabean yang meminta bantuan; Istilah "Administrasi yang Diminta" berarti Administrasi Pabean yang dimintakan bantuan; Istilah "Pihak Peminta" berarti: Pihak yang Administrasi Pabeannya meminta bantuan; Istilah "Pihak yang Diminta" berarti: Pihak yang Administrasi Pabeannya dimintakan bantuan. Istilah "wilayah Republik Indonesia" sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangannya dan laut-laut disekitarnya di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi berdasarkan ketentuan dari Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Istilah "wilayah Republik Islam Iran" adalah wilayah-wilayah dibawah kedaulatan atau yurisdiksi dari Republik Islam Iran, dan mencakup pula wilayah maritimnya. BAB II Lingkup Persetujuan Pasal 2
1.
2.
Para Pihak melalui Administrasi Pabean akan memberikan satu dengan lainnya bantuan administratif sesuai ketentuan dalam Persetujuan ini, untuk menerapkan perundang-undangan pabean yang tepat dan untuk pencegahan, penyidikan, dan pemberantasan terhadap pelanggaran-pelanggaran pabean. Seluruh bantuan dalam Persetujuan ini oleh Para Pihak akan diberikan sesuai dengan hukum nasional dan ketentuan administratif mereka dan juga sebatas kewenangan Administrasi Pabean dan ketersediaan sumber daya.
3.
4.
Persetujuan ini hanya dimaksudkan untuk bantuan administratif timbal balik antara Para Pihak dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi Persetujuan bantuan hukum timbal balik antara Para Pihak tersebut. Apabila bantuan timbal balik ini diberikan oleh otoritas dari Pihak yang Diminta, maka Administrasi yang Diminta akan menunjukkan otoritas dimaksud dan, jika diketahui, akan menunjukkan Persetujuan atau kesepakatan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tidak memberikan hak kepada siapapun untuk menghalangi pelaksanaan sebuah permintaan. BAB III Lingkup Bantuan Pasal 3
Informasi untuk Penerapan dan Penegakan Perundang-undangan Pabean 1. Administrasi-administrasi Pabean saling memberikan baik atas permintaan atau alas inisiatif sendiri, informasi yang membantu memastikan ketepatan penerapan perundang-undangan pabean dan pencegahan, penyidikan dan pemberantasan pelanggaran pabean. Informasi tersebut dapat meliputi : a) teknik penegakan perundang-undangan pabean yang baru yang telah dibuktikan efektifitasnya; b) trend baru, alat-alat atau metode-metode dalam melakukan pelanggaran pabean; c) barang-barang yang diketahui sebagai subjek pelanggaran pabean, maupun alat transportasi dan metode penyimpanan yang digunakan terhadap barang tersebut. 2. 3.
Bantuan berdasarkan Persetujuan ini akan, atas permintaan, termasuk ketentuan mengenai informasi untuk memastikan penentuan yang benar dari nilai pabean. Salah satu Administrasi Pabean akan, dalam melakukan penyelidikan dalam wilayah nasionalnya atas nama Administrasi Pabean lain, menggunakan semua cara yang ada untuk memberikan bantuan yang dimintakan. BAB IV Hal-hal Khusus dari Bantuan Pasal 4
Informasi Terkait denaan Pelanggaran Pabean 1. Administrasi Pabean akan saling memberikan, baik atas permintaan atau atas inisiatif sendiri, informasi atas aktifitas, baik yang sedang direncanakan, yang sedang berlangsung atau telah selesai, yang merupakan atau dapat diduga merupakan pelanggaran pabean. 2. Dalam kasus yang serius yang bisa melibatkan kerusakan mendasar pada perekonomian, kesehatan masyarakat, keamanan umum atau kepentingan utama lainnya dari Para Pihak, Administrasi Pabean dari Pihak lain, jika memungkinkan, akan
menyediakan informasi atas inisiatif sendiri dengan segera. Pasal 5 Informasi Khusus 1.
2.
Atas permintaan, Administrasi yang Diminta harus memberikan kepada Administrasi Peminta informasi yang berhubungan dengan : a) apakah barang-barang yang diimpor ke dalam wilayah Pihak Peminta telah sah secara hukum diekspor dari wilayah Pihak yang Diminta; b) apakah barang-barang yang diekspor dari wilayah Pihak Peminta telah sah secara hukum diimpor ke dalam wilayah Pihak yang Diminta dan jika ada berdasarkan prosedur pabean mana barang-barang itu diproses. Atas permintaan, Administrasi yang Diminta harus memberikan kepada Administrasi Peminta Informasi yang berkaitan dengan hal-hal di mana Pihak yang disebut terakhir mempunyai alasan untuk meragukan informasi yang diberikan oleh orang dimaksud dalam bidang pabean. Pasal 6 Surveillance dan Informasi
Atas permohonan, Administrasi yang Diminta akan melakukan surveillance atas dan memberikan informasi mengenai: a) barang-barang baik itu yang sedang dalam perjalanan atau dalam penyimpanan yang diketahui digunakan atau diduga digunakan untuk melakukan pelanggaran pabean di wilayah Pihak Peminta; b) alat transportasi yang diketahui telah digunakan atau diduga digunakan untuk melakukan pelanggaran pabean di wilayah Pihak Peminta; c) d)
tempat-tempat yang diketahui telah digunakan atau diduga digunakan untuk melakukan pelanggaran pabean di wilayah Pihak Peminta; orang-orang yang diketahui telah melakukan pelanggaran pabean dalam wilayah Pihak Peminta, atau diduga melakukan, terutama mereka yang masuk dan keluar wilayah Pihak yang Diminta. BAB V Informasi Pasal 7
1.
2.
Informasi asli hanya dapat dimintakan dalam hal di mana salinan tidak mencukupi, dan harus dikembalikan pada kesempatan pertama. Hak-hak Administrasi yang Diminta atau hak pihak ketiga sehubungan dengan hal tersebut tetap tidak terpengaruh. Informasi apapun yang dipertukarkan secara timbal balik sesuai Persetujuan ini harus disertai dengan semua informasi yang relefan untuk interpretasi dan pemakaiannya.
BAB VI Tenaga Ahli dan Saksi Pasal 8 Atas permintaan, Administrasi yang Diminta dapat memberikan wewenang kepada para pejabatnya untuk hadir dalam persidangan atau pengadilan dalam wilayah Pihak linnya sebagai tenaga ahli atau saksi dalam suatu pelanggaran pabean. BAB VII Penyampaian Informasi Pasal 9 1.
2.
3.
4.
Permintaan bantuan sesuai Persetujuan ini harus disampaikan secara langsung kepada Administrasi Pabean Pihak lain. Permohonan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau secara elektronik, dan harus dilengkapi dengan informasi apapun yang dianggap berguna untuk memenuhi permintaan. Administrasi yang Diminta boleh meminta konfirmasi tertulis dari permintaan yang diajukan secara elektronik. Apabila keadaan mengharuskan, permohonan juga boleh dibuat secara lisan. Permintaan yang demikian harus segera dikonfirmasikan secara tertulis. Permintaan yang dibuat berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal ini, harus memasukkan rincian sebagai berikut : (a) nama administrasi peminta; (b) issu bidang kepabeanan, jenis bantuan yang dimintakan dan alasan permohonan tersebut; (c) gambaran ringkas kasus yang sedang ditangani dan elemen administratif dan hukumnya; (d) nama dan alamat dari orang yang berhubungan dengan permintaan tersebut, jika diketahui. Apabila Administrasi Peminta meminta bahwa suatu prosedur atau metodologi harus diikuti, Administrasi yang Diminta akan memenuhi pemintaan dimaksud sesuai dengan hukum nasional dan ketentuan-ketentuan administratifnya. Informasi sebagaimana disebutkan dalam Persetujuan ini harus dikomunikasikan kepada para pejabat yang secara khusus ditunjuk untuk maksud tersebut oleh kedua Administrasi Pabean. Daftar para pejabat tersebut harus disampaikan kepada Administrasi Pabean dari Pihak lain sesuai dengan pasal 18 Persetujuan ini. BAB VIII Pelaksanaan Permintaan Pasal 10 Cara Mendapatkan Informasi
1.
Jika Administrasi yang Diminta tidak mempunyai informasi yang
2.
diminta, ia harus berinisiatif untuk mendapatkan informasi tersebut. Jika Administrasi yang Diminta bukan merupakan instansi yang tepat untuk melakukan pencarian informasi yang diminta, maka Administrasi yang Diminta itu, disamping menunjukkan otoritas mana yang berwenang, akan meneruskan permintaan tersebut kepada instansi yang berwenang. Pasal 11 Kehadiran Pejabat dalam Wilayah Pihak Lain
Atas permintaan tertulis, para pejabat yang ditunjuk secara khusus oleh Administrasi Peminta dapat, dengan otorisasi Administrasi yang Diminta dan sesuai dengan persyaratan yang akan diterapkan oleh Administrasi yang Diminta, untuk kepentingan penyelidikan pelanggaran pabean melakukan : (a) pemeriksaan di kantor-kantor Administrasi yang Diminta atas dokumen-dokumen dan informasi apapun lainnya yang terkait dengan pelanggaran pabean itu dan disampaikan salinan dari padanya; (b) hadir selama penyelidikan yang dilaksanakan oleh Administrasi yang Diminta dalam wilayah Pihak yang Diminta dan sesuai dengan Administrasi Peminta. Pasal 12 Kehadiran Peiabat Administrasi Peminta atas Undanqan Administrasi yang Diminta Apabila Administrasi yang Diminta menganggap bahwa kehadiran pejabat Administrasi Peminta berguna atau diperlukan untuk hadir, sesuai permintaan, ketika langkah-langkah pemberian bantuan dilaksanakan, maka Administrasi yang Diminta akan memberitahukan hal itu kepada Administrasi Peminta.
Pasal 13 Pengaturan Kunjungan Pejabat 1.
2.
3.
Apabila para pejabat salah satu Pihak hadir dalam wilayah Pihak lain dalam rangka Persetujuan ini, mereka harus dapat sepanjang waktu memberikan bukti kapasitas kepejabatan mereka. Para pejabat yang ditunjuk secara khusus oleh Administrasi Peminta untuk hadir dalam wilayah Pihak yang Diminta, sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan 12, hanya mempunyai peran sebagai penasehat saja. Mereka akan mendapat, sementara mereka berada di sana, perlindungan sebagaimana diberikan kepada pejabat-pejabat Pabean dari Pihak lain sejauh dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan, dan akan bertanggungjawab atas segala pelanggaran yang mereka mungkin lakukan.
BAB IX Kerahasiaan Informasi Pasal 14 1.
2.
Setiap informasi yang diterima dalam kaitan dengan Persetujuan ini harus digunakan hanya oleh Administrasi Pabean dan semata-mata untuk tujuan Persetujuan ini kecuali dalam hal di mana Administrasi Pabean yang memberikan informasi telah memberikan kewenangannya untuk digunakan oleh otoritas-otoritas lain atau untuk tujuan-tujuan lain. Setiap informasi yang diterima dalam kaitan dengan Persetujuan ini harus diperlakukan secara rahasia dan setidak-tidaknya menjadi subjek yang harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya seperti halnya informasi yang serupa yang harus dilindungi berdasarkan perundang-undangan nasional dari Para Pihak dimana ia diperoleh. BAB X Perlindunaan Data Pribadi Pasal 15
1.
2.
Pertukaran data pribadi sesuai Persetujuan ini tidak akan dimulai sampai para Pihak saling menyetujui bahwa setiap data tersebut diberikan tingkat perlindungan yang memadai sesuai persyaratan perundang-undangan nasional Pihak yang memberikan, sesuai dengan pasal 18 Persetujuan ini, Dalam konteks pasal ini, Para Pihak harus saling memberikan perundang-undangan yang relevan mengenai perlindungan data pribadi. BAB XI Pembebasan
Pasal 16 1.
2.
3.
Apabila bantuan dalam Persetujuan ini melanggar kedaulatan, keamanan, kebijakan publik, atau kepentingan nasional mendasar lainnya dari satu Pihak, atau mengabaikan kepentingan perdagangan atau kepentingan profesional apapun, maka bantuan tersebut dapat ditolak atau diberikan dengan syarat atau kondisi seperti yang dikehendaki oleh Administrasi yang Diminta. Apabila Administrasi Peminta tidak dapat memenuhi permintaan serupa yang dibuat oleh Administrasi yang Diminta, hal itu harus dinyatakan pada permintaan tersebut. Pemenuhan setiap permintaan harus menurut kebijakan Administrasi yang Diminta. Bantuan bisa ditunda jika terdapat alasan-alasan yang dapat dipercaya bahwa bantuan tersebut akan menggangu penyidikan,
4.
penuntutan atau proses pengadilan yang sedang berlangsung. Pada kasus tersebut Administrasi yang Diminta akan berkonsultasi dengan Administrasi Peminta untuk menentukan apakah bantuan dapat diberikan dengan syarat atau kondisi yang dikehendaki oleh Administrasi yang Diminta. Apabila bantuan ditolak atau ditunda, alasan-alasan penolakan atau penundaan harus diberikan. BAB XII Biaya-Biaya Pasal 17
1.
2.
3.
Tunduk pada ayat 2 dan 3 dari pasal ini, Administrasi-administrasi Pabean akan menghapuskan seluruh tagihan-tagihan untuk pembayaran kembali biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Persetujuan ini. Ongkos-ongkos dan gaji-gaji yang dibayarkan kepada tenaga ahli dan saksi, dan juga biaya penterjemah dan juru bahasa, selain pegawai pemerintah, harus ditanggung oleh Administrasi Peminta. Jika ongkos-ongkos cukup besar jumlahnya atau bersifat luar biasa dibutuhkan untuk melaksanakan permintaan, Para Pihak akan berkonsultasi untuk menentukan syarat-syarat dan kondisi-kondisi berdasarkan mana permintaan dilaksanakan termasuk pengaturan atas biaya-biaya yang akan ditanggung. BAB XIII Pelaksanaan dan Pemberlakuan Persetujuan Pasal 18
Administrasi-administrasi Pabean harus secara bersama memutuskan rencana terperinci untuk memfasilitasi pelaksanaan dan aplikasi Persetujuan ini. BAB XIV Wilayah Pemberlakuan
Pasal 19 Persetujuan ini akan diberlakukan pada wilayah pabean Para Pihak. Komite Konsultasi Bersama Pasal 20 1.
2.
Para Pihak setuju untuk membentuk sebuah Komite Konsultasi Bersama (selanjutnya disebut "Komite") untuk memonitor dan meninjau kembali pelaksanaan Persetujuan ini. Komite ini terdiri dari wakil masing-masing Pihak. Komite bertemu sekali dalam setahun atau kapan saja atas persetujuan bersama, secara bergantian di Indonesia dan di
Iran. Dalam hal pertemuan tidak bisa dilaksanakan karena keadaan tertentu, pertukaran dokumen dapat dilakukan sebagai ganti pertemuan dimaksud. BAB XV Penyelesaian Sengketa Pasal 21 Setiap sengketa atau perbedaan mengenai interpretasi dan pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi di antara Para Pihak. BAB XVI Ketentuan Akhir Pasal 22 Pemberlakuan Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir di mana Para Pihak saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan konstitusional atau persyaratan internal bagi berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Pasal 23 Jangka Waktu dan Pengakhiran 1.
2. 3.
Persetujuan ini akan terus berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama secara terus menerus, kecuali Para Pihak bermaksud untuk mengakhirinya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum Persetujuan berakhir. Persetujuan ini dapat direvisi atau diamandemen dengan merujuk kepada Pasal 22 melalui kesepakatan bersama dari Para Pihak. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi berakhirnya kegiatan atau program yang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini.
Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu enam, dalam bahasa Indonesia, Persia dan Inggris, semua naskah mempunyai nilai otentik yang sama. Dalam hal terjadi perselisihan penafsiran atas Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia ttd. Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan
Untuk Pemerintah Republik Islam Iran ttd. Dr. Mohammad Soleimani Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi TAMBAHAN
PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN DATA 1.
2.
3.
4.
Data Pribadi yang melalui proses otomatis harus : (a) didapat dan diproses secara wajar dan berdasarkan hukum; (b) disimpan untuk tujuan-tujuan khusus dan sah, dan tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan itu; (c) memadai, relevan, dan tidak terlalu berlebihan dalam hubungannya dengan tujuan penyimpanan data tersebut; (d) akurat, dan bilamana dibutuhkan, selalu diperbaharui; (e) dipelihara dalam suatu bentuk yang membolehkan identifikasi data dimaksud untuk dihapuskan jika sudah tidak berguna untuk disimpan. Data pribadi yang mengungkap latar belakang ras, opini politik atau keagamaan, atau kepercayaan lainnya, sebagaimana juga data pribadi mengenai kesehatan atau kehidupan seksual, tidak dapat diproses secara otomatis, kecuali hukum nasional menyediakan perlindungan yang memadai. Hal yang sama juga berlaku terhadap data pribadi yang berhubungan dengan tuduhan kriminal. Tindakan keamanan yang memadai harus diambil sebagai perlindungan terhadap data pribadi yang disimpan didalam file data otomatis untuk menghindari perusakan yang tidak sah atau hilang secara tidak sengaja, juga terhadap akses yang tidak sah, pengubahan, atau penyebaran secara tidak sah. Setiap orang harus dapat : (a) menjaga keberadaan file data otomatis, tujuan dari data tersebut, begitu juga identitas dan kebiasaan, tempat tinggal atau kantor utama kegiatan bisnis orang yang mengendalikan file; (b) memperoleh data pribadi yang berhubungan dengannya, baik yang disimpan dalam file data otomatis maupun komunikasi data dalam bentuk yang masuk akal, dalam periode waktu yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan atau tanpa konfirmasi yang membutuhkan biaya. (c) memperoleh, jika terjadi, pembetulan atau penghapusan data jika data tersebut telah diproses bertentangan dengan hukum nasional yang memberi akibat kepada prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam prinsip no. 1 dan 2 Tambahan ini; (d) melakukan perbaikan data jika suatu permohonan
komunikasi atau, jika terjadi, konfirmasi, pembetulan atau penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (b) dan (c) dari prinsip ini tidak dipenuhi. 4.1. Tidak ada pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan no.1, 2 dan 4 dari Tambahan ini yang diperbolehkan, kecuali dalam batasan yang ditentukan dalam prinsip-prinsip ini. 4.2. Pengecualian dari ketentuan prinsip-prinsip no.1, 2 dan 4 dari Tambahan ini diperbolehkan jika pengecualian tersebut tercantum dalam hukum dari negara Para Pihak dan merupakan tindakan yang diperlukan didalam sebuah masyarakat demokratis yang bertujuan untuk : (a) melindungi keamanan negara, keselamatan masyarakat, kepentingan keuangan negara, atau menekan pelanggaran kriminal; (b) melindungi data dimaksud atau hak dan kebebasan orang lain. 4.3. Pembatasan dalam rangka pelaksanaan hak yang tercantum dalam prinsip no.4, ayat (b), (c) dan (d) dari Tambahan ini dapat ditetapkan oleh hukum berkenaan dengan file data pribadi otomatis yang digunakan sebagai data statistik atau untuk tujuan penelitian ilmiah dimana sudah jelas tidak terdapat resiko penyalahgunaan terhadap kerahasiaan data tersebut. 5. Para Pihak berusaha untuk mengenakan sanksi yang tepat dan melakukan perbaikan terhadap pelanggaran ketentuan hukum nasional yang memberi akibat terhadap prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Tambahan ini. 6. Tidak ada satupun ketentuan-ketentuan pada Tambahan ini yang diinterpretasikan sebagai pembatasan atau mempengaruhi kemungkinan Para Pihak untuk menjamin data dimaksud untuk keperluan perlindungan yang lebih luas daripada yang telah diatur dalam Tambahan ini. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran, hereinafter referred to as the Contracting Parties, CONSIDERING that offences against Customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social and culture interest; CONSIDERING the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control; RECOGNIZING the need for international co-operation in matters related to the application and enforcement of their Customs laws;
CONVINCED that action against Customs offences can be made more effective by close co-operation between their Customs Administrations based on clear legal provisions; HAVING REGARD TO the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953 and July 2000, respectively, by the Customs Co-operation Council, now known as the World Customs Organization. HAVING REGARD ALSO TO international Conventions containing prohibitions, restrictions and special measures of control in respect of specific goods; PURSUANT TO the prevailing respective countries;
laws
and
regulations
in
their
Have agreed as follows; CHAPTER 1 Definitions Article 1 For the purposes of this Agreement; 1. The term "Customs administration" shall mean: for the Government of the Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA), and for the Government of the Republic of Indonesia, the Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance; 2. The term "Customs law" shall mean: any legal and administrative provisions applicable or enforceable by either Customs administration in connection with the importation, exportation, transshipment, transit, storage, and movement of goods, including legal and administrative provisions relating to measures of prohibition, restriction and control; 3. The term "Customs offence" shall mean: any violation or attempted violation of Customs law; 4. The term "persons" shall mean: both natural and legal persons; 5. The term "personal data" shall mean: any data concerning an identified or identifiable natural person; 6. The term "information" shall mean: any data, whether or not processed or analyzed, and documents, reports, and other communications in any format, including electronic, or certified or authenticated copies thereof; 7. The term "requesting administration" shall mean: the Customs administration which requests assistance; 8. The term "requested administration" shall mean: the Customs administration from which assistance is requested. 9. The term "requesting Contracting Party" shall mean: the Contracting Party whose Customs administration is requests assistance;
10. 11.
12.
The term "requested Contracting Party" shall mean: the Contracting Party whose Customs administration is requested to provide assistance; The term "territory of the Republic of Indonesia" as defined in its laws and the adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign right or jurisdiction in accordance with the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of Sea. The term "territory of the Islamic Republic of Iran" areas under the sovereignty or jurisdiction of the Islamic Republic of Iran, as the case may be, and includes its maritime areas. CHAPTER II Scope of the Agreement Article 2
1.
2.
3.
4.
The Contracting Parties shall through their Customs administrations provide each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of Customs law and for the prevention, investigation and combating of Customs offences. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be provided in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its customs administration's competence and available resources. This Agreement covers mutual administrative assistance between the Contracting Parties and is not intended to impact mutual legal assistance agreements between them. If mutual assistance is to be afforded by other authorities of the requested Contracting Parties, the requested administration shall indicate those authorities and where known the relevant agreement or arrangement applicable. The provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any person to impede the execution of a request. CHAPTER III Scope of Assistance Article 3 Information for the Application and Enforcement of Customs Law
1.
The Customs administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information which helps to ensure proper application of Customs law and the prevention, investigation and combating of Customs offences. Such information may include: a) new Customs law enforcement techniques having proved their effectiveness; b) new trends, means or methods of committing Customs offences; c) goods known to be the subject of Customs offences, as
2. 3.
well as transport and storage methods used in respect of those goods. Assistance provided under this Agreement shall, on request, include the provision of information to ensure the correct determination of Customs value. Either Customs administration shall, in making inquiries in its national territory on behalf of the other Customs administration, use all means available to provide the requested assistance. CHAPTER IV Special Instances of Assistance Article 4 Information Relating to Customs Offences
1.
2.
The Customs administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on activities, planned, on going, or completed which constitute or appear to constitute a Customs offence. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of the other Contracting Party, the Customs administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative without delay. Article 5 Particular Types of Information
1.
2.
On request, the requested administration shall provide the requesting administration with information relative to: a) whether goods imported into the territory of the requesting Contracting Party have been lawfully exported from the territory of the requested Contracting Party; b) whether goods exported from the territory of the requesting Contracting Party have been lawfully imported into the territory of the requested Contracting Party and the Customs procedure, if any, under which the goods have been placed. On request, the requested administration shall provide the requesting administration with information relative to instances where the latter has reason to doubt the information supplied by the person concerned in the Customs matters.
Article 6 Surveillance and Information On request, the requested administration surveillance over and provide information on:
shall
maintain
a) b) c) d)
goods either in transport or in storage known to have been used or suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party; means of transport known to have been used or suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party; premises known to have been used or suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party; persons known to have committed a Customs offence in the territory of the requesting Contracting Party, or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the territory of the requested Contracting Party; CHAPTER V Information Article 7
1.
2.
Original information shall only be requested in cases where copies would be insufficient, and shall be returned at the earliest opportunity. The rights of the requested administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected. Any information to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for the interpretation and used thereof. CHAPTER VI Experts and Witnesses
Article 8 On request, the requested administration may authorize its officials to appear before a court or tribunal in the territory of the other Contracting Party as experts or witnesses in the matter of a Customs offence. CHAPTER VII Communication of Requests Article 9 1.
2.
Requests for assistance under this Agreement shall be addressed directly to the Customs administration of the other Contracting Party. Requests shall be made in writing or electronically, and shall be accompanied by any information deemed useful to comply with the request. The requested administration may require written confirmation of electronic requests. Where the circumstances so require, requests may be made orally. Such requests shall be confirmed in writing as soon as possible. Requests made pursuant to paragraph 1 of this Article, shall include the following details: (a) the name of the requesting administration;
(b)
3.
4.
the Customs matter at issue, type of assistance requested and reason for the request; (c) a brief description of the case under review and its administrative and legal elements; (d) the names and addresses of the persons to whom the request relates, if known. Where the requesting administration requests that a certain procedure or methodology be followed, the requested administration shall comply with such a request subject to its national legal and administrative provisions. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by either Customs administration. A list of those officials shall be supplied to the Customs administration of the other Contracting Party in accordance with Article 18 of this Agreement. CHAPTER VIII Execution of Requests Article 10 Means of Obtaining Information
1. 2.
If the requested administration does not have the information requested, it shall initiate inquiries to obtain that information. If the requested administration is not the appropriate authority to initiate inquiries to obtain the information requested, it may, in addition to indicating the appropriate authority, transmit the request to this appropriate authority. Article 11 Presence of Officials in the Territory of the Other Contracting Party
On written request, officials specially designated by the requesting administration may, with the authorization of the requested administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a Customs offence: (a) examine, in the offices of the requested administration, documents, and any other information in respect of that Customs offence and be supplied with copies thereof; (b) be present during an inquiry conducted by the requested administration in the territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting administration. Article 12 Presence of Officials of the Requesting Administration at the Invitation of the Requested Administration Where the requested administration considers it useful or necessary for an official of the requesting administration to be present when, pursuant to a request, measures of assistance are carried out, it shall inform
the requesting administration. Article 13 Arrangement for Visiting Officials 1.
2.
3.
When officials of either Contracting Party are present in the territory of the other Contracting Party under the terms of this Agreement, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. Officials designated by the requesting administration to be present in the territory of the requested Contracting Party, as provided for in Articles 11 and 12, shall have a purely advisory role. They shall, while there, enjoy the protection accorded to Customs officials of the other Contracting Party to the extent provided by the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit. CHAPTER IX Confidentiality of Information Article 14
1.
2.
Any information received under this Agreement shall be used only by the Customs administrations and solely for the purposes of this Agreement except in cases where the Customs administration supplying the information has authorized its use by other authorities or for other purposes. Any information received under this Agreement shall be treated as confidential and shall at least be subject to the same protection and confidentiality as the same kind of information is subject to under the national law of the Contracting Party where it is received. Chapter X Protection of Personal Data Article 15
1.
2.
Exchange of personal data under this Agreement shall not begin until the Contracting Parties have mutually agreed, in accordance with Article 18 of this Agreement, that such data will be afforded a level of protection that satisfies the requirements of national law of the providing Contracting Party. In the context of this Article, the Contracting Parties shall provide each other with their relevant legislation concerning the protection of personal data. CHAPTER XI Exemptions Article 16
1.
Where assistance under this Agreement might infringe upon the sovereignty, security, public policy or any other substantive
2.
3.
4.
national interest of a Contracting Party, or prejudice any legitimate commercial or professional interests, assistance may be refused or provided subject to such terms or conditions as the requested administration may require. Where the requesting administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested administration. Assistance may be postponed if there are grounds to believe that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested administration shall consult with the requesting administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested administration may require. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given. CHAPTER XII Costs Article 17
1. 2.
3.
Subject to paragraphs 2 and 3 of this Article, the Customs administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement. Expenses and allowances paid to experts and witnesses, as well as costs of translators and interpreters, other than Government employees, shall be borne by the requesting administration. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to execute a request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne. CHAPTER XIII Implementation and Application of the Agreement Article 18
The Customs administrations shall jointly decide on detailed arrangements to facilitate the implementation and application of this Agreement. CHAPTER XIV Territorial Application Article 19 This Agreement shall be applicable in the territories of both Contracting Parties.
Joint Consultation Committee Article 20 1.
2.
The Parties agree to establish a Joint consultation Committee (hereinafter referred to as "the Committee") for monitoring and review the implementation of this Agreement. This Committee consists of the representatives of the respective of the Contracting Parties. The Committee shall meet once a year or at anytime mutually agreed, alternately in Indonesia and Iran. In case of the meeting cannot be held due to certain circumstance, documents shall be exchanged in line of such meeting. CHAPTER XV Article 21 Settlement of Disputes
Any disputes or differences arising out of interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Contracting Parties. Final Provisions Article 22 Entry into Force This Agreement shall enter into force on the date of the last notification in which the Contracting Parties notify each other in written through diplomatic channel that the constitutional or internal requirements for entry into force of this Agreement have been fulfilled. CHAPTER XIV Article 23 Duration and Termination 1.
2. 3.
This Agreement shall remain in force for a period 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent for the same period, unless either Contracting Party intends to terminate it by giving written notification to the other Contracting Party at least 6 (six) months before its expiration. This Agreement may be revised or amended subject to observing Article 22 by mutual consent of the Contracting Parties. The termination of the Agreement shall not affect the completion of the activity or program made under this agreement:
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Jakarta on the tenth day of May in the year two thousand and six, in Indonesian, Persian and English languages. All texts being equally authentic. In case of dispute over interpretation of this agreement, the English text shall prevail. For The Government of The Republic Indonesia ttd. Sri Mulvani Indrawati Minister of Finance
For The Government of The Islamic Republic of Iran ttd. Dr. Mohammad Soleimani Minister of Communication and Information Technology ANNEX
BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION 1.
2.
3.
4.
Personal data undergoing automatic processing shall be: (a) obtained and processed fairly and lawfully; (b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes; (c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored; (d) accurate, and where necessary, kept up to date; (e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer that is required for the purpose for which those data are stored. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination. Any person shall be enabled: (a) to establish the existence of an automated data file, its remain purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file; (b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in intelligible form. (c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure
of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex; (d)
to have a remedy if a request for communication or, as the case may be confirmation, rectification or erasure as referred to in paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with. 4.1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in this principles. 4.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of: (a) protecting State security, public safety, the monetary interests of the State or the suppression of criminal offences; (b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others. 4.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the privacy of the data subjects. 5. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basis principles set out in this Annex. 6. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects a wider measure of protection than that stipulated in this Annex. Lampiran Berupa Bahasa Arab Tidak Bisa Ditampilkan Lihat Aslinya
