PERLUNYA MENANAMKAN BUDAYA ANTIKORUPSI DALAM DIRI ANAK SEJAK USIA DINI

PERLUNYA MENANAMKAN BUDAYA ANTIKORUPSI DALAM DIRI ANAK SEJAK USIA DINI Indang Sulastri* Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Palangkaraya Jalan Hendrik Timang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112 Abstract Corruption in Indonesia is very difficult to eradicate because it is entrenched, both in the legislative, executive, and judicial systems. Therefore, installing anti-corruption culture to children from their early age is necessary, because children are our young successors and leaders. If anti-corruption behaviour has been entrenched within all law enforcement agencies and society, it is hoped that the habit of committing bribery would disappear. The saying “to clean the floor with a dirty broom” to illustrate corruption eradication efforts in Indonesia would then vanish. Keywords: corruption eradication, anti-corruption, early-age children.

Intisari Korupsi di Indonesia begitu sulit diberantas karena sudah sangat membudaya, baik di kalangan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh sebab itu, menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini menjadi hal yang sangat diperlukan, karena anak akan menjadi penerus estafet kepemimpinan. Apabila budaya antikorupsi tersebut sudah terpatri di dalam diri seluruh aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat, maka budaya suap-menyuap yang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi dengan sendirinya akan menjadi tergeser bahkan sirna, sehingga tidak akan ada lagi istilah “membersihkan lantai dengan sapu yang kotor” dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kata Kunci: pemberantasan korupsi, antikorupsi, usia dini.

Pokok Muatan A. B. C.

Pendahuluan................................................................................................................................ Pembahasan................................................................................................................................ 1. Dampak Buruk Globalisasi................................................................................................... 2. Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat............................................................................... 3. Tinjauan Yuridis tentang Korupsi......................................................................................... 4. Kebijakan Kriminal.............................................................................................................. 5. Pengertian Anak Usia Dini................................................................................................... 6. Peran Keluarga dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi................................................ Penutup.......................................................................................................................................

*

Alamat korespondensi: [email protected].

99 100 100 101 101 103 104 106 108

Sulastri, Perlunya Menanamkan Budaya Antikorupsi dalam Diri Anak Sejak Usia Dini

A. Pendahuluan Korupsi merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas karena sudah begitu membudaya di negeri ini, bukan hanya terjadi di birokrasi pemerintahan, namun juga di perusahaan-perusahaan swasta. Bangsa Indonesia sudah sampai pada puncak batas kesabaran dalam menghadapi korupsi yang menggerogoti hampir seluruh aspek kehidupan. Batas kesabaran itu diutarakan dalam bentuk keinginan untuk bertindak luar biasa dalam memberantas korupsi, yaitu dengan pencanangan Hari Antikorupsi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 Desember 2004.1 Namun hingga kini korupsi justru semakin merajalela. Korupsi besar-besaran terjadi di semua lini negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta berlangsung secara berjamaah, lintas profesi dan lintas sektor, sehingga tidak salah jika muncul julukan rezim kleptokrat.2 Sejumlah kasus korupsi yang terjadi di lembaga negara seperti ditulis dalam harian Kompas, pada tanggal 13-14 Juni 2011 adalah sebagai berikut: 1. Lembaga Legislatif Pada tahun 2006, anggota DPR periode 2004-2009 dari Partai Demokrat, Azidin, dipecat dari partai karena diduga terlibat kasus calo katering haji. Pada tahun 2009, anggota DPR periode 2004-2009 dari PPP, Al Amin Nasution, divonis 8 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus alih fungsi hutan lindung. Pada tahun 2010 juga 4 anggota DPR periode 1999-2004 divonis dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, masing-masing adalah Dudie Makmud Murod (PDI-P) divonis 2 tahun penjara, Hamka Yamdhu (Partai Golkar) divonis 2,5 tahun penjara, Endin A.J. Soefihara (PPP) divonis 1 tahun 3 bulan penjara, dan Udju Djuhaeri (F-TNI/Polri) divonis 2 tahun penjara. Adapun pada tahun 2011 salah seorang kader Partai Demokrat, 1 2

M. Nazarudin, terlibat dalam kasus dugaan suap di Kemenpora. 2. Lembaga Eksekutif Pada tahun 2009, mantan Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena kasus korupsi alih fungsi hutan lindung. Pada tahun 2010 juga Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra ditetapkan sebagai tersangka kasus Sisminbakum oleh Kejaksaan Agung. Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah divonis 2 tahun penjara oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terlibat korupsi proyek mobil pemadam kebakaran senilai Rp5, 463 miliar. Pada tahun 2011 Mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran. 3. Lembaga Yudikatif Pada tahun 2002, Faozatulo Zendrato, Hakim Tinggi dan mantan Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata divonis 1 tahun penjara dalam kasus dugaan suap Rp550 juta dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) sebagai pengurusan biaya dua perkara kasasi di MA. Tahun 2006, Harini Wijoso, pengacara Probosutedjo, divonis 4 tahun penjara dalam kasus upaya suap terhadap majelis hakim kasasi kasus Probosutedjo. Herman Alossitandi, Hakim PN Jakarta Selatan, divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pemerasan terhadap Kepala Analisis Unit Manajemen Risiko Jamsostek, Walter Singalinging. Jimmy Lamanau, Panitera di PN Jakarta Selatan divonis 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan terhadap Kepala Analisis Unit Manajemen Risiko Jamsostek, Walter Singalinging. Pada tahun 2008 Urip Tri Gunawan, Kepala Tim Jaksa Pemeriksa Kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia divonis 20 tahun penjara dalam

Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 126. Jansen Sinamo, “Korupsi dan Keluhuran”, Kompas, 21 Juni 2011.

99

100

MIMBAR HUKUM Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, Halaman 1 - 186

kasus suap BLBI senilai Rp6,2 milyar. Tahun 2011, Ibrahim, seorang hakim PTUN, divonis 3 tahun penjara dalam kasus suap Rp300 juta dari pengacara kasus sengketa tanah PT. Sabar Ganda melawan Pemprov DKI. Muhtadi Asnun, Ketua PN Tangerang divonis 2 tahun penjara dalam kasus suap dari Gayus HP Tambunan senilai US$400.000. Syariffudin Umar, Hakim PN Jakarta Pusat, dugaan suap dari kurator Puguh Wirayan terkait kasus kepailitan PT. Skycamping Indonesia (kasus masih berlangsung). Berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tersebut jika dicermati sedikitnya melibatkan dua pihak, yang dalam contoh kasus di atas adalah pihak yang disuap dan pihak yang menyuap. Keduanya merupakan simbiosis mutualisme, sehingga tidaklah adil rasanya jika yang dipersalahkan hanya salah satu pihak, karena baik penerima suap maupun yang melakukan penyuapan keduanya sama-sama telah melakukan tindak pidana. Namun dalam praktek penegakan hukum di Indonesia pelaku penyuapan dikenakan pasal yang lebih ringan dibandingkan dengan penerima suap, sebut saja kasus penyuapan yang menimpa Urip Tri Gunawan, Kepala Tim Jaksa Pemeriksa Kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia yang divonis dua puluh tahun penjara, sementara Arthalyta Suryani, si penyuap kini sudah dapat melenggang menghirup udara kebebasan.

B. Pembahasan 1. Dampak Buruk Globalisasi Era globalisasi3 yang ditandai dengan kemajuan jaman dan teknologi khususnya di bidang komunikasi dan transportasi tidak selamanya membawa pengaruh positif, melainkan juga berdampak buruk bagi manusia, sehingga memerlukan sikap waspada dan selektif dalam menghadapinya. Dampak buruk dari kemajuan di bidang informasi dan telekomunikasi telah mempermudah munculnya gambar-gambar porno di internet dan telepon seluler yang bertentangan dengan norma susila serta norma agama. Sebut saja kasus gambar-gambar tidak senonoh yang beredar di kalangan pelajar SLTP-SLTA melalui pesan singkat (SMS) yang mencuat di beberapa tempat, baik di perkotaan maupun di daerah yang jauh dari hingar-bingar kota. Bahkan ada juga oknum anggota DPR RI yang tertangkap kamera sedang mengakses video porno ketika berada di ruang sidang paripurna. Secara tidak langsung kemajuan teknologi tersebut telah menginspirasi untuk berperilaku menyimpang. Norma agama, norma susila, norma sopan santun yang semula dijunjung tinggi dan yang semestinya tetap dipegang teguh oleh generasi penerus bangsa, sekarang ini sudah mulai pudar. Hal ini menunjukkan bahwa era globalisasi telah berdampak terhadap moral. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pejabat di negeri ini banyak yang telah mengalami kemerosotan moral,4

Menurut Giddens, Globalisasi merupakan suatu proses yang menuju pada suatu keadaan, di mana dalam satu dunia itu antara individu, kelompok dan bangsa menjadi lebih saling tergantung atau interdependent. Globalisasi dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, kultural dan ekonomi secara bersamaan. Mardjono Reksodiputro, 2008, Multikulturalisme dan Negara-Nasion serta Kejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional, Aspehupiki, Bandung, hlm. 1-2. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Globalisasi pada umumnya diartikan sebagai terbukanya negara-negara di dunia ini bagi produk-produk yang datang dari negara mana pun. Dengan perkataan lain, Globalisasi berarti persaingan bebas yang berdampak luas dan berpengaruh pada seluruh kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Sudikno Mertokusumo, “Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan serta Tantangannya dalam Era Globalisasi 2008”, http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/07/malpraktek-dan-pelayanan-kesehatan.html, diakses 24 November 2008. 4 Pejabat yang berkuasa mempunyai tiga kecenderungan, yaitu: (1) mempertahankan kekuasaannya; (2) memperbesar kekuasaannya; dan (3) menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. Lord Acton mengemukakan bahwa “kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak juga akan melakukan korupsi secara besar-besaran”. Hal ini terjadi karena di negara modern yang sentralistis, monopolistis, dan birokratis, cenderung memiliki kekuasaan, yang berwatak jahat, seperti cenderung korup dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang lain. Agar dapat berhasil membangun Negara kekeluargaan dan dapat menghindari watak-watak yang jahat dari kekuasaan tersebut, maka suatu “kekuasaan yang baik” (benevolent) itu seyogianya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) kekuasaan harus berwatak mengabdi kepada kepentingan umum; (2) kekuasaan harus melihat kepada lapisan masyarakat yang susah; (3) kekuasaan harus selalu memikirkan kepentingan publik; (4) kekuasaan harus kosong dari kepentingan subyektif; dan (5) kekuasaan harus bersifat mengasihi. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 53-54. 3


sehingga wajar saja jika kasus korupsi justru semakin hari semakin menghiasi media massa baik cetak maupun elektronik, karena pelakunya telah kehilangan kendali diri, hati nuraninya menjadi tumpul karena telah mengabaikan normanorma yang ada di masyarakat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Gun Gun Heryanto dalam harian Kompas halaman 1 dan 15, tanggal 14 Juni 2011 dengan judul “Negara Mengarah Kleptokrasi”, bahwa korupsi di Indonesia dilakukan oleh lembaga pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan dilakukan dengan menyelewengkan kewenangan untuk mempengaruhi kebijakan, jadi penguasa memakai uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri. Dengan kata lain, negara ini diperintah oleh pencuri (kleptokrasi). 2. Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Perilaku hukum masyarakat atau tingkat kepatuhan terhadap hukum dari setiap warga masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu: (1) compliance; (2) identification; dan (3) legal conscience.5 Compliance (patuh karena unsur dipaksa) adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum yang dibangun atau dibentuk oleh berfungsinya kontrol sosial, dalam hal ini oleh aparat-aparat penegak hukum, jadi sangat dipengaruhi atau tergantung oleh kehadiran figur aparat. Sebagai contoh adalah kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di jalan raya. Ketika tidak ada figur aparat polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas di jalan, maka orang berani melanggar rambu-rambu lalu lintas. Tingkat kepatuhan hukum yang seperti ini biasanya sering dilakukan oleh para remaja usia sekolah. Identification (patuh karena takut teralienasi oleh lingkungan sosial) adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum karena mengidentikkan perilaku yang bersangkutan dengan perilaku lingkungan, jadi sudah ada peranan lingkungan sosial yang

5 6

101

mendorong untuk melakukan atau mentaati hukum. Sebagai contohnya adalah ketaatan yang ditunjukkan oleh oknum polisi terhadap ramburambu lalu-lintas, yang dilakukannya semata-mata karena yang bersangkutan adalah aparat penegak hukum, sehingga malu apabila tertangkap oleh teman sejawatnya. Legal conscience (patuh karena dorongan dari dalam dirinya) adalah tingkat kepatuhan hukum yang normanya sudah tersosialisasi dan terinternalisasi dalam diri seseorang. Jadi hati nuraninya yang berperan, yaitu terwujud di dalam sikap dan perilaku, sehingga pada tingkat ini kesadaran hukum sudah berjalan. Contoh tingkat kepatuhan terhadap hukum yang seperti ini misalnya terdapat dalam perilaku dari beberapa warga masyarakat yang tidak membuang sampah di sembarang tempat, karena sudah ada kesadaran dari dalam dirinya akan arti pentingnya membuang sampah di tempat yang semesti-nya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mencermati maraknya kasus korupsi yang melanda lembaga legislatif, lembaga eksekutif, maupun lembaga yudikatif di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum beberapa oknum pejabat tersebut masih dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu patuh karena unsur dipaksa, yang dibangun atau dibentuk oleh berfungsinya kontrol sosial. Ketika kontrol sosial melemah, saat itu juga korupsi akan menguat. Dengan kata lain, sepanjang tidak ada yang mengetahuinya maka melakukan korupsi menjadi hal yang seolah-olah dibolehkan. 3. Tinjauan Yuridis tentang Korupsi Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin corruptio/corruptus, yang arti harafiahnya adalah pembusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral,6 oleh sebab itu tidaklah berlebihan jika di Malaysia undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dinamakan

Nurhasan Ismail, “Sosiologi Hukum”, Modul Kuliah, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007. Firman Wijaya, 2008, Peradilan Korupsi (Teori dan Praktik), Penaku & Maharani Press, Jakarta, hlm. 7.

102


dengan “undang-undang anti kerakusan”. Ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu: penyuapan, pemerasan, dan nepotisme.7 Namun, pada umumnya korupsi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut: melibatkan lebih dari satu orang; tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, tetapi terjadi juga di organisasi usaha swasta; bentuk korupsi dapat berupa menerima uang suap, baik secara tunai maupun berupa barang; umumnya serba rahasia; ada unsur kewajiban dan keuntungan timbal balik; setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya kepada badan publik atau masyarakat umum; dan setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.8 Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena secara perlahan namun pasti akan berdampak merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa, yaitu menyebabkan terjadinya kebangkrutan sebuah pemerintahan. Perekonomian nasional dapat terganggu, sehingga dapat memicu munculnya kejahatan baru, utamanya kejahatan terhadap harta kekayaan yang dapat juga mengancam jiwa. Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (widespread and deep-rooted) itu akhirnya hanya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (self-destruction).9 Korupsi dapat diibaratkan sebagai parasit yang mengisap pohon, dan akan menyebabkan pohon itu menjadi kerdil bahkan lama kelamaan akan mati. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi antara lain adalah: 1. UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng-

garaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan 3. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari instrumen hukumnya tersebut, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan kata lain Indonesia sebenarnya sudah mempunyai undang-undang antikorupsi. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001, di dalam Pasal 2 dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara. (Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan). Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Istilah “melawan hukum” dalam Pasal 2 tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, jadi meskipun tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Persoalannya adalah, dewasa ini di masyarakat telah terjadi pergeseran nilai atau norma, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi persoalan yang sangat kompleks, tidak akan berhasil apabila hanya ditempuh dengan

Syed Hussein Alatas, 1983, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, hlm. 12. Firman Wijaya, 2008, Op.cit., hlm. 9. 9 Satjipto Rahardjo, 2007, Op.cit., hlm. 136. 7 8


upaya penegakan hukum,10 namun harus dengan pendekatan multidisipliner serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. 4. Kebijakan Kriminal Upaya penanggulangan kejahatan termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam hukum pidana dikenal adanya kebijakan kriminal atau politik kriminal, yaitu suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.11 Upaya penanggulangan kejahatan tidak lain merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dengan demikian, tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal tersebut meliputi kebijakan penal dan kebijakan non penal. Yang dimaksud dengan kebijakan penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh dengan melalui upaya penghukuman,

103

dalam hal ini adalah melalui upaya represif dengan penerapan sanksi pidana dari undang-undang yang ada (untuk tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001), dan tercermin dari kinerja aparat-aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika diibaratkan obat, kebijakan penal ini hanya bekerja secara simtomatis, yaitu mengurangi rasa sakitnya saja, dan tidak berusaha mencoba mencari penyebabnya, sehingga ketika reaksi dari obat itu hilang maka rasa sakit akan datang kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh dengan melalui upaya preventif atau pencegahan. Upaya preventif ini relatif lebih efektif di dalam menanggulangi kejahatan pada umumnya,12 karena berusaha untuk mencari akar persoalan penyebab munculnya suatu kejahatan, serta berusaha untuk mengantisipasinya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Wolf Middendorf, bahwa sarana-sarana kontrol sosial

Penegakan hukum meliputi beberapa tahap yaitu: tahap formulasi, aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi disebut juga tahap legislatif, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi disebut juga tahap kebijakan yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sedangkan tahap eksekusi disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu pelaksanaan hukum in concreto (secara konkrit oleh aparat penegak hukum) di semua tahap tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kinerja para aparat penegak hukum dalam tahap aplikasi. Teguh Prasetyo, et al., 2005, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 111. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum adalah: (1) undang-undang (substansi hukumnya/legal substance); (2) penegak hukum (legal structure); (3) sarana atau fasilitas pendukungnya; (4). Masyarakat; dan (5) kebudayaan (legal culture). Antara faktor yang satu dengan faktor lainnya juga saling terkait. Dalam undangundang, antara pasal yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terjadi inkonsistensi, begitu juga antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, pengertian “anak” yang terdapat di dalam Undang-undang Peradilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak adalah sama, yaitu: belum berumur delapan belas tahun dan belum kawin, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Penegak hukumnya harus memiliki kualitas moral dan SDM, serta integritas tinggi. Sarana atau fasilitas pendukungnya harus mengikuti perkembangan teknologi. Masyarakatnya mempunyai tingkat kepatuhan hukum yang tinggi. Kebudayaan, pada dasarnya mencakup nilainilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Lihat dalam Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah unsur kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, dalam ajarannya tentang idee des rechts mengemukakan bahwa suatu putusan pengadilan yang ideal adalah apabila di dalam putusan tersebut mengandung unsur kepastian hukum (rechtssicherheit), unsur keadilan (gerechtigkeit), dan unsur kemanfaatan (zweckmassigkeit) secara proporsional atau seimbang. Sudikno Mertokusumo, 2000, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm. 90. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang lebih penting dalam penegakan hukum (khususnya dalam sistem peradilan di Indonesia) adalah meningkatkan integritas SDM-nya, karena dari sejarah ternyata bahwa dari dulu sampai sekarang sistem peradilannya sama dan baru kurang lebih tahun 1970-an wajah peradilan di Indonesia mulai pudar, salah satu sebabnya karena kebijaksanaan politik ikut mempengaruhinya. Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, “Sistem Peradilan di Indonesia”, http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html, diakses 24 November 2008. 11 Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1. 12 Menurut R.M. Jackson, suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana dalam suatu periode tertentu. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat diukur dengan dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi: tujuan mencegah, mengurangi dan mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum Dengan kata lain, kriteria efektivitas dari suatu penjatuhan sanksi pidana antara lain dapat dilihat dari seberapa jauh efek general prevention dan efek special prevention dari pidana yang dijatuhkan tersebut. Lihat dalam Ibid., hlm. 224 dan 229.

10

104


seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma agama, dapat mencegah perbuatan jahat sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.13 Begitu juga dengan yang dikemukakan oleh Donald R. Taft dan Ralph W. England, bahwa hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial; kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest, dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.14 Hal ini juga selaras dengan pendapat Bonger yang menyatakan bahwa “mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”15 Salah satu upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah terlanjur membudaya ini adalah dengan menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini, mengingat anak merupakan penerus estafet kepemimpinan bangsa. 5. Pengertian Anak Usia Dini Menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah: “Orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Ketentuan tersebut merubah Pasal 45 KUHP yang memasukkan remaja ke dalam kelompok orang yang belum cukup umur (minderjarig), yaitu belum berumur 16 (enam belas tahun). Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa batas umur Anak

Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Apabila dalam batas umur yang ditentukan tersebut anak melakukan tindak pidana dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum 21 (dua puluh satu) tahun, maka menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 kasus tersebut tetap diajukan ke Sidang Anak. Menurut Bab VII Pasal 34 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditentukan bahwa: “Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.” Ketentuan tersebut sesuai dengan pendekatan psikologis, sebab menurut psikologi perkembangan, “tahap usia sekolah” diawali dengan usia 6 (enam) tahun16, yaitu ketika seseorang mulai memasuki sekolah dasar. Mengenai tahapan usia dalam perkembangan anak, secara garis besarnya adalah sebagai berikut:17 1. Usia bayi, berlangsung 2 (dua) tahun pertama setelah periode bayi yang baru lahir, yang merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya karena pada masa ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. 2. Usia kanak-kanak, yang sering disebut sebagai usia prasekolah, memasuki play group yang selanjutnya menuju taman kanak-kanak sebagai masa persiapan sekolah, yaitu usia 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun. Masa ini adalah masa meniru pembicaraan dan tindakan orang lain, dan dikenal dengan periode meniru. 3. Usia sekolah, yang dimulai ketika seorang anak memasuki sekolah dasar, yaitu usia 6 (enam) tahun. Perkembangan moral pada usia ini berada pada tahap pra konvensional, yaitu nilai moral yang terdiri dari do and don’t atau “lakukan

Ibid., hlm. 227. Ibid. 15 W.A. Bonger, 1995, Pengantar tentang Kriminologi, Pembangunan, Jakarta, hlm. 167. 16 Elizabeth B. Hurlock, 2001, Psikologi Perkembangan (Developmental Psychology), Erlangga, Jakarta, hlm. 206. 17 Ibid., hlm. 207-208. 13 14


dan jangan lakukan”, semata-mata untuk menghindari hukuman. 4. Usia remaja, yaitu usia 13 (tiga belas) hingga 18 (delapan belas) tahun, yang merupakan tahun kehidupan yang penuh perubahan sepanjang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan moral pada usia ini berada pada tahap konvensional, yaitu sudah mulai meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada di masyarakat, dan berusaha menegakkan aturan-aturan tersebut. Usia remaja disebut juga dengan periode peralihan karena merupakan periode perpindahan dari masa kanakkanak menuju masa dewasa, dan merupakan masa mencari identitas diri dengan ditandai oleh kepribadian yang labil. 5. Usia dewasa, dimulai pada usia 19 (sembilan belas) tahun dan merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru, mengembangkan sikap-sikap baru serta nilai-nilai baru. Perkembangan moral pada usia ini berada pada tahap pos konvensional, yaitu secara kritis mulai menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan hati nurani, hak asasi manusia, prinsip-prinsip moral dan kewajibankewajiban. Berdasarkan pada pendekatan yuridis dan psikologis tersebut penulis membatasi pengertian anak usia dini sebagai kelompok anak dengan kisaran umur nol tahun hingga memasuki usia sekolah dasar. Tahapan perkembangan usia sebelumnya akan memberikan dasar pada tahapan usia berikutnya, oleh sebab itu pada usia bayi dan usia kanak-kanak merupakan masa yang paling penting untuk meletakkan dasar nilai atau menanamkan etika dan membentuk moral. Menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral seseorang tumbuh dalam tiga tahap, yaitu: (a) tahap pra konvensional; (b) tahap konvensional; dan (c) tahap pos konvensional.18 Dalam tahap pra konvensional, aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri dari “lakukan” dan “jangan lakukan” semata-mata untuk menghindari hukuman. Perkembangan moral ini terjadi pada

18

105

kisaran usia di bawah 9 (sembilan) tahun bagi anak perempuan dan usia di bawah 11 (sebelas) tahun bagi anak laki-laki, dalam dirinya berpikir dan bertindak pada pola tingkah laku ini. Sebagai contohnya, seorang anak mengerjakan pekerjaan rumah matematika semata-mata karena yang bersangkutan takut mendapatkan sanksi dari gurunya, bukan karena kesadaran bahwa semakin banyak berlatih akan membuatnya pandai. Dalam tahap konvensional, seorang individu mulai meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat serta berusaha menegakkan aturan-aturan tersebut. Perkembangan moral ini terjadi pada kisaran usia remaja atau belasan tahun. Sebagai contohnya, seorang siswa tidak akan mencontek ketika menghadapi ujian di sekolah karena yang bersangkutan yakin bahwa perbuatan itu tidak terpuji dan melanggar norma agama. Dalam tahap ini pula seseorang mulai mempunyai tokoh idola yang dikagumi dan dijadikan panutan dalam hidupnya, misalnya saja presiden atau menteri. Sangatlah disayangkan jika ada sebuah negara yang mulai kehilangan sosok pemimpin yang dibanggakan dan diidolakan oleh rakyatnya. Dalam tahap pos konvensional, individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan hati nurani serta perasaan tentang hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Perkembangan moral ini terjadi pada kisaran usia 20 (dua puluh) tahun ke atas. Sebagai contohnya, seorang mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah karena dirasakan tidak adil dan kurang memihak rakyat kecil. Terkait dengan hal ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia perlu diajarkan secara sistematis mengenai penyakit-penyakit hukum atau patologi anatomi dari hukum, karena dalam kenyataan sehari-harinya hukum itu cukup kaya dengan “praktik-praktik lain”. Tanpa mengerti

Topo Santoso, et al., 2003, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 53.

106


penyakit hukum yang sesungguhnya, maka usaha pembangunan hukum hanyalah menjadi retorika belaka dari para penguasa yang memanfaatkan hukum sebagai instrumen pembenaran dari kebijakannya.19 Selama ini kepada mahasiswa Fakultas Hukum hanya ditanamkan tentang “hukum yang sehat”, yaitu gambar, potret atau anatomi dari sistem hukum yang normal, yang bersifat normatif, seperti yang tertera dalam perundang-undangan. Teori perkembangan moral tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat serta kebijakan pemerintah ikut berperan dalam mencetak generasi penerus bangsa ini. Akan dibawa ke mana negara ini, utamanya tergantung pada bagaimana masing-masing keluarga meletakkan dasar-dasar moral kepada anak ketika masih dalam tahap perkembangan. 6. Peran Keluarga dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi Dalam perspektif sosiologis, pengertian keluarga meliputi keluarga inti atau keluarga batih (yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak) serta keluarga besar atau keluarga tambahan (yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga lainnya seperti kakek dan nenek). Keluarga merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan, yang disebut dengan pendidikan informal, dan di samping itu ada juga pendidikan formal (SD-Perguruan Tinggi) serta pendidikan non formal (kursus keterampilan/pelatihanpelatihan). Dengan kata lain keluarga merupakan sekolah pertama semenjak seseorang dilahirkan, dan sangat berperan dalam pembentukan akhlak.

Tugas utama mendidik serta memperkenalkan prinsip kebaikan, kebenaran, dan kesalehan hidup adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Hal ini berarti bahwa peran keluarga sangatlah besar di dalam mencetak generasi penerus sebuah bangsa. Dengan demikian keluarga turut andil di dalam memberi warna budaya20 sebuah bangsa, termasuk di dalamnya adalah menciptakan budaya antikorupsi.21 Menurut aliran neo klasik, perilaku manusia itu dibentuk oleh kondisi pelaku atau kehendak manusia itu sendiri dengan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, jadi merupakan kombinasi antara kehendak dan pengaruh lingkungan. Sedangkan menurut aliran positivis atau aliran determinisme,22 perilaku manusia itu ditentukan atau dibentuk oleh faktor yang ada di luar diri manusia (seperti kondisi keluarga/lingkungan), bukan ditentukan oleh kehendak bebas. Berdasarkan pada aliran neo-klasik dan aliran determinisme tersebut maka teladan berperilaku yang baik dari seluruh anggota keluarga, kebiasaan mendongeng yang dilakukan oleh anggota keluarga (ayah, ibu, kakek, nenek) juga akan mempengaruhi pola pikir anak di kemudian hari dan akhirnya turut membentuk karakter anak. Pemilihan tema dongeng yang bersifat mendidik juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh misalnya, anak yang sering didongengi cerita Si Kancil yang begitu licik, sedikit banyak juga akan menginspirasi anak di saat bermain dengan kawannya, dan mungkin saja hal ini juga akan terbawa ketika si anak sudah bekerja, yaitu dengan tidak segansegannya menipu alias berlaku tidak jujur, seperti halnya tokoh Si Kancil dalam dongeng yang hanya memikirkan keselamatan dan kepentingan dirinya sendiri, memanfaatkan kelemahan pihak lain

Satjipto Rahardjo, 2007, Op.cit., hlm. 211 dan 242. Budaya adalah perilaku substantif, dan ia muncul dalam sekalian sektor kehidupan, termasuk hukum. Seyogianya bangsa Indonesia juga menggunakan “pendekatan budaya” dalam menyelenggarakan penegakan hukum. Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Satjipto Rahardjo, 2003, Op.cit., hlm. 96-101. 21 Antikorupsi, terdiri dari kata “anti” yang berarti melawan atau tidak sesuai atau bertentangan, serta “korupsi” yang berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dengan demikian antikorupsi adalah semua yang tidak sesuai dengan sifat-sifat korupsi tersebut, contohnya adalah: jujur, tulus, berbudi pekerti luhur atau baik, serta berjalan pada rel yang benar. 22 Aliran determinisme ini dibedakan menjadi dua, yaitu determinisme biologis dan determinisme kultural. Apa yang dimaksud dengan determinisme biologis adalah ajaran yang mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis (genetik) yang diturunkan dalam dirinya, sedangkan yang dimaksud dengan determinisme kultural adalah ajaran yang mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh sosial atau budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. 19 20


demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, misalnya saja melakukan korupsi di tempat kerja. Alangkah lebih bijaksananya apabila anak diberikan dongeng yang bertema tentang cerita kepahlawanan, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air sejak dini, dengan harapan ketika menginjak dewasa nanti akan lebih menghargai tentang arti sebuah kemerdekaan dari bangsa ini, dan mengisi kemerdekaan itu dengan hidup yang bermanfaat bagi keluarga, sesama, bangsa dan negara. Menurut teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura,23 seorang anak belajar bertingkah laku melalui “behavioural modelling” yaitu dengan peniruan tingkah laku orang lain yang ditransmisikan melalui contoh-contoh, terutama yang datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa. Oleh sebab itu teladan yang baik dari seluruh anggota keluarga seperti ketaatan beribadah, bertutur kata yang baik, berperilaku sopan sesuai dengan budaya bangsa, jujur dalam berkata dan bertindak sangatlah penting ditanamkan sejak usia dini, sebab anak (usia 3-5 tahun) merupakan peniru yang ulung24. Teladan untuk selalu berjalan di rel yang benar juga harus dilakukan meskipun dalam persoalan yang tampaknya sepele, misalnya pada saat anak menghadapi Ujian Akhir Nasional, sebaiknya orang tua tidak mengutamakan pada “hasilnya” dan membebani anak dengan targettarget tertentu dalam hidupnya, melainkan lebih menekankan pada “prosesnya”, yaitu dikerjakan dengan jujur dan tidak memilih jalan pintas. Menanamkan perilaku yang mengutamakan kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum tersebut merupakan suatu proses yang tidak dapat tercipta dalam sekejap, namun memerlukan suatu latihan dan pembelajaran dalam diri seseorang sejak berusia dini, sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang membudaya. Namun

107

kenyataannya, di masyarakat sekarang ini nilai sebuah kejujuran harus dibayar dengan harga yang mahal karena sudah menjadi barang yang langka. Sebut saja kasus contek massal yang terjadi di SD Negeri Gadel II Surabaya25 yang sempat menghiasi media massa beberapa waktu lalu. Sebuah keluarga yang melaporkan kasus tersebut justru diusir dari lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa di masyarakat sudah terjadi pergeseran budaya, yaitu mulai bersikap permisif terhadap ketidakjujuran dan perilakuperilaku menyimpang lainnya. Perilaku tidak jujur menjadi sesuatu yang wajar di masyarakat demi untuk kepentingan tertentu. Begitu juga sebaliknya, bersikap jujur justru menjadi sesuatu yang aneh dan tidak lazim, tidak wajar karena berbeda dengan kebayakan orang. Masyarakat pun mulai diperhadapkan pada pilihan konyol, yaitu jujur berpotensi gagal atau tidak jujur tetapi berhasil. Sungguh sebuah ironi ketika seseorang berusaha untuk tampil menjadi pribadi yang jujur dan berbudi pekerti luhur namun justru diperlakukan tidak adil oleh massa yang dimobilisasi para penikmat contek massal, yaitu dengan mengusirnya dari tempat tinggalnya sendiri. Perilaku antikorupsi tersebut tidak dapat tertanam dalam diri anak apabila hanya diajarkan, jadi harus dicontohkan. Tidaklah adil rasanya jika teladan itu hanya datang dari keluarga. Pemerintah juga harus berperan serta aktif dalam menciptakan budaya antikorupsi, misalnya melalui Kementerian Pendidikan Nasional dengan memperbaiki kurikulum pembelajaran di sekolahsekolah, misalnya dengan tetap memasukkan mata pelajaran budi pekerti di dalam kurikulum sekolah, sebab mendidik bukan semata-mata membuat murid menjadi pintar secara kognitif atau menguasai berbagai ilmu pengetahuan saja. Jansen Sinamo dalam harian Kompas halaman

Topo Santoso, et al., Op.cit., hlm. 55. Elizabeth B. Hurlock, Loc.cit. 25 Contek massal Ujian Nasional di SDN Gadel II Surabaya, diungkap oleh siswa yang bernama Alif, anak dari Ny. Siami warga kampung Gadel, Tandes, Surabaya. Namun warga masyarakat kampung tersebut justru berlaku tidak adil, yaitu dengan mengusir Alif dan keluarganya dari lingkungan tempat tinggalnya. Redaksi Bernas Jogja, “Kejujuran di Antara Carut Marut Kebobrokan”, Bernas Jogja, 17 Juni 2011. 23 24

108


7 tanggal 21 Juni menyatakan bahwa mendidik merupakan urusan kesetiaan menemani murid untuk menghasrati apa yang luhur dan memperoleh kebiasaan-kebiasaan hidup yang luhur. Sekolah merupakan induk dari semua profesi pengelola bangsa seperti: hakim, jaksa, pengacara, polisi, politikus, birokrat, pebisnis, dan lain sebagainya, sehingga kebiasaan untuk berlaku jujur juga harus selalu ditanamkan di setiap jenjang sekolah, baik selama proses belajar mengajar berlangsung maupun selama jam istirahat di sekolah. Salah satu cara menanamkan kejujuran kepada murid di luar jam belajar misalnya dengan mengelola “kantin kejujuran” di sekolah, dengan menyertakan pesan-pesan moral di setiap dinding ruangan. C. Penutup Apabila masing-masing keluarga di seluruh Indonesia sudah menerapkan pola asuh yang

benar dengan menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini (utamanya dengan menanamkan nilai keimanan, kejujuran dan kerja keras), maka akan tercipta suatu bangsa yang bermoral dan bermartabat, begitu juga dengan aparat penegak hukumnya. Hal ini seperti dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa yang lebih penting dalam penegakan hukum (khususnya dalam sistem peradilan di Indonesia) adalah meningkatkan integritas dan moralitas SDM-nya. Dengan demikian, apabila budaya antikorupsi tersebut sudah terpatri di dalam diri seluruh aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat maka budaya suap-menyuap yang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi dengan sendirinya akan menjadi tergeser bahkan sirna. Sehingga tidak akan ada lagi istilah “membersihkan lantai dengan sapu yang kotor” dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Alatas, Syed Hussein, 1983, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta. Arief, Barda Nawawi, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. Bonger, W.A., 1995, Pengantar tentang Kriminologi, Pembangunan, Jakarta. Hurlock, Elizabeth B., 2001, Psikologi Perkembangan (Developmental Psychology), Erlangga, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. ______________, 2007, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Reksodiputro, Mardjono, 2008, Multikulturalisme dan Negara-Nasion serta Kejahatan

Transnasional dan Hukum Pidana Internasional, Aspehupiki, Bandung. Santoso, Topo, et al., 2003, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Wijaya, Firman, 2008, Peradilan Korupsi (Teori dan Praktik), Penaku & Maharani Press, Jakarta. B. Makalah Ismail, Nurhasan, “Sosiologi Hukum”, Modul Kuliah, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007. C. Artikel Internet Mertokusumo, Sudikno, “Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan serta Tantangannya dalam Era Globalisasi 2008”, http:// sudiknoartikel.blogspot.com/2008/07/ malpraktek-dan-pelayanan-kesehatan.html, diakses 24 November 2008.


____________________, “Sistem Peradilan di Indonesia”, http://sudiknoartikel.blogspot. com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia. html, diakses 24 November 2008.

109

D. Artikel Koran Redaksi Bernas Jogja, “Kejujuran di Antara Carut Marut Kebobrokan”, Bernas Jogja, 17 Juni 2011. Sinamo, Jansen, “Korupsi dan Keluhuran”, Kompas, 21 Juni 2011.

PERLUNYA MENANAMKAN BUDAYA ANTIKORUPSI DALAM DIRI ANAK SEJAK USIA DINI

Recommend Documents