PERLUNYA AKURASI DATA PPLS 2011 DAN PERAN TKSK DALAM VALIDASI

PERLUNYA AKURASI DATA PPLS 2011 DAN PERAN TKSK DALAM VALIDASI

Gunarto W. Taslim Staf Ahli LPPSP Semarang Konsultan TKPK Provinsi JawaTengah

Disampaikan Pada Kegiatan Koordinasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan secara Sinergis melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) Semarang, 28 Januari 2015

Outline I. Gambaran Kemiskinan Jawa Tengah II. Target Penurunan Angka Kemiskinan Jateng Dalam RPJMD 20013-2018 III. Tantangan, Strategi dan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan IV. Data PPLS 2011 Jawa Tengah V. Peran TKSK : Koordinasi Fasilitasi Validasi dan Penangangan Pengaduan Bahan Bacaan

1

I. Gambaran Kemiskinan Jawa Tengah

2

Kemiskinan : Kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat “ Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)” yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK)

Jumlah/Persentase Penduduk Miskin Data Mikro

Data Makro

Daftar Nama dan Alamat Penduduk Miskin

3

Perbedaan Pengertian & Pemanfaatan Data Kemiskinan

TIDAK

SURVEI

BY NAME, BY ADDRES S, BY CASE

DATA MIKRO PPLS 2011 YA

• PROFIL • GAMBARAN UMUM • KUALITATIF • PERINGATA N DINI • PENGAMBIL AN KEBIJAKAN

DATA MAKRO BRS-BPS

SENSUS

KEMISKINAN

KESEJAHTERAAN

GARIS KEMISKINAN

15 INDIKATOR KESEJAHTERAAN

MAKANAN & NON MAKANAN

EKONOMI, PENDIDIKAN, KESEHATA N, INFRASTRUKTUR & LINGKUNGAN

MISKIN & TIDAK MISKIN

TINGKAT KESEJAHTERAAN

% PENDUDUK MISKIN

DESIL 1 S/D 3 (10 S/D 30%)

KEBIJAKAN

INTERVENSI PROGRAM

• INFORMASI DETAIL • KUANTITATI F • INTERVENSI PROGRAM/ KEGIATAN

4

GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non makanan (GKNM), di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Tidak Miskin

Provinsi Jateng Sept 2014 = Rp. 281.570,-

GK

(M&NM)

Miskin

5

1. Perkembangan Persentase & Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah • Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada periode Maret2014 mengalami kenaikan menjadi sebesar 14,46% (4.836,45 ribu jiwa) jika dibandingkan denganperiode September 2013 sebesar 14,44% (4.704,87 ribu jiwa) atau naik sebesar 0,02% (131,58 ribu jiwa).

20,00 19,23 (6.189,6) 18,99 (6.122,6)

19,00

17,72 (5.725,7) 17,48 (5.655,4)

18,00

16,56 (5.369,2)

17,00

16,11 (5.217,2)

16,00

16,21 (5.256,99) 15,76 (5.107,4) 15,34 (4.977,36)

14,98 (4.863,41) 14,56 (4.732,95)

15,00

14,44 14,46 (4.811,34) (4.836,46)

13,58 (4.561,82)

14,00

13,00 Maret

2008

Juli

Maret

2009

Juli

Maret

2010

Juli

Maret

Sept

Maret

2011

% - (ribu jiwa)

Sumber : BPS, BRS Sept 2014, diolah.

Sept

2012

Maret

Sept

2013

Maret

Sept

2014

• Namun pada periode September 2014, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 13,58% atau sebanyak 4.561,82 ribu jiwa dibandingkan periode sebelumnya (Maret 2014) 6

2. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan Dengan Provinsi Se Jawa – Bali & Nasional (Maret - Sept 2014) • Tingkat kemiskinan Provinsi Se Pulau Jawa dan Bali pada periode September dibandingkan periode Maret 2014 terdapat 3 Provinsi yang mengalami kenaikan adalah Banten, DKI dan Bali.

16,00 14,00 12,00

• Posisi relatif persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah (13,58%) pada periode September 2014 berada di atas Nasional sebesar 10,96% dan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur (12,28%), Jawa Barat (9,18%), Banten (5,51%), Bali (4,76%) dan DKI (4,09%).

10,00 8,00 6,00 4,00

2,00 Jawa Tengah

Jawa Barat

Jawa Timur

Banten

DIY

DKI

Bali

Jawa Tengah

Jawa Barat

Jawa Timur

Banten

DIY

DKI

Bali

Maret

14,46

9,44

12,42

5,35

15,00

3,92

4,53

Sept

13,58

9,18

12,28

5,51

14,55

4,09

4,76

Sumber : BPS, BRS, diolah

• Meskipun secara persentase Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan DIY (14,55%) namun jika dilihat secara absolut jauh lebih tinggi.

7

Jawa Timur

4.748,42

Jawa Tengah

4.561,83

Jawa Barat

4.238,96

Sumatera Utara

1.360,60

Lampung

1.143,93

Sumatera Selatan

1.085,80

Nusa Tenggara Timur

991,88

Papua

864,11

Naggroe Aceh Darussalam

837,42

Nusa Tenggara Barat

816,62

Sulawesi Selatan

806,34

Banten

649,19

DI Yogyakarta

532,59

Riau

498,28

DKI Jakarta

412,79

Sulawesi Tengah

387,06

Kalimantan Barat

381,92

Sumatera Barat

354,74

Bengkulu

316,50

Sulawesi Tenggara

314,09

Maluku

307,02

Jambi

281,75

Kalimantan Timur

252,68

Irian Jaya Barat

225,46

Sulawesi Utara

197,56

Bali

195,95

Gorontalo

195,10

Kalimantan Selatan

189,50

Sulawesi Barat

154,69

Kalimantan Tengah

148,83

Kepulauan Riau

124,17

Maluku Utara

84,79

Bangka Belitung

67,23 -

500,00

• Jumlah penduduk miksin Jawa Tengah tahun 2014 sebesar 4.561,83 ribu jiwa menempati rangking ke 2 seluruh Indonesia • Dibandingkan dengan DIY , meskipun persentasenya tinggi namun angka absolutnya hanya 532,59 ribu jiwa • Semakin besar jumlah penduduk miskin memerlukan effort sumberdaya yang semakin besar untuk pengentasannya.

1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00

8

3. Persentase Penduduk Miskin Kab./Kota Di Provinsi Jawa Tengah (September 2013) 25,00 20,00 15,00 22,08

21,32

20,97

20,82

20,53

19,27

18,71

18,44

15,93

15,72

15,60

15,44

15,24

14,87

14,64

14,01

13,96

13,58

13,27

12,94

12,68

12,42

11,96

11,74

10,58

9,87

9,80

9,23

8,84

8,62

8,51

8,26

6,40

5,00

5,25

10,00

13,51

14,44 11,47

0,00

Kabupaten/Kota

Provinsi 2013

Nasional 2013

Sumber : BPS, Sept 2012, diolah Di atas Provinsi Jawa : Tengah dan Nasional Di bawah Provinsi : Jawa Tengah dan di atas Nasional Di bawah Provinsi : Jawa Tengah dan Nasional

15 Kabupaten (Wonosobo 22,08%, Kebumen 21,32%, Rembang 20,97%, Brebes 20,82%, Purbalingga 20,53%, Pemalang 19,27%, Banjarnegara 18,71%, Banyumas 18,44%, Sragen 15,93%, Demak 15,72%, Klaten 15,60%, Purworejo 15,44%, Cilacap 15,24%, Grobogan 14,87%, Blora 14,64%) 10 Kabupaten/Kota (Wonogiri 14,01%, Magelang 13,96%, Karanganyar 13,58%, Pekalongan 13,51%, Boyolali 13,27%, Pati 12,94%, Kendal 12,68%, Temanggung 12,42%, Batang 11,96%, Surakarta 11,74%) 10 Kabupaten/Kota (Tegal 10,58%, Sukoharjo 9,87%, Kota Magelang 9,80%, Jepara 9,23%, Kota Tegal 8,84%, Kudus 8,62%, Semarang 8,51%, Kota Pekalongan 8,26%, Kota Salatiga 6,40%, Kota Semarang 5,25%)

9

Persebaran Peta Kemiskinan Kabupaten Kota (September 2013)

: Kin. di bawah Nas 11,47% & prov 14,44% (10 Kab./Kota) : Kin. di atas Nas 11,47% & di bawah prov 14,44% (10 Kab./Kota) : Kin. di atas Nas 11,47% & prov 14,44% (15 Kab./Kota)

10

3. Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Jawa Tengah 300.000 286.014 279.036 280.000

268.397

281.570

273.056 277.802

254.800 261.881 267.991

260.000 245.817

240.000

231.046

234.799

233.769

222.430 220.000 205.606 200.000

235.202

217.440 209.611

196.478

256.368

244.161

222.327 223.622 211.823

205.981

192.435 198.814

184.704

182.515

180.000

179.982

168.168 169.312

160.000 152.531 140.000 Maret

Maret

Maret

2008

2009

2010

Maret

Sept

Maret

2011

Perkotaan

2012 Perdesaan

Sumber : BPS, BRS Sept 2014, diolah

Sept

Maret 2013

Kota + Desa

Sept

Maret 2014

Sept

• GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK terdiri dari dua komponen, yaitu garis Kemiskinan Makana n (GKM) dan Garis Kemiskinan Non makanan (GKNM),

• Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 naik sebesar 3,12% dari Rp. 273.056,-/kap/bln (Maret) menjadi Rp. 281.570,-/kap/bln (Sept). • Garis Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding garis kemiskinan perdesaan. 11

No.

No.

Komoditi

Kota (%)

Kota (%)

Komoditi

Desa (%)

1

Beras

34,37

Beras

38,28

2

Rokok kretek filter

16,07

Rokok kretek filter

10,60

3

Telur ayam ras

5,29

Tempe

5,56

4

Tempe

5,02

Telur ayam ras

4,61

5

Gula pasir

3,95

Gula pasir

4,34

6

Tahu

3,73

Tahu

3,90

7

Mie Instan

3,64

Mie Instan

3,45

8

Daging ayam ras

3,15

Bawang merah

2,58

9

Bawang merah

1,96

Daging ayam ras

2,46

10

Susu kental manis

1,57

Kopi

1,54

Komoditi

Desa (%)

1

Perumahan

20,26

Perumahan

21,20

2

Listrik

9,45

Bensin

9,15

3

Pendidikan

9,21

Pakaian jadi anak-anak

7,92

4

Bensin

9,11

Listrik

7,32

5

Pakaian jadi anak-anak

7,84

Pakaian jadi perempuan dewasa

7,00

Sumber: BPS, Susenas (Sept, 2014)

Komoditi

12

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) & Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan (GK),

GK

P1 P2

Penduduk Miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata‐rata kesenjangan pengeluaran masing‐ masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index– P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

13

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah 3,50

3,34

• Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1)

3,10

2,96

2,86 2,64

2,70 2,56

2,49

2,56

2,58 2,57

2,46

2,30

2,404

2,388 2,272 2,115

2,09

1,90

2,665

2,59

2,642

2,592

2,424

2,377

2,374 2,254

2,209

2,087 2,059

2,011

2,058 1,854 1,689

1,50 Maret

Maret

2009

2010

Maret

Sept

2011 Kota

Maret

Sept

2012 Desa


Maret

Sept

2013 Kota+Desa

merupakan ukuran rata‐ rata kesenjangan pengeluaran masing‐ masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Maret

Sept

2014

• Nilai P1 Jawa Tengah angkanya fluktuatif meskipun menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan antara 2010-2014

14

5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah 0,90 0,85

0,80

0,74 0,70

0,73 0,69 0,661

0,66

0,66 0,67

0,627

0,66 0,60

0,62

0,60

0,61

0,548 0,568

0,529 0,50 0,506

0,50

0,660

0,559 0,594

0,543 0,525

0,498

0,579

0,565 0,508

0,514 0,453

0,40 Maret

Maret

2009

2010

Maret

Sept

2011 Kota

Maret

Sept

2012 Desa


Maret

Sept

2013

Maret

0,425 Sept

• Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index– P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin • Nilai P2 Jateng angkanya fluktuatif meskipun jika diperbandingkan antara 2009 sampai dengan 2014 menunjukkan penurunan

2014

Kota+Desa

15

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Angka P1 Jateng pada tahun 2014 berada pada rangking ke 20 nasional

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Angka P2 Jateng pada tahun 2014 berada pada rangking ke 19 nasional

16

II. Target Penurunan Angka Kemiskinan Jateng Dalam RPJMD 20013-2018

17

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PENDUDUK MISKIN & TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI JAWA TENGAH

KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD INDIKATOR

Persentase Penduduk Miskin (%)

2012 14,98% 4.863,41 ribu jiwa (Sept)

2013

TARGET KINERJA 2014

2015

14,44% 4.704,87 ribu jiwa 11,58 - 11,37 9,05 - 8,75 (Sept)

2016

2017

2018

KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD

8,60 - 8,35

8,25 - 8,00

7,80 - 7,60

7,80 - 7,60

Target Penurunan Kemiskinan dari 14,44% di tahun 2013 menjadi 7,80-7,60 % pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2018, merupakan penurunan target yang sangat berat. Sebanyak 6,84% selama 5 tahun atau 1,36% per tahun. Semetara capaian setiap tahun selama 5 tahun dibawah angka 1%

18

Penjelasan Perhitungan Target Penurunan Angka Kemiskinan RPJMD 2008–2013 dan RAD MDGs 2011–2015 Target RPJMD 2010

2011

2012

2013

2014

18,59 15,49 14,34 13,27 11,58 - 11,37

Realisasi 1990

1996

1999

2000

2001

2002

2003

17,49 21,61 28,46 25,10 24,21 23,06

21,78

Target RAD MDGs

2004 21,11

2005 20,49

2006 22,19

2007 20,43

2008 19,23

2009

2010

-

-

2011

2012

2013

2014

15,00 13,44 11,88 10,32

2015 8,75

Realisasi 16,56 16,21 14,98 14,44 14,46

1. Perhitungan penentuan target penurunan kemiskinan pada Dokumen RAD MDGs Jawa Tengah 2011-2015 dilakukan dengan memperhatikan pedoman penyusunan berupa Buku Pedoman Penyusunan yang diterbitkan oleh Bappenas tahun 2010. 2. Targert angka kemiskinan tahun 2015 sebesar 8,75% adalah setengah dari angka awal tahun 1990 sebesar 17,49% (merupakan kesepakatan global MDGs). Perlu Upaya Keras dan Partisipasi Segenap Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah ....... 19

III. Tantangan, Strategi dan ProgramProgram Penanggulangan Kemiskinan

20

Tantangan Penanggulangan Kemiskinan KEMISKINAN (KRONIS) • Kemiskinan menurun tetapi dalam laju yang melambat • Makin rendah tingkat kemiskinan makin sulit penanggulangannya (kemiskinan yang tersisa umumnya kronis dan lokasinya makin tersebar)

KERENTANAN • Penduduk dengan tingkat konsumsi di sekitar Garis Kemiskinan (GK) sangat besar jumlahnya • Jika GK naik 20% , jumlah penduduk miskin akan bertambah 100%

KESENJANGAN • Laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% terbawah cenderung rendah (sekitar 2% per tahun). • Beda kelompok penduduk beda intervensi kebijakan yang dibutuhkan 21

Pokok Penyebab Masalah

Diolah dari berbagai sumber

22

Strategi Dan Program Penanggulangan Kemiskinan STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Pepres No.15 tahun 2010)

1

2

3

4

1

2

3

4

(ERA BARU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU)

Perpres No. 166/2014

KKS PSKS, KIP, KIS

PKPK

23

Era Baru Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu (Pemerintahan Jokowi-jk, Perpres No. 166/2014) HARAPAN: Dapat melindungi dan memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui: 1. Simpanan Produktif 2. Kesempatan berusaha & bekerja 3. Keberlanjutan pendidikan anak 4. Jaminan Kesehatan Raskin, PKH, BSM, BLSM, JKN

PROGRAM KELUARGA PRODUKTIF Sumber Pendanaan: 1. KKS dan KSKS  Dana Cadangan Perlindungan Sosial dan Dana Cadangan Resiko Fiskal 2. KIP  Bantuan Siswa Miskin, DIPA Kemendikbud dan Kemenag tahun 2014, 6,2 Triliun 3. KIS  PBI Kesehatan (BPJS-JKN), DIPA Kemenkes tahun 2014, 19,9 Triliun

Program Penciptaan Keluarga Produktif

Dan Mendapatkan

Jika memiliki anak usia sekolah SD/MI s/d SMA/MA/S MK

Akses Mendapatkan

Program Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga

Program Simpanan Keluarga Sejahtera: yaitu merupakan program bantuan tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang disertai dengan SIM Card untuk Layanan Keuangan Digital Program Indonesia Sehat: (LKD). yang merupakan pemberian Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Indonesia Sehat.

1.

Program Indonesia Pintar: yang merupakan program pemberian dana tunai bagi anak sekolah dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar.

1.

Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga: yang merupakan program pembentukan kelompok usaha untuk menjalankan kegiatan produktif.

1.

2. 3.

1.

2.

2.

2. 3.

Target: 15,5 juta keluarga kurang mampu di Indonesia, Rp. 200.000/Klg/Bln (Tahun 2014, dibayarkan Rp. 400.000 (2 bulan). 2014 1 jt melalui LKD (KSKS), 14,5 jt Giro Pos (KPS)

Target: 86,4 juta jiwa tetap dari keseluruhan PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN, Tahap awal (2014)  4.520.174 jiwa dari 1 juta kepala keluarga kurang mampu Target: 11,1 juta siswa sekolah umum dan madrasah s/d lulus SMA/MA/SMK, Tahap awal (2014)  161.840 jiwa dari 1 juta kepala keluarga kurang mampu Target: kelompok usaha yang beranggotakan 8-10 keluarga kurang mampu penerima KKS. Didampingi Fasilitator dan membuka rekening bersama. Program eksisting: PKH, PUP-PKH, PUP pemegang KPS, dan PUP

IV. Data PPLS 2011 Jawa Tengah

(Pelaksanaan Pendataan 15 Juli – 14 Agustus 2011) 26

Dari PSE 2005 ke PPLS 2011 Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) by name by address dari PSE 2005 ke PPLS 2011:  Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 BPS menentukan siapa yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 19,1 juta.  PPLS 2008 Updating PSE 2005 dengan RTS sebanyak 17,5 juta atau 60,4 juta anggota rumah tangga.  PPLS 2011 Basis Data Terpadu (BDT) atau Unifikasi data targeting pelbagai perlindungan sosial. Agar bantuan efektif mengurangi kemiskinan, maka sasaran perlu mencakup 40% kelompok masyarakat bawah. 27

PPLS 2011

UNIFIKASI DATA KEMISKINAN

BADAN PUSAT STATISTIK

Merealisasikan sistem pentargetan nasional dan database terpadu untuk program-program perlindungan sosial.

Simulasi Target Sasaran

Sistem Pentargetan Nasional Database Terpadu

By Name By Address Program Perlindungan Sosial

Suatu sistem penetapan sasaran keluarga yang berhak mendapatkan program perlindungan/ jaminan sosial dari Pemerintah.

 Program Keluarga Harapan (PKH)  Jamkesmas  Raskin  Bantuan Pendidikan  Program Pro-Rakyat Lainnya

28

Pendataan PPLS 2011 INFORMASI INDIVIDU 1. Nama dan alamat kepala rumah tangga/keluarga, jumlah keluarga, & jumlah anggota rumah tangga. 2. Hubungan dgn kepala rumah tangga dan kepala keluarga. 3. Jenis kelamin, umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas. 4. Partisipasi sekolah, kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki. 5. Jenis cacat, penyakit kronis/menahun yang diderita. 6. Lapangan usaha dari pekerjaan utama dan status pekerjaan utama.

INFORMASI RUMAH TANGGA/KELUARGA 1. Status penguasaan tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, jenis atap, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar utama, tempat pembuangan air tinja. 2. Kepemilikan aset dan keikutsertaan pada Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Raskin, dan Keluarga Berencana (KB).

29

Kriteria Pendataan PPLS 2011 No.

KRITERIA

1.

Informasi Kepala Rumah Tangga Perempuan

2.

Informasi Status Kesejahteraan Individu berdasarkan kelompok usia Informasi Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah

3.

4.

Informasi Jenis Sekolah Individu yang Bersekolah

RINCIAN 1. Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Usia dibawah 45 2. Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Usia 45 - dibawah 60 3. Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Usia 60+ 1. Usia dibawah 6 tahun 2. Usia 6 - dibawah 15 tahun 3. Usia 15 - dibawah 45 tahun 4. Usia 45 - dibawah 60 tahun 5. Usia 60+ 1. Jumlah Anak yang Bersekolah Usia 7-12 2. Jumlah Anak yang Bersekolah Usia 13-15 3. Jumlah Anak yang Bersekolah Usia 16-18 4. Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah Usia 712 5. Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah Usia 13-15 6. Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah Usia 16-18 1. SD/SDLB/Paket A 2. M.Ibtidaiyah 3. SMPT/SMPLB/Paket B 4. M. Tsanawiyah 5. SMA/SMK/SMALB/Paket C 6. M. Aliyah 7. Perguruan Tinggi

DATA  Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia  Individu Laki-Laki & Perempuan  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia  Individu Laki-Laki & Perempuan  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia

 Individu Laki-Laki & Perempuan  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia 30

No. 5.

6.

7.

KRITERIA Data Kecatatan

RINCIAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Informasi Pekerjaan 1. Individu 2. 3. 4. 5. 6. Informasi Lapangan 1. 2. Usaha dari 3. Pekerjaan Utama 4. Kepala Rumah 5. Tangga 6.

Tidak cacat Tuna daksa / cacat tubuh Tuna netra Tuna rungu Tuna wicara Kecacatan ganda Kecacatan mental Bekerja Usia 5-dibawah 15 Bekerja Usia 15-dibawah 60 Bekerja Usia 60+ Tidak Bekerja Usia 5-dibawah 15 Tidak Bekerja Usia 15-dibawah 60 Tidak Bekerja Usia 60+

Pertanian tanaman padi & palawija Hortikultura Perkebunan Perikanan tangkap Perikanan budidaya Peternakan 7. Kehutanan/pertanian lainnya 8. Pertambangan/penggalian 9. Industri pengolahan 10. Listrik dan gas 11. Bangunan/konstruksi 12. Perdagangan 13. Hotel dan rumah makan 14. Transportasi dan pergudangan 15. Informasi & komunikasi 16. Keuangan dan asuransi 17. Jasa 18. Lainnya

DATA  Individu Laki-Laki & Perempuan  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia  Individu Laki-Laki & Perempuan  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia  Kepala Rumah Tangga yang Bekerja  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia

31

No.

KRITERIA

8.

Informasi Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama Individu Usia 18-60

9.

Status Tempat Tinggal

10.

Informasi Sumber Air Minum Rumah Tangga

RINCIAN 1. Pertanian tanaman padi & palawija 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Perikanan tangkap 5. Perikanan budidaya 6. Peternakan 7. Kehutanan/pertanian lainnya 8. Pertambangan/penggalian 9. Industri pengolahan 10. Listrik dan gas 11. Bangunan/konstruksi 12. Perdagangan 13. Hotel dan rumah makan 14. Transportasi dan pergudangan 15. Informasi & komunikasi 16. Keuangan dan asuransi 17. Jasa 18. Lainnya 1. Status Penguasaan (Milik sendiri, Kontrak/Sewa & Lainnya) 2. Jenis Atap Terluas (Beton, genteng, sirap, seng, asbes, Ijuk/Rumbai & lainnya) 3. Jenis Dinding Terluas (Tembok, Kayu, Bambu & Lainnya) 4. Jenis Lantai (Bukan tanah/bambu, tanah dan bambu)

1. 2. 3. 4.

Air Kemasan Air Ledeng Sumber Terlindung Sumber Tidak Terlindung

DATA  Individu  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia

 Rumah Tangga  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia  Rumah Tangga  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia 32

No.

KRITERIA

RINCIAN

11.

Informasi Sumber 1. Listrik PLN Penerangan Utama 2. Listrik non-PLN Rumah Tangga 3. Tidak ada listrik

12.

Informasi Bahan 1. Listrik/Gas/Elpiji Bakar Utama untuk 2. Lainnya Memasak Rumah Tangga

13.

Informasi Penggunaan Fasilitas Tempat Buang air besar Rumah Tangga Informasi Tempat Pembuangan Akhir Tinja Rumah Tangga

1. Sendiri 2. Bersama/Umum 3. Tidak Ada

Informasi Penyakit Kronis

1. Tidak ada 2. Hipertensi 3. Rematik 4. Asma 5. Masalah jantung 6. Diabetes 7. Tuberculosis 8. Stroke 9. Kanker /tumor 10. Lainnya

14.

15.

1. Tangki/SPAL 2. Lainnya

DATA  Rumah Tangga  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia  Rumah Tangga  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia  Rumah Tangga  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia  Rumah Tangga  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia  Individu Laki-Laki & Perempuan  Kelompok 1,2,3 : Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia

33

A. Data PPLS 2011 Jawa Tengah :

Persebaran Permasalahan Berdasarkan Kondisi Kesejahteraan di Jawa Tengah

34

Permasalahan Kondisi Kesejahteraan Di Jawa Tengah (Berdasarkan Data PPLS 2011) EKONOMI • • • • •

KEPALA RUMAH TANGGA (KRT) PEREMPUAN USIA PRODUKTIF : 267.267 JIWA KRT BEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN : 1.461.686 JIWA KRT DGN PENDIDIKAN DI BAWAH 9 TH : 2.389.393 JIWA PENDUDUK USIA PRODUKTIF TDK BEKERJA : (LK: 467.191 JIWA; PR: 1.498.374 JIWA) BAHAN BAKAR MEMASAK SELAIN LISTRIK/GAS/ELPIJI : 2.401.695 RUTA

PENDIDIKAN KESEHATAN

• PENDUDUK USIA SEKOLAH TDK BERSEKOLAH : 703.097 JIWA • PENDUDUK USIA SEKOLAH YG BEKERJA : 279.605 JIWA

• KECACATAN : 198.629 JIWA (ANAK USIA < 18 TH: 19.185 JIWA) • PENYAKIT KRONIS : 337.568 JIWA (ANAK USIA < 18 TH: 12.282 JIWA)

INFRASTRUKTUR

LINGKUNGAN

• RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) : 1.723.500 RUTA • SUMBER AIR MINUM TIDAK TERLINDUNG : 679.975 RUTA • TIDAK ADA LISTRIK : 36.610 RUTA

• TIDAK ADA FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR : 1.024.076 RUTA • PEMBUANGAN AKHIR TINJA SELAIN TANGKI/SPAL : 1.821.190 RUTA

35

1. Ekonomi

36

1. Kepala Ruta Perempuan Usia Produktif (18-64 Tahun) No.

KATEGORI PENILAIAN TINGGI SEDANG

> batas mak (12.475 jiwa)

: 6 Kab.

diantara batas min (6.575 jiwa) & batas mak (12.475 jiwa)

: 14 Kab.

RENDAH < batas min (6.575 jiwa)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota BREBES PATI GROBOGAN CILACAP JEPARA TEGAL KLATEN DEMAK PEMALANG MAGELANG BANYUMAS SRAGEN KEBUMEN REMBANG BLORA PURBALINGGA BANJARNEGARA PEKALONGAN BATANG KUDUS WONOGIRI KENDAL KOTA SEMARANG KARANGANYAR WONOSOBO PURWOREJO BOYOLALI KOTA SURAKARTA SUKOHARJO TEMANGGUNG SEMARANG KOTA TEGAL KOTA SALATIGA KOTA PEKALONGAN KOTA MAGELANG

Kepala Ruta Perempuan Usia Produktif (18-64 Tahun) 18.376 16.433 15.217 14.682 14.297 12.483 11.013 10.153 9.363 8.613 8.599 8.317 7.895 7.740 7.383 7.286 7.251 7.151 7.073 6.794 6.503 6.216 5.842 5.694 5.529 5.052 4.938 4.708 4.332 4.314 3.886 1.635 971 854 674

37 : 15 Kab./Kota

2. Kepala Ruta Dengan Pendidikan Di Bawah 9 Tahun No.



: 5 Kab.


: 17 Kab.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota

BREBES CILACAP BANYUMAS GROBOGAN KEBUMEN DEMAK PATI MAGELANG PEMALANG KLATEN TEGAL PURBALINGGA JEPARA WONOSOBO REMBANG BLORA BANJARNEGARA PEKALONGAN BATANG BOYOLALI KENDAL TEMANGGUNG WONOGIRI SRAGEN PURWOREJO KARANGANYAR SEMARANG SUKOHARJO KOTA SEMARANG KUDUS KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA MAGELANG

Kepala Ruta Dengan Pendidikan Di Bawah 9 Tahun 167.384 151.654 141.244 126.596 114.514 104.604 103.379 100.812 96.933 94.203 91.320 89.745 87.685 77.546 72.709 71.861 71.538 65.740 62.717 59.143 58.590 57.841 55.035 52.754 51.026 47.620 46.862 43.836 41.208 39.038 24.983 11.032 9.206 6.764 4.525

38 : 13 Kab./Kota

3. Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Bekerja Di Sektor Pertanian Dalam Arti Luas No.



: 3 Kab.


: 19 Kab.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota BREBES GROBOGAN CILACAP PATI KEBUMEN BLORA DEMAK MAGELANG BANYUMAS WONOSOBO PEMALANG BANJARNEGARA WONOGIRI BOYOLALI KLATEN REMBANG SRAGEN TEGAL PURBALINGGA TEMANGGUNG KENDAL BATANG PURWOREJO SEMARANG JEPARA KARANGANYAR PEKALONGAN SUKOHARJO KUDUS KOTA SEMARANG KOTA TEGAL KOTA SALATIGA KOTA PEKALONGAN KOTA SURAKARTA KOTA MAGELANG

Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Bekerja Di Sektor Pertanian 107.290 96.105 81.648 65.825 64.001 62.726 61.868 60.165 58.419 56.612 55.622 52.275 50.852 46.246 45.368 45.356 44.256 43.712 43.619 43.251 39.715 39.499 35.539 32.367 31.574 30.491 27.626 19.574 12.976 3.763 1.525 1.122 405 199 95

39 : 13 Kab./Kota

4. Penduduk Usia Produktif Tidak Bekerja (18-64 Tahun) No.



: 4 Kab.

diantara batas min (59.601 ruta) & batas mak (114.242 jiwa)

: 7 Kab.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota BREBES CILACAP BANYUMAS TEGAL PEMALANG PATI KLATEN DEMAK KEBUMEN PEKALONGAN JEPARA PURBALINGGA GROBOGAN BANJARNEGARA KENDAL MAGELANG BATANG REMBANG KOTA SEMARANG WONOSOBO SUKOHARJO SRAGEN KARANGANYAR BLORA KOTA SURAKARTA KUDUS WONOGIRI BOYOLALI TEMANGGUNG SEMARANG PURWOREJO KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA MAGELANG

Penduduk Usia Produktif Tidak Bekerja (18-64 Tahun) 168.883 122.758 117.372 115.748 111.995 101.412 86.566 83.967 75.271 68.430 65.382 58.860 55.544 54.802 54.620 53.034 52.057 51.625 44.999 43.333 38.849 38.491 33.168 32.561 30.697 30.290 29.316 28.732 27.528 27.503 27.470 13.483 9.953 5.906 4.960

40 : 24 Kab./Kota

5. Rumah Tangga Dengan Bahan Bakar Memasak Selain Listrik/Gas/Elpiji No.


> batas mak (95.257 ruta)

: 8 Kab.

diantara batas min (48.665 ruta) & batas mak (95.257 ruta)

: 19 Kab.

RENDAH < batas min (48.665 ruta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota CILACAP BREBES BANYUMAS GROBOGAN KEBUMEN KLATEN MAGELANG PATI JEPARA PURBALINGGA BLORA BANJARNEGARA SRAGEN WONOSOBO TEGAL PEMALANG BOYOLALI WONOGIRI DEMAK BATANG REMBANG PURWOREJO KENDAL TEMANGGUNG KARANGANYAR SEMARANG PEKALONGAN SUKOHARJO KUDUS KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA SALATIGA KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA MAGELANG

Bahan Bakar Memasak (Ruta) Selain Listrik/ Gas/Elpiji 141.860 137.764 129.115 127.704 115.150 108.058 106.412 97.421 90.420 85.509 82.566 81.204 79.419 79.208 78.446 76.975 75.100 72.154 68.252 67.266 64.104 60.001 59.367 59.012 55.590 53.368 49.212 39.439 24.730 14.351 8.695 4.777 3.672 3.322 2.052

41 : 8 Kab./Kota

2. Pendidikan

42

1. Penduduk Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah (7-18 Tahun) No.



: 1 Kab.


: 7 Kab.


: 27 Kab./Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota BREBES PEMALANG TEGAL CILACAP PEKALONGAN GROBOGAN BANYUMAS DEMAK MAGELANG KEBUMEN PURBALINGGA BANJARNEGARA PATI JEPARA BATANG WONOSOBO KENDAL BLORA KLATEN REMBANG TEMANGGUNG BOYOLALI WONOGIRI SRAGEN SEMARANG KARANGANYAR KUDUS PURWOREJO SUKOHARJO KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA MAGELANG

Penduduk Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah (7-18 Tahun) 79.850 47.749 44.101 36.461 33.411 31.275 27.622 27.370 25.762 25.731 25.156 24.781 23.168 22.228 21.201 20.761 18.155 16.336 16.107 15.094 14.052 12.850 12.660 12.521 10.229 9.890 9.579 8.837 8.425 8.197 4.811 3.850 3.098 1.004 775

43

2. Penduduk Usia Sekolah yang Bekerja (7-18 Tahun) No.



: 2 Kab.


: 11 Kab.


: 22 Kab./Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota BREBES GROBOGAN PEMALANG TEGAL PEKALONGAN KEBUMEN CILACAP MAGELANG PURBALINGGA BLORA BANJARNEGARA WONOSOBO BANYUMAS JEPARA BOYOLALI DEMAK WONOGIRI REMBANG TEMANGGUNG BATANG PATI KLATEN SRAGEN KENDAL KARANGANYAR SEMARANG PURWOREJO SUKOHARJO KUDUS KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA MAGELANG

Penduduk Usia Sekolah yang Bekerja (7-18 Tahun) 25.520 18.842 14.805 14.330 14.231 14.052 13.436 12.702 11.616 10.924 10.086 8.796 8.720 8.193 7.554 7.235 6.772 6.744 6.602 6.464 6.150 5.977 5.844 5.309 5.120 4.499 4.473 3.521 3.147 2.682 1.717 1.546 1.392 381 223

44

3. Kesehatan

45

1. Individu yang Menderita Kecacatan No.



: 4 Kab.


: 18 Kab.


: 13 Kab./Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota BREBES CILACAP BANYUMAS PATI KLATEN KEBUMEN GROBOGAN TEGAL DEMAK PURBALINGGA MAGELANG SRAGEN JEPARA WONOGIRI PEMALANG PURWOREJO KENDAL BOYOLALI REMBANG BANJARNEGARA PEKALONGAN KARANGANYAR BLORA SUKOHARJO WONOSOBO SEMARANG BATANG TEMANGGUNG KUDUS KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA MAGELANG

Individu yang Menderita Kecacatan 14.129 11.631 10.245 9.975 9.120 8.869 8.863 8.655 7.086 7.006 6.916 6.699 6.598 6.453 6.051 5.257 5.253 5.245 5.237 5.157 5.148 5.039 4.587 4.361 4.268 4.170 4.070 3.657 2.969 2.487 1.288 849 552 431 308

46

2. Individu Dengan Penyakit Kronis No.



: 5 Kab.


: 12 Kab.


: 18 Kab./Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota BREBES CILACAP TEGAL JEPARA PATI BANYUMAS DEMAK GROBOGAN PURBALINGGA KLATEN KEBUMEN PEKALONGAN SRAGEN KENDAL PEMALANG REMBANG KARANGANYAR WONOGIRI BOYOLALI BLORA WONOSOBO MAGELANG SUKOHARJO KOTA SEMARANG BANJARNEGARA KUDUS SEMARANG BATANG PURWOREJO TEMANGGUNG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA MAGELANG

Individu Dengan Penyakit Kronis 24.464 22.302 19.575 19.112 17.124 16.478 15.261 13.937 13.613 12.980 12.025 9.745 9.623 9.125 9.038 8.991 8.706 8.501 8.318 8.052 7.784 7.778 7.008 6.719 6.570 6.485 5.655 5.495 4.525 4.478 3.442 2.261 967 797 634

47

4. Infrastruktur

48

1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) No.



: 5 Kab.


: 13 Kab.


: 17 Kab./Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota GROBOGAN CILACAP PATI BREBES DEMAK BLORA BANYUMAS JEPARA MAGELANG REMBANG SRAGEN BOYOLALI KEBUMEN PEMALANG BATANG KLATEN PURBALINGGA KENDAL TEGAL WONOGIRI BANJARNEGARA SEMARANG PURWOREJO TEMANGGUNG WONOSOBO SUKOHARJO PEKALONGAN KARANGANYAR KUDUS KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA SALATIGA KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA MAGELANG

Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) 129.454 108.546 99.800 92.329 89.849 82.096 81.680 73.756 72.242 66.618 65.343 61.493 58.841 55.589 52.064 50.161 49.324 49.136 41.447 40.871 40.446 38.621 36.561 34.962 34.439 28.000 26.352 25.999 16.909 11.004 3.844 2.036 1.896 1.391 401

49

2. Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Tidak Terlindung No.



: 3 Kab.


: 10 Kab.


: 22 Kab./Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota GROBOGAN BANYUMAS CILACAP JEPARA PURBALINGGA KEBUMEN BANJARNEGARA BATANG MAGELANG WONOSOBO PEMALANG PURWOREJO BREBES PEKALONGAN DEMAK TEGAL PATI BOYOLALI KLATEN TEMANGGUNG BLORA SEMARANG KENDAL WONOGIRI REMBANG SRAGEN KARANGANYAR KUDUS KOTA SEMARANG SUKOHARJO KOTA SURAKARTA KOTA SALATIGA KOTA PEKALONGAN KOTA MAGELANG KOTA TEGAL

Sumber Air Minum Tidak Terlindung 67.891 54.424 52.839 43.089 40.859 33.352 32.663 26.875 26.284 25.562 24.760 24.331 24.003 19.743 19.393 19.089 18.306 16.276 15.615 15.558 15.218 14.485 12.537 12.366 6.487 5.260 3.565 2.268 2.250 2.131 1.033 633 536 196 98

50

3. Rumah Tangga Tidak ada listrik No.



: 5 Kab.


: 6 Kab.


: 24 Kab./Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota CILACAP PEMALANG PURBALINGGA BANYUMAS KEBUMEN BANJARNEGARA BREBES PURWOREJO TEGAL WONOSOBO MAGELANG PEKALONGAN KLATEN WONOGIRI KOTA SEMARANG BLORA SRAGEN BATANG KOTA SURAKARTA PATI GROBOGAN KENDAL BOYOLALI KARANGANYAR SUKOHARJO SEMARANG REMBANG TEMANGGUNG DEMAK JEPARA KUDUS KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA MAGELANG

Rumah Tangga Tidak ada listrik 3.407 3.372 2.883 2.732 2.705 2.048 1.819 1.544 1.536 1.517 1.313 1.137 1.021 839 798 784 770 711 662 624 596 564 533 487 404 376 357 296 248 132 122 75 68 65 65

51

5. Lingkungan

52

1. Rumah Tangga Tidak ada Fasilitas Tempat BAB No.



: 2 Kab.


: 10 Kab.


: 23 Kab./Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota BREBES BANYUMAS PEMALANG TEGAL PURBALINGGA KEBUMEN CILACAP DEMAK BANJARNEGARA KLATEN PEKALONGAN BATANG REMBANG GROBOGAN KENDAL MAGELANG PATI PURWOREJO BOYOLALI BLORA SEMARANG JEPARA TEMANGGUNG SRAGEN SUKOHARJO KARANGANYAR WONOSOBO WONOGIRI KUDUS KOTA SEMARANG KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA MAGELANG KOTA SALATIGA KOTA SURAKARTA

Rumah Tangga Tidak ada Fasilitas Tempat BAB 121.274 88.946 55.321 50.949 49.192 47.762 46.001 44.354 42.595 41.237 41.168 40.761 39.379 38.396 37.436 35.163 30.772 25.754 21.057 19.840 19.639 18.102 15.022 14.714 14.289 14.260 11.349 9.407 9.172 3.955 1.964 1.105 799 487 450

53

2. Rumah Tangga dengan Pembuangan Akhir Tinja Selain Tangki/ SPAL No.



: 5 Kab.


: 18 Kab.


: 12 Kab./Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab./Kota

BREBES BANYUMAS CILACAP KLATEN DEMAK PEMALANG MAGELANG PATI GROBOGAN TEGAL BANJARNEGARA KEBUMEN PURBALINGGA JEPARA WONOSOBO BATANG PEKALONGAN REMBANG KENDAL BOYOLALI BLORA TEMANGGUNG SRAGEN PURWOREJO SUKOHARJO KARANGANYAR SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA SEMARANG WONOGIRI KUDUS KOTA TEGAL KOTA PEKALONGAN KOTA MAGELANG KOTA SALATIGA

Rumah Tangga Dengan Pembuangan Akhir Tinja (Ruta) Selain Tangki/ SPAL 149.881 113.159 92.370 79.867 75.822 74.546 73.571 73.250 73.034 70.792 67.785 67.534 65.485 61.299 58.015 57.005 56.942 53.051 50.852 46.585 43.571 40.411 39.832 39.201 38.469 31.266 30.508 21.296 21.224 20.342 19.022 5.994 3.873 2.669 2.667

54

B. Persepsi Masyarakat Terkait Ketidaktepatan Ketepatan Sasaran Penerima KPS Faktor Penyebab 1. Perbedaan Siapa Yg Berhak & Tidak Berhak Dlm Penerima Kps Tidak Bisa Dilihat Scr Kasat Mata. 2. Adanya Kemungkinan Kesalahan Pada Saat Pencacahan Sehingga Terjadi Kesalahan Inklusi Dan Ekslusi. 3. KPS Hanya Diberikan Kepada 25% Rumah Tangga Dgn Status Sosial Ekonomi Terendah Karateristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Sedikit Di Atas 25% Tidah Berbeda Jauh Sehingga Tidak Terhindarkan Adanya Anggapan Bahwa Banyak Rumah Tangga Miskin Yang Tidak Menerima KPS.

4. Adanya Dinamika Sosial Ekonomi Yang Terjadi Dari Tahun 2011 K E Tahun 2013 Yg Memungkinkan Terjadinya Perubahan Status Sosial Ekonomi Masyarakat, Seperti : Peningkatan Kesejahteraan, Perpindahan, Meninggal, Dsb. 55

CONTOH :

Rumah Tangga Mana Yg Lebih Berhak Menerima KPS ? RT A RT B

RT-B Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, dan memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.

PERBEDAAN RTS PENERIMA KPS TIDAK DAPAT DILIHAT SECARA KASAT MATA

56

Ketepatan Sasaran Program Bantuan Sosial Selama Ini

Persentase Penerima Bantuan

100

Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program bantuan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

75

50

Raskin

Ketepatan sasaran program dapat diperbaiki apabila seluruh program menggunakan sumber data yang sama untuk menentukan sasaran  BASIS DATA TERPADU yang AKURAT

BLT 25 Daerah Pentargetan Efektif

Jamkesmas

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kelompok Rumah Tangga menurut tingkat kesejahteraannya 1: paling miskin 10: paling kaya

Sumber: Susenas 2009, di olah TNP2K

10

57

STUDI KASUS : EFEKTIFITAS PENTARGETAN PROGRAM RASKIN SELAMA INI

Persentase Rumah Tangga Menerima Raskin

KAB. MAGELANG – PROV. JAWA TENGAH 120,0% 100,0%

96,8%

91,6% 79,3%

80,0%

73,9%

60,7%

60,0%

44,6%

41,5%

40,0% 21,9% 20,0%

12,7%

18,4%

,0% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kelompok Rumah Tangga Menurut Tingkat Kesejahteraannya (Desil-1 paling miskin; Desil-10 paling kaya)

Sumber: TNP2K

58

V. Peran TKSK : Koordinasi Fasilitasi Validasi dan Penangangan Pengaduan

59

Pedoman Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) & Penanganan Pengaduan Masyarakat

60

Isi Instruksi Menteri Dalam Negeri NOMOR 541/3150/SJ TANGGAL 17 JUNI 2013

GUBERNU R

BUPATI & WALIKOT A

1. Mengambil Langkah Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Pembagian KPS (Kartu Perlindungan Sosial) 2. Mengambil Langkah Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat 61

GUBERNU R

1. Melaksanakan fungsi pemantauan secara reguler terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS); 2. Mengoptimalkan kelompok kerja (pokja) pengaduan masyarakat TKPK Provinsi; 3. Mengoptimalkan dan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja (pokja) pengaduan masyarakat TKPK Kabupaten/Kota; 4. Merekapitulasi laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat yang dilaporkan oleh Bupati/Walikota; 5. Melaporkan hasil rekapitulasi kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada TNP2K. 62

BUPATI & WALIKOT A

1. Melaksanakan fungsi pemantauan secara reguler terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS); 2. Mengoptimalkan kelompok kerja (pokja) pengaduan masyarakat TKPK Kabupaten/Kota, memfasilitasi pembentukan FPPM di Kecamatan & POSDUMAS di Desa/Kelurahan; 3. Merekapitulasi laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat yang dilaporkan oleh Camat; 4. Melaporkan hasil rekapitulasi kepada Gubernur dan tembusan kepada Ketua TKPK Provinsi; 5. Memerintahkan Camat dan Kepala

Desa/Lurah untuk membentuk/mengaktifkan kembali FPPM dan POSDUMAS, Berkoordinasi dgn TKSK dan PT. Pos Indonesia dan menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat;

63

Peran & Tanggungjawab Pemerintah Daerah: 1. Mensosialisasikan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) kepada seluruh masyarakat. 2. Memastikan Musdes/Muskel terlaksana di semua daerah dengan baik untuk memastikan ketepatan sasaran penerima KPS dan Program P4S. 3. Memantau pelaksanaan pembagian KPS dan penyaluran P4S di daerahnya

TKSK

masing-masing dengan memfungsikan TKPK, Camat, dan Kepala Desa / Lurah. 4. Menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan P4S dan pembagian KPS secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Kabupaten/Kota. 5. Meningkatkan koordinasi internal (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Timkor Raskin) dan koordinasi eksternal dengan PT. Pos, kelompok masyarakat dan kepolisian dalam pelaksanaan P4S dan pembagian KPS serta penanganan pengaduan masyarakat.

6. Mengoptimalkan inisiatif daerah dalam penyelesaian masalah terkait P4S dan KPS sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan daerah. 7. Bupati dan Walikota menerbitkan instruksi kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri.

64

Instruksi Menteri Dalam Negeri Ini Secara Khusus Memeritahkan : 1. Camat Dan Kepala Desa/Lurah Untuk Membentuk Posko Pengaduan KPS Di Kecamatan Dan Desa/Kelurahan. 2. Camat Untuk Berkoordinasi Dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Menangani Dan Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat. 3. Kepala Desa/Lurah Untuk Melaksanakan Musdes/Muskel Dalam Menangani Dan Menyelesaikan Pengaduan Masyarakat Mengenai Kepesertaan  Musdes/Muskel Adalah Forum Untuk Memutakhirkan Dan Menetapkan Rumah Tangga Yang Diganti Dan Pengganti. 4. Kepala Desa/Lurah Untuk Mensosialisasikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). 65

Penanganan Pengaduan Masyarakat PREVENTI F Camat & Kepala Desa/Lurah: • Melakukan koordinasi & sosialiasi P4S. • Membentuk/mengaktifkan kembali posko pengaduan masyarakat. • Melaksanakan Musdes/Muskel dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat. Penegak Hukum: • Melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam pelaksanaan P4S.

LEBIH DIUTAMAKAN

REPRESIF PPPNS (Pejabat Penyidik PNS) : • Memberikan sanksi terhadap aparatur pemerintah yang melakukan tindak penyelewengan dalam pelaksanaan P4S. Penegak Hukum :

• Menindak sesuai dengan ketentuan hukum yg berlaku terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan P4S.

SOLUSI TERAKHIR

66

67

VI. Bahan Bacaan/Referensi

68

Referensi TKSK Permensos 24 2013 Tentang TKSK

Pelaksanaan Pembagian KPS dan Penanganan Pengaduan

69

Referensi TKSK Solusi Masalah Kepesertaan & Pemutakhiran Data Penerima KPS

Modul Verifikasi dan Validasi Rumah Tangga Pengganti Penerima KPS

70

Referensi Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Panduan TKSK

Kumpulan Tanya-jawab Programprogram Penanggulangan Kemiskinan

71

Referensi Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Pedoman Umum Raskin

2015

Kinerja TKSK (Hasil Penelitian 2013)

72

Terimakasih...... Gunarto W Taslim Mobile : 08122877120 Email : [email protected] g_gunarto @yahoo.com

73

PERLUNYA AKURASI DATA PPLS 2011 DAN PERAN TKSK DALAM VALIDASI

Recommend Documents