ISSN: 2460-6391
Prosiding Peradilan Agama
Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Dalam Jual Beli
1
Deska Nur Finnisa, 2M. Roji Iskandar, Drs., MH., 3Titin Suprihatin, Dra., M.Hum 1,2,3 Peradilan Agama, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116 e-mail:
[email protected]
Abstrak. Dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menghindari perbuatan kesewenang-wenangan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen berisi etika bisnis yang substansinya hampir sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh Islam. Namun, bagaimanapun juga sebagai hukum yang dibuat oleh manusia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki beberapa kekurangan. Secara garis besar, keseimbangan antayang diatur dalam UUPK adalah cenderung keseimbangan yang merujuk kepada terpenuhinya keinginan masing-masing di antara pelaku usaha dan konsumen daripada menyoroti hal-hal yang sifatnya esensial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-komparatif. Untuk mengkaji permasalahan di atas maka diadakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fiqih, dan kitab Undang-Undang. Definisi konsumen yang diatur dalam UUPK maknanya lebih sempit dibandingkan dengan pemaknaan terhadap pelaku usaha (tidak seimbang). Pengertian yang seimbang dari keduanya akan membawa pengaruh positif terhadap cakupan konsumen yang harus dilindungi sebagaimana yang di atur dalam hukum Islam. UUPK Pasal 18, mengatur hal menyangkut dengan adanya pencantuman klausula baku atau pernyataan selanjutnya setelah perjanjian awal oleh pelaku usaha tentang suatu produk yang hal ini hanya dilakukan secara sepihak. Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam Islam bahwa hubungan kontraktual kedua belah pihak dapat dianggap baik, jujur, adil dan seimbang jika mengetahui hakikat dan kondisi persetujuan yang disepakati pada awal proses transaksi atau promosi (umum). Karena tidak terdapat pengkhususan pada perjanjian awal untuk memberlakukan produk dengan batas waktu tertentu. Dalam Islam terdapat larangan riba agar tidak terjadi nilai tukar yang tidak wajar, terdapat pemberlakuan al-Tas’ir agar tidak terjadi tindakan monopoli, dan adanya hak khiyar bagi pelaku usaha dan konsumen, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli bila terdapat unsur penipuan. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Islam
A. PENDAHULUAN Latar Belakang Semakin pesatnya perkembangan ekonomi dan semakin canggihnya media elektronik yang digunakan menyebabkan persaingan dalam jual beli semakin ketat, sehingga kerap kali etika dalam kegiatan ekonomi tidak diperhatikan. Pelaku usaha mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya yang menyebabkan konsumen dirugikan, padahal seharusnya jual beli memberi manfaat bagi kedua belah pihak yang melaksanakannya. Islam menetapkan adanya asas keseimbangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat klausula baku di mana pelaku usaha telah membuat perjanjian jual beli terlebih dahulu, konsumen menjadi pihak yang lemah karena harus menerima ketentuan tersebut, padahal seringkali klausula baku merugikan konsumen. Islam
1
2
|
Deska Nur Finnisa, et al.
menetapkan adanya hak khiyar yang memberi kebebasan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk meneruskan/membatalkan jual beli bila terdapat unsur penipuan. Tujuan Penelitian Penelitian ini akan menjelaskan mengenai ketentuan perlindungan konsumen dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dalam jual beli serta persamaan dan perbedaan ketentuan perlindungan konsumen dalam 2 sistem hukum tersebut. B. LANDASAN TEORI Pengertian Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, dan Konsumen Pengertian perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Sedangkan, perlindungan konsumen dalam Islam sebenarnya tidak dibahas secara eksplisit, namun dilihat dari konsep Mu’amalah dalam Islam, perlindungan konsumen adalah usaha menghindarkan segala kezaliman terhadap kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Pada Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain” Dikarenakan pengertian pelaku usaha yang cakupannya luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian; konsumen tidak akan kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, sebab banyak pihak yang dapat digugat. Menurut hukum Islam, pengertian pelaku usaha dalam jual beli adalah penjual. Dalam ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian pelaku usaha dalam ekonomi umum dan yang disebutkan dalam UUPK. Pelaku usaha/penjual ialah setiap orang, kelompok, atau badan usaha yang bisa juga merupakan pelaku produksi, yang memiliki harta benda untuk diperjualbelikan untuk diperjualbelikan atau yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Pada Pasal 1 Ayat (4) disebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dijelaskan bahwa “di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Para ahli hukum Islam terdahulu tidak mendefinisikan mengenai konsumen dan menjadikannya obyek kajian khusus. Dalam pembahasan ini, konsumen dalam jual beli yaitu pembeli (mustari‟). Di dalam akad, pembeli merupakan salah satu pihak yang melakukan akad. Bila dilihat dari pengertian jual beli, “pembeli adalah orang,
Prosiding Penelitian Sivitas Akademika (Sosial dan Humaniora)
Hubungan antara Kredibilitas Mario Teguh dengan Sikap Positif Audience
| 3
kelompok/badan hukum yang mempertukarkan hartanya dengan harta penjual, dengan tujuan kepemilikan.” Harta tersebut bisa untuk dikonsumsi atau bisa juga untuk dijual kembali. Harta dalam Islam mencakup barang dan jasa. Bila dilihat dari konsep Islam mengenai harta, hak, dan transaksi kepemilikan, konsumen adalah: “setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa, karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya. Pada dasarnya UUPK dan hukum Islam bertujuan untuk melindungi konsumen dari perbuatan kesewenang-wenangan yang kemungkinan akan dilakukan pelaku usaha. Namu, terdapat banyak perbedaan. Perlindunga konsumen dalam UUPK bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan peraturan pemerintah, sedangkan perlindungan konsumen dalam hukum Islam ditetapkan oleh syara‟. Macam-Macam Perlindungan Konsumen Terdapat 3 kemungkinan kondisi terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, maka perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dibagi kepada 3 kondisi tersebut, yaitu saat sebelum transaksi (pratransaksi), saat transaksi berlangsung, dan saat transaksi telah terjadi (purnatransaksi). Menurut UUPK, perlindungan konsumen sebelum transaksi berlangsung adalah adanya larangan memproduksi barang dan/ memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, dan larangan memberi informasi yang tidak benar pada saat promosi/iklan. Saat transaksi berlangsung, perlindungan konsumennya adalah larangan menawarkan barang dan/jasa dengan pemaksaan dan melayani konsumen secara jujur serta tidak diskriminatif. Saat transaksi telah berlangsung, perlindungan konsumennya adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/penggantian, upaya pembinaan dan pengawasan, dan mendengar pendapat dan keluhan konsumen atas barang dan/jasa yang digunakan. Dalam UUPK Pasal 1 Ayat (10) dan Pasal 18 disebutkan mengenai klausula baku, di mana “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Klausula baku sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dikenal masyarakat, dikatakan ”baku” karena perjanjian maupun klausula-klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lain/konsumen. Contoh dari klausula baku misalnya yang terdapat pada Kwitansi/faktur pembelian barang yang menyatakan: “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan “Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan”. Sedangkan perlindungan konsumen menurut hukum Islam, saat sebelum transaksi berlangsung adalah perlindungan dari pemalsuan dan informasi tidak benar, dan perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat. Saat transaksi berlangsung, perlindungannya adalah perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar, perlindungan dari pemakaian alat ukur tidak tepat, dan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan. Setelah transaksi berlangsung perlindungannya adalah hak mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa, hak mendapat ganti rugi akibat negatif produk, dan upaya pengawasan dan sanksi. Hukum Islam sangat melarang adanya tindakan gharar (penipuan) dalam segala hal di jual beli terutama dalam hal promosi/iklan, Solusi hukum yang diberikan Islam terhadap konsumen bila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dengan keadaan asli,
Peradilan Agama (S-1) Gelombang 1, Tahun Akademik 2014-2015
4
|
Deska Nur Finnisa, et al.
maka konsumen mempunyai hak khiyar tadlis, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi karena menyembunyikan cacat barang atau melebihi keadaan aslinya saat promosi. Juga ada Khiyar „aib yaitu kurangnya kuantitas/kualitas barang tersebut di kalangan ahli pasar, dan hak khiyar al-ru‟yah, yaitu hak khiyar bagi pembeli saat melihat barang yang akan dibeli, hal ini karena saat akad berlangsung ia tidak melihat langsung barang tersebut. Penerapan khiyar ru‟yah ini sangat urgent pada zaman sekarang ini karena banyak transaksi terjadi melalui media elektronika/online, sedangkan pembeli belum mengetahui barang tersebut dengan seksama. Hak khiyar didapatkan konsumen bila dalam jual beli terdapat unsur penipuan, bukan hanya mengenai informasi yang tidak benar, baik terdapat cacat barang atau efek samping dari produk/barang yang dibeli. Tetapi juga bila terdapat harga yang mencolok di pasaran, dan bila konsumen tidak mengetahui harga pasar/tidak pandai menawar harga sehingga mempercayakan pembelian kepada pedagang. Hukum Islam menetapkan larangan riba untuk mengatasi berlakunya harga yang tidak normal di pasar. Riba dalam pengertian syara‟ adalah “kelebihan yang didapat dari suatu harta tanpa ada imbalan atau padanan („iwadh) dalam akad saling tukar. UUPK dan hukum Islam juga melarang adanya tindakan monopoli dalam perdagangan. Islam memberi solusi untuk tindakan monopoli dengan adanya al-Tas‟ir agar harga yang ada di pasaran sama rata, meskipun barang tersebut langka, sebab pemerintah telah mematok harga maksimal yang ada di pasaran, sehingga penjual tidak dapat menjual barang tersebut dengan harga yang tinggi sesuai kehendaknya. C. HASIL PENELITIAN Persamaan ketentuan hukum Islam dan UUPK adalah pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang tidak benar mengenai produk/barang yang diperjualbelikan, dilarang memproduksi barang yang tidak tidak sesuai standar, dilarang menyembunyikan cacat dari produk yang diperjualbelikan, dilarang memaksa konsumen untuk membeli barangnya, dilarang mempromosikan barang secara berlebihan agar barangnya dibeli, tidak boleh ada praktek monopoli, persaingan tidak sehat, dan nilai tukar yang tidak wajar, dan pelaku usaha berkewajiban untuk memberi ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab bagi konsumen yang merasa dirugikan atas produk yang dibelinya. Perbedaan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah klausula baku, larangan riba, al-tas‟ir, hak khiyar, dan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen klausula baku adalah standar baku perjanjian jual beli yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dan konsumen mau tidak mau harus menerima, sedangkan dalam Islam tidak ada istilah kontrak baku sebab pelaku usaha dan konsumen dalam melaksanakan jual beli memiliki asas kebebasan, keadilan, kerelaan, dan kesetaraan dalam melakukan jual beli. Dalam UUPK tidak ada larangan mengenai kelebihan nilai tukar, sebab ekonomi liberalis membebaskan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dalam jual beli, sedangkan Islam menetapkan larangan tersebut yang dikenal dengan larangan riba (kelebihan nilai tukar). Di dalam UUPK tidak terdapat pemberlakuan harga untuk mengatasi masalah monopoli dan nilai tukar yang tidak wajar, sedangkan Islam menetapkan adanya permberlakuan harga yang dikenal dengan al-Tas‟ir (fixing price). Dalam UUPK tidak terdapat hak khiyar, yang ada hanyalah ganti rugi, sedangkan dalam Islam hak khiyar dan ganti rugi
Prosiding Penelitian Sivitas Akademika (Sosial dan Humaniora)
Hubungan antara Kredibilitas Mario Teguh dengan Sikap Positif Audience
| 5
merupakan hal yang berbeda. Hak khiyar adalah hak untuk memilih membatalkan atau meneruskan jual beli bila terdapat unsur penipuan, sedangkan ganti rugi adalah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan karena adanya penipuan/kerusakan atas jual beli yang dilakukan. Dalam UUPK, konsumen tidak memiliki perlindungan terhadap penyalahgunaan keadaan yang dikarenakan kurangnya pengetahuan konsumen mengenai produk yang dibeli/kondisi harga di pasaran, sedangkan Islam menetapkan adanya larangan tersebut. D. KESIMPULAN Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah adanya larangan memproduksi barang dan/ memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, larangan memberi informasi yang tidak benar pada saat promosi/iklan, larangan menawarkan barang dan/jasa dengan pemaksaan, melayani konsumen secara jujur serta tidak diskriminatif, memberi kompensasi, ganti rugi dan/penggantian, upaya pembinaan dan pengawasan, dan mendengar pendapat dan keluhan konsumen atas barang dan/jasa yang digunakan. Sedangkan perlindungan konsumen menurut hukum Islam adalah perlindungan dari pemalsuan dan informasi tidak benar, perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat, perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar, perlindungan dari pemakaian alat ukur tidak tepat, perlindungan dari penyalahgunaan keadaan, hak mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa, hak mendapat ganti rugi akibat negatif produk, dan upaya pengawasan dan sanksi. Persamaan UUPK dan hukum Islam melarang penipuan, monopoli, dan tidakan yang merugikan konsumen, memberi ganti rugi, perlindungan, pengawasan dan membantu dalam penyelesaian sengketa. Perbedaan UUPK dan hukum Islam yaitu adanya klausula baku dalam UUPK, sedangkan dalam hukum Islam terdapat hak khiyar, larangan riba, al-Tas’ir, dan adanya perlindungan konsumen dari penyalahgunaan keadaan. DAFTAR PUSTAKA Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Ghufron A. Mas’adi. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Muhammad dan Alimin, 1994. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE M. Yusri. 2009. “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Persepktif Hukum Islam”. Jurnal Ulumuddin Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo, Jakarta
Peradilan Agama (S-1) Gelombang 1, Tahun Akademik 2014-2015
6
|
Deska Nur Finnisa, et al.
Wahbah al-Zuhaily. 1989. al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu. Beirut: Dar al-Fikri
Prosiding Penelitian Sivitas Akademika (Sosial dan Humaniora)
