PERLINDUNGAN "KHUSUS" BAGINASABAHPERBANKANSYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN*

PERLINDUNGAN "KHUSUS" BAGINASABAHPERBANKANSYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN* Ro'fah Setyowati** Abstract

Islamic bank existence is a fact that the um mah realize the important of Islamic law (syariah) They attempt to maximizing to apply the syariah because as consumer they need safety If their bank apply syariah principle purely, y will be peaceful/. Therefore, a policy and effort a build syariah principle is an action to protect consumers specifically Relating is this case, the paper will discuss about the definition of consumers proteclion. Besides that this paper also discuss the scope of special consumers protection. Moreover, this research to look for the rock as PPS and DSN as the main institution related to special consumers protection, fur there more, this research also to explore the problems encountered by these institutions (DSN and DPS). Kata Kunci: Perlindungan, Nasabah, Perbankan Syariah.

Praktek pelaksanaan perbankan Islam dan hukum Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, kerana adanya institusi perbankan merupakan salah satu upaya dan kesadaran umat Islam dalam mengamalkan bagian dari hukum Islam'. Sementara setiap pengamalan hukum Islam, pada dasarnya ialah bentuk mengamalan agama Islam. Dari sudut pandang yang berbeda, upaya ini merupakan satu usaha untuk keluar daripada kebudayaan yang berlandaskan "peradaban barat" yang telah berakar dalam masyarakat Islam, kearah melahirkan kembali konsep Islam, sebagai asas sistem sosial, kebudayaan dan peradaban baru untuk masa depan khukususnya dalam bidang perbankan2• Dari perspektif konsumen perbankan Islam, yang lebih lazim disebut sebagai nasabah, yang pada umumnya umat Islam, dapat dikatakan bahwa eksistensi perbankan Islam beserta semua kebijakan pendukungnya merupakan salah satu bentuk perlindungan syariah. Perlindungan syariah dalam konteks ini ialah terpenuhinya kebutuhan terhadap jaminan kehalalan semua transaksi yang diterapkan oleh bank syariah, selain untuk memperoleh pelayanan transaksi keuangan pada umumnya.

Makalah ini secara sekilas akan menyoroti pengertian nasabah sebagai konsumen yang layak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana konsumen pada lembaga yang lain, terlebih lagi lembaga perbankan merupakan salah satu institusi yang eksistensinya mempunyai ketergantungan besar dengan nasabah. Hak-hak konsumen (nasabah) yang terkait dengan jasa perbankan syariah, serta institusi terkait dengan perlindungannya. Pada bagian ini sengaja dimuat analisis singkat pengalaman yang terjadi di Malaysia berkenaan dengan perlindungan nasabah perbakan Islam, yang sangat penting bagi membangun model perlindungan nasabah perbankan syariah Indonesia di masa depan. Perlindungan khusus syariah merupakan sebutan yang baru diperkenalkan, namun pada dasarnya hal ini perpaduan dari konsep-konsep perlindungan konsumen dan konsep syariah yang sebelumnya kedua-duanya telah mapan. Secara akademis, kajian ini penting, mengingat masih kurang perhatian para ahli hukum terhadap persoalan ini.

•

Disarikan dari sebagian paper Perlindungan Nasabah Perbankan Syanah yang disampaikan dalam International Conference Corporate Law (ICCL I - 2009), Keriasama FH UNAIR Surabaya dengan Umvers1b Ulara Malaysia (UUM). 1-3 Junl 2009. - Ro'fah Setyowali. SH, MH adalah Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Undip, Semarang. E-mail: [email protected] 1. AB. Mumln AB. Gham, Sistem kewangan Islam dan pelaksanaannya di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malayasia, Kuala Lumpur, 1999, him. 1. 2. Pemahaman demikian didasarkan kepada keyakinan bahawa syari'at Islam selain merupakan landasan moral, juga menjadi rujukan utarna untuk rneoata kehidupan bermasyarakat dan bemegara. Perkara im disebabkan secara substans,, menjalankan syanat Islam secara kaffah merupakan perinlah Allah, sebagairnana dituangkan dalam suratAI Baqarah: 208

205

MMH:Jilid 39 No. 3 September 2010

Syariah dan Perlindunqan Khusus Syariah Syariah' dalam arti luas sering dipergunakan untuk menggantikan istilah hukum lslam', Sementara dalam arti semplt', digunakc:ln untuk membedakannya dengan fiqh6• Dari sudut pandang ajaran Islam, 1stilah syariah sama dengan syariat (ta marbuthoh dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedarayat-ayatatau hadits-hadits hukum. Dalam perspektif hukum Islam, setiap transaksi, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga dalam bidang apapun , termasuk didalamnya bidang ekonomi, terikat dengan nilai-nilai Islam. Dalam istilah sehari-hari, perbuatan tersebut terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halalharam merupakan salah satu lingkup kajian hukum. Oleh karenanya, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi dibeberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil'alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan, sehingga disebut Perbankan Syariah'. Di Indonesia, produk hukum ekonomi syariah secara umum, serta hukum perbankan syariah secara khusus, dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi/perbankan syariah, yang kemudian sebagiannya dituangkan dalam SEBI atau PBI, bahkan dalam perundang-undangan, yakni Undangundang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 3. 4.

5. 6. 7 8. 9.

10. 11. 12.

206

Syariah (selanjutnya disebut UUPS 2008). Kesemua perangkat hukum perbankan syariah diatas, pada dasarnya merupakan suatu bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini berperan mem-fasilitasi agar dapat diterapkannya transaksitransaksi perbankan yang sesuai dengan syariah bagi masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu kebutuhan utama masyarakat, khususnya nasabah perbankan syariah ialah bahwa lembaga bank memberikan jaminan penerapan prinsip syariah' dalam operasionalnya. Adanya jaminan ke-amanan dari aspek syariah inilah yang mempunyai makna sama dengan perlindungan syariah'. Perlindungan syariah dalam makna yang sama dengan konteks ini, pada dasarnya merupakan salah satu konsekwensi dari agama Islam bagi umat lslam". Dalam terminologi hukum Islam, khusunya teori berlakunya hukum Islam bagi umat Islam, dikenal dengan teori autoritas hukum Islam. Fenomena inipun sejalan dengan teori receptio in complexu11 dari Van den 12 Bergh yang dicetuskan pad a abad 6. Perlindungan syariah ini tentu saja bukan hanya kebutuhan masyarakat atau umat Islam di Indonesia, akan tetapi juga umat Islam dimana saja berada, kerana konsep ini merupakan bagian yang melekat dari ajaran agama Islam itu sendiri. Hak-hak Nasabah yang Terkait Dengan Jasa Perbankan Dalam sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen, rumusan hak-hak konsumen sangatlah penting, karena ketika para pejuang kepentingan perlindungan konsumen mampu merumuskan secara sistematis dan jelas mengenai hak-hak konsumen, maka pada saat itu

Seperangkat norma ilahl yang mengatur hubungan manusla. Syariah masih dapat dlpilah lagl dafam dua kaidah, yaitu lbadah dan moamalah. llm.1 yang dipe,gunakan untuk mempelajari keduanya disebut ilmu fiqh. Hukum Islam, menurutAhmad Sukardja adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkanwahyuAllahdansunnah Rasul tentang lingkah laku mukallafyang dialwldan be/1aku serta mengikat bagi semua pemeluk Islam. llhat Sukardja Ahmad, Hukum Keluarga. Materi Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Peradilan Tingkat Bandingdan Hakim Peradilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2000, hal.6. Sementara Mohamad DaudAti menyatakan bahwasumbet hukum Islam terdiri alas tlga macam yang saling berkaitan. ya1tu Al Qufan sebagal wahyu Allah. Al Hadits (yang sahih) sebagai perwujudan dan sunah Rasul dan ljtihad (dari ulil amri) sebagal pedoman penerapan daru kedua sumber utam yang cfisebot terdahulu LihatAli Daud, Hukum lslam-Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi-6, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hat. 67 -114 Yaitu segala sesuatu ketentuan hukum yang disebutlangsung olehAJ Qufan dan Sunnah Nabi SAW. Yattu segala sesuatu ketentuan hukum yang dihasilkan dari ijtihad para fuqaha (ahli fiqih). Alinea 2 Penjelasan Undang-ondang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syaliah. Keglatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain. adalah keglatan usaha yang lidak mengandung unsure: (1) riba; (2) maisir; (3)ghatar, (4) zafm Lihat Penjelasan Pasal 2 UUPS 2008. Beberapa contoll praktis lain tentang pertindungan syariah lni ialah ada pada perundang-undang tentang perkawinan. peradilan agama, wakaf, hajidlsb. Dan yang masih dalam proses pematangan antara lain tentang labelisasl halal. Sebagaimana tertuang daJamAIQu(an SuratAIMaidah: 44, 45, 47. yang pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yag bdakmemutuskanperkara menurutapa yang diturunkanAJlah, maka termasuk orang-orang yang kafir, zalim dan lasilt Teori tersebut menjelaskan bahawa bag I orang Islam be/1aku Islam secara kompleks dalam kehidupannya. Contoll konloit ialah bilamana seorangyang beragama Islam, maka dalam kesehaliannya, sedikit atau banyak akan hidup secara Islam, dari masa kanak-kanak dengan proses awal khitan, pemikahan hingga prosesyang terkatt dengan kematian, yakni kewarisan. Van den Belgh merupakan seorang penasihal pemerintah Hind la Belanda, pada masa penjajahan. yang mendapat tugas khusus untuk melakukan pemetaan hukum bag I masyarakatlndonesia. Sifahkan lihatJumhana, Mohamad, Perkembangan hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Rosda Karya, 1992, hlm.17.

Ro'fah Setyowati', Perlindungan 'Khusus' Bagi Nasabah Perbankan Syariah

pulalah perjuangan lebih mudah dipahami, dimengerti dan mendapat dukungan dari pemerintah, masyarakat dan dunia hukum dan pengadilan 13• Jasa perbankan merupakan produk yang terkait dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). Hal demikian karena secara yuridis normatif, Penjelasan Umum UUPK menyebutkan secara tegas UU No. 10 tahun 1998 ten tang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (termasuk pula UUPS 2008) sebagai salah satu undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Terlebih lagi apabila didasarkan pada pengaduan yang diajukan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) , dan beberapa kasus yang diajukan 14• ke Pengadilan Hak yang dikembangkan, baik di Amarika Serikat, masyarakat Eropa, maupun Pedoman Perlindungan Konsumen Perserikatan BangsaBangsa menjadi acuan atau referensi dalam perumusan hak-hak konsumen yang dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, yaitu : 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. 2) Hak untuk memilih barang. 3) Hak alas lnformasi. 4) Hak untuk di dengar pendapatnya. 5) Hak untuk mendapatkan advokasi. 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian. 9) Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam perpektif jasa perbankan syariah, maka hak-hak tersebut dapat diilustrasikan antara lain sebagai berikut : hak alas keamanan dari aspek syariah (visi, misi dan operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah), hak alas informasi produk yang sesuai dengan kebutuhannya,

hak untuk mendapatkan penyelesaian dengan prosedur dan substansi yang sesuai dengan syariah, bilamana terjadi konflik, bahkan yang mengerah pada sengketa. Dari paparan diatas, maka dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan khusus syariah bagi nasabah perbankan syariah ialah berupa terjaminnya penerapan prinsip-prinsip syariah baik dari produkp rod u k yang ditawarkan maupun dalam pelaksanaannya. Perkembangan dan kerangka Perundangan Perbankan Syariah Sampai saat ini, bidang perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang paling menonjol dari berbagai aspeknya. Sementara beberapa bidang jasa dari berbagai macam lembaga keuangan syariah juga mulai muncul dan berkembang, seperti antara lain : asuransi, pegadaian, pasar modal, reksadana, maupun obligasi, dll Hingga saat ini, terdapat lebih dari 150 institusi keuangan syariah di 50 negara meliputi wilayah Eropah, Amerika Syarikat, Timur Tengah dan Asia". Pesatnya perkembangan perbankan Islam tersebut, secara nyata telah menarik minat industri perbankan konvensional untuk turut menerapkan sistem bank syariah. Hal ini dapat lihat dari adanya beberapa pola layanan khas di bank masing-masing, seperti Islamic Windows di Malaysia, The Islamic Transactition di Ca bang Bank Mesir, The Islamic Services di Cabangcabang Bank Perdagangan Arab Saodi". Skim-skim Islam juga ditawarkan oleh Fund Manager Konvensional seperti, The Wellington Management Company (USA), Oasis International Equity Fund dari Flemings Bank (Enggeris), Hongkong Shanghai Bangkong Corp. (HSBC-London), dan ANZ Bank (Melbourne-London). Dari sisi pengguna perbankan Islam, tercatat beberapa perniagaan antarabangsa seperti KFC, XEROX, General Motor, IBM, General Electric, dan Chrysler", Pada awalnya konsep perbankan syariah di Indonesia direspon secara positif oleh tokoh-iokoh" dan organisasi-organisasi lslam". Kelanjutan dari

13. Samsul lnosentius. Pertindungan Konsumen. Kemungkinan Penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak, Program Pascasarjana, Fakultas ukum niversitas Indonesia, 2004, hal. 6. 14. Samsul lnosentius. Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam Perspektil Perlindungan Kepentingan Konsumen, Buletin Hukum Perbankan danKebanksentralan, Bank Indonesia. Vol. 7, Nomor 1,Januari2009, hal. 15. 15. Gemala Dewi.Aspek-aspekHukumdaJam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta. Kencana, Prenada Media Group, Cetakan ke-3, 2006, him. 55. 16. 'Perbankan Syaliah:Fenomena Lama yang Baru Hadir" htto:l{Www.hukumonline.com//artikel/htm, 16 Mei 2003 17. Sudarsono. Heri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan llustrasi. Cet 1. Yogyakarta: Ekonisia-FE UII. hlm.19. 18. Rintisan praktek Perbankan Syariah di Indonesia dimulai dengan adanya pendapat dari KH. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937 1944 yang menyebutkan bahwa alasan penggunaan jasa Bank Konvensional adalah suatu hal yang terpaksa, karena pada waktu itu umat Islam betum mempunyai bank sendiri yang bebas nba. Lihat Kamaen A. Perwataatmadja, 1996, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Depok, Usaha Kami, him. 30 19. Pertama kafi didirikan nstitusi keuangan Islam dengan label Koperasi Baitut-tamwil Jasa Keahlian Teknosa di Bandung pada 30 hb Disember 1980.

207

MMH, Ji/id 39 No. 3 September2010

banyaknya perbincangan mengenai perbankan syariah tersebut ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia (MUl)20• Dan seiring langkah tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa paket 1 Juni 198321, dan diikuti dengan Paket Oktober (PAKT0)22. Berdasarkan dari kebijakan tersebut, maka terdapat beberapa pendirian perbankan syariah berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)23. Berikutnya dari fenomena ini mendukung didirikannya bank umum syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia pada 1 hb Mei 1992. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia mengawali dengan memberikan kerangka perundangan bagi perbankan Islam berupa : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP Nomor 7 Tahun 1992 Berdasarkan undang-undang tersebut, institusi bank Islam disebut sebagai bank bagi hasil dapat diamalkan. Perkara ini diperkuat dengan dikeluarkannnya Peraturan Pemerintah" (PP) Nombor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil", yang secara khusus menjadi dasar bagi bank syariah masa itu". i)

ii) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pada tahun 1998 telah pula keluarkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana terdapat beberapa perubahan yang memberi peluang lebih besar bagi 20.

21. 22. 23 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30.

perkembangan perbankan syariah", Pada tahun 2002, dalam rangka memberikan respon yang lebih baik terhadap perkembangan perbankan syariah, maka Pemerintah melalui Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pengawasan dan pembinaan perbankan Nasional, telah menyusun blueprint, yang lebih disempurnakan pad a tahun 2005. Beberapa kebijakan telah dilekuarkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung langkah utama pada fase ini". Hasil dari berbagai kebijakan tersebut, maka perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang cukup signifikan, sepertimana dalam tabel dibawah ini : Tabel 1. Perkembangan dan Jaringan Perbankan Syariah di Indonesia (1992-2004)29 K,1mngan

1992

1999

2000

2001

2002

2003

2004

BUS'

I

2

2

2

2

2

2

·UUSBUK0

0

I

3

3

6

8

12

• Jml Kantor•0

I

43

67

IOI

146

219

318

BPR S)ariah' "'

9

78

78

81

83

&4

89

Keterangan : • •• ••• ....

Bank Umum Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Kantor Cabang layanan (perkhidmatan) Syariah Bank Perkredrtan Syariah

Dari kebijakan penguatan struktur ekonomi yang dilakukan terhadap perbankan syariah, sebagai tindaklanjut dari program sebelumnya",

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Syariah di lndonesla baru dllakukan tahun 1990. Pada tanggal 19 • 22 Agustus 1990. Majefis Ulama Indonesia {MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan pert>ankan di Cisarua, Bogor, Jawa Baral. Hasll lokakarya tersebot kemudian dlbahas leblh mendalam pada Musyawarah NasinaJ IV MUI di Jakarta 22- 25Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagl pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut nm Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekalan dan konsultasi dengan semua pihak terllail Lihat Dewi Nurul Mustari dan ladia Fltriyantl, Hukum perbankan syariah dan takaful dalam teorl dan praktek, Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah, Yogyakarta, 2008. hal. 6Hi2. Merupakan poftsl mengenai deregulasl perbankan yang memberi kebebasan daripada batasan tingkat faedah (Interest) sehlngga boleh O %. Perkara iii memungkinkan diamalkannya bank tan pa bunga. Paket ini berisl liberalisasi perbankan, yang memungklnkan bank-bank baru didirikan. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardlatnah pada 19 Agustus 1991, BPRS Amanah Rabaniyah pad a 24 Oktober 1991, ketiga-t;Janya di Bandung dan BPRS Hareukat pada 10 Nopember 1991 diAceh. l.Jhat Gemala Dewi, Aspek·aspek Hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-3 2006, hal. 58-59. Peraluran Pemerintah (PP) merupakan panduan operasional bagi d1laksanakannya suatu undang-undang. Bemubungkait dengan perkara perbankan lni. maka PP ill pula merupakan asas bagi dikeluarkannya kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarllan Prinsip Bagi Hasil. Lembaran Negara No. 119 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No. n.a.,Ps.6. Pada PP Bank Berdasarkan Prinsip bagI Hasil tersebul dijelaskan bahawa yang dimaksud dengan bank bagi hasil iaitu bank yang mendasarllan prinsip syariah. Uhat SE. Bl No.2514/BPPP, 29 hbFebruari 1993. Melalul undang-undang lni. pelabelan bank Islam sebagai bank bagi hasil sepertimana pada undang-undang sebelumnya, telah diubah dengan bank syariah. Perllara ini secara tidak langsung merupakan satu pemantapan dari perakuan terhadap pengamalan sistem perbankan Islam. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.2/4/PBl/2000 Tentang Kliring Bagi Bank Umum Syariah; No. 2/8/PBl/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasar Prinsip Syariah; No. 2J9/PSU2000 jo. No.617/PBt/2004 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI); No. 513/PBl/2003 Tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS): No. 5f7/PB112003 Tentang KualitasAktifa Produklif Bagi Bank Syariah: No. 519/PB112003 Tentang Peraturan tentang Penyisihan dan Penghapusan Aklifa Produklif Bagi Bank Syaralah; No. 6/21/PBU2004 Tentang Giro Wajlb Minimum Oalam Rupiah dan Valuta Aslng Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarllan Prinsip Syariah. Sumber: Statistik Perbankan Syariah Oirektorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Febreuari 2006. Dikutip dari www.bi.go,id: dari Gemala Dewi, Op.Cit hlm.65 PBI No. 7135/PBl/2005 Tentang PerubahanAtas PBI No. 6/24/PBV2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarllan Prinsip Syariah; No.

208

Ro'fah Setyowati', Perlindungan 'Khusus' Bagi Nasabah Perbankan Syariah

menghasilkan perkembangan jaringan sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 2. Perkembangan dan Jari ngan Perbankan Syariah di Indonesia (2005-2008)31 2005

2006

2007

2008

sus-

3

3

3

3

-UUSBUK ..

19

20

26

26

- Jml Kantor•••

504

531

636

711

BPR Syariaht" ••

92

114

128

128

Keterangan

Keterangan : • Bank Umum " Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional ... Kantor Cabang Layanan (perkh1dmatan) Syanah ,m Bank Perkreditan Syariah

Setelah 16 tahun beroperasi, bank syariah di Indonesia baru mempunyai sistem perundangan yang secara khusus mengatur beroperasinya perbankan syariah, melalui UUPS 2008. Oengan adanya UUPS 2008, telah banyak perkara baru yang diatur secara langsung didalamnya, termasuk pula penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dari fonnulasi strategi yang disusun diharapkan mengantarkan perbankan syariah menjadi industri yang kuat dan secara utuh diharapkan dicapai pada akhir tahun 201512• lnstitusi Terkait Perlindungan Bagi Nasabah Perbankan Syariah Awai konsep perbankan Islam memerlukan pengawalan khusus dari aspek dipatuhinya prinsipprinsip syariah pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, maka setiap pendirian sebuah bank syariah, selalu diikuti pula dengan lembaga yang secara khusus melakukan fungsi tersebut. lni merupakan salah satu

31 32.

33.

34. 35. 36.

bentuk perlindungan syariah" bagi nasabah perbankan syariah. Berhubungan dengan hal ini, maka ada dua institusi yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawalan terhadap perbankan syariah, yaitu : a. Dewan Pengawas Syariah Sadan yang melakukan fungsi untuk memberikan perlindungan syariah di perbankan syariah Indonesia dikenal dengan nama Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS). DPS merupakan suatu lembaga yang melekat pada konsep perbankan syariah. Pemberian nama tersebut juga berdasarkan kesadaran makna bahwa beroperasinya perbankan syariah memang memerlukan pengawasan khusus yang berkesinambungan. Meskipun DPS sudah merupakan persyaratan dalam pendirian sebuah bank syariah, namun pengaturannya baru menyusul kemudian. Persyaratan adanya DPS pada setiap bank syariah baru dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBlf14 yang merupakan penjabaran dari muatan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada masa itu, serta pada peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP)35• Setelah adanya perubahan perundangan, maka persyaratan adanya DPS diatur lagi melalui pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan alas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan penjelasan pasal 6 huruf m36, dan diperkuat dengan pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Tugas utama DPS menurut DSN-MUI tahun 2000 ialah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional". Pengaturan tersebut bersifat umum,

7/46/PBl/2005 Tentang Akad Penghmpunan dan Penyaluran Dana Bagi bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha BerdasaJl
62

37. Meourut Keputusan DSN No. 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Petaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada Lembaga Keuangan Syariah. Keputusan tersebut memuat tugas dan lungsi utama. kewappan dal laJn.lain teJl<art dengan DPS

209

MMH, JI/Id 39 No. 3 September 2010

artlnya tidak hanya ditujukan kepada bank syariah. Kelembagaan" DPS pada perbankan syariah mendapat pengaturan lebih rinci pada tahun 2004. Rincian tersebut menguralkan tentang" tugas, wewenang, tanggung jawab DPS seberta prosedur penetapan ahlinya secara khusus hanya pada perbankan syarlah. Di dalam struktur organisasi perbankan syariah, DPS menempatl posisi sejajar dengan Dewan Komisaris. lni karena mekanisme penetapan DPS harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili RUPS dari segi pengawasan kesyadahan". b. Dewan Syarlah Nasional

Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN) secara resmi didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI}" sebagai pemegan otoritas ke-syariah-an di Indonesia. Sadan ini bertugas untuk mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian ·Lembaga Keuangan Syarlah (LKS). Disamping itu, untuk menampung berbagai masalahflssu yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganan oleh maslng-masing DPS yang terdapat dimasingmasing LKS, tennasukdidalamnya perbankan syariah. Secara kelembagaan, DSN mempunyai hubungan struktural dengan MUI sebagai badan independen. Sementara dengan Bank Indonesia, khususnya Direktorat Perbankan Syariah, bentuk hubungannya berupa koordinasi, meskipun melalui pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBl/2004 Bl telah mengakui DSN42• Dengan demikian, produk yang dikeluarkan DSN hanya berupa fatwa yang mengikat DPS dan perbankan syariah. Di Indonesia, sementara ini tidak ditemukan issu yang secara langsung mengarah kepada peranan

DPS dan DSN dalam hal melakukan fungsi pengawasan syariah sebagaimana yang terdapat di Malaysia. Hal ini karena di Malaysia, munculnya issu tersebut berkenaan dengan adanya proses peradilan beberapa kasus perbankan syariah yang beberapa diantaranya diputuskan tanpa mempertimabngkan aspek kesyariahan. Sedangkan di Indonesia, kerana masih minimnya kasus-kasus, terutama pada lembaga peradilan, maka hal ini tidak terlalu menonjol. Namun bukan bererti tidak ada persoalan. Beberapa perkara yang perlu mendapat perhatian, yaitu sejauhmana peranan yang telah dijalankan oleh DPS dalam menjalankan fungsinya untuk memastikan bahwa seluruh proses yang berlaku pada bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun dari sisi nama, DPS ini mempunyai daya jangkau yang layak untuk suatu fungsi pengawasan, namun apabila dikaji dari batasan atau ruang lingkup pengawasan yang diberikan kepada DPS selama ini, masih cenderung ada pada proses awal seorang nasabah yang akan mengawali hubungannyadengan pihak bank syariah. Setelah proses pembiayaan disetujui, maka DPS tidak lagi berperan". Sementara, persoalan yang sering terjadi pada nasabah, pada umumnya ada pada masa setelah proses pembiayaan berjalan, hingga bilamana terjadi konflik yang mengarah kepada sengketa atau pertikaian, baik diselesaikan secara internal mahupun ekstemal, bahkan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dari pengalaman yang terjadi di Malaysia, maka Indonesia dapat mengambil hikmah mencari langkah antisipasi supaya pengalaman di negara jiran tersebut tidak perlu terjadi di sini. Karena Indonesia merupakan negara yang berpenduduk lebih kurang sepuluh kali lebih banyak dengan keragaman yang

38. Muhlmed. Audit den Pengawasan Syarlah Pada Bank Syariah, Sebuah Catalan Pengalaman. Panduan Bagi Dewan Pengawas Syariah DAlam Melalwk.an Pengawuan Pede Produk-produk Ba.nk Syartah. 39. BerdualMII PSI No. 61171PSl!2004 tanggal 1 Jul 2004 tentang Bank Per1u'ed'llan Rakyat Berdasarkan Prinslp Syarlah (Lembaran Negara Republt Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambehan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392), Perab.nn Bank Indonesia Nomor 6124n>Blf2004 langgal 14 ~ 2004 aitang Bank Umum Yang Melaksanakan Keg Iatan Usaha Betdasatkan Prinsip Syarlah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1112004 Nomor 122. Tambahan Lembaran NegaraRepublill IndonesiaNomor 4434) sebagalmana telah dlubah dengan Pera11Jran Bank IndonesiaNomor 7/351PBV2005tanggal 29 September 2005 (lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nega,a Republik Indonesia Nomor 4536), dan Peratinn Bank Indonesia Nomor 813/PBl/2006 tanggal 30 Januarl 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bani! Umum Konvenslonal Menja
40. OPS memaad tugas. wewenang den tanggung jawab antara laln: (1) memastikan dan mengawasl kesesuaian kegiatan operaslonal bank temadap fatwa yang da(eluatbn oleh Dewan Syariah Nasional (OSN); (2) menilal aspeksyarlah temadap pedoman operasional den produk yang dikeluatilan bank; (3) memberikan opini dart aspek syarlah temadap pelaksanaan operaslonal bank secara kesekrulan dalam laporan publikasl bank: (4) mengkaj produk dan jasa baru yang belum ads fatwa untuk dmntakan fatwa kepada OSN, den menyampallit Fakultas Hukum Unive,sitas Indonesia, 2005, hal. 108. 42. WI merupakan suatu bedan lndependen yang beranggotakan para ulama di Indonesia, yang saJah satu peranannya ialah melalwkan ijtihad koleklid untuk memberikanfatwa temadap belbagal issu beolaitandenganagama Islam. 43. Pasal1angka9memuatbahawa:OSNadalahdewanyangdibentukolehWlyangber1ugasdenmemiklkewenanganlll!Ukmemastikankesesuaianantaraproduk. )asa, dan keglatan usaha bank dengan Prlnsip Syariah.

210

Ro'fah Setyowati', Perlindungan 'Khusus' Bagi Nasabah Perbankan Syariah

tidak kurang pula. Pola Hubungan antara DPS-bank, DPS-DPS, DPS-DSN dan DSN-81, DPS-Bl juga perlu mendapat perhatian jika menghendaki pengawalan terhadap bank Islam berjalan dengan sebaik-baiknya. UUPS 2008 telah mengatur pula persoalan penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana tertuang dalam BAB IX Pasal 55 yang menyatakan bahwa : (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), penyelesaian sengketa dilakukan sesuaia dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad" adalah upaya sebagai berikut: a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Melalui Sadan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan /atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dalam konteks perlindungan khusus nasabah perbankan syariah, ketentuan yang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut dapat dikatakan membingungkan. Disatu sisi, bab tersebut mendukung kompetensi absolute yang telah diberikan kepada lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan lembaga ekonomi syariah, termasuk perbankan melalui UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Namun disisi lain, juga memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga lain. Lembaga penyelesaian sengketa lain yang hingga saat ini SOM terkait belum menunjukkan kapabilitasnya dalam pemahaman bidang syariah, kiranya akan cukup sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut. Terlebih, apabila secara sistemik, produk hukum yang dipergunakan untuk dasar penyelesaian sengketa tersebut juga masih ada yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, maka persoalannya akan lebih rumit lagi. Persoalan demikian sebagaimana telah terjadi di Malaysia dalam beberapa kasus. Pada

kelanjutannya dihasilkan putusan yang keliru, karena penggunaan rujukan "non syariah" terhadap kasuskasus perbankan syariah, dilakukan oleh hakim yang tidak memahami syariah, serta didukung oleh pengacara yang juga belum menguasai ilmu syariah. Sementara terhadap fenomena demikian, keberadaan Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan juga tidak memiliki kekuatan untuk berperan dalam proses peradilan. Hal diatas adalah pengalaman yang sangat penting untuk diambil hikmahnya. Sehingga muatan pasal tentang penyelesaian sengketa syariah yang dimaksukan untuk memberikan perlindungan syariah bagi nasabah perbankan syariah tersebut, dapat berjalan sesuai tujuan awal. Namun hal ini tentu memerlukan langkah yang masih panjang dan konsekwensi biaya yang tidak sedikit. Berkenaan dengan persoalan tersebut, Mahkamah Agung telah membuat kebijakan responsive, dengan menerbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai panduan dalam mengadili perkara ekonomi syariah. Namun demikian, karena lingkup pemberlakuannya masih terbatas di lingkungan peradilan Agama, maka segi kemanfaatannya menjadi terbatas pula. Namun dari aspek perlindungan syariah bagi nasabah perbankan syariah, perlu meninjau ulang daya jangkau DPS dalam melakukan fungsi pengawasan agar sampai pada implementasi produk, dan manakala terjadi konflik antara bank dengan nasabah. Meskipun Bank Indonesia, dalam empat fase yang tertuang dalam blue print telah banyak mendukung perkembangan perbankan syariah, khusus dalam konteks perlindungan nasabah perbabankan syariah ini Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah juga merupakan lembaga yang paling tepat untuk upaya peningkatan efektifitas fungsi DPS dan DSN. Kesimpulan Perkembangan perbankan Islam yang tersebar di berbagai negara semakin membuktikan bahwa konsep Islam dapat menjadi pilihan yang patut diperhitungkan. Hal ini menuntut konsekwensi agar pelaksanaan perbankan Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tujuan utama pendiriannya. Dari perspektif nasabah, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat khusus. Dengan kata lain merupakan perlindungan konsumen yang bersifat "khusus" bagi nasabah perbankan syariah. lni pula salah satu hal 211

MMH, Ji/id 39 No. 3 September 2010

yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Dewan Pengawas Syariah (OPS) dan Dewan Syariah Nasional merupakan institusi khusus yang ditujukan untuk memastikan bahwa segala proses yang dilaksanakan dalam perbankan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara lingkup yang perlu "di-awasi" tidak hanya pada saat nasabah memulai akad dengan bank sebagaimana yang sekarang ini lebih banyak dilakukan. Akan tetapi juga meliputi semua proses yang diselenggarakan, hingga jika terjadi perselisihan atau sengketa antara bank dengan nasabah. Efektifitas dan daya jangkau pengawasan yang dilakukan oleh DPS ini perlu kembali mendapat perhatian. Hal ini menjadi penting, karena perlindungan khusus syariah bagi nasabah merupakan salah satu tujuan dikeluarkannya perundang-undangan perbankan Syariah. DAFTAR PUSTAKA AB. MuminAB. Ghani, 1999, Sistem kewangan Islam dan pelaksanaannya di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malayasia, Kuala Lumpur .. Arab-Malysian Merchant Bank Bhd v Sylver Concept Sdn.Bhd (2005] 5 MJL 219 Daud Ali, 2002, Hukum lslam-Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi-6, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Dewi Nurul Mustari dan Fadia Fitriyanti, 2008, Hukum perbankan syariah dan takaful dalam teori dan praktek, Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah, Yogyakarta. Gemala Dewi, 2006, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group, Cetakan ke-3. Ghafur Muhamad, 2008, Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah), Biruni Press, Yogyakarta. Heri Sudarsono, 2003, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan llustrasi, Cet 1, Yogyakarta: Ekonisia-FE UII. Karnaen A. Perwataatmadja, 1996, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Depok, Usaha Kami. Kasus Bank Malaysia Berhad v. Pasaraya Peladang Sdn. Bhd. [2004)7 MLJ 355. Mohamad Jumhana, 1992, Perkembangan hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Rosda Karya. Mohamad Syafiqe bin Abdul Rahim, 2008, Ke arah

212

kerangka perundangan perbankan Islam yang komprehensif di Malaysia : lsu, cabaran dan penyelesaian, Research and Islamic studies : Addressing contemporary challenges and future prospect, Kuala lumpur. Muhamad, 2009, Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah, Sebuah Catalan Pengalaman. Panduan Bagi Dewan Pengawas Syariah DAlam Melakukan Pengawasan Pada Produk-produk Bank Syariah. ( buku belum diterbitkan). Noor lnayah Yaakub, Fatimah Yusro Hashim, Jasri Jamal, 2008, Akta Bank Islam 1983 : "Kesamaran Perkara Asas Terhadap Konsep Riba dan bay' Murabahah", dalam Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Anisa Che Ngah, Zainatul Ashiqin Zainol, Noor lnayah Yaakub, Hasani Mohd Ali, Undang-undang Dalam Era Teknologi, Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Ro'fah Setyowati, 2009, "Perlindungan Nasabah Perbankan Syariah", International Conference Corporate Law (ICCL I - 2009), Kerjasama FH UNAIR Surabaya dengan Universiti Utara Malaysia (UUM), 1-3 Juni Samsul lnosentius, 2004, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Samsul lnosentius, 2009, Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Oalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Konsumen, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Bank Indonesia, Vol. 7, Nomor 1, Januari. SE. Bl No.25/4/BPPP, 29 Februari 1993. Sukardja Ahmad, 2000, Hukum Keluarga, Materi Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Peradilan Tingkat Banding dan Hakim Peradilan nngkat Pertama Seluruh Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, 2005, Bank dan asuransi Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana dan Sadan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. "Perbankan Syariah:Fenomena Lama yang Baru Hadir" http://www.hukumonline.com// artikel/htm, 16Mei 2003