PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA PEKANBARU

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA PEKANBARU Oleh : ANGGA KURNIAWAN A.P Pembimbing I : Rika Lestari SH.,M.Hum PembimbingII : Riska Fitriani SH. MH Alamat: Jln. Bengkulu, Harapan Raya Kec. Bukit Raya Email: [email protected]–tlpn 085355481117 ABSTRACT Health and safety ( hereinafter referred to as K3 ) is a program created for the workers / laborers and employers as prevention ( preventive ) for the incidence of occupational accidents and diseases caused by working relationships within the work environment by identifying things that could potentially cause accidents and disease due to the employment relationship , and anticipatory action if this happensProtection work can be done either by providing compensation , guidance , and by increasing recognition of rights - human rights , socio-economic and physical protection through norms within the company.The purpose of this study was to determine how to shape the protection of health and safety at worker / operator Fuel Filling Station General ( gas stations) in Sub Tangkerang Central Pekanbaru and to know the efforts to overcome obstacles to the implementation of the protection of health and safety at pekrja / operators General Fuel Filling station in the Village of Central Tangkerang Pekanbaru .By using sociological research methods , namely the law of sociological research , legal conceptualized as a social institution in real terms associated with social variables other.Results of this study are safety and health protection of workers / operators General Fuel Filling Station District of Sail and Village Middle Tangkerang Pekanbaru is still not optimal. It is based on the rule prohibiting companies to use personal protective equipment such as respiratory protective equipment . To implement health and safety , the company regularly registered to the Health Insurance Service Agency ( BPJS ) Employment. Key words: Law enforcement - pickups

JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2016

Page 1

A. Pendahuluan Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang, yang tentunya perkembangan perekonomiannya juga masih membutuhkan peningkatan dalam sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia. Salah satu penggerak roda perekonomian adalah tenaga kerja. Sejak Negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang– Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.1 Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat di maknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya, dapat juga dimaknai sarana mengaktualisasikan diri sehingga seseorang hidupnya menjadi lebih berharga baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi dari satu mata uang, agar orang bisa hidup maka orang harus bekerja.2

Hukum ketenagakerjaan menyebutkan pihak yang terkait sangat luas yaitu tidak hanya mengenai pekerja dan pengusaha saja namun juga adanya pihak – pihak lain.3 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna meghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat.4 Pekerja/buruh di bedakan menjadi beberapa jenis yaitu pekerja/buruh perempuan, pekerja/buruh anak dan pekerja/buruh asing. Pekerja/buruh dalam melaksankan pekerjaannya di lindungi oleh Undang–Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/buruh,dan juga hak dan kewajiban pengusaha. Saat melaksanakan hak dan kewajiban masing–masing baik pekerja/buruh dan pengusaha harus sesuai dengan peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. Permasalahan dalam ketenagakerjaan sendiri masih begitu banyak yang timbul baik yang disebabkan oleh pekerja/buruh maupun yang disebabkan oleh pengusaha. Hal ini disebabkan oleh lemahnya aturan atau kurangnya penerapan aturan yang dilakukan oleh para pengusaha ataupun pekerja. Salah satu permasalahan yang terjadi

1

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan,Sinar Grafika,Jakarta:2009, hlm.1. 2 Gunarto Suhardi, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, Universitas Atmajaya Yogyakarta,Yogyakarta:2006, hlm. 1.

3

Maimun, Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramitha, Jakarta:2007, hlm. 11. 4 Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


Page 2

dalam ketenagakerjaan adalah mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh. Keselamatan dan kesehatan kerja (selanjutnya disebut K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (Preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal–hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.5 Perlindungan kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan santunan, tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak – hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.6 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat (1) Huruf a disebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlidungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Sedangkan pada Ayat 2 disebutkan juga “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Oleh karena itu sudah sangat jelas 5

Adrian Sutedi, Op.cit,hlm.170. Zaeni Asyhadi, Hukum Kerja:Hukum Ketenaga Kerjaan Bidang Hubungan Kerja,Raja Grafindo Persada,Jakarta:2007, hlm 78. 6

bahwa keselamatan dan kesehatan tenaga kerja/buruh merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam melaksanakan perkerjaannya. Sudah adanya aturan yang sangat jelas, pada praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan tentang keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Salah satu permasalahan yang penulis lihat adalah tentang keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pada operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru. Berdasarkan yang penulis ketahui bahwa para pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (selanjutnya disebut SPBU) di kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru dalam melaksanakan pekerjaannya menurut penulis masih terlihat kurangnya perhatian dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerjanya. Salah satu contohnya adalah pada saat pekerja/operator SPBU dalam melaksanakan pekerjaannya tidak memakai masker atau penutup mulut. Masker dapat meminimalisir resiko terhadap kesehatan para operator SPBU pada saat melakukan pekrjaannya. Sedangkan perlu diketahui bahwa pada saat melakukan pengisian bahan bakar, proses tersebut menghasilkan gas yang sangat berbahaya yang secara tidak langsung terhirup oleh para operator SPBU. Gas yang dihasilkan bukan hanya dari uap bahan bakar saja, juga dari asap kendaraan bermotor.


Page 3

SPBU di kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru saat ini belum maksimal dalam melaksanakan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya yang sesuai dengan Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini berdasarkan pada kurangnya jaminan keselamatan dan kesehatannya seperti pemakaian masker pada saat bekerja dan tidak adanya pengecekan kesehatan serta pemberian multivitamin setiap bulannya sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Undang–Undang Ketenagakerjaan sehingga menimbulkan resiko yang besar terhadap kesehatan para pekerja/operator SPBU. Setelah mengetahui beberapa hal yang penulis anggap sebagai permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keselamatan dan kesehatan kerja dengan judul “KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA TENAGA KERJA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KOTA PEKANBARU (studi kasus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kelurahan Tangkerang Tengah)”. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap

pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru ? 2. Bagaimana upaya dan hambatan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kelurahan Tangkerang tengah kota Pekanbaru tidak terlaksana? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Mengetahui bagaimana bentuk implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru b. Mengetahui bagaimana upaya dan hambatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru tidak terlaksana 2.

Kegunaan Penelitian a. Menambah wawasan penulis terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/operator Stasiun


Page 4

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Pekanbaru. b. Menambah referensi perpustakaan dan sumabangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca. c. Sebagai referensi perusahaan dalam melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Pekanbaru. D. Kerangka Teori 1. Teori Perlindungan Hukum Hukum berperan dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak–hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas dan kewajiban serta wewenang.7 Pengertian perlindungan buruh atau arbeidsbescherming (dalam bahasa belanda), employee protection (dalam bahasa inggris) adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan 7

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2010, hlm. 129.

memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak–hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.8 Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak–hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.9 Perlindungan hukum ini penting untuk menjamin agar hak–hak manusia sebagai subjek hukum tidak di langgar atau di rugikan oleh pihak lainnya.10 Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, meliputi: a. Perlindungan atas hak– hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha; b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; c. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak dan penyandang cacat; dan Perlindungan tentang 8

Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, kencana, Jakarta:2011, hlm. 274. 9 Ibid.hlm. 278. 10 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Liberty, Yogyakarta:1999, hlm. 40


Page 5

upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.11 Oleh karena itu kedudukan pengusaha dan pekerja saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama, apabila pekerja nyaman dan mendapat perlakuan yang adil dari pengusaha maka produktifitas pekerja akan maksimal.12 E. Kerangka Konseptual 1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mayarakat.13 2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan meneria upah atau imbalan dalam bentuk lain.14 3. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dsb) memperlindungi.15 4. keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan 11

Abdul R. saliman, Op.cit,hlm. 277. Ibid. hlm.272. 13 Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan. 14 Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan. 15 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 2, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.595. 12

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.16 5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.17 6. Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) adalah tempat para pemakai kendaraan bermotor baik yang beroda dua atau roda empat. F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin–doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.18 Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.19 Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata 16

Lihat pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 17 Lihat Pasal 1 Ayat 6 huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2005, hlm. 35. 19 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm.12.


Page 6

sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.20 2. Lokasi penelitian Penelitian dilakukan di beberapa SPBU kota Pekanbaru dengan yang berada di Kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru. Jumlah SPBU yang berada di kelurahan Tangkerang tengah yaitu 3 SPBU yang masing–masing mempunyai pekerja/operator 35–38 orang 3. Sumber Data a. Data Primer Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara dengan salah satu supervisor dan beberapa operator SPBU, dan kuisioner yang penulis lakukan terhadap pekerja/operator di beberapa SPBU di Kelurahan Tangkerang Tengah. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data skunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari: 1. Bahan Hukum Primer Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari perundang-undangan antara lain Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UndangUndang Dasar Negara 20

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 133

Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Alat Pelindung Diri 2. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pembahasan. 3. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data skunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Kuisioner Kuisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan di teliti. b. Wawancara Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan yang dilakukan secara intensif dan mendalam. c. Kajian Kepustakaan Yaitu serangkaian kegiatan yang ditulis penulis dengan maksud untuk memperoleh data skunder dengan cara


Page 7

membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 5. Analisis Data Penelitian analisis yang di lakukan adalah analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.21 G. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tenaga Kerja di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum Kota Pekanbaru Berkaitan dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum baik berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represiv, baik tertulis maupun tidak tertulis. sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang, Perlindungan hukum menjadi penting sebagai suatu kewajiban yang diberikan dalam hal ini khususnya kepada 21

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta:1990, hlm.32

pekerja. Salah satu wujud dari bentuk perlindungan hukum berupa pemberian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja wajib diberikan kepada setiap pekerja karena hal tersebut sudah menjadi hak dari setiap pekerja. Sedangkan perlu diketahui, dalam melaksanakan pekerjaannya, para pekerja secara tidak langsung dapat menghirup gas yang keluar pada saat melakukan pengisian bahan bakar ataupun gas yang berbahaya seperti diantaranya adalah CO (Karbon Monoksida), THC (Total Hidro Karbon), NOx (Oksidaoksida Nitrogen), Sox (Oksidaoksida Sulfur) yang keluar dari asap kendaraan bermotor yang dapat menimbulakan bahaya bagi kesehatan seperti penyakit pernafasan, peningkatan tekanan darah, gangguan saraf, pingsan hingga yang terparah adalah kematian mendadak. Seharusnya pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya dengan cara represif tetapi juga dengan cara Prefentif yaitu pencegahan. Sebagaimana yang kita ketahui dari pengertian perjanjian kerja dijelaskan yang isinya adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak, dimana salah satu hak pekerja yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini disebabkan karena karena pekerja/operator SPBU


Page 8

yang bekerja sebagian besar tidak mengetahui bahwa mereka mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru belum di laksanakan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dengan adanya kurangnya penerapan aturan tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap para pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru. Sesuai dengan teori yang penulis gunakan yaitu perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat tertulis maupun tidak tertulis, dalam hal ini yaitu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Alat Pelindung Diri, sehingga apabila pelaksanaan UndangUndang ini sudah sesuai maka dapat mewujudkan keadilan bagi pekerja. Karena untuk mencapai suatu keadilan haruskan ada peraturan yang mengaturnya. H. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum Kota pekanbaru Perlindungan hukum sebagai salah satu upaya pemberian perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja. Melaksanaan suatu peraturan tidak terlepas dari faktor penghambat di dalam penerapannya, demikian juga dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru meskipun telah diatur didalam Undang-Undang. Faktor penghambat tersebut mengakibatkan hak-hak dari setiap pekerja tidak terpenuhi. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru terbagi kedalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:22 1. Faktor Internal Perusahaan a. Terdapatnya motto 3 S dari pertamina. Disaat para pekerja/operator SPBU melaksanakan pekerjaannya mereka dibekali dengan adanya aturan dari pertamina sebagai perusahaan yang menaungi mereka. Salah satu peraturan tersebut adalah adanya penerapan motto 3S yaitu Senyum, Salam, Sapa. Motto tersebut bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang nantinya dapat memuaskan terhadap 22

Wawancara dengan bapak Sahman, Supervisor SPBU Arifin Achmad, Hari Rabu 1 April 2015, Bertempat di SPBU Arifin Achmad.


Page 9

para pelanggan ataupun konsumen. Menurut salah satu supervisor SPBU di kota Pekanbaru, dengan adanya motto tersebut diharapkan nantinya dapat terjalin komunikasi yang baik antara pelanggan dan pekerja/operator SPBU dalam melakukan pengisian bahan bakar. Adanya motto tersebut menjadi suatu alasan bagi perusahaan untuk tidak menyediakan masker sebagai alat pelindung pernafasan agar uap dari bahan bakar tidak terhirup. b. Kurangnya pengetahuan yang luas dari para pekerja. Para pekerja/operator SPBU sendiri kurang memahami dengan adanya aturan tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang seharusnya ssudah menjadi hak mereka untuk mendapatkannya. Para pekerja/operator tidak mengetahui perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, mereka hanya mengetahui bahwa jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sudah semuanya tercantum dan di masukan kedalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. c. Kurangnya kesadaran dari para pekerja terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dimana pekerja/operator SPBU hanya

memikirkan statusnya sebagai pekerja dan mendapatkan gaji tetap dibandingkan memikirkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Pemkiran seperti ini dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang seharusnya sudah menjadi hak mereka sejak menyandang status sebagai tenaga kerja. . I. Upaya yang di lakukan perusahaan dalam melaksanakan perlindungan keselamtan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru. Berbicara mengenai hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perlindungan keselamtan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator SPBU tidak terlepas dari bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dilihat dari perspektif Undang-Undang Ketenaga kerjaan yaitu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2011 ada beberapa upaya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru yaitu: 1. Peningkatan sosialisasi tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan.


Page 10

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap salah satu supervisor SPBU di kota Pekanbaru, menyatakan bahwa selama ini pihak perusahaan masih kurang dalam melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerjanya/operator SPBU sehingga para pekerja sangat mengharapkan adanya upaya sosialisasi dari peerusahaan tentang pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru.23 Karena sosialisasi ini tentunya sangat bermanfaat bagi para pekerja/operator agar para pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru nantinya dapat mengetahui apa saja hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan pada saat menjadi pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru. 2. Penyediaan Alat Pelindung Diri. Selama ini perusahaan menyediakan beberapa alat pelindung diri yang masih kurang lengkap. Alat pelindung diri yang tidak kalah pentingnya untuk melindungi kesehatan para pekerja/operator SPBU adalah alat pelindung pernafasan. Alat ini bertujuan untuk melindungi pernafasan agar para operator SPBU 23

Wawancara dengan bapak sahman, Supervisor SPBU Arifin Achmad, Hari Rabu 1 April 2015, Bertempat di SPBU Arifin Achmad.

dalam bekerja tidak menghirup paparan uap bensin yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan para pekerja/operator SPBU 3. Mempertegas Sanksi oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja/operator, selama ini pemerintah belum memberikan sanksi yang tegas terhadap adanya pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan pada pekerja/operator SPBU di kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan UndangUndang. 4. Membentuk Serikat pekerja/serikat buruh Serikat pekerja/buruh adalah organisasi yang di bentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. J. Kesimpulan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Para pekerja/operator SPBU masih belum mendapatkan perlindungan


Page 11

keselamatan dan kesehatan yang baik seperti pemakaian alat pelindung pernafasan pada saat bekerja. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 “pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja/buruh ditempat kerja” dan Pasal 4 Ayat 1 Huruf m Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2011 “ Alat pelindung diri wajib di gunakan di tempat kerja dimana terdapat/menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran” dan pemberian multivitamin untuk menetralisir racun yang masuk kedalam tubuh dengan cara terhirup oleh pekerja/operator SPBU pada saat melakukan pengisian bahan bakar. Selama ini bentuk perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja para pekerja/operator SPBU di Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru hanya di daftarkan pada Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) ketenaga kerjaan. Upaya yang di lakukan oleh pihak SPBU terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator SPBU di kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: Peningkatan sosialisasi tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan, Mempertegas Sanksi oleh pemerintah, Membentuk Serikat pekerja/serikat buruh. Kemudian, hambatan yang terjadi terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

pada pekerja/operator SPBU di kelurahan Tangkerang Tengah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: Terdapatnya aturan dari Pertamina tentang motto 3S yaitu Senyum Salam Sapa, Kurangnya pengetahuan yang luas dari para pekerja, Tidak tersedianya alat pelindung pernafasan untuk para pekerja/operator dan pemberian multivitamin, Kurangnya kesadaran dari para pekerja terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, Kurangnya sosialisasi dari perusahaan tentang pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja/operator SPBU, Sanksi yang belum tegas, Tidak adanya serikat buruh. K. Saran Bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di kota Pekanbaru maka pihak SPBU kota Pekanbaru khusunya di kelurahan Tangkerang Tengah sudah semestinya lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Bukan hanya memperhatikan kepuasan dari para pelanggan saja yang nantinya mengenyampingkan hakhak dari para pekerja yang sudah semestinya sudah di dapatkan oleh para pekerja/operator SPBU.salah satu contoh peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dengan menyediakan alat pelindung pernafasan. Pihak SPBU kota Pekanbaru seharusnya lebih giat dalam mensosialisasikan tentang


Page 12

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja/operator SPBU. Sehingga nantinya para pekerja/operator SPBU mengetahui apa saja hakhak mereka yang sudah semestinya mereka dapatkan. Pekerja seharusnya membentuk serikat pekerja yang nantinya dapat memperjuangkan hak-hak dari para pekerja/operator SPBU . Dengan adanya skripsi yang penulis tulis ini di harapkan nantinya mampu menambah wawasan bagi pihak SPBU untuk dapat melaksanakan kewajibannya kepada pekerja. Begitu juga bagi pekerja untuk dapat menambah wawasan agar para pekeerja/operator SPBU dapat menjalankan kewajibannya dan mendapatkan hak nya sebagai pekerja.


Page 13

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KOTA PEKANBARU

Recommend Documents