PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF Oleh :
Icha Cahyaning Fitri Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember Abstrak Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27I yang mengatur tentang persamaan kedudukan didalam hukum. Hal ini berimbas kepada setiap warga negara Indonesia berhak diperlakukan sama tanpa terkecuali. Sedangkan menurut pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berbicara tentang pemilihan umum maka tidak asing lagi dengan peristilahan affirmative action untuk perempuan diamana perempuan untuk pertama kali diperjuangakan dalam bidang politik yang nantinya dapat duduk di kursi legislatif. Ketentuan tersebut merupakan hal baru di Indonesia karena mengatur keadilan gender dalam rekruitmen dan manajemen partai politik yakni memasukkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, selain itu ada keharusan partai politik untuk memasukkan setidaknya 1 orang perempuan dalam setiap 3 bakal calon legislatif. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif dengan menggunakan teori dari teori konstitusi Herman Heller, teori keadilan John Ralws, teori feminis dan Hak Asasi Manusia. Diperlukan perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum legislatif dikarenakan secara konstitusional telah diatur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai dengan amanat Pembukaan UUD bahwa penyelenggara negara Indonesia harus berdasar pada prinsip theokrasi, demokrasi, nomokrasi serta erokasi yang saling bersinergi. Sanksi diskualifikasi oleh KPU terhadap partai politik merupakan upaya jaminan atas partisipasi keterwakilan perempuan di bidang politik dikarenkan pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu untuk mempengaruhi setiap kebijakan atau keputusan pemerintah. Kata Kunci: Perempuan, Keterwakilan, Pemilihan legislatif Abstract Indonesia is a legal state (rechstaat) it is not a sovereignty state (machstaat). Based on the constitution of republic Iindonesia 1945 especially article 27 i that regulates the equality of status in laws. this regulation affects all people in indonesia. they deserve to get an equal treatment. moreover, based on the constitution of republic indonesia 1945 article 28 d clause 3. Talking about general election, it is not strange anymore to the term of affirmative action. it means that for the first time women will be struggled to take a part in politic world that in the end they will be the legislative members. this certainty is the first that happens in indonesia for regulating the gender fairness in the process of recruitment. the management of political party regulates that 30% women representation in the nomination of legislative members. besides, there is a must that the political party has to put at least a woman for each 3 legislative candidates. This research used the concept theory of Herman Heller, the justice theory of John Rals, the theory of feminism and the theory of Human Rights. Law protection is needed for woman representation in general legislative election, it is because as constitutionally it has been arranged in Constitutional of Republic Indonesia 1945 and it is suitable with the mandate of Preamble of Constitutional of Republic Indonesia. It stated that the implementation of Indonesia must be suitable with theocracy principle, democracy principle, nomocracy principle and erocracy principle in which they will synergy each other. Disqualification sanction by KPU to the politic party is a form of guarantee on participation of woman representation in politic field. It is because the importance of woman representation in legislative institution that is to influence every policy or government decision. Keyword: woman, representation, legislative election.
11
PENDAHULUAN
menopangnya terdapat perbedaan antara
Indonesia sebagai negara hukum pada
konsep rechtsstaatdan konsep the rule of
prinsipnya mengakui bahwa negara harus
law, meskipun di dalam perkembangan-
menegakkan supremasi hukum untuk
nya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi
menegakkan kebenaran dan keadilan serta
perbedaan antara keduanya karena pada
tidak ada kekuasaan yang tidak dapat
dasarnya
dipertanggungjawabkan1.
mengarahkan pada satu sasaran utama,
sebagai
negara
mengikuti sudah
Indonesia
hukum
yang
perkembangan
seharusnya
selalu
masyarakat
mengakomodasikan
yaitu
kedua
konsep
pengakuan
dan
tersebut
perlindungan
terhadap HAM5. Menurut Julius Stahl6, sebagaimana
dikutip
oleh
Jimly
hukum
yang
pada
Assiddiqie,
negara
warganya termasuk tentang partisipasi
disebutnya
sebagai
perempuan di bidang politik, khususnya
mempunyai 4 (empat) elemen yaitu
berbagai
pada
persoalan
yang
ada
legislatif2.
lembaga
Padmo
“rechtsstaat”
sebagai berikut :
Wahyono3 menegaskan bahwa istilah
1. Perlindungan HAM;
negara hukum merupakan terjemahan
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan;
langsung
3. Pemerintahan
dari
rechtsstaat,
sedangkan
undang-
undang; dan
Attamimi4 mengatakan ada dua hal penting terkait dengan rechtsstaat yaitu
berdasarkan
4. Peradilan Tata Usaha Negara
persepsi
Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa
mengenai istilah rechtsstaatdengan negara
ide sentral rechtsstaat adalah pengakuan
hukum dan kedua, bahwa pemahaman
dan perlindungan terhadap HAM yang
tentang rechtsstaat tidak sama di berbagai
bertumpu atas prinsip kebebasan dan
bangsa mengingat sistem kenegaraan yang
persamaan di bidang politik, hukum,
dianut berbeda-beda. Albert Van Dicey
sosial, ekonomi dan kebudayaan7. Warga
mengatakan bahwa dilihat dari latar
negara adalah warga suatu negara yang
belakang
yang ditetapkan berdasarkan peraturan
pertama
adanya
dan
perbedaan
sistem
hukum
yang
perundang-undangan8.
Warga
negara
1
Lihat Ani Purwanti. 2014. Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998 – 2014. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 1 2 Ibid. hlm. 1 3 Padmo Wahyono. 1977. Ilmu Negara Suatu Sistematik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Hukum dari Jellinek. Melati Study Group. Jakarta. hlm. 30 4 Ani Purwanti. op cit. hlm. 2
5
A.V. Dicey. 1957. Introduction to the Study of Law of the Constitution. Mac Migan LTD. London. hlm. 190 6 Jimly Assiddiqie. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Bhuana Ilmu Populer. hlm. 199 7 Ani Purwanti. op cit. hlm. 2 8 Bayu Dwi Anggono. 2014. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. KonstitusiPress. Jakarta. hlm. 78
12
merupakan salah satu unsur hakiki dan
dalam lembaga legislatif telah diatur di
unsur pokok dari suatu negara yang
dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal
memiliki hak dan kewajiban yang perlu
27I, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H
dilindungi dan dijamin pelaksanaannya9.
ayat (2).
Status
kewarganegaraan
menimbulkan
Partai
politik
dalam
pengertian
hubungan timbal balik antara warga
modern dapat didefinisikan sebagai suatu
negara dengan negaranya. Setiap warga
kelompok yang mengajukan calon-calon
negara mempunyai hak dan kewajiban
bagi jabatan publik untuk dipilih oleh
terhadap negaranya dan sebaliknya negara
rakyat sehingga dapat mengontrol atau
juga mempunyai kewajiban memberikan
mempengaruhi tindakan-tindakan peme-
10
perlindungan terhadap warga negaranya . Sejalan
dengan
rintah12. Upaya yang dilakukan oleh
diberikan
negara untuk meningkatkan keterlibatan
kekhususan atau keutamaan-keutamaan
perempuan di lembaga legislatif adalah
tertentu
balik
dengan memasukkan prinsip kesetaraan
menimbulkan kewajiban negara untuk
gender dan memasukkan kuota tertentu
memenuhi
tersebut.
yakni dalam Pasal 55 dan Pasal 59
dikatakan sebagai
Undang-undangNomor 8 Tahun 2012
“equal protection” akan tetapi dalam
Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD,
perkembangannya, prinsip ini mengakui
yaitu :
adanya pengecualian berupa “Affirmative
- Pasal 55 : Daftar bakal
yang
bertimbal
hak-hak
khusus
Ketentuan tersebut
Action” yaitu diskriminasi yang bersifat
paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
diskriminasi positif ini dipandang dapat
keterwakilan perempuan
diterima sepanjang dimaksudkan untuk persamaan
dan
keadilan
- Pasal 59 : (1) Dalam hal kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi, baik
melalui
maupun
prinsip-prinsip
dengan
menentukan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 memuat
positif. Perlakuan khusus dalam bentuk
mencapai
calon
persyaratan
umum
calon
kuota
administrasi
sebagaimana
bakal
dimaksud
dalam Pasal 58 tidak terpenuhi,
11
tertentu . Peraturan Konstitusional terkait
maka KPU, KPU Provinsi dan
dengan pemenuhan hak perempuan untuk
KPU Kabupaten/ Kota mengem-
berpartisipasi di bidang politik, khususnya
balikan
dokumen
persyaratan
9
Ibid. hlm. 78 Ibid. hlm. 78 11 Ani Purwanti. op cit. hlm. 5 10
12
Ibid. hlm. 26
13
administrasi bakal calon anggota
untuk memasukkan setidaknya satu orang
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
perempuan dalam setiap 3 bakal calon
Kabupaten/ Kota kepada Partai
legislatif (zipper system).
Politik Peserta Pemilu
Mengutip pandangan Von Kisch
(2) Dalam hal daftar bakal calon tidak
bahwa sifat norma hukum yakni memaksa
memuat sekurang-kurangnya 30%
atau
(tiga puluh persen) keterwakilan
dengan
perempuan, maka
KPU, KPU
melanggarnya14 maka untuk partai politik
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yang tidak memenuhi kuota keterwakilan
memberikan kesempatan kepada
perempuan akan dikenakan sanksi yang
partai politik untuk memperbaiki
telah diatur didalam Pasal 27 ayat (1) dan
daftar bakal calon tersebut.
ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
memerintahkan ancaman
dengan
sanksi
bagi
disertai yang
KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang
proses verifikasi daftar bakal calon
Pencalonan
anggota DPR, DPRD Provinsi dan
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
DPRD
yaitu :
Kabupaten/Kota
diatur
dengan peraturan KPU.
DPRD
KPU,
KPU
Provinsi
dan
KPU
merupakan
Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
pergerakan
dokumen persyaratan bakal calon dan
perempuan untuk mempertegas hak-hak
pengajuan bakal calon hasil perbaikan
politik kaum perempuan melalui sistem
selama 7 (tujuh) hari
momentum
kuota
perempuan
DPR,
- Pasal 27 ayat (1)
Ketentuan terkait dengan kuota 30% keterwakilan
Anggota
bagi
yang
kaum
dimulai
di
13
Indonesia .
- Pasal 27 ayat (2)
Ketentuan tersebut merupakan hal baru di
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana
Indonesia
keadilan
dimaksud ayat (1), partai politik tidak
gender dalam rekruitmen dan manajemen
memnuhi persyaratan bakal calon dan
partai politik dan memasukkan kuota 30%
pengajuan bakal calon, KPU, KPU
keterwakilan perempuan dalam penca-
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota :
lonan anggota legislatif, selain itu terdapat
a. mencoret nama bakal calon dari
ketentuan tentang keharusan partai politik
daftar bakal calon sebagaimana
13
karena
mengatur
formulir Model BA, dimulai dari Lies Ariany dalam Jurnal Konstitusi Vol. II No. 1. Partisipasi Perempuan Di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Provinsi Kalimantan Selatan. MKRI. Jakarta. Juni. 2009. hlm. 47
nomor urut paling bawah dalam hal 14
Bayu Dwi Anggono. op cit. hlm. 80
14
jumlah bakal calon yang diajukan
konstitusional dengan hak politik
melebihi 100% (seratus persen) dari
warga negara ?
jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan.
HASIL PENELITIAN DAN
b. menyatakan partai politik
tidak
memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu daerah
PEMBAHASAN Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Lgislatif
pemilihan apabila tidak memenuhi Negara-negara yang mendasarkan
syarat sebagaimana Pasal 24 ayat (1)
dirinya
huruf d dan ayat (2). Representasi perempuan sebenarnya lebih dari sekedar simbol keteerwakilan perempuan, presentasi perempuan secara substantive
menurut
Hanna
Pitkin
atas
demokrasi
konstitusionil
menegaskan bahwa, UUD mempunyai fungsi
yang
khas
yaitu
membatasi
kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga
penyelenggaraan
kekuasaan
memiliki makna berdiri “atas nama” dan
tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan
“bertindak
demikian
untuk”
simultan15.
perempuan
Indikator
utama
digunakan untuk melihat perempuan,
secara yang
representasi
yaitu proses pemungutan
suara di lembaga pemerintahan serta dalam badan resmi pemerintahan yang memiliki kaitan dengan isu perempuan. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1.
Mengapa
diperlukan
perlindungan
hukum bagi keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum legislatif ? 2.
Apakah sanksi diskualifikasi oleh KPU terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif
bertentangan
secara
Ibid. hlm 11
hak-hak
warga
negara akan lebih terlindung. Gagasan ini dinamakan Konstitusionalisme16. Menurut Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo
dalam buku
Constitutional Government and Democracy,
konstitusionalisme merupakan
gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu
kumpulan
kegiatan
yang
diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan
yang
diharapkan
akan
menjamin
bahwa
kekuasaan
yang
diperlukan
untuk
pemerintahan
tidak
disalahgunakan
oleh
mereka
yang
mendapat tugas untuk memerintah 17.
16 15
diharapkan
17
Ibid. hlm. 96 Ibid. hlm. 96
15
Warga negara dalam arti materiil
lenggarakan suatu sistem pembatasan
adalah penduduk tetap yang menetap di
yang
wilayah
termasuk
pemerintah. Pembatasan ini tercermin
didalam kategori tersebut adalah rakyat
dalam UUD, sehingga dalam anggapan ini
dan seluruh pemerintahan, tidak terkecuali
UUD mempunyai fungsi yang khusus dan
negara
dan
yang
18
efektif
atas
tindakan-tindakan
personil birokrasi (sipil maupun militer) .
merupakan perwujudan atau manifestasi
Warga negara dalam arti formil adalah
dari hukum yang tertinggi yang harus
seluruh penduduk yang diakui sebagai
ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi
bagian dari negara, tercatat dan secara
oleh
resmi teregistrasi, memiliki atau tidak
sekalipun21.
memiliki identitas resmi (KTP, paspor,
Istilah
akta kelahiran, dll) yang diterbitkan oleh negara
19
pemerintah
serta
penguasa
konstitusionalisme
timbul
untuk menandakan suatu sistem asas-asas
. Secara umum yang dimaksud
pokok yang menetapkan dan membatasi
dengan hak-hak dasar warga negara
kekuasaan dan hak bagi yang memerintah
adalah bahwa negara berkewajiban dan
(penguasa, the rule), maupun bagi yang
bertanggungjawab
tersedianya
diperintah (rakyat, the ruled). Konstitusi-
lapangan pekerjaan, tersedianya sandang,
konstitusi yang pertama dipaksakan oleh
pangan dan papan ; menyediakan dan
rakyat tidak bersedia lagi untuk diperintah
memberikan
dengan
atas
pendidikan,
menjamin
kekuasaan
absolut,
atau
kesehatan, dan memberikan perlindungan
dianugrahkan oleh raja yang progressif
hukum
pikirannya.
dan
keamanan
bagi
seluruh
warganya dsb yang berdasarkan atas 20
prinsip-prinsip HAM .
efektif
adalah
warga
negara
Republik Indonesia mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan
Cara pembatasan yang dianggap paling
Menjadi
cara
ada dan berlaku untuk setiap individu,
membagi kekuasaan. Menurut Carl J.
bahkan disamping jaminan HAM tersebut
Friedrich
setiap
sebagaimana
dengan
pemerintahan, prinsip-prinsip HAM yang
dikutip
oleh
warga
negara
juga
diberikan
Miriam Budiardjo dengan cara membagi
jaminan hak konstitusional dalam UUD
kekuasaan,
NRI Tahun 1945. Hak konstitutional
konstitusionalisme
menye-
(constitutional rights) adalah hak-hak 18
Hendarmin Ranadirekasa. 2009. Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi. Fokus Media. Bandung. hlm.162 19 Ibid. hlm. 162 20 Ibid. hlm. 162
yang dijamin di dalamdan oleh UUD NRI Tahun 1945, sedangkan hak hukum (legal 21
Ibid. hlm. 97
16
rights)timbul
berdasarkan
jaminan
dan tidak berurusan langsung dengan
undang-undang dan peraturan perundang-
masalah politik praktis, dibebaskan dari
undangan
hak memilih. Atas dasar pemahaman
di
bawahnya
(subordinate
legislations)22.
seperti tersebut maka menjadi jelas bahwa kurang tepat ungkapan hak memilih dalam pemilu adalah hak rakyat, hak memilih
Hak Politik Warga Negara Warga
negara
adalah
seluruh
dalam pemilu adalah hak warga negara25.
penduduk negara, yang oleh kehadiran-
Philips Alston dan Gerald Quinn,
nya, keberadaan negara menjadi mungkin
menyebutkan bahwa hak sipil dan politik
sehingga wajar apabila warga negara
tidak
dalam negara yang demokrasi, memiliki
sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan
hak untuk ikut menentukan nasib dan
budaya dikatakan bermuatan ideologis.
masa depan negara (hak politik) 23. Hak
Artinya hak-hak ekonomi, sosial dan
politik adalah hak-hak yang ditetapkan
budaya hanya dapat diterapkan pada suatu
dan diakui oleh undang-undang atau
sistem ekonomi tertentu, sedangkan hak-
konstitusi
hak sipil dan politik dapat diterapkan
berdasarkan
keanggotaan
24
memiliki
untuk
paling mendasar bagi warga negara adalah
pemerintahan apapun26. Pembedaan kedua
hak memilih (menentukan pilihan) dalam
kategori
pemilu
konsekuensi
hak
memilih
dalam
sistem
ideologis,
sebagai warga negara . Hak politik yang
dan
semua
muatan
hak
ekonomi
tersebut
adanya
atau
membawa
tanggung
jawab
referendum, tidak terbatas apakah warga
negara yang berbeda, yaitu untuk hak-hak
negara tersebut kedudukannya sebagai
ekonomi, sosial dan budaya menuntut
rakyat biasa ataukah dalam kedudukannya
tanggung jawab negara dalam bentuk
sebagai pejabat atau petugas negara
obligations ofresult, sedangkan hak-hak
(anggota
sipil dan politik menuntut tanggungjawab
yudikatif,
birokrasi
sipil,
termasuk kepolisian dan militer). Semen-
negara dalam
tara di negara monarchi parlementer, Raja
conduct.
bentuk
obligations of
selaku kepala negara yang berada pada
Hak-hak politik perempuan sampai
wilayah ‘can do no wrong’ dan terpisah
saat ini masih merupakan masalah krusial.
22
Selama ribuan tahun perempuan terus-
Jurnal Mahkmah Konstitusi Vol 1 No 1 Tahun 2009 23 Hendarmin Ranadirekasa. Op cit. hlm. 166 24 Sulistyo Adi Winarto dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Vol. 6 No. 12. Peranan dan Strategi Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Jember. 2010. hlm. 120
menerus berada di bawah kekuasaan laki25 26
Hendarmin Ranadirekasa. Op cit. hlm. 166 Ibid. hlm. 87
17
laki dalam semua masyarakat patriarki.
Republik Indonesia yang dikonkretkan
Kondisi tersebut terwujud karena sebagian
dalam Pembukan UUD NRI Tahun 1945
besar masyarakat di dunia ini adalah
dalam
masyarakat
pemerintahan negara Indonesia dengan
patriarki.
perempuan
Hak
mengisyaratkan
politik partisipasi
tujuan
upaya
membentuk
melindungi
segenap
suatu
bangsa
individu dalam pembentukan pendapat
Indonesia dan seluruh tumpah darah
umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil
Indonesia,
di lembaga legislatif atau sebagai calon
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
legislatif. Hak-hak politik tersebut adalah:
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
1.
yang
Hak
untuk
pendapat
mengungkapkan
dalam
kemerdekaan,
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Hak untuk mencalonkan diri
mengamanatkan
sebagai
negara Indonesia harus berdasar pada
anggota
lembaga
perwakilan rakyat; dan 3.
berdasarkan
kesejahteraan
perdamaian abadi dan keadilan sosial 29.
pemilihan
referendum; 2.
memajukan
Hak
pencalonan
penyelenggara
prinsip theokrasi, demokrasi, nomokrasi serta erokrasi yang saling bersinergi30,
menjadi
Presiden dan hal-hal lain yang
artinya
berkaitan dengan politik 27.
praktek
Nilai-Nilai
bahwa
Pembukaan
UUD
NRI
prinsip
ketuhanan
berdemokrasi
di
mendasari Indonesia,
prinsip negara hukum juga dijiwai oleh nilai-nilai keTuhanan yang Maha Esa,
Tahun 1945 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
prinsip keTuhanan harus diletakkan pada
merupakan dasar berdirinya suatu bangsa
kerangka negara hukum agar tidak terjadi
Indonesia
Negara
anarkhis atau chaos. Kedudukan dari
Kesatuan, maka Pembukaan UUD NRI
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah
Tahun
dipertahankan
lebih utama daripada Batang Tubuh UUD
seutuhnya28. UUD NRI Tahun 1945
NRI Tahun 1945, disebabkan Pembukaan
secara jelas mengandung semangat agar
UUD NRI Tahun 1945 mengandung
Indonesia
yang
pokok-pokok pikiran yang tidak lain
tercantum dalam Pembukaan maupun
adalah Pancasila serta Pembukaan UUD
dalam pasal-pasal UUD yang langsung
NRI Tahun 1945 merupakan sumber dan
dalam
1945
dapat
bingkai
tetap
bersatu,
baik
menyebutkan tentang Negara Kesatuan 29
Ibid. hlm. viii Arief Hidayat. 2012. Makalah 4 Pilar Kebangsaan Indonesia, Pada Seminar Pancasila Sebagai Batu Uji Dalam Kehidupan Bernegara
30 27 28
SulistioAdi Winarto. Op cit. hlm. 120 Abdilla Fauzi Achmad. Hlm. viii
18
dasar bagi pembentukan pasal-pasal dalam
Sanksi Diskualifkasi Oleh KPU Terha-
Verfassungnorm UUD NRI Tahun 194531.
dap Partai Politik Yang Tidak Meme-
Prinsip
nuhi Kuota Keterwakilan Perempuan
negara
hukum
mendudukkan
adanya supremasi hukum yaitu bahwa
Pada Pemilihan Menurut Konstitusi
hukum melandasi setiap aspek kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat,
dan bernegara, selain itu prinsip konflik yang ada harus diselesaikan menurut
Naskah Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945, HAM telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dan pada dasarnya sebagian besar materi UUD NRI Tahun 1945 berasal dari substansi
Ketetapan
No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang dijabarkan
dalam
rumusan
substansi
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM
sebelumnya,
yang
serta
kehidupan
partai
politik dapat dilihat berjalan paralel dengan perkembangan demokrasi. Pada rezim yang demokratis, selalu diikuti
sarana hukum yang ada.
rumusan
Perkembangan
berbangsa
telah
disahkan
ketentuan-ketentuan
tentang HAM yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia berasal dari konvensi-konvensi internasional dan deklarasi universal HAM, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.
dengan
kehidupan
kepartaian
yang
dinamis. Sebaliknya, pada rezim yang otokrasi, kehidupan partai politik sangat dibatasi,
baik
aktivitasnya legitimasi
pembentukan
sehingga bagi
maupun
hanya
rezim
menjadi
yang
sedang
berkuasa. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi32. Negara dijalankan berdasarkan kehendak Organisasi
dan kemauan rakyat.
negara
pada
hakikatnya
dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan
tertinggi
atau
kedaulatan
berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat
utama
pelaksanaan
demokrasi
adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar
pemilihan
tersebut
benar-benar
bermakna33. 32 31
Maria Farida Indrati. 2007. IlmuPerundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Kanisius. Yogyaarta. hlm. 58 dan 65
Muchamad Ali Safa’at. 2011. Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta. hlm.vii 33 Ibid. hlm. vii
19
Menurut sebagaimana
Moh.
Mahfud
MD
sehingga ketentuan yang ada pada aspek
yang
dikutip
oleh
substansi tidak dapat terlaksana dengan
Muchamad Ali Safa’at dalam konsepsi
baik.
negara hukum modern, kebebasan partai
Pertama,
aspek
substansi
yang
politik tersebut menjadi ciri yang tidak
berkaitan dengan hukum sekunder, yaitu
bisa dilanggar. International Commision
bagaimana memberlakukan dan memak-
of Jurists pada konferensinya di Bangkok
sakan hukum primer tersebut pada esensi
pada tahun 1965 menjadikan kebebasan
perintah, pendelegasian dan sanksi yang
menyatakan pendapat
terdapat pada pengaturan tersebut. Artinya
dan kebebasan
berserikat sebagai ciri-ciri pemerintahan
pada
yang demokratis di bawah Rule Of Law.
dimungkinkan bahwa memberlakukan dan
Wujud dari kebebasan politik tersebut
memaksakan
adalah kebebasan menyatakan pendapat
delegasi kewenangan atau mengefektifkan
dan
sanksi kepada stakeholder terkait. Aspek
kebebasan
berserikat
melalui
pembentukan partai politik 34. Terkait
dengan
adanya
regulasi
kedua
tersebut,
dengan
adalah
dapat
memberikan
aspek
struktur,
yaitu
regulasi
kelembagaan. Kelompok ini dapat dibagi
tentang partisipasi perempuan terkesan
dalam lembaga suprastruktur, lembaga
dalam jumlah yang cukup banyak, namun
infrastruktur
sesungguhnya ketentuan tersebut diawali
Lembaga suprastruktur terdiri dari DPR
pada masa reformasi, yakni pada tahun
dan
2002 sampai dengan tahun 2012. Hal ini
Nasional (Bappenas).
membuktikan bahwa meskipun sudah terdapat
ketentuan
tentang
Undang-
Badan
dan
lembaga
Perencana
lainnya.
Pembangunan
Kelompok Infrastruktur terdiri dari Partai Politik, Organisasi Masyarakat,
undangNomor 68 Tahun 1958 tentang
Lembaga
Ratifikasi Hak Publik Perempuan serta
Kaukus
Undang-undangNomor 7 Tahun 1984
Kaukus Perempuan Politik Indonesia,
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
sedangkan kelompok struktur yang lain
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
adalah lembaga lainnya, yaitu KPU,
Terhadap Wanita (Convention on the
Badan Pengawas Pemilu, Kementerian
Elimination of All Form of Discrimination
Pemberdayaan
against Women) aspek struktur dan kultur
Perlindungan Anak (KPPA) serta Komisi
tidak dapat bergerak secara seimbang
Nasional
34
Swadaya
Masyarakat
dan
Perempuan
Parlemen
serta
Anti
Perempuan
Kekerasan
dan
terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan). Dalam
Ibid. hlm.vii
20
masalah partisipasi perempuan di legislatif
Jika
pada
menjelang
pemilu
keseluruhan yang ada pada kelompok
legislatif tahun 2009, KPU memilih
struktur,
maupun
mengumumkan ke media massa terkait
lainnya
dengan beberapa partai politik yang belum
melaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi
memenuhi keterwakilan 30% perempuan
dan kewenangannya bahkan beberapa
dalam daftar bakal calonnya, namun saat
diantaranya melakukan lompatan dengan
ini menjelang pemilu legislatif 2014, KPU
membuat kebijakan atau pengaturan untuk
mencatat sejarah baru dan konsisten
meningkatkan keterlibatan perempuan di
dengan keputusan yang sudah ditetapkan
bidang
terkait dengan keterwakilan perempuan
baik
infrastruktur
suprastruktur serta
politik,
lembaga
khususnya
lembaga
legislatif.
pada partai politik peserta pemilu
Pengertian
Dahulu KPU memilih sikap yang fleksible
dalam Black’s Law Dictionary Seventh
didalam menerapkan ketentuan terkait
Edition adalah A penalty or coercive
dengan keterwakilan perempuan sebesar
measure that results from failure to
30% yang terdapat dalam Undang-undang
comply with a law, rule, or order (a
Pemilu Legislatif, dengan mengumumkan
sanction
Di
nama partai politik yang tidak memenuhi
Indonesia, secara umum dikenal dengan
ketentuan tersebut ke media massa namun
tiga jenis sanksi hukum yaitu : (1) sanksi
sekarang sebagaimana yang diamanatkan
hukum pidana; (2) sanksi hukum perdata
dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 8
dan (3) sanksi administrasi/administratif.
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Sanksi adimintrasi/administratif adalah
Anggota DPR, DPD dan DPRD yang
sanksi
terhadap
ditindaklanjuti dengan adanya Pasal 27 (2)
pelanggaran administrasi atau ketentuan
huruf a dan huruf b Peraturan KPU
undang-undang yang bersifat adminis-
Nomor 7 Tahun 2013 tentang tentang
tratif.
Pencalonan
yang
Pada
(sanction)
.
di
fot
sanksi
35
discovery
abuse).
dikenakan
umumnya
sanksi
Anggota
DPR,
DPRD
administrasi/administratif berupa : denda,
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta
pembekuan
pencabutan
Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2013
hingga
sertifikat/izin,
penghentian
sementara
tentang Pembentukan dan Tata Kerja
pelayanan
adminstrasi
hingga
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
pengurangan jatah produksi dan tindakan administratif.
35
Moh.Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, Anton F. Susanto. 2013. Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif. Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang. Semarang. hlm. 617
21
Pemungutan
Suara
dan
Kelompok
Patriot37.
Hal
tersebut
menunjukkan
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
bahwa beberapa partai politik terkesan
Penyelenggaraan
masih
Pemilihan
Umum
enggan
dengan
ketentuan
Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun
keterwakilan perempuan dengan alasan
2014 lebih tegas dan konsisten dalam
persoalan affirmative action dianggap
peraturannya yaitu membuat aturan sanksi
masih baru yaitu menjelang pemilu 2004.
terkait dengan upaya memberikan jaminan
Sebenarnya persoalan ini sudah harus
partisipasi perempuan dibidang politik
dimulai sejak dahulu karena Indonesia
apabila syarat kuota 30% keterwakilan
sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan
perempuan tidak terpenuhi, maka KPU
terhadap Segala Bentuk Diskriminasi
akan membatalkan keterwakilan partai
terhadap perempuan (Convention on the
serta tidak ada nama partai politik
Elimination of All Forms Discrimination
(termasuk nama calon legislatifnya) pada
Against Women) atau CEDAW melalui
sebuah daerah pemilihan jika partai
pengesahan
politiknya
Tahun 1984 yang diberlakukan pada
tidak
memenuhi
30%
keterwakilan perempuan dalam usulan
Undang-undangNomor
7
tanggal 25 Juli 1984
calon legislatif dan harus dengan model 1 in 3 (diantara 3 calon legislatif terdapat 1 calon perempuan)
36
saat
sebagai
ini
KPU
Pentingnya Keterwakilan Perempuan
sehingga dikatakan salah
satu
Keterwakilan
perempuan
adalah
pemberian kesempatan dan kedudukan
stakeholder di Indonesia, yaitu lembaga
yang
penyelenggara pemilu, menjadi lembaga
melaksanakan peranannya dalam bidang
penentu akhir bagi eksistensi partai politik
eksekutif,
legislatif
serta nasib para calon legislatifnya pada
kepartaian
dan
satu daerah pemilihan (dapil).
Lahirnya pengaturan prinsip keterwakilan
Pada pemilu 2009 partai politik yang
tidak
memenuhi
sama
bagi
perempuan
dan
pemilihan
untuk
yudikatif, umum38.
perempuan, atau bisa disebut dengan
ketentuan
sistem kuota keterwakilan perempuan,
keterwakilan 30% adalah Partai Peduli
bersumber dari ketidakpuasan beberapa
Rakyat
kalangan.
Nasional,
Partai
Gerakan
Hal
tersebut
terlihat
dari
Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional,
memprihatikannya porsi atau persentase
Partai
kalangan perempuan di lembaga legislatif,
Republika
Persatuan
Nusantara,
Pembangunan
dan
Partai Partai
37
Ibid. hlm. 618 Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
38 36
Ibid. hlm. 617
22
kalangan perempuan di lingkungan partai
Lembaga Kajian hendaknya memenuhi
politik, dari aktivis partai, pengurus, calon
pengaturan tersebut 39.
legislatif (caleg).
Demi
tercapainya
kesetaraan
Era reformasi dan demokratisasi,
menuju keadilan gender dapat dilakukan
pemberlakuan otonomi daerah merupakan
upaya secara kultural dan struktural.
momentum
perempuan
Upaya kultural dapat diupayakan dengan
terutama di daerah, untuk berpartisipasi
menjadikan setiap individu sensitif gender
aktif dalam menentukan bulat lonjongnya
melalui rekronstruksi nilai dan norma
demokrasi dalam kehidupan berbangsa
sosial yang diskriminatif gender, sedang-
dan bernegara, yang selama ini lebih
kan secara struktural dapat dilakukan
banyak
lain,
dengan melaksanakan pengarus-utamaan
sementara perempuan hanya menerima
gender di semua bidang, salah satunya
akibat
menguntungkan.
melalui
penting
ditentukan
yang
bagi
oleh
tidak
orang
legislasi,
baik
maupun
pada
daerah
tingkat
Perempuan
seringkali
dirugikan
oleh
nasional
melalui
konstruksi
tentang
laki-laki
dan
pembuatan peraturan daerah yang sebagai 40
perempuan dengan segenap relasinya yang
landasan pelaksanaan pembangunan
dibentuk oleh berbagai latar belakang
Membangun
sosial dan budaya,
memperjuangkan ruang publik, tempat
termasuk agama
maupun interprestasi keagamaan. Pengaturan partisipasi perempuan
semua
civil
warga
mengembangkan
society
negara kepribadian,
.
berarti
dapat potensi,
dibidang politik khususnya di lembaga
dan memberi peluang bagi pemenuhan
perwakilan merupakan politik hukum
kebutuhan. Sebagai bagian mutlak dari
yang diambil Indonesia dengan pilihan
warga bangsa yang jumlahnya lebih dari
hukum responsif yang ditujukan untuk
setengah jumlah penduduk Indonesia dan
mengatur
57% dari jumlah pemilih, dalam rangka
sekaligus
meningkatkan
partisipasi perempuan di bidang politik,
membangun
sehingga semua stakeholder yaitu negara,
berkesetaraandan
partai politik, KPU yaitu institusi atau
perempuan merupakan komponen kunci
lembaga
dalam membangun demokrasi.
terkait
misalnya
Bappenas,
civil
society
berkeadilan
yang gender,
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Komisi
Nasional
Perempuan,
Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk 39 40
Ani Purwanti. op cit. hlm. 25 Ibid. hlm. 25
23
Dasar
Hukum
yang sama dengan laki-laki dan kualitas sumber daya manusia perempuan Indonesia saat ini kian meningkat. Selain itu dalam pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Republik Indonesia terhadap RUU tentang Partai Politik dijelaskan bahwa : Masalah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dalam undang-undang ini mengamanatkan kepada semua pimpinan partai politik untuk meningkatkan jumlah perempuan pada setiap tingkat kepengurusan. Di lain pihak bahwa kader perempuan juga perlu bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kemampuan dan aktivitasnya. Beberapa catatan di atas merupakan penyempurnaan atas berbagai ketentuan yang masih belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Diharapkan dengan adanya undang-undang partai politik baru ini lebih dapat menyehatkan kehidupan partai politik, meningkatnya kinerja partai politik dengan memaksimalkan fungsi-fungsi politiknya dengan meningkatkan akuntabilitas partai politik42.
Keterwakilan
Perempuan Pada
Tahun
2003,
pengaturan
partisipasi perempuan di bidang politik khususnya
pada
lembaga
legislatif
menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yaitu dengan diusulkannya masalah
partisipasi
pembahasan
RUU
perempuan dalam
pada
Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Menurut pandangan dari Fraksi Partai Persatuan Pembanguan atau yang disebut dengan PPP DPR RI41 terhadap RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa : RUU tentang Pemilan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD harus mendukung lahirnya kebijakan affirmative action bagi perempuan dengan mencantumkan rumusan keterwakilan perempuan sekuragkurangnya 30% dalam daftar calon anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh setiap partai politik peserta pemilu. Kebijakan ini dimaksudkan agar peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dapat lebih maksimal. Dalam jangka waktu yang panjang diharapkan agar posisi dan kiprah perempuan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara mencapai pada tingkat yang signifikan. Kami berpendapat kebijakan ini tidaklah semata didasarkan oleh karena jumlah perempuan yang lebih dari 53% dari total populasi kita, tetapi juga karena perempuan sejatinya mempunyai hak 41
Risalah Pemandangan Umum Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. 18 Pebruari 2003. Hlm. 47
Usulan terkait dengan RUU Partai Politik yang diajukan oleh salah satu Fraksi
Partai
mengalami
Persatuan
penolakan
Pembanguan
oleh
beberapa
fraksi dan pemerintah. Selanjutnya setelah terjadi persetujuan atas RUU Partai Politik tersebut disambut dengan adanya berbagai catatan keberatan (minderheidsnota) oleh beberapa anggota DPR, khususnya terkait dengan minimal kuota 30% keterwakilan 42
Risalah Pemandangan Umum Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 18 Pebruari 2004.
24
perempuan dalam kepengurusan partai
dalam RUU Pemilu Anggota DPR, DPD
politik43. Berdasarkan Amanat Ketetapan
dan DPRD maka sesuai dengan Ketetapan
MPR
MPR
Nomor
Laporan
X/MPR/2001
Pelaksana
Putusan
tentang
Nomor
VI/MPR/2002
tentang
MPR
Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan
Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi
Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA,
Negara pada Sidang Tahunan MPR RI
DPR, BPK dan Mahkamah Agung pada
oleh Lembaga Tahun 2001 dan Ketetapan
sidang tahunan MPR RI, khususnya dalam
MPR RI No. VI/MPR/2002 tentang
bidang pemberdayaan perempuan dan
Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan
perlindungan untuk
Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA,
dasikan kepada pemerintah untuk dibuat
DPR, BPK dan MA pada sidang tahunan
suatu kebijakan, peraturan dan program
MPR RI, maka diundangkanlah Undang-
khusus dengan tujuan untuk meningkatkan
undangNomor 31 Tahun 2002 44 tentang
keterwakilan
Partai Politik, yang mulai berlaku pada
lembaga-lembaga pengambilan keputusan
tanggal 27 Desember 2002. Dalam Pasal
dengan jumlah minimum 305 (tigapuluh
31 ayat (3) dijelaskan bahwa :
perseratus)46 dan sebagai tindak lanjut dari
Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum masyarakat partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
ketentuan
dicapai
maka
dalam
Undang-
yang mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2003, pada Pasal 65 ayat (1) menetapkan bahwa : Setiap Partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, PRPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30%.
melalui
peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan tiap partai politik di setiap tingkatan45. Tahun 2003, terkait dengan usulan dari Fraksi PPP
tersebut
di
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD47
Pasal 31 ayat (3) bahwa kesetaraan dan gender
perempuan
direkomen-
undangNomor 12 Tahun 2003 tentang
Dijelaskan di dalam Penjelasan
keadilan
anak
Ketentuan
tersebut
dilanjutkan
dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 2
43
Ibid. Ani 44 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 45 Ibid. Penjelasan Pasal 31 ayat (3) UndangundangPartai Politik
46
Ani. op cit. hlm Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277
47
25
Tahun 2011 tentang Partai Politik dan
perjalanannya kehadiran peraturan ini
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008
masih belum memberikan hasil yang
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
maksimal.
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang memuat tentang peraturan bahwa setiap partai politik diharuskan untuk
memasukkan
kuota
30%
keterwakilan perempuan dalam pengajuan menjadi
bakal
calon
legislatif
serta
tentang keharusan partai politik untuk memasukkan
setidaknya
1
orang
perempuan dalam setiap 3 bakal calon
untuk
dalam suatu UUD negara modern. Pada saat yang sama, hak dan kewajiban warga negara juga merupakan materi yang diatur dalam
meningkatkan
partisipasi perempuan di lembaga DPR, DPD dan DPRD, bahkan undang-undang yang terkait dengan partisipasi perempuan dalam lembaga DPR, DPD dan DPRD terdapat lebih dari satu, yaitu UndangUndang HAM, Undang-Undang Partai Politik yang selalu direvisi setiap kali akan menghadapi pemilu dan undangundang tentang Pemilu. Ketentuan tentang
tujuan
untuk
menjamin
peningkatan jumlah partisipasi perempuan. Jaminan keterlibatan perempuan dalam bidang politik telah mengalami dampak yang positif. Keterlibatan ini dibuktikan dengan lahirnya peraturanperaturan nasional yang menjamin secara hukum
akan
sesuai
dengan
paham
konstitusi negara modern. Oleh karena itu,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM (the human rights) berbeda dengan pengertian hak warga negara (the citizen’s rights). Namun demikian, HAM yang telah tercantum dalam UUD 1945, secara otomatis resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara (constitutional rights) Menurut
affirmative action untuk perempuan yang mempunyai
UUD
HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi
legislatif (zipper system). Ketentuan
Keterwakilan Perempuan Dari Sudut Pandang HAM Menurut UUD NRI 1945 HAM merupakan materi utama
keterlibatan
perempuan
dalam bidang politik, meskipun di dalam
Sri
Sumantri
secara
umum setiap konstitusi selalu mengatur sekurang-kurangnya tiga kelompok materi muatan yang meliputi : 1. pengaturan tentang HAM ; 2. pengaturan tentang susunan ketata-
negaraan yang bersifat fundamental ; dan 3. pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental 48. 48
Sri Sumantri. “Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI”.
26
Sejalan
dengan
diberikannya
Segala
warga
negara
kekhususan dan keutamaan-keutamaan
kedudukannya
tertentu
balik
pemerintahan dan wajib menjunjung
menimbulkan kewajiban negara untuk
hukum dan pemerintahan itu dengan
memenuhi hak-hak khusus49, ketentuan
tidak ada kecualinya
tersebut
yang
bertimbal
dalam
bersamaan
dikatakan
sebagai
“equal
Pasal 28D ayat (3) :
akan
tetapi
dalam
Setiap
protection”
warga
hukum
negara
dan
berhak
perkembangannya, prinsip ini mengakui
memperoleh kesempatan yang sama
adanya pengecualian berupa “affirmative
dalam pemerintahan
action” yaitu diskriminasi yang bersifat
Pasal 28H ayat (2) :
positif. Perlakuan khusus dalam bentuk
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
diskriminasi positif ini dipandang dapat diterima sepanjang dimaksudkan untuk mencapai
persamaan
dan
keadilan
sebagaimana dimaksud dalam konstitusi baik melalui prinsip umum50 maupun dengan menentukan kuota tertentu 51. Landasan
Konstitusional
terkait
dengan pemenuhan hak perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik khususnya lembaga legislatif terlihat dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, adalah sebagai berikut : Pasal 27I :
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan
pembahasan
yang telah disampaikan di dalam bab sebelumnya pada penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Beberapa kesimpulan tersebut yakni sebagai berikut: 1. Diperlukan perlindungan hukum bagi keterwakilan
Dalam Komisi Yudisial RI, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun 49 Jimly Asshiddiqqie. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. hlm. 564 50 Misalnya pada Pasal 11 ayat (1) huruf e UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana rekruitmen politik dalam proses pengisian melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender 51 Misalnya Pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan.
uraian
perempuan
di
dalam
pemilihan umum legislatif dikarenakan konstitusionalisme menegaskan bahwa pemerintahan
merupakan
suatu
kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, dan berdasarkan UUD yang mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan
sedemikian
rupa 27
sehingga penyelenggaraan kekuasaan
mengamanatkan bahwa penyelenggara
tidak bersifat sewenang-wenang dan
negara Indonesia harus berdasar pada
diharapkan akan menjamin
prinsip
kekuasaan
yang
pemerintahan
diperlukan
tidak
bahwa untuk
disalahgunakan
oleh mereka yang mendapat tugas
theokrasi,
demokrasi,
nomokrasi serta erokrasi yang saling bersinergi. 2. Sanksi
diskualifikasi
oleh
KPU
untuk memerintah. Cara pembatasan
terhadap partai politik dikarenakan
yang dianggap paling efektif adalah
adanya
dengan
kekuasaan,
partisipasi perempuan terkesan dalam
dengan demikian diharapkan hak-hak
jumlah yang cukup banyak, namun
warga negara akan lebih terlindung.
sesungguhnya
Warga negara adalah warga suatu
diawali pada masa formasi, yakni pada
negara yang ditetapkan berdasarkan
tahun 2002 sampai dengan tahun 2012.
peraturan perundang-undangan. Hak
Terdapat aspek struktur dan aspek
politik adalah hak-hak yang ditetapkan
kultur yang tidak dapat bergerak secara
dan diakui oleh undang-undang atau
seimbang sehingga ketentuan yang ada
konstitusi
keanggotaan
pada aspek substansi tidak dapat
sebagai warga negara yang secara
terlaksana dengan baik sehingga KPU
konstitusional telah diatur di dalam
sebagai salah satu stakeholder di
UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 27I,
Indonesia,
Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat
terkait
(2). Hak politik yang paling mendasar
jaminan
bagi warga negara adalah hak memilih
bidang
(menentukan pilihan) dalam pemilu
diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-
dan hak memilih dalam referendum
undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
dan
hak-hak
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
politik cukup dengan mengatur peranan
dan DPRD yang ditindaklanjuti dengan
pemerintah
perundang-
adanya Pasal 27 (2) huruf a dan huruf b
tangannya
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013
dalam kehidupan warga masyarakat
tentang tentang Pencalonan Anggota
tidak melampaui batas-batas tertentu
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
sesuai
Kabupaten/Kota serta Peraturan KPU
cara
UUD
berdasarkan
untuk
undangan,
membagi
melaksanakan
melalui agar
campur
dengan amanat NRI
Pembukaan
Tahun
1945
nomor
regulasi
terkait
ketentuan
membuat
dengan
politik
13
tersebut
aturan
upaya
partisipasi
dengan
memberikan
perempuan
sebagaimana
Tahun
sanksi
2013
di
yang
tentang 28
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
perempuan
Pemilihan
Panitia
terlalu berlebihan perlakuan khusus
Pemungutan Suara dan Kelompok
tersebut, sehingga kesempatan baik
Penyelenggara
yang ada justru mendegrasikan kaum
Dalam
Kecamatan,
Pemungutan
Penyelenggaraan
Suara
Pemilihan
perempuan.
tidak
kompetitif.
Harapan
Jika
perlindungan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
hukum tersebut harus sesuai dengan
Tahun 2014 yang menegaskan bahwa
semangat yang tertuang dalam Undang-
apabila syarat kuota 30% keterwakilan
undangPemilihan
perempuan tidak terpenuhi, maka KPU
DPR, DPD dan DPRD.
akan membatalkan keterwakilan partai
Umum
Anggota
2. Perkembangan gender yang inheren
politik di dalam pemilu legislatif 2014.
dalam
Sedangkan keterwakilan perempuan
Indonesia membawa pengaruh cukup
sangat penting di lembaga legislatif
signifikan bagi kaum perempuan di
yaitu
mata
untuk
mempengaruhi
setiap
perkembangan
masyarakat.
hukum
Jika
dilihat
kebijakan atau keputusan pemerintah.
banyaknya
Jaminan keterlibatan perempuan dalam
kepemudaan dan politik yang justru
bidang politik telah mengalami dampak
lebih dahulu memberi hak bagi kaum
yang
perempuan
positif.
Keterlibatan
ini
organisasi
di
masyarakat,
sebelum
Undang-
dibuktikan dengan lahirnya peraturan-
undangPemilihan Umum DPR, DPD
peraturan nasional yang menjamin
dan
secara
keterwakilan
hukum
perempuan
akan
Pengaruh
perempuan
dalam
lembaga legislatif ini tidak selalu dapat
perjalanannya
diukur secara kuantitatif namun dapat
kehadiran peraturan ini masih belum
dianalisis secara kualitatif. Bahkan
memberikan hasil yang maksimal.
dengan perlindungan hukum tersebut,
di
bidang
terbentuk.
politik,
meskipun
dalam
keterlibatan
DPRD
dalam
2. Saran
dibandingkan dengan pemilu tahun
1. Hak perempuan di lembaga legislatif
2009 dan pemilu tahun 2014, jumlah
sama halnya dengan jumlah anggota
legislator perempuan di DPR RI turun
laki-laki. Peluang adanya pengaturan
menjadi 19% menjadi 17%. Jika usaha
dan implementasi perlakuan khusus
untuk mendorong peran perempuan di
(affirmative
legislatif terus dilakukan, maka mesti
action)
bagi
kaum
perempuan, jangan sampai mengarah
juga
melihat
integritas
dan
kepada stigma negatif, bahwa kaum
kualifikasinya bukan hanya sekedar 29
pada pemenuhan kuota, tetapi pada
dapat terakomodir melalui mekanisme
keberhasilan
perubahan
amanah
serta
tujuan
undang-undang tersebut.
beberapa
pasal
yang
mengatur terkait dengan keterwakilan
3. Sebaiknya sanksi yang diberikan oleh
perempuan.
KPU dibuat berjenjang. 4. Ide
dan
semangat
dari
Undang-
undangPemilihan Umum DPR, DPD dan
DPRD
terkait
dengan
batas
minimal calon legislatif perempuan adalah
memberi
kesempatan
lebih
besar bagi kaum perempuan. Namun terhadap kesempatan keterpilihannya tidak diatur dengan jelas tentang
DAFTAR PUSTAKA Ani Purwanti. 2014. Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998 – 2014. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta Arief Hidayat. 2012. Makalah 4 Pilar Kebangsaan Indonesia, Pada Seminar Pancasila Sebagai Batu Uji Dalam Kehidupan Bernegara.
adanya pasal-pasal yang memperkuat peran
strategis
kaum
perempuan
dengan elektabilitas dan popularitas tertentu, akan berjalan linier sesuai dengan
hasilnya.
Sehingga
A.V. Dicey. 1957. Introduction to the Study of Law of the Constitution. Mac Migan LTD. London. Bayu Dwi Anggono. 2014. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. Konstitusi Press. Jakarta.
keterwakilan kaum perempuan tidak menjadi terus menurun karena faktor asal
memenuhi
Disamping
hal
batas
minimal.
tersebut,
secara
Hendarmin Ranadirekasa. 2009. Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi. Fokus Media. Bandung.
menyeluruh baik lembaga legislatif, eksekutif melalui menterinya secara yudikatif juga seharusnya mesti ada aturan kuota bagi kaum perempuan. Tentunya
dengan
standart
dan
kualifikasi yang kompetitif dengan kaum laki-laki. 5. Keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif idealnya lebih dari 30%, yaitu 50% hal ini dikarenakan supaya aspirasi dari kaum perempuan juga
Jimly Assiddiqie. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Bhuana Ilmu Populer. Lies Ariany dalam Jurnal Konstitusi Vol. II No. 1. Partisipasi Perempuan Di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Provinsi Kalimantan Selatan. MKRI. Jakarta. Juni. 2009. Maria Farida Indrati. 2007. IlmuPerundangundangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Kanisius. Yogyakarta. Muchamad Ali Safa’at. 2011. Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik 30
Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Moh.Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, Anton F. Susanto. 2013. Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif. Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang.
Karya Ilmiah atau Penelitian Hotlan Samosir dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1. Konstitusi, Demokrasi, dan Pemilihan Umum. MKRI. Jakarta. Juni. 2009.
Padmo Wahyono. 1977. Ilmu Negara Suatu Sistematik dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Hukum dari Jellinek. Melati Study Group. Jakarta. Sulistyo Adiwinarto dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Vol. 6 No. 12. Peranan dan Strategi Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Sri Sumantri. “Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI”. Dalam Komisi Yudisial RI, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun
Disertasi / Tesis Ani Purwanti. 2014. Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998 – 2014 (Studi Partisipasi Politik Perempuan dalam Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD). Jakarta. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sidi Alkahfi Setiawan. 2013. Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia Tbk. Jember. Fakultas Hukum Universitas Jember. Widodo Ekatjahjana. 2007. Pengujian Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945. Bandung.
Janedjri M.Gaffar. dalam Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. I. Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggara Pemilu. MKRI. Jakarta. Maret. 2013. Lies Ariany dalam Jurnal Konstitusi Vol. II No. 1. Partisipasi Perempuan Di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Provinsi Kalimantan Selatan. MKRI. Jakarta. Juni. 2009. Sulistyo Adi Winarto dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Vol. 6 No. 12. Peranan dan Strategi Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Jember. 2010. Unifem (United Nations Development Fund For Women). CEDAW : Restoring Rights To Women, Unifem. Sri Praptianingsih dan Fauziyah. 2012. Diktat Ilmu Negara. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Jember Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Publik Perempuan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653 Tahun 1958
31
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Descrimination Againts Women ) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2003 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Instruksi PresidenNomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
32
