Perlindungan Guru di Era Reformasi Satriyo Agung Dewanto,S.T., S.Pd.T, M.Pd. Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta, Indonesia E-mail :
[email protected] ABSTRAK Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional N0.20 tahun 2003 menegaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan memegang kunci bagi kemajuan bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan negara tersebut,dalam negara yang maju dapat dipastikan kalau pendidikan di negara itu kualitasnya baik. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Guru harus mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kepolisian, hakim, Jaksa sebagai penegak hukum harus membedakan perbuatan itu apakah perbuatan personal atau perbuatan dalam rangka melaksanakan profesinya. Tugas guru di era reformasi sangat berat, antara lain mengejar ketinggalan-ketinggalan dengan pendidikan di negara-negara maju serta tetap berdasar Pancasila dan UUD 1945. Utamanya ketertinggalan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini guru perlu kenyamanan dan rasa aman dalam melaksanakan tugas mendidik anak bangsa, sehingga guru terhindar dari kekerasan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti terjadi akhir akhir-ini. Hingga kini belum ada Undang- Undang tentang perlindungan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Maka Presiden dan DPR dituntut segera membuat Undang-Undang dan dalam jangka pendek agar Presiden membuat Peraturan Pemerintah tentang perlindungan guru, sebelum lahirnya Undang-Undang. Kata Kunci: Perlindungan, Guru, Era Reformasi ABSTRACT Law on National Education System Number 20 of 2003 confirms that the function of national education is to develop the ability and character development and civilization that are useful in the context of the intellectual life of the nation, is aimed at developing students' potentials in order to become a man of faith and fear of God, noble, healthy, knowledgeable, skilled, creative, independent, and become citizens of a democratic and accountable. Education holds the key to the nation's progress. Reciprocation of a nation is determined by the quality of the country's education, in a developed country can be ensured that the quality of education in the country either. The quality of education depends on the quality of teachers. Teachers should receive legal protection in carrying out their professional duties. Police, judges, prosecutors as law enforcement must distinguish whether the act was a personal act or deed in order to carry out their profession. The teacher's task is very heavy in the reform era, among others catch up-up with education in developed countries as well as fixed based on Pancasila and UUD 1945 Constitution Primarily behind in the progress of science and technology, in this case teachers need comfort and security in carrying out duties educate the children of the nation, so that teachers avoid violence perpetrated by persons who are not responsible as the final end-this happened. Up to now there is no law on the protection of teachers in performing their professional duties. Then the President and
DPR demanded immediately create the Act and in the short term for the President to make a government regulation on the protection of teachers, before the enactment of Law. Keywords: Protection, Teacher, the Reform Era PENDAHULUAN Pendidikan memiliki peran kunci bagi peradaban suatu bangsa.Pada saat suatu negara tidak menaruh perhatian terhadab pendidikan maka negara tersebut tidak membangun sumber kekuatan, sumber kemajuan, sumber kesejahteraan, dan sumber martabatnya yang selalu dapat diperbaharui, yaitu kualitas manusia dan kualitas masyarakatnya.Kualitas ini ditentukan oleh tingkat kecerdasan dan kekuatan karakter rakyatnya. Peran strategis pendidikan juga diharapkan UNESCO yang menyatakan bahwa pendidikan harus menjadikan individu-individu menyadari akan akar-akar kebudayaan mereka dimana mereka bertempat tinggal , dan juga mengajarkan bagaimana menghormati kebudayaan kebudayaan orang lain. Bila diyakini pendidikan memegang kunci bagi peradaban suatu bangsa, maka layak dipertanyakan apa yang terjadi dengan pendidikan di Indonesia yang tergoyahkan akibat tingkah laku sebagian warganegara yang kurang bertanggung jawab seperti korupsi yang merajalela, demonstrasi yang berakhir ricuh, egoisme pribadi maupun kelompok menunjukan gejala menguat, terjadinya pembunuhan yang hanya karena masyalah sepele, tindak kekerasan yang menghiasi media elektronik ataupun media yang lain, lebih tragis lagi kekerasan yang terjadi disekolah. Fenomena tersebut mengaburkan identitas bangsa Indonesia yang ramah dan suka damai. Apakah dapat dikatakan inilah hasil pendidikan masa lalu. Tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedang dalam Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional N0.20 tahun 2003 menegaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam mencapai tujuan nasional itu diperlukan pendidik yang profesional.Tidak terbantahkan lagi demi kemajuan suatu bangsa diperlukan pendidikpendidik yang yang handal. Di negara maju manapun diperlukan guru-guru yang mau bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Maka perlindungan terhadap guru mutlak adanya, agar dalam menjalankan profesinya guru merasa nyaman dan aman melaksanakan tugas mengabdi kepada negara dan bangsanya PEMBAHASAN Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional N0. 20 tahun 2003, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasidalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen Profesional adalah pekerjaan atau kegitan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sehingga profesi guru sangat mulia itu perlu mendapat perlindungan dari pemerintah, masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia.Namun ternyata profesi guru yang sangat mulia itu di Indonesia belum mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat sebagaimana diharapkan oleh guru.Banyaknya peristiwa –peristiwa guru yang dianiaya dan mendapat kekerasan baik oleh orang tua peserta didik maupun oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap guru dalam menunaikan tugas suci demi kemajuan bangsa dan negaranya. Seharusnya dibuat peraturan perundangan seperti Undang-Undang atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya sehinggga merupakan payung hukum bagi alat penegak hukum untuk bertindak seperti aparatnya hakim, jaksa dan polisi untuk meningkatkan perlindungan kepada guru. Perlu diketahui kewajiban guru: 1. Merencanakan pembelajaran , proses evaluasi 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik 3. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif 4. Menjunjung tinggi perundang-undangan 5. Memelihara persatuan dan kesatuan
Selain itu perlu diketahui hak guru: 1. Penghasilan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial. 2. Promosi dan penghargaan. 3. Perlindungan melaksanakan tugas. 4. Kesempatan meningkatkan kompetensinya. 5. Memanfaatkan sarana dan prasarana. 6. Kebebasan penilaian dan penentuan kelulusan, penghargaan dan lain-lain. 7. Rasa aman dan jaminan keselamatan. 8. Kebebasan berserikat dalam organisasi profesi. 9. Kesempatan berperan dalam kebijakan pendidikan. 10. Kesempatan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. 11. Pelatihan dan pengembangan profesi. Dalam melaksanakan tugas dan mengembangkan profesinya yang berat itu guru harus mendapat perlindungan hukum beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat melaksanakan dengan aman dan nyaman mencapai tujuan pendidikan nasional. Tanpa perlindungan dari pemerintah, masyarakat luas tak mungkin berhasil dengan baik. Penulis melihat akhir-akhir ini pada tahun 2015/2016 media massa dan elektronik dihiasi oleh berita yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang berhubungan dengan sekolah. Baik oleh guru terhadap peserta didik, peserta didik terhadap guru, orang tua peserta didik dengan guru. Wakil Ketua DPR Komisi X Sutan Adil Hendra menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya seorang guru bernama Tatang Wiguna, seorang guru SMP dan SMA Yas Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu, menurutnya ini adalah kejadian yang tak dapat ditolerir. Tatang diketahui tewas dikeroyok sejumlah orang di jalan AH Nasution bandung, Senin 22/8-2016 dengan luka
tusukan benda tajam ditubuhnya oleh orang yang tak dikenal. Korban sempat dilarikan ke RS Santo Yusuf untuk diberikan pertolongan namun jiwanya tak dapat diselamatkan.Seorang guru yang niatnya luar biasa mendidik murid, malah mengalami penusukan dari pelaku yang tak bertanggung jawab.Tanpa ada guru tak mungkin negara mengalami kemajuan seperti ini. Masih terngiang-ngiang peristiwa bulan Februari, guru SMP Raden Rakhmat Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur bernama Samsudi hanya karena mencubit anak asuhnya yang tidak mau melaksanakan solat dhuha berakhir di meja hijau.Bulan April lalu seorang guru bernama Inho Loe guru SD Santo Antonius Matraman Jakarta Timur dilaporkan ke polisi oleh orang tua peserta didik yang tidak terima anaknya ditegur guru dengan cubitan, karena tidak memperhatikan pelajaran. Mei 2016 guru SDN 20 Sungai Radak Baru Kalimantan Barat bernama Jamila yang berstatus guru honorer, melaporkan ke polisi karena dianiaya orang tua peserta didik. Jamila melakukan pemotongan rambut peserta didik yang tidak mau masuk sekolah, akibatnya orang tua peserta didik tidak terima dan memotong rambut guru tersebut.Paling fenomenal terjadi 10 Agustus 2016, Drs. Muhamad Dasrul, guru mata pelajaran arsitektur di SMK Negri 2 Makasar dikeroyok, dipukuli orang tua peserta didik besrta anaknya, karena guru menegur peserta didik yang tidak membawa tugas dari guru dan peralatan sekolah.Sehingga sang guru harus dilarikan ke RS dan menginap sekitar 8 hari.Sedang orang tua peserta didik bersama anaknya melabrak ke kelas tanpa lapor kepada guru piket atau guru jaga. Hal itu terjadi karena peserta didik melaporkan kepada orang tuanya atas peristiwa itu dan orang tua peserta didik secara emosional langsung kesekolah bersama anak setelah ketemu mengeroyok gurunya hingga berdarah- darah
Akibat pemukulan itu Drs.Muhamad Dasrul menjalani operasi di bagian hidung, dan orang tua yang melakukan penganiayaan itu harus berurusan dengan polisi serta berbuntut panjang dengan alat penegak hukum.Orang tua peserta didik harus menyelesaikan kewajibannya dengan kepolisian serta menurut KUHP diancam penjara 7 tahun sedang anaknya yang dibawah umur harus mendapatkan sanksi dari sekolah dan pendidikan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan para peserta didik yang berjumlah 700 orang melakukan demonstrasi ke kepolisian. Yaitu Polsek Tamalatemenuntut agar pemerintah dan yang berwenang menyelesaikan peristiwa pengeroyokan oleh orang tua peserta didik dengan anaknya yang telah melanggar hukum, dan agar pengadilan menghukum orang tua peserta didik dan anaknya sesuai aturan yang berlaku .Para artis juga mengecam tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh orang tua beserta anaknya itu, demikian juga sebagian anggota DPR juga ikut mengecam tindakan orang tua dan anak yang mengeroyok gurunya yang sedang melaksanakan tugas itu.Apapun masalahnya kekerasan yang dilakukan orang tua peserta didik beserta anaknya itu adalah melawan hukum. Sementara itu atas nama Pengurus PGRI Unifah Rosydi menilai kriminalisasi terhadap guru merupakan pelecehan terhadap profesi guru. Maka peristiwa seperti itu jelas tidak bisa ditorerir.Maka PGRI menuntut agar dibuat UndangUndang perlindungan guru. Atas maraknya kasus kekerasan yang akhirakhir ini dialami oleh guru.Memotivasi (PGRI) Persatuan Guru Republik Indonesia, pemerintah melalui Kandikbud agar segera menyusun UndangUndang Perlindungan Guru.Keberadaan UndangUndang itu dinilai sangat penting untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi guru agar mereka bisa fokus dalam mengajar. Sambil menunggu
Undang-Undang perlindungan guru sebaiknya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah dulu biar lebih cepat terealisir. Peristiwa - peristiwa penganiayaan terhadap guru yang sedang melaksanakan tugas negara, mendidik anak bangsa serta berusaha meningkatkan kecerdasan bangsa menjadi kurang maksimal akibat perbuatan oknum orang tua peserta didik yang kurang bertanggung jawab. Peraturan perundangan yang melindungi guru sebagai pendidik profesional belum memadahi, baru adaseperti : 1. Dalam UU SISDIKNAS pasal 7 (2). Menegaskan Orang tua dari anak wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Sehingga perbuatan penganiayaan terhadap guru jelas bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 itu, seharusnya orang tua memberi contoh teladan kepada anaknya yang masih sekolah di SMK. Selain itu tanggung jawab pendidikan menyangkut pemerintah, masyarakat dan orang tua sehingga orang harus ikut bertanggung jawab terhadap sikap dan perilaku anaknya. Demikian juga dalam pasal 6 (2) tertuang kalimat setiap warganegara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Dari kalimat itu tersirat arti perbuatan-perbuatan itu akan berpengaruh terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Misal dalam kasus Drs Muhamad dasrul di Makasar itu menyebabkan tak dapat melakukan tugas selama sekitar 8 hari, berarti tugas yang diemban Drs Muhammad Dasrul tidak berjalan normal dan
penyelenggaraan pendidikan disekolah menjadi terganggu. 2. Undang-Undang N0. 14 Tahun 2005, dalam pasal 35 menyatakan dalam: Ayat (1). Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau satuan pendidikanwajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas Ayat (2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja Ayat (3). Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain Ayat (4). Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pdalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas Ayat (5). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan /resiko lain. 3. Peraturan pemerintah No.74 tahun 2008 tentang guru, telah mengatur perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam
4.
5.
6.
7.
pasal 39 Ayat (1). Menegaskan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis yang ditetapkan guru, dewan guru dan masyarakat luas serta satuan pendidikan dan peraturan perundangan dalam proses pembelajaran yang dibawah kewenangannya. Dalam ayat (2) nya menjelaskan sanksidapat berupa teguran dan atau/peringatan baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan perundangan. Pasal 40 Ayat (10). Dalampasal itu menegaskan guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas berbentuk rasa aman dan jaminan keselamatan, dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan keselamatan kerja. Pasal 41 menjelaskan guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif , intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Selain itu sudah ada nota kesepahaman tentang perlindungan hukum profesi guru antara Kapolri dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI pada tahu 2012yang memuat pihak Kepolisian Negara memberikan perlindungan hukum kepada guru terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi dari pihak peserta didik, orang tua, dan pihak lain. Yang tertuang dalam nota kesepahaman N0. B/3/1/2012dan N0. 100/UM/PB/XX/2012 Disamping itu polisi juga memberikan perlindungan terhadap pelecehan profesi
guru dan tenaga kependidikan serta memberi perlindungan terhadap keamanan kerja mereka. Apakah dalam proses belajar mengajar atau bersifat personal, jika bersifat dalam proses belajar mengajar akan dilalui mediasi 8. Saat ini juga telah ada surat keputusan dari Mahkamah Agung, bahwa upaya pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap murid dalam konteks belajar mengajar tidak bisa dipidanakan. Dari berbagai ketentuan yang dimuat diatas sebenarnya sudah jelas ketentuan yuridis formalmengenai perlindungan terhadap profesi guru, maka perlu ditaati dan dilaksanakanoleh semua pihak yang terkait baik oleh peserta didik , orang tua dan masyarakat luas, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Walaupun peraturan sudah ada namun implementasi masih sangat kurang serta UU perlindungan terhadap guru belum ada. Maka semua pihak harus memahami, menyadari bahwa apa yang dilakukan guru seperti diatas semata-mata melaksanakan tugas mulia menciptakan tujuan negara kecerdasan bangsa seperti tuntutan Pembukaan UUD 1945. Selain itu guru juga melaksanakan tugas pokok guru sebagai pendidik profesional. Jikaseluruh warganegara menyadari tugas guru dalam mendidik putra putri bangsa agar menjadi warganegara yang baik pasti semua akan mendukung dan perlindungan guru akan terwujud. Sehingga profesi guru terhindar dari kriminalisasi atau kekerasan terhadap guru. Semua menyadari bahwa untuk menyiapkan generasi yang cerdas, ungggul, kompetitif, dan berkarakter kuncinya terletak pada guru. Semoga guru dapat melaksanakan tugas dengan merdeka dan mampu berkarya maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia
Jalan keluar bagi guru : Agar guru menggunakan teknik baru yang jauh dari kekerasan, dalam mendidik siswa disekolah, mencubit, memukul merupakan teknik lama dalam mendisiplinkan anak dan itu tak relevan lagi diterapkan. Masih banyak cara yang lebih efektif selain hukuman fisik untuk membuat jera anak didik. Teknik fisik merupakan campuran antar mendisiplinkan anak dengan menyalurkan emosi. Seluruh pihak agar untuk tidak serta merta membawa kasus dugaan kekerasan guru keranah pidana demikian juga kekerasan anak terhadap guru, ini peristiwa pendidikan bukan peristiwa hukum. Pemerintah bersama DPR segera membuat UU Perlindungan guru paling tidak segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah agar lebih cepat terealisir, karena sangat mendesak. SIMPULAN Akhir akhir ini marak diberitakan dalam berbagai media tentang penganiayaan atau kekerasan terhadap guru, guru yang tugasnya sangat mulia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditingkatkan upaya melindungi guru oleh yang berwenang. Masyarakat dan keluarga seharusnya menghormati dan mendukung upaya guru untuk mendisiplinkan peserta didik, serta membantu upaya mendidik anak-anaknya dirumah dan dilingkungan masyarakat sehingga terjadi kesinergian dalam mendidik anak, bukan laporan anak langsung diterima dan dibela, karena kemungkinan guru disekolah berupaya mendisiplinkan anak atau peserta didiknya. Aparat penegak hukum jika mendapat laporan dari oknum masyarakat harus selektif apakah tindakan guru terhadap peserta didiknya dalam upaya
mendidik/mendisiplinkan peserta didik atau perkara pidana. Memang perlindungan terhadap guru aturannya sudah ada namun dirasa masih kurang terperinci dan implementasinya dirasa masih kurang Pemerintah agar secepat mungkin membuat aturan Undang-Undang yang mengatur perlindungan terhadap guru, jika dipandang memakan waktu lama agar mengeluarkan peraturan pemerintah yang tidak terlalu bertele-tele prosedurnya karena hanya dibuat oleh pemerintah saja. Memang sudah ada perlindungan terhadap guru namun belum berujud Undang-Undang, karena jika berujud UndangUndang akan lebih kuat kedudukan hukumnya dan pasti akan lebih mendalam isinya karena dibuat oleh DPR beserta Presiden. Sehingga tindakan kekerasan terhadap guru akan lebih dapat dikurangi. Disamping itu, guru juga harus lebih berhati-hati dalam memilih metode mengajar dan memberi hukuman kepada peserta didik, jangan sampai berakibat merugikan diri-sendiri.Karena masih banyak jenis hukuman yang cocok dan metode yang lebih cocok untuk peserta didik. DAFTAR RUJUKAN [1] Buchory (2016).Lemahnya Perlindungan Guru, Rektor UPGRI, KR. 19 /8- 2016, Yogyakarta [2] Darmiyasti Zuchdi (2015), Pendidikan Karakter Konsep Dasar dan Implementasinya di Perguruan Tinggi, UNY Press, Yogyakarta [3] Kedaulatan Rakyat (2016), Kasus Kekerasan Semakin Marak Mendesak Keberadaan UU Perlindungan Guru, KR 26 Agustus 2016, Yogayakarta [4] Sekretariat Jendral MPR RI (202), Persandingan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta [5] UU RI N0. 20 Tahun 2003 (2003), Tentang SISDIKNAS, Citra Umbara, Bandung
[6] UU N014 Tahun 2005 (2005),Undang-Undang Guru dan Dosen , Citra Umbara, Bandung [7] Zaenal Aqib (2007), Membangun Profesionalisme Guru Dan Pengawas Sekolah,Yrama Widya, Bandung [8] Fakultas Ilmu Pendidikan UNY (2013), Pendidikan untuk Pencerahan & Kemandirian Bangsa, AshShaff, Yogyakarta
