PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DARI HULU KE HILIR MELALUI DESA PEDULI BURUH MIGRAN (DESBUMI):

PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DARI HULU KE HILIR MELALUI DESA PEDULI BURUH MIGRAN (DESBUMI): Studi di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Protection of Migrant Workers from Upstream to Downstream through “Peduli Buruh Migran” Villages (Desbumi): Study at Kuripan Village, Central Java and Nyerot Village, West Nusa Tenggara Tyas Retno Wulan*), Dalhar Shodiq, Wita Ramadhanti, dan Sri Wijayanti Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jendral Soedirman E-mail: [email protected]

*)

ABSTRACT The high Number of Indonesian migrant workers (IMWs)workingin abroad, in facts, is not supported by adequate government protections. Due to BNP2TKI Crisis Center data of 2016, there are at least 27 thousand casesfaced by IMWs working in many countries all over the world. According to the research results conducted Wulan (2011), problems faced by IMWs in the destination countries, 80 percent of those come from villages. A village actually has strategic roles to becomes a foundation of safe migrations since villages arethe first exit doorsforpotential IMWs. The government negligence in protecting IMWs eventually results in village constructive fights to protect their people. IMWs protection is realized in migrant workers caring villages initiated by some villages such as inKuripan Wonosbo Central Java and Nyerot Lombok West Nusa Tenggara; Qualitative method is used in this research by having deep interviews, observation, andfocus group discussion with head of Desbumi’s village, village goverment.The results show that the existence of Desbumi can be a model of IMW’s protection from upstream to downstream and it means that the state present in the protection of IMWs. Keywords: Village, desbumi, protection, Indonesian Migrant Workers ABSTRAK Tingginya jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja ke luar negeri, ternyata tidak diimbangi perlindungan yang memadai oleh negara. Pada tahun 2011-2016 berdasarkan data dari Crisis Center BNP2TKI, terdapat sedikitnya 27 ribu kasus yang menimpa BMI yang berada di berbagai negara. Berdasarkan hasil penelitian Ecosoc (2008), permasalahan yang dihadapi BMI di Negara tujuan, 80 persen sumbernya justru berasal dari desa. Desa sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi basis bermigrasi aman, karena desa adalah pintu keluar yang pertama bagi seorang calon BMI. Abainya pemerintah terhadap perlindungan BMI pada akhirnya justru melahirkan perlawanan-perlawanan yang konstruktif dari desa-desa untuk melindungi para warga mereka. Perlindungan terhadap BMI itu diwujudkan dalam desa peduli buruh migran (desbumi) yang diinisiasi beberapa desa, antara lain Desa Nyerot Lombok Nusa Tenggara Barat dan Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah. Untuk itu peneilitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak keberadaan Desbumi terhadap perlindungan BMI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan FGD terhadap kepala desa, pengurus desbumi serta tokoh masyarakat di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan desa Nyerot Lombok Nusa Tenggara Barat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan desbumi mampu menjadi model perlindungan BMI dari hulu sampai hilir dan menjadikan negara hadir dalam perlindungan BMI. Kata kunci; Desa, desbumi, perlindungan, Buruh Migran Indonesia

PENDAHULUAN Fenomena adanya buruh migran telah lama terjadi di Indonesia. Bersamaan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 fenomena ini diprediksi akan semakin populer (Asriani dan Amalia, 2014). Namun demikian, kondisi di lapangan pengaturan Buruh migran di Indonesia belum memenuhi standar. Dasar hukum penempatan dan perlindungan buruh migran indonesia (BMI) diatur dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai perlindungan dan hak-hak buruh migran beserta anggota keluarganya melalui UU no 6

tahun 2012. Namun implementasi undang-undang tersebut hingga saat ini, masih sangat jauh dari aspek perlindungan yang layak (Prihatin, 2007 dan Hidayati, 2013) serta masih inkonsisten akibat seringnya perubahan peraturan (Wijayanti, 2012). Pada tahun 2011- 2016 berdasarkan data Crisis Center BNP2TKI (2016), sedikitnya 27 ribu kasus saat ini menimpa BMI yang berada di berbagai negara. Antara lain, gaji tidak dibayar, gaji dibawah standar, bekerja tidak sesuai kontrak, putus komunikasi dengan keluarga, sakit di negara tujuan, penyiksaan dan pelecehan seksual oleh majikan dan lain-lain. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 BMI terancam hukuman mati. Masih tingginya permasalahan yang dihadapi para BMI mengisyaratkan masih banyak persoalan yang harus dibenahi

untuk memperbaiki tata kelola perlindungan BMI di Indonesia. Beberapa riset menunjukkan ada banyak negara yang menjadi tujuan buruh migran Indonesia dan hampir seluruhnya memiliki permasalahannya sendiri. Pada kasus Malaysia sebagian besar BMI di sana yang merupakan pekerja kelas bawah mengalami diskriminasi (Noor dan Shaker, 2017) salah satunya dalam hak seksual dan reproduksi (Lasimbang et al., 2015). BMI di Korea merasakan ekslusi sosial karena keterbatasan kemampuan bahasa lokal mereka (Chung et al. 2014). Yuniarto (2016) menyatakan bahwa untuk bertahan menghadapi diskriminasi, BMI di Taiwan menjadi lebih bersatu tanpa melihat perbedaan latar belakang suku dan religiusitas dari daerah asal. Namun demikian mungkin hanya di Hongkong nasib BMI lebih baik karena adanya campur tangan pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Hongkong dalam bentuk Public Privat Partnership untuk perlindungan BMI (Palmer, 2013) meskipun sesungguhnya secara hukum seluruh perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri harus melindungi BMI (Susetyorini, 2010). Peran pemerintah dalam perlindungan BMI seharusnya memang sangat penting. Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebenarnya telah mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi para BMI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia. Namun UU No 39 Tahun 2004 tersebut juga secara eksplisit menyerahkan proses penempatan dan perlindungan BMI oleh pemerintah kepada pihak swasta yaitu Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat pada PPTKIS yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini sangat memungkinkan terjadi proses komodifikasi terhadap para BMI berupa pengabaian atas hak-hak mereka. (Devi Rahayu dan Misbahul Munir,2012). Hasil analisis terhadap UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menunjukkan bahwa PPTKIS merupakan lembaga yang paling banyak terlibat dalam pengurusan BMI (Wulan, 2014) Penyerahan tanggung jawab pengurusan kepada pihak swasta seperti ini tentu sangat problematik karena orientasi mereka bagaimanapun adalah keuntungan sebesar-besarnya. Beberapa penelitian antara lain Hangzo dkk (2011); Husson (2011), Mafruhah (2012), Orange (2012) mengindikasikan bahwa untuk melindungi buruh migran terutama mereka yang bekerja pada sektor informal harus ada kerjasama dan komitmen di semua tingkat mulai dari tingkat nasional, regional dan global dan yang paling utama yaitu di tingkat nasional. Lebih jauh dalam kajian Husni (2011)Ketidakberlakuan UU No.39/2004 secara filosofis karena belum mencerminkan citra hukum (Rechtidee) bangsa indonesia sebagai nilai positif yang tertinggi (uberpositivenwerte), yakni pancasila, sila kedua. Secara yuridis peraturan perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan BMI tidak sinkron secara bertikal maupun horizontal dan secara sosiologis kurangnya tingkat kesadaran hukum calon BMI, kurangnya pengawasan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, penegakan hukum (law enforcement) yang lemah. Temuan Lee dan Petersen (2006) juga mengindikasikan bahwa BMI yang bekerja di Hong kong banyak yang dipaksa untuk menandatangani dokumen pinjaman palsu dan potongan gaji, paspor disita oleh agen tenaga kerja atau majikan bahkan ada beberapa dari mereka mendapatkan pelecehan seksual, perkosaan, dan kekerasan fisik.Dalam perspektif Marxis, para BMI ini mengalami proses komodifikasi. Kondisi ini mempertegas posisi mereka hanya sebagai komoditas. (Michael Burawoy, 2010). Pasar

kerja dalam global Kapitalisme menganggap semua semua barang adalah komoditas. Ini artinya barang bernilai hanya sejauh ia mempunyai nilai tukar dan dapat ditukarkan dalam tindakan tukar menukar. Nilai tukar itu tidak hanya berlaku pada barang. Tenaga kerja manusia pun dipandang sebagai barang dagangan. Artinya tenaga kerja bisa dibeli menurut nilai pasaran. Jadi dalam komoditas yang hanya mempunyai nilai tukar, menjadikan manusia diasingkan dari pekerjaanya yang khas. Komoditi adalah tempat keterasingan manusia dari pekerjaannya (Sindhunata, 1983).Demikianlah, pada akhirnya kita bisa mendapatkan penjelasan mengapa di dalam kapitalisme segala bentuk hasil produksi dan reproduksi dijadikan komoditas untuk dipasarkan dengan tujuan mencari keuntungan. Kekuatan produksi dibentuk dalam kaitan bukan untuk menggali nilai utilitas atau ‘nilai guna’(use –value), akan tetapi untuk mencari nilai lebih (profit) dari nilai tukar (exchange value). Dalam sistem kapitalis terciptalah proses komodifikasi, yaitu menjadikan obyek-obyek sebagai sesuatu yang memiliki nilai tukar. Minimnya perlindungan BMI, pada akhirnya memposisikan mereka sebagai komoditas semata. Diperlukan strategi untuk memperkuat perlindungan bagi para BMI, dari level lembaga negara yang paling kecil, yaitu desa. Desa sebagai pintu keluar pertama dari seorang buruh migran sebenarnya memiliki fungsi untuk mempersiapkan, mengawasi, sekaligus melindungi warganya yang akan atau sedang bekerja di luar negeri, karena penyiapan dokumen dan ijin dari desa menjadi syarat utama bagi seorang calon buruh migran. Namun berdasarkan kajian yang telah dilakukan Wulan dkk (2013) peneliti pada tahun 2011-2013 terhadap para kepala desa di Kabupaten Banyumas tampak bahwa pengetahuan para kepala desa tentang migrasi yang aman masih sangat terbatas. Juga seringkali warga desa mencari jalan pintas dengan menggunakan dokumen melalui desa atau kecamatan atau kabupaten lain. Minimnya informasi yang diberikan pemerintah desa membuat para BMI lebih mudah mengakses informasi dari calo PPTKIS tersebut.Pasal 86 UU No 6 tentang Desa mensyaratkan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia.(Yuniadi Mayowan, 2016)Sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Perlunya mekanisme strategis untuk memberikan informasi pada buruh migran dan keluarganya tentang migrasi yang aman guna mencegah terjadinya trafiking. dan memberikan perlindungan maksimal kepada BMI juga didasarkan pada berbagai hasil penelitian, antara lain kajian Ecosoc (2007) dan Wulan (2010), menunjukkan bahwa 80 persen persoalan yang dialami BMI di luar negeri justru diawali sejak di dalam negeri melalui pemalsuan dokumen di desa dan lain-lain. Penelitian Wulan (2012); IOM (2010); Piper (2003)mengindikasikan minimnya informasi migrasi yang diterima masyarakat maupun pemerintah desa. Abainya pemerintah terhadap perlindungan BMI pada akhirnya justru melahirkan perlawanan-perlawanan yang konstruktif dari desa-desa untuk melindungi para warga mereka.Perlindungan terhadap BMI itu diwujudkan dalam desa peduli buruh migran (Desbumi) yang diinisiasi beberapa desa di Kabupaten Wonosobo, Kebumen Jawa Tengah; Jember Jawa Timur dan Lombok Nusa Tenggara Barat. Desa peduli buruh migran itu menggunakan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukumnya dan mendapatkan dukungan anggaran dari Anggaran dana desa (ADD), Bumdes, RPJMDes dan lain-lain. Kondisi ini menarik

156 | Wulan, TR. et. al. Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)

untuk dikaji, karena menunjukkan bahwa desa dengan segala kekuatan yang mereka miliki mampu melakukan perlawanan terhadap kebijakan negara yang mereka anggap tidak peduli pada persoalan BMI yang mereka hadapi. Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses desa mengorganisir seluruh stakeholder yang terkait untuk mewujudkan desa peduli buruh migran tersebut dan apakah kriteria untuk sebuah desa dikatakan sebagai desa peduli buruh migran.

memberikan pelayanan kepada migran tanpa perencanaan untuk mengakomodasi kepentingan warga desa Akibatnya, mereka kemudian kalah bersaing dalam menarik manfaat dari aliran orang akibat migrasi gaya-hidup internasional, artinya pemerintah desa justru mengeksploitasi warga desanya. Desa sebenarnya memiliki peran strategis untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang sedang, akan dan telah pulang dari luar negeri dengan memperkuat kewenangan desa.

METODE PENELITIAN

Arus BMI seharusnya penting untuk diperhatikan oleh Desa. Semakin banyak warga desa usia produktif yang menjadi BMI akan membuat Desa akan kehilangan tenaga kerja di bidang pertanian seperti pada kasus Desa Ganjaran, Kabupaten Malang (Prayitno et al., 2013). Kondisi ini tentu merupakan kerugian bagi Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam, dan observasi di Desa Peduli buruh Migran di Desa Nyerot Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah. Kedua desa ini dipilih, karena mereka termasuk dalam 18 desa yang didampingi Migrant Care untuk mengembangkan Desbumi. Kedua desa tersebut tampil menjadi best practices pada saat Jambore Buruh Migran Nasional di Jember pada bulan November 2015 dan peneliti kemudian melakukan penelitian pada kedua desa tersebut untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pelaksanaan Desbumi pada kedua desa tersebut. Wawancara mendalam dilakukan pada kepala desa, pengurus Desbumi serta NGO yang mendampingi Desbumi tersebut. HASIL DAN PEMBAHASAN Desbumi dan Posisi Desa dalam Perlindungan terhadap Buruh Migran Pada tahun 2014 mulailah implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Pemerintah Desa mendapatkan kewenangan luas baik dari segi kewenangan maupun pendanaan. Sebelumnya pemerintah membagi pusat pemerintahan terkecil negara menjadi kelurahan (yang terbentuk lebih karena secara administratif) dan desa (yang terbentuk karena persamaan adat dan keturunan seperti dalam Nurcholis, 2014). Sejak berlakunya UU No. 6 tahun 2014 menjadikan Desa memiliki kekuaasaan dan kewenang yang luas, terbukti beberapa kelurahan di Wonosobo mengajukan diri untuk beralih menjadi Desa demi memperoleh keluasan wewenang otonominya (Harsanto, et al., 2017). Desa adalah represetasi negara yang terkecil yang berhadapan langsung dengan warganegara Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (Hermansyah, 2015). Secara sosiologis, desa juga merupakan kolektif otonom yang menggerakkan dinamika sosial, ekonomi dan politik masyarakat.Berkaitan dengan perlindungan BMI, desa seharusnya menjadi pintu perlindungan pertama bagi warga negara yang akan ke luar negeri. Sayangnya berbagai kajian menunjukkan bahwa desa yang seharusnya menjadi pijakan pertama bagi warga desanya yang akan bermigrasi belum secara aktif memberikan layanan, seperti tidak adanya database buruh migran yang valid dari desa, hanya berfungsi secara administratif memberi surat keterangan ijin dari suami atau istri atau orang tua calon buruh migran yang harus mengetahui kepala desa, itupun bila sponsor/calo meminta surat kepada pihak desa, bahkan ada perangkat desa atau bahkan kepala desa merangkap menjadi calo. (Hidayah dan Susilo, 2016; Wulan 2015, Indipt 2014). Kondisi ini juga dipertegas temuan Amalia et al. (2014) dan Kolopaking (2015)di desa Tugu Selatan Cisarua yang merupakan desa tujuan para migran dari Timur Tengah, bahwa pemerintah desa hanya berorientasi

Kehadiran Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa untuk meningkatkan seluasluasnya prakarsa desa untuk melindungi dan mensejahterakan warga desanya. Secara sosiologis, kehadiran UU No. 6/2004 didasarkan beberapa pertimbangan, Pertama, untuk menciptakan masyarakat desa yang adil dan makmur, paradigma pembangunan harus dimulai dari bawah desa) Kedua, ide dan pengaturan otonomi Desa kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik Desa. “Otonomi Desa” hendak memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa, dan memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi Desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman, akibat dari interupsi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar).Ketiga, pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lainlain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global (Yarni, 2015). UU No 6 tahun 2014 memampukan kehadiran “negara” skala kecil untuk melindungi buruh migran sejak dari daerah asal, selama mereka bekerja di luar negeri, sanpai para BMI pulang kembali ke Indonesia. Pasal 4(f) UU No 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat kesejahteraan umum. Desbumi merupakan inisiatif pada tingkat desa untuk dapat memberikan layanan perlindungan yang komprehensif di tingkat desa. Tujuan Desbumi menurut Hidayah dan Susilo (2016) adalah: a. b. c. d. e. f. g. h.

Desa memiliki birokrasi aktif dan responsif terhadap buruh migran dan keluarganya Desa memiliki data dinamis buruh migran dan keluarganya baik data penempatan, data kasus dan informasi terkait migrasi aman Masalah buruh migran menjadi masalah publik bukan privat Adanya aturan dan mekanisme sanksi bagi perangkat desa yang merangkap sebagai calo buruh migran Adanya peraturan desa (Perdes) tentang perlindungan dan pelayanan bagi buruh migran dan anggota keluarganya Adanya mekanisme penyelesaian masalah dan standar pelayanan minimum bagi buruh migran dan anggota keluarganya Musrenbangdes melibatkan komunitas buruh migran dan memasukkan agenda perlindungan buruh migran dalam perencanaan dan penganggaran desa Komunitas buruh migran dan anggota keluarganya difasilitasi untuk berjejaring dengan komunitas buruh

Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 155-162 | 157

i. j. k.

migran baik sesama desa maupun dari desa lain. Adanya pembatasan ruang gerak praktek percaloan dalam rekruitmen buruh migran di desa. Penyediaan informasi mengenai tata cara bermigrasi secara aman ke luar negeri Terbentuknya usaha-usaha produktif dalam pemanfaatan remitansi

Berdasarkan kriteria Desbumi yang disebutkan di atas, desa menjadi basis utama untuk melindungi warganya yang akan, sedang atau bahkan telang pulang dari luar negeri.Kehadiran desa sebagai basis utama proses migrasi internasional tersebut perlu dirumuskan lebih detil dan mendapatkan dasar hukum yang jelas (baik di level lokal desa maupun Kabupaten) dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan-kebijakan yang menetapkan kewenangan desa dalam perlindungan tersebut. Proses Pembentukan dan Kriteria Desbumi Dua desa yang yang dipilh secara purposive dalam penelitian ini adalah desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dan Desa Nyerot Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Seperti telah dijelaskan dalam metode penelitian, kedua desa tersebut menjadi best practice saat pelaksanaan Jambore nasional BMI yang dilaksanakan di Jember pada bulan Nopember tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Cahya Agung, Kepala Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dan Said Kepala Desa Nyerot Lombok Tengah proses untuk menjadi Desbumi dilakukan setelah serangkaian pertemuan yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, mantan BMI dan keluarga BMI. Hal ini penting untuk membangun pemahaman dan komitmen yang sama dari segenap komponen di desa tentang pentingnya Desbumi untuk mereka. Wahyu Cahya Agung menjelaskan bahwa Desbumi tidak terbentuk secara instan, namun ada proses pendampingan yang dilakukan NGO Sari Solo yang sebelumnya melakukan proses pendataan terhadap kondisi BMI di desa Kuripan, melakukan diskusi-diskusi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, mantan buruh migran dan keluarga buruh migran. Wahyu cahya Agung yang sebelum menjadi kepala desa sempat bekerja di Balai Latihan Kerja untuk melakukan sertifikasi terhadap para calon BMI dan memahami betul dinamika persoalan yang dialami para calon BMI dan keluarganya menjelaskan bahwa pada saat awal proses pembentukan Desbumi, beberapa kali NGO Sari Solo dan Migrant care Jakarta mengundang para perangkat desa, tokoh masyarakat dan mantan buruh migran yang sudah dibentuk dalam kelompok untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sampai mereka menyadari pentingnya Desbumi untuk melindungi warga desa mereka. Menurut Mulyadi dari NGO Sari Solo yang bersama-sama Migrant Care Jakarta mendampingi Desa Kuripan, Desbumi merupakan desa yang memberikan perlindungan kepada warganya yang akan, sedang atau pernah menjadi BMI, dengan menyediakan pelayanan terpadu pada saat pra penempatan (BMI masih di Indonesia), penempatan (BMI telah bekerja ke luar negeri), sampai pada mereka yang sudah menjadi purna BMI (telah pulang kembali setelah kontrak kerjanya habis). Proses pembentukannya dilakukan secara partisipatif, sehingga seluruh stake holder di desa menyadari urgensi Desbumi. Menurut Wahyu untuk menjadikan sebuah desa menjadi Desbumi, ada beberapa prose yang harus dilakukan, yaitu: Setiap desa harus memiliki pemahaman, pelayanan dokumen, informasi  dan database yang lengkap; desa juga memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, misalnya

komputer dan jaringan internet termasuk didalamnya layanan online, yaitu Sistem Informasi Desa (SID) berbasis internet dan teknologi yang baik; Aktifis di desa yang peduli buruh migran yang memiliki komitmen untuk melaksanakan programprogram Desbumi serta diharapkan adanya payung hukum di level desa, misalnya Perdes terkait buruh migran. Menurut Said, Kepala Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Lombok Tengah, pelayanan buruh migran melalui Desbumi antara lain meliputi: sosialisasi ke masyarakat, informasi hukum bagi calon BMI, membantu calon/BMI bermasalah, kemudahan pengurusan dokumen, menyediakan database BMI desa, dan melayani pengaduan BMI . Said yang dulu merupakan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyatakan, bahwa pengalaman saat mendampingi kasus-kasus yang dilaporkan sampai ke DPRD yang membuatnya tergerak untuk berperan dalam pembentukan Desbumi. Di sekretariat Desbumi Nyerot yang posisnya bersebelahan dengan balai desa, data-data tentang BMI dipasang dengan rapih di dinding ruang utama, sehingga semua pengunjung bisa menyaksikan dan mengakses data-data tersebut. Untuk Desa Kuripan, semua layanan dan data BMI telah tersaji dalam website mereka yaitu: http://kuripan.desa.id/. Pada web tersebut, terpampang dengan sangat detil statistik BMI (jumlah, keberangkatan, negara tujuan dan lain-lain)teknik pendampingan kasus, juga layanan online pada web desa mereka. Untuk memberikan pelayanan lebih detil juga memasukkan seluruh komponen Desbumi termasuk penganggarannya, saat ini tengah disusun draft Peraturan Perdes Perlindungan BMI desa Kuripan. Menurut penuturan Wahyu Cahya Agung kepala Desa Kuripan, saat ini hasil yang sudah mulai tampak adalah: adanya layanan BMI yang berbasis internet, pemerintah desa sudah mulai melayani pengaduan kasus, adanya layanan informasi baik berupa leaflet, spanduk, buku dll mengenai persyaratan, prosedur dan dokumen migrasi aman, trafficking,peraturan/kebijakan terkait di kantor desa, adanya petugas aparat desa yang melayani kebutuhan BMI, masuknya pogram pemberdayaan BMI di anggaran dan perencanaan desa, adanya ruangan pelayanan BMI dan sekretariat kelompok BMI Desa, dan tersedianya paralegal terlatih. Yang masih harus dikuatkan terus menerus adalah penguatan kelompok Advokasi BMI untuk perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kemampuan aparat desa. Desbumi di Nyerot Lombok Tengah, meskipun informasi tentang BMI belum terpasang secara online di web desa tersebut, namun sekretariat pusat layanan informasi telah disediakan di balai desa Nyerot. Di pusat layanan informasi tersebut terpampang dengan detil statistik BMI dari desa Nyerot (Jumlah, negara tujuan dan lain-lain), prosedur bermigrasi aman, teknik pendampingan kasus dan lain-lain. Pada saat tim melukakan penelitian disana, para pengurus Desbumi yang beberapa diantaranya adalah mantan BMI, dengan sangat militan akan menjelaskan secara detil informasi yang dibutuhkan para BMI, serta calon BMI dan keluarganya.Berdasarkan hasil FGD dengan para pengurus Desbumi Nyerot yang beberapa diantaranya adalah mantan BMI,mereka mau terlibat menjadi pengurus BMI supaya tidak ada lagi BMI yang mengalami kasus atau paling tidak bisa meminimalisir kasus. Berdasarkan data puslitfo BNP2TKI (2017), Kabupaten Lombok Tengah saat ini merupakan Kabupaten rangking tiga se- Indonesia yang paling banyak mengirimkan BMI ke berbagai negara. Menurut penuturan para pengurus Desbumi Nyerot, calo yang selama ini menjadi pemain utama dalam proses pengiriman BMI, sehingga banyak kasus yang dialami BMI dari Lombok Tengah yang sering berangkat melalui PJTKI/PPTKIS yang ilegal. Sehingga

158 | Wulan, TR. et. al. Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)

perlawanan utama atas keberhadiran desbumi di Desa Nyerot dilakukan oleh para calo-calo tersebut. Namun dengan ketegasan kepala desa dan jajarannya, penolakan tersebut lambat laun bisa diatasi. Desbumi desa Kuripan Kabupaten wonosobo Jawa Tengah dan Desbumi Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara BaratKedua Desbumi tersebut memiliki persamaan yaitu adanya kepedulian, kepemimpinan dan pengetahuan yang sangat memadai dari Kepala desa masingmasing terkait isu BMI. Kondisi ini mebuat desa peduli BMI mendapatkan dukungan anggaran dari desa dan menjadi isu penting di desa tersebut. Desbumi Nyerot saat ini telah memiliki Peraturan Desa no 04 tahun 2015 tentang perlindungan TKI Desa Nyerot, sementara itu, Desa Kuripan meskipun baru memiliki draft Perdes, namun pelayanan terpadu telah dilaksanakan yang juga ditunjang web site yang komprehensif. Implikasi Desbumi terhadap Perlindungan BMI Berdasarkan wawancara dan FGD dengan kepala desa Nyerot dan para pengurus Desbumi Nyerot, dampak yang dapat dilihat setelah pelaksanaan Desbumi adalah sebagai berikut: Kegiatan dan aktiviatas para calo tidak sebebas dahulu, mereka harus berikir dua kali yntuk merekrut calon BMI, apalagi dengan cara yang tidak sesuai prosedur; Pengurusan dokumen untuk calon BMI jauh lebih tertib karena pihak Desa lebih teliti dan bahkan menolak jika ada kejanggalan dengan dokumen calon BMI. Hal ini karena pengurus Desbumi melakukan penelitian terhadap dokumen yang diajukan oleh calo dan mencatatnya, sebelum dokumen dilakukan di tingkat desa; Terjadi komunikasi dan diskusi dalam menganalisa dokumen untuk calon BMI, yang selama ini tidak pernah terjadi.  Hal ini juga dibenarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selama ini Lombok Tengah adalah Kabupaten ranking 3 pengirim BMI terbanyak se-Indonesia, sehingga tidak heran para calo memiliki banyak strategi untuk merayu calon BMI. Pernah ada kejadian, seorang calo yang memiliki stempel/cap dari semua desa di Lombok. Ini mengindikasikan calo menghalalkan segala cara termasuk melakukan pemalsuan terhadap stempel di desa. Oleh karena itu kehadiran Desbumi sangat membantu para BMI untuk melakukan proses migrasi yang aman. Semua kebijakan untuk perlindungan BMI tercantum dalam Peraturan Desa (Perdes) No 4 tahun 2015 tentang Perlindungan TKI asal Desa Nyerot. Pada pada 3 misalnya, tercantum sebagai berikut: Perlindungan TKI asal Desa Nyerot bertujuan untuk: 1. Mencegah terjadinya penipuan oleh calo, petugas lapangan/PPTKIS 2. Menjamin seluruh calon TKI asal desa Nyerot mengurus dokumen di desanya 3. Mencegah terjadinya pemalsuan dokumen 4. Menjamin Desa menjadi pusat informasi, data dan pengaduan bagi TKI asal Desa Nyerot 5. Menjamin Desa harus mendampingi proses penyelesaian kasus TKI asal desa Nyerot 6. Menjamin adanya pemberdayaan organisasi TKI desa Nyerot sebagai wadah diskusi, membantu mendampingi masalah bagi TKI asal desa Nyerot 7. Memastikan organisasi TKI desa Nyerot sebagai mitra kerja desa. Salah satu isi Perdes tersebut yang menarik dan sangat sensitif gender tercantum pada pasal 7 yang antara lain melarang proses perekrutan bagi BMI yang masih memiliki anak berusia kurang dari 12 bulan. Tentang pengganggaran untuk Desbumi juga telah secara eksplisit dicantumkan dalam pasal 15 Perdes

yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan BMI dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (1) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat (2). Desbumi Kuripan, menurut penejelasan Wahyu Cahya Agung, akan melakukan penelitian dan pengkajian legalitas PJTKI/ PPTKIS yang akan memberangkatkan warga desanya. Legalitas itu menjadi salah satu faktor utama untuk memastikan bahwa warga desanya akan terlindungi dengan baik. Untuk desa Kuripan, saat ini juga mulai ada pergeseran, bahwa yang berangkat bekerja ke luar negeri adalah laki-laki.Kondisi ini lebih meminimalisir persoalan keluarga dan perlindungan anak dibandingkan jika yang berangkat perempuan. Keberhasilan desa Kuripan dalam mengelola perlindungan BMI juga menjadikannya dipilih sebagai percontohan Desmigratif (Desa Migran Produktif) di Indonesia. Desmigratif yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini bertujuan untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta perlindungan buruh migran Indonesia mulai dari desa. Secara substantif filosofi Desmigratif tidak berbeda jauh dengan Desbumi, memberikan informasi layanan migrasi aman sejak dari desa, ada upaya untuk meningkatkan usaha produktif para BMI dan keluarganya, serta community parenting untuk anakanak BMI yang dtinggal oeleh orang tuanya bekerja ke luar negeri. UU Desa, Desbumi dan Kekuatan Desa untuk Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Menurut Arie Sujito (2016) semangat yang dibangun dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah terbangunnya desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU Desa memadukan koreksi atas perlakuan desa masa lalu dan memproyeksi ke masa depan, sehingga perspektif, metode, praktik kerja, dan SDM di desa dituntut untuk berubah, bangkit dan mampu mentransformasi modalitas yang dimiliki; dengan memanfaatkan struktur kesempatan ini untuk melakukan pembaharuan desa (https://www.ireyogya.org/merumuskankembali-pendampingan-desa/). Desa sebenarnya perlu melihat dari hulu ke hilir permasalahan buruh migran. Pertama adalah alasan mengapa mereka berangkat menjadi BMI. Umumnya adalah pertumbuhan penduduk di desa yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja di Desa (Irawaty dan Wahyuni, 2011).Hal ini salah satunya dipicu oleh penduduk yang berpendidikan rendah dan terbiasa menjadi buruh tani tetapi terjadi suatu perubahan yang membuat lahan pertanian di desa menjadi semakin sempit (Sihalolo et al., 2016). Maka Dana Desa perlu digunakan untuk memecahkan masalah ini melalui peningkatan kapasitas penduduk dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, kondisi ketika berangkat adalah keluarga yang terbengkalai dan harapan remiten yang sesungguhnya hanya semu. Hal ini karena sesungguhnya buruh migran hidup dalam kondisi yang memprhatinkan di negara tujuan, yang membuat remitennya terlihat besar hanyalah adanya perbedaan kurs antara mata uang negara tujuan dengan rupiah (Yuniarto, 2016). Kondisi ini perlu dijelaskan kepada keluarga dan calon buruh migran agar BMI tidak hanya dipandang sebagai tulang punggung keluarga (Sulistiyo dan Wahyuni, 2013) bahkan penggerak ekonomi desa, tetapi juga kondisi bahwa pekerjaan tersebut berisiko. Ketiga, pasca pulang desapun perlu mengantisipasi adanya hal negatif ketika BMI kembali ke desa asal. Hal ini misalnya penularan penyakit antara lain HIV/AIDS (Kinasih dan Dugis, 2015) atau masuknya budaya asing yang tidak semuanya sesuai dengan nilai budaya asal. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 155-162 | 159

Berkaitan dengan Desbumi, UU Desa nomor 6/2014 bisa menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk hadir sebagai negara dan memberikan perlindungan terhadap BMI sejak dari desa.Desa yang paling tahu karakter warganya serta kekuatankekuatan untuk merubahnya, bisa menggunakan kewenangan tersebut untuk memberikan perlindungan yang maksimal dengan layanan yang terpadu. Kajian Bebbington (2006), Abu Samah (2010) menegaskan juga bahwa desa adalah pihak yang dianggap paling memahami kondisi mereka sendiri, karena kemampuan mereka mengenali kondisi lingkungan dan kebutuhan mereka, Kemampuan tersebut akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Desbumi memiliki ruang yang sangat luas untuk memberikan perlindungan BMI mulai dari sebelum berangkat dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan, memberikan pengetahuan tentang hukum, kondisi kerja dan sosial budaya di negara tujuan, mempersiapkan perangkat kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) jika ada permasalahan yang ditemui saat BMI sedang bekerja di negara tujuan, bahkan menyiapkan skema pemberdayaan ekonomi untuk mengelola hasil kerja bagi para BMI dan keluarganya. Proses perlindungan tersebut bisa terwujud melalui pengambilan keputusan strategis lewat musyawarah desa. Maka para buruh migran dan keluarganya harus memanfaatkan dengan maksimal untuk menyuarakan kebutuhannya, untuk memastikan bahwa problem BMI harus jadi tanggung jawab kelembagaan, baik itu dalam hal regulasi, budget, dan hal lainnya. Komitmen negara terwujud dalam hal ini.Desbumi bisa menjadi ujung tombak advokasi desa dengan melibatkan seluruh komponen di desa yang dimotori oleh Pemerintah desa. Kebutuhan dan kesadaran bahwa setiap warga desa harus dilindungi dan memastikan mereka dalam kondisi aman baik sebelum berangkat, di negara tujuan bahkan setelah kembali beraktivitas di desa masing-masing harus direncanakan dan dirumuskan dengan baik. Pada titik inilah Desbumi akan benar-benar hadir sebagai negara yang memberikan perlindungan dari hulu ke hilir, dari sebelum BMI berangkat, sampai BMI kembali ke tanah air memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarganya.Pembentukan Paguyuban buruh migran sebagai salah satu program Kelembagaan Desbumi, karena kelembagaan yang baik sangat menunjang pembangunan di Desa sebagaimana penelitian Ariyanti dan Sjaf (2014). Desbumi ini juga dapat memanfaatkan teknologi informasi meski masih banyak kendala dalam implementasi Sistem Informasi di Desa seperti ketiadaan infrastuktur. Namun demikian kondisi ini dapat diatasi dengan adanya kepemimpinan kepala desa yang mampu menyemangati dan memfasilitasi warganya untuk dapat terkoneksi dengan sistem informasi seperti teknologi SMS Gateway di Desa Rancasalak, Garut (Salim, 2013) sampai koneksi teknologi internet di Melung, Banyumas (Tambotoh et al., 2015). Saran bagi penguatan kelembagaan Desbumi kedepan adalah untuk memberikan pelatihan pada manajemen keuangan pada calon BMI sebelum berangkat agar remiten yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai modal pada saat kembali. Penelitian Pramuka (2012) menunjukkan bahwa menghubungkan antara BMI dengan Bank Syariah adalah salah satu cara yang baik untuk pengelolaan remiten. Selain itu Desbumi juga perlu melakukan penguatan pengelolaan ekonomi purna BMI dengan menguatkan kelembagaannya menjadi terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hal ini karena dibutuhkan uang dan ruang untuk wadah pemberdayaan ekonomi mantan BMI ini sebagaimana pada penelitian (Haruta dan Sasongko, 2016). Pengelolaan ekonomi buruh migran juga dapat

melibat bantuan CSR dari perusahaan seperti pada penelitian Mutmainna dan Sumarti (2014). Desbumi yang integratif tersebut, akan mampu meningkatkan perlindungan BMI dari hulu ke hilir, sehingga warga desa akan terlindungi dan tercapai kesejahteraannya. KESIMPULAN DAN SARAN Desa memiliki peran yang strategis untuk melindungi BMI, karena desa adalah pintu keluar yang pertama seorang warga desa sebelum berangkat ke luar negri. Ketidakhadiran negara dalam perlindungan BMI, memunculkan inisiatif lokal berupa Desbumi (Desa Peduli buruh Migran) yang melindungi warga desa dengan layanan data, informasi , pos pengaduan yang didukung payung hukum beruapa peraturan desa (perdes), teknologi informasi berbasis website dan didukung anggaran desa. Kehadiran desbumi di Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan Desa Kuripan Wonosobo telah mempersempit ruang gerak para calo yang selama ini menguasai pengetahuan tentang tahapan bekerja ke luar negeri dan desa mampu memastikan bahwa para warganya berangkat dengan prosedur yang benar dan mendapat perlindungan yang maksimal.. DAFTAR PUSTAKA A Bebbington, with L. Dharmawan, E. Farmi, and S. Guggenheim 2006 ‘Local capacity, village governance, and the political economy of rural development in Indonesia’, World Development 34, 11 Amalia, M. et al. 2014. Peluang Usaha serta Kerja Akibat Kehadiran Wisatawan pada Komunitas Tugu. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 02/02, pp 96-102. Ariyati, S.N. dan S. Sjaf. 2014. Efektivitas Kelembagaan Desa dalam Praktik Demokrasi di Desa Karagdepok, Pemalang Jawa Tengah. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 02/03, pp 200-209. Asriani, D. D. dan E. Amalia. 2014. Jejak Perempuan Buruh Migran dalam Masyarakat ASEAN 2015. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 18/2, pp 147-159. Abu Samah, B., Shaffril, H. A. M., Abu Hassan, M., & D’Silva, J. L. 2010 Information communication technology, village development and security committee and village vision movement: a recipe for rural success in Malaysia. Asian Social Science, 6(4), 136-144 Burawoy, Michael, 2010 From Polanyi to Pollyanna: The False Optimism of Global Labor Studies, Global Labour Journal,Volume 1, Issue 2. Chung, Y. et al., 2014. Social Exclussion and Transportation services: A Case Study of Unskilled Migrant Workers in South Korea. Habitat International 44, pp. 482-490. Ecosoc Rights, 2007 Menangani Perbudakan Modern dari Desa: RancangBangun Perbudakan Modern dari Desa,Jakarta Kolopaking, M Lala 2016Migrasi Gaya Hidup Internasional Dan Peminggiran Masyarakat Di Desa Tujuan Wisata(Studi Di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat), Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Desember 2015, hal 38-47 Kustiyati, Atik 2013.Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No 1 2013, Hermansyah, 2015, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus Di Desa Tanah Merah Dan Desa Sambungan), Ejournal Pemerintahan Integratif, 3 (2), Halaman 351-362 Husni, Lalu. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Tengaa Kerja Indonesia di Luar Negeri. Mimbar Hukum. Vol. 23.No. 1.Februari 2011. Hal 150 - 167.

160 | Wulan, TR. et. al. Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)

Husson, Laurence. 2011. Is a Unique Culture of Labour Migration Emerging in the Island Nations of Asia?. Taiwan Journal of Southeast Asian Studies, 8(2): 113138 (2011). Hangzo, Pau Khan Khup, Zbigniew Dumienski and Alistair D.B. Cook. 2011 ‘Legal Protection for Southeast Asian Migrant Domestic Workers: Why It Matters’, NTS Insight, May, Singapore: RSIS Centre for NonTraditional Security (NTS) Studies. Hidayah Anis dan Wahyu Susilo, 2016 Membangun Desa Peduli Buruh Migran, Migrant Care Jakarta Hidayati, N., 2013. Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI). Pengembangan Humaniora, pp.207-212. Husni, Lalu. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Tengaa Kerja Indonesia di Luar Negeri. Mimbar Hukum. Vol. 23.No. 1.Februari 2011. Hal 150 - 167. Husson, Laurence. 2011. Is a Unique Culture of Labour Migration Emerging in the Island Nations of Asia?. Taiwan Journal of Southeast Asian Studies, 8(2): 113138 (2011). Hangzo, Pau Khan Khup, Zbigniew Dumienski and Alistair D.B. Cook. 2011 ‘Legal Protection for Southeast Asian Migrant Domestic Workers: Why It Matters’, NTS Insight, May, Singapore: RSIS Centre for NonTraditional Security (NTS) Studies. Hidayah Anis dan Wahyu Susilo, 2016 Membangun Desa Peduli Buruh Migran, Migrant Care Jakarta Harsanto, B. T. et al. 2017. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30/2, pp 188-196. Hidayati, N. 2013. Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI). Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13/3, pp 207-212. Huruta, A. D. dan G. Sasongko. 2016. Uang dan Ruang yang berkelanjutan dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol 29/4, pp. 212-222. Irawaty, T dan Wahyuni, E. S. 2011. Migrasi Internasional Perempuan Desa dan Pemanfaatan Remitan di Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol 05/03, pp. 297-310. IOM. 2010. Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah. IOM Indonesia, Jakarta. ____. 2010. Labour migration from indonesiA An Overview of Indonesian Migration to Selected Destinations in Asia and the Middle East. International Organization for Migration Mission in Indonesia, Jakarta. Kuntari, Sri. 2010. Kontribusi Remiten Migran Sirkuler dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga. Jurnal PKS Vol. IX, No. 31, Maret 2010; 32 – 51. Kinasih, S. E. dan Dugis, VMA. 2015. Perlindungan Buruh Migran Indonesia melalui Deteksi Dini HIV/AIDS pada saat reintegrasi ke daerah asal. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik vol. 28/4, pp. 198-210. Lasimbang, H. B. et al. 2015. Migrant Workers in Sabah, East Malaysia: The Importance of legislation and Policy to upheld equity on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR). Munir, M. And Rahayu, D., 2012. Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan Di Madura. Mimbar Hukum, Volum 24, Nomor 3, Oktober, Hal 377-569

Mutmainna dan T. Sumarti. 2014. Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip pengembangan Masyarakat dengan keberhasilan Program CSR PT Pertamina. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol 02/03, pp. 171-181. Nurcholis, H. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dilihat dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945. MasalahMasalah Hukum 43/1, pp. 149-159. Noor, N. M. dan M. N. Shaker. 2017. Perceived Workplace Discrimination, Coping, and Psychological Distress among unskilled Indonesian Migrant Workers in Malaysia. International Journal of Intercultural Relations Vol. 57, pp. 19-29. Mafruhah, dkk. 2012. The Welfare of the Indonesian Migrant Workers (TKI). in the Land of a Malay Nation: A SocioEconomic Analysis. Southeast Asian Journal of Social and Political Issue, Vol. 1, No.2, March 2012. Page 246 - 271. Orange, et al. 2012. Information Dissemination Needs of Indonesian Migrant Domestic Workers in Malaysia. Journal of Southeast Asian Research. Vol. 2012. Page 1 - 16. Piper, N. 2003. Feminization of Labor Migration as Violence Against Women : International, Regional, and Local Nongovernmental Organization Responses in Asia. VIOLENCE AGAINST WOMEN, Vol. Purnomo, Mangku2004 Pembaruan Desa: Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa, Lapera Pustaka Utama Yogyakarta Pramuka, B. A. 2012. The Feasibility of Financing Indonesian Migrant Workers by Islamic Banks. Economic Journal of Emerging Markets Vol. 4/2, pp. 173-180. Prihati, S. D. 2007. Potret Buram Tenaga Kerja Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10/3, pp. 325-342. Prayitno, G., et al. 2013. The Impact of International Migrant Workers on Rural Labour Availability (Case Study ganjaran Village, malang Regency). Procedia Environmental Sciences 17, pp. 992-998. Palmer, W. 2013. Public-Private Partnership in Administration and Control of Indonesian Temporary Migrant labour in Hongkong. Political Geography Vol. 34, pp. 1-9. Sihalolo, et al. 2016. Perubahan Struktur Agraria, kemiskinan, dan Gerak Penduduk: Sebuah Tinjauan Historis. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan April, pp. 48-60. Sulistiyo, P. A. dan Wahyuni, E. S. 2012. Dampak Remiten Ekonomi terhadap Posisi Sosial Buruh Migran Perempuan dalam Rumah Tangga. Sodality: Jurnal Sosiologi dan Pedesaan Vol. 06/03, pp. Susetyorini, P. 2010. Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia. MMH Vol 39/1, pp. 65-77. Sindhunata, 1983 Dilema Usaha Manusia Rasional,Gramedia Jakarta, 1983 Salim, A. 2013. Management Information in Rurarl Area: A Case Study of Rancasalak Village in Garut, Indonesia. Procedia Techmology 11, pp. 243-249. Tambotoh, J. J. C., et al. 2015. Socio-economics Factors and Information technology in Rural Area. Procedia Computer Science 72, pp. 178-185. Wijayanti, A. 2012. Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia yang Berkeadilan. Arena Hukum Vol. /3, pp. 155-226. Wulan, 2010.Dalhar Shodiq, Soetji Lestari, Rili Windiasih , 2010 Women Migrant Workers: Against the State and Market by Social Remittance (JurnalAnalisis Sosial Akatiga Bandung Vol 15 No.2 Desember 2010 -------, dkk2013 Desa Sebagai Basis Migrasi Aman: Model Pemberdayaan bagi Kepala Desa untuk Mencegah Trafiking di Kabupaten Banyumas, Riset Institusi Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 155-162 | 161

Universitas Jendral Soedirman Tim Indipt 2014 Melindungi Buruh Migran sejak dari Desa, Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat Kebumen Yuniarto, R. 2016. “Beyond Ethnic Economy”: Religiousity, Social Entrepreneurship, and Solidarity Formation of Indonesian Migrants in Taiwan. MakaraHubs-Asia, Vol. 20/1, pp. 1-14. Yarni, Meri, 2014 Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014 Sumber lain: https://www.ireyogya.org/merumuskan-kembalipendampingan-desa/http://kuripan.desa.id/

162 | Wulan, TR. et. al. Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)