PERKEMBANGAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) DI INDONESIA: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN

PERKEMBANGAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) DI INDONESIA: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN Dede Abdul Fatah

Fakultas Agama Islam Universitas Azzahra Jl. Jatinegara Barat, No. 144, Kp. Melayu, Jakarta Timur E-mail: [email protected]



Abstract: The Development of Sharia Obligations (Sukuk) in Indonesia: an Analysis of Opportunity and Threat. Sukuk is one of investment instruments that give investors opportunity to invest in Indonesia. Therefore, Sukuk can be used to develop economy and create society welfare. Such opportunity also comes with threat and obstacle, one of them is in social context in which law of SBSN creates inclusive market segmentation. Investors that bought the initial state sukuk are dominated by conventional institutions. Strategic steps are needed to be taken in order to optimize the opportunity. Socialization about sukuk giving knowledge and understanding to society is essential. It can be done by collaborating with many stakeholders such as experts, researchers, scientists and ulama.

Keywords: Sukuk, investment, sharia. Abstrak: Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor Muslim dan non-Muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun peluang di atas bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan, salah satunya dalam konteks sosial, UU SBSN sangat inklusif terhadap segmen pasar. Investor yang membeli Sukuk Negara perdana lebih didominasi oleh lembaga konvensional. Salah satu inisiatif strategis yang perlu segera dijalankan untuk mengoptimalkan peluang pengembangan instrumen sukuk adalah melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan sukuk dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan ulama di bidang ekonomi Islam.

Kata kunci: sukuk, investasi, syariah.

Pendahuluan

3%, dan akan tumbuh lebih besar lagi di masa mendatang.1

Konsep keuangan berbasis syariah saat ini sedang tumbuh secara cepat. Asetnya saat ini diperkirakan menyentuh angka antara 1,3 Triliun dolar AS sebagaimana dilansir oleh lembaga pemeringkat “Standard and Poor’s Rating Services”. Bahkan di tahuntahun mendatang diperkirakan akan tumbuh mencapai 2 triliun dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa market share dari lembaga keuangan syariah saat ini mencapai

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa negara sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang 1 Center for International Finance & Development, diakses dari www.law.uiowa.edu/research/uicfdebook.php tanggal 20 November 2011.

35

36|  AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011 penting. Pada tahun 2007 saja aset sukuk internasional sudah mencapai 70 miliar dolar AS. Beberapa negara seperti Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan termasuk Indonesia, sudah menjadi regular issuer dari sukuk.2 Di Indonesia, pasar keuangan syariah termasuk sukuk tumbuh dengan cepat, meskipun porsinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara. Disahkannya UU SBSN merupakan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah lebih serius lagi terutama sukuk. Akan tetapi dengan disahkannya UU SBSN bukan berarti usaha kita untuk mengembangkan sukuk berhenti sampai di sini saja. kita harus senantiasa berpikir kreatif dan inovatif dengan cara memonitor dinamika sukuk, peluang dan tantangannya terutama di negeri tercinta Indonesia. Pengertian Sukuk Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam, ia sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam kontek perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata shakk. 3 Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.4 Namun 2 Mushtak Parker, UK Government Serious About Sukuk, Surat Kabar Saudia Arabia, Jum’at 27 April 2007.

Luis Ma’luf, Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lâm, (Bayrût, Libanon; Dâr al-Masyriqi, 1986), h. 430. 3

4

M. Ayub, Securitization, Sukuk, Fund Management

demikian, sejumlah penulis Barat yang memiliki perhatian terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa shakk inilah yang menjadi akar kata ”cheque”5 dalam bahasa Latin, yang saat ini telah lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.6 Secara terminologi shakk adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Secara singkat AAOFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.7 Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, sukuk adalah representasi ke­ pemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan cash flow melalui underlying asset yang berada di tangan investor.8 Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan fee, serta membayar kembali Potential to be Realized by Islamic Financial Institutions. Makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Internasional tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ke-6, Jakarta, Indonesia, November, 21-24 2005. 5 Goitien, Bankers and Account from the Eleventh Century A.D, h. 29; Partold, Tarikh al-Turk fi Asia (sejarah Turki di Asia), h. 121. 6 N.J. Adam, Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC Countries, Makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Internasional tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ke-6, Jakarta, Indonesia, November, 21-24 2005. 7 Sebagaimana dikutip Brosur tentang Sukuk oleh Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan. 8 Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, an Introduction to Islamic Finance, (Singapura: John Wiley & Son (Asia) Pte. Ltd, 2007), h. 177.

Dede Abdul Fatah: Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia  |37

dana obligasi pada saat jatuh tempo.9 Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara. 10 Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter. Latar Belakang Munculnya Sukuk Pada masa awal Islam, sukuk merupakan salah satu alat pembayaran gaji para pegawai negara. Dalam sejarah disebutkan bahwa khalifah ‘Umar bin al-Khattab adalah khalifah pertama yang membuat sukuk dengan mem­bubuhkan stempel di bawah kertas sukuk tersebut.11 Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriyah (10-11 Masehi) di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk pada seorang pedagang. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Kemudian pedagang

tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli, ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut pada pembeli, dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang.12 Ibn Khaldun menyebutkan bahwa pe­ makaian sukuk bukan hanya di kalangan rakyat (swasta), tapi juga di kalangan pemerintah.13 Terkadang sukuk ini diserah­ kan ke Bait al-Mâl, para pedagang, atau para bendaharawan.14 Biasanya pada sukuk terdapat nama dan tanda tangan dua saksi yang berkualifikasi adil. Ibn Hauqal me­ nyebutkan bahwa ia pernah menyaksikan sukuk senilai 240 ribu dinar antara dua orang saudagar yang disaksikan oleh be­ berapa orang yang berkualifikasi adil,15 dan terkadang pada sukuk tersebut juga tertulis penjamin pembayarannya, di mana ia bertanggung jawab untuk membayar jika penerbit sukuk tidak sanggup membayar.16 Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, seperti Fatwa Majma’ al-Fiqh al-Islâmî 20 Maret 1990 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/ IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk.

12 Goitien, Bankers and Account from the Eleventh Century, A.D, 1966, h. 29. 13

Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Bank Indonesia 2003), h. 200. 9

10

Undang-Undang SBSN tahun 2008.

Al-Zubaidi, al-‘Irâq fî al-‘Ashr al-Buwaihi (Irak pada masa Daulah Buwaihi), h. 226. 11

Ibn Khaldûn, al-Muqaddimah, jilid. 2, h. 812-813.

Goitien, Bankers and Account from the Eleventh Century, (A.D, J.E.S.H.O., 1966), Vol. IX, part I-II, h. 32. 15 Ibn Hauqal, al-Masâlik wa al-Mamâlik, (Mishr: Dâr al‘Ilm, 1999), h. 42. 16 Musthafâ Abdullâh al-Hamstari, al-A’mâl al-Mashrifiyyah wa al-Islâm, h. 21-22. 14

38|  AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011 Jenis Obligasi Syariah (Sukuk) Menurut AAOIFI (the Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institution) ada dua belas jenis sukuk17. Pengklasifikasian jenis sukuk ini mengikuti jenis-jenis pembiayaan dalam aset finansial yang disarankan oleh Islam. Berdasarkan kontrak aset finansial di pasar sekunder, Tariq menggolongkan sukuk dalam dua kategori yaitu:18 1. Sukuk yang Dapat Diperdagangkan. Ada beberapa sukuk yang dapat diper­ dagangkan di antaranya: Pertama sukuk mudhârabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudhârabah di mana satu pihak menyediakan modal (rab al-Mâl) dan pihak lain mempunyai keahlian (mudhârib), keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi, dan kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.19 Kedua sukuk musyârakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing.20 Ketiga sukuk ijârah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijârah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya 17 i) Certificates of ownership leased assets ii) Certificates of ownership of usufructs iii) Certificates of ownership of a specified supplier iv) Certificates of ownership of services to be made available in the future as per description v) Salam certificates vi) istisnaa certificates vii) murabahah certificates viii) participation certificates ix) muzara’a certificates x) Musaqa certificates xi) mugarasa certificates xii) concession certificates. 18 A. Tariq, Managing Financial Risks of Sukuk Structures, (Loughborough, UK, Loughborough University, 2004), h. 76. 19 Sya’ban Muhammad Islam al-Barwary, Pasar Modal Menurut Pandangan Islam, (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 2007), h. 191. 20 Al-Barwary, Pasar Modal, h. 192.

menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan priode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Sukuk ijarah dibedakan menjadi ijârah al-Muntahiya bi al-Tamlîk (Sale and Lease Back) dan ijarah Headlease and sublease.21 Gambar 1: Model Skim Sukuk Mudharabah22

1. Penerbit memproses penerbitan sukuk mudharabah untuk keperluan mobilisasi modal dengan kadar tertentu; 2. Penerbit (sebagai mudhârib) dan investor (shâhib al-mâl) membuat kontrak mudharabah dengan perjanjian ke­ untungan yang disepakati (X:Y); 3. Atas kontrak tersebut, terkumpul sejumlah modal mudharabah; 4. Penerbit menanamkan modal pada proyek perniagaan sebagai peluang baik dalam alternatif perniagaan; 5. Atas investasi yang dilakukan mudhârib dapat menghasilkan keuntungan tertentu. 6. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perniagaan tersebut dibagikan antara shâhib al-mâl dan mudhârib berdasarkan kesepakatan awal (X:Y); 7. Keuntungan untuk shâhib al-mâl bernilai Y %; 8. Keuntungan untuk mudhârib bernilai X %; 21 Nathif J. Adam and Abdulkader Thomas, Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk, (London: Euromoney Books, 2004), h. 8. 22 Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 136.

Dede Abdul Fatah: Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia  |39

9. Jika dalam investasi tersebut terjadi kerugian, kerugian ditanggung oleh shâhib al-mâl, sedangkan mudhârib me­nanggung kerugian tenaga dan manajemen. Gambar 2: Model Skim Sukuk Ijarah23

1. Pemerintah menjual aset kepada SPV dengan tekad bay‘ al-wafa’ (jual beli dengan janji akan membeli kembali barang yang dijualnya); 2. Pemerintah menerima bayaran tunai dari SPV sebagai harga aset (dengan demikian sekarang SPV sebagai pemilik aset); 3. SPV mengeluarkan sukuk dengan meng­ gunakan kontrak ijarah dan menjualnya kepada investor; 4. Investor membayarnya dengan harga tunai kepada SPV; 5. SPV menyewakan aset kepada pemerintah dengan harga sewa tertentu; 6. Pemerintah membayar sewa aset kepada SPV secara kwartal; 7. SPV membayar sewa tersebut kepada masing-masing investor sebagai pen­ dapatan investor; 8. Pada masa naturity, SPV menjual kembali aset kepada pemerintah dengan nilai harga jual semula; 9. Pemerintah membayar tunai harga aset. 10. SPV menebus sukuk kepada investor dengan nilai harga yang sama.

Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2010), h. 121. 23

2. Sukuk yang Tidak Dapat Diperdagangkan Sukuk yang tidak dapat diperdagangkan di antaranya: Pertama, sukuk Istishna dan atau murâbahah: kepemilikan utang yang semakin meningkat yang diperoleh dari jenis pembiayaan istishna dan atau urâbahah. Sebagai contoh, pembangunan jalan yang menghabiskan dana sebesar US$110 juta harus kembali tanpa adanya prinsip differensiasi dan diskon (coupon). Dana sejumlah ini dapat dibuat menjadi sertifikat utang yang tidak dapat diperdagangkan yang mirip dengan zero-coupon bonds dalam beberapa fiturnya. Sebagaimana disebutkan bahwa Islam melarang perdagangan utang, maka sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan.24 Kedua, sukuk salam: dalam bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga dapat dalam bentuk sertifikat yang merepresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan.25 Gambar 3: Model Skim Sukuk Murabahah26

24 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), h. 132-133. 25 Mahmoud A. el-Gamal, Islamic Finance; Law, Economics, and Practice, (New York : Cambridge University Press, 2006), h. 114-115. 26 Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah h. 132.

40|  AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011 1. Originator sebagai calon pembeli suatu barang membuat persetujuan dengan SPV untuk membeli barang tertentu dengan menggunakan kontrak murabahah; 2. Berdasarkan persetujuan tersebut SPV mengeluarkan sertifikat sukuk murabahah dan menjualnya kepada investor; 3. Investor menyerahkan uang kepada SPV sesuai nilai harga sukuk murabahah; 4. SPV membeli barang yang dimaksudkan oleh pembeli dengan menyerahkan uang tunai sejumlah harga barang; 5. Penjual menyerahkan barang kepada SPV; 6. SPV menyerahkan barang kepada pem­ beli dengan akad murabahah; 7. Pembeli menbayar harga secara angsuran; 8. SPV membayar sewa kepada investor sesuai kesepakatan; 9. Pada masa sertifikat sukuk matang, SPV menembus sukuk dari investor. Di tahun 2004 AAOIFI mencatat bahwa sukuk al-Ijarah yang berdasarkan pada prinsip leasing transaction (transaksi sewa) adalah bentuk yang paling umum dan banyak di­ gunakan oleh negara-negara Islam maupun non-Islam. Selain daripada itu juga terdapat sukuk bitsaman al-Ajîl yang berdasarkan pada prinsip murabahah, sukuk ini sangat populer di Malaysia, meskipun jarang ditemui di negara-negara Timur Tengah. Sedangkan untuk pembiayaan bagi pembangunan real estate sukuk al-Istishna yang paling banyak diminati oleh kalangan investor.27

title); 2. Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan; 7. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir; 8. Penerbitan melalui special purpose vehicle (SPV); 9. Memerlukan underlying asset; 10. Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan tujuan diterbitkannya sukuk adalah untuk memperluas basis sumber pem­ biayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen in­vestasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan me­manfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional. Kelebihan berinvestasi dalam sukuk Negara, khususnya untuk struktur ijarah adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain, pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah atau perusahaan, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memungkinkan diperolehnya tambahan berupa margin, aman dan terbebas dari riba (usury), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling), berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan syariah.

Karakteristik Sukuk Terdapat beberapa karakter sukuk, di antaranya:

Analisis Peluang dan Tantangan Pengem­bangan Sukuk di Indonesia

1. merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial

1. Peluang Pengembangan Sukuk di Indonesia

Umi Karomah Yaumudin, Sukuk: Sebuah Alternatif Instrumen Investasi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008) h. 350-351. 27

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi

Dede Abdul Fatah: Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia  |41

investor Muslim dan non-Muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga, sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus me­ nimbulkan kelebihan permintaan. Sukuk di Indonesia, pertama kali di­ terbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) pada bulan September tahun 2002 dengan nilai Rp 175 miliar. Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaanperusahaan besar lainnya. Nilai penerbitan sukuk korporasi hingga akhir 2008 mencapai 4,76 triliun. Sedangkan struktur sukuk yang digunakan pada periode 2002-2004 lebih didominasi oleh mudharabah sebesar Rp 740 miliar (88%), sisanya ijarah sebesar Rp 100 miliar (12%). Adapun periode 2004-2007 didominasi oleh ijarah sebesar Rp 2,194 triliun (92%), sisanya mudharabah sebesar Rp 200 miliar (8%). Tabel 1 : Beberapa Emiten Sukuk Korporasi Indonesia Tahun 2008 28 No Emiten

Nilai Nominal Tanggal terbit Jatuh Tempo Rating Trustee

1

Aneka Gas Industri

160 miliar

08-07-08

08-07-13

A3. id

Bank Mega

2

Indosat III

570 miliar

09-04-08

09-04-13

IdAA

BRI

3

Metrodata Electronics I

90 miliar

04-07-08

04-07-13

A3.id

Bank Mega

4

Summarecon 200 miliar Agung

25-06-08

25-06-13

IdA

Bank Mandiri

5

Bank Muamalat

314 miliar

10-07-08

10-07-18

A-

BNI

6

Mayora Indah

200 miliar

05-06-08

05-06-13

IdA+

Bank Mandiri

Enam sukuk yang sudah dipasarkan adalah sukuk Ijârah Aneka Gas Industri Indosat (Rp. 160 miliar), sukuk ijarah Indosat III (Rp. 570 miliar), sukuk ijarah Metrodata Electronics (Rp. 90 miliar), sukuk Ijârah Summarecon Agung (Rp 200 miliar), sukuk Ijârah Bank Muamalah (Rp 314 miliar), sukuk Ijârah Mayora Indah (Rp 200 miliar). Saat ini, pangsa pasar sukuk 28

www.idx.co.id (diakses 15 Desember 2008).

memang belum besar. Menurut catatan PT Danareksa Sekuritas, outstanding sukuk baru tiga persen dari total pasar sukuk di Indonesia, sebanyak 97 persen lainnya masih dikuasai obligasi konvensional. Dengan adanya sukuk, mereka memiliki alternatif investasi yang relatif aman dan return-nya cukup menggiurkan. Sebut saja misalnya sukuk Indosat, returnnya saat ini sebesar 16 persen. Bahkan, pada periode awal, return sukuk Indosat mencapai 17,82 persen. Setelah disahkannya UU SBSN tahun 2008, pemerintah menerbitkan sukuk sebesar Rp 15 triliun.29 Penerbitan sukuk ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembiayaan defisit anggaran dalam APBN tahun 2008. Penerbitan sukuk perdana ini telah dilaksanakan di dalam dan luar negeri. Besarnya sukuk sesuai dengan underlying aset yang dimiliki pemerintah senilai Rp 15 triliun. Pemerintah menggunakan jaminan berupa aset milik negara, seperti tanah dan bangunan. Pemerintah mendahulukan penerbitan sukuk di dalam negeri, setelah itu baru ke pasar internasional. Setengah penerbitan sukuk akan dilakukan di dalam negeri dan sisanya ke pasar internasional. 30 Keberadaan sukuk (surat utang berbasis syariah) dapat memperkuat kondisi ekonomi Indonesia dan menahan buble ekonomi Pada tahun 2008 pemerintah telah menjual surat berharga negara berbasis syariah atau sukuk senilai Rp 15 triliun. Ini disebabkan nilai aset yang menjadi jaminan pemerintah untuk semua transaksi sukuk mencapai Rp 15 triliun. Selain itu, minat pelaku pasar modal terhadap sukuk sangat tinggi. Dengan demikian, sukuk pertama pemerintah terbit pada awal semester kedua 2008. Penerbitannya dibagi dua, separuh di dalam negeri dan separuh di pasar internasional. Karena jika menerbitkan Rp 15 triliun sekaligus ke pasar domestik saja, belum tentu terserap, Pada tahap awal Depkeu menerbitkan sukuk ijarah (atau sewa-menyewa aset). Ini mempertimbangkan ketersediaan aset jaminan pemerintah, berupa aset fisik Depkeu.Tahap selanjutnya diterbitkan sukuk yang digunakan untuk mem­ biayai proyek (istishnâ). Namun, sukuk ini hanya diterbit­kan setelah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mem­ beri daftar proyek yang bisa dibiayai sukuk. 29

30 ”Depkeu Optimis Bisa Menjual Sukuk Rp. 15 Triliun” Harian Umum Kompas : Rabu, 09 April 2008.

42|  AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011 karena akan memperbanyak portfolio mata uang asing selain dolar.  Sukuk merupakan instrumen yang tepat untuk menyasar para investor Timur Tengah dengan memberikan alternatif pembiayaan sesuai syariat Islam.31 Saatnya Indonesia melakukan porfolio tidak hanya pada dolar saja, tetapi juga pada mata uang yang lain. Ini akan menambah porfolio mata uang asing di luar dolar. 2. Tantangan Pengembangan Sukuk di Indonesia Dalam penerbitan sukuk di samping peluang juga ada tantangan dan masalah yang akan dihadapi, di antara tantangan dan masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah, tidak ada standarisasi fatwa mengenai struktur produk-produk in­ strumen syariah dari masing-masing negara dan standar AAOIFI standard belum digunakan sebagai acuan oleh semua negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Hal ini berdampak terhadap keengganan satu negara untuk berinvestasi melalui sukuk di negara lain, seperti keengganan beberapa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk diyakini dapat menggantikan Surat Utang Negara (SUN) konvensional sebagai tulang punggung pembiayaan defisit anggaran ke depan.. “Jelas mungkin karena selain struktur sukuk yang lebih baik dari SUN konvensional, sukuk juga ditunggu investor Timur Tengah. Saya yakin begitu Indonesia menerbitkan sukuk, langsung terjadi perpindahan petrodolar dari bank-bank investasi di Wall Street ke Indonesia,” kata Sofyan S Harahap, Direktur Program pascasarjana ”Islamic Economics and Finance” Trisakti, seperti dikutip Antara. Menurutnya, struktur sukuk yang sangat transparan, baik underlying asset, penghitungan bagi hasil, maupun proyek yang dibiayai, akan membuat obligasi yang ditargetkan segera terbit pasca pengesahan UU SBSN lebih baik dari SUN konvensional. ”Ini tidak seperti SUN konvensional yang masih banyak diwarnai spekulasi,” jelasnya. Ditambahkannya, proyek yang bisa dibiayai sukuk sangat banyak di Indonesia, seperti Jembatan Selat Sunda, dan proyek infrastruktur lainnya sehingga lebih bisa mencapai tujuan pembangunan nasional. Lebih lanjut, Sofyan menjelaskan, pihaknya optimis pengesahan UU SBSN akan menjadi salah satu tonggak bersejarah bagi perkembangan pasar ekonomi syariah di Indonesia, dari yang saat ini memiliki pangsa pasar sangat kecil. ”Untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah, pemerintah bisa mengkonversi Bank BRI sebagai bank syariah karena mereka sudah banyak berkecimpung di sektor riil,” katanya. ”Sukuk Bisa Gantikan SUN Konvensional” Harian Umum Kompas: 16 April 2008. 31

negara di Timur Tengah untuk melakukan investasi melalui sukuk di Malaysia. Dengan alasan ada beberapa sukuk di Malaysia yang masih menggunakan akad ba’i al-‘Înah yang menurut pandangan mereka tidak diperbolehkan dalam sistem investasi syariah, hal ini terjadi juga di Indonesia yang mana ada beberapa emiten yang masih menggunakan akad ba’i al‘Înah, sehingga investor-investor asing khususnya dari kawasan Timur Tengah enggan untuk berinvestasi dalam bentuk sukuk di Indonesia. Masalah yang lain adalah, manajemen risiko atau pengelolaan risiko, seperti   adanya risiko operasional dan risiko ketidakpatuhan pada prinsip syariah atau shariah compliance risk. 32 Begitu juga perbedaan pada proses teknik dan konsep penyaringan (stock screening) instrumen investasi syariah yang berbeda di setiap negara, sehingga menyulitkan untuk menyatukan visi dan misi untuk suatu produk instrumen investasi syariah agar dapat di terima di semua negara. Bukan hanya itu saja yang menjadi tantangan dan permasalahan sukuk ke depan, masih ada lagi tantangan yang harus kita hadapi dalam mengembangkan sukuk terutama di Indonesia, terutama kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan sukuk. Hal ini menjadi permasalahan klasik yang bukan hanya terjadi pada sukuk saja, akan tetapi terjadi juga pada instrumeninstrumen investasi lainnya seperti saham syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya, terutama sistem bagi hasil yang hanya dikenal oleh kalangan pemodal saja. Ketidakpahaman masyarakat ter­utama investor terhadap sukuk syariah, menimbulkan kecendrungan masyarakat (investor) dalam berinvestasi masih berorientasi pada ke­ William Blair, Legal Issues in the Islamic Financial Services, makalah yang dipresentasikan pada seminar di Kuwait Tanggal 1-2 Maret 2005. 32

Dede Abdul Fatah: Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia  |43

untungan (return) yang ditawarkan, sehingga mereka sering mem­­bandingkan dengan ke­ untungan yang ditawarkan obligasi kon­ vensional, atau instrumen lainnya yang lebih meng­ untungkan. Keadaan ini diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam aspek operasional, karena belum ada standar baku untuk operasional dan ketentuan akuntansi­ nya. Hal ini tentu menyebabkan kegamangan praktisi untuk mendukung pengem­bangan instrumen yang relatif baru ini. Selain itu ketentuan fikih versus hukum formal yang seringkali tidak sejalan. Lahirnya UU SBSN memberi harapan kepada pelaku sukuk untuk mengembangkan sukuk di Indonesia, akan tetapi harapan ini hanya diamini oleh beberapa kalangan saja terutama pemerintah. Hal ini disebab­ kan oleh ketidakmampuan Undang-undang untuk menjangkau pengaturan sukuk yang diterbit­ kan oleh Pemerintah Daerah dan korporasi. Sehingga negara terkesan hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa meng­ akomodir pelaku-pelaku sukuk lainnya terutama korporasi. UU sukuk yang ada tidak mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antar pihak dalam penerbitan dan/atau pengelolaan sukuk. Pada umumnya pelaku ekonomi syariah tak terkecuali sukuk telah terbiasa mempergunakan bentuk pe­ nyelesaian sengketa non litigasi, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Hampir dalam semua akad sukuk mencantumkan klausul bahwa jika terjadi perselisihan akan menyelesaikannya secara musyawarahmufakat dan berikutnya ke Basyarnas. UU sukuk yang ada memiliki potensi multitafsir dan kurang proporsional, se­ perti masalah akad yang tidak bisa diper­ jualbelikan yang tercantum pada pasal 2 ayat 2. Penjelasan UU SBSN tidak merinci akad mana yang karena sifatnya tidak bisa diperdagangkan. Hal ini cukup beralasan karena pada penjelasan pasal 3 huruf f

dicontohkan beberapa bentuk kombinasi akad, sehingga kurang proporsional bila pasal yang lain yang lebih signifikan isi dan implikasinya tidak dijelaskan.33 Dalam konteks sosial, UU SBSN sangat inklusif terhadap segmen pasar. Investor yang membeli Sukuk Negara perdana lebih didominasi oleh lembaga kon­ vensional. Tercatat dari total sukuk yang dijual pemerintah Rp 4,7 triliun, 90 persen investornya berasal dari lembaga keuangan konvensional. Di samping sebagai indikator konsepsi Islam dapat diterima oleh semua kalangan karena faktor profitabilitas dan diversifikasi yang dominan, hal ini menegaskan kurangnya partisipasi dan kontribusi lembaga-lembaga keuangan syariah di sektor moneter. Keaadaan ini diantaranya disebabkan oleh ada­n ya prudentalis, kurang­ n ya likuiditas dan kreatifitas.34 3. Inisiatif Strategis Pengembangan Sukuk di Indonesia Untuk menjawab tantangan itu ada beberapa inisiatif strategis yang perlu segera dijalankan dalam upaya mengoptimalkan peluang pengembangan instrumen sukuk ini antara lain: Pertama, melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan sukuk dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan ulama di bidang ekonomi Islam. Kedua, melakukan upaya strategis dalam rangka menarik minat �� UU SBSN juga tidak memiliki akar yang kuat dalam sejarah perekonomian Indonesia. Sukuk, apalagi sukuk Negara, merupakan instrumen baru yang kurang popular di masyarakat grass root dan selanjutnya turut mempertajam pragmantasi posisi sosial kemasyarakatan mereka. Di tingkat ini kurangnya likuiditas, informasi-sosialisasi juga pendidikan turut menyebabkan mininmnya partisipasi mereka. Hal ini sebenarnya juga disumbang oleh peran pemerintah yang tidak maksimal dalam membangun SDM. 34 www.kompas.com. Diakses 10 Desember 2008

44|  AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011 investor, terutama yang masih bersikap pragmatis, yaitu mereka yang mempunyai orientasi keuntungan semata. Selama ini sukuk hanya dianggap sebagai “the second best choise”, dengan mempertimbangkan lebih dahulu pilihan-pilihan yang lain. Ketiga, meningkatkan kinerja sukuk agar tidak kalah dengan obligasi konvensional. Keempat, mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan akibat dari skim sukuk sebagai sebuah investment tools yang relatif baru. Dengan menerapkan prinsip manajemen risiko terutama dalam kerangka utang serta memberikan strategi swap suku bunga, maupun nilai tukar dapat digunakan sebagai solusi untuk dapat diterapkan dalam manajemen risiko sukuk. Kelima, pemerintah perlu segera men­ dorong terbentuknya lembaga SPV milik negara sebagai lembaga pengelola aset yang dapat digunakan sebagai media penerbitan sukuk. Keenam, Pemerintah dapat pula memberikan peluang kepada BUMN untuk dapat menawarkan investasi secara langsung baik melalui penerbitan sukuk maupun project financing secara syariah atas proyekproyek infrastruktur yang direncanakan. Berikutnya setelah kelengkapan terpenuhi, dalam rangka pembangunan infrastruktur, pemerintah perlu merealisasikan penerbitan obligasi syariah pemerintah (lokal dan internasional), selain itu korporasi BUMN terutama BUMN infrastruktur perlu segera merespon peluang tersebut. Pemerintah, korporasi BUMN dan juga Swasta perlu menyadari potensi industri keuangan syariah (terutama global) yang sedang tumbuh sangat cepat dan sedang kelebihan likuiditas sekarang ini. Ketujuh, dalam hal aspek perpajakan dibutuhkan kebijakan yang jelas dan mendukung, juga insentif yang memadai. Securities Commision Malaysia misalnya, memberikan insentif pajak yang menarik untuk penerbitan obligasi syariah. Di mana,

biaya yang dikeluarkan terkait emisi obligasi syariah menjadi pengurang pajak. Begitu juga dengan pendapatan dari obligasi syariah bebas pajak. Belum lagi pembayaran zakat untuk obligasi syariah juga dihitung sebagai pengurang pajak. Hal ini menjadikan sukuk Malaysia sangat diminati investor internasional.35 Penutup Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non-Muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga, sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar akan sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan. Akan tetapi peluang di atas bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan, salah satunya dalam konteks sosial, UU SBSN sangat inklusif terhadap segmen pasar. Investor yang membeli Sukuk Negara perdana lebih didominasi oleh lembaga konvensional. Tercatat dari total sukuk yang dijual pemerintah Rp 4,7 triliun, 90 persen investornya berasal dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini di antaranya disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan kontribusi lembaga-lembaga keuangan syariah disektor moneter. Salah satu inisiatif strategis yang perlu segera dijalankan dalam upaya meng­ optimalkan peluang pengembangan instrumen sukuk ini adalah melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan sukuk Sigit Pramono, dkk, Obligasi Syariah (Sukuk) untuk Pembiayaan Infrastruktur: Tantangan dan Inisiatif Strategis, Ttp.: Tnp. h. 23-24. ��

Dede Abdul Fatah: Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia  |45

dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan ulama di bidang ekonomi Islam. Pustaka Acuan A. Tariq, Managing Financial Risks of Sukuk Structures, UK: Loughborough University, 2004 Adam, N.J., Sukuk: A Panaceafor Convergence and Capital Market Development in the OIC Countries, Paper Presented at 6 th international Conference on Islamic Economics as Finance, Jakarta, Indonesia, November, 21-24 2005 Adam, Nathif J. and Abdulkader Thomas, Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuringand Investing in Sukuk, London: Euromoney Books, 2004 Barwary, al-, Sya’ban Muhammad Islam, Pasar Modal Menurut Pandangan Islam, Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 2007 Blair, William, Legal Issues in the Islamic Financial Services, makalah yang dipresentasikan pada seminar di Kuwait Tanggal 1-2 Maret 2005 Brosur tentang Sukuk oleh Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: Bank Indonesia 2003 El-Gamal, Mahmoud A., Islamic Finance; Law, Economics, and Practice, New York : Cambridge University Press, 2006. Global Financial Report, April 2007 Goitien, Bankers and Account from the Eleventh Century A.D, hal 29, J.E.S.H.O. Vol. IX, part I-II, 1966, Partold, Tarikh al-Turk fi Asia (sejarah Turki di Asia).

Hamstari, al-, Musthafâ ‘Abd Allâh, al-A’mâl al-Mashrifiyyah wa al-Islâm. Harian Umum Kompas: 16 April 2008. Harian Umum Republika: Rabu, 09 April 2008 Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007 Ibn, Hauqal, al-Masâlik wa al-Mamâlik. Ttp.: Tnp. tt. Iqbal, Zamir & Abbas Mirakhor, an Introduction to Islamic Finance, Singapura: John Wiley & Son (Asia) Pte. Ltd, 2007 Khaldun, Ibn, al-Muqaddimah. Lembaga pemeringkat (Standard an Poor’s services) seminar tentang ”Islamic Finance’s Global Expansion” pada bulan April 2007 Lembaga pemeringkat (Standard an Poor’s services) seminar tentang ”The Islamic Finance Industry Come to an Age ” pada bulan Oktober 2007 M. Ayub, Securitization, Sukuk, Fund Management Potential to be Realized by Islamic Financial Institutions. Paper presented at 6th international Conference on Islamic Economics as Finance, Jakarta, Indonesia, November, 21-24 2005 Ma’luf, Luis, Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A’lâm, Beirut, Libanon; Daru alMasyriqi, 1986 Parker, Mushtak, “UK Government Serious About Sukuk, Surat Kabar Saudia Arabia, Jum’at 27 April 2007 Pramono, Sigit, dkk, Obligasi Syariah (Sukuk) untuk Pembiayaan Infrastruktur: Tantangan dan Inisiatif Strategis. Ttp.: Tnp. tt. Undang-Undang SBSN tahun 2008

46|  AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011 Wahid, Nazaruddin Abdul, Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, Jakarta: Ar Ruzz Media, 2010

Zubaidi, al-, al-‘Irâq fi al-‘Ashr al-Buwaihi (Irak pada masa Daulah Buwaihi).

www.bisnis.com (diakses 15 Desember 2008)

Yaumudin, Umi Karomah, Sukuk: Sebuah Alternatif Instrumen Investasi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008

www.idx.co.id (diakses 15 Desember 2008) www.investorindonesia.com (diakses 15 Desember 2008)

www.kompas.com (diakses 10 Desember 2008