PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA

Faisal Mubarak, Perkembangan Pendidikan ...

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA Faisal Mubarak* Abstrak Pendidikan merupakan salah satu asset penting bagi sebuah bangsa, sebab maju mundurnya suatu Negara terletak pada kualitas pendidikan. Hal ini mengingat sumber daya manusia (SDM) yang handal akan lahir dari pendidikan yang berkualitas. Di Negara kita sendiri Pendidikan adalah salah salah satu instrument yang penting didalam membangun sebuah bangsa, sebab tanpa pendidikan sebuah bangsa tidak akan pernah maju dan berdiri tegak di muka bumi ini, tak terkecuali adalah pendidikan Islam di Indonesia yang mempunyai fase pasang dan surut seiring dengan pergantian pemerintahan namun kini seiring dengan perkembangan zaman tampaknya perkembangan kebijakan pendidikan Islam memulai lembaran baru. Kata Kunci: Perkembangan, Pendidikan, Islam A. Pendahuluan Bila kita akan melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada asal katanya yang merujuk kedalam bahasa Arab, karena ajaran Islam itu diturunkan dalam bahasa tersebut. Kata pendidikan yang umumnya kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah “Tarbiyah”, dengan kata kerja “rabba”. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah “ta’lim” dengan kata kerjanya “allama”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya “Tarbiyah wa Ta’lim”, sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah “Tarbiyah Islamiyah”.1 Kata kerja rabba (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW seperti terlihat dalam ayat Al-Qur‟an dan Hadits Nabi. Dalam ayat Al-Qur‟an kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut:

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua *Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 1 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 25.

Telah mendidik Aku waktu kecil”. (QS. Al-Isra’ [17]: 24). Sedangkan menurut istilah Pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya; beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan kepada ajaran Al-Qur‟an dan sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir2. Pada hakikatnya pendidikan agama Islam adalah upaya transfer nilai-nilai agama, pengetahuan dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolok ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir. Sementara tekad bangsa Indonesia yang selalu ingin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sangat kuat. Berdasarkan tekad itu pulalah maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi dan struktur pemerintahan. Pembangunan Nasional memang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbang2

Ahmadi & Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 110.

Jurnal: Ta’lim Muta’allim, Vol. 4, No. 8, ISSN 2088-2977--------- 225


an dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani antar bidang material dan spritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti ini menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama. Di Indonesia kebijakan pendidikan Islam itu melalui jalan dan tahapan yang begitu panjang hal ini dimulai bagaimana dengan datangnya Islam di negeri kita yang mana pendidikan Islam di mulai dengan menanamkan Kalimat dua syahadat yang merupak satu bentuk proklamir dirinya sebagai seorang muslim dan tentunya pada masa-masa itu pendidikan Islam bukanlah memiliki satu kelembagaan seperti sekolah dan lain-lain akan tetapi hanya pada tataran majlis ta`lim dan pengajian barulah pada 19 pendidikan berbentuk lembaga sekolah mulai dari Madrasah sampai pondok pesantren dan seterusnya mengalami perobahan dan pergeseran yang cukup tajam dari satu zaman ke zaman yang lain. Maka melalui makalah ini penulis ingin sedikit mengemukakan tentang bagaimana sebenarnya perkembangan kebijakan pendidikan Islam Indonesia dari waktu kewaktu apakah kebijakan pendidikan Islam di negeri kita masih mendua atau dalam bahasa lain masih adanya dikotomi antara pendidikan agama dan umum sehingga hal ini berimbas pada adanya dua kementerian yang mengurusi masalah pendidikan di dalam satu Negara yang tentu saja menyisakan segudang permasalahan dan tentunya kajian perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan tanpa melupakan sejarah dan fakta dan realitas yang ada di masyarakat dengan memadukan konsep pendidikan Islam yang sebenarnya. B. Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Proses pembentukan dan pengembangan masyarakat Islam yang pertama melalui bermacam-macam kontak, misalnya kontak jual beli, kontak perkawinan dan kontak dakwah langsung, baik secara individu maupun kolektif. Dari berbagai macam kontak inilah semacam proses pendidikan dan pengajaran Islam berlangsung meskipun dalam bentuknya yang

sederhana. Pelajaran yang pertama kali adalah kalimah Syahadat, sebab untuk masuk Islam disyaratkan harus membaca dua kalimah Syahadat terlebih dahulu. Sebab barangsiapa sudah membaca dua kalimah Syahadat berarti seseorang sudah menjadi muslim. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa ternyata dalam Islam itu praktis sekali. Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia. Di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati dalam sistem yang sederhana, dimana pengajaran diberikan dengan sistem halaqah yang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti di masjid, mushalla, bahkan juga di rumah-rumah ulama. Kebutuhan terhadap pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia.dan pada umumnya pendidikan itu terpusat pada beberapa lembaga. a. Surau Istilah Surau di Minagkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam, surau dalam system adat Minang berfungsi sebagai tempat bertemu,berkumpul,rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil Baligh dan orang tua Uzur.3 Dan fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan agama Islam, hanya saja fungsi keagamaanya semakin penting yang pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin sebagai tempat mengajarkan ajaran Islam.4 Sebagai lembaga pendidikan tradisional, Surau menggunakan sistem Pendidikan Halaqah. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih diseputar belajar huruf Hijaiyah dan membaca Al-quràn, disamping ilmu-ilmu keIslaman lainnya b. Meunasah

3

.Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan modernisasi Menuju Millenium Baru, Ciputat,h 130. 4 Surau sangat di kenal dengan pengajaran agamanya, di samping itu hampir setiap Surau di Minangkabau selain mengajarkan agama juga identik dengan mengajarkan Silat yang berguna untuk mempertahankan diri. baca Sejarah Pendidikan Islam, Syamsul Nizar, rawamangun, jakarta.h 280.

226 --------- Jurnal: Ta’lim Muta’allim, Vol. 4, No. 8, ISSN 2088-2977


Meunasah merupakan tingkat pendidikan Islam terendah, ia berasal dari kata Arab Madrasah. Meunasah merupakan satu bangunan yang terdapat disetiap kampong (lihat gambar di bawah), diantara fungsi Meunasah adalah: sebagai tempat upacara keagamaan, sebagai lembaga pendidikan dimana diajarkan pelajaran membaca al-quràn serta pengajian.5 Lama pendidikan tiadak ada batasan tertentu, namun umumnya antara dua tahun sampai puluhan tahun. Keberadaan Meunasah sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar sangat mempunyai arti di Aceh, semua orang tua memasukkan anaknya ke Meunasah dengan kata lain, Meunasah merupakan Madrasah Wajib belajar bagi masyarakat Aceh masa lalu, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang Aceh mempunyai fanatisme yang tinggi.6 c. Pesantren Menurut asal katanya Pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat, dengan demikian Pesantren artinya tempat para santri, sedangkan menurut Sodjoko Prasodjo, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal, di mana seorang kyai mengajarkan ilmu agama kepada santri-santri berdasarkan kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama abad pertengahan7. Maka dengan demikian, dalam pesantren tersebut memiliki beberapa unsur yaitu: Kyai, santri, mesjid. Dari Perspektif Pendidikan, Pesantren merupakan Satu-satunya lembaga kependidikan yang tahan terhadap berbagai gelombang modernisasi8 Sebagai lembaga Pendidikan Islam, Pesantren pada dasarnya hanya mengajarkan Agama, sedangkan kajian atau mata pelajarannya ialah kitab-kitab dalam bahasa Arab, adapun metode yang lazim di gunakan adalah metode wetonan,Sorogan dan metode hafalan dan jenjang pendidikan di Ponpes tidak dibatasi. 5

Abudin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, h. 42. Baca samsul Nizar, h 284. 6 Ahmad Rofiq, Mencandra Trand Pendidikan Islam Masa Kini. 7 Sudjoko Prasodjo, Pofil Pesantren, h. 104 8 Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta, h. 157.

d. Madrasah Pendidikan dan pengajaran agama Islam dalam bentuk pengajian mengalami perkembangan perobahan, Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi menghubungkan sistem lama dengan system baru dengan jalan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik yang dapat dipertahankan dan mengambil sesuatu yang baru dalam ilmu teknologi dan ekonomi bermanfaat bagi kehidupan umat Islam.9 Ada beberapa hal yang melatar belakangi pertumbuhan Madrasah di Indonesia yaitu: Adanya gerakan pembaruan Islam Di Indonesia seperti yang di ungkapkan oleh Karel A. Steenbrink, respon Pendidikan Islam terhadap kebijakan Pendidikan Hindia Belanda yang ahirnya bermunculanlah beberapa Madrasah seperti Madrasah Muhammadiyah, Madrasah Salafiyah, Madrasah Diniah Puteri dan beberapa madrasah lainnya. Kalaulah kita melihat kebelakang tentang pekembangan pendidikan Islam di Indonesia maka kita akan dapati bahwa pada umumnya pendidikan Islam sifatnya sangat sederhana dan ianya di ajarkan oleh seorang guru di suatu tempat seperti mesjid atau tempattempat yang gunakan untuk mengumpulkan orang seperti apa yang kita lihat pada masa Sultan Agung dan Hamangkurat (1647-1703), pada masa itu di tiap ibukota kabupaten didirikan sebuah masjid besar, sebagai induk dari seluruh masjid dalam kabupaten tersebut dan pada tiap ibukota distrik sebuah mesjid Kawedanan. Begitu pula di desa juga didirikan masjid desa. Masjid besar dikepalai oleh seorang penghulu dan dibantu oleh 40 orang pegawainya. Masjid Kawedanan dipimpin oleh naib, dan dibantu 11 pegawainya. Sedang masjid desa dikepalai oleh modin (kayim, kaum) dengan 4 orang pembantunya. Penghulu adalah kepala urusan penyelenggaraan Islam di seluruh daerah kabupaten. Pegawai penghulu sendiri dibagi menjadi 4 golongan (bendahara, ketib/khatib, modin/muadzin, merbot). Wilayah suatu daerah dibagi atas beberapa bagian sebagai usaha untuk memajukan pendidikan dan pengajaran Islam. Pelaksanaannya di tiaptiap bagian dipercayakan kepada beberapa 9

Maksum, Madrasah, Perkembangannya, Jakarta, h 82.

Sejarah

dan



orang Ketib dan dibantu oleh beberapa orang modin.10 C. Kebijakan Pemerintah Belanda dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam Jauh sebelum Abad ke-19 Masyarakat Indonesia telah mengalami tekanan (penetrateon) dari kekuatan-kekuatan Eropa. Namun, Sejauh itu Indonesia tampaknya belum dikuasai dan terkekang secara refresif dari pengarug Barat, perubahan besar itu terjadi pada abad ke19 setelah Napoleon, Belanda berambisi menguasai wilayah Indonesia secara bebas dan tunduk kepada kekuasaan VOC. Pada tahun 1825, pemerintah kolonial Belanda mentradisikan sebuah model panetrasi baru yang kemudian dikenal dengan sistem tanam paksa, sistem ini sejak awal dilakukan untuk membantu mengatasi krisis moneter financial pemerintah Belanda dalam negeri hingga pada tahun 1870 pemerintah colonial belanda menerapkan undang-undang colonial yang mengatur hidup rakyat banyak, termasuk kehidupan keagamaan mereka,dalam kebijakan ini, muatan yang dikembangkan adalah menitikberatkan kepada kepentingan agama, yakni misi Kristen hingga agama Kristen mengalami kemajuan yang pesat. Kelestarian penjajahan, betapapun merupakan impian politik pemerintah kolonial. Sejalan dengan pola ini, maka kebijakan dalam bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Pendidikan Barat diformulasikan sebagai faktor yang akan Menghancurkan kekuatan Islam Indonesia. Kesadaran bahwa pemerintah kolonial merupakan “Pemerintahan kafir” yang menjajah agama dan bangsa mereka, semakin mendalam tertanam dibenak para santri. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda. Sampai uang yang diterima seseorang sebagai gaji dari pemerintah Belanda, dinilainya sebagi uang haram. Celana dan dasi pun dianggap haram karena dinilai sebagai perbuatan haram di mata umat Islam, pemerintah kolonial sering dituduh sebagai pemerintah Kristen, sementara berbagai kebijakannya justru sering mempersubur tuduhan tersebut. Sekolah-sekolah Kristen yang 10

Maulidin, Ilham. 2010, makalah: Pendidikan Islam Masa Kerajaan Demak dan Mataram. Yogyakarta.

umumnya diberi subsidi oleh oleh pemerintah kolonial sering mewajibkan pendidikan agama Kristen bagi murid-murid Islam. Sekolahsekolah Negeri juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda gereja. Ketika Van Den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu. Dan ditiap daerah karesidenan didirikan satu sekolah agama Kristen dan ini berbeda dengan sekolahsekolah Islam yang di marjinalkan yang dianggap sekolah kelas dua dan tidak di perhatikan sedikitpun.11 Gubernur Jenderal Van den Capellen pada tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati tersebut sebagai berikut: "Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk Pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati Undang-undang dan hukum Negara. Jiwa dari surat edaran diatas menggambarkan tujuan daripada didirikannya sekolah dasar pada zaman itu.pendidikan agama Islam yang ada di pondok-pondok Pesantren, mesjid musholla dan lain sebagainya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Para santri Pondok pesantren masih dianggap buta huruf latin. 11

Di negeri Belanda, misi Kristen ini mengkristal pada tahun 1847 ketika Dutch Mission Society (masayarakat misi Belanda) didirikan di Belanda sekelompok pengikut Mennonit Belanda, yang mendirikan organisasi itu mewakili sebuah terobosan dalam kesadaran menyebarkan misi dan kebangkitan kembali semangat penginjilan (evangelization) di Belanda. Masyarakat mennonit mennonit society) saat itu memberikan penekanan kepada penyebaran misi keluar negeri.prioritas mereka yang pertama dalam penginjilan ini diarahkan kepada orang-orang Belanda yang bermukim di luar negeri termasuk Hindia Belanda. Baca Alwi Shihab " The Muhammadiyah movement and its Controversy with cristian Mission in Indonesia, diterjemahkan oleh Ihsan Ali Fauzi, Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap panetrasi misi Kristen di Indonesia, h. 37.



Pada salah satu point dalam angket yang ditujukan kepada bupati-bupati berbunyi sebagai berikut: Apakah tuan Bupati tidak sepaham dengan kami bahw pendidikan yang berguna adalah pendidikan yang sesuai dengan rumah tangga desa. Jadi jelas bahwa Madrasah Pesantren dianggap tidak berguna dan tingkat sekolah pribumi adalah rendah sehingga disebut sekolah desa.dan dimaksudkan untuk menandingi Madrasah, Pesantren atau pengajian yang ada di desa.12 Pada tahun 1882 M pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesterraden.13 Atas nasehat dari badan inilah maka keluarlah kebijakan pemerintah kolonial yang oleh umat Islam dirasakan sangat menekan adalah diterbitkan Ordonansi guru. Ordonansi pertama yang dikeluarkan pada tahun 1905 mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Pada tahun 1925 M Pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam yaitu hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagi media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam di negeri ini14. Pada tahun yang sama pula yakni tahun 1925 Pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kiyai) boleh memberikan

12

Zuhari, Sejarah Pendidikan Islam, DEPAG, h. 149 . 13 HR. Mubangid, Diktat Kuliah: Sejarah Pendidikan Islam. 14 Bagi suatu sekolah yang memiliki organisasi teratur. Terutama ordonansi ini memang tidak menjadi masalah, namun bagi guru-guru agama pada umumnya yang tidak memiliki administrasi yang memadai dalam mengelola pengajiannya peraturan ini sangat memberatkan, apalagi pada waktu itu, lembaga pendidikan pesantren belum memiliki administrasi teratur, daftar murid dan guru, maupun mata pelajaran, Baca Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 19001942 terjemahan Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.

pelajaran mengaji.15 Peraturan itu mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, dan lain-lain. Pada tahun 1932 keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah yang tidak ada izinya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah kolonial yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie). Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan Nasionalisme- Islamisme pada tahun 1928 Berupa Sumpah Pemuda, selain dari pada itu untuk lingkungan kehidupan agama Kristen di Indonesia yang selalu menghadapi reaksi dari rakyat dan untuk menjaga dan menghalangi masuknya pelajaran agama di sekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam16. Agaknya perlu dicatat beberapa faktor yang ikut mewarnai situasi menjelang lahirnya ordonansi pengawasan ini. Pemerintah kolonial pada saat itu terpaksa mengadakan penghematan, berhubung merosotnya ekonomi dunia, dan terpaksa pula memperendah aktifitasnya termasuk dalam bidang pendidikan. Kebijaksanaan ini membawa akibat sangat majunya pendidikan Kristen di Indonesia. Sementara itu keinginan orang-orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan Barat juga semakin berkembang. Ketidakmampuan pemerintah kolonial dalam mengatasi arus yang justru sejalan dengan apa yang digalakannya selama ini, mengakibatkan bermunculannya sekolah suasta pribumi, yang kemudian dikenal sebagai “sekolah liar”. Tetapi karena pengelola dan kurikulum sekolah ini dinilai tidak memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah, maka ijazah sekolah tersebut tidak diakui di kantor-kantor resmi. Sekolah liar ini selalu didirikan oleh orang-orang Indonesia.17

15

Suwendi, Sejarah dan pemikiran Pendidikan Islam, PT. Raja Grafindo Persada, h. 80. 16 Jika dilihat dari peraturan pemerintah Belanda yang begitu ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan dan pemberantasan Aktivitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia maka seolah-olah dalam tempo yang tidak lama pendidikan Islam akan menjadi lumpuh atau porak poranda akan tetapi kenyataan sebaliknya. 17 Suminto, Aqib, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta, h. 58-63.



Menurut S.Nasution, Pada dasarnya pendidikan pada masa kolonial belanda itu memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: Pertama, Gradualisme yang luar biasa dalam penyedian pendidikan anak-anak Hindia Belanda18. Gradualisme menjamin kedudukan yang menguntungkan bagi masyarakat Belanda. Membatasi kesempatan belajar Bagi Masyarakat Hindia Belanda Antara lain berfungsi untuk menjaga agar anak-anak Belanda selalu lebih maju. Anak-anak Belanda telah memasuki pendidikan menengah sejak 1860, sedangkan pendidikan lanjutan bagi anak-anak Indonesia baru disediakan pada tahun 1914. Kedua, dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan Pribumi, Dualisme ini menjadi cirri yang Dominan dalam system pendidikan Hindia Belanda, sekolah barat di laksanakan dalam bahasa belanda sedangkan sekolah pribumi dalam bahasa Melayu dan sekolah belanda hampir seabad membuka kesempatan satu-satunya untuk pendidikan lanjutan sedangkan pendidikan pribumi tidak diberikan kesempatan. Ketiga, Kontrol sentral yang kuat. Sampai tahun 1918 segala masalah pendidikan diputuskan hanya oleh pegawai Belanda saja, tanpa konsultasi dengan masyarakat Hindia Belanda. Oleh karena itu, pendidikan di kontrol secara sentralistik, guru-guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung dalam politik Pendidikan, segala keputusan akhir ada

pada kekuasaan Gubernur Jenderal atau pemerintah pusat.19 Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintah Hindia Belanda, Belanda dalam perang dunia ke II mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan membawa Semboyan; Asia Timur Raya untuk Asia dan Semboyan Asia Baru. Pada babak pertamanya pemerintah jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan dunia ke II dan untuk mendekati umat Islam Indonesia mereka menempuh kebijaksanaan antara lain: Kantor urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut kantor Voor Islamistiche saken yang dipimpin oleh orang-orang Orientalisme Belanda diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi Yang dipimpin oleh ulama Islam yaitu K.H.Hasyim Asyàrid dan di daerah-daerah dibentuk Sumuka, Pondok Pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang, adanya latihan kemiliteran bagi pemuda Islam serta diizinkannya meneruskan organisasi persatuan yang disebut (MIAI). Pada perang Dunia ke II menghebat dan tekanan pihak sekutu kepada Jepang makin berat, Jepang membentuk badan-badan pertahan rakyat seperti Haihoo, Peta, Keibodan dan lainya sehingga penderitaan rakyat lahir batin makin tak tertahankan lagi, dunia pendidikan secera umum terbengkalai, karena murid-murid sekolah tiap harinya hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti, bernyanyi dan lain sebagainya.

18

Istilah Hindia Belanda "ditujukan untuk daerah-daerah jajahan belanda diIndonesia.Istilah ini mendapatkan makna efektifitasnya setelah belanda berhasil mengontrol seluruh kepulauan Nusantara, terutama pada abad ke-19 M,kepulauan itu terletak persis di tengah perjumpaan samudera Hindia dan wilayah Tropis Pasifik.Negeri ini terdiri atas sekitar 3.000 pulau yang tidak berpenghuni yang tersebar di wilayah seluas 3.000 mil sepanjang garis katulistiwa. Pulau-pulau tersebut dan pulau lain yang seluruhnya berjumlah sekitar 10.000-menjadikan Indonesia sebagai Negara terbesar keempat di dunia dilihat dari jumlah penduduknya, dan terbesar keenam di lihat dari luas wilayahnya,Hindia Belanda ini kemudian dikenal dengan Indonesia Sekarang, Baca Alwi Shihab " The Muhammadiyah movement and its Controversy with cristian Mission in Indonesia, diterjemahkan oleh Ihsan Ali Fauzi, Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap panetrasi misi Kristen di Indonesia, h 15.

D. Awal Tonggak lahirnya Departemen Agama dan Kebijakannya dalam Pendidikan Islam Pendidikan Islam yang dalam hal ini dapat diwakili oleh pendidikan meunasah atau dayah, surau, dan pesantren diyakini sebagai pendidikan tertua di Indonesia. Pendidikan Pendidikan ketiga institusi di atas memiliki nama yang berbeda, akan tetapi memiliki pemahaman yang sama baik secara fungsional, substansial, operasional, dan mekanikal. Secara fungsional trilogi sistem pendidikan tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menggembleng 19

S.Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 20-33.



mental dan moral di samping wawasan kepada para pemuda dan anak-anak untuk dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Secara substansial dapat dikatakan bahwa trilogi sistem pendidikan tersebut merupakan panggilan jiwa spiritual dan religius dari para tengku, buya, dan kyai yang tidak didasari oleh motif materiil, akan tetapi murni sebagai pengabdian kepada Allah. Secara operasional trilogi sistem pendidikan tersebut muncul dan berkembang dari masyarakat, bukan sebagai kebijakan, proyek apalagi perintah dari para sultan, raja, atau penguasa. Secara mekanikal bisa dipahami dari hasil pelacakan historis bahwa trilogi sistem pendidikan di atas tumbuh secara alamiah dan memiliki anak-anak cabang yang dari satu induk mengembang ke berbagai lokasi akan tetapi masih ada ikatan yang kuat secara emosional, intelektual, dan kultural dari induknya. Sebelum masuknya penjajah Belanda trilogi sistem pendidikan pribumi tersebut berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan agama Islam yang berlangsung secara damai, ramah, dan santun. Perkembangan tersebut pada dasarnya merupakan bukti bagi kesadaran masyarakat Indonesia akan sesuainya model pendidikan Islam dengan nurani masyarakat dan bangsa Indonesia saat itu. Kehidupan masyarakat terasa harmonis, selaras, dan tidak saling mendominasi. Hanya saja sejak masuknya bangsa penjajah baik Spanyol, Portugis, dan Belanda dengan sifat kerakusan akan kekayaan dan materi yang luar biasa menjadikan masyarakat Indonesia tercerai berai. Terdapat sebagian masyarakat pribumi yang masih teguh dengan pendirian dan ajaran yang diperoleh di dayah, surau, dan pesantren ada juga yang sudah mulai terbuai dengan bujuk rayu para penjajah jahat tersebut. Sebagian manusia pribumi yang menerima bujukan dan rayuan penjajah di atas adalah manusia pribumi yang telah lupa dan memang secara sadar melupakan ajaran yang mereka peroleh di tempat pendidikannya. Mereka juga terbius dengan iming-iming kekayaan dari para penjajah yang sangat licik. Kelicikan dan kejahatan para penjajah memang tidak pernah diungkap oleh para sejarawan. Kelicikan dan kejahatan penjajah sudah tidak bias diterima manusia normal. Bujukan dan rayuan yang

manis dari para penjajah diarahkan kepada manusia pribumi yang kelihatan secara moral, kepribadian, praktik keagamaan masih lemah dan rendah. Moralitas yang rendah, kepribadian yang lemah dan tingkat ketaatan keagamaan minim merupakan sasaran empuk bagi para penjajah. Trilogi sistem pendidikan Islam di atas mulai tergerus bahkan memang sengaja dibatasi serta dimatikan oleh penjajah. Para penjajah memandang bahwa trilogi sistem pendidikan Islam tersebut pada dasarnya bukanlah lembaga pendidikan akan tetapi hanyalah lembaga agitasi dan provokasi untuk melawan penjajahan. Dengan asumsi yang demikian, maka menjadi sangat wajar ketika penjajah berusaha untuk mengkerdilkan atau bahkan mematikannya. Di saat yang bersamaan penjajah mendirikan sistem pendidikan alam negara penjajah. Di sini telah terjadi polarisasi lembaga pendidikan yang pada awalnya hanya mengenal pendidikan tradisional, maka pada masa penajajahan ini mulai muncul sistem pendidikan modern. Di sinilah cikal-bakal mulai munculnya istilah pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Adanya fragmentasi ini kemudian juga merembet ke dikotomisasi ilmu pengetahuan yakni ada ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama dipahami sebagai ilmu-ilmu yang diberikan secara tradisional oleh trilogi sistem pendidikan Islan sedangkan ilmu umum digunakan untuk menyebut ilmu-ilmu yang diberikan oleh lembaga pendidikan modern, dalam hal ini sekolah-sekolah yang didirikan para penjajah. Adanya persaingan yang tidak seimbang antara kaum penjajah dan penduduk asli, maka sebagian besar manusia Indonesia mulai mengalami perubahan dalam kehidupannya. Mulai saat ini pulalah manusia Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan baik dalam aspek ideologi, ekonomi, politik, maupun moralitas. Dalam aspek ideologi manusia pribumi mulai ada yang bergeser dari ideologi spiritualisme-religius ke ideologi materialisme-kapitalisme. Ideologi materialisme-kapitalisme adalah ideologi yang lebih mementingkan kekayaan materi dan kekayaan tersebut digunakan untuk dirinya sendiri. Kekayaan yang diperoleh dengan cara memeras dan menyiksa para fakir miskin adalah sebuah perilaku para pengikut ideologi



ini. Dalam aspek ekonomi juga mulai bergeser dari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya mengarah ke orientasi untuk menguasi seluruh kekayaan yang ada, sehingga kekayaan tesrebut hanya untuk dirinya sendiri. Hal ini memang merupakan konskuensi logis dari pergeseran ideologi di atas. Karena secara teoritis dan praktis antara ideologi dan perilaku ekonomi akan memiliki kesejajaran dan kesinambungan. Dalam aspek politik kehidupan masyarakat bergeser dari sekedar menjadikannya sebagai sarana untuk mengembangkan ajaran dan moralitas masyarakat bergeser menjadi sebagai sarana untuk menguasai masyarakat baik secara cultural maupun struktural. Inilah yang belakangan menyebabkan munculnya kekayaan structural dan kemiskinan structural. Yaitu kondisi dan keberlangsungan kehidupan masyarakat dimana yang kaya semakin kayak arena menguasai seluruh akses kekayaan, sedangkan yang miskin semakin miskin karena memang telah direbut seluruh aksesnya oleh orang yang kaya. Dalam aspek moralitas pergeseran terjadi pada pandangan masyarakat tentang konsep moralitas itu sendiri. Moralitas di sini dipahami sebagai konsep tentang moral atau kebaikan atau baiknya sesuatu yang telah dikonstruksi oleh masyarakat. Ketika penjajah yang berkuasa di Indonesia, maka konsepsi tentang moral harus mengikuti konstruksi masyarakat penajajah. Sedangkan sebagaimana dijelaskan di depan bahwa ideologi para penjajah adalah materialisme-kapitalis, maka sesuatu atau seseorang dianggap baik dan bermoral ketika sesuatu itu bermanfaat dan berguna secara materiil. Seseorang dikatakan kurang moralitas dan nilainya dihadapan masyarakat ketika seseorang itu tidak mampu memberikan manfaat dan kegunaan secara materiil. Orang yang dianggap berhasil dan bermoral adalah seseorang yang telah memiliki jabatan, kekayaan, dan harta lebih dari orang tuanya. Demikianlah pergesaran yang terjadi sebagai akibat terjadinya penjajahan di Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang --yang merupakan Saudara Tua (karena sama-sama di benu Asia dengan Indonesia)-- pendidikan tradisional mulai mendapatkan angin kemajuan. Namun, semua itu tidak ada artinya karena memang penjajahan Belanda sebagai salah satu

bangsa Barat atau lebih dikenal dengan bangsa Barat telah menancapkan ideologi, politk, ekonomi, budaya, dan moralitas kepada masyarakat pribumi, maka angin segar tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian pendidikan tradisional menjadi sangat sulit untuk kembali lagi ke posisi semua, yakni sebelum adanya penjajahan bangsa Barat. Memasuki masa kemerdekaan pendidikan Islam masih terus berkutat dengan sistem pendidikan modern (peninggalan Belanda). Sistem pendidikan ini dipelopori oleh para tokoh pendidikan yang telah mengenyam sistem pendidikan Belanda atau Barat. Oleh karena itu, menjadi sangat masuk akal ketika sistem pendidikan nasional Indonesia berkiblat kepada sistem pendidikan Barat. Sistem pendidikan yang berkiblat pada sistem pendidikan Barat secara praktis dan teoritis berbeda dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Dari sinilah kemudian terjadi pemisahan antara pendidikan tradisional yang dalam hal ini bisa direpresentasikan oleh pendidikan Islam dan pendidikan modern yang dalam hal ini bisa direpresentasikan oleh pendidikan nasional. Kedua sistem pendidikan ini merupakan sebuah hasil kompromi para funding father negeri ini. Kompromi yang diambil para founding father negeri ini adalah bahwa pengabaian sistem pendidikan Islam tradisional akan sangat menyakitkan umat Islam. Mengingat jasa dan pengorbanan para ulama dan santri dari trilogi sistem pendidikan Islam tersebut di atas. Pertimbangan lainnya adalah agar umat Islam memiliki lembaga pendidkkan khusus, sehingga mayoritas penduduk Indonesia tidak mengalami kekecewaan yang luar biasa kepada pemerintah. Oleh karena itu, pada masa kemerdekaan tepatnya pada 3 Januari 1946 didirikanlah Departemen Agama yang mengurusi keperluan umat Islam. Meskipun pada dasarnya Departemen Agama ini mengurusi keperluan seluruh umat beragama di Indonesia, namun melihat latar belakang pendiriannya jelas untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini. Dalam masalah pendidikan, kepentingan dan keinginan umat Islam juga ditampung di Departemen ini. Namun sangat disayangkan perhatian para pemimpin negeri ini kurang



begitu besar terhadap pendidikan Islam di bawah naungan Depag ini. Hal ini terbukti dengan anggaran yang sangat berbeda dengan saudara mudanya yaitu pendidikan nasional. Perbedaan perhatian dengan wujud kesenjangan anggaran ini kemudian menyebabkan munculnya perbedaan kualitas pendidikan yang berbeda. Di satu sisi lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah departemen pendidikan nasional mengalami perkembangan cukup pesat sementara pendidikan Islam yang berada di bawah payung Departemen Agama “terseok-seok” dalam mengikuti perkembangan zaman. Sampai pada pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru pemisahan sistem dan pengelolaan pendidikan nasional dan pendidikan Islam masih dipertahankan. Artinya adalah bahwa pengelolaan pendidikan Islam masih mengalami nasib yang tidak bagus dibanding dengan saudara mudanya, pendidik-an nasional. Walaupun secara substansial kedua sistem pendidikan tersebut oleh pemerintah Indonesia sendiri juga mengalami nasib yang sama buruknya, yaitu rendahnya anggaran pendidikan bila dibanding dengan negara-negara berkembang lain apalagi dibanding dengan negara-negara maju.20 Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada tanggal 2 Desember 1946, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta), yang berada di bawah naungan kementerian PP dan K. Sejak saat itu terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan Agama dan pendidikan Umum. Di satu pihak Departemen PP dan K mengelola pendidikan agama yang mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Keadaan ini sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama, terutama golongan komunis, sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari pendidikan.21 20

Samsul Hadi (2007), Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, Kencana, h. 34. 21 Zuhairi dkk (2010), Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, PT Bumi Aksara, h.152.

Pada masa penjajahan Belanda, Masalah pendidikan Agama diurus oleh dua departemen, yaitu Departemen Van Onderwijst en Eeredinst untuk pengajaran agama pada sekolah umum dan departemen van Binnenlandsche Zaken untuk pengajaran agama pada lembaga-lembaga Islam (Madrasah dan Pesantren).Pengertian pengurusan disini lebih berfokus kepada mengamati, mengawasi agar lembaga pendidikan agama tidak berbahaya. Berdirinya departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan ketetapan pemerintah No.1/sd tahun 1946 dalam Kabinet Syahrir,maka tuga utamanya adalah mengambil alih tugas keagamaan yang pada masa penjajahan belanda berada di berbagai unit department. Tugas tersebut adalah: masalah pengajaran agama di dua departemen yang disebutkan di atas, masalah haji, perkawinan, zakat fitrah, mesjid dan penghulu dan mahkamah Islam. Dengan berdirinya Departemen Agama, pengertian pengurusan seperti di masa penjajajah diubah dari mengamati dan mengawasi menjadi membina, membantu dan memajukan kehidupan beragama di Negara Indonesia tercinta ini. Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Madrasah dan Pesantren tetap berjalan sesuai dengan kemampuan para pengasuh dan masyarakat pendukungnya, sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dari masyarakat, madrasah bukan saja berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berperan sebagai basis perjuangan menentang penjajah Belanda dan Jepang di samping itu secara langsung telah ikut mencerdaskan rakyat Indonesia, maka melaui BP KNIP tanggal 22 Desember 1945 menganjurkan bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya agar pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan diperpesat. Pada tanggal 27 Desember 1945 BP KNIP dalam rapatnya memutuskan pula antara lain menyarankan agar pendidikan agama mendapat tempat yang teratur dan seksama dan mendapat perhatian yang semestinya dengan merekomendasikan agar madarasah dan pesantren mendapat perhatian, tuntunan dan bantuan material dari pemerintah karena madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah



salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata. 1. Perkembangan Kebijakan Persekolahan Agama Islam Departemen Agama a. Madrasah Negeri Ketika Departemen Agama didirikan, salah satu tugas bagian pendidikan adalah mengadakan suatu "pilot projek" sekolah yang akan menjadi contoh orang-orang yang ingin mendirikan sekolah secara partikeler (swasta). Tugas ini mengandung maksud sekolah agama milik pemerintah diperlukan sebagai panutan atau contoh bagi pihak swasta dalam mengelola pendidikan Agama. Bentuk pertama dari pembinaan terhadap madrasah dan pesantren setelah Indonesia merdeka adalah seperti yang di tentukan dalam peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1946 yang berisi tentang penyaluran bantuan bagi madrasah walaupun masih terbatas dibeberapa keresidenan dan adanya ketentuan mengajarkan 1/3 Ilmu umum, hal ini dikarenakan sekolah agama/Madrasah masih jarang sekali di akjarkan ilmu-ilmu agama. Menurut peraturan ini, jenjang pendidikan dalam Madrasah tersusun dalam: Madrasah tingkat Rendah, Dengan lama belajar sekurang-kurangnya 4 tahun dan berumur 6 sampai 15 tahun, Madrasah lanjutan dengan masa belajar sekurang-kurangnya 3 tahun setelah tamat madrasah tingkat rendah dan berumur 11 tahun ke atas. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan peraturan menteri agama No.7 Tahun 1952 yang dinyatakan bahwa: Madrasah Rendah (Ibtidaiyah) dengan masa 6 tahun, Madrasah Lanjutan (Tsanawiyah) 3 tahun, dan madrasah Lanjutan Atas (Sekarang madrasah Aliyah) 3 tahun. Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagian besar dari amdrasah-madrasah yang semula di asuh oleh pemerintah daerah Aceh dll lalu di serahkan ke Departemen Agama tahun 1959, begitu juga dengan madrasah Tsanawiyah yang kebanyakan berstatus Swasta,Madrasah Tsanawiyah negeri mulai didirikan pada tahun 1967 yang saat itu berjumlah 182 buah, sama halnya dengan madrasah Aliyah Negeri yang pertama kali pada tahun 1967 sampai berhenti di tahun 1970. b. Sekolah Dinas

Pendirian Sekolah Dinas di lingkungan Departemen Agama didorong oleh tugas untuk memenuhi dan merealisir rekomendasi BP KNIP dan panitia penyelidik pengajaran mengenai pelaksanaan Pendidikan Agama disekolah Umum. Adanya kewajiban menyiapkan dan mengangkat guru agama untuk sekolah rakyat negeri yang demikian banyak dan tersebar mendorong Departemen Agama mengambil langkah-langkah diantaranya: 1) Jangka Pendek, Menyelenggarakan pendidikan/kursus singkat dengan melatih 90 orang calon guru Agama selama 2 Minggu. Dari jumlah itu yang dinyatakan lulus hanya 45 orang dan merekalah yang pertama diangkat sebagai guru agama di Depag yang bertugas mengajar agama disekolah rakyat negeri diseluruh Jawa dan Madura. 2) Jangka Panjang, Membuka/mendirikan pendidikan Khusus yang menyiapkan calom guru Agama. Dalam Rangka merealisir program jangka panjang menyiapkan calon guru Agama, maka pada tanggal 16 Mei 1948 di Solo sekolah Guru Dan Hakim Agama Islam (SGHAI) 4 Tahun setelah SMP dan Madrasah Tsanawiyah. Mula-muala sekolah tersebut hanya di jalankan di Daerah Yogjakarta namun setelah bergabungnya Negara RIS, keluarlah edaran Menteri Agama tanggal 15 Agustus 1950 menganjurkan agar setiap daerah keresidenan di Indonesia Membuka sekolah Guru Agama Islam dengan sedikit perubahan nama yaitu dari ekolah Guru Agama Islam(SGAI) ke Pendidikan Guru Agama (PGA)22 dan SGHI berubah menjadi SGHA, Maka sejak itu berdirilah SGHA di Aceh, Bukit tinggi Dan Bandung sedangkan PGA Berdiri di Tanjung

22

Kedua Institusi ini adalah sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi guru agama dan pegawai Departemen Agama, maka kepada murid-muridnya di beri ikatan dinas dengan ketentuan sesudah selesai pendidikannya diwajibkan bekerja sebagai guru/pegawai negeri pada sekolah yang di tunjuk oleh departemen Agama dan pemberian ikatan dinas ini berlanjut terus baru pada tahun 1969 ikatan dinas ini di hentikan bagi seluruh murid karena keterbatasan anggaran Negara. Husni Rahim, h. 64



Pinang, Aceh, Padang, Banjarmasin dan Jakarta serta Bandung.23 Bentuk lain dari sekolah negeri Departemen Agama adalah Sekolah Persiapan IAIN (SP IAIN) yang merupakan sekolah pengganti atau kelanjutan sekolah persiapan PTAIN yang bermaksud menyiapkan mereka yang berijazah madrasah menengah tinggi yang berhasrat masuk PTAIN, Namun pengetahuan umumnya kurang memadai atau sebaliknya dengan lama belajar 2 tahun dan sekolah ini mula-mula didirikan di Yogja, Namun dalam perkembangannya berdasarkan keputusan menteri agama dalam rengka relokasi persekolah maka jenis sekolah tinggal 4, MIN,MTSN,MAN dan PGAN. c. MAPK/MAKN24. Pada tahun 1990 an Departemen Agama yang saat itu di nahkodai oleh H.Munawir sazali, MA memprakarsai berdirinya Madrasah Aliayah Program khusus yang man ini adalah modal pengembangan Pesantren di madrasah Aliyah atau yang sering di sebut Boarding School. Dalam konteks penyerapan budaya pendidikan pesantren kedalam pendidikan formal dengan metode pengajaran maupun sistem pembinaan siswa di MAPK/MAKN dilakukan sebagaimana di Boarding School umum, Mastery learning menjadi visi utama di madrasah tersebut, siswa di wajibkan untuk tinggal di asrama dan ini telah terbukti memberikan hasil yang relative jauh lebih baik dibandingkan siswa-siswa lulusan madrasah aliyah umum. d. Kebijaksanaan Perguruan Agama Islam Masuknya Madrasah dan pondok pesantren kedalam kesatuan Sistem Pendidikan 23

Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia, h. 62. 24 Pendirian MAPK/MAKN cukup sukses di Indonesia sebab model perpaduan antara ponpes dan madrasah aliyah ini sepenuhnya mendapat kucuran dana dari pemerintah, para pelajarnya di samping gratis juga mendapatkan living cost atau biaya hidup untuk keperluan sehari-hari, program ini di mulai dengan pagi hari sekolah madrasah aliyah dan di lanjutkan dengan soredan malam hari mengkaji kitabkitab klasik ala ponpes/nyantri di asrama tempat pelajar tinggal namun seiring bergantinya menteri dan pemerintahan maka pada tahun 2006 MAPK INI resmi ditutup pemerintah dan ia melebur kembali menjadi MAN dan tidak ada lagi program nyantri.

Nasional mengharuskan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan dan pembinaanya, maka dengan demikian, pada jalur pendidikan sekolah sebagai berikut: 1) Raudathul Athfal/Busthanul Athfal, sebagai taman kanak-kanak berciri khas Islam 2) Madrasah Ibtidaiyah (MI), sekolah dasar yang berciri khas agama Islam. 3) Madrasah Tsanawiyah (MTS), sekolah lanjutan berciri khas agama Islam. 4) Madrasah Aliayah (MA), Sekolah Menengah Atas berciri khas agama Islam. 5) Madrasah Aliyah Keagamaan, Sekolah menengah keagamaan. e. Kelembagaan 1) Jumlah Madrasah Negeri Jumlah Madrasah yang tidak seimbang menyebabkan sulitnya bagi pemerintah dalam upaya pembinaan terhadap madrasah tersebut hal ini memang tidak terlepas dari sejarah yang meninjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih besar dalam pembangunan madrasah dan pesantren, namun seiring dengan tuntutan zaman maka diperlokan dana yang besar dan sumbangan dari masyarakat tidak mencukupi hingga menyebabkan babyak madarasah yang tertinggal dari segala asfek, maka DEPAG mencoba untuk mengatasinya dengan mengeluarkan kebijakan Penegerian sekolah swasta dan tentu saja hal itu dilakukan dengan selektif dengan tujuan untuk mengurangi masalh yang di hadapi oleh madrasah-madrasah swasta. a. Akreditasi Untuk lebih memacu pengembangan dan kemajuan Madrasah swasta, maka dikeluarkan lah kebijakan dengan penetapan madrasah akreditasi dengan tujuan untuk mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan dan akreditasi itu meliputi: kurikulum, kelembagaan, administrasi sekolah, ketenagaan, murid serta sarana dan prasarana dan lai sebagainya. b. Madrasah Model Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah membuat madrasah model yaitu suatu madrasah yang memiliki standard tertentu dari segi sarana prasarana, jumlah dan kualifikasi tenaga guru,serta siswa yang terseleksi sehingga sehinnga pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan intensitas yang tinggi dan ini



semua dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah yang mana imbasnya dapat menular ke madrasah lain. c. Kelembagaan Madrasah Aliyah Pada tahun 1990 memang terjadi beberap penataan dalam lembaga MA, hal ini tidak lain adalah karena menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan membagi madarasah aliyah menjadi dua jenis yaitu madrasah aliyah negeri dan madrasah aliyah keagamaan negeri atau dulunya MAPK, namun keputusan ini berubah kembali da tahun 2006 dengan hanya satu jenis saja yaitu madrasah aliyah namun dengan ketentuan ada berbagai macam program. d. Pondok Pesantren Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang sejak awalawal berdirinya telah memberikan konstribusi nyata dalam upaya mencerdaskan bangsa, maka oleh sebab itu dibuatlah satu kebijakan Ijazah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah saat ini telah diakui legalitasnya, apabila lulusan Ponpes yang berkaitan mengikuti ujian persamaan kejar paket A dan B yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan legalitasnya dapat dipersamakan dengan tingkatan SMP dan SMA pada sekolah umum, sesuai dengan tingkat ujian persamaan yang diikuti santri tersebut dan Sekarang sudah ada Dirjen pesantren sub pendidikan Depag yang bertugas menyetarakan para lulusan Ponpes Salaf yang menginginkan penyetaraan ijazah. 1) Kurikulum Madrasah a. Ciri Khas Agama Islam Seperti yang dikemukakan bahwa dalam segi materi Pembelajaran MI, MTS, MA wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD, SLTP dan SMU, Sedangkan ciri khas agama Islam dikembangkan dengan penjabaran mata pelajaran agama Islam, penciptaan suasana keagamaan serta kualifikasi guru. b. Peningkatan pembelajaran MIPA Peningkatan atau penambahan jam belajar MIPA pada Madrasah adalah berdampak pada bertambahnya penyediaan saran dan fasilitas pendidikan serta tenaga kependidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh sebab itu, upaya yang harus mendapat prioritas utama adalah mencukupi

kebutuhan tenaga guru MIPA dan memenuhi saran Fasilitas belajar terutama Laboraturium MIPA. 2) Tenaga Guru Masalah kekurangan tenaga guru, baik kuantitatif maupun kualitatif adalah masalah klasik yang belum pernah dapat teratasi secara tuntas yaitu belum terpenuhinya jumlah guru sesuai dengan ratio dan juga tidak adanya pemerataan guru di seluruh wilayah baik perkotaan maupun pedesaan sehingga guru itu terlihat mbanyak menumpuk di perkotaan sedangkan dipedesaan masih cukup minim hal ini disebabkan oleh banyaknya guru ynag enggan ditetapkan didaerah pedesaan. Dari segi kualitas masalah tenaga guru adalah misalnya masih kurangnya tenaga guru umum terutama MIPA memunculkan masalah ketidak sesuaina antara keahlian dan mata pelajaran belum lagi masalah standar kualifikasi yang masih banyak guru Madrasah yang belum memiliki Ijazah D3/S1. f. Pendidikan Tinggi Agama Islam. (PTAIN) Usaha pembentukan Universitas Islam Negeri baru menjadi kenyataan setelah berdirinya perguruan tinggi Agama Islam tahun 1950 yang mana tujuan berdirinya adalah untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam.dan ini menunjukkan bahwa tujuan berdirinya PTAIN bukan untuk menyiapkan pegawai menyiapkan tenaga ahli. Pada tahun 1951 terbitlah keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan, dalam peraturan tersebut ditentukan lama pendidikannya 4 tahun dan baru ditingkat Baccaloriat dan Doktoral diperbolehkan memilih jurusan yaitu jurusan Tarbiyah, qadha dan dakwah. Sedangkan mata kuliah yang di ajarkan tidak hanya terbatas pada mata kuliah agama saja akan tetapi juga diajarkan mata kuliah umum. a. Akademi Dinas Ilmu Agama ( ADIA) ADIA di dirikan di Jakarta karena kebutuhan tenaga guru agama yang mendapat pendidikan tinggi untuk bertugas di sekolah menengah umum tingkat atas masih di rasakan kurang, lebih-lebih dengan makin banyaknya PGA dibuka di seluruh tanah air dan kebutuhan ini tampaknya belum dapat di penuhi Oleh PTAIN karena ia bukan sekolah kedinasan dan



ini berbeda dengan ADIA yang merupakan sekolah kedinasan, sedangkan jurusan-jurusan pada ADIA pada mulanya hanya jurusan pendidikan agama dan sastera arab, baru pada tahun 1959 bertambah dengan di bukanya jurusan Imam Tentara. b.Institut Agama Islam Negeri (IAIN) IAIN merupakan gabungan dari PTAIN Yogjakarta dan ADIA Jakarta, berdasarkan peraturan Presiden No.11 /1960. PTAIN yang semula mempunyai jurusan-jurusan Tarbiyah, qadha dan dakwah di ubah menjadi empat Fakultas: Tarbiyah, Syariah, Adab, dakwah sedangkan jurusan Imam ketentraan dihapuskan dan orientasi berdirinya PTAIN lebih bersifat jangka panjang karena lembaga ini mempersiapkan para pemikir (ilmuan Islam) dan pemegang kendali kegiatan pembinaan agama dan pembinaan kegiatan kehidupan beragama dalam masyarakat, namun dalam perkembangannya orientasi pencetakan pegawai negeri lebih menonjol dikarenakan makin luasnya lapangan kerja di kantor-kantor pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan Alumni IAIN. Pada tahun 1960 keluarlah ketetapan MPRS yang mengabulkan hasrat daerah-daerah yang kuat agamanya untuk mendirikan suatu fakultas agama negeri di daerahnya dan untuk memudahkan pembinaannya, maka ditetapkan pembagian IAIN Pembina menjadi dua buah yaitu: IAIN Sunan kalijaga dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan akhirnya melahirkan peraturan Presiden yang dinyatakan kemungkinan pembentukan IAIN baru bagi daerahdaerah yang sekurang-kurangnya mempunyai tiga jenis fakultas. Perkembangan IAIN yang sangat pesat itu ternyata membawa dampak pada kemandegan mutu, tenaga dosen yang berkelayakan yang jumlahnya sedikit dan terpaksa harus di sebar keseluruh daerah, di samping itu pertambahan IAIN tidak ditunjang dengan kenaikan anggaran dan pengembangan sarana fisik dan untuk mengatasi masalah itu setelah tahun 1973 program IAIN yang utama adalah meningkatkan mutu dan melakukan penyetopan pembukaan Fakultas baru. IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, jelas mempunyai Kontribusi terhadap model keberagamaan masyarakat Muslim Indonesia, Studi Islam yang dikembangkan di

IAIN tidak hanya mendukung model keberagamaan Inklusif di kalangan masyarakat muslim Indonesia, lebih dari itu juga menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. c.Universitas Islam Negeri (UIN) Seiring Dengan bergulirnya eporia reformasi yang di tandai dengan bergantinya pucuk pimpinan nasional maka hal ini juga membawa kepada perkembangan pendidikan yang begitu dahsyat tidak terkecuali pendidikan Islam, namun Polarisasi pelajaran agama dan pelajaran umum, istilah ”guru agama” dan ”guru umum” seperti di atas yang tampaknya terus berlanjut dan itulah sebuah realita yang muncul akibat warisan yang di tinggalkan oleh penjajah yang seharusnya tidak boleh ada lagi dalam pikiran kita dan Kategorisasi seperti itu menjadikan makna dan kelembagaan pendidikan Islam terasa sempit. Pendidikan Islam hanya dimaknai secara terbatas, yaitu hanya terkait dengan persoalan-persoalan ritual dan spiritual. Dampak selanjutnya, seolah-olah Islam pun juga menjadi sempit, dan bahkan memaknai umat Islam pun juga secara terbatas pula. Islam kemudian dianggap mundur dan bahkan kalah. Cara pandang seperti ini ternyata berdampak luas, menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, dan aspek-aspek lain yang lebih luas. Namun Akhir-akhir ini terdapat pemaknaan kembali pendidikan Islam seperti itu, apalagi dengan adanya perubahan kelembagaan beberapa PTAIN semenjak tahun 2002, dari Sekolah Tinggi dan Institut menjadi bentuk Universitas, akan menjadi semakin mengemukan. Polarisasi ilmu umum dan ilmu agama sudah tidak relevan lagi dan mulai digugat. Mereka menampik adanya bentuk dikotomi ilmu dalam Islam. Semua ilmu adalah berasal dari Allah, sehingga tidak semestinya dilakukan polarisasi seperti di atas, antara ilmu agama dan ilmu umum hal ini dengan di bukanya beberapa prodi umum di lingkungan PTAIN dan ini semuanya mementahkan adanya dikotomisasi antara agama dan ilmu. Pengertian yang dinamis tentang Islam seperti itu juga berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik menyangkut tujuan, orientasi, kurikulum, dan bahkan juga format kelembagaannya. Semangat beberapa lembaga pendidikan Islam, semisal STAIN dan IAIN berubah bentuk menjadi universitas, sesungguhnya tidak lepas dari dinamika



pemahaman tentang Islam selama ini. Gejala seperti itu merupakan proses yang sangat menggembirakan dan menguntungkan bagi umat Islam ke depan. Di samping itu Penegasian dikotomisasi ilmu itu juga Nampak di beberapa kampus yang selama ini di cap sebagai kampus umum contoh seperti Institut Teknologi Bandung dengan semarak kegiatan keagamaanya di mesjid Salman Al-Farisi yang semua itu akan menciptakan ahli-ahli yang menguasai teknologi dan juga menguasi keagamaan dan pola pendidikan seperti ini nampaknya sudah mulai berkembang sehingga tidak Nampak lagi kesan pemilahan antara ilmu agama dan ilmu secara umum. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peresmiannya dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Hamzah Haz, pada 8 Juni 2002 bersamaan dengan upacara Dies Natalis ke-45 dan Lustrum ke-9 serta pemancangan tiang pertama pembangunan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui dana Islamic Development Bank (IDB). Satu langkah lagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menambah fakultas yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (Program Studi Kesehatan Masyarakat) sesuai surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1338/ D/T/2004 Tahun 2004 tanggal 12 April 2004 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) pada Universitas Islam Negeri dan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam tentang izin penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor Dj.II/37/2004 tanggal 19 Mei 2004. Sebagai bentuk re-integrasi ilmu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun akademik 2002/2003 menetapkan nama-nama fakultas sebagai berikut: 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2. Fakultas Adab dan Humaniora 3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 4. Fakultas Syari‟ah dan Hukum 5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi 6. Fakultas Dirasat Islamiyah

7. Fakultas Psikologi 8. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 9. Fakultas Sains dan Teknologi 10. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 11. Sekolah Pascasarjana Hingga tahun 2008 wisuda ke-72 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menghasilkan alumni sebanyak 36.099 orang, terdiri atas 19.174 Sarjana Strata Satu (S1), 1.273 Sarjana Magister (S2), dan 426 Sarjana Doktor (S3). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerap-kan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu ilmu terkait lainnya dalam arti yang seluas-luasnya 2. Perkembangan Struktur Organisai Pengelola Pendidikan Agama a. Priode Bagian Pendidikan (19461950) Setelah Departemen Agama berdiri pad 3 Januari 1946, maka pengurusan masalah pendidikan Agama di sekolah Umum, Madrasah, Pesantren dan sejenisnya menjadi salah satu tugas utama departemen agama dan di kelola oleh suatu unit khusus yaitu bagian pendidikan yang mana mempunyai tugas urusan pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen, urusan pengangkatan guru agama serta pengawasan pelajaran. b. Jawatan Pendidikan Agama ( 19501963) Berdasarkan keputusan menteri, maka bagian pendidikan berubah menjadi Jawatan Pendidikan Agama dan mempunyai bagian: tata usaha, Inpeksi Umum, Penyelenggara, Pendidikan masyarakat dan kebudayaan, kepegawaian serta keuangan.25 c. Direktorat Pendidikan Agama (19631980) Pada tahun 1963 jawatan pendidikan agama berubah menjadi direktorat pendidikan Agama yang terdiri atas: bagian penelitian dan perencanaan, bagian bantuan,urusan pengajaran agama, pendidikan dinas, madrasah ibtidaiyah, madrasah lanjutan dan perguruan tinggi. kemudian mengalami perobahan menjadi



naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan akhirnya mengalami perobahan lagi dengan di bentuknya lima subdit. d. Dua Direktorat (1980-Sampai sekarang) Perkembangan Masalah Pengelolaan Pendidikan Agama, telah tidak dapat di tamping oleh satu Direktorat, maka pengelolaan pendidikan agama tidak lagi dalam lingkungan ditjen Bimas Islam, tapi berada dalam Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam.dan dalam ditjen yang baru ini bernaung dua direktorat yaitu direktorat pendidikan Agama Islam pada sekolah umun negeri dan Direktorat pembinaan perguruan agama Islam. e. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Setelah keluarnya larangan pembentukan Fakultas baru dan penataan struktur maka direktorat perguruan tinggi agama dipimpin oleh seorang direktur dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh bagian tata usaha serta 5 sub direktorat yang meliputi bagian tata usaha, pembinaan IAIN, perguran tinggi swasta, pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum, pengabdian masyarakat.26 E. Pendidikan adalah Tanggung Jawab Negara Islam merupakan sebuah sistem yang memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi manusia. Setiap solusi yang disajikan Islam secara pasti selaras dengan fitrah manusia. Dalam konteks pendidikan, Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan dan mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah. Rasulullah saw. Bersabda: “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim). Perhatian Rasulullah saw Terhadap dunia pendidikan tampak ketika beliau menetapkan para tawanan Perang Badar dapat bebas jika mereka mengajarkan baca-tulis 26

. Departemen Agama, peranan departemen Agama dalam revolusi dan pembangunan bangsa, Jakarta, 1965.

kepada sepuluh orang anak kaum muslimin Madinah. Hal ini merupakan tebusan. Dalam pandangan Islam, barang tebusan itu merupakan hak Baitul Mal (Kas Negara). Tebusan ini sama nilainya dengan pembebasan tawanan Perang Badar. Artinya Rasulullah saw. Telah menjadikan biaya pendidikan itu setara nilainya dengan barang tebusan yang seharusnya milik Baitul Mal. Kebijakan beliau ini dapat dimaknai, bahwa kepala negara bertanggung jawab penuh atas setiap kebutuhan rakyatnya. Ibnu Hazm, dalam kitabnya, AlIhkâm, menjelaskan bahwa kepala negara (khalifah) berkewajiban untuk memenuhi sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat. Jika kita melihat sejarah Kekhalifahan Islam, kita akan melihat begitu besarnya perhatian para khalifah terhadap pendidikan rakyatnya. Imam ad-Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari al-Wadliyah bin Atha‟ yang menyatakan, bahwa di kota Madinah pernah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin al-Khaththab memberikan gaji kepada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika harga 1 gram emas = Rp 500.000,00, maka gaji seorang pendidik yang diberikan oleh Daulah Khilafah sejak 13 abad yang lalu jumlahnya mencapai Rp 31.875.000,00 (subhanallah), sungguh merupakan angka yang fantastis, apalagi jika dibandingkan dengan saat ini dimana telah nyata sangat tidak menghargai peran pendidik, semisal upah yang didapatkan seorang guru honorer hanya berkisar Rp 5.000-30.000 untuk setiap jam pelajaran dengan perhitungan kerja riil satu bulan namun gajinya hanya dihitung satu minggu walaupun akhir-akhir ini para guru diangkat kesejahteraanya dengan adanya tunjangan fungsional namun itu belum cukup untuk mengangkat kesejahteraan guru. Perhatian para khalifah tidak hanya tertuju pada gaji pendidik dan sekolah, tetapi juga sarana pendidikan seperti perpustakaan, auditorium, observatorium, dll. Pada masa Kekhilafahan Islam, di antara perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan Mosul didirikan oleh Ja„far bin Muhammad (w. 940 M). Perpustakaan ini sering dikunjungi para ulama, baik untuk membaca atau menyalin. Pengunjung perpustakaan ini mendapatkan segala alat yang diperlukan secara gratis,



seperti pena, tinta, kertas, dll. Bahkan para mahasiswa yang secara rutin belajar di perpustakaan itu diberi pinjaman buku secara teratur. Seorang ulama Yaqut ar-Rumi memuji para pengawas perpustakaan di kota Mer Khurasa karena mereka mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku tanpa jaminan apapun perorang. Ini terjadi pada masa Kekhalifahan Islam abad 10 M. Para khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap para penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya dan hal senada juga apa yang dapat kita lihat dinegara tetangga seperti Malaysia yang mana menurut hemat penulis pemerintah Malaysia memang betuk-betul konsen ingin memajukan pendidikan hal ini dengan di jaminnya pendidikan yang murah bahkan ada yang di gratiskan dan di tingkat universitas bagi rakyatnya yang ingin melanjutkan kuliah akan tatapi tidak ada ada dana, maka pemerintah menyiapkan dana pinjaman tanpa bunga yang di tujukan bagi rakyatnya yang ingin belajar dan dikembalikan setelah mereka dapat pekerjaan dan itupun di bayar dengan cara mencicil. Belum lagi dengan infrastruktur yang lengkap dan kesejahteraan yang lumayan cukup bagi seorang pendidik (guru) di Malaysia. Dilihat dari sisi manapun, pendidikan Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan nasional. Hanya saja harus pula dimaklumi dan dipahami jika hingga hari ini secara kelembagaan pendidikan Islam kerap menempati posisi kedua dalam banyak situasi. Sebagai misal, jurusan yang menawarkan pendidikan Islam kurang banyak peminatnya, jika dibandingkan dengan jurusan lain yang dianggap memiliki orientasi masa depan yang lebih baik. Dalam hal pengembangan kelembagaan akan pula terlihat betapa program studi/sekolah yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Kementerian Agama tidak selalu sama yang terjadi di bawah pembinaan Kementrian Pendidikan Nasional, bahkan harus dengan tertatih untuk menyesuai-kan dengan yang terjadi di sekolah-sekolah umum tersebut. Meski disadari betapa pentingnya posisi pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Namun, harus pula diakui hingga saat ini posisi pendidikan Islam belum beranjak dari sekadar sebuah subsistem dari sistem besar

pendidikan nasional. Barangkali itulah yang menjadikan Ahmadi dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyatakan posisi pendidikan Islam hanya sekadar suplemen. Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi menagerial dan proses pendidikan Islam. PP tersebut secara eksplisit mengatur bagaimana seharusnya pendidikan keagamaan Islam (bahasa yang digunakan PP untuk menyebut pendidikan Islam), dan keagamaan lainnya diselenggarakan. Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan, ”Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu”. Pasal ini merupakan pasal umum untuk menjelaskan ruang lingkup pendidikan keagamaan. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan tentang siapa yang menjadi pengelola pendidikan keagamaan baik yang formal, non-formal dan informal tersebut, yaitu Menteri Agama. Dari sini jelas bahwa tanggungjawab dalam proses pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam/dan atau keagamaan Islam menjadi tanggungjawab menteri agama. Tentunya mengingat posisi menteri agama bukan hanya untuk kalangan Islam saja, maka beban menteri agama juga melebar pada penyelenggaraan pendidikan agama lain non Islam, di samping beban administratif lain terkait dengan ruang lingkup penyelenggaraan agama dan prosesi keagamaan untuk seluruh agama-agama yang diakui di Indonesia. Mencermati betapa beratnya beban yang diemban oleh menteri agama, tampaknya memang perlu dipikir ulang untuk kembali mengajukan ide penyelenggaraan pendidikan dalam satu atap di bawah departemen yang khusus menaungi tentang pendidikan, dan tidak terpecah sebagaimana sekarang ini, sebab kita tidak melihat di negara manapun yang serumit Negara kita pendidikan dinaungi oleh dua kementrian hingga akhirnya menyisakan.Salah satu alasan terkuat mengapa perlu penyatuan pendidikan di bawah satu atap adalah, dalam menentukan kebijakan pengelolaan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan masalah akademis, Selain itu dari sisi managerial madrasah dikelola yang tidak memiliki dana



yang cukup untuk membiaya madrasah yang jumlahnya sangat banyak, sebagai misal anggaran pendidikan nasional 20% dari APBN 2011 yaitu sebanyak Rp. 240 triliun, sekolah madrasah atau pendidikan Islam dibawah kementerian agama hanya kebagian Rp.27 triliun dan dana sebesar itupun banyak terserap untuk belanja pegawai dan menggajih guru sehingga yang tersisa sekitar 5 triliun dan itu sangat tidak mencukupi untuk jumlah madarash yang sangat banyak baik yang negeri maupun swasta. F. Simpulan Indonesia adalah sebagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tentunya pendidikan yang berasaskan keislaman adalah menjadi penting dan hal ini dapat kita lihat bagaimana tumbuhnya pendidikan Islam yang berbasis pada madrasah, pondok pasantren adalah hal yang nyata yang ada dinegara kita, hanya saja perkembangan kebijakan pendidikan Islam yang nampaknya terus berubah-ubah dari satu rezim ke rezim yang lain yang di tandai dengan munculnya dualism kependidikan yang ada di Negara kita yang sepatutnya itu tidak perlu terjadi hingga menimbulkan dampak yang begitu besar bagi pertumbuhan pendidikan Islam di Indonesia dari mulai masalah akademis, kesejahteraan hingga masalah infrastruktur sekolah yang dianggap masih belum wajar. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh banyak kalangan dianggap sebagai titik awal kebangkitan pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam di dalamnya, karena secara eksplisit UU tersebut menyebut peran dan kedudukan pendidikan agama (Islam), baik sebagai proses maupun sebagai lembaga.



DAFTAR PUSTAKA

Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009. Ahmadi & Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001. Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, Ciputat. Abudin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Ahmad Rofiq, Mencandra Trand Pendidikan Islam Masa Kini. Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta. Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta. Maulidin, Ilham. 2010, makalah: Pendidikan Islam Masa Kerajaan Demak dan Mataram. Yogyakarta. Zuhari, Sejarah Pendidikan Islam, DEPAG. HR. Mubangid, Diktat Kuliah: Sejarah Pendidikan Islam. Suwendi, Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam, PT.Raja Grafindo Persada. Suminto, Aqib, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta. S.Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara. Samsul Hadi (2007), Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, Kencana. Zuhairi dkk (2010), Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, PT Bumi Aksara. Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia. Departemen Agama, Peranan Departemen Agama dalam Revolusi dan Pembangunan Bangsa, Jakarta,1965.


PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA

Recommend Documents