PERILAKU POLITIK LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN

PERILAKU POLITIK LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN Rahmi Nuraini Mahasiswi Mikom, Undip konsentrasi Komunikasi Strategis [email protected] Abstract The lack of handling on issues related with woman as well as discriminative local regulations make woman’s representativeness in politics becomes very important to influence the policy-making process becoming more sensitive towards issues on woman needs. This research, therefore, examines the political behaviors performed by legislative women in struggling for woman’s interests, mainly the ones in the Provincial House of Representative of Central Java. Based on a basic assumption of “muted group theory” by using a method of critical ethnographic analysis, it has been resulted that the struggle for women’s interests cognitively, affectively and behaviorally faces barriers coming from patriarchic cultural construction that humiliates women through verbal and non-verbal political language. The research finding shows that in terms of political language use, women apparently do not need to transform it into the men’s accepted model (i.e. masculine model). Women can develop an alternative of communication model that combined masculine and feminine models to express experiences or codes in messages as a women’s way and to decrease the men’s oppressions. Masculine model in women’s political language is done by adopting the values within masculine language, i.e. distinctive intonation, joke responding and sexual connotation. Meanwhile, feminine model is applied by changing the women’s weaknesses, which are regarded feminine, into a power verbally and non-verbally. Keywords: patriarchic culture, political language, alternative model Abstrak Masih kurangnya penanganan isu-isu yang berkenaan dengan perempuan serta peraturan daerah yang diskriminatif, membuat keterwakilan perempuan di bidang politik sangat penting demi terciptanya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Untuk itu, penelitian ini bermaksud mengkaji perilaku politik legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Dengan mendasarkan diri pada asumsi dasar ”muted group theory” dengan menggunakan metoda analisis etnografi kritis, dihasilkan bahwa perjuangan kepentingan perempuan baik secara kognisi, afeksi dan behavioral menemui hambatan yang berasal dari kontruksi budaya patriarki yang memberikan opresi melalui bahasa politik verbal dan nonverbal yang merendahkan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bahasa politiknya, perempuan tidak harus mentransformasikan bahasa politik dalam model yang diterima oleh laki-laki (model maskulin). Perempuan dapat mengembangkan model alternatif untuk mengekspresikan pengalaman dan kode dalam pesan sebagai upaya mendefinisikan bahasa yang lebih dapat diterima. Model alternative yang menggabungan model maskulin dan feminine ini merupakan solusi terbaik legislator perempuan untuk mengurangi opresi yang dilakukan oleh laki-laki. Model maskulin dalam bahasa politik perempuan dilakukan mengadopsi nilai-nilai bahasa maskulin yaitu intonasi yang tegas, membalas guyonan dan konotasi seksual.

Sementara model feminin dilakukan dengan mengubah kelemahan perempuan yang dianggap feminin menjadi kekuatan secara verbal dan nonverbal. Keywords: budaya patriarki, bahasa politik, model alternatif Pendahuluan Maraknya isu yang menyangkut kepentingan perempuan seperti diskriminasi pekerjaan, kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan, pendidikan anak, dan kekerasan seksual membuat keterwakilan perempuan di bidang politik sangat penting untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan yang lebih bisa dimengerti oleh perempuan sendiri. Semakin besar jumlah perempuan, semakin besar kemungkinan terbangunnya sensitivitas gender dalam kerja-kerja legislatif. Urgensi tampilnya politisi perempuan di pentas politik lokal dipengaruhi oleh masih banyaknya kebijakan di daerah yang masih diskriminatif terhadap perempuan. Sejumlah 154 peraturan daerah (perda) masih diskriminatif terhadap perempuan. Muatan perda-perda yang membatasi perempuan antara lain berupa 21 perda mengatur cara berpakaian; 64 perda membatasi kebebasan berekspresi dan 37 perda membahas pemberantasan prostitusi. Padahal setidaknya terdapat delapan UU (selama era reformasi) yang menjamin kesetaraan perempuan. (Lestari, 2010 : 10). Gambaran umum dari partisipasi perempuan dan politik di Indonesia, memperlihatkan representasi yang rendah dalam semua tingkatan pengambilan keputusan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif maupun birokrasi pemerintahan, partai politik dan kehidupan publik lainnya. Padahal kehadiran perempuan di pentas politik nasional (2003-2008) telah mendorong pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI), mendorong lahirnya Undang-Undang yang berpihak pada perempuan (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang), menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta mendesak pengesahan RUU yang menunggu amanat presiden. Di antaranya RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Anti Pornografi, permasalahan ibu dan anak serta pentingnya perjuangan pemerintah yang bersih (Kusumaatmadja, 2007 : 51). Di Jawa Tengah, tidak ada perda yang mendiskriminasikan perempuan secara langsung seperti kewajiban memakai jilbab, larangan keluar malam bagi perempuan dan lain-lain, tetapi perda-perda yang dihasilkan belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan perempuan se-Jawa Tengah. Peluang calon legislatif (caleg) perempuan untuk masuk di lembaga legislatif semakin terbuka luas, dengan penerapan sistem suara terbanyak pada pemilu 2009. Aturan ini memungkinkan perempuan untuk bersaing secara terbuka dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menunjukkan peningkatan kuantitas. DPR RI, jumlah perempuan meningkat dari periode 2004 ke 2009, dari 63 orang menjadi 99 orang. Peningkatan yang sama juga terjadi di Jawa Tengah dari 15 orang (2004) menjadi 21 (2009). Kontribusi legislator perempuan di tingkat nasional terlihat dari realisasi tiga fungsi legislatif melalui perjuangan kouta 30% dengan zipper system dan suara terbanyak pada sistem pemilu, serta perjuangan Undang-Undang yang lebih berpihak pada perempuan. Seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Kewarganegaraan, UndangUndang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Perlindungan Anak. Sementara di tingkat daerah, kontribusi perempuan di dunia politik belum teramati. Hal ini ditandai dengan tidak adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji permasalahan ini (Kusumaatmadja, 2004 : 50). Melalui penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan perilaku politik legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Menurut pendangan Nimmo

komunikasi meliputi politik. Sehingga hakikat aplikasi atau pengalaman politik adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang (Arifin, 2009 : 9). Perilaku politik perempuan dimaknai sebagai usaha perempuan dalam mempengaruhi kebijakan agar lebih sensitif terhadap perempuan. Yaitu dengan ikut serta dalam proses politik dengan memberikan tanggapan, saran dan aspirasi secara sukarela melalui perilaku politiknya (Pawito, 2009 : 298). Salah satu tantangan perempuan dalam politik adalah argumen bahwa “masyarakat politik yang ideal” adalah bersifat antiperempuan dan antifeminis. Laki-laki mendominasi arena politik, laki-laki menformulasi aturan-aturan permainan politik dan laki-laki mendefinisikan standar untuk evaluasi politik. Kehidupan politik diorganisir sesuai dengan norma, nilai dan gaya hidup laki-laki yang didasarkan pada ide tentang “menang dan kalah”, kompetisi dan konfrontasi, lebih baik dibandingkan saling menghormati, kolaborasi dan penciptaan konsensus (Karam, 1998 : 20). Dalam pandangan feminis liberal perempuan harus terjun ke politik untuk mengekspresikan pandangan politik, mengubah sistem dan struktur yang diskriminatif. Hal ini menjadi tidak mudah karena menurut ”muted group theory”, perempuan merasakan dunia yang berbeda dari laki-laki karena perbedaan pengalaman yang berakar pada divisi kerja masyarakat. Laki-laki merupakan kelompok yang dominan di masyarakat. Dominasi ini menghalangi kebebasan ekspresi dari dunia model alternatif perempuan. Sehingga untuk berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mentransformasi modelnya dalam sistem ekspresi yang dominan tersebut (Kramarae, 1981 : 1). Teori ini dipertegas oleh Dale Spender yang berpendapat dalam “Man-Made Language” bahwa perempuan merupakan kelompok yang dibisukan dalam masyarakat, karena makna dikontrol oleh laki-laki. Bahasa dalam hal ini digunakan laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial, dikonstruksi dan dijaga hubungan sosialnya antara laki-laki dan perempuan. Teori ini menjelaskan bahwa perempuan tidak secara bebas dapat mengatakan apa yang diinginkan, kapan dan dimana yang diinginkan karena kata dan norma yang mereka gunakan diformulasikan oleh kelompok dominan, laki-laki. Sehingga perempuan tidak secara mudah atau secara langsung mengartikulasikan pengalaman mereka seperti laki-laki. Perempuan kemudian dibisukan, apa yang mereka sampaikan tidak diindahkan. Hal ini secara terusmenerus terjadi sehingga menyebabkan perempuan tidak berbicara atau bahkan tidak berfikir (Kramarae, 1981 : 1). Bahasa yang dibuat laki-laki menjadi alat untuk mendefinisikan, menurunkan dan meniadakan keberadaan perempuan sehingga perempuan pun menjadi kelompok yang dibungkam. Perempuan cenderung dianggap berbicara dengan lembut, mengadopsi gaya nonasertif, menjaga intonasi dan tidak memiliki suara yang autoritatif. Perempuan berbicara secara tidak karuan tentang topik-topik yang sepele. Sehingga perempuan merupakan kelompok yang ”inarticulate” (pengucapan secara tidak nyata). Laki-laki kemudian secara lebih sulit memahami apa yang diungkapkan dari kategori gender yang lain (Kramarae, 1981 : 2). Untuk berpartisipasi dalam politik, perempuan harus mentransformasikan dalam model yang diterima oleh laki-laki. Dan seperti berbicara dalam bahasa kedua, proses perubahan ini membutuhkan lebih banyak usaha dan seringkali meninggalkan pemahaman perempuan bahwa apa yang perempuan katakan hanya hak. Apa yang dikatakan laki-laki akan ditebalkan, sementara apa yang perempuan katakan hanya akan digaris miring (Griffin, 2000 : 463). Kramarae juga merancang tiga asumsi yang berpusat pada sajian feminisnya dari teori kelompok yang dibungkam, yaitu (1) perempuan merasakan dunia yang berbeda dari laki-laki karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang sangat berbeda. Pengalaman yang berbeda ini berakar pada divisi kerja masyarakat. (2) Karena laki-laki merupakan kelompok yang dominan di masyarakat, sistem persepsi mereka juga dominan. Dominasi ini menghalangi kebebasan ekspresi dari dunia model alternatif perempuan. (3) Sehingga, agar berpartisipasi

dalam masyarakat, perempuan harus mentransformasi modelnya dalam sistem ekspresi yang dominan tersebut. Dari kerangka teori ini, peneliti kemudian mengembangkan asumsi bahwa dalam dunia politik, yang didominasi laki-laki, menjadi tidak mudah bagi perempuan untuk sekedar mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Karena dominasi dunia politik oleh laki-laki memberikan opresi simbolik kepada legislator perempuan lewat bahasa. Meskipun sudah ada persamaan atas masuknya perempuan di dunia politik. Artinya, perilaku politik legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan didasarkan pada dua asumsi, apakah perempuan akan mengadopsi sifat maskulin atau menggunakan mengembangkan sifat yang lain. Metoda Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi kritis yang bertujuan melawan statusquo dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan. Etnografer kritis menggunakan etnografi sebagai alat perubahan sosial yang membawa kajian dari what is menuju what could be (Madison, 2005 : 2). Etnografi kritis ingin menunjukkan bagaimana kekuasaan digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menekan yang tidak berkuasa. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep). Subjek penelitian adalah legislator perempuan DPRD Jawa Tengah, yang membidangi komisi yang memperjuangkan kepentingan perempuan (komisi E) dan yang mempunyai peran strategis sebagai ketua komisi. Data primer berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap subjek utama dan pendukung, sementara data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan Grounded Theory Development (GTD) untuk melihat skema dari fenomena dimana seseorang berinteraksi, bertindak dan terlibat langsung dengan situasinya melalui 1) pengodean terbuka (open coding) dengan memberikan kode pertama untuk melakukan kategorisasi konsep awal, 2) pengodean aksial (axial coding) dengan menghubungkan keterkaitan antar kode, dan 3) pengodean selektif (selective coding) dengan melakukan identifikasi tema utama dari penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Goodness Criteria melalui Historical Context yang mencakup latar konteks penelitian. Pembahasan Perilaku politik dipengaruhi antara lain oleh lingkungan sosial politik tak langsung, lingkungan sosial politik langsung, struktur kepribadian dan faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi. Perilaku seorang aktor akan dipengaruhi langsung oleh salah satu dari kedua faktor yang mencakup struktur kepribadian atau sikapnya terhadap objek kegiatan itu, dan situasi ketika kegiatan itu hendak dilakukan. Lingkungan sosial politik tak langsung merupakan lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik. Lingkungan ini mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi serta mempengaruhi struktur kepribadian (sikap). Lingkungan sosial politik langsung merupakan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik yang mencakup latar belakang keluarga, latar belakang keyakinan, latar belakang pendidikan, latar belakang organisasi dan latar belakang pekerjaan. Sementara struktur kepribadian perempuan akan memaparkan profil legislator perempuan dilihat dari gaya hidup, kondisi fisik dan perhatian pada keluarga.

Perilaku politik legislator perempuan mencakup ideologi politik, komunikasi politik, bahasa politik, kekuasaan politik, relasi politik dan strategi politik perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Ideologi politik terbentuk melalui proses sosialisasi politik, yaitu proses penerusan atau pewarisan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui media yang ada. Ideologi politik tercermin dalam keyakinan atas nilai-nilai yang meliputi keyakinan akan konsep legislator perempuan beserta kelemahan dan kelebihannya. Komunikasi politik mencakup pesan politik, gaya memimpin, gaya berbicara (berbicara lembut dan tegas) serta ekspresi politik yang ditunjukkan melalui gaya berpakaian dan penampilan legislator perempuan. Bahasa politik perempuan terlihat dari penggunaan bahasa yang bias gender dengan kecenderungan menempatkan perempuan sebagai objek laki-laki serta penggunaan bahasa mengancam yang digunakan untuk menegaskan sikap perempuan. Dalam politik, bahasa yang digunakan didominasi oleh bahasa simbol, melalui gerak tubuh, sindiran dan gurauan. Kekuasaan politik mencakup pilihan politik dari legislator perempuan berikut konsekuensi dari pilihan yang dipilih tersebut. Relasi politik mencakup pola komunikasi yang terjalin antara sesama legislator perempuan maupun antara legislator perempuan dengan lakilaki. Sedangkan strategi politik berkenaan dengan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik masa depan (Arifin, 2003 : 145). Pembahasan strategi politik yang berkenaan dengan perjuangan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dibagi menjadi tiga pemahaman yaitu kognisi, afeksi dan behavioral. Secara kognisi berhubungan dengan konsep perjuangan perempuan, laki-laki dan komisi dalam badan legislatif. Secara afeksi berkenaan dengan visi serta misi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Secara behavioral berhubungan dengan realisasi dari aspirasi perjuangan perempuan dan perjuangan anggaran yang responsif gender. Menurut kaum konstruktivis, bahasa telah dengan sengaja digunakan untuk menegaskan kaum berkuasa dan kaum marginal. Bahasa penyebutan, penamaan, pelabelan dibangun secara rapi untuk menegaskan batas-batas antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara satu strata dengan strata lain dan antara satu sistem dengan sistem lain (Artha, 2002 : 178). Kontruksi yang sama juga terjadi dalam bahasa politik. Pembedaan bahasa politik perempuan dan laki-laki dalam masyarakat disebabkan oleh kontruksi perempuan dan laki-laki dalam budaya masyarakat. Walaupun kebanyakan legislator perempuan telah memahami dirinya sebagai seorang ”perempuan” yang sama haknya. Tak bisa dipungkiri bahwa mereka hidup di dalam masyarakat patriarkis yang masih menyepakati adanya perbedaan perlakukan antara perempuan dan laki-laki. Bahasa mencerminkan siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Laki-laki menjadi subjek, sementara perempuan menjadi objek. Perempuan dianggap tidak berhak bicara, lebih sering diinterupsi, dan masukan perempuan tidak serius. Subordinasi yang dialami perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, diskriminasi, pengesampingan, penghinaan, pengendalian, eksploitasi, penindasan serta kekerasan. Sistem nilai dan budaya menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu yang harus selalu betah berada di rumah, karena ia harus mengurus anak dan melayani suami. Perempuan sebagai manusia secara khusus ditempatkan dalam wilayah apolitis, yakni rumah tangga (Mulia, 2005 : 29). Dalam lingkungan patriarki, menurut Shirley Ardener, perempuan dan laki-laki terbedakan dalam dua lingkaran pengalaman dan pemahaman yang melingkupi satu sama lain. Lingkaran maskulin bertemu dengan norma masyarakat dimana maskulin menguasai lingkaran feminin yang tidak terlihat dan merupakan bagian kecil yang lebih suka refleksinya diekspos (Krolokke, 2006 : 30).

Di hampir semua masyarakat, perempuan dikonstruksi memiliki kualitas yang sempurna seperti kelembutan, kasih sayang, pengasuhan dan kepatuhan. Sementara laki-laki diharapkan menjadi kuat, percaya diri, kompetitif dan rasional (Bhasin, 2001 : 8). Subjek penelitian dipengaruhi oleh konteks budaya Jawa yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang subordinat dan marginal. Di Jawa dikenal istilah kanca wingking (teman belakang) untuk menyebut istri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tempatnya bukan di depan sejajar dengan laki-laki, melainkan di belakang (di dapur). Karena dalam konsep budaya Jawa, wilayah kegiatan istri adalah seputar dapur (memasak), sumur (mencuci) dan kasur (melayani kebutuhan biologis suami). Dalam kebudayaan Jawa, laki-laki dianggap lebih tinggi dibanding perempuan. Lelaki adalah penulis sejarah kebudayaan Jawa, yang kebenarannya telah ditabalkan dalam nilai-nilai resmi dan diluhurkan. Sementara perempuan ditempatkan sebagai second sex. Perubahan kontruksi budaya Jawa atas peran perempuan di ranah domestik ini sulit dilakukan karena perempuan dengan senang hati menempatkan dirinya sebagai makhluk inferior yang sesuai dengan konstruksi budaya masyarakat. Dalam strategi opresi laki-laki, bahasa memainkan fungsi yang amat penting. Bahasa adalah fakta sosial dan fakta budaya yang menentukan bagaimana masyarakat memandang dan memikirkan pengalaman sosialnya, serta melangsungkan praktek-praktek hubungan sosial lewat komunikasi. Dalam feminisme, bahasa adalah sebuah artikulasi budaya yang paling rawan memproduksi bias-bias yang merugikan dan diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini karena budaya menginsyaratkan tendensi-tendensi kelompok yang berkuasa dan produksi budaya tercermin dalam bahasa yang terucapkan (Hidayat, 2004 : 240). Seringkali laki-laki mempunyai kosa kata sendiri yang jarang digunakan oleh perempuan. Contohnya kata-kata makian dengan konotasi seksual yang biasa digunakan oleh laki-laki. Walaupun laki-laki menggunakannya tanpa ragu-ragu, mereka akan terkejut jika ada perempuan yang menggunakannya (Bhasin, 2001 : 25). Dunia melihat perempuan tidak mempunyai ketrampilan dan mengatakan pekerjaan yang tidak bernilai, membuat perempuan tidak mempunyai pendapat dan tidak tahu bagaimana harus berfikir. Termasuk ketika berbicara di hadapan publik. Perempuan kemudian dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama dilematis menerima dan mengubah pandangan dalam model maskulin atau mencoba merumuskan model alternatif dalam komunikasi. Kontruksi ini menyebabkan munculnya opresi terhadap perempuan melalui bahasa. Opresi ini berwujud dalam bahasa verbal dan non verbal. Bahasa verbal terjadi melalui penegasan ideologi psikologis, ideologi tubuh perempuan, ideologi kemampuan, ideologi normalisasi ruang privat/publik dan ideologi perjuangan perempuan. Legislator perempuan secara psikologis dikonstruksi berpolitik dengan hati, senang memendam masalah, serta lebih emosional. Perempuan mempunyai tubuh yang menjadi objek pandangan laki-laki. Perempuan secara kemampuan dikontruksi kurang mampu melakukan sosialisasi cepat, kurang cepat dalam mengambil keputusan, kurang percaya diri dan mempunyai masalah dalam komunikasi. Dalam dunia politik, kemampuan perempuan belum diakui sepenuhnya oleh laki-laki. Secara umum, perempuan tidak dapat lepas dari ruang privat, meskipun sudah beraktualisasi di ruang publik. Hal ini menyebabkan laki-laki secara non verbal menunjukkan sikap kurang tertarik dan acuh terhadap pembicaraan perempuan. Meskipun demikian, sebagian laki-laki telah memahami kesetaraan terhadap perempuan. Sehingga sebagian dari mereka juga memperjuangkan kepentingan perempuan. Dalam kajian “muted group theory”, bahasa perempuan diopresi laki-laki melalui beberapa naturalisasi. Otto Jespersen menyatakan bahwa pembicaraan perempuan adalah sepele, tidak efisien dan inferior daripada laki-laki. Menurut Robin Lakoff, budaya memakai perempuan untuk berbicara secara berbeda dengan laki-laki. Laki-laki dapat menggunakan

persahabatan, sindiran, menyatakan lelucon, nama panggilan, makian dan lain sebagainya. Sementara perempuan tidak mempunyai strategi apa-apa. Perempuan kemudian menggunakan kata keterangan yang kosong, intonasi pertanyaan, cetak miring dan pembatasan. Menurut Lakoff, pembicaraan perempuan juga membingungkan dan penuh dengan ”question tag” yang digunakan untuk beberapa alasan dalam rangka memperkuat kekuatan sosial yang lemah. Antara lain untuk kesopanan, untuk meninggalkan keputusan yang terbuka, untuk menghindari keseganan mereka pada yang lain (Krolokke, 2006 : 64). Untuk menghindari hukuman mati, perempuan harus belajar berbicara dalam aturan feminin. Jika tidak, perempuan akan mati atau akan dihukum mati sebagai tidak feminin oleh perempuan dan laki-laki. Penghargaan bahwa perempuan diganjar boleh tidak berbicara dengan aturan feminin adalah unsur femininnya. Tetapi jika perempuan tidak berbicara dengan cara feminin, perempuan akan kehilangan kekuasaan yang diperkuat setiap kali membuka mulutnya. Pamela Fishman menyebutkan bahwa perempuan lebih banyak bertanya menggunakan lebih banyak perhatian pada permulaian, lebih mensupport pekerjaan, atau secara aktif menjaga pekerjaan. Sementara Candae West dan Don Zimmerman menyatakan bawa interupsi adalah langgaran dasar bagi pembicara untuk berbicara. Dalam ”Man Made Language” Dale Spender menyatakan berbicara diasosiasikan dengan kekuasaan sebagai laki-laki adalah pembicara yang baik. Sementara mendengar diasosiasikan dengan pasif dengan perempuan sebagai pendengar yang baik (Krolokke, 2006 : 65-66). Bentuk inferior dari laki-laki berfungsi kebalikannya, sehingga pilihan komunikasi perempuan dianggap kurang valid dibanding laki-laki. Jika perempuan menggunakan tag question dalam pembicaraannya, mereka terlihat ragu-ragu, sulit dipahami dan tidak berkekuatan. Sementara ketika laki-laki menggunakan tag question, laki-laki diidentikkan dapat dipahami, pemikir dan penuh dengan ide cemerlang. Konstruksi atas perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh budaya ini terjadi secara terus-menerus melalui proses sosialisasi atau penggenderan. Proses ini bukanlah konsep netral yang bebas kepentingan sehingga menentukan peran gender yang digunakan perempuan dan laki-laki. Proses sosialisasi semacam ini mempengaruhi struktur kepribadian yang akhirnya membentuk ideologi politik perempuan. Ideologi ini diterjemahkan oleh legislator perempuan melalui kepercayaan bahwa perempuan mempunyai beberapa kelebihan, antara lain bahwa perempuan mempunyai perhatian yang mendalam terhadap tugas, lebih luwes dan fleksibel masuk ke forum perempuan, lebih rajin, lebih aktif, lebih taat aturan, mempunyai tubuh yang menjadi aset yang menguntungkan serta kepercayaan masyarakat pada kader perempuan yang lebih. Ideologi ini juga mencakup kepercayaan pada kelemahan legislator perempuan yaitu ketidaksiapan finansial dan keharusan adanya dukungan dari keluarga. Analisis bahasa politik perempuan ini dilakukan dengan mencermati bahasa subjek penelitian dalam melakukan aktivitas politik untuk membuktikan apakah perempuan dibungkam melalui bahasa laki-laki yang digunakan sebagai alat dalam mendefinisikan, menurunkan dan meniadakan keberadaan perempuan sehingga perempuan menjadi kelompok yang dibungkam. Apakah perempuan cenderung dianggap berbicara dengan lembut, mengadopsi gaya non-asertif, menjaga intonasi dan tidak memiliki suara yang autoritatif. Apakah perempuan berbicara secara tidak karuan tentang topik-topik yang sepele. Sehingga perempuan merupakan kelompok yang ”inarticulate” (pengucapan secara tidak nyata) dan lakilaki kemudian secara lebih sulit memahami apa yang diungkapkan dari kategori gender yang lain (Kramarae, 1981 : 2). Simbol-simbol yang muncul dalam bahasa perempuan adalah kesetaraan, pengarusutamaan gender, kebutuhan perempuan, anggaran responsif gender, wilayah publik/privat, dan lain-lain. Dalam setiap perilaku politiknya, legislator perempuan berusaha

membuktikan kesetaraan dalam bidang politik, bahwa perempuan yang tampil di politik adalah perempuan yang mandiri, tidak cengeng, yang mampu bersaing dengan laki-laki, yang mampu menyelesaikan tugas-tugas kedewanan secara baik meskipun acara kedewanan sangat padat. Perempuan-perempuan yang mampu menembus batas kewajaran dalam dunia politik seperti hambatan pulang malam, dengan tetap meningkatan kapasitas sebagai anggota dewan agar peran perempuan yang sama dapat diakui oleh masyarakat. Namun, tetap menampilkan kepribadian yang bagus dan sopan baik dalam sikap, tutur kata dan perilaku serta selalu responsif terhadap sesuatu yang harus dikerjakan. Perempuan dapat menyampaikan pendapatnya secara leluasa karena mempunyai kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini diperoleh karena jabatan politik dan status sosial. Dari segi kekuasaan ini dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat, tidak semua perempuan tersubordinasi di bawah laki-laki. Ideologi politik dan kekuasaan perempuan ini kemudian membentuk bahasa politik perempuan yang beragam, mulai untuk menyatakan ekpresi dan interupsi, baik berupa pertanyaan maupun pernyataan. Bahasa juga dapat dijadikan ukuran apakah seseorang itu mampu, cerdas, cakap dan bisa memahami perkembangan zaman. Berbicara menggunakan bahasa juga menjadi soal penting dalam mencari rumusan, pengingkaran, pembenaran atau solusi. Penggunaan bahasa yang tepat di sini juga berarti tidak adanya distorsi atau bias. Pola yang menonjol dalam bahasa perempuan adalah kompetensi perempuan dalam memahami dan menguasai materi pembicaraan. Karena hal ini akan berpengaruh dalam upaya perlakuan laki-laki pada perempuan, apakah akan diindahkan atau justru diremehkan. Perjuangan kepentingan perempuan oleh legislator perempuan diawali dengan pemahaman perspektif gender dalam secara, dilanjutkan dengan penunjukan dalam sikap (afeksi) dan tingkah laku (behavioral). Perjuangan politik perempuan diawali dengan pemahaman atas persamaan legislator perempuan. Yaitu adanya ideologi gender dalam kerangka berfikir dan pandangannya ke depan. Secara kognisi, perspektif gender dimaknai sebagai keharusan perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Yaitu berdasar pada paham kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Di lingkungan dewan, keharusan ini diterjemahkan dalam kerja sama antara sesama perempuan untuk saling menguatkan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Perjuangan perempuan sendiri dapat dilakukan di semua komisi mulai dari A hingga E. Perjuangan di komisi E dapat dilakukan secara eksplisit karena komisi ini membawahi bidang pemberdayaan perempuan. Sehingga perjuangan dapat dilakukan melalui perjuangan anggaran sesuai dengan program perempuan atau perjuangan kebutuhan dasar perempuan yang meliputi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Bahasa politik dalam memperjuangkan kepentingan perempuan ini ditunjukkan secara beragam, mulai dengan memberikan pendapat, memberi atau menerima saran dan rekomendasi, meneruskan dan merespon aspirasi, memberi bantuan maupun mencari solusi langsung. Pandangan dalam ”muted group theory” menyatakan bahwa perempuan dibisukan kecuali mereka dapat menyempurnakan pengkodean yang ambigu dan mengubahnya, mencoba berbahasa dua, atau mereka dapat kembali ke belakang, menggali hambatan kompetensi komunikasi yang dibutuhkan dengan mengembangkan model alternatif komunikasi untuk mengekspresikan pengalaman dan kode dalam pesan sebagai upaya perempuan untuk mendefinisikan bahasa yang lebih dapat diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat model dominasi dan defisit yang menyebutkan bahwa perempuan mempunyai kemampuan dan rasionalitas untuk mengadopsi strategi tertentu guna meminimalkan permusuhan laki-laki dan memaksimalkan kerja sama laki-laki.

Dalam perspektif dominasi dan defisit, bahasa mempunyai kemampuan memberi nama dan definisi. Namun, bahasa membisukan perempuan, tetapi pada waktu yang sama memberi peluang untuk menamai dan mengubah nama. Hal ini oleh legislator perempuan diterjemahkan dalam penggabungan nilai-nilai maskulin dan feminin sebagai strategi penyesuaian diri dengan situasi, kondisi atau audiens yang dihadapi. Penggabungan sifat ini diyakini perempuan akan membuat laki-laki yang bermaksud meremehkan tidak jadi meremehkan. Dengan mengadopsi model alternatif perempuan juga dapat menjadi ”perempuan” tanpa merubah diri menjadi ”laki-laki”. Cara perempuan dalam mengekspresikan diri di luar ekpresi model dominan yang digunakan laki-laki baik dalam percakapan verbal dan perilaku non verbal, dilakukan dengan penggabungan model maskulin dan feminin. Perempuan lebih mungkin untuk mengutarakan ketidakpuasan dengan ekpresi dari model dominan dan defisit untuk menghindari opresi yang lebih besar dari laki-laki jika perempuan tersebut hanya menggunakan model feminin. Karena perempuan belum mampu mengembangkan model feminin menjadi diakui dan digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Model alternatif merupakan strategi penyesuaian diri perempuan dengan situasi, kondisi serta komunikan yang dihadapi. Model ini meliputi penggunaan bahasa verbal dan bahasa non verbal perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Dalam bahasa verbal, model alternatif perempuan dilakukan dengan menggabungkan model maskulin dan feminin dari bahasa politik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Model maskulin dalam bahasa politik perempuan dilakukan dengan mengadopsi nilainilai bahasa maskulin. Antara lain intonasi yang tegas, membalas guyonan dan konotasi seksual. Penerapan model feminin pada bahasa politik perempuan dilakukan dengan mengembangkan model defisit menjadi kekuatan dengan memberikan label yang positif pada hal yang negatif (nilai feminin) melalui penggunaan bahasa yang berempati, bahasa yang lembut, ramah, sopan dan sabar, lebih memberikan perhatian dan penghormatan, lebih sopan dalam menyatakan pendapat, dan lebih luwes. Sementara dalam bahasa non verbal, gabungan maskulin dan feminin tampak dalam pemilihan warna pakaian dan penampilan perempuan yang memadukan unsur feminin dan maskulin. Namun, lebih menonjolkan sisi femininnya. Antara lain dengan penggunaan make up dan model pakaian perempuan, baik celana, pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris. Karena perempuan atau feminin dipresentasikan dalam masyarakat kontemporer sebagai makhluk yang dekat dengan seni kosmetika, diasosiasikan dengan tampilan luar dan sangat memperdulikan, bila tak terus-menerus terobsesi dengan penampilan. Bahasa nonverbal adalah nondiskursif, ia membantu mengungkapkan hal-hal yang sukar dipikirkan secara cermat – fantasi, kasih sayang emosional, nuansa halus, misteri dan perasaan-perasaan lain yang sukar dinyatakan dengan cara yang lugas. Kadang-kadang lambang non verbal menambahkan dimensi yang sama sekali baru kepada suatu pesan (Nimmo, 2005 : 89). Pakaian bisa menunjukkan siapa pemakainya. Dalam kata-kata tersohor Eco, “I speak through my cloth” (aku berbicara lewat pakaianku). Berdasarkan pengalaman sehari-hari, pakaian dipilih sesuai dengan apa yang akan dilakukan orang pada hari itu, bagaimana suasana hati seseorang, siapa yang akan ditemui dan seterusnya. Simbol maskulin terlihat dari penggunaan warna yang menunjukkan citra perempuan yang maskulin. Antara lain pemilihan warna abu-abu, hitam, biru, merah dan coklat. Keseluruhan warna yang digunakan mewakili sikap dapat diandalkan, rasa hormat, kebijaksanaan, kecerdasan, modern, kekuatan, serius, energi, kuat, pemimpin, kedamaian, kepercayaan, idealisme, ketabahan, ketenangan, keberanian, kestabilan dan maskulin. Sementara simbol feminin terlihat dari penggunaan warna yang menunjukkan citra perempuan yang feminin. Antara lain warna pink, ungu dan putih. Keseluruhan warna yang digunakan

mewakili sikap rendah hati, lemah lembut, kreatifitas, kehalusan, penghargaan, kekaguman, simpati dan feminin. Pernyataan bahwa tampilan fisik mampu menunjang legislator perempuan dalam perilaku politiknya, menunjukkan bahwa bahasa non verbal yang ditunjukkan melalui gaya berpakaian dan penampilan ikut berperan dalam mendefisikan perempuan. Hal ini sesuai dengan anggapan umum dan keafiran populer yang menyatakan fashion secara umum diasosiasikan dengan perempuan. Perempuan atau feminin dipresentasikan dalam masyarakat kontemporer sebagai makhluk yang dekat dengan seni kosmetika, diasosiasikan dengan tampilan luar dan sangat memperdulikan, bila tak terus-menerus terobsesi dengan penampilan. Kesimpulan Perspektif kritis melalui kajian feminis membentuk pemahaman opresi laki-laki terhadap perempuan yang secara praktis dapat membuka wacana tentang perspektif gender dalam dunia politik yang akan berguna tidak hanya bagi legislator perempuan tetapi juga perempuan yang ingin terjun di dunia politik. Analisis perilaku politik melalui ideologi politik, komunikasi politik, bahasa politik, kekuasaan politik, relasi politik dan strategi politik menambah referensi dalam ilmu komunikasi politik. Pembedaan ini belum terdefinisikan dengan jelas dalam perspektif ilmu komunikasi politik. Perilaku politik dipengaruhi oleh lingkungan sosial politik langsung, lingkungan sosial politik tak langsung dan struktur kepribadian yang teramati secara komprehensif melalui pendekatan etnografi kritis. Penggunaan “muted group theory” dapat digunakan untuk menjelaskan dominasi bahasa maskulin melalui opresi yang dilakukan terhadap perempuan. Opresi ini terjadi sebagai hasil dari kontruksi budaya patriarki, baik dalam budaya Jawa dan budaya politik yang melingkupi perilaku politik legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Penegasan opresi ini dilakukan melalui ideologi psikologis perempuan, watak mental dan tubuh perempuan. Dominasi laki-laki yang terwujud dalam kekerasan simbolik terjadi melalui pernyataan ideologi politik laki-laki secara verbal dan non verbal yang menegaskan perbedaan perempuan dan laki-laki. Bahasa verbal terjadi melalui penegasan ideologi psikologis, ideologi tubuh perempuan, ideologi kemampuan, ideologi normalisasi ruang privat/publik dan ideologi perjuangan perempuan. Asumsi pembisuan perempuan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengembangan model alternatif sebagai gabungan antara model maskulin dan feminin. Hasil penelitian ini mematahkan asumsi bahwa perempuan tidak dapat mengembangkan bahasa alternatif yang dapat diterima oleh laki-laki. Perempuan tidak harus selalu mengadopsi bahasa maskulin sebagai bahasa dari kelompok dominan untuk mengekspresikan pendapatnya di dunia politik. Perempuan dapat mengembangkan model alternatif bahasa yang merupakan gabungan model maskulin dan feminin. Penggabungan ini dilakukan untuk mengurangi opresi laki-laki dengan tetap mempertahankan unsur feminin sebagai konsekuensi naturalisasi perempuan dan mengadopsi unsur maskulin untuk menjadi setara dengan laki-laki. Pembahasan tentang bahasa alternatif juga memberikan pandangan baru bagi perempuan tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing model bahasa. Pembahasan ini dapat menjadi pilihan model bahasa politik yang dapat diadopsi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemahaman akan model alternatif ini dapat diadopsi oleh legislator perempuan lain sebagai prasyarat diterima dalam lingkungan politik yang identik dengan laki-laki. Namun, perempuan tetap harus membekali dirinya dengan kompetensi yang diperlukan untuk dapat berkontribusi maksimal dalam dunia politik.

Daftar Pustaka Arifin, Anwar. 2009. Komunikasi Politik, Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka Artha, Arwan Tuti. 2002. Bahasa dalam Wacana Demokrasi dan Pers. Yogyakarta : AK Group Bhasin, Kamla. 2001. Memahami Gender. Jakarta : Teplok Press Griffin, EM. (2000). A First Look at Communication Theory, Fourth Edition. New York : Mc. Graw Hill Hidayat, Rachmat. 2004. Ilmu yang Seksis, Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin. Yogyakarta : Jendela Karam, Azza dkk. 1998. Women in Parliament : Beyond Numbers. terj. Wisesa , Arya dan Widjanarko. Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan. Jakarta : Yayasan Jurnal Kramarae, Cheris. 1981. Women and Men Speaking, Frameworks for Analysis. Rowley : New Bury House Publishers Krolokke, Charlotte and Anne Scott Sorensen. 2006. Gender Communication Theories and Analyses, From Silence to Performance. California : Sage Publication Inc Kusumaatmadja, Sarwono. 2004. Politik dan Perempuan. Depok : Koekoesan Lestari, Evy. 2010, Februari 5. 154 Perda Masih Menjajah Perempuan. Wawasan : 10 Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. Perempuan dan Politik. Jakarta : Gramedia Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media. Bandung : Rosdakarya Pawito. 2009. Komunikasi Politik, Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta : Jalasutra