PERILAKU PENEGAK HUKUM MENUJU PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERSFEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL. Oleh : Liky Faizal. Abstrak

PERILAKU PENEGAK HUKUM MENUJU PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERSFEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Oleh : Liky Faizal ∗ Abstrak Perilaku penegak hukum yang nyaris menurutkan rasa keadilan masyarakat, sudah pasti akan berakibat pada peran lembaga peradilan yang terus menerus mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakatnya sendiri.Oleh karena itu paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga penegakan hukum dapat lebih mengedepankan hati nurani demi mencapai keadilan. Kemudian dalam hal substansi sistem hukum perlu segera direvisi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menunjang proses penegakan hukum di Indonesia. Misalnya, peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) proses revisi yang sedang berjalan saat ini harus segera diselesaikan. Kata kunci : Penegak Hukum, Hukum Progresif A. Pendahuluan Hukum berubah mengikuti perubahan masyarakatnya. Ketika masyarakat Indonesia berubah dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional yang merdeka maka hukumnya pun mestinya berubah. Hukum kolonial tentu dimaksudkan untuk melayani kolonialisme, sehingga jika masyarakat kolonial diganti oleh masyarakat nasional yang merdeka maka hukumhukum kolonial juga harus diubah; jika konfigurasi politik berubah maka karakter-karakter hukum juga berubah sesuai dengan konfigurasi politik yang melahirkannya. Hukum nasional yang difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya pembangunan seringkali sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat awam merasa bahwa alam kehidupan mereka tidak lagi bersuasana alam kehidupan kedaerahan setempat yang otonom. Apalagi Penegakkan hukum di Indonesia sudah lama menjadi persoalan serius bagi masyarakat di Indonesia. Bagaimana tidak, karena persoalan keadilan telah lama diabaikan Sehingga menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam kontek penegakkan hukum. Para hakim yang notabene merupakan produk dari sekolah-sekolah hukum yang bertebaran di Indonesia tidak lagi mampu menangkap inti dari semua permasalahan hukum dan hanya melihat dari sisi formalitas hukum. Sehingga tujuan hukum yang sesungguhnya malah tidak tercapai. Indonesia sebagai negara hukum, peran lembaga peradilan adalah mutlak diperlukan. Sebab dengan adanya lembaga peradilan akan dapat mewadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang nyata. Dengan demikian, interaksi di dalam peradilan itu akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atas bergabai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individu maupun kelompok soial masyarakat.Dari perjalanan waktu lembaga peradilan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari kelembagaannya maupun dalam sistem penegakan hukumnya. 1 Lembaga peradilan memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum Indonesia, karena lembaga peradilan satu-satunya lembaga formal yang diberi wewenang untuk mengelola semua permasalahan hukum bagi warga negara yang mengalami permasalahan hukum. Lembaga peradilan merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang bersama-sama dengan masyarakat mengatur dan menyelesaikan berbagai maca permasalahan yang terjadi, sehingga peran lembaga peradilan harus responsif terhadap dinamika masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Jeremo Frank, tujuan utama membuat institusi peradilan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial tidak lain merupakan pencapaian untuk mendorong perluasan fungsi sosial dari hukum tu sendiri. Sehingga nalar hukum yang dijalankan dapat mencakup nilai keadilan sosial. 2

∗

Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung Ahmad Mujahidin, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 64 2 Philippe Nonet & Philip Selznik, 2007, Hukum Responsif, ctk. Pertama, Nusamedia Bandung, hlm. 83 1

Terwujudnya penegakan hukum secara proposional dibutuhkan wadah yang namnya lembaga peradilan dan didalamnya terdapat sistem peradilan pidana. Sistem peradilan piadana menjadi komponen penting dalam pencapaian tujuan hukum. Karena sangat pentingnya kedudukan sistem peradilan pidana, Daniel S. Lev mengatakan; ‘‘Di mana nilai-nilai dan mitos kultur menekankan pada cara-cara pengaturan serta hubungan sosial politik yang tidak bertolak dari wilayah hukum otonom, maka sebagai akibatnya di situt lembaga-lembaga hukum (peradilan) akan kurang dapat mengembangkan kekuasaanya yang mandiri seperti yang dimilkinya di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Tampilnya kekuasaan-kekuasaan birokrasi yang perkasa sekalipun, yang merupakan unsur-unsur esensial bagi adanya sistem hukum yang kuat, tak akan menciptakan suatu tanggapan umum yang positif terhadap bekerjanya hukum, terutama apabila misalnya nilai-nilai patrimonial juga tetap bercokol dengan kuat 3.” Melihat kerangka bangunan hukum, maka bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengamatan adalah aspek penegakan hukum (law enforcment), bagaimana penegakan hukum paling tidak pada pengertian penegakan hukum dalam arti luas yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukm, serta dalam arti yang sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. 4 Perilaku penegak hukum yang nyaris menurutkan rasa keadilan masyarakat, sudah pasti akan berakibat pada peran lembaga peradilan yang terus menerus mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakatnya sendiri. Fenomena yang menyebabkam tidak ada lagi kepercayaan publik misalnya kasus-kasus hukum yang terjadi seperti kasus putusan bebas Adelin Lis dalam kasus pembalakan liar. 5, putusan bebas kasus korupsi kepala daerah dan sebagainya Kegagalan penegakan hukum di era reformasi karena gagalnya pemerintahan era reformasi untuk mewujudkan nilai-nilai hukum tersebut, dapat dikatakan era reformasi hukum masih sangat miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral, dan akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Dengan mengutip hasil tesis Marzuki mengenai penegakan hukum melalui peradilan yakni: “Prosesi peradilan seperti ritual yang kaya simbol tapi miskin makna” 6 Persoalan diatas makin rumit, ketika aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara) juga mudah untuk melakukan berbagai tindakan tercela dan sekaligus juga melawan hukum. Suatu tindakan yang terkadang dilatarbelakangi salah satunya oleh alasan rendahnya kesejahteraan dari para aparat penegak hukum tersebut. Namun memberikan gaji yang tinggi juga tidak menjadi jaminan bahwa aparat penegak hukum tersebut tidak lagi melakukan tindakan tercela dan melawan hukum, karena praktek-praktek melawan hukum telah menjadi bagian hidup setidak merupakan pemandangan yang umum.

B. Rumusan Masalah 1. Mengapa upaya Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia belum Efektif? 2. Bagaimana Penegakan hukum dalam perspektif Hukum Progresif dalam upaya pembangunan hukum nasional? C. Pembahasan Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai3

Yudi Ktristiana, 2009, Menuju Kejaksaan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, AntonyLib kerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 64 4 Sabian Utsman, 2008, Menuju Penegakan Hukm Rseponsif, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 30 5 Kompas, Fokus, Keluar dari Jerat Korupsi, 28 Juli 2008 6 Suparman Marzuki, 2011 Robohnya Keadilan! Politik hukum HAM Era Reformasi, PUSHAM-UII, Yogyakarta, Penggalan Caver belakang.

nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut mampu diwujudkan dalam realitas nyata 7. Masalah Penegakan hukum (law inforcement) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan. Kenyataannya, cita-cita yang terkandung di dalam penegakan hukum belum tentu secara sungguh-sungguh dapat diraih, karena hukum digunakan sebagai tindakan-tindakan untuk melindubgi kepentingan sebagian orang atau kelompok tertentu Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubunganhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. 8 Penegakan Hukum Belum Efektif Uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedomanperilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu. Masalah penegakan hukum merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah, karena sistem hukum itu sangat kompleksitas, dan juga rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik,ekonomi, dan budaya masyarakat.Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya merupakan variabel yang mempunyai hubungan dengan faktor-faktor lain. Beberapa faktor terkait proses penegakan hukum yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultur hukum 9.Berdasarkan klasifikasi penegkanan hukum tersebut, maka pada bagian ini ada kesan lebih memfokuskan komponen aparat penegak hukum baik dari perilaku perserorangan maupun perilaku kelembagaan, 7

Sajipto Rahardjo, 2009, Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.vii 8 http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan hukum.pdf. 26 Oktober 2011, 08.29 9 . Satjipto Rahardjo, Op,Cit Hal.7

Sebenarnya untuk memahami proses penegakan hukum di Indonesia , kita tidak dapat memisahkan antara ketga aspek struktur, substansi dan kultur hukum yang saling terkait. Penegakan hukum pada dasarnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Kadang publik memberikan komentar yang beragam mengenai penegakan hukum dan keadilan yang diasosiasikan dengan apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Sehingga lembaga peradilan merupakan simbol darai upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan 10. Aspek lain dari proses penegakan hukum, di mana tidak asing lagi apa yang disebut dengan peradilan sesat, yaitu kegagalan suatu proses mencari keadilan dalam seluruh aspeknya. Hal ini dapat terjadi disebabkan lembaga peradilan gagal memproses pelaku kejahatan secara tepat dan benar serta gagal menerapkan hukum dengan seharusnya. Cikal bakal kegagalan peradilan ini disebabkan juga oleh perilaku aparat penegak hukum yang tidak menjunjung nilai–nilai keadilan. Dampaknya, bangunan hukum akan semakin hancur dan tidak jelas arahnnya, seperti yang diungkapkan Mahfud MD, mengatakan bahwa: “ Dewasa ini penegak hukum, seperti pengacara banyak yang rusak karena dengan kegenitannya mereka tampil sebagai pengacara untuk idealisme, melainkan untuk mencari keuntungan dengan berbagai cara demi uang dan popularitas. Hakim un setali tiga uang, kinerjanya semakin buruk, suap-menyuap dan pemerasan dalam menangani perkara” Cita-cita reformasi untuk mendudukan hukum di tempat tertinggi (supremacy of law) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga detik ini tak pernah terrealisasi. Bahkan dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan-angan. Begitulah kira-kira statement yang pantas diungkapkan untuk mendeskriptifkan realitas hukum yang ada dan sedang terjadi saat ini di Indonesia. Bila dicermati suramnya wajah hukum merupakan implikasi dari kondisi penegakan hukum (law enforcement) yang stagnan dan kalaupun hukum ditegakkan maka penegakannya diskriminatif. Praktik-praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia peradilan, proses peradilan yang diskriminatif, jual beli putusan hakim, atau kolusi Polisi, Hakim, Advokat dan Jaksa dalam perekayasaan proses peradilan merupakan realitas sehari-hari yang dapat ditemukan dalam penegakan hukum di negeri ini. Pelaksanaan penegakan hukum yang “kumuh” seperti itu menjadikan hukum di negeri ini seperti yang pernah dideskripsikan oleh seorang filusuf besar Yunani Plato (427-347 s.M) yang menyatakan bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat. (laws are spider webs; they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful). Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslahkeadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum (‘the legislation of law’ atau ‘law and rule making’), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law, dan (iii) penegakan hukum (the enforcement of law). Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) adminstrasi hukum (the administration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh 10

Amir Syamsudin, 2008, Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara, ctk.Pertama, Kompas, Jakarta, hal 10

pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (accountable). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, ‘the administration of law’ itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (regels), keputusankeputusan administrasi negara (beschikkings), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori ‘fiktie’ yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (social reform), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja. Implikasi yang ditimbulkan dari tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik dan efektif adalah kerusakan dan kehancuran diberbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Suburnya berbagai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) di masyarakat adalah salah satu wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada. Lalu pertanyaanya, faktor apa yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia? Jika dikaji dan ditelaah secara mendalam, setidaknya terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu, Pertama, lemahnya political will dan political action para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye. Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat. Ketiga, rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum. Keempat, minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Kelima, tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum. Keenam, paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) daripada keadilan substansial (substantial justice). Ketujuh, kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis. Mencermati berbagai problem yang menghambat proses penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Langkah dan strategi yang sangat mendesak (urgent) untuk dilakukan saat ini sebagai solusi terhadap persoalan tersebut ialah melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem hukum yang ada. Menurut Lawrence M.r Friedman di dalam suatu sistem hukum terdapat tiga unsur (three elements of legal system) yaitu, struktur (structure), substansi (subtance) dan kultur hukum (legal culture) 11. Dalam konteks Indonesia, reformasi terhadap ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman tersebut sangat mutlak untuk dilakukan. Konsep Penegakan Hukum Progresif 11

6-12

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, cet. Keempat, Nusa Media Bandung, Hal

Masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak mudah, karena penegakan hukum sangat kompleksitas dan rumit. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada dasarnya merupakan variabel yang mempunyai hubungan dan ketergantungan dengan faktor lain, seperti faktor sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Sebelum memahami lebih jauh mengenai landasan konseptual gagasan hukum progresif ada baiknya terlebih dahulu menjelaskan terminologi kata progresif yang agak cenderung asing bagi kita semua. Kamus Webster New Universal Unabriged Dictionary, menerangkan bahwa Progressivisme mempunyai kata dasar Progress, yang berarti (moving forward onward bergerak ke arah depan), dapat diketahui lagi ke dalam du suku kata yaitu pro (before yang artinya sebelum) dan gradi (to step yang artinya melangkah). 12 Merujuk pada pendapat Prof Tjip, maka dapat kita pahami bahwa, hukum dan sistem hukum yang kita anut hingga saat ini tidak mampu mengeluarkan bangsa ini dari krisis, bahkan ada kekuatiran “Dugaan Kuat” akan bertambah terpuruk, karena sistem hukum yang dibangun itu dalam tradisi pemikiran yang meyakini bahwa baik dalam teori maupun prakteknya, hukum akan dapat dikontruksikan dan dikelola sebagai institusi yang netral, dengan demikian, sistem hukum itu mengidealkan hukum sebagai hasil positivisasi, semua norma yang telah disepakati walau dengan cara rekayasa akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun, dan dapat dengan mudah ditegakkan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat dikatakan bahwa, di tengah arus besar globalisasi yang menerjang semua negara tanpa pandang bulu, krisis keuangan global yang menjadi (Hot Issue) di belahan dunia saat ini dirasakan juga oleh Indonesia, khususnya ketika berbicara mengenai idealisme dan martabat profesi penegak hukum juga pejabat publik. Idealisme seakan menjadi barang baru dan aneh di tengah maraknya pragmatisme yang menjadi faham baru di tengah masyarakat. Di satu sisi pejabat publik harus mampu menjaga idealismenya sebagai pelayan masyarakat, terutama aparatur penegak hukum untuk mengawal masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya mereka perjuangkan, namun di sisi lain dihimpit oleh kehidupan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beban yang tidak kalah beratnya yakni, peraturan hukum itu sendiri, pemikiran yang lebih menukik ke dalam dikatakan Prof. Tjip: ” Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya di buat atau dicptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada pembuatan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturana hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksaannya oleh aparatur penegak hukum”. 13 Lebih lanjut Prof Tjip katakan: ”Watak hukum yang masinal dan deterministik akan akan menimbulkan krisis dalam ranah keilmuan dan kemanusiaan, dan krisis itu akan mendapatkan titik balik ketika terjadi perkembangan pemikiran akan relativitas, kekacauan dan kompleksitas sebagai sesuatu yang layak diterima dalam ilmu pengetahuan termasuk hukum. 14 Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu kebetulan, bukan begitu saja lahir tanpa sebab, dan juga bukab sesuatu yabg jatuh dari langit. Hukum Progresif adalah bagian dari proses searching for the truth (pencarian kebenaran) tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari kenyataan tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidak puasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum . Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi 12

Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya, Penegakan Hukum Indonesia, ctk. Pertama, AntonyLib Bekerjasama LHSP, Yogyakarta 13 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Op. Cit, hal. 24 14 Satjpto Raharjo, 2009, Merombak dan membangun Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta, , hal. 13

keadilan subsatansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Dijelaskan oleh Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH., progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat. Namun apabila hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di Negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia. Permasalahan dan tantangan terus mewarnai penegakan hukum progresif, mana kala pola pikir menggunakan optik perskriptif dalam melihat hukum itu tidak membuka ruang seluasluasnya untuk hukum. Semua badan-badan hukum dan masyarakat, terutama aparatur penegak hukum harus memilki dan konsep bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan, atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus dalam lembaran Negara. Dengan demikian hukum akan terlepas dari keterpasungan kecerdasan (berfikir) seperti yang dirasakan oleh para ilmuwan hukum di Indonesia, yang selalu dipenjara oleh hukum modern melalui kekuasaan negara yang sangat hegemonial, sehingga seluruh yang ada dalam lingkup kekuasaan negara harus diberi label negara, undang-undang negara, peradilan negara, polisi negara, hakim negara dan seterusnya. Hal ini sangat kontradiktif dengan sketsa singkat pemikiran seorang yang selalu berada di jalan ilmu, upaya dan semangat yang dikembangkan dengan terus berusaha mencermati perubahan yang terjadi, khususnya di Indonesia, gagasan hukum progresif tidak saja memperkaya khasanah pengetahuan hukum tetapi lebih dari itu memberikan sebuah keteladanan bahwa kewajiban bagi seorang ilmuwan adalah selalu bersikap rendah hati dan terbuka, serta memiliki semangat untuk senantiasa berada pada jalur pencarian, pembebasan dan pencerahan. Itulah pesan yang merupakan hakekat dari apa yang disebut “pemikiran hukum yang progresif”. Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusian. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), barang tentu berbeda dengan paradigma hukum positivistis-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum peositivistis meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum bolehlah dimarjinalkan untuk mencdukung eksistensialitas kemanusian, kebenaran dan keadilan. 15 Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan social dengan didukung oleh social engineering by law yang terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk itu, perlu mendapatkan kehidupan hukum yang berada. Menuju cara berhukum Progresif adalah suatu kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham legal-positivistis tersebut. Ide tentang pembebasa diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis yang ada dalam diri para penegak hukum yaitu keberanian. Misalnya faktor keberanian tersebut memerluas cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan (rule), tetapi juga aspek perilaku (behavior) 16. Oleh karena itu cara berhukum yang ditunjukan tidak hanya tekstual, akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap yang tersembunyi di balik teks secara tertulis maupun teks yang hidup dalam masyarakat. Dengan begitu penegak hukum harus membebaskan diri dari faham cara berhukum yang status qua sentris. Kemudian faktor keberanian juga menjadi hal yang penting untuk memperluas penafsiran progresif, yaitu tidak hanya mengedepankan peraturan (rule) tetapi juga perilaku (behavior). Penafsiran progresif menjadi tidak hanya tekstual tapi juga melibatkan predisposisi personal. 17 15

Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, ctk. Kedua, Kompas, Jakarta, hlm. 154. Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang-Education, Yogyakarta, hlm. 90 17 Satjipto Rahardjo,2007, Arsenal Hukum Progresif, Jurnal Hukum Progresif, Volume 3/ No. 1 April 2007, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal 4 16

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat pahami bahwa perilaku penegak hukum progresif memiliki dasar filosofi bahwa hadirnya hukum adalah sebagai lembaga yang bertujuan agar manusia dapat mempunyai kehidupan yang adil. Sejahtera dan membuat manusia menjadi bahagia. 18Artinya kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, namun untuk sesuatu hal yang lebih luas, yaitu: untuk manusia itu sendiri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. 19 Selanjutnya perilaku penegak hukum progresif akan selalu menolak semua anggapan bahwa lembaga hukum sebagai lembaga final dan mutlak, sebaliknya perilaku penegak hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Selanjutnya juga, perilaku penegak hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legal-positivis. Artinya perilaku penegak hukum tersebut lebih mengedepankan tujuan daripada prosedur. Terkait dengan struktur sistem hukum, perlu dilakukan penataan terhadap intitusi hukum yang ada seperti lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan organisasi advokat. Selain itu perlu juga dilakukan penataan terhadap institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga hukum. Dan hal lain yang sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan administrasi lembaga penegak hukum. Salah satu ciri dari hukum modern adalah hukum yang sangat birokratis. Namun, birokrasi yang ada harus respon terhadap realitas sosial masyarakat sehingga dapat melayani masyarakat pencari keadilan (justitiabelen) dengan baik.

D.

Kesimpulan

Akhirnya dari uraian diatas penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa perilaku penegak hukum kaitannya dengan penegakan hukum progresif yaitu menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian, paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga penegakan hukum dapat lebih mengedepankan hati nurani demi mencapai keadilan. Dalam hal substansi sistem hukum perlu segera direvisi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menunjang proses penegakan hukum di Indonesia. Misalnya, peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) proses revisi yang sedang berjalan saat ini harus segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan kedua instrumen hukum tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ketiga, Untuk budaya hukum (legal culture) perlu dikembangkan prilaku taat dan patuh terhadap hukum yang dimulai dari atas (top down). Artinya, apabila para pemimpin dan aparat penegak hukum berprilaku taat dan patuh terhadap hukum maka akan menjadi teladan bagi rakyat. Akhirnya, kita berharap agar ditahun 2011 ini pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan agenda reformasi hukum yang selama ini tidak berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alkostar, Artidjo, 2008, Korupsi Politik di negara Modern, ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta http:// www.jimly.com /makalah/namafile/56/Penegakan hukum.pdf. 26 Oktober 2011, 08.29 Faisal, 2008, Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis, Jurnal Ultimatum, Edisi II. September 2008, STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 17 Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang-Education, Yogyakarta, hlm. 90

18

Mahmud Kusuma, 2009, Op, Cit, hlm. 30 Faisal, 2008, Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis, Jurnal Ultimatum, Edisi II. September 2008, STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 17 19

Fokus ,Kompas,2008, Keluar dari Jerat Korupsi, 28 Juli 2008 Kristiana, Yudi, 2009, Menuju Kejaksaan Progresif; “studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, AntonyLib kerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 64 Kusuma, Mahmud, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, ctk. Pertama, AntonyLib bekerja sama LSHP, Yogyakarta, hlm. 30 Marzuki, Suparman, Robohnya Keadilan! Politik hukum HAM Era Reformasi, UII,Yogyakarta, 2011, Penggalan Caver belakang.

PUSHAM-

Mujahidin, Ahmad, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, 64

Bandung, hlm.

Philip Selznik, & Philippe Nonet, 2007, Bandung, hlm. 83

Hukum Responsif, ctk. Pertama, Nusamedia

Rahadjo, Satjpto, 2009, Merombak dan membangun Hukum Indonesia, Sebuah Lintas Disiplin, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. Xiii.

Pendekatan

Rahardjo, Satjipto, 2007, Membedah Hukum Progresif, ctk. Kedua, Kompas, Jakarta, 154.

hlm.

Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, ctk. Kedua, Publishing, Yogyakarta, hlm.vii

Genta

Rahardjo,Satjipto , Arsenal Hukum Progresif, Jurnal Hukum Progresif, Volume 3/ April 2007, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal 4

No.

Syamsudin, Amir, 2008, Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan ctk.Pertama, Kompas, Jakarta, hal 10

1

Pengacara,

Utsman, Sabian, 2008, Menuju Penegakan Hukum Responsif, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 30