LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010
Judul Penelitian:
Perilaku Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Sosial-Budaya Lokal
Peneliti: Dr. Hajar G. Pramudyasmono Paulus Suluk Kananlua, S.E., M.Si. Drs. Hasan Pribadi, M.A., Ph.D.
Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No. 533/SP2H/PP/DP2M/VII/2010, Tgl. 24 Juli 2010
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Tahun 2010
TOOI
10066190I
|.' .->:.1 ..: ; i:
,
Ciir='E ::a I l:1' ' ;-{
_/:_r I
fi*is-^B -*1w
I'96I 'dIN
€0886I9r
\ f;"",.;;+i-to' +)]..€li*'I
ru'&bl---.-ti
B\
w
'Rr1eNd cn1s1
0I0Z requlosefl S[ 'np>18usg
wFg
usursfuueyq rrBIIqBex Eusplg
=i
$spTlauadnl{Bl[BuIe]'n
s
edelg
rooo'oos'ze du
uB{ntrpuooax r8olorsog
41g1g,n8o1orsog
TS'H "g'g ?queuull 1ttlns m[nsd JBIOS uBp ulrruN
'e
.Z
'O'r{d ''y'IA[ lpequd uus?H 'srg
uBilrunex ggTueusfuuury sBrlru{ecr/uBsnmr
.I 'oN
'I
Brleuad
"lo8iluy q p8up uanrn8re6 rcsrunffselln{Bg i
SINN 6o1orsog74g1g ueunBuequre4
uelFIPo) Eueprg f p.Iru)[nrls uBlBqBf '3 prors8ung uuqur1ef ?
pololsog
rrEsnml sn]3x ro$te"I I00I r0066190r tas6t IJIBT.FPl ouoursudpnnrrr6'O .rB[sH'rg
uep
u$I€Ie)
dIN :' sFqf q
dB,{8ue.IEt@N -t
pllsedrrFl z
1rntolludupnglnsog IeIIN slseqrog uzugslwa;t uusqueBue4 lopont nplEueg €1011 1p q{s}ht 1e ue.(se61 n{elrrad
urrpllsdlrwu'I
TYNOISYN SIDAJ,VUJS NYITI.IANAd HVSII{ UIFDTV N\ruOd\TI NYHVS:ICNSd NVrIVTTH
RINGKASAN Hingga saat ini kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Pengertian kemiskinan mengacu pada suatu kondisi ketidak-cukupan yang dialami seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program pengentasan kemiskinan, jumlah penduduk miskin di provinsi ini masih cukup banyak. Bahkan secara nasional, Provinsi Bengkulu menduduki peringkat kesembilan dengan jumlah penduduk miskin 324.100 jiwa atau 18,59% dari keseluruhan penduduk (BPS, 2009). Mengingat masih besarnya prosentase penduduk miskin di daerah ini, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan menemukan model alternatif pengentasan kemiskinan yang cocok bagi keluarga miskin di Kota Bengkulu dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya masyarakat dan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan ke arah usaha-usaha produktif yang berbasis kearifan lokal. Target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) teridentifikasinya faktor-faktor penyebab kemiskinan dan tergambarkannya perilaku kemiskinan; (2) ditemukenalinya model pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan nilai sosial-budaya setempat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan curah pendapat (brain storming). Informan yang diwawancarai adalah kepala keluarga atau ibu rumah-tangga nelayan miskin, pedagang/usaha mikro kecil, dan buruh/pekerja kasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data, yang meliputi pengujian, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa dan merenungkan kembali data yang diperoleh guna membangun inferensi-inferensi dan kemudian mencari keterikatan dalam konsep model pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Bengkulu adalah terbatasnya pemenuhan hak dasar; minimnya akses ke sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; rendahnya produktivitas; belum termanfaatkannya potensi yang ada secara optimal dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kedua, latar-belakang ekonomi, sosial dan budaya serta perilaku
yang melanggengkan kemiskinan dan model-model pemberdayaan masyarakat miskin sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penghasilan bulanan keluarga nelayan miskin berkisar antara Rp 300.000,hingga Rp 900.000,-. Pada umumnya pendidikan mereka rendah, yaitu tidak tamat SD dan tamat SD. Hanya ada beberapa orang yang berpendidikan SMP dan SMA. Pendapatan bulanan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Meskipun demikian, mereka berperilaku boros. Masih banyak anggota keluarga mereka yang belum terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi defisit bulanan. Dalam penelitian ini ditawarkan alternatif usaha pengentasan kemiskinan pada keluarga nelayan melalui penyadaran, pendidikan non-formal/pelatihan ketrampilan, pendanaan, dan pendampingan. 2. Pedagang/pengusaha mikro kecil di Kota Bengkulu rata-rata mempunyai keuntungan antara Rp 250.000,- hingga Rp 1.700.000,- per bulan. Mereka pada umumnya meminjam uang kepada rentenir dengan bunga antara 20% hingga 30% per bulan. Pedagang dalam skala mikro kecil rata-rata berpendidikan SD dan SMP, mempunyai perilaku konsumtif, dan tidak pernah mendapat pelatihan kewirausahaan maupun manajemen usaha. Dalam penelitian ini ditawarkan alternatif pemberdayaan melalui pembentukan Koperasi Kredit Mikro yang harus dilakukan oleh pedagang kecil sendiri dengan didukung oleh pihak Perbankan, dinas terkait (Dinas Koperasi dan UKM), dan BUMN. Di samping itu juga perlu diselenggarakan Pelatihan Manajemen Usaha; yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha agar lebih berkembang. Dalam hal ini perguruan tinggi dan LSM memegang peranan penting dalam pelatihan. 3. Para buruh (pekerja kasar) di Kota Bengkulu – yang dalam penelitian ini terdiri atas kuli angkut barang belanjaan, tukang ojek sepeda motor (termasuk satu tukang becak), penjaga/tukang parkir, dan tukang sapu/pekerja kebersihan (cleaning service) – berpenghasilan bulanan antara Rp 400.000,- (tukang sapu) hingga Rp 2,1 juta (kuli angkut barang). Beberapa responden menyatakan bahwa pengeluaran bulanan keluarga mereka lebih besar daripada pendapatannya. Untuk iv
mengatasi ketimpangan ini, anggota keluarga ikut bekerja mencari nafkah. Perilaku yang dapat melanggengkan kemiskinan di kalangan mereka antara lain adalah kebiasaan pinjam uang ke rentenir, berhutang ke warung tetangga, membeli barang secara kredit/angsuran dengan bunga tinggi, dan hidup boros yang tercermin dari pelaksanaan hajatan/ritual kelahiran, kematian, dan pesta pernikahan besar-besaran. Model alternatif pengentasan kemiskinan yang diusulkan terhadap kelompok ini adalah melakukan pemberdayaan internal dan eksternal. Pemberdayaan internal (dari diri individu) mencakup perbaikan kualitas layanan kepada konsumen sehingga meningkatkan nilai jual jasa mereka, dan penyadaran untuk membatasi pengeluaran konsumtif yang tidak produktif. Sedangkan pemberdayaan eksternal (perlu campur-tangan pihak luar) antara lain dapat berupa pemberian pelatihan ketrampilan usaha alternatif (bagi yang menginginkan diversifikasi usaha) dibarengi dengan pemberian kredit/pinjaman lunak dan pendampingan. Di samping itu, perlu juga dibentuk paguyuban yang keanggotaannya terdiri atas pekerja sejenis dengan usaha simpan-pinjam sehingga kaum buruh/pekerja kasar tidak terjerat rentenir. Kata kunci: Kemiskinan; Pemberdayaan; Pengentasan Kemiskinan
v
SUMMARY Poverty is still a serious problem in Indonesia, including in Bengkulu Province. The definition of poverty refers to a condition in which individual or family is unable to fulfill basic needs. Although the Indonesian Government has been implementing various poverty alleviation programs, the number of poor people in this province is still high. Nationally, moreover, Bengkulu Province ranks the ninth with 324,100 people or 18.59% of its population are poor (BPS 2009). Regarding the high percentage of its poor population, a range of efforts should be done to generate income and welfare of poor families. The objective of this research is to find models for poverty alleviation compatible with social cultural values of Bengkulu city society with the considerations to the potential resources of the society and to the potential economic sector to be developed towards productive businesses based on local wisdom. The specific targets to be achieved in this research are: (1) the identification of factors causing poverty and description of poverty behavior; (2) the finding of poverty alleviation models suitable with the local social cultural values. The primary data in this research were collected through observation, interviews, and brain storming. The informants interviewed are the head or house wife of fisherman families, vendors (micro small businessmen/women), and small laborers/freelance workers. This research employs qualitative method in analyzing the data, covering testing, classification, categorization, evaluation, comparison, synthesizing, and rethinking the data collected in order to be able to establish inferences and to find the linkage in the model of empowerment for poverty alleviation. The research findings are as follows. First, factors causing poverty in Bengkulu City are the limitations/inadequacies of basic needs fulfillment; minimal accesses to education, health, and economy infrastructures; low productivities; unutilized of the available potencies in optimum in the efforts toward increasing family welfare. Second, the economic, social and cultural backgrounds, behaviors led to persistent poverty, and models for empowering poor people to reduce poverty in Bengkulu City are presented below.
vi
1. The monthly income of poor fishermen is around Rp 300,000.- to Rp 900,000.Generally, their education is low, with uncompleted and completed Primary School (SD), and only small number completed High School (SMP and SMA). Their monthly income is not sufficient to meet their family’s basic needs. Yet, they are far from thrift. Many of them have family members who still are not economically active in the efforts to decrease their monthly financial deficits. This research proposes an alternative strategy to alleviate their poverty through motivating, non-formal education/training, funding, as well as facilitating. 2. The vendors/micro small entrepreneurs in Bengkulu City in average make profit around Rp 250,000.- to Rp 1,700,000.- per month. They generally gain the credit from the private money lender, with interest ranging from 20% to 30% monthly. The vendors typically have low level education (SD and SMP), behave consumptively, and never get entrepreneurship and business management training. This research proposes an alternative empowerment for micro small businessmen through the establishment of Micro Credit Cooperation which should be done by the vendors themselves supported by the banking, the relevant services (Dinas Koperasi dan UKM, the Office of Cooperation and Small and Medium Scale Business), as well as BUMN (the State-Owned Business Board). Besides, it is necessary to provide training on Business Management to give knowledge and skill in managing business so that the business to be more developed. In this training, the university and NGO are played important role. 3. The labors (small self-employed/freelance workers) in Bengkulu City – in this research consist of traditional market porters, drivers of rent-motor cycle (including one pedicab/becak driver), parking guards, and cleaning service workers/office sweepers – earn money Rp 400,000.- (office sweepers) to Rp 2.1 million (market porters). Some respondents claim that the monthly spending of their family is higher than the income. To solve this problem, the members of family participate in earning money. Among of their behaviors contributing to persistent poverty are borrowing money from private money lender, owing (foodrelated needs) to neighbor’s kiosk, buying goods in installment/credit with high interest, and being thrifty indicated by the ritual of birth and death, as well as vii
glamour weeding party. Alternative poverty alleviation model proposed for this group is through internal and external empowerments. The internal (from individual his/her-self) empowerment involves giving motivation to the target group to improve the quality of service he/she provides in order to increase wage, and directing to control unnecessary (unproductive) expenditures. The external empowerment (needs other party involvement), meanwhile, can be done such as by providing training to give the skill on alternative business (for those who are interested to create job diversification) accompanied by providing loan and facilitating. Besides, it is necessary to establish an organization (union) of the labors from related job which provide credit/loan, to avoid borrowing money from private money-lender. Key words: Poverty; Empowerment; Poverty Alleviation
viii
PRAKATA Laporan penelitian ini berisi temuan yang mengungkap perilaku masyarakat miskin di Kota Bengkulu dan formulasi model alternatif pengentasan kemiskinan berbasis nilai sosial-budaya setempat. Dalam pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian laporan, kami (Tim Peneliti) tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada: 1. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DP3M) – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kementerian Pendidikan Nasional, yang telah membiayai penelitian ini; 2. Lembaga Penelitian UNIB yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini; 3. Tim Evaluasi dan Monitoring Penelitian Hibah Strategis Nasional 2010 dan rekan-rekan sesama peneliti yang telah memberikan berbagai masukan demi kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini; 4. Para tokoh dan warga masyarakat di lokasi penelitian yang telah memberikan informasi berharga dan kerjasama yang baik selama kegiatan penelitian lapangan. Kami
menyadari
sepenuhnya
bahwa
penulisan
laporan
ini
masih
perlu
penyempurnaan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan tim peneliti. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya sangat kami harapkan. Semoga laporan hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bengkulu, 15 Desember 2010 Tim Peneliti
ix
DAFTAR ISI Halaman SAMPUL MUKA ………………………………….. ...............................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................................
ii
RINGKASAN ...........................................................................................................
iii
SUMMARY ..............................................................................................................
vi
PRAKATA ................................................................................................................
ix
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….........
x
DAFTAR TABEL .....................................................................................................
xi
DAFTAR BAGAN ...................................................................................................
xii
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................
xiii
BAB I:
PENDAHULUAN ....................................................................................
1
BAB II: KAJIAN PUSTAKA ................................................................................
4
BAB III: TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ............................................
20
BAB IV: METODE PENELITIAN .........................................................................
22
BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................
27
BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN ......................................................................
51
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................
54
x
DAFTAR TABEL Halaman Tabel II.1: Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat ………………….. .
17
Tabel IV.1: Tahapan Penelitian dan Indikator Keberhasilan ....................................
26
Tabel V.1: Karakteristik Rumahtangga Responden yang Bekerja Sebagai Nelayan Diklasifikasikan Berdasarkan Skala Usaha ...........................................
33
Tabel V.2: Karakteristik Rumahtangga Responden yang Bergerak di Bidang Usaha Mikro Kecil Diklasifikasikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
38
Tabel V.3: Karakteristik Rumahtangga Responden yang Bekerja Sebagai Buruh/ Kuli/Penjual Jasa Kasar Diklasifikasikan Berdasarkan Jenis Pekerjaan
47
xi
DAFTAR BAGAN Halaman Bagan II.1: Proses Pemberdayaan …………………...............................................
15
Bagan IV.1: Road Map Penelitian ............................................................................
22
Bagan V.1: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Nelayan Miskin .......
34
Bagan V.2: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga pedagang/Usaha Mikro Kecil ..........................................................................................
39
Bagan V.3: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Buruh/Penjual Jasa Kasar ....................................................................................................
48
xii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1:
Foto-foto Kegiatan Penelitian …………….. .....................................
56
Lampiran 2:
Panduan Wawancara untuk Nelayan .................................................
59
Lampiran 3:
Panduan Wawancara untuk Pedagang Kecil .....................................
62
Lampiran 4:
Panduan Wawancara untuk Buruh ....................................................
65
Lampiran 5:
Buram Artikel Ilmiah ........................................................................
68
Lampiran 6:
Biodata Peneliti .................................................................................
88
xiii
BAB I PENDAHULUAN Meskipun Pemerintah Indonesia semenjak zaman Orde Baru telah menerapkan berbagai kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan, tingginya angka kemiskinan masih menjadi problematika di Indonesia. World Bank (2003) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dari penjelasan ini, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi serba ketidakcukupan yang dialami seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program pengentasan kemiskinan – seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) – jumlah keluarga miskin di Provinsi Bengkulu hingga saat ini masih cukup banyak dan secara nasional menduduki urutan kesembilan. BPS (2009) mencatat bahwa jumlah orang miskin di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 324.100 jiwa atau 18,59% dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, 117.600 orang tinggal di perkotaan dan 206.500 orang lainnya hidup di pedesaan. Mengingat masih besarnya prosentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin. Secara nasional jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2007 telah berkurang sebanyak 2,13 juta orang. Namun sebaliknya, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu malah bertambah sebanyak 130.000 keluarga. Kenaikan tersebut mencerminkan dan memberikan implikasi bahwa persoalan kemiskinan di Provinsi Bengkulu ternyata belum dapat ditangani dengan baik (Kompas, Rabu 18 Juli 2007). Belum ada penjelasan apakah pertambahan angka kemiskinan tersebut dikarenakan menurunnya pendapatan masyarakat lokal dan indikator kemiskinan lainnya ataukah karena pertambahan penduduk akibat masuknya arus transmigrasi penduduk miskin dari luar daerah ke provinsi ini. Pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Kota Bengkulu, sebenarnya telah merumuskan kebijakan dan melaksanakan berbagai jenis 1
program pengentasan kemiskinan, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), dan KUR (Kredit Usaha Rakyat), namun program-program tersebut belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Secara teoritis, kegagalan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor termasuk kebijakan yang bersifat top down (dari pusat), rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tidak optimalnya fungsi lembaga-lembaga terkait, kebijakan dan perencanaan yang tidak berbasis pada kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, dan ketidak-setaraan atau ketidak-adilan jender (Simanjuntak dkk. 2001; Todaro, 2003). Agar pelaksanaan kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan lebih berhasil secara efektif maka terlebih dahulu perlu dikaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat ekonomi lemah tetap berada dalam keadaan miskin mengingat bervariasinya penyebab kemiskinan pada masing-masing komunitas. Secara umum ada tiga jenis kemiskinan ditinjau berdasarkan sumber penyebabnya, yakni kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (Kartasasmita 1996, 239; Baswir 1997; Sumodiningrat 1998, 27). Penelitian ini berupaya menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat asli Bengkulu yang bertempat-tinggal di Kota Bengkulu. Mengingat komunitas keluarga miskin di Kota Bengkulu pada umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan, pedagang kecil (PKL atau Pedagang Kaki Lima) dan buruh/kuli (pekerja kasar) maka populasi dari penelitian ini adalah ketiga kelompok masyarakat miskin tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan menemukan model pengentasan kemiskinan alternatif yang sesuai dengan nilai sosial-budaya masyarakat setempat. Sehubungan dengan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam (in-depth analysis) persoalan kemiskinan di Kota Bengkulu dengan mengangkat beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kondisi kemiskinan pada masyarakat asli Bengkulu ditinjau dari segi ekonomi (kepemilikan aset/kekayaan), sosial (akses ke pelayanan/ fasilitas publik), dan budaya (perilaku tidak produktif)? Kedua, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kemiskinan di kota ini, baik yang bersifat alamiah, struktural maupun kultural? Terakhir, bagaimanakah model pemberdayaan yang sesuai dengan latar-belakang sosial-budaya lokal untuk pengentasan kemiskinan tersebut? Hasil 2
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Kota Bengkulu, dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.
3
BAB II KAJIAN PUSTAKA
1. Kemiskinan Kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan di Indonesia pada umumnya bersifat top-down (dirancang dari Pusat secara nasional) sehingga tidak langgeng, berlangsung secara insidental (sesaat), dan kurang sesuai dengan kebutuhan lokal. Padahal upaya pengentasan kemiskinan akan lebih tepat sasaran apabila sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat miskin. Program-program pengentasan kemiskinan juga akan mendapat dukungan masyarakat apabila sejalan dengan nilai sosialbudaya setempat. Selanjutnya, agar kebijakan dan program pengentasan kemiskinan berhasil secara efektif maka terlebih dahulu perlu dicari faktor-faktor penyebab langgengnya kemiskinan sehingga dapat diformulsaikan model pengentasan kemiskinan yang tepat. Konsep kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Quibria 1991, 93; Baswir 1997; Sumodiningrat 1998). Orang atau keluarga dikatakan miskin absolut (mutlak) apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan standard minimal. Sedangkan apabila orang atau keluarga tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan standard minimal tetapi tingkat pendapatan/kualitas kehidupannya masih lebih rendah bila dibandingkan dengan orang atau keluarga lain dalam komunitasnya maka mereka dikategorikan mengalami kemiskinan relatif. Quibria (1991, 93) mengatakan bahwa konsep kemiskinan di negara berkembang pada umumnya mengacu pada kemiskinan absolut. Sejalan dengan pendapat Quibria, yang dimaksud dengan masyarakat miskin dalam penelitian ini adalah sekelompok orang atau keluarga yang betul-betul tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya – yakni pangan, sandang, papan (pemukiman), kesehatan, pendidikan, bahan bakar, dan transportasi – secara layak. Orang-orang atau keluarga semacam ini dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan. 1 Berdasarkan perhitungan BPS (Maret 2009), garis kemiskinan di kawasan perkotaan Bengkulu adalah 1
Garis kemiskinan didefinisikan sebagai standard kehidupan minimal yang dapat diterima oleh suatu masyarakat (Quibria 1991, 95). Orang atau keluarga dikatakan miskin apabila kehidupannya berada di bawah garis kemiskinan (Pramudyasmono 1997, 13).
4
Rp 242.735,- sehingga suatu keluarga dikategorikan miskin apabila pendapatan per kapitanya dalam satu bulan kurang dari angka tersebut. Sebagaimana disinggung dalam latar-belakang di atas, bentuk kemiskinan ditinjau berdasarkan faktor penyebabnya dapat digolongkan ke dalam kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural (Kartasasmita 1996, 239; Baswir 1997; Sumodiningrat 1998, 27). Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam, seperti miskinnya sumberdaya alam, tandusnya lahan pertanian/perkebunan, dan buruknya iklim/cuaca. Kemiskinan struktural antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat kecil sehingga hasil-hasil pembangunan belum dinikmati secara merata oleh masyarakat lapisan bawah. Sedangkan penyebab kemiskinan kultural antara lain adalah kemalasan, rendahnya etos kerja, dan nilai-nilai sosial-budaya yang bersifat fatalistik (menyerah kepada nasib). Dari ketiga faktor penyebab kemiskinan ini, penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor manakah yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan pada kelompok nelayan, pedagang kecil maupun buruh srabutan di Kota Bengkulu. World Bank (2003) mensinyalir bahwa penyebab utama kemiskinan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada umumnya adalah: (i) ketidak-mampuan memiliki tanah dan modal; (ii) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, serta kurangnya sarana dan prasarana kegiatan perekonomian; (iii) adanya kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (iv) terdapatnya perbedaan peluang usaha di antara warga masyarakat dan adanya sistem yang kurang mendukung kegiatan perekonomian rakyat kecil; (v) adanya perbedaan kualitas sumberdaya manusia dan terdapatnya sistem dualisme ekonomi (sektor ekonomi tradisional berhadapan dengan sektor ekonomi modern); (vi) rendahnya produktivitas kerja dan lemahnya tingkat pembentukan modal usaha dalam masyarakat; (vii) adanya niali-nilai budaya yang tidak mendororng kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya; (viii) kurang baiknya tata pemerintahan (tidak adanya good governance); serta (ix) adanya ekploitasi sumberdaya alam secara berlebihan yang tidak berwawasan lingkungan. Apabila disimak pernyataan World Bank (2003) bahwa pengertian kemiskinan mengacu pada ketidak-mampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi hak-hak dasarnya maka konsep kemiskinan dapat dipahami dari berbagai dimensi: politik, sosial, 5
ekonomi, dan budaya. Dalam penelitiannya, Kananlua dan kawan-kawan (2009, 6) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan berdasarkan dimensi politik adalah ketidak-mampuan masyarakat miskin dalam mengakses proses pengambilan keputusan yang dapat mengangkat kehidupan mereka. Kemiskinan dari dimensi sosial artinya tersingkirkannya masyarakat miskin dari lembaga-lembaga kemasyarakatan (social institutions). Selanjutnya, apabila masyarakat miskin tersebut memiliki ketidak-cukupan aset fisik – seperti air bersih dan penerangan – dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia – termasuk rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan ketrampilan – maka mereka dapat dikategorikan
mengalami
kemiskinan
berdasarkan
dimensi
ekonomi.
Sedangkan
kemiskinan dari dimensi budaya antara lain disebabkan oleh adanya warisan nilai-nilai tradisi yang tidak menunjang produktifitas, seperti rendahnya etos kerja, orientasi pada keuntungan jangka pendek, dan sikap fatalistik (pasrah kepada nasib). Berkaitan dengan beragamnya dimensi kemiskinan sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dimensi-dimensi manakah yang mewarnai kehidupan masyarakat miskin di Kota Bengkulu. Setelah nantinya diperoleh gambaran mengenai kondisi kemiskinan di lokasi penelitian dan ditemu-kenalinya faktor-faktor penyebab kemiskinan, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah memformulasikan model pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial-budaya setempat. Kananlua dan kolega (2009, 11 – 34) membagi upaya pengentasan kemiskinan ke dalam lima program utama, yakni program penyelamatan (rescue), program penciptaan lapangan kerja, program pemberdayaan (empowerment), program pemenuhan hak dasar, dan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Program penyelamatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia antara lain berupa program JPS (Jaring Pengaman Sosial), program reorientasi subsidi bahan bakar minyak, dan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi (PPD-PSE). Sedangkan program penciptaan lapangan kerja dilaksanakan melalui program padat karya, proyek lembaga ekonomi produktif dan proyek wirausaha baru, yang kesemuanya bertujuan memberikan penghasilan kepada masyarakat miskin, meningkatkan ketrampilan dan jaringan usaha, serta memacu pertumbuh-kembangan kegiatan perekonomian rakyat kecil. Upaya pengentasan kemiskinan berikutnya adalah program pemberdayaan, yakni memberikan kekuatan, kewenangan, dan keleluasaan kepada 6
masyarakat miskin untuk menentukan pilihan dalam merespon dinamika kehidupan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat miskin akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkan potensi tersebut menuju proses kemandirian. Upaya ini dilakukan antara lain melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Selanjutnya, upaya pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia antara lain dengan penyediaan dan perluasan akses pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, air bersih, akses tanah, perumahan dan sanitasi, kesempatan kerja dan berusaha, lingkungan hidup dan sumberdaya alam, partisipasi, kependudukan, ketidak-setaraan dan ketidak-adilan jender, percepatan pembangunan pedesaan, percepatan pembangunan kawasan tertinggal, dan perlindungan sosial. Adapun upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia diterapkan melalui kebijakan crash program, yakni menyatu dengan programprogram pengentasan kemiskinan yang tengah digulirkan. Telah dinyatakan di atas bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dirancang secara nasional oleh Pemerintah Pusat biasanya tidak langgeng dan kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin, meskipun dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Pelaksanaan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan Takukesra (Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga) pada pertengahan hingga akhir 1990-an, misalnya, membuktikan bahwa kegiatan ekonomi produktif dari kelompok masyarakat/keluarga miskin yang telah dirintis segera lenyap begitu saja seiring dengan berakhirnya program (Lihat Pramudyasmono 1997; Pramudyasmono 1999). Di samping itu, batasan garis kemiskinan di Indonesia terlalu rendah sehingga apabila ada kucuran dana sedikit saja dari pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan maka jumlah penduduk miskin di Indonesia sudah berkurang meskipun peningkatan pendapatan masyarakat miskin akibat intervensi pemerintah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka secara layak. 2 Mengingat adanya beberapa kelemahan dari program-program pengentasan kemiskinan yang dirancang dari Pusat (top down planning), maka penelitian ini berupaya mencari model alternatif pengentasan kemiskinan yang sesuai 2
BPS (Maret 2009) menetapkan garis kemiskinan di Indonesia berkisar antara Rp 173.850,- hingga Rp 316.936,- untuk kawasan perkotaan, dan Rp 142.241,- s.d. Rp 269.354,- untuk pedesaan.
7
dengan kondisi lokal (bottom up planning) dengan memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya setempat.
2. Nilai Sosial Budaya Pengertian nilai sosial-budaya merujuk pada pandangan atau pemikiran yang telah mendarah-daging dalam suatu komunitas masyarakat (kelompok manusia) dan menjadi dasar perilaku kolektif serta diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hagedorn (1990, 41) menjelaskan bahwa “values” (baca: nilai sosial-budaya) lebih luas cakupannya daripada norma (norms) dan kepercayaan normatif (beliefs), yakni meliputi ukuran-ukuran (standards) yang digunakan orang untuk mengevaluasi tujuantujuan (goals) dan perilaku-perilaku (actions) dalam bermasyarakat. Dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi semua pandangan, norma (aturan) dan kepercayaan yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat miskin asli Bengkulu yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan program-program pengentasan kemiskinan. Dari hasil identifikasi ini nantinya akan diformulasikan model pengentasan kemiskinan yang tepat.
3. Pemberdayaan Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis terencana untuk memberikan kewenangan dan otoritas pada masyarakat sehingga mereka dapat secara aktif merencanakan apa yang mereka butuhkan, mereka yang melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan sehingga transformasi sosial yang terjadi sesuai dengan potensi, kemampuan yang mereka miliki. Di samping itu, pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan keleluasan pada masyarakat agar mereka dapat menentukan
pilihan-pilihan dalam
merespon dinamika kehidupan yang berubah sehingga perubahan sesuai dengan yang telah mereka sepakati dan tetapkan. Menurut Shardlo (dalam Adi 2002, 162), pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Gagasan ini menurut Sadlo tidak jauh berbeda dengan pemikiran Biestek yang dikenal dengan “self-determination”. Inti dari prinsip ini mendorong klien untuk menemukan 8
sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaaan penuh dalam membentuk hari depannya. Dari sisi keberadaannya pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu program atau sebagai suatu proses. Sebagai suatu program dapat dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya ditentukan jangka waktu. Sebagai proses, menurut Hogan (dalam Adi 2002, 172), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang berkesinambungan (on-going) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada program saja. Pengertian proses menurut Ambar (2004, 77) menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Cara paling popular saat ini adalah pendekatan pemberdayaan (empowering) dengan penekanan kepada upaya menumbuhkembangkan kerja sama dan keterpaduan antara unsur stakeholders, fungsi partisipasi dengan melibatkan seluruh komponen dan lapian masyarakat sebagai kelompok sasaran, menumbuhkembangkan potensi lokal, mobilisasi swadaya kelompok sasaran tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga swadaya lain sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kerangka pikir dalam proses pemberdayaan setidaknya mengandung tiga tujuan penting yaitu: (1) menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan (misalnya melalui melalui peningkatan taraf pendidikan); (3) upaya melindungi (mencegah) terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang (Usman 2004, 38-42). Bagong Suyanto (dalam Kompas, 23 April 2003) mengatakan bahwa tak terhitung banyaknya program pemberdayaan ekonomi rakyat yang telah digulirkan, tetapi hasilnya hingga kini belum seperti yang diharapkan. Selanjutnya Sutawi dan David Hermawan (Kompas, 23 April 2003) menyatakan bahwa salah satu titik lemah dari berbagai program pemberdayaan masyarakat adalah kemungkinan terjadinya bias pelaksanaan program.
9
Kegagalan program pemberdayaan masyarakat selama ini terjadi karena persepsi yang keliru terhadap esensi program, yakni: (1) perencana dan pengelola program berharap hasil yang cepat dengan parameter konkret; (2) kuatnya persepsi bahwa setiap program pemberdayaan sebagai suatu proyek instan yang menguntungkan secara ekonomis bagi pelaksana program. Masalah tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan program tidak menempatkan masyarakat sebagai subyek pemberdayaan yang utuh, tidak didasari oleh sikap empati-simpati kepada nasib masyarakat, sosialisasi yang lemah dan cenderung elitis. Akibatnya program tidak menyatu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, paradigma program pemberdayaan masyarakat haruslah didasari oleh unsur-unsur yang relevan denga karakteristik budaya dan kebutuhan sosial–ekonomi masyarakat, yaitu adanya sikap simpati-empati yang kuat; bersifat terfokus pada kelompok sosial yang paling rentan secara ekonomis (keluarga miskin dan buruh); berorientasi partisipatif (masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evalusi program); mempertimbangkan aspek kontekstual (kebutuhan konkret dan prioritas); berwawasan sistemik (Kusnadi 2004, 105-108). Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapanketrampilan yang baik. Selanjutnya berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni (1998, 75-76) berpendapat bahwa inti dari pemberdayaan adalah pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Dengan demikian hakekat pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) yang didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya dan mengantar pada proses kemandirian. Blanchard (2001, 6) berpendapat bahwa pemberdayaan yang sesunggungnya berawal dari terbukanya pengetahuan, pengalaman and kekuatan motivasi yang telah ada dalam diri seseorang tetapi belum dimanfaatkan. “The real essence of empowerment comes from releasing the knowledge, experience, and motivational power that is already in people but 10
is being severely underutilized”. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat di mana kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merupakan the missing ingredient (unsur tersembunyi) dalam mewujudkan partisipasi
masyarakat
yang aktif dan kreatif. Secara sederhana,
pemberdayaan mengacu pada kemampuan
masyarakat
untuk
mendapatkan dan
memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber-sumber hidup penting. Upaya masyarakat miskin melibatkan diri dalam proses pembangunan melalui power (kekuatan) yang dimilikinya merupakan bagian dari pembangunan manusia (personal/human development). Pembangunan manusia
merupakan proses
kemandirian (self-reliance), kesediaan
bekerjasama dan toleran terhadap sesamanya dengan manyadari potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat terwujud dengan menimba ilmu dan ketrampilan baru, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik dalam komunitas mereka. Kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Karsidi (2002) sangat penting dilakukan,
dimana
pemberdayaaan
harus
mampu
mengembangkan
teknik-teknik
pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze (1999), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Sedangkan peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai outsider people dapat dibedakan menjadi tiga bagian; yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peranserta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan. Apabila peranserta masyarakat meningkat efektivitasnya, maka sebenarnya upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktifitas melalui pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan
11
sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Upaya ini memerlukan adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai kekuatan pembangunan yang ada. Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut: 1). Belajar dari Masyarakat Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri. 2). Pendamping sebagai Fasilitator, dan Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri. 3). Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan masyarakat
12
dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya. Upaya pemberdayaan, menurut Kartasasmita (1995), dapat dilakukan melalui tiga langkah yaitu: 1). Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun
daya
itu
dengan
mendorong,
memberikan
motivasi,
dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. 2). Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang. 3). Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, dan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju dan yang belum maju/berkembang. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan keberpihakan melalui pembangunan ekonomi rakyat, yaitu ekonomi usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak makin tertinggal jauh, melainkan justru dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi pertumbuhannya. Pemberdayaan
(empowerment) dapat
berarti
menumbuhkan kekuasaan dan
wewenang yang lebih besar kepada si miskin. Hal senada diberikan oleh Paulo Freire (dalam Soetrisno 1995, 27) yang menyatakan bahwa empowerment bukanlah sekedar memberi kesempatan pada rakyat untuk menggunakan sumber-sumber alam dan dana pembangunan saja, akan tetapi lebih dari itu, empowerment merupakan upaya untuk mendorong masyarakat ntuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang represif (bersifat menekan). Dengan kata lain, empowerment berarti partisipasi masyarakat dalam politik. Rumusan lain tentang konsep empowerment ini ditemui dalam pernyataan Schumacher (1973, 132) yang kurang berbau politik dan lebih menekankan pada hal sebagai berikut: “Economic development can succeed only if it is carried forward 13
as a broad popular ‘movement reconstruction’ with the primary emphasis on the full utilization of the drive, enthusiasm, intelligence and labour power of every one”. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “people centered, participatory, empowering, and sustainable” (berpusat pada rakyat, partisipatoris, memberdayakan dan berkelanjutan) (Chambers 1983, 290). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net). Alternatif konsep pertumbuhan ini oleh Friedmann (1992, 68) disebut sebagai alternative development (pembangunan alternatif) yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenarational equity” (demokrasi inklusif, pertumbuhan ekonomi yang memadai, kesetaraan gender dan persamaan antara generasi). Konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena, keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “incompatible and anthithetical” (tidak cocok dan antitetis). Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “zero sum game” dan “trade-off” (prinsip pilih salah satu). Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan serta akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, bukan ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.
14
Bagan II.1: Proses Pemberdayaan Penyadaran
Pengkapasitasan
Pendayaan
Sumber: Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007, 3) ”Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat”. Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan. Tahap Pengkapasitasan, tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakaya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatann mewujudkan harapan dan eksistessi dirinya. Selain memampukan masyarakat miskin baik secara individu maupun kelompok, proses memampukan juga menyangkut organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan organisasi melalui restrukturisasi organiasasi pelaksana sedangkan pengkapasitasan sistem nilai terkait dengan ”aturan main” yang akan digunakan dalam mengelola peluang. Tahap Pendayaan; pada tahap ini masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self 15
evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat bottom up yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penangulangan kemiskinan disusun sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya
dari
pemberdayaan
adalah
mewujudkan
masyarakat
yang
mandiri
berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin hendaknya tidak mengabaikan potensi dan kapasitas yang tersisa dalam diri maupun kelompoknya serta menghindarkan diri dari budaya cepat puas dan merasa cukup. Dalam pemandirian masyarkat miskin diajak untuk mengembangkan jejaring komunikasi sehingga mereka bisa menambah wawasan dan selalu diingatkan untuk memiliki pikiran yang maju berwawasan jauh ke depan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik. Untuk memudahkan pemahaman mengenai pendekatan baru dalam pemberdayaan tersebut maka perlu ditentukan dua hal. Pertama tentang dimensi dan tingkatan pemberdayaan, sedang kedua adalah kategorisasi dari program pemberdayaan itu sendiri. Tentang dimensi dan tingkatan pemberdayaan, paling tidak ada 3 level 1 yang harus dicapai oleh program pemberdayaan, yakni: 1) pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan
potensi
dan
keterampilan;
2)
pemberdayaan
pada
level
kelompok/organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; serta 3) pemberdayaan pada level kesisteman, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis.
16
Adapun indikator dari masing-masing dimensi dan tingkatan pemberdayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.1: Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Dimensi Level Individu: Pengembangan potensi dan keterampilan
Level Kelompok/Organisasi: Partisipasi dalam pembangunan Level Sistem: Kemandirian masyarakat
Indikator Kepemilikan aset/modal Kekuatan fisik Tidak terisolasi Penguasaan keterampilan Keberfungsian lembaga usaha Perencanaan dan pengambilan keputusan Pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan Pengurangan ketergantungan kepada bantuan luar
Sementara pada aspek kedua yakni kategorisasi program pemberdayaan, paling tidak ada 5 (lima) kelompok besar pemberdayaan, yakni: 1). Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya seperti modal, informasi, kesempatan berusaha dan memperoleh kemudahan/ fasilitas, dan sebagainya. Pemberian pinjaman lunak, penerbitan dan penyebaran bulletin, subsidi bagi pengusaha lemah, dan sebagainya dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas dalam kategori ini. 2) Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan. Sebagai contoh, kawasan perkotaan yang memiliki kelengkapan infrastruktur transportasi dan komunikasi, lembaga keuangan bank dan non-bank, jaringan pemasaran, dan lain-lain adalah contoh kondisi yang memiliki faktor-faktor keunggulan. Disisi lain, kawasan pedesaan sering dicirikan oleh karakteristik yang sebaliknya. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang bisa mendekatkan kesenjangan (gap) antara kawasan perkotaan dan pedesaan dapat digolongkan sebagai pemberdayaan masyarakat. Lebih konkrit lagi dapat dicontohkan bahwa pembukaan daerah terisolir melalui 17
pembangunan jalan tembus dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat, sedangkan penambahan ruas jalan raya di perkotaan tidak termasuk sebagai pengertian pemberdayaan dalam konteks penelitian ini. Contoh lain, ada lahan pertanian yang sudah dilengkapi dengan prasarana irigasi sementara lahan lain tidak memiliki prasarana yang sama. Kebijakan pertanian yang ditempuh selama ini lebih banyak difokuskan kepada lahan yang sudah memiliki faktor keunggulan (jaringan irigasi) dengan alasan untuk mendongkrak produksi panen. Seandainya pemerintah mempromosikan program intensifikasi pertanian untuk lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi, maka hal ini berarti telah terjadi pemberdayaan pertanian rakyat, sekaligus pemberdayaan petani. 3). Pengembangan potensi masyarakat baik dalam pengertian SDM maupun kelembagaan masyarakat. Setiap upaya untuk merubah kondisi dari bodoh menjadi pintar, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tuna keterampilan menjadi terampil, dan sebagainya, jelas sekali merupakan program pemberdayaan. Aktivitas semacam pelatihan, penyuluhan dan kursuskursus yang diselenggarakan secara sistematis dengan tujuan memperkuat potensi masyarakat, adalah contoh nyata dari aksi pemberdayaan. Demikian pula, setiap upaya yang ditujukan untuk memperkuat keberfungsian atau meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti KUD, P3A, dan sebagainya dapat dikelompokkan sebagai kebijakan pemberdayaan. 4). Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan dan swakelola dalam bidang pelayanan umum. Dalam banyak kasus ditemukan adanya fenomena bahwa masyarakat (khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan), telah memiliki kemampuan ekonomis dan manajerial yang memadai untuk mengelola suatu kegiatan tertentu seperti perbaikan jalan kampong dan gorong-gorong, penyediaan air bersih melalui pembangunann sumur artesis atau sistem bak penampunyan, dan sebagainya. Hanya saja, hal ini sering terbentur pada kendala koordinasi dan inisiatif untuk memulainya. Dalam situasi seperti itulah, kebijakan pemerintah untuk mengucurkan stimulan atau perangsang, sangat berarti. Stimulan disini bisa berwujud pemberian perizinan, bantuan teknis, atau pemberian dana suplemen bagi suatu kegiatan tertentu. 18
5). Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Seiring dengan paradigma pembangunan yang bertumpu dan berorientasi pada rakyat (peoplebased and people-oriented development), rakyat harus diakui dan ditempatkan sebagai elemen kunci dalam perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan.
19
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian Sejalan dengan uraian pada bagian pendahuluan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan utama sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan
kondisi
kemiskinan,
menggali
faktor-faktor
penyebab
kemiskinan, serta mengungkapkan perilaku masyarakat miskin asli Bengkulu ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. 2) Memformulasikan model pengentasan kemiskinan berbasis nilai sosial-budaya lokal sebagai rekomendasi untuk Pemerintah Kota Bengkulu dan pihak-pihak terkait dalam mengurangi jumlah keluarga miskin.
2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Tujuan dari pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masih tingginya prosentase penduduk miskin di suatu provinsi mengindikasikan bahwa hasil-hasil pembangunan belum dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan masih perlu dilakukan. Agar program-program pengentasan kemiskinan berjalan secara efektif maka terlebih dahulu perlu dicari faktor-faktor penyebab kemiskinan dan model pengentasan kemiskinan yang relevan dengan kondisi lokal. 2) Kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh
pemerintah
selama
ini
cenderung
bersifat
universalistik
dengan
menggunakan pendekatan top-down (dirancang secara nasional oleh Pusat). Kelemahan dari model tersebut antara lain adalah tidak sesuainya sasaran dan mekanisme program dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan semacam ini kurang mendapatkan partisipasi dari 20
masyarakat miskin dan tidak langgeng. Oleh karena itu, perlu dicari model alternatif pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan bottom-up (dirancang di tingkat lokal) yang sesuai dengan keinginan masyarakat miskin. 3) Beberapa program pengentasan kemiskinan masih mengutamakan kepala keluarga (laki-laki) sebagai sasarannya. Padahal keikut-sertaan perempuan (ibu rumah-tangga) sangat efektif bagi keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mencari model pengentasan kemiskinan dengan memperhatikan kesetaraan jender (persamaan hak berdasar perbedaan jenis kelamin) selain memperhatikan nilai sosial-budaya setempat. 4) Kendala utama yang seringkali dianggap sebagai faktor penghambat kelancaran proses dan pencapaian hasil program pengentasan kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat desa miskin. Kendala ini menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural yang ditandai dengan rendahnya pengetahuan, wawasan dan kreatifitas, yang kemudian mengakibatkan rendahnya produktifitas dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut dan kemudian merumuskan dan menyusun beberapa jenis modul pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru termasuk ide-ide berusaha yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, baik untuk individu maupun secara kolektif. 5) Mayoritas kaum perempuan di pedesaan termasuk di Kota Bengkulu mempunyai waktu luang yang cukup banyak tapi serigkali tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Penelitian ini juga akan merumuskan model pembinaan kewirausahaan bagi kaum wanita dalam meningkatkan ekonomi mereka.
21
BAB IV METODE PENELITIAN
1. Alur Penelitian Bagan IV.1: Road Map Penelitian Penelitian terdahulu/sebelumnya: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara (Paulus S. Kananlua dkk. 2009). Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Miskin dalam Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut untuk Menunjang Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu (Paulus S. Kananlua dkk. 2005). Karakteristik Penduduk Miskin dan Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan pada Masyarakat Bengkulu (Hajar Pramudyasmono, 2000). Kritik Terhadap Program Takukesra: Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Hajar Pramudyasmono, 1999). Program IDT dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Hajar Pramudyasmono, 1997). Mencari Model Pengembangan Ekonomi Rakyat Program Inpres Desa Tertinggal (Hasan Pribadi, 1994 – 1997). Pengkajian Sosial-Budaya dan Lingkungan Masyarakat Terisolir Sekalak-Puguk (Hasan Pribadi, 1996). Penelitian Kebijakan Program Inpres Desa Tertinggal (Hasan Pribadi, 1996) Studi Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Terasing Desa Ka’ana, Enggano (Hasan Pribadi, 1995).
Kemiskinan absolut: ketidak-mampuan keluarga/masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan standard minimal yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan (tempat tinggal), kesehatan, pendidikan, bahan bakar, dan transportasi.
Kemiskinan natural: terbatasnya kemampuan mengelola sumberdaya alam.
Kemiskinan struktural: kebijakan pemerintah yang kurang memihak rakyat kecil.
Kemiskinan kultural: perilaku dan nilai sosialbudaya yang melanggengkan kemiskinan.
Kondisi masyarakat dan permasalahan yang akan diteliti saat ini: -
Faktor-faktor penyebab kemiskinan: natural, struktural, dan kultural. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat/keluarga miskin. Kebijakan dan keberadaan program-program pengentasan kemiskinan. Ketersediaan dan akses keluarga miskin ke lembaga perekonomian dan organisasi sosial.
Keluaran (output): - Model pengentasan kemiskinan berbasis nilai sosial-budaya lokal. - Publikasi hasil penelitian di jurnal penelitian nasional.
22
2. Konseptualisasi dan Definisi Kerja Konseptualisasi dan definisi kerja dalam penelitian berguna untuk memberikan arah yang jelas terhadap langkah-langkah operasional, terutama dalam kaitannya dengan analisis hasil penelitian. Adapun definisi kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Masyarakat miskin; yakni rumah-tangga di Kota Bengkulu.yang pendapatan per kapitanya kurang dari Rp 250.000,- per bulan. 2) Pemberdayaan; yaitu aktivitas masyarakat miskin yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, kemauan, dan kemampuan kelompok sasaran sendiri dalam upaya pengentasan kemiskinan. 3) Nelayan; adalah orang atau keluarga yang mata-pencaharian utamanya dari kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan di laut. 4) Pedagang kecil; adalah orang yang menggantungkan kehidupannya dari usaha mikro kecil, seperti pedagang asongan dan PKL (Pedagang Kaki Lima). 5) Buruh/kuli; adalah penjual jasa atau pekerja kasar, seperti kuli angkut barang, tukang ojek (termasuk penarik/tukang becak), penjaga/tukang parkir, dan tukang sapu/pekerja kebersihan (cleaning service).
3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu, terutama di lingkungan yang banyak dihuni oleh keluarga miskin asli Bengkulu. Berhubung penduduk miskin di kota ini umumnya bermata-pencaharian sebagai nelayan, pedagang kecil (usaha mikro kecil), dan buruh/kuli (penjual jasa/pekerja kasar), maka ketiga kelompok masyarakat ini dijadikan obyek (populasi) penelitian. Dengan demikian lokasi yang tepat untuk penelitian ini adalah sekitar pesisir serta kawasan perdagangan, meskipun ada beberapa responden yang berdomisili di wilayah lain. Penelitian terhadap nelayan dilakukan di Kelurahan Pasar Bengkulu karena di lokasi ini banyak ditemukan penduduk asli Bengkulu yang bekerja sebagai nelayan sehingga cocok dengan tema penelitian. Adapun kawasan perdagangan yang dipilih untuk dijadikan lokasi penelitian adalah seputar Pasar Minggu (termasuk Jalan K.Z. Abidin) dan Pasar Panorama (Lingkar Timur). Lokasi lainnya, seperti kampus UNIB 23
(Universitas Bengkulu) dan Kelurahan Tengah Padang juga dipilih sebagai ajang penelitian mengingat beberapa responden yang memenuhi kriteria sejalan dengan tema dalam penelitian ini bekerja/berdomisili di kawasan tersebut.
4. Teknik Pengambilan Sampel Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan metode sampel bertujuan (purposive sampling) dengan rincian masing-masing 20 orang dari kalangan nelayan, pedagang kecil, dan buruh/pekerja jasa kasar. Penentuan responden dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: (i) penduduk (suku) asli Bengkulu yang berdomisili dan bekerja di kawasan Kota Bengkulu; (ii) sudah/pernah berkeluarga dan memiliki anak usia 15 tahun ke atas yang masih menjadi tanggungan; dan (iii) miskin, yakni berpenghasilan di bawah Rp 250.000,- per kapita per bulan. Untuk mendapatkan responden yang tepat maka sebelum melakukan wawancara, peneliti (dalam hal ini tenaga lapangan) menanyakan terlebih dahulu kepada responden apakah yang bersangkutan memenuhi kriteria tersebut. Setelah kriteria terpenuhi maka wawancara dilanjutkan.
5. Metode Pengambilan Data Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga, baik formal maupun informal yang menyediakan informasi relevan dengan tujuan dan maksud penelitian. Sedangkan data primer terutama bersumber dari lapangan penelitian yang diperoleh melalui tehnik-tehnik sebagai berikut: 1) Pengamatan (observation); teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengamati sikap dan perilaku serta data variabel yang diperhatikan berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan mekanisme pemberdayaan pengentasannya di Kota Bengkulu. 2) Wawancara (interview); data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang terdiri atas masyarakat nelayan miskin, pelaku usaha mikro kecil, dan buruh/penjual jasa kasar yang berada di Kota Bengkulu. Materi wawancara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan, faktorfaktor penyebabnya, dan perilaku yang dapat melestarikan kemiskinan. Selain itu,
24
harapan-harapan responden dan mekanisme pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan juga diakomodasi dalam penelitian ini.
6. Teknik Analisis Data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembangunan manusia. Analisis data dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses pengumpulan data (on going analysis). Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis data dalam riset kualitatif meliputi pengujian, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa dan merenungkan kembali data yang diperoleh untuk membangun inferensi-inferensi dan kemudian mencari keterikatan dalam konsep model pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan. Metode ini memberikan peluang untuk terus menerus melakukan pengujian konsep model pemberdayaan pengentasan kemiskinan berdasarkan bukti-bukti dan data-data lapangan yang diperoleh secara berulang. Dengan demikian tujuan untuk mencapai pemahaman (insights) yang menyeluruh (whole) dan tuntas (exhaustive) mengenai aspek-aspek yang diteliti akan dapat dicapai. Dari analisis data ini kemudian diformulasikan model pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.
7. Tahapan Penelitian Konstruksi model pengentasan kemiskinan berbasis nilai-nilai budaya lokal atau pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat miskin merupakan hasil akhir yang diharapkan dari keseluruhan proses penelitian ini. Berdasarkan pada pertimbangan metode dan hasil akhir yang ingin dicapai maka rancang bangun model pemberdayaan tersebut memerlukan kurun waktu 5 bulan dengan rincian pentahapan dan indikator keberhasilan sebagai berikut:
25
Tabel IV.1: Tahapan Penelitian dan Indikator Keberhasilan No.
Kegiatan
Hasil yang Diharapkan
Indikator Keberhasilan
1.
Persiapan
Kesiapan tim peneliti, tenaga lapangan, dan tenaga administrasi untuk melaksanakan penelitian
Dicapainya satu kesamaan pandang dan langkah dalam tim untuk melakukan pengumpulan data di lapangan
2.
Pengumpulan data awal
Mendapatkan informasi umum mengenai aspek-aspek yang relevan dengan fenomena penelitian
Terkumpulnya data sekunder mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan penelitan
3.
Penyusunan panduan wawancara
Tersusunnya panduan wawancara sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai
Panduan wawancara komprehensif yang mampu menjaring semua informasi sesuai dengan tujuan penelitian
4.
Kunjungan awal penelitian
Tim mengenal dan dikenal oleh kelompok sasaran sehingga memudahkan proses penelitian Tim peneliti memiliki gambaran umum lokasi penelitian Diperolehnya tambahan informasi untuk bahan perbaikan pedoman wawancara
Kelompok sasaran dan aparatur pemerintah setempat mengetahui rencana penelitian Responden dan informan yang akan dilibatkan dapat teridentifikasi Informasi tambahan untuk perbaikan pedoman wawancara
5.
Pengumpulan data
Diperolehnya data tentang kondisi kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, nilai sosialbudaya, dan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bengkulu
Terkumpulnya data primer maupun sekunder berkaitan dengan aspekaspek penelitian
6.
Analisis dan interpretasi
Diperolehnya penjelasan mengenai berbagai faktor penyebab kemiskinan beserta model pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan nilai sosial-budaya setempat
Tersusunnya penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kemisinan, nilai-nilai sosial-budaya yang mendukung maupun menghambat upaya pengentasan kemiskinan, serta didapatkannya model pengentasan kemiskinan yang tepat
7.
Pelaporan dan publikasi hasil penelitian
Laporan penelitian dapat diselesaikan sesuai jadwal Terpublikasinya hasil penelitian di jurnal nasional
Adanya dokumen laporan penelitian Dimuatnya hasil penelitian di jurnal nasional
26
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah, demikian juga di Kota Bengkulu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan belum dapat ditangani dengan baik. Pemerintah – baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota, termasuk di Kota Bengkulu – sebenarnya telah merumuskan kebijakan dan melaksanakan berbagai jenis program pengentasan kemiskinan tetapi sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tergolong miskin. Masih banyak masyarakat di Kota Bengkulu yang penghasilannya di bawah standar upah minimum regional (UMR),1 terutama pada keluarga nelayan, pedagang kecil (usaha mikro kecil), dan buruh/kuli/penjual jasa kasar. Penelitian ini menawarkan model alternatif pengentasan kemiskinan yang relevan bagi masyarakat (keluarga) miskin di Kota Bengkulu dengan mempertimbangkan aspekaspek terkait seperti nilai-nilai sosial budaya, potensi sumberdaya masyarakat, pendidikan, organisasi kemasyarakatan, sosialisasi program, faktor kemiskinan itu sendiri serta kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk dikembangkan ke arah usaha-usaha produktif yang berbasis kearifan lokal sehingga dapat menentukan posisi kualitas penduduk atau status kesejahteraan masyarakat yang keberhasilannya diukur melalui UMR. Berbasis kearifan lokal, penggerak utama sebagai bagian dari masyarakat sasaran diberdayakan melalui pusat-pusat kegiatan dengan strategi pendidikan keterampilan kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dunia pendidikan (perguruan tinggi) memberdayakan penggerak utama dan memberi dukungan melalui pusat-pusat kegiatan pemberdayaan tersebut sehingga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan. Dengan demikian, program penangulangan kemiskinan disusun sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta 1
UMR Provinsi Bengkulu pada 2008 ditetapkan sebesar Rp 685.000,-
27
mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya
dari
pemberdayaan
adalah
mewujudkan
masyarakat
yang
mandiri
berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin hendaknya tidak mengabaikan potensi dan kapasitas yang tersisa dalam diri maupun kelompoknya serta menghindarkan diri dari budaya cepat puas dan merasa cukup. Dalam pemandirian masyarkat miskin diajak untuk mengembangkan jejaring komunikasi sehingga mereka bisa menambah wawasan dan selalu diingatkan untuk memiliki pikiran yang maju berwawasan jauh ke depan untuk menjangkau kondisi yang lebih baik. Pendapatan per kapita yang rendah membuat masyarakat tidak berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan
ekonomi
masyarakat
merupakan
upaya
strategis
penanggulangan
kemiskinan yang dapat dilakukan dengan memberikan peluang kepada mereka untuk mengatasi masalah secara mandiri. Pihak luar mereposisi peran, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan mengacu pada kebutuhan para keluarga miskin melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks kebutuhannya.
1. Perilaku Kemiskinan dan Model Pengentasan Kemiskinan pada Nelayan Kondisi kehidupan keluarga nelayan miskin Bengkulu dapat digambarkan dari segi pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan dan pengeluaran, kondisi rumah, kepemilikan sarana transportasi dan infokom (informasi dan komunikasi), akses ke pelayanan publik, dan keterlibatan anggota keluarga dalam aktivitas ekonomi. Data tentang karakteristik ini diambil dan diolah dari dua puluh responden nelayan miskin asli Bengkulu yang berdomisili di Kelurahan Pasar Bengkulu. Berkaitan dengan pendidikan, mayoritas nelayan telah menamatkan Sekolah Dasar (9 orang). Mereka adalah generasi tua, kecuali satu, dengan kisaran umur 45 sampai 64 tahun. Satu nelayan muda ini berumur 30 tahun. Jumlah terbesar kedua dari generasi tua nelayan (6 orang) tidak sampai menamatkan SD (Sekolah Dasar). Umur mereka berkisar dari 42 28
sampai dengan 63 tahun. Adapun selebihnya adalah mereka dari generasi muda kecuali dua dengan kisaran umur 28 sampai 38 tahun yang telah menamatkan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan yang sederajat. Satu nelayan dari generasi tua (51 tahun) telah menamatkan SMP. Adapun status nelayan mereka, dari dua puluh, yang berperahu kecil berjumlah 14 orang selebihnya adalah buruh nelayan. Karakteristik lainnya adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan nelayan. Secara rata-rata tanggungan anggota keluarga mereka adalah empat. Jumlah tanggungan anggota paling banyak mencapai sembilan dan paling sedikit adalah dua. Untuk lebih memperjelas, nelayan mempunyai tanggungan empat anggota keluarga per orangnya, dan lima nelayan mempunyai tanggungan tiga per orangnya. Adapun pendapatan dan pengeluaran nelayan miskin yang diteliti dapat digambarkan sebagai berikut. Secara rata-rata pendapatan mereka, tanpa keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi, berjumlah Rp 731.500,- per bulan. Sedangkan pengeluaran bulanan mereka untuk konsumsi mencapai Rp 1.197.500,-. Dengan ditambah pengeluaran bulanan untuk listrik, air dan pembayaran kredit (bagi sebagian responden) sebesar Rp 235.250,- maka pengeluaran bulanan mereka secara rata-rata mencapai Rp 1.432.750,-. Di sini terlihat perbedaaan besar antara uang masuk dan keluar, yaitu Rp 701.250,-. Dengan kontribusi anggota keluarga yang bekerja dengan penghasilan Rp 165.000,- maka jurang ini berkurang menjadi Rp 536.250,Untuk transportasi, tujuh keluarga nelayan telah memiliki masing-masing 1 unit sepeda motor yang kebanyakan masih dalam status kredit. Tujuh keluarga lain tidak atau belum memiliki kendaraan. Enam keluarga mencukupkan dirinya dengan sepeda. Berkenaan dengan sarana informasi dan telekomunikasi, hanya empat nelayan yang memiliki HP (hand-phone), enam nelayan memiliki radio. Untuk TV (televisi), 19 keluarga nelayan telah memilikinya (10 kredit, 4 beli kontan, dan selebihnya dari pemberian keluarga dekat). Sehubungan dengan akses pelayanan publik, delapan belas responden mengaku mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya dan hanya dua menjawab tidak mendapatkannya. Kedua responden ini nampaknya memerlukan pelayanan khusus dari pemerintah untuk menangani anak-anak mereka yang terpengaruh oleh pergaulan teman-temannya yang tidak bersekolah supaya bisa mengenyam minimal 29
pendidikan dasar sembilan tahun. Untuk kesehatan, semua responden, kecuali satu, merasa mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak dan baik. Satu responden mengalami kesulitan dalam pemanfaatan kartu Askeskin (Asuransi Kesehatan Miskin). Selanjutnya untuk pelayanan publik lain berupa bantuan modal Pemerintah, tujuh responden menerima bantuan ini dan selebihnya tidak menerimanya. Mereka yang tidak menerima bantuan ini mengemukakan beberapa alasan: karena tidak ada orang dalam atau tidak dekat dengan birokrat, tidak tepat sasaran, dan karena tidak tahu. Kemudian berkaitan dengan pinjaman uang dari bank atau swasta , tujuh responden berani melakukan pinjaman kepada bank atau swasta, sedangkan mayoritas tidak berani meminjam karena tidak merasa mampu mengembalikan cicilan dan bunga, tidak memiliki anggunan, dan ada yang menyatakan tidak ada penjamin. Sehubungan dengan keterlibatan dalam program pengentasan kemiskinan, dari dua puluh responden, tiga belas mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan tujuh tidak mendapatkan jenis bantuan ini. Untuk P2KP, hanya empat dari dua puluh responden terlibat dalam program ini. Dalam hal keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi untuk membantu keluarga, sembilan keluarga terlibat dan sebelas tidak terlibat. Dari sembilan keluarga ini hanya dua yang melibatkan istri dan anaknya dalam menopang ekonomi keluarga dan tujuh keluarga melibatkan salah satu dari istri dan anak dalam kegiatan ekonomi. Hanya satu keluarga yang mendapatkan kontribusi signifikan dari aktivitas ekonomi anggota keluarga, yaitu anak lelakinya, dengan penghasilan Rp 750.000,- per bulan. Anak ini mengumpulkan batu bara yang terhanyut di sungai dari tambang batu bara. Selebihnya hanya mendapatkan kontribusi paling banyak Rp 450.000,- dan paling kecil Rp 200.000,Selanjutnya, dari hasil pengamatan dan wawancara dapat diketahui bahwa penyebab kemiskinan pada keluarga nelayan di Kota Bengkulu meliputi faktor alamiah, struktural, dan kultural. 1) Faktor Alamiah Kota Bengkulu dan sekitarnya mengalami hujan hampir sepanjang tahun. Dapat dikatakan tiada kawasan yang tidak lepas dari guyuran hujan, apalagi di musim penghujan. Pada bulan September hingga Desember, hujan disertai angin barat (badai) yang kencang. Pada waktu-waktu seperti ini, nelayan tidak berani melaut. Hujan saja sudah menjadi 30
penghalang karena perahu mereka tidak dilengkapi dengan atap. Apalagi pada musim badai, kapal besar pun tidak melaut. Oleh karena itu tidak heran kalau dirata-ratakan, nelayan kecil Bengkulu hanya bekerja lima belas hari setiap bulannya. Dalam bulan-bulan bagus (mulai Februari sampai Agustus) penghasilan mereka berkisar antara Rp. 750.000,hingga Rp 1.000.000,- per bulan. Pada bulan-bulan badai penghasilan mereka hanya separuh dari jumlah tersebut. Di samping hujan dan badai, kendala alam lain bagi nelayan kecil adalah arus laut yang deras akibat gerakan angin timur yang berlangsung sekitar dua bulan. 2) Faktor Struktural Faktor Struktural penyebab kemiskinan utama pada keluarga nelayan meliputi keberadaan kapal trawl, kapal bagan, pendidikan nelayan dan keterampilan anggota keluarga yang rendah. Kapal trwal yang dilengkapi dengan alat tangkap modern sangat berpengaruh negatif terhadap hasil tangkapan nelayan kecil. Menurut mereka, sebelum adanya kapal trwal yang beroperasi di sekitar daerah operasi mereka, penghasilan mereka cukup melimpah. Keadaan seperti ini diperburuk lagi dengan kehadiran kapal modern jenis lain, yaitu kapal bagan. Kapal jenis ini dilengkapi dengan lampu-lampu yang dapat menarik perhatian ikan-ikan dalam radius dua kilometer. Menurut penuturan nelayan kecil, hasil tangkap mereka dapat berkurang separohnya. Mereka mengharapkan pengaturan daerah operasi kapal trwal dan bagan oleh Pemerintah agar penghasilan mereka tidak terlalu rendah. Faktor struktural lain yang ikut mempengaruhi kemiskinan mereka adalah tingkat pendidikan nelayan dan keterampilan anggota keluarga yang rendah. Generasi tua nelayan miskin pada umumnya tidak menyelesaikan Sekolah Dasar. Hanya beberapa dari mereka menamatkan SD dan sangat sedikit yang sampai menamatkan SMP. Untuk generasi yang lebih muda, sudah ada beberapa yang telah menamatkan SMP dan SMA. Pendidikan nelayan yang rendah ini diperburuk dengan keterampilan anggota keluarga (khususnya para istri) yang juga rendah. Para istri mereka hanya menjualkan hasil tangkapan atau hasil bagi dari tangkapan, ikut membantu mengambil hasil tangkapan perahu selodang (perahu pinggir) dan sangat sedikit berjualan di pantai wisata. Faktor struktural berikutnya adalah birokrasi Pemerintah yang tidak tepat memilih sasaran bantuan. Mereka memberi bantuan perahu dan alat tangkap kepada warga non31
nelayan. Di samping itu juga birokrasi memberi bantuan kepada nelayan setengah-setengah. Mereka memberi bantuan perahu tanpa mesin atau memberi mesin tanpa perahu dan alat tangkap. 3) Faktor Kultural Faktor kultural yang berkontribusi kepada kemiskinan nelayan adalah hidup boros dan kebiasaan berhutang. Dalam kondisi miskin, nelayan masih melakukan upacaraupacara pernikahan, kematian, dan kelahiran di luar kemampuan mereka. Khusus untuk pernikahan, ada nelayan yang mengeluarkan dana sampai lima belas juta rupiah padahal menurut pengakuannya penghasilan mereka dari pekerjaan sebagai nelayan hanya Rp 750.000,- per bulannya. Karena ketidakseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran, keluarga nelayan terpaksa berhutang ke warung tetangga. Ini dilakukan khususnya pada masa-masa paceklik dari September hingga Desember, yang dikenal sebagai musim angin barat atau badai. Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran lebih rinci, berikut disajikan tabel yang memuat data tentang karakteristik/latar-belakang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari keluarga responden yang bekerja sebagai nelayan diklasifikasikan berdasarkan skala/jenis usahanya.
32
Tabel V.1: Karakteristik Rumahtangga Responden yang Bekerja Sebagai Nelayan Diklasifikasikan Berdasarkan Skala Usaha URAIAN Jumlah responden Pendidikan responden Jumlah anggota keluarga Pendapatan per bulan Nelayan Pendapatan anggota keluarga nelayan Pengeluaran per bulan Status & kondisi rumah
Kepemilikan sarana transportasi, informasi & komunikasi Akses ke pelayanan publik secara mudah Bantuan modal dari pemerintah Pinjaman kepada Bank/swasta Bantuan langsung tunai P2KP Keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi Budaya konsumtif Saran/harapan
Nelayan Perahu Kecil 14 orang (70%) Tidak Tamat SD (6 orang), Tamat SD (5 orang), Tamat SMA (3 orang) 2 – 6 orang Rp. 300.000,- s.d. Rp. 750.000,rata-rata Rp. 630.714,Rp. 200.000,- s.d. Rp. 750.000,-
Nelayan Buruh 6 orang (30%) Tamat SD (4 orang), Tamat SMP (2 orang)
Rp. 670.000,- s.d. Rp. 2, 3 juta Milik sendiri (13 orang), numpang (1 orang), permanen (9 orang), non-permanen (5 orang)
Rp. 750.000,- s.d. Rp. 1,8 Juta Milik sendiri (5 orang), numpang (1 orang), permanen (1 orang), semi-permanen (2 orang), nonpermanen (3 orang) Sepeda (3 orang), sepeda motor (tak ada), HP (1 orang), radio (1 orang), TV (5 orang) Pendidikan (5 orang), kesehatan (6 orang), pinjaman (1 orang)
Sepeda (4 orang), sepeda motor (6 orang), HP (4 orang), radio (5 orang), TV (semua) Pendidikan (13 orang), kesehatan (semua), pinjaman (6 orang) Dapat (7 orang), tidak dapat (10 orang) Pinjam (7 orang), tidak pinjam (7 orang) Dapat (10 orang), tidak dapat (4 orang) Dapat (4 orang), tidak dapat (10 orang) Terlibat (4 orang), tidak terlibat (10 orang) Boros (dalam hajatan dan pesta pernikahan) dan suka berhutang Beri alat tangkap ikan, kapal mesin, bantuan modal usaha, dan pelatihan ketrampilan
2 – 9 orang Rp. 400.000,- s.d. Rp. 900.000,Rp. 200.000,- s.d. Rp. 450.000,-
Dapat (3 orang), tidak dapat (3 orang) Pinjam 1 orang), tidak pinjam (5 orang) Dapat (6 orang) Tidak dapat (6 orang) Terlibat (4 orang), tidak terlibat (2 orang) Boros (dalam hajatan dan pesta pernikahan) dan suka berhutang Beri alat tangkap ikan, kapal mesin, bantuan modal usaha, dan pelatihan ketrampilan
Sumber: Hasil penelitian 2010 Berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta faktor-faktor penyebab kemiskinan pada keluarga nelayan sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dirumuskan model alternatif pengentasan kemiskinan bagi keluarga nelayan di Kota Bengkulu sebagai berikut: 33
Bagan V.1: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Nelayan Miskin
Faktor alamiah: hujan, badai, arus deras Faktor struktural: dominasi kapal trwal & bagan, rendahnya pendidikan & ketrampilan, dll. Faktor kultural: boros & kebiasaan berhutang
CSR perusahaan
Dinas Koperasi dan UKM
Pemberdayaan: Penyadaran Pendidikan non-formal Pendanaan Pendampingan
Perguruan Tinggi
Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan pendapatan (di atas UMR) dan penghematan pengeluaran konsumtif
LSM
1.1. Penyadaran Penyadaran nelayan tentang kemampuan adaptif terhadap kondisi alam yang menjadi kendala perolehan hasil tangkapan dan penyadaran bahwa mereka bisa, perlu dilakukan. Dalam jangka pendek dimana mereka tidak memiliki perahu dan alat tangkap yang memadai untuk melaut lebih jauh lagi, mereka harus merasa bisa mengoptimalkan pemanfaatan SDM (anggota keluarga) yang apa adanya untuk bekerja apa saja yang mungkin dan pantas dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga yang masih defisit dan di bawah garis kemiskinan. Dalam jangka waktu ini juga perlu disadarkan bahwa mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk merubah pola perilaku mereka yang boros dan kurang berani menyikapi pola perilaku birokrasi yang tidak profesional. Mereka perlu juga disadarkan bahwa mereka bisa menyikapi penegakan hukum di laut yang kurang berpihak kepada nasib mereka (ini khususnya dengan bekerja sama dengan LSM dan Perguruan Tinggi yang handal). Penyadaran yang tidak kalah penting juga adalah tentang pentingnya pendidikan, khususnya berkaitan dengan belajar dan bekerja terus menerus. 34
1.2. Pendidikan Non-Formal Nelayan miskin harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan non-formal (pengetahuan dan keterampilan) relevan dan mempraktekkannya melalui bekerja. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah mendidik dan melatih anggota keluarga, khususnya yang belum bekerja. Mereka yang belum bekerja perlu diajak berfikir dan mengamati tentang peluang kerja apa saja disekitar mereka. Dalam jangka pendek, para istri nelayan yang belum terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat diberi pengetahuan tentang wirausaha dan teknik pengolahan ikan dalam berbagai ragamnya. Untuk anak-anak nelayan yang cukup umur dan belum terlibat dalam kegiatan ekonomi, mereka perlu diajak berfikir dan mengamati di sekitar mereka peluang kerja apa saja yang menarik dan bisa dilakukan. Untuk sementara mencari batu bara di sungai atau pinggir laut di sekitar mereka menarik karena berdasarkan penelitian terdapat satu anak yang bekerja seperti ini dapat memperoleh pendapatan Rp 750.000,- per bulannya. Untuk mendukung pendidikan dalam arti luas kepada masyarakat nelayan, khususnya yang miskin, perlu dibangun perpustakaan kelurahan. Perpustakaan ini tentu saja seharusnya dimiliki oleh seluruh desa di Indonesia dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing. Isi perpustakaan ini minimal memuat hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan yang dapat terdiri dari surat kabar lokal dan nasional, majalah, CD atau DVD, dan buku-buku. Dengan terbukanya akses nelayan miskin pada berbagai informasi sekitar ekonomi dan keuangan, mereka (dengan pendampingan LSM dan Perguruan Tinggi) dapat terbuka pandangan mereka kepada dunia ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Dengan akses mereka terhadap informasi keberhasilan daerah tertentu mengatur atau bahkan melarang operasi kapal trawl, nelayan miskin Bengkulu dan non miskin dapat terinspirasi untuk menuntut hal serupa di Bengkulu atau dengan akses mereka pada informasi jenis usaha yang lebih menarik daripada usaha mereka sekarang, nelayan miskin tergerak untuk mencoba meninggalkan profesi nelayan, yang sudah tidak menarik lagi bagi sebagian mereka karena mungkin daerah operasi mereka sudah tidak dapat menampung mereka lagi atau terdesak oleh nelayan bagan dan trawl. Menurut informasi, di Indonesia sudah terjadi kelebihan nelayan dibandingkan dengan daerah operasi mereka.
35
1.3. Pendanaan Untuk melakukan aktivitas penyadaran dan pendidikan yang bertumpu pada peran Perguruan Tinggi dan LSM sebagai fasilitator, diperlukan dana yang cukup besar dan ini diusahakan dalam jangka menengah. Dalam jangka pendek, dana yang perlu diusahakan adalah untuk proses penyadaran melalui pertemuan-pertemuan rutin nelayan dengan Perguruan Tinggi dan LSM, dan juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak pengusaha melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Proses penyadaran ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan secara formalnya dan terus dilakukan dalam kesempatankesempatan relevan selama pendampingan. Setelah tiga bulan penyadaran, terus dilanjutkan dengan pendidikan dan pelatihan di bidang wirausaha khususnya untuk memberikan nilai tambah pengolahan ikan hasil tangkapan. Dalam jangka 2 – 3 tahun perlu diusahakan adanya dana simpan-pinjam di kalangan nelayan miskin. Ini bisa dilakukan melalui peran pendampingan yang membantu mereka membentuk kelompok dengan struktur organisasi yang sederhana. Ini dapat dilakukan setelah penghasilan mereka surplus karena berhasil menekan pola hidup boros dan mendapatkan hasil dari optimalisasi pemanfaatan anggota keluarga nelayan dalam kegiatan ekonomi. Setelah mereka dapat mengelola dana simpan-pinjam mereka sendiri, baru diusahakan dana bergulir yang dapat diusahakan dari CSR perusahaan dan/atau Pemerintah. 1.4. Pendampingan Pendampingan dan bahkan advokasi dalam kasus-kasus tertentu sangat diperlukan untuk membina penduduk miskin dalam kelompok. Ini karena penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Kelompok penduduk miskin perlu dibentuk sebagai wadah kebersamaan yang berorientasi pada usaha perbaikan kehidupan. Pendamping dapat diambil dari Perguruan Tinggi dan LSM. Agar pembinaan kelompok lebih efektifnya, kelurahan yang diteliti (khususnya penduduk miskin) dapat dijadikan kelurahan binaan Perguruan Tinggi bekerja sama dengan LSM. Sebaiknya LSM ini dibentuk oleh lulusan-lulusan Perguruan Tinggi sehingga kerja sama antara Perguruan Tinggi dan LSM dapat lebih baik. Dalam rangka membina, pendamping hendaknya mengupayakan peningkatan kualitas SDM para anggota dan pengurus kelompok serta meningkatkan kemampuan usaha para 36
anggota. Untuk jangka pendek, kelompok yang dibentuk adalah kelompok yang terdiri dari anggota keluarga nelayan miskin yang belum bekerja.
2. Perilaku Kemiskinan dan Model Pengentasan Kemiskinan pada Pedagang Kecil (Usaha Mikro Kecil) Penelitian terhadap pedagang kecil (sektor usaha mikro kecil) ini dilakukan di kawasan perdagangan di Kota Bengkulu, yakni di sekitar Pasar Minggu (termasuk Jalan K.Z. Abidin), Pasar Panorama (Lingkar Timur), dan Tapak Padri. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara diperoleh informasi bahwa kendala paling dominan yang dialami responden adalah kurangnya sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan, kurangnya kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pelatihan kewirausahaan (manajemen usaha) dan kesulitan untuk melepaskan diri dari pihak rentenir. Alasannya adalah bahwa mereka membutuhkan dana dalam kaitannya dengan kegiatan usahanya, meskipun dengan membayar bunga yang sangat tinggi yaitu antat 20 – 30% per bulan tetapi mereka dapat dengan mudah mendapatkannya karena tidak memerlukan persyaratan apapun. Responden dalam penelitian ini yang hidup dari usaha mikro kecil rata-rata memiliki pendapatan (keuntungan) berkisar antara Rp 200.000,- sampai dengan Rp 1.700.000,- per bulannya. Dari 20 orang responden terdapat 13 responden (65%) yang hanya mampu memperoleh pendapatan (keuntungan) berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 500.000,per bulannya, yang berarti bahwa mereka hidup di bawah upah minimum regional (UMR) Provinsi Bengkulu yang pada 2008 telah mencapai Rp 685.000,Dari segi pendidikan, mayoritas pedagang kecil (pelaku usaha mikro kecil) berpendidikan sangat rendah yaitu 17 responden hanya sampai tingkat SMP sehingga pengetahuan mereka menjadi terbatas yang membuat mereka menjadi tidak berdaya. Disamping itu, belum ada di antara mereka yang pernah memperoleh pelatihan terkait dengan bagaimana memberdayakan diri sendiri atau kelompok terutama pelatihan kewirausahaan atau manajemen usaha. Berikut disajikan tabel yang memuat data tentang keadaan responden berkaitan dengan latar-belakang sosial-ekonominya.
37
Tabel V.2: Karakteristik Rumahtangga Responden yang Bergerak di Bidang Usaha Mikro Kecil Diklasifikasikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan URAIAN Jumlah responden Jumlah anggota keluarga Status tempat tinggal Modal awal usaha Sumber modal usaha
Rata-rata keuntungan per bulan Alasan pinjam pada rentenir Bantuan dari pihak pemerintah Mengikuti pelatihan
Kebiasaan yang kurang mendukung
Responden Berpendidikan SD 9 orang (45%) 4 – 6 orang
Responden Berpendidikan SMP 8 orang (40%) 4 – 8 orang
Responden Berpendidikan SMA 3 orang (15%) 4 – 5 orang
Sewa (5 orang), milik sendiri semi permanen (4 orang) Rp 200.000,- s.d. 1,5 Juta Modal sendiri (3 orang), pinjam rentenir dengan bunga 20-35% (6 orang) Rp 200.000,- hingga Rp 1.700.000,-
Sewa (5 orang), milik sendiri semi permanen (3 orang) Rp 500.000 s.d. 1,5 Juta Modal sendiri (1 orang), pinjam rentenir dengan bunga 20-30% (7 orang) Rp 200.000,- hingga Rp 1.300.000,-
Sewa (2 orang), milik sendiri semi permanen (1 orang) Rp 1,5 Juta s.d. 2 Juta
Cepat dan tidak butuh jaminan Pada umumnya belum memperoleh bantuan pemerintah. Semua responden belum pernah mendapat pelatihan kewirausahaan Konsumtif, pesta besar-besaran pada pernikahan, syukuran kelahiran.
Cepat dan tidak butuh jaminan Pada umumnya belum memperoleh bantuan pemerintah. Semua responden belum pernah mendapat pelatihan kewirausahaan Konsumtif, pesta besar-besaran pada pernikahan, syukuran kelahiran.
Cepat dan tidak butuh jaminan Pada umumnya belum memperoleh bantuan pemerintah. Semua responden belum pernah mendapat pelatihan kewirausahaan Konsumtif, pesta besar-besaran pada pernikahan, syukuran kelahiran.
Modal sendiri (1 orang), pinjam rentenir dengan bunga 20-30% (2 orang) Rp 600.000,- hingga Rp 1.500.000,-
Sumber: Hasil penelitian 2010 Berdasarkan uraian di atas maka dapat diformulasikan model alternatif pengentasan kemiskinan yang dialami oleh keluarga pedagang kecil (usaha mikro kecil) di Kota Bengkulu, antara lain berupa pemberdayaan usaha mikro kecil melalui koperasi kredit mikro. Di samping itu juga perlu adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha. Model alternatif pengentasan kemiskinan tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:
38
Bagan V.2: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Pedagang/Usaha Mikro Kecil Rendahnya pendidikan Kurangnya potensi berwirausaha Terbatasnya akses ke lembaga permodalan Ketidaktepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan
Perbankan
Usaha mikro kecil
Dinas Koperasi dan UKM
Pemberdayaan: Koperasi Kredit Mikro Pelatihan Manajemen Usaha
Perguruan Tinggi
Peningkatan pendapatan (lebih besar dari UMR) dan penghematan pengeluaran konsumtif
BUMN
Budaya konsumtif
2.1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Melalui Koperasi Kredit Mikro Kebijakan untuk memberi akses permodalan yang lebih baik melalui pinjaman boleh jadi merupakan metode yang cukup bagus untuk memberdayakan masyarakat. Namun harus disadari betul bahwa hal ini bukanlah satu-satunya strategi pemberdayaan yang paling baik. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya memberdayakan masyarakat, penggunaan pendekatan tunggal jelas tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, perlu dikembangkan pendekatan lain untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) harus didukung oleh pihak pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM, dan juga dunia usaha (perbankan dan BUMN) agar kebutuhan pembiayaan bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bengkulu bisa berkembang dengan cepat tanpa terhambat oleh sumber perdanaan. Selama ini usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan dananya lebih banyak bergerak dan bersentuhan dengan sistem perbankan yang memiliki peraturan yang ketat sehingga akses terhadap sumber pendanaan dari bank menjadi sulit. 39
Perlunya diciptakan mekanisme perguliran dana itu melalui wadah/lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut koperasi kredit mikro. Koperasi ini nantinya merupakan institusi pengelola dana yang dibentuk oleh kelompok usaha mikro kecil dan perlu dibantu dari pihak lain misalnya dari pihak perbankan, BUMN dan Dinas Koperasi dan UKM dalam memupuk modal sehingga nantinya diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga keuangan alternatif milik masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri yang dapat dipinjamkan kepada anggota maupun kepada masyarakat. Pengertian dana bergulir pada dasarnya adalah bahwa dana tersebut harus tetap berada dan digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat desa setempat secara berkelanjutan. Dengan kata lain bantuan untuk kegiatan ekonomi yang bersifat pinjaman kepada masyarakat itu harus dikembalikan beserta jasa pinjamannya yang kemudian digulirkan kembali kepada masyarakat. Secara tersirat ada semacam misi bahwa bantuan harus dipandang sebagai stimulan (modal) untuk mendanai kegiatan ekonomi produktif yang dapat menumbuhkan (creating) dan meningkatkan (generating) kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Lembaga keuangan yang muncul dari prakarsa rakyat, dikelola oleh rakyat, dan hasilnya dinikmati oleh rakyat sendiri itu tentunya diharapkan relatif mudah untuk dilestarikan dan ditumbuhkembangkan seiring dengan dinamika ekonomi masyarakat bersangkutan. 2.2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Melalui Pelatihan Manajemen Usaha Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong dirinya menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, bukan ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan 40
penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan. Tahap pengkapasitasan, tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakaya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatann mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Selain memampukan masyarakat miskin baik secara individu maupun kelompok, proses memampukan juga menyangkut organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan organisasi melalui restrukturisasi organiasasi pelaksana sedangkan pengkapasitasan sistem nilai terkait dengan ”aturan main” yang akan digunakan dalam mengelola peluang. Tahap Pendayaan, pada tahap ini masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat bottom up yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan dilakukannya pembinaan dan pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan manajemen usaha secara berkelanjutan terhadap keluarga pedagang kecil (usaha mikro kecil) maka diharapkan akan ada perbaikan-perbaikan dalam mengelola usaha sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi usaha menengah yang selanjutnya kesejahteraan mereka semakin meningkat.
41
3. Perilaku Kemiskinan dan Model Pengentasan Kemiskinan pada Buruh Kelompok terakhir yang menjadi fokus perhatian penelitian ini adalah keluarga buruh (pekerja kasar) yang bekerja di kawasan Pasar Minggu (sepanjang Jalan K.Z. Abidin), Pasar Panorama (Kelurahan Lingkar Timur), dan Kelurahan Tengah Padang. Mereka terdiri atas kuli angkut barang belanjaan sembako (sembilan bahan pokok) dengan menggunakan gerobak dorong sebanyak tujuh responden (35%), tukang ojek sepeda motor/becak lima responden (25%), dan penjaga parkir empat responden (20%). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan empat orang tukang sapu (cleaning service) yang bekerja di lingkungan kampus UNIB (Universitas Bengkulu) sebagai responden (20%). Responden berjenis kelamin lakilaki sebanyak 15 orang (75%), dan perempuan sebanyak lima orang (25%). Responden laki-laki mendominasi pekerjaan sebagai buruh angkut, pengojek sepeda motor/becak, dan penjaga parkir. Sedangkan responden perempuan dalam penelitian ini pekerjaannya sebagai tukang sapu, meskipun ada satu responden perempuan yang bekerja sebagai tukang ojek (khusus melayani penumpang perempuan). Semua responden pada umumnya bekerja selama 8 hingga 12 jam, mulai pagi hingga petang, meskipun responden yang bekerja sebagai tukang sapu di UNIB sebenarnya tidak melakukan aktivitas/kerja terus-menerus sepanjang hari. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa responden yang bermata-pencaharian sebagai buruh (dalam penelitian ini disebut juga kuli/penjual jasa atau pekerja kasar) pada umumnya berpendidikan setingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Hanya enam responden (30%) yang sempat mengenyam pendidikan hingga setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Responden rata-rata memiliki empat hingga lima anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan, bahkan ada tiga responden (15%) yang memiliki tujuh hingga sembilan anggota keluarga termasuk anak yang sudah menikah dan menantu. Meskipun telah menikah, mereka masih serumah dengan orangtuanya. Penghasilan keluarga buruh/kuli di lokasi penelitian berkisar antara Rp 700.000,- hingga Rp 2.500.000,- per bulan, dan pengeluarannya Rp 750.000,- sampai dengan Rp 2.100.000,Namun demikian hampir 50% responden (9 keluarga) pengeluaran rata-rata per bulan melebihi pendapatannya. Strategi yang mereka tempuh untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan cara berhutang barang-barang kebutuhan pokok – seperti beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya – ke warung tetangga. Hutang tersebut mereka bayar 42
tatkala keluarga mendapatkan rejeki (penghasilan) banyak. Kebiasaan “gali lubang, tutup lubang” semacam ini mereka lakukan untuk mempertahankan hidup. Namun ada di antara responden, yakni dua orang perempuan tukang sapu, yang sebagian penghasilannya digunakan untuk mengangsur kredit pakaian bahkan televisi. Ini mengindikasikan bahwa budaya konsumtif (meski dalam skala kecil) masih mewarnai kehidupan mereka. Ditinjau dari kepemilikan dan kondisi tempat tinggal dapat dikemukakan bahwa hampir semua keluarga pekerja kasar yang menjadi responden dalam penelitian ini telah memiliki rumah sendiri, baik yang dibangun secara permanen (berdinding tembok), semipermanen (bagian bawah berdinding tembok dan atasnya kayu/papan), maupun nonpermanen (berdinding kayu/papan dan beratap seng), dengan luas bangunan bervariasi antara 24 meter persegi (4 meter x 6 meter) hingga 120 meter persegi (10 meter x 12 meter) dan lantainya terbuat dari semen. Hanya ada empat keluarga (20% responden) yang status kepemilikan rumahnya menyewa dan dua keluarga lainnya (10% responden) menumpang. Untuk penerangan rumah dapat disebutkan bahwa semua keluarga responden menggunakan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara), kecuali satu keluarga yang sumber penerangan rumahnya dari lampu minyak tanah. Keluarga yang disebut terakhir ini menggantungkan kehidupannya dari mengayuh (tukang) becak yang dilakukan oleh suami dengan pendapatan rata-rata Rp 1.000.000,- per bulan, sedangkan istrinya bekerja sebagai buruh cuci baju dengan upah Rp 300.000,- tiap bulan. Selanjutnya, dilihat dari segi kepemilikan sarana transportasi dan telekomunikasi/ informasi, maka diperoleh gambaran bahwa hampir semua responden (85%) telah memiliki sepeda maupun sepeda motor, beberapa buah telepon genggam (mobile/hand phone) untuk sejumlah anggota keluarga, radio dan televisi, meskipun pembeliannya ada yang diangsur/kredit. Bahkan ada empat keluarga (20% responden) yang memiliki lebih dari dua hingga tiga sepeda motor. Seorang tukang parkir di Lingkar Timur dengan pendidikan SMP dan penghasilan Rp 1.800.000,- per bulan, misalnya, memiliki tiga buah sepeda motor meskipun jumlah anggota keluarganya hanya empat orang. Sebuah dia beli secara kontan dan dua buah dibeli dengan cara kredit/diangsur. Keempat anggota keluarganya masingmasing juga memiliki HP (hand phone). Menurut pengakuan responden, barang-barang tersebut digunakan sebagai sarana kerja dan sedikit demi meningkatkan pamor/gengsi sosial (social prestige). Sebaliknya, ada tiga keluarga (15% responden) yang tidak memiliki 43
sarana transportasi, telekomunikasi dan informasi. Satu di antara mereka hanya memiliki sebuah televisi, itu pun dibeli secara kredit/mengangsur. Dari hasil wawancara terlihat bahwa keluarga responden pada umumnya membeli barang-barang dengan cara kredit/ mengangsur. Padahal pembelian semacam ini jatuhnya akan lebih mahal bila dibanding dengan pembelian secara kontan. Akibatnya mereka tetap berada dalam kondisi kekurangan sebab sebagian dari upah/penghasilan yang sudah kecil harus dialokasikan untuk membayar hutang, bukan disisihkan untuk menabung atau sebagai modal untuk melakukan diversifikasi usaha. Berkaitan dengan aksesibilitas ke pelayanan publik dapat dijelaskan bahwa secara garis besar keluarga responden telah mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas secara baik dan mudah, meskipun ada beberapa (empat responden atau 20%) yang mendapatkan pelayanan mengecewakan dan harus membayar biaya pengobatan. Ada tiga responden (15%) yang telah memiliki/menerima kartu Askeskin/Jamkesmas. Anak-anak mereka pun telah mendapatkan pendidikan dasar walau hanya mampu menamatkan jenjang SMP dan/atau SMA sebab faktor keterbatasan dana. Dari dua puluh responden, hanya ada satu orang yang mengatakan pernah terlibat dalam program pengentasan kemiskinan (mendapatkan bantuan modal melalui program IDT). Pada umumnya para responden tidak pernah mendapatkan bantuan/pinjaman dana dari Pemerintah. Pinjam uang ke bank pun juga sulit karena, menurut pengakuan dua orang responden, bank tidak akan percaya memberikan pinjaman uang kepada orang-orang miskin. Akibatnya sebagian responden (tiga orang atau 15%) meminjam uang kepada rentenir yang mereka istilahkan dengan “koperasi”. Rentenir lebih “disukai” sebagai agen peminjaman uang karena prosesnya cepat dan prosedurnya mudah, meskipun dengan bunga tinggi. Hanya ada satu responden yang mendapatkan pinjaman uang dari bank. Responden ini berpendidikan SMA, meskipun dia bekerja sebagai juru/penjaga parkir, sehingga memiliki pengetahuan dan “keberanian” yang cukup untuk berhubungan dengan bank. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, 14 responden (70%) menyatakan bahwa anggota keluarga yang masih tinggal serumah dan menjadi tanggungannya (istri/suami, anak, ataupun menantu) juga ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif seperti: istrinya berjualan jagung bakar, lainnya ada yang berjualan sayur, buruh giling cabe, bekerja sebagai pembantu rumah-tangga, dan bekerja sebagai buruh cuci baju. Ada juga responden 44
yang masing-masing anaknya bekerja sebagai tukang ojek sepeda motor, kuli bangunan, kerja di BRI (sebagai karyawan rendahan), dan ada yang menantunya mencari/menampung batu bara yang hanyut di Sungai Serut. Adapun suami dari tukang sapu perempuan (dua orang) masing-masing bekerja sebagai buruh bangunan. Suami satu orang tukang sapu lainnya bekerja sebagai penjual minyak tanah. Sedangkan satu orang tukang sapu lainnya lagi sudah janda sehingga yang membantu mencari nafkah adalah anaknya. Pendapatan yang diperoleh dari anggota keluarga sebagaimana tersebut di atas berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 1,5 Juta per bulan. Dari uraian ini terlihat bahwa keluarga buruh/kuli/ penjual jasa kasar di Kota Bengkulu pada umumnya “giat” bekerja. Apalagi bila dicermati pengakuan responden bahwa jam kerja mereka rata-rata berkisar antara 8 hingga 12 jam per hari dan anggota keluarganya yang ikut mencari nafkah bekerja selama lebih dari lima jam setiap harinya maka ini mengindikasikan bahwa etos kerja mereka cukup tinggi. Jadi faktor yang menyebabkan keluarga buruh/kuli/penjual jasa kasar tetap miskin bukanlah kemalasan, namun lebih dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang upahnya relatif kecil. Dengan perkataan lain, kemiskinan yang dialami oleh keluarga pekerja kasar (buruh/kuli) di Kota Bengkulu lebih cenderung disebabkan oleh faktor struktural (yakni jenis pekerjaan yang upahnya rendah), daripada hanya sekedar faktor kultural (budaya malas). Faktor lain yang ikut berperan dalam melanggengkan kemiskinan keluarga pekerja kasar di Kota Bengkulu adalah adanya “budaya konsumtif”, yang antara lain tercermin dari “keberanian” mereka untuk membeli secara kredit barang-barang seperti televisi, sepeda motor, bahkan pakaian. Selain itu, acara hajatan – baik dalam ritual kelahiran anak, pesta pernikahan, maupun peringatan kematian anggota keluarga – juga dapat dikategorikan sebagai budaya konsumtif. Ada sembilan orang atau 45% responden yang pernah mengadakan pesta pernikahan, bahkan ada yang mengeluarkan biaya Rp 12 juta meskipun beberapa keluarga lainnya hanya menghabiskan dana Rp 2 hingga 6 juta. Ritual kelahiran anak dan/atau acara peringatan kematian juga dilakukan oleh delapan keluarga (40% responden) dengan mengeluarkan uang sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 2,5 juta. Di samping itu, ada satu responden yang mengeluhkan bahwa anaknya suka jajan (minta uang) sehingga menambah pengeluaran keluarga. Responden lainnya mengaku suka minumminuman keras dan masih memegang filosofi “beras secupak ikan sejerek, madar” yang kurang lebih berarti bahwa hidup ini cukup apabila telah memiliki satu liter (kaleng) beras 45
dan seikat ikan. Meskipun telah mulai pudar di kalangan masyarakat Kota Bengkulu, budaya semacam ini bisa menghambat keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan. Terakhir, ada beberapa saran dan harapan dari responden yang sempat terekam dari hasil wawancara. Pertama, hampir semua responden menginginkan adanya bantuan modal dari Pemerintah untuk mengembangkan usaha alternatif. Ada juga satu responden yang menginginkan agar anaknya mendapatkan biaya sekolah (beasiswa) dari Pemerintah. Sebagaimana dikemukakan di atas, hampir semua responden tidak/belum pernah terlibat dalam program pengentasan kemiskinan sehingga mereka menginginkan adanya perhatian lebih serius dari Pemerintah atas “nasib” keluarga mereka, yang antara lain berupa pemberian pinjaman/bantuan uang dengan syarat dan prosedur mudah, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif, kredit perumahan murah, kegiatan padat karya bagi masyarakat, bahkan ada responden yang minta disediakan lahan untuk perkebunan. Selain itu, responden meminta kepada Pemerintah agar menstabilkan harga sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya), Kemudian beberapa responden dari kalangan tukang/penjaga parkir menginginkan agar Pemerintah setempat menaikkan tarif parkir dan menertibkan pembagian kawasan parkir sehingga pendapatan tukang parkir tersebut meningkat. Apabila hasil wawancara dicermati lebih lanjut maka ada kecenderungan kemiripan karakteristik di kalangan responden, terutama sesama responden yang jenis/tipe pekerjaannya sama. Oleh karena itu untuk mengetahui secara rinci tentang karakteristik rumahtangga responden yang bekerja sebagai buruh/kuli/penjual jasa kasar di Kota Bengkulu maka berikut ini disajikan tabel yang memuat data tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya keluarga responden dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan/usaha mereka: buruh angkut belanjaan di pasar, tukang ojek sepeda motor (termasuk penarik becak), penjaga/tukang parkir, dan pekerja cleaning service (petugas kebersihan/tukang sapu).
46
Tabel V.3: Karakteristik Rumahtangga Responden yang Bekerja Sebagai Buruh/Kuli/ Penjual Jasa Kasar Diklasifikasikan Berdasarkan Jenis Pekerjaan URAIAN Jumlah responden Pendidikan responden Jumlah anggota keluarga Pendapatan keluarga per bulan Pengeluaran per bulan Status tempat tinggal/ kepemilikan rumah Kepemilikan sarana transportasi (sepeda, motor, becak)
Buruh Angkut 7 orang (35%) SD s.d. SMA
Tukang Ojek 5 orang (25%) SD s.d. SMA
Penjaga Parkir 4 orang (20%) SD s.d. SMA
Tukang Sapu 4 orang (20%) SD s.d. SMP
2 s.d. 9 orang
3 s.d. 7 orang
3 s.d. 5 orang
2 s.d. 6 orang
Rp 1,5 Juta s.d. 2,5 Juta Rp 1.250.000,s.d. 2,1 Juta Milik sendiri (5 orang), sewa (1 orang), numpang (1 orang) Punya motor/ kontan (2 orang), punya motor/ kredit (5 orang)
Rp 900.000,- s.d. 2,8 Juta Rp 750.000,- s.d. 2 Juta Milik sendiri (2 orang), sewa (2 orang), numpang (1 orang) Punya motor/ kredit (4 orang), hanya punya becak beli kontan (1 orang)
Rp 800.000,- s.d. Rp 750.000,- s.d. 1,8 Juta 900.000,Rp 800.000,- s.d. Rp 750.000,- s.d. 2,1 Juta 1,4 Juta Milik sendiri (4 Milik sendiri (3 orang) orang), sewa (1 orang)
Akses ke pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pinjaman modal) Keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi Jam/lama kerja responden per hari
Bagus/mudah (4 orang), kurang/ kesulitan (3 orang)
Bagus/mudah (2 orang), kurang/ kesulitan (3 orang)
Bagus/mudah (2 orang), kurang/ kesulitan (2 orang)
Ada keterlibatan (5 orang), A.K. tak ada yang terlibat (2 orang) 8 jam atau lebih (7 orang)
Ada keterlibatan (1 orang), A.K. tak ada yang terlibat (3 orang) 8 jam atau lebih (4 orang)
Ada keterlibatan A.K. (4 orang)
Budaya konsumtif
Pesta perkawinan besar-besaran (5 orang), mabukmabukan (1 orang) Pinjaman uang, kredit rumah, stabilisasi harga sembako
Ada keterlibatan (4 orang), A.K. tak ada yang terlibat (1 orang) Kurang dari 8 jam (1 orang), delapan jam atau lebih (4 orang) Pesta perkawinan besar-besaran (1 orang)
Hajatan meskipun sederhana (2 orang)
Pinjaman uang, kredit rumah, penurunan harga sembako
Bantuan modal, naikkan tarif parkir, pelatihan ketrampilan
Ritual kelahiran dan/atau kematian walau sederhana (2 orang), kredit barang (2 orang) Bantuan modal, kredit rumah, beasiswa anak, stabilisasi harga sembako
Saran/harapan
Punya motor/ kontan (1 orang), punya motor/ kredit (3 orang)
Punya motor/ kontan (1 orang), punya motor/ kredit (1 orang), tidak punya motor (2 orang) Bagus/mudah (1 orang), kurang/ kesulitan (3 orang)
8 jam atau lebih (4 orang)
Sumber: Hasil penelitian 2010 47
Berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya rumahtangga responden sebagaimana diuraikan di atas maka ada beberapa langkah alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan taraf hidup keluarga buruh/kuli/penjual jasa kasar di Kota Bengkulu sejalan dengan nilai sosial-budaya lokal. Upaya-upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pemberdayaan internal di satu pihak, dan pemberdayaan eksternal di lain pihak. Skema dan uraian berikut menjelaskan model alternatif yang bisa diadopsi untuk pengentasan kemiskinan di kalangan keluarga buruh/kuli di Kota Bengkulu. Bagan V.3: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Buruh/Penjual Jasa Kasar
Rendahnya pendidikan Kurangnya ketrampilan usaha Ketiadaan modal usaha Terbatasnya akses ke lembaga pemberi pinjaman dana/kredit lunak Ketidaktepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan Kuatnya budaya konsumtif dan perilaku tak produktif
Pemerintah Kota
Perbankan
Pemberdayaan internal: Peningkatan nilai tawar (upah kerja) dengan memperbaiki kualitas pelayanan Penyadaran untuk membatasi praktek budaya konsumtif yang tidak produktif Pemberdayaan eksternal: Pelatihan ketrampilan usaha alternatif (diversifikasi kegiatan ekonomi produktif) disertai pemberian bantuan modal usaha (kredit lunak) Pembentukan paguyuban (kelompok kerja) dengan usaha simpan-pinjam
Perguruan Tinggi
Peningkatan pendapatan (di atas UMR) dan penghematan pengeluaran konsumtif
LSM
48
3.1. Pemberdayaan Internal Pemberdayaan internal berarti upaya meningkatkan potensi diri yang harus dilakukan sendiri secara aktif oleh buruh/kuli dan keluarganya. Keterlibatan pihak luar hanya sebatas sebagai motivator dan fasilitator. Peningkatan potensi diri antara lain berupa perbaikan kualitas kerja/pelayanan dan nilai tawar (upah kerja kompetitif) yang menguntungkan. Ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang kompeten dan menaruh perhatian terhadap peningkatan pendapatan/kesejahteraan keluarga miskin dengan cara memberikan dorongan (penyuluhan) kepada para buruh/kuli untuk bekerja secara profesional, jujur, dan ramah sehingga konsumen puas dengan pelayanannya dan berkenan memberikan imbalan yang lebih besar. Selain itu, pemberdayaan internal dapat dilakukan melalui penyadaran kepada para buruh/kuli dan keluarganya untuk membatasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif, seperti biaya hajatan/pesta pernikahan yang besar. Kemudian juga menghentikan kebiasaan minum-minuman keras yang dapat merusak kesehatan dan memboroskan anggaran, serta mengendalikan diri untuk tidak membeli barang-barang secara kredit dengan bunga tinggi. 3.2. Pemberdayaan Eksternal Pengertian pemberdayaan eksternal mengacu pada upaya peningkatan potensi diri para buruh/kuli dan keluarganya dengan melibatkan secara aktif pihak lain, seperti Pemerintah Kota, perbankan (lembaga pemberi kredit lunak), Perguruan Tinggi, dan aktivis LSM.
Pemberdayaan
eksternal
dapat
berupa pemberian bantuan
modal
untuk
pengembangan usaha alternatif. Diversifikasi usaha perlu dilakukan oleh keluarga buruh/kuli di Kota Bengkulu apabila pasar menjanjikan, dan di lain pihak penghasilan mereka dari bekerja sebagai buruh/kuli tetap relatif kecil. Di samping itu, pemberian bantuan/kredit perumahan murah dan beasiswa (keringanan biaya pendidikan anak) sebagaimana diminta oleh beberapa responden perlu juga diwujudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga buruh/kuli miskin. Selanjutnya, untuk mencegah keluarga buruh/kuli berhutang uang ke rentenir yang bunganya tinggi maka perlu dikembangkan usaha simpan-pinjam dengan bunga ringan, baik di lingkungan RT (Rukun Tetangga) maupun organisasi serikat pekerja. Ini dapat dilakukan oleh Pemerintah setempat bekerjasama dengan perbankan (BRI atau Bank Bengkulu, misalnya). Adapun peran dari 49
Perguruan Tinggi dan/atau LSM antara lain dapat berupa advokasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum, pemberian motivasi untuk berusaha/bekerja keras, fasilitator pelatihan ketrampilan, pendampingan, dan sebagainya.
50
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini diuraikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu menggambarkan kondisi dan penyebab kemiskinan, perilaku masyarakat miskin, serta model alternatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bengkulu. Masyarakat miskin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga nelayan, pedagang kecil (usaha mikro kecil), dan buruh (penjual jasa/pekerja kasar) yang berpenghasilan kurang dari Rp 250.000,- per kapita per bulan (menurut garis kemiskinan yang ditetapkan BPS pada 2009 untuk kawasan perkotaan Bengkulu) atau memiliki pendapatan di bawah UMR (Upah Minimum Regional) Provinsi Bengkulu yang pada 2008 ditetapkan sebesar Rp 685.000,Salah satu obyek dari penelitian ini adalah kelompok nelayan miskin, yang terdiri atas nelayan berperahu kecil/sampan dan nelayan buruh. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab kemiskinan pada keluarga nelayan di Kota Bengkulu ada tiga: alamiah, struktural, dan kultural. Faktor penyebab kemiskinan alamiah antara lain berupa hujan lebat, badai, dan arus/gelombang deras sehingga nelayan tidak dapat melaut karena mereka hanya bermodal perahu motor tempel kecil atau bahkan hanya memiliki perahu dayung/sampan yang sangat riskan terkena terjangan ombak. Apalagi dengan adanya curah hujan lebat sepanjang tahun akhir-akhir ini (2010), penghasilan nelayan miskin menjadi tidak menentu. Penghasilan bulanan mereka antara Rp 300.000,- hingga Rp 900.000,-. Pendapatan bulanan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Penyebab kemiskinan berikutnya adalah faktor struktural, yakni keberadaan kapal bagan/ trawl (pukat harimau) dan jaring setan yang mendominasi tangkapan, serta rendahnya tingkat pendidikan/ketrampilan nelayan beserta anggota keluarganya. Pada umumnya pendidikan nelayan rendah, yaitu tidak tamat SD dan tamat SD. Hanya ada beberapa orang yang berpendidikan SMP dan SMA. Tingkat pendidikan anggota keluarga nelayan miskin juga rendah sehingga tidak mampu berpartisipasi (belum terlibat dalam kegiatan ekonomi) yang dapat menambah penghasilan keluarga untuk mengurangi defisit bulanan. Meskipun demikian, mereka berperilaku boros seperti tercermin dari pelaksanaan pesta perkawinan secara besar-besaran di luar kemampuan mereka. Ini merupakan salah satu penyebab 51
kemiskinan yang dikarenakan faktor kultural. Dalam penelitian ini ditawarkan alternatif usaha pengentasan kemiskinan pada keluarga nelayan melalui penyadaran, pendidikan nonformal/pelatihan ketrampilan, pendanaan (pemberian bantuan dana), dan pendampingan. Selain menyoroti kehidupan nelayan miskin, penelitian ini juga mengungkapkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya keluarga pedagang kecil (usaha mikro kecil), yang terdiri atas pedagang kaki lima (PKL), pemilik kios/warung di rumah, dan pedagang keliling/asongan. Pada umumnya kelompok responden ini mempunyai keuntungan antara Rp 250.000,- hingga Rp 1.700.000,- per bulan. Mereka pada umumnya selalu meminjam uang kepada rentenir (yang mereka sebut ”koperasi”) dengan bunga antara 20%-30% per bulan. Pedagang dalam skala mikro kecil mempunyai perilaku konsumtif, rata-rata hanya berpendidikan SD dan SMP, dan tidak pernah mendapat pelatihan kewirausahaan maupun manajemen usaha. Dalam penelitian ini ditawarkan alternatif pemberdayaan usaha mikro kecil melalui: Pertama, pembentukan Koperasi Kredit Mikro; yang harus dilakukan oleh pedagang/pengusaha mikro kecil sendiri dengan didukung oleh pihak Perbankan, dinas terkait (Dinas Koperasi dan UKM), dan BUMN. Kedua, Pelatihan Manajemen Usaha; yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha agar usaha mereka bisa lebih berkembang sehingga mereka menjadi sejahtera. Dalam hal ini perguruan tinggi dan LSM memegang peranan penting dalam pelatihan. Obyek terakhir dari penelitian ini adalah para buruh (pekerja/penjual jasa kasar) yang terdiri atas kuli angkut barang belanjaan, tukang ojek sepeda motor (termasuk satu tukang becak), penjaga/tukang parkir, dan tukang sapu/pekerja kebersihan (cleaning service). Ditinjau dari latar-belakang perekonomian, para buruh/pekerja kasar di Kota Bengkulu rata-rata berpenghasilan bulanan antara Rp 400.000,- (tukang sapu) hingga Rp 2,1 juta (kuli angkut barang). Sementara itu, pengeluaran keluarga mereka berkisar antara Rp 750.000,sampai Rp 2,1 juta. Beberapa responden (6 orang, atau 30%) menyatakan bahwa pengeluaran bulanan keluarga mereka lebih besar daripada pendapatannya. Untuk mengatasi ketimpangan ini, anggota keluarga responden (suami/istri, bahkan anak/menantu yang masih tinggal serumah) ikut bekerja mencari nafkah. Upaya lain yang ditempuh oleh keluarga responden dalam mempertahankan hidup di saat-saat kekurangan adalah dengan cara pinjam uang ke rentenir. Sedangkan untuk memenuhi kekurangan sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok) dilakukannya dengan cara berhutang ke warung tetangga. Bahkan 52
untuk membeli barang-barang seperti pakaian dan televisi pun juga mereka lakukan dengan cara mengangsur/kredit dengan bunga cukup tinggi. Kebiasaan ”gali lubang tutup lubang” seperti ini telah membudaya di kalangan mereka. Perilaku semacam ini dapat melanggengkan kemiskinan. Perilaku lain yang mewarnai kehidupan keluarga buruh miskin/penjual jasa kasar ini adalah sikap boros, yang antara lain tercermin dalam pesta perkawinan besar-besaran, pelaksanaan hajatan/ritual kelahiran, kematian, bahkan ada pula yang suka mabuk-mabukan (minuman keras). Berdasarkan karakteristik/latar-belakang ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana diuraikan di atas maka pengentasan kemiskinan pada keluarga buruh (penjual jasa kasar) di Kota Bengkulu dapat dilakukan melalui pemberdayaan internal dan pemberdayaan eksternal. Pemberdayaan internal (dari diri individu) mencakup perbaikan kualitas layanan kepada konsumen sehingga meningkatkan nilai jual jasa mereka. dan penyadaran untuk membatasi
pengeluaran
konsumtif
yang
tidak
bermanfaat/produktif.
Sedangkan
pemberdayaan eksternal (perlu campur-tangan pihak luar) antara lain dapat berupa pemberian pelatihan ketrampilan usaha alternatif (bagi yang menginginkan diversifikasi usaha) dibarengi dengan pemberian kredit/pinjaman lunak dan pendampingan. Di samping itu, perlu juga dibentuk paguyuban (asosiasi pekerja) yang keanggotaannya terdiri atas pekerja sejenis dengan usaha simpan-pinjam dalam rangka menyediakan pinjaman dana kredit lunak sehingga kaum buruh/pekerja kasar tidak terus-menerus terjerat rentenir.
53
DAFTAR PUSTAKA Adi, Isbandi Rukminto (2002), Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Seri Pemberdayaan Masyarakat 021, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta. Baswir (1997), Macam-macam Kemiskinan Struktural, Online http://id.Syaifulbahriunair [diakses 15 September 1997]. BPS (Maret 2009), Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi, Online http://www.bps.go.id [diakses 1 April 2010]. Hagedorn, Robert (1990), Sociology, Dave Dimmell, Toronto. Kananlua, Paulus S. dkk. (2009), Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Hasil Penelitian tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi UNIB, Bengkulu. Karsidi, Ravik (2002), Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kecil, Makalah Semiloka Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Jateng, Semarang 4-6 Juni 2002. Kartasasmita, Ginandjar (1996), Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Pustaka Cidesindo, Jakarta. Pramudyasmono, Hajar G. (1999), A Critique of the Takukesra Program: Alleviating Poverty in Indonesia, M.A. Thesis tidak dipublikasikan, Flinders University, Adelaide. --------------- (1997), The IDT Program and Poverty Alleviation in Indonesia, B.A. Honours Thesis tidak dipublikasikan, Flinders University, Adelaide. Quibria, M.G. (1991), “Understanding Poverty: An Introduction to Conceptual and Measurement Issues,” Asian Development Review, Vol 2, No. 2. pp. 91 – 112. Sikhondze, Wilson B. (1999), “The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland”, Journal Adult Education and Development, No. 53/1999, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, Bonn: 112/DVV. Simanjuntak, L., dkk. (2001), Ketidakadilan Gender. Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 23-26. Soetrisno, R. (2001), Pemberdayaan Masyarakat Upaya Pembebasan Kemiskinan, Kanisius, Yogyakarta. Sumodiningrat, Gunawan (1999), Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
54
Todaro, M. & S.C. Smith (2003), Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Jakarta, Erlangga. World Bank (2003), Poverty: Vulnerabilities, Social Gaps, and Rural Dynamics, Washington D.C. Wrihatnolo, Randy R. & Riant N. Dwidjowijoto (2007), Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.
55
Lampiran 1
Foto-foto Kegiatan Penelitian
Gambar 1: Koordinasi tim untuk persiapan penelitian
Gambar 2: Pengarahan tenaga lapangan 56
Gambar 3: Kondisi rumah nelayan di Kelurahan Pasar Bengkulu
Gambar 4: Kelompok nelayan sedang mendarat 57
Gambar 5: Wawancara dengan pedagang kecil dan tukang parkir
Gambar 6: Proses pengolahan data 58
Lampiran 2 PANDUAN WAWANCARA UNTUK NELAYAN
Perilaku Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Sosial-Budaya Lokal Petunjuk bagi pewawancara: 1. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara harus memastikan bahwa responden memiliki kriteria sebagai berikut: 1) penduduk asli Bengkulu; 2) sudah berkeluarga dan memiliki anak usia 15 tahun ke atas yang masih menjadi tanggungan; dan 3) miskin (berpendapatan kurang dari Rp 250.000,- per kapita per bulan). 2. Untuk pertanyaan/pernyataan yang diberi tanda bintang (*), pilih/lingkari jawaban yang sesuai. Tanggal wawancara Lokasi wawancara Pewawancara I. Identitas Responden 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Umur Alamat/kontak Pendidikan Status/pekerjaan
Pilih/lingkari salah satu jawaban *): a. Nelayan pemilik perahu kecil (sampan/perahu motor tempel) b. Buruh nelayan c. Nelayan penyewa perahu d. Lainnya: .........................................................................
II. Kondisi Kemiskinan 1. 2.
3.
Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Jika responden memiliki tanggungan anak/anggota keluarga lain, mengapa anak/anggota keluarga tersebut masih menjadi tanggungan? Pendapatan keluarga rata-rata per bulan
Anak dan anggota keluarga lain yang masih menjadi tanggungan: ............. orang. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................ Dari pekerjaan utama = Rp ............................. Dari pekerjaan sampingan = Rp ...................... Dari sumber lain = Rp .....................................
59
4.
7. 8.
Pengeluaran rata-rata per bulan untuk konsumsi. Pengeluaran lain-lain per bulan, misal bayar rekening listrik, bayar hutang, dll. Pengeluaran tahunan, misal sewa rumah, dll. Kepemilikan rumah Kondisi fisik rumah
9.
Kepemilikan alat transportasi
5. 6.
10. Kepemilikan alat komunikasi dan informasi
11. Kepemilikan alat produksi/ tangkap ikan *) 12. Akses ke pelayanan publik/ fasilitas umum dan lembaga ekonomi
13. Keterlibatan dalam program pengentasan kemiskinan *)
Rp ............................... Rp ............................... Rp ............................... Milik sendiri, sewa/kontrak, menumpang *) Permanen/semi permanen/non-permanen *) Luas bangunan: ............... M2 Bahan dinding: tembok/papan/bambu *) Bahan lantai: keramik/semen/papan/tanah *) Jenis penerangan: listrik/lampu minyak *) Sepeda: ...... buah. Cara mendapatkannya: beli kontan, beli kredit, menyewa, pemberian *) Motor: ....... buah. Cara mendapatkannya: beli kontan, beli kredit, menyewa, pemberian *) Telepon (HP): ..... buah. Cara mendapatkannya: beli kontan, beli kredit, menyewa, pemberian *) Radio: ...... buah. Cara mendapatkannya: beli kontan, beli kredit, menyewa, pemberian *) Televisi: ..... buah. Cara mendapatkannya: beli kontan, beli kredit, menyewa, pemberian *) a. Perahu pukat irik b. Perahu jaring c. Lainnya: ....................................................... Pendidikan yang layak untuk anak-anak: ya/tidak *) Kalau tidak, mengapa? ................. ........................................................................ Pelayanan kesehatan secara baik dan layak: ya/tidak *) Kalau tidak, mengapa? ................. ........................................................................ Bantuan modal usaha dari pemerintah atau lembaga ekonomi lainnya: ya/tidak *) Kalau tidak, mengapa? ............................................. Pinjaman uang dari rentenir/bank: ya/tidak *) Kalau tidak, mengapa? ................................... ......................................................................... a. Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat b. P2KP c. BLT (Bantuan Langsung Tunai) d. Lainnya: .........................................................
60
14. Jika responden terlibat dalam program pengentasan kemiskinan, apakah program tersebut bermanfaat? 15. Keterlibatan anggota keluarga dalam usaha ekonomi produktif
16. Kepatutan pembagian hasil melaut dan kepuasan kerja kepala dan/atau anggota keluarga 17. Jumlah jam kerja rata-rata sehari 18. Budaya konsumtif penyebab kemiskinan: pelaksanaan upacara/ritual berkaitan dengan kelahiran anak, perkawinan, dan kematian 19. Harapan/saran-saran yang disampaikan responden untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat/ keluarga miskin, termasuk model/program pengentasan kemiskinan yang diinginkan responden
a. Sangat bermanfaat/membantu b. Bermanfaat/membantu c. Kurang bermanfaat/membantu Pekerjaan istri: ..............................................; penghasilan per bulan: Rp ............................. Pekerjaan anak-anak/anggota keluarga lainnya: .................................; penghasilan per bulan: Rp ......................... Patut/tidak *); mengapa?: ............................... ......................................................................... Puas/tidak *); mengapa?: ............................... .......................................................................... Kepala keluarga: .............. jam/per hari Anggota keluarga: ............ jam/per hari Pernah/selalu melaksanakan ritual kelahiran: ya/tidak *); biaya: Rp ............................. Pernah/selalu melaksanakan ritual perkawinan: ya/tidak *); biaya: Rp ............................. Pernah/selalu melaksanakan ritual kematian: ya/tidak *); biaya: Rp ............................. .......................................................................... ......................................................................... .......................................................................... ......................................................................... .......................................................................... ......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
III. Catatan Pewawancara Tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan dan budaya/ perilaku yang menopang kemiskinan di lokasi penelitian: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... =selesai=
61
Lampiran 3 PANDUAN WAWANCARA UNTUK PEDAGANG KECIL
Perilaku Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Sosial-Budaya Lokal Petunjuk bagi pewawancara: 1. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara harus memastikan bahwa responden memiliki kriteria sebagai berikut: 1) penduduk asli Bengkulu; 2) sudah berkeluarga dan memiliki anak usia 15 tahun ke atas yang masih menjadi tanggungan; dan 3) miskin (berpendapatan kurang dari Rp 250.000,- per kapita per bulan). 2. Untuk pertanyaan/pernyataan yang diberi tanda bintang (*), pilih/lingkari jawaban yang sesuai. Tanggal wawancara Lokasi wawancara Pewawancara
Nama Responden
: .........................................................................................
Alamat
: .........................................................................................
Telp/HP
: .........................................................................................
Pendidikan
: .........................................................................................
Jumlah Anggota Keluarga
: ..........................................................................................
Lokasi Usaha
: .........................................................................................
Jenis Usaha
: ..........................................................................................
1. Status rumah yang ditempati sekarang *): a. Milik sendiri
c. Rumah sewa
b. Milik orangtua
d. Lainnya
2. Tipe rumah yang ditempati adalah *): a. Permanen
c. Lantai tanah
b. Semi permanen
d. Lainnya 62
3. Rata-rata pendapatan per bulan ……………………………………………...…. 4. Apakah pernah menghitung biaya usaha per unitnya ……..…………………… 5. Rata-rata keuntungan per bulan …………………………………………..……. 6. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk apa ………………………….….. 7. Berapa jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha sekarang …………………………………. 8. Dari mana memperoleh modal usaha ……………………….………………….. 9. Bila modal berasal dari pinjaman, maka dari mana memperoleh pinjaman ………………………………………………………………………………….. 10. Berapa persen bunga pinjaman ….........… % 11. Apakah pinjaman yang diperoleh semuanya untuk menambah modal usaha ………………………………………………………………………………….. 12. Apakah pernah meminjam pada tengkulak ……………………..……………… 13. Apa alasan memilih untuk meminjam pada tengkulak ……….………………... 14. Apakah pernah mengajukan pinjaman pada bank ……………..………………. 15. Kalau pernah, apakah bank meminta agunan ………………………………….. 16. Apakah pernah mendapat bantuan usaha dari pihak pemerintah …..…………… ………………………………………………………………………………….. 17. Kalau pernah bantuannya dalam bentuk apa ………………………………..…. 18. Apakah pernah memperoleh pelatihan ketrampilan kewirausahaan dari pihak lain ……………………………………………………………………………… 19. Kalau pernah dari Lembaga apa ………………………………….……………. 20. Siapa anggota keluarga yang membantu dalam menjalankan usahanya ………………………………………………………………………………….. 21. Dalam sehari-hari apa yang dilakukan suami/istri di rumah …………………... ………………………………………………………………………………….. 22. Selain usaha yang dijalankan sekarang apakah ada usaha sampingan ………………………………………………………………………………….. 23. Mulai membuka usahanya setiap hari dari jam berapa ……………… s.d. jam berapa …………………… 24. Berapa tenaga kerja yang digunakan …………………………….………….… 63
25. Apakah dalam membuka usaha sudah mempertimbangkan lokasi usaha ………………………………………………………………………………..… 26. Budaya konsumtif penyebab kemiskinan, seperti pelaksanaan upacara/ritual berkaitan dengan kelahiran anak, perkawinan, dan kematian ............................................................................................................................. 27. Harapan/saran-saran yang disampaikan responden untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat/ keluarga miskin, termasuk model/program pengentasan kemiskinan yang diinginkan responden ......................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Catatan Pewawancara Tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan dan budaya/ perilaku yang menopang kemiskinan di lokasi penelitian: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... =selesai=
64
Lampiran 4 PANDUAN WAWANCARA UNTUK BURUH
Perilaku Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Sosial-Budaya Lokal Petunjuk bagi pewawancara: 1. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara harus memastikan bahwa responden memiliki kriteria sebagai berikut: 1) penduduk asli Bengkulu; 2) sudah berkeluarga dan memiliki anak usia 15 tahun ke atas yang masih menjadi tanggungan; dan 3) miskin (berpendapatan kurang dari Rp 250.000,- per kapita per bulan). 2. Untuk pertanyaan/pernyataan yang diberi tanda bintang (*), pilih/lingkari jawaban yang sesuai. Tanggal wawancara Lokasi wawancara Pewawancara I. Identitas Responden 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Umur Alamat/kontak Pendidikan Status/pekerjaan
Pilih/lingkari salah satu jawaban *): a. buruh angkut barang b. buruh bangunan c. tukang ojek d. tukang sapu e. Lainnya: ..................................................................................
II. Kondisi Kemiskinan 1. 2.
Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Jika responden memiliki tanggungan anak/anggota keluarga lain, mengapa anak/anggota keluarga tersebut masih menjadi tanggungan?
Anak dan anggota keluarga lain yang masih menjadi tanggungan: ............. orang. ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ....................................................................................
65
3.
Pendapatan keluarga ratarata per bulan
4.
Pengeluaran rata-rata per bulan untuk konsumsi. Pengeluaran lain-lain per bulan, misal bayar rekening listrik, bayar hutang, dll. Pengeluaran tahunan, misal sewa rumah, dll. Kepemilikan rumah Kondisi fisik rumah
5. 6. 7. 8.
9.
Kepemilikan alat transportasi
10. Kepemilikan alat komunikasi dan informasi
11. Akses ke pelayanan publik/ fasilitas umum dan lembaga ekonomi
12. Keterlibatan anggota keluarga dalam usaha ekonomi produktif
Dari pekerjaan utama = Rp .................................... Dari pekerjaan sampingan = Rp ............................ Dari sumber lain = Rp ..................................... Rp ............................... Rp ............................... Rp ............................... Milik sendiri, sewa/kontrak, menumpang *) Permanen/semi permanen/non-permanen *) Luas bangunan: ............... M2 Bahan dinding: tembok/papan/bambu *) Bahan lantai: keramik/semen/papan/tanah *) Jenis penerangan: listrik/lampu minyak *) Sepeda: ...... buah. Cara mendapatkannya: beli kontan, beli kredit, menyewa, pemberian *) Motor: ....... buah. Cara mendapatkannya: beli kontan, beli kredit, menyewa, pemberian *) Telepon (HP): ..... buah. Cara mendapatkannya: beli kontan, beli kredit, menyewa, pemberian *) Radio: ...... buah. Cara mendapatkannya: beli kontan, beli kredit, menyewa, pemberian *) Televisi: ..... buah. Cara mendapatkannya: beli kontan, beli kredit, menyewa, pemberian *) Pendidikan yang layak untuk anak-anak: ya/tidak *) Kalau tidak, mengapa? ................. ........................................................................ Pelayanan kesehatan secara baik dan layak: ya/tidak *) Kalau tidak, mengapa? ................. ........................................................................ Bantuan modal usaha dari pemerintah atau lembaga ekonomi lainnya: ya/tidak *) Kalau tidak, mengapa? ............................................. Pinjaman uang dari rentenir/bank: ya/tidak *) Kalau tidak, mengapa? ................................... ......................................................................... Pekerjaan istri: ..............................................; penghasilan per bulan: Rp ............................. Pekerjaan anak-anak/anggota keluarga lainnya: .................................; penghasilan per bulan: Rp .........................
66
13. Kepatutan upah dan kepuasan kerja kepala dan/atau anggota keluarga 14. Jumlah jam kerja rata-rata sehari 15. Budaya konsumtif penyebab kemiskinan: pelaksanaan upacara/ritual berkaitan dengan kelahiran anak, perkawinan, dan kematian 16. Harapan/saran-saran yang disampaikan responden untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat/ keluarga miskin, termasuk model/program pengentasan kemiskinan yang diinginkan responden
Patut/tidak *); mengapa?: ............................... Puas/tidak *); mengapa?: ............................... Kepala keluarga: .............. jam/per hari Anggota keluarga: ............ jam/per hari Pernah/selalu melaksanakan ritual kelahiran: ya/tidak *); biaya: Rp ............................. Pernah/selalu melaksanakan ritual perkawinan: ya/tidak *); biaya: Rp ............................. Pernah/selalu melaksanakan ritual kematian: ya/tidak *); biaya: Rp ............................. .......................................................................... ......................................................................... .......................................................................... ......................................................................... .......................................................................... ......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
III. Catatan Pewawancara Tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan dan budaya/ perilaku yang menopang kemiskinan di lokasi penelitian: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... =selesai=
67
Lampiran 5: Buram Artikel Ilmiah Perilaku Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Sosial-Budaya Lokal1 Oleh:2 Dr. Hajar G. Pramudyasmono Paulus Suluk Kananlua, S.E., M.Si. Drs. Hasan Pribadi, M.A., Ph.D.
Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menemu-kenali perilaku yang memiliki andil terhadap kelanggengan kemiskinan di Kota Bengkulu, dan memformulasikan model alternatif pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan nilai sosial-budaya setempat. Responden dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling (sampel bertujuan), mencakup nelayan miskin, pedagang kecil/usaha mikro kecil, dan buruh rendahan/pekerja kasar, masing-masing sebanyak 20 orang kepala keluarga atau ibu rumah-tangga. Pengambilan data dilakukan dengan tehnik observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Kemudian, untuk pengolahan data digunakan tehnik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin di kawasan ini cenderung berperilaku boros (konsumtif), terbiasa berhutang ke rentenir dan warung tetangga, serta suka membeli barang dengan cara diangsur/kredit. Akhirnya penelitian ini mengusulkan tiga model pengetasan kemiskinan yang berbeda antara komunitas nelayan, pedagang kecil, dan pekerja kasar.
Abstract This reasearch was carried out to find out behavior contributed to the persistance of povery in Bengkulu City, and to formulate an alternative model for poverty alleviation suitable with local social-cultural value. The respondents were selected using purposive sampling method, covering poor fishermen, vendors/small micro business, and blue colar labors/ casual workers, in which each of group consists of 20 people either the head of household or house-wife. The data were collected through observation and interviews. Then, qualitative approach was used to analyze the data. The finding shows that poor community in this region tends to behave thrifly (consumptively), is used to owing to private money lender as well as neighbour’s kiosk, and prefers to purchase goods in instalment/credit. Finally, this reaserch purposes three kinds of different poverty alleviation model for community of fishermen, of vendors, and of casual workers.
Pendahuluan Meskipun Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program pengentasan kemiskinan – seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), P2KP (Proyek Penanggulangan 1 2
Hasil Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010 Peneliti adalah Dosen Universitas Bengkulu
68
Kemiskinan Perkotaan), dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) – jumlah keluarga miskin di Provinsi Bengkulu hingga saat ini masih cukup banyak dan secara nasional menduduki urutan kesembilan. BPS (2009) mencatat bahwa jumlah orang miskin di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 324.100 jiwa atau 18,59% dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, 117.600 orang tinggal di perkotaan dan 206.500 orang lainnya hidup di pedesaan. Mengingat masih besarnya prosentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin. Secara teoritis, kegagalan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor termasuk kebijakan yang bersifat top down (dari pusat), rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tidak optimalnya fungsi lembaga-lembaga terkait, kebijakan dan perencanaan yang tidak berbasis pada kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, dan ketidak-setaraan atau ketidak-adilan jender (Simanjuntak dkk. 2001; Todaro, 2003). Agar pelaksanaan kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan lebih berhasil secara efektif maka terlebih dahulu perlu dikaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat ekonomi lemah tetap berada dalam keadaan miskin mengingat bervariasinya penyebab kemiskinan pada masing-masing komunitas. Secara umum ada tiga jenis kemiskinan ditinjau berdasarkan sumber penyebabnya, yakni kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (Kartasasmita 1996, 239; Baswir 1997; Sumodiningrat 1998, 27). Penelitian ini berupaya menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat asli Bengkulu yang bertempat-tinggal di Kota Bengkulu. Mengingat komunitas keluarga miskin di Kota Bengkulu pada umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan, pedagang kecil (PKL atau Pedagang Kaki Lima) dan buruh/kuli (pekerja kasar) maka populasi dari penelitian ini adalah ketiga kelompok masyarakat miskin tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan menemukan model pengentasan kemiskinan alternatif yang sesuai dengan nilai sosial-budaya masyarakat setempat. Sehubungan dengan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam (in-depth analysis) persoalan kemiskinan di Kota Bengkulu dengan mengangkat beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kondisi kemiskinan pada masyarakat asli Bengkulu ditinjau dari segi ekonomi (kepemilikan aset/kekayaan), sosial (akses ke 69
pelayanan/ fasilitas publik), dan budaya (perilaku tidak produktif)? Kedua, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kemiskinan di kota ini, baik yang bersifat alamiah, struktural maupun kultural? Terakhir, bagaimanakah model pemberdayaan yang sesuai dengan latar-belakang sosial-budaya lokal untuk pengentasan kemiskinan tersebut? Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Kota Bengkulu, dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.
Metode Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu, terutama di lingkungan yang banyak dihuni oleh keluarga miskin asli Bengkulu. Berhubung penduduk miskin di kota ini umumnya bermata-pencaharian sebagai nelayan, pedagang kecil (usaha mikro kecil), dan buruh/kuli (penjual jasa/pekerja kasar), maka ketiga kelompok masyarakat ini dijadikan obyek (populasi) penelitian. Dengan demikian lokasi yang tepat untuk penelitian ini adalah sekitar pesisir serta kawasan perdagangan, meskipun ada beberapa responden yang berdomisili di wilayah lain. Penelitian terhadap nelayan dilakukan di Kelurahan Pasar Bengkulu karena di lokasi ini banyak ditemukan penduduk asli Bengkulu yang bekerja sebagai nelayan sehingga cocok dengan tema penelitian. Adapun kawasan perdagangan yang dipilih untuk dijadikan lokasi penelitian adalah seputar Pasar Minggu (termasuk Jalan K.Z. Abidin) dan Pasar Panorama (Lingkar Timur). Lokasi lainnya, seperti kampus UNIB (Universitas Bengkulu) dan Kelurahan Tengah Padang juga dipilih sebagai ajang penelitian mengingat beberapa responden yang memenuhi kriteria sejalan dengan tema dalam penelitian ini bekerja/berdomisili di kawasan tersebut. Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan metode sampel bertujuan (purposive sampling) dengan rincian masing-masing 20 orang dari kalangan nelayan, pedagang kecil, dan buruh/pekerja jasa kasar. Penentuan responden dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: (i) penduduk (suku) asli Bengkulu yang berdomisili dan bekerja di kawasan Kota Bengkulu; (ii) sudah/pernah berkeluarga dan memiliki anak usia 15 tahun ke atas yang masih menjadi tanggungan; dan (iii) miskin, yakni berpenghasilan di bawah Rp 250.000,- per kapita per bulan. Untuk mendapatkan responden yang tepat maka sebelum melakukan wawancara, peneliti (dalam hal ini tenaga lapangan) menanyakan terlebih
70
dahulu kepada responden apakah yang bersangkutan memenuhi kriteria tersebut. Setelah kriteria terpenuhi maka wawancara dilanjutkan. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui pengamatan (observation) terhadap sikap dan perilaku keluarga responden berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan mekanisme pemberdayaan. Di samping itu juga dilakukan wawancara (interview) dengan responden yang terdiri atas nelayan miskin, pelaku usaha mikro kecil, dan buruh/pekerja kasar yang berada di Kota Bengkulu. Materi wawancara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan, faktor-faktor penyebabnya, dan perilaku yang dapat melestarikan kemiskinan. Selain itu, harapan-harapan responden dan mekanisme pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan juga diakomodasi dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembangunan manusia. Analisis data dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses pengumpulan data (on going analysis). Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan tehnik analisis kualitatif. Proses analisis data dalam riset kualitatif meliputi pengujian, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa dan merenungkan kembali data yang diperoleh untuk membangun inferensi-inferensi dan kemudian mencari keterikatan dalam konsep model pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan. Metode ini memberikan peluang untuk terus menerus melakukan pengujian konsep model pemberdayaan pengentasan kemiskinan berdasarkan bukti-bukti dan data-data lapangan yang diperoleh secara berulang. Dengan demikian tujuan untuk mencapai pemahaman (insights) yang menyeluruh (whole) dan tuntas (exhaustive) mengenai aspek-aspek yang diteliti akan dapat dicapai. Dari analisis data ini kemudian diformulasikan model pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.
Hasil dan Pembahasan Secara rata-rata pendapatan nelayan miskin di Kota Bengkulu, tanpa keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi, berjumlah Rp 731.500,- per bulan. Sedangkan pengeluaran bulanan mereka untuk konsumsi mencapai Rp 1.197.500,-. Dengan ditambah pengeluaran bulanan untuk listrik, air dan pembayaran kredit (bagi sebagian responden) sebesar Rp 235.250,- maka pengeluaran bulanan mereka secara rata-rata mencapai Rp 1.432.750,-. Di sini terlihat perbedaaan antara uang masuk dan keluar sebesar Rp 701.250,-
71
Dari hasil pengamatan dan wawancara dapat diketahui bahwa penyebab kemiskinan pada keluarga nelayan meliputi faktor alamiah, struktural, dan kultural. Kota Bengkulu dan sekitarnya mengalami hujan hampir sepanjang tahun. Dapat dikatakan tiada kawasan yang tidak lepas dari guyuran hujan, apalagi di musim penghujan. Pada bulan September hingga Desember, hujan disertai angin barat (badai) yang kencang. Pada waktu-waktu seperti ini, nelayan tidak berani melaut. Hujan saja sudah menjadi penghalang karena perahu mereka tidak dilengkapi dengan atap. Apalagi pada musim badai, kapal besar pun tidak melaut. Oleh karena itu tidak heran kalau dirata-ratakan, nelayan kecil Bengkulu hanya bekerja lima belas hari setiap bulannya. Dalam bulan-bulan bagus (mulai Februari sampai Agustus) penghasilan mereka berkisar antara Rp. 750.000,hingga Rp 1.000.000,- per bulan. Pada bulan-bulan badai penghasilan mereka hanya separuh dari jumlah tersebut. Di samping hujan dan badai, kendala alam lain bagi nelayan kecil adalah arus laut yang deras akibat gerakan angin timur yang berlangsung sekitar dua bulan. Faktor Struktural penyebab kemiskinan utama pada keluarga nelayan meliputi keberadaan kapal trawl, kapal bagan, pendidikan nelayan dan keterampilan anggota keluarga yang rendah. Kapal trwal yang dilengkapi dengan alat tangkap modern sangat berpengaruh negatif terhadap hasil tangkapan nelayan kecil. Menurut mereka, sebelum adanya kapal trwal yang beroperasi di sekitar daerah operasi mereka, penghasilan mereka cukup melimpah. Keadaan seperti ini diperburuk lagi dengan kehadiran kapal modern jenis lain, yaitu kapal bagan. Kapal jenis ini dilengkapi dengan lampu-lampu yang dapat menarik perhatian ikan-ikan dalam radius dua kilometer. Menurut penuturan nelayan kecil, hasil tangkap mereka dapat berkurang separohnya. Mereka mengharapkan pengaturan daerah operasi kapal trwal dan bagan oleh Pemerintah agar penghasilan mereka tidak terlalu rendah. Faktor struktural lain yang ikut mempengaruhi kemiskinan mereka adalah tingkat pendidikan nelayan dan keterampilan anggota keluarga yang rendah. Generasi tua nelayan miskin pada umumnya tidak menyelesaikan Sekolah Dasar. Hanya beberapa dari mereka menamatkan SD dan sangat sedikit yang sampai menamatkan SMP. Untuk generasi yang lebih muda, sudah ada beberapa yang telah menamatkan SMP dan SMA. Pendidikan nelayan yang rendah ini diperburuk dengan keterampilan anggota keluarga (khususnya para istri) yang juga rendah. Para istri mereka hanya menjualkan hasil tangkapan atau hasil bagi 72
dari tangkapan, ikut membantu mengambil hasil tangkapan perahu selodang (perahu pinggir) dan sangat sedikit berjualan di pantai wisata. Faktor struktural berikutnya adalah birokrasi Pemerintah yang tidak tepat memilih sasaran bantuan. Mereka memberi bantuan perahu dan alat tangkap kepada warga non-nelayan. Di samping itu juga birokrasi memberi bantuan kepada nelayan setengah-setengah. Mereka memberi bantuan perahu tanpa mesin atau memberi mesin tanpa perahu dan alat tangkap. Faktor kultural yang berkontribusi kepada kemiskinan nelayan adalah hidup boros dan kebiasaan berhutang. Dalam kondisi miskin, nelayan masih melakukan upacaraupacara pernikahan, kematian, dan kelahiran di luar kemampuan mereka. Khusus untuk pernikahan, ada nelayan yang mengeluarkan dana sampai lima belas juta rupiah padahal menurut pengakuannya penghasilan mereka dari pekerjaan sebagai nelayan hanya Rp 750.000,- per bulannya. Karena ketidakseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran, keluarga nelayan terpaksa berhutang ke warung tetangga. Ini dilakukan khususnya pada masa-masa paceklik dari September hingga Desember, yang dikenal sebagai musim angin barat atau badai. Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan pada keluarga nelayan sebagaimana diuraikan di atas maka model pengentasan kemiskinan yang diusulkan di sini adalah pemberdayaan melalui penyadaran, pendidikan non-formal, pendanaan, dan pendampingan yang dapat digambarkan sebagai berikut:
73
Bagan 1: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Nelayan Miskin
Faktor alamiah: hujan, badai, arus deras Faktor struktural: dominasi kapal trwal & bagan, rendahnya pendidikan & ketrampilan, dll. Faktor kultural: boros & kebiasaan berhutang
CSR perusahaan
Dinas Koperasi dan UKM
Pemberdayaan: Penyadaran Pendidikan non-formal Pendanaan Pendampingan
Perguruan Tinggi
Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan pendapatan (di atas UMR) dan penghematan pengeluaran konsumtif
LSM
Penyadaran nelayan tentang kemampuan adaptif terhadap kondisi alam yang menjadi kendala perolehan hasil tangkapan dan penyadaran bahwa mereka bisa, perlu dilakukan. Dalam jangka pendek dimana mereka tidak memiliki perahu dan alat tangkap yang memadai untuk melaut lebih jauh lagi, mereka harus merasa bisa mengoptimalkan pemanfaatan SDM (anggota keluarga) yang apa adanya untuk bekerja apa saja yang mungkin dan pantas dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga yang masih defisit dan di bawah garis kemiskinan. Dalam jangka waktu ini juga perlu disadarkan bahwa mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk merubah pola perilaku mereka yang boros dan kurang berani menyikapi pola perilaku birokrasi yang tidak profesional. Mereka perlu juga disadarkan bahwa mereka bisa menyikapi penegakan hukum di laut yang kurang berpihak kepada nasib mereka (ini khususnya dengan bekerja sama dengan LSM dan Perguruan Tinggi yang handal). Penyadaran yang tidak kalah penting juga adalah tentang pentingnya pendidikan, khususnya berkaitan dengan belajar dan bekerja terus menerus. Nelayan miskin harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan non-formal (pengetahuan dan keterampilan) relevan dan mempraktekkannya melalui bekerja. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah mendidik dan melatih anggota keluarga, khususnya yang belum bekerja. Mereka yang belum bekerja perlu diajak berfikir dan mengamati 74
tentang peluang kerja apa saja disekitar mereka. Dalam jangka pendek, para istri nelayan yang belum terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat diberi pengetahuan tentang wirausaha dan teknik pengolahan ikan dalam berbagai ragamnya. Untuk anak-anak nelayan yang cukup umur dan belum terlibat dalam kegiatan ekonomi, mereka perlu diajak berfikir dan mengamati di sekitar mereka peluang kerja apa saja yang menarik dan bisa dilakukan. Untuk sementara mencari batu bara di sungai atau pinggir laut di sekitar mereka menarik karena berdasarkan penelitian terdapat satu anak yang bekerja seperti ini dapat memperoleh pendapatan Rp 750.000,- per bulannya. Untuk mendukung pendidikan dalam arti luas kepada masyarakat nelayan, khususnya yang miskin, perlu dibangun perpustakaan kelurahan. Perpustakaan ini tentu saja seharusnya dimiliki oleh seluruh desa di Indonesia dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing. Isi perpustakaan ini minimal memuat hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan yang dapat terdiri dari surat kabar lokal dan nasional, majalah, CD atau DVD, dan buku-buku. Dengan terbukanya akses nelayan miskin pada berbagai informasi sekitar ekonomi dan keuangan, mereka (dengan pendampingan LSM dan Perguruan Tinggi) dapat terbuka pandangan mereka kepada dunia ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Dengan akses mereka terhadap informasi keberhasilan daerah tertentu mengatur atau bahkan melarang operasi kapal trawl, nelayan miskin Bengkulu dan non miskin dapat terinspirasi untuk menuntut hal serupa di Bengkulu atau dengan akses mereka pada informasi jenis usaha yang lebih menarik daripada usaha mereka sekarang, nelayan miskin tergerak untuk mencoba meninggalkan profesi nelayan, yang sudah tidak menarik lagi bagi sebagian mereka karena mungkin daerah operasi mereka sudah tidak dapat menampung mereka lagi atau terdesak oleh nelayan bagan dan trawl. Menurut informasi, di Indonesia sudah terjadi kelebihan nelayan dibandingkan dengan daerah operasi mereka. Untuk melakukan aktivitas penyadaran dan pendidikan yang bertumpu pada peran Perguruan Tinggi dan LSM sebagai fasilitator, diperlukan dana yang cukup besar dan ini diusahakan dalam jangka menengah. Dalam jangka pendek, dana yang perlu diusahakan adalah untuk proses penyadaran melalui pertemuan-pertemuan rutin nelayan dengan Perguruan Tinggi dan LSM, dan juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak pengusaha melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Proses penyadaran ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan secara formalnya dan terus dilakukan dalam kesempatan75
kesempatan relevan selama pendampingan. Setelah tiga bulan penyadaran, terus dilanjutkan dengan pendidikan dan pelatihan di bidang wirausaha khususnya untuk memberikan nilai tambah pengolahan ikan hasil tangkapan. Dalam jangka dua hingga tiga tahun perlu diusahakan adanya dana simpan-pinjam di kalangan nelayan miskin. Ini bisa dilakukan melalui peran pendampingan yang membantu mereka membentuk kelompok dengan struktur organisasi yang sederhana. Ini dapat dilakukan setelah penghasilan mereka surplus karena berhasil menekan pola hidup boros dan mendapatkan hasil dari optimalisasi pemanfaatan anggota keluarga nelayan dalam kegiatan ekonomi. Setelah mereka dapat mengelola dana simpan-pinjam mereka sendiri, baru diusahakan dana bergulir yang dapat diusahakan dari CSR perusahaan dan/atau Pemerintah. Pendampingan dan bahkan advokasi dalam kasus-kasus tertentu sangat diperlukan untuk membina penduduk miskin dalam kelompok. Ini karena penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Kelompok penduduk miskin perlu dibentuk sebagai wadah kebersamaan yang berorientasi pada usaha perbaikan kehidupan. Pendamping dapat diambil dari Perguruan Tinggi dan LSM. Agar pembinaan kelompok lebih efektifnya, kelurahan yang diteliti (khususnya penduduk miskin) dapat dijadikan kelurahan binaan Perguruan Tinggi bekerja sama dengan LSM. Sebaiknya LSM ini dibentuk oleh lulusan-lulusan Perguruan Tinggi sehingga kerja sama antara Perguruan Tinggi dan LSM dapat lebih baik. Dalam rangka membina, pendamping hendaknya mengupayakan peningkatan kualitas SDM para anggota dan pengurus kelompok serta meningkatkan kemampuan usaha para anggota. Untuk jangka pendek, kelompok yang dibentuk adalah kelompok yang terdiri dari anggota keluarga nelayan miskin yang belum bekerja. Responden selanjutnya dalam penelitian ini adalah para pedagang kecil (usaha mikro kecil). Mereka rata-rata memiliki pendapatan (keuntungan) berkisar antara Rp 200.000,sampai dengan Rp 1.700.000,- per bulannya. Dari 20 orang responden terdapat 13 responden (65%) yang hanya mampu memperoleh pendapatan (keuntungan) berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 500.000,- per bulannya, yang berarti bahwa mereka hidup di bawah upah minimum regional (UMR) Provinsi Bengkulu yang pada 2008 telah mencapai Rp 685.000,-
76
Dari segi pendidikan, mayoritas pedagang kecil (pelaku usaha mikro kecil) berpendidikan sangat rendah yaitu 17 responden hanya sampai tingkat SMP sehingga pengetahuan mereka menjadi terbatas yang membuat mereka menjadi tidak berdaya. Disamping itu, belum ada di antara mereka yang pernah memperoleh pelatihan terkait dengan bagaimana memberdayakan diri sendiri atau kelompok terutama pelatihan kewirausahaan atau manajemen usaha. Berikut disajikan tabel yang memuat data tentang keadaan responden berkaitan dengan latar-belakang sosial-ekonominya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diformulasikan model alternatif pengentasan kemiskinan yang dialami oleh keluarga pedagang kecil (usaha mikro kecil) di Kota Bengkulu, antara lain berupa pemberdayaan usaha mikro kecil melalui koperasi kredit mikro. Di samping itu juga perlu adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha. Model alternatif pengentasan kemiskinan tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut: Bagan 2: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Pedagang/Usaha Mikro Kecil Rendahnya pendidikan Kurangnya potensi berwirausaha Terbatasnya akses ke lembaga permodalan Ketidaktepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan
Perbankan
Usaha mikro kecil
Dinas Koperasi dan UKM
Pemberdayaan: Koperasi Kredit Mikro Pelatihan Manajemen Usaha
Perguruan Tinggi
Peningkatan pendapatan (lebih besar dari UMR) dan penghematan pengeluaran konsumtif
BUMN
Budaya konsumtif
77
Kebijakan untuk memberi akses permodalan yang lebih baik melalui pinjaman boleh jadi merupakan metode yang cukup bagus untuk memberdayakan masyarakat. Namun harus disadari betul bahwa hal ini bukanlah satu-satunya strategi pemberdayaan yang paling baik. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya memberdayakan masyarakat, penggunaan pendekatan tunggal jelas tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, perlu dikembangkan pendekatan lain untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) harus didukung oleh pihak pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM, dan juga dunia usaha (perbankan dan BUMN) agar kebutuhan pembiayaan bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bengkulu bisa berkembang dengan cepat tanpa terhambat oleh sumber perdanaan. Selama ini usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan dananya lebih banyak bergerak dan bersentuhan dengan sistem perbankan yang memiliki peraturan yang ketat sehingga akses terhadap sumber pendanaan dari bank menjadi sulit. Perlunya diciptakan mekanisme perguliran dana itu melalui wadah/lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut koperasi kredit mikro. Koperasi ini nantinya merupakan institusi pengelola dana yang dibentuk oleh kelompok usaha mikro kecil dan perlu dibantu dari pihak lain misalnya dari pihak perbankan, BUMN dan Dinas Koperasi dan UKM dalam memupuk modal sehingga nantinya diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga keuangan alternatif milik masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri yang dapat dipinjamkan kepada anggota maupun kepada masyarakat. Pengertian dana bergulir pada dasarnya adalah bahwa dana tersebut harus tetap berada dan digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat desa setempat secara berkelanjutan. Dengan kata lain bantuan untuk kegiatan ekonomi yang bersifat pinjaman kepada masyarakat itu harus dikembalikan beserta jasa pinjamannya yang kemudian digulirkan kembali kepada masyarakat. Secara tersirat ada semacam misi bahwa bantuan harus dipandang sebagai stimulan (modal) untuk mendanai kegiatan ekonomi produktif yang dapat menumbuhkan (creating) dan meningkatkan (generating) kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Lembaga keuangan yang muncul dari prakarsa rakyat, dikelola oleh rakyat, dan hasilnya dinikmati oleh rakyat sendiri itu tentunya diharapkan relatif mudah untuk dilestarikan dan ditumbuhkembangkan seiring dengan dinamika ekonomi masyarakat bersangkutan.
78
Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong dirinya menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, bukan ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan. Tahap pengkapasitasan, tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakaya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatann mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Selain memampukan masyarakat miskin baik secara individu maupun kelompok, proses memampukan juga menyangkut organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan organisasi melalui restrukturisasi organiasasi pelaksana sedangkan pengkapasitasan sistem nilai terkait dengan ”aturan main” yang akan digunakan dalam mengelola peluang. Tahap Pendayaan, pada tahap ini masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat 79
bottom up yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan dilakukannya pembinaan dan pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan manajemen usaha secara berkelanjutan terhadap keluarga pedagang kecil (usaha mikro kecil) maka diharapkan akan ada perbaikan-perbaikan dalam mengelola usaha sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi usaha menengah yang selanjutnya kesejahteraan mereka semakin meningkat. Kelompok terakhir yang menjadi fokus perhatian penelitian ini adalah keluarga buruh/pekerja kasar. Mereka berpenghasilan antara Rp 700.000,- hingga Rp 2.500.000,- per bulan, dan pengeluarannya Rp 750.000,- sampai dengan Rp 2.100.000,- Hampir 50% responden mengaku bahwa pengeluarannya melebihi pendapatannya. Strategi yang mereka tempuh untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan cara berhutang barang-barang kebutuhan pokok – seperti beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya – ke warung tetangga. Hutang tersebut mereka bayar tatkala keluarga mendapatkan rejeki (penghasilan) banyak. Kebiasaan “gali lubang, tutup lubang” semacam ini mereka lakukan untuk mempertahankan hidup. Bahkan ada sebagian responden yang penghasilannya digunakan untuk mengangsur kredit pakaian bahkan televisi. Ini mengindikasikan bahwa budaya konsumtif (meski dalam skala kecil) masih mewarnai kehidupan mereka. Selanjutnya, dilihat dari segi kepemilikan sarana transportasi dan telekomunikasi/ informasi, maka diperoleh gambaran bahwa hampir semua responden (85%) telah memiliki sepeda maupun sepeda motor, beberapa buah telepon genggam (mobile/hand phone) untuk sejumlah anggota keluarga, radio dan televisi, meskipun pembeliannya ada yang diangsur/kredit. Bahkan ada empat keluarga (20% responden) yang memiliki lebih dari dua hingga tiga sepeda motor. Menurut pengakuan responden, barang-barang tersebut digunakan sebagai sarana kerja dan sedikit demi meningkatkan pamor/gengsi sosial (social prestige). Sebaliknya, ada tiga keluarga (15% responden) yang tidak memiliki sarana transportasi, telekomunikasi dan informasi. Satu di antara mereka hanya memiliki sebuah televisi, itu pun dibeli secara kredit/mengangsur. Dari hasil wawancara terlihat bahwa keluarga responden pada umumnya membeli barang-barang dengan cara kredit/ mengangsur. Padahal pembelian semacam ini jatuhnya akan lebih mahal bila dibanding dengan pembelian secara kontan. Akibatnya mereka tetap berada dalam kondisi kekurangan sebab sebagian dari upah/penghasilan yang sudah kecil harus dialokasikan untuk membayar 80
hutang, bukan disisihkan untuk menabung atau sebagai modal untuk melakukan diversifikasi usaha. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, 14 responden (70%) menyatakan bahwa anggota keluarga yang masih tinggal serumah dan menjadi tanggungannya (istri/suami, anak, ataupun menantu) juga ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif seperti: istrinya berjualan jagung bakar, lainnya ada yang berjualan sayur, buruh giling cabe, bekerja sebagai pembantu rumah-tangga, dan bekerja sebagai buruh cuci baju. Ada juga responden yang masing-masing anaknya bekerja sebagai tukang ojek sepeda motor, kuli bangunan, kerja di BRI (sebagai karyawan rendahan), dan ada yang menantunya mencari/menampung batu bara yang hanyut di Sungai Serut. Adapun suami dari tukang sapu perempuan (dua orang) masing-masing bekerja sebagai buruh bangunan. Suami satu orang tukang sapu lainnya bekerja sebagai penjual minyak tanah. Sedangkan satu orang tukang sapu lainnya lagi sudah janda sehingga yang membantu mencari nafkah adalah anaknya. Pendapatan yang diperoleh dari anggota keluarga sebagaimana tersebut di atas berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 1,5 Juta per bulan. Dari uraian ini terlihat bahwa keluarga buruh/kuli/ penjual jasa kasar di Kota Bengkulu pada umumnya “giat” bekerja. Apalagi bila dicermati pengakuan responden bahwa jam kerja mereka rata-rata berkisar antara 8 hingga 12 jam per hari dan anggota keluarganya yang ikut mencari nafkah bekerja selama lebih dari lima jam setiap harinya maka ini mengindikasikan bahwa etos kerja mereka cukup tinggi. Jadi faktor yang menyebabkan keluarga buruh/kuli/penjual jasa kasar tetap miskin bukanlah kemalasan, namun lebih dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang upahnya relatif kecil. Dengan perkataan lain, kemiskinan yang dialami oleh keluarga pekerja kasar (buruh/kuli) di Kota Bengkulu lebih cenderung disebabkan oleh faktor struktural (yakni jenis pekerjaan yang upahnya rendah), daripada hanya sekedar faktor kultural (budaya malas). Faktor lain yang ikut berperan dalam melanggengkan kemiskinan keluarga pekerja kasar di Kota Bengkulu adalah adanya “budaya konsumtif”, yang antara lain tercermin dari “keberanian” mereka untuk membeli secara kredit barang-barang seperti televisi, sepeda motor, bahkan pakaian. Selain itu, acara hajatan – baik dalam ritual kelahiran anak, pesta pernikahan, maupun peringatan kematian anggota keluarga – juga dapat dikategorikan sebagai budaya konsumtif. Ada sembilan orang atau 45% responden yang pernah mengadakan pesta pernikahan, bahkan ada yang mengeluarkan biaya Rp 12 juta meskipun beberapa keluarga lainnya hanya menghabiskan dana Rp 2 hingga 6 juta. Ritual kelahiran 81
anak dan/atau acara peringatan kematian juga dilakukan oleh delapan keluarga (40% responden) dengan mengeluarkan uang sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 2,5 juta. Di samping itu, ada satu responden yang mengeluhkan bahwa anaknya suka jajan (minta uang) sehingga menambah pengeluaran keluarga. Responden lainnya mengaku suka minumminuman keras dan masih memegang filosofi “beras secupak ikan sejerek, madar” yang kurang lebih berarti bahwa hidup ini cukup apabila telah memiliki satu liter (kaleng) beras dan seikat ikan. Meskipun telah mulai pudar di kalangan masyarakat Kota Bengkulu, budaya semacam ini bisa menghambat keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan. Terakhir, ada beberapa saran dan harapan dari responden yang sempat terekam dari hasil wawancara. Pertama, hampir semua responden menginginkan adanya bantuan modal dari Pemerintah untuk mengembangkan usaha alternatif. Ada juga satu responden yang menginginkan agar anaknya mendapatkan biaya sekolah (beasiswa) dari Pemerintah. Sebagaimana dikemukakan di atas, hampir semua responden tidak/belum pernah terlibat dalam program pengentasan kemiskinan sehingga mereka menginginkan adanya perhatian lebih serius dari Pemerintah atas “nasib” keluarga mereka, yang antara lain berupa pemberian pinjaman/bantuan uang dengan syarat dan prosedur mudah, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif, kredit perumahan murah, kegiatan padat karya bagi masyarakat, bahkan ada responden yang minta disediakan lahan untuk perkebunan. Selain itu, responden meminta kepada Pemerintah agar menstabilkan harga sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya), Kemudian beberapa responden dari kalangan tukang/penjaga parkir menginginkan agar Pemerintah setempat menaikkan tarif parkir dan menertibkan pembagian kawasan parkir sehingga pendapatan tukang parkir tersebut meningkat. Apabila hasil wawancara dicermati lebih lanjut maka ada kecenderungan kemiripan karakteristik di kalangan responden, terutama sesama responden yang jenis/tipe pekerjaannya sama. Oleh karena itu untuk mengetahui secara rinci tentang karakteristik rumahtangga responden yang bekerja sebagai buruh/kuli/penjual jasa kasar di Kota Bengkulu maka berikut ini disajikan tabel yang memuat data tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya keluarga responden dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan/usaha mereka: buruh angkut belanjaan di pasar, tukang ojek sepeda motor (termasuk penarik
82
becak), penjaga/tukang parkir, dan pekerja cleaning service (petugas kebersihan/tukang sapu). Berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya rumahtangga responden sebagaimana diuraikan di atas maka ada beberapa langkah alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan taraf hidup keluarga buruh/kuli/penjual jasa kasar di Kota Bengkulu sejalan dengan nilai sosial-budaya lokal. Upaya-upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pemberdayaan internal di satu pihak, dan pemberdayaan eksternal di lain pihak. Skema dan uraian berikut menjelaskan model alternatif yang bisa diadopsi untuk pengentasan kemiskinan di kalangan keluarga buruh/kuli di Kota Bengkulu. Bagan 3: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Buruh/Pekerja Kasar Rendahnya pendidikan Kurangnya ketrampilan usaha Ketiadaan modal usaha Terbatasnya akses ke lembaga pemberi pinjaman dana/kredit lunak Ketidaktepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan Kuatnya budaya konsumtif dan perilaku tak produktif
Pemerintah Kota
Perbankan
Pemberdayaan internal: Peningkatan nilai tawar (upah kerja) dengan memperbaiki kualitas pelayanan Penyadaran untuk membatasi praktek budaya konsumtif yang tidak produktif Pemberdayaan eksternal: Pelatihan ketrampilan usaha alternatif (diversifikasi kegiatan ekonomi produktif) disertai pemberian bantuan modal usaha (kredit lunak) Pembentukan paguyuban (kelompok kerja) dengan usaha simpan-pinjam
Perguruan Tinggi
Peningkatan pendapatan (di atas UMR) dan penghematan pengeluaran konsumtif
LSM
83
Pemberdayaan internal berarti upaya meningkatkan potensi diri yang harus dilakukan sendiri secara aktif oleh buruh/kuli dan keluarganya. Keterlibatan pihak luar hanya sebatas sebagai motivator dan fasilitator. Peningkatan potensi diri antara lain berupa perbaikan kualitas kerja/pelayanan dan nilai tawar (upah kerja kompetitif) yang menguntungkan. Ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang kompeten dan menaruh perhatian terhadap peningkatan pendapatan/kesejahteraan keluarga miskin dengan cara memberikan dorongan (penyuluhan) kepada para buruh/kuli untuk bekerja secara profesional, jujur, dan ramah sehingga konsumen puas dengan pelayanannya dan berkenan memberikan imbalan yang lebih besar. Selain itu, pemberdayaan internal dapat dilakukan melalui penyadaran kepada para buruh/kuli dan keluarganya untuk membatasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif, seperti biaya hajatan/pesta pernikahan yang besar. Kemudian juga menghentikan kebiasaan minum-minuman keras yang dapat merusak kesehatan dan memboroskan anggaran, serta mengendalikan diri untuk tidak membeli barang-barang secara kredit dengan bunga tinggi. Sedangkan pemberdayaan eksternal mengacu pada upaya peningkatan potensi diri para buruh/kuli dan keluarganya dengan melibatkan secara aktif pihak lain, seperti Pemerintah Kota, perbankan (lembaga pemberi kredit lunak), Perguruan Tinggi, dan aktivis LSM. Pemberdayaan eksternal dapat berupa pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha alternatif. Diversifikasi usaha perlu dilakukan oleh keluarga buruh/kuli di Kota Bengkulu apabila pasar menjanjikan, dan di lain pihak penghasilan mereka dari bekerja sebagai buruh/kuli tetap relatif kecil. Di samping itu, pemberian bantuan/kredit perumahan murah dan beasiswa (keringanan biaya pendidikan anak) sebagaimana diminta oleh beberapa responden perlu juga diwujudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga buruh/kuli miskin. Selanjutnya, untuk mencegah keluarga buruh/kuli berhutang uang ke rentenir yang bunganya tinggi maka perlu dikembangkan usaha simpan-pinjam dengan bunga ringan, baik di lingkungan RT (Rukun Tetangga) maupun organisasi serikat pekerja. Ini dapat dilakukan oleh Pemerintah setempat bekerjasama dengan perbankan (BRI atau Bank Bengkulu, misalnya). Adapun peran dari Perguruan Tinggi dan/atau LSM antara lain dapat berupa advokasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum, pemberian motivasi untuk berusaha/bekerja keras, fasilitator pelatihan ketrampilan, pendampingan, dan sebagainya.
84
Simpulan dan Saran Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab kemiskinan pada keluarga nelayan di Kota Bengkulu ada tiga: alamiah, struktural, dan kultural. Faktor penyebab kemiskinan alamiah antara lain berupa hujan lebat, badai, dan arus/gelombang deras sehingga nelayan tidak dapat melaut karena mereka hanya bermodal perahu motor tempel kecil atau bahkan hanya memiliki perahu dayung/sampan yang sangat riskan terkena terjangan ombak. Penyebab kemiskinan berikutnya adalah faktor struktural, yakni keberadaan kapal bagan/ trawl (pukat harimau) dan jaring setan yang mendominasi tangkapan, serta rendahnya tingkat pendidikan/ketrampilan nelayan beserta anggota keluarganya. Pada umumnya pendidikan nelayan rendah, yaitu tidak tamat SD dan tamat SD. Hanya ada beberapa orang yang berpendidikan SMP dan SMA. Tingkat pendidikan anggota keluarga nelayan miskin juga rendah sehingga tidak mampu berpartisipasi (belum terlibat dalam kegiatan ekonomi) yang dapat menambah penghasilan keluarga untuk mengurangi defisit bulanan. Meskipun demikian, mereka berperilaku boros seperti tercermin dari pelaksanaan pesta perkawinan secara besar-besaran di luar kemampuan mereka. Ini merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang dikarenakan faktor kultural. Dalam penelitian ini ditawarkan alternatif usaha pengentasan kemiskinan pada keluarga nelayan melalui penyadaran, pendidikan non-formal/pelatihan ketrampilan, pendanaan (pemberian bantuan dana), dan pendampingan. Selain menyoroti kehidupan nelayan miskin, penelitian ini juga mengungkapkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya keluarga pedagang kecil (usaha mikro kecil). Pada umumnya kelompok responden ini mempunyai keuntungan antara Rp 250.000,- hingga Rp 1.700.000,- per bulan. Mereka pada umumnya selalu meminjam uang kepada rentenir (yang mereka sebut ”koperasi”) dengan bunga antara 20%-30% per bulan. Pedagang dalam skala mikro kecil mempunyai perilaku konsumtif, rata-rata hanya berpendidikan SD dan SMP, dan tidak pernah mendapat pelatihan kewirausahaan maupun manajemen usaha. Dalam penelitian ini ditawarkan alternatif pemberdayaan usaha mikro kecil melalui: Pertama, pembentukan Koperasi Kredit Mikro; yang harus dilakukan oleh pedagang/pengusaha mikro kecil sendiri dengan didukung oleh pihak Perbankan, dinas terkait (Dinas Koperasi dan UKM), dan BUMN. Kedua, Pelatihan Manajemen Usaha; yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha agar usaha mereka bisa lebih 85
berkembang sehingga mereka menjadi sejahtera. Dalam hal ini perguruan tinggi dan LSM memegang peranan penting dalam pelatihan. Obyek terakhir dari penelitian ini adalah para buruh/pekerja kasar. Mereka berpenghasilan bulanan antara Rp 400.000,- (tukang sapu) hingga Rp 2,1 juta (kuli angkut barang). Sementara itu, pengeluaran keluarga mereka berkisar antara Rp 750.000,- sampai Rp 2,1 juta. Beberapa responden menyatakan bahwa pengeluaran bulanan keluarga mereka lebih besar daripada pendapatannya. Untuk mengatasi ketimpangan ini, anggota keluarga responden (suami/istri, bahkan anak/menantu yang masih tinggal serumah) ikut bekerja mencari
nafkah.
Upaya
lain
yang
ditempuh
oleh
keluarga
responden
dalam
mempertahankan hidup di saat-saat kekurangan adalah dengan cara pinjam uang ke rentenir maupun ke warung tetangga. Bahkan untuk membeli barang-barang seperti pakaian dan televisi pun juga mereka lakukan dengan cara mengangsur/kredit dengan bunga cukup tinggi. Perilaku semacam ini dapat melanggengkan kemiskinan. Perilaku lain yang mewarnai kehidupan keluarga buruh miskin/penjual jasa kasar ini adalah sikap boros, yang antara lain tercermin dalam pesta perkawinan besar-besaran, pelaksanaan hajatan/ritual kelahiran, kematian, bahkan ada pula yang suka mabuk-mabukan (minuman keras). Pengentasan kemiskinan pada keluarga buruh (penjual jasa kasar) di Kota Bengkulu dapat
dilakukan
melalui
pemberdayaan
internal
dan
pemberdayaan
eksternal.
Pemberdayaan internal (dari diri individu) mencakup perbaikan kualitas layanan kepada konsumen sehingga meningkatkan nilai jual jasa mereka. dan penyadaran untuk membatasi pengeluaran konsumtif yang tidak bermanfaat/produktif. Sedangkan pemberdayaan eksternal (perlu campur-tangan pihak luar) antara lain dapat berupa pemberian pelatihan ketrampilan usaha alternatif (bagi yang menginginkan diversifikasi usaha) dibarengi dengan pemberian kredit/pinjaman lunak dan pendampingan. Di samping itu, perlu juga dibentuk paguyuban (asosiasi pekerja) yang keanggotaannya terdiri atas pekerja sejenis dengan usaha simpan-pinjam dalam rangka menyediakan pinjaman dana kredit lunak sehingga kaum buruh/pekerja kasar tidak terus-menerus terjerat rentenir.
86
Daftar Pustaka Adi, Isbandi Rukminto (2002), Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Seri Pemberdayaan Masyarakat 021, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta. Baswir (1997), Macam-macam Kemiskinan Struktural, Online http://id.Syaifulbahriunair [diakses 15 September 1997]. BPS (Maret 2009), Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi, Online http://www.bps.go.id [diakses 1 April 2010]. Hagedorn, Robert (1990), Sociology, Dave Dimmell, Toronto. Kananlua, Paulus S. dkk. (2009), Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Hasil Penelitian tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi UNIB, Bengkulu. Karsidi, Ravik (2002), Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kecil, Makalah Semiloka Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Jateng, Semarang 4-6 Juni 2002. Kartasasmita, Ginandjar (1996), Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Pustaka Cidesindo, Jakarta. Pramudyasmono, Hajar G. (1999), A Critique of the Takukesra Program: Alleviating Poverty in Indonesia, M.A. Thesis tidak dipublikasikan, Flinders University, Adelaide. --------------- (1997), The IDT Program and Poverty Alleviation in Indonesia, B.A. Honours Thesis tidak dipublikasikan, Flinders University, Adelaide. Quibria, M.G. (1991), “Understanding Poverty: An Introduction to Conceptual and Measurement Issues,” Asian Development Review, Vol 2, No. 2. pp. 91 – 112. Sikhondze, Wilson B. (1999), “The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland”, Journal Adult Education and Development, No. 53/1999, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, Bonn: 112/DVV. Simanjuntak, L., dkk. (2001), Ketidakadilan Gender. Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 23-26. Soetrisno, R. (2001), Pemberdayaan Masyarakat Upaya Pembebasan Kemiskinan, Kanisius, Yogyakarta. Sumodiningrat, Gunawan (1999), Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Todaro, M. & S.C. Smith (2003), Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Jakarta, Erlangga. World Bank (2003), Poverty: Vulnerabilities, Social Gaps, and Rural Dynamics, Washington D.C. Wrihatnolo, Randy R. & Riant N. Dwidjowijoto (2007), Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.
87
Lampiran 6 BIODATA PENELITI I.
Identitas Diri 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Lengkap dan Gelar Tempat dan Tanggal Lahir NIP Jabatan Fungsional Alamat Kantor
6. 7. 8.
Alamat Rumah Nomor Telepon dan Email Mata kuliah yang diampu
Dr. Hajar G. Pramudyasmono Kediri, 06 November 1964 19641106 199001 1 001 Lektor Sosiologi FISIP UNIB, Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu Jl. Unib Permai II/51 Pematang Gubernur, Bengkulu 0813 9220 5831;
[email protected] 1. Desain Penelitian (Research Design) 2. Metode Penelitian Kuantitatif 3. Sistem Sosial-Budaya Indonesia
II. Riwayat Pendidikan 1. 2. 3. 4. 5.
Jenjang Pendidikan Nama Perguruan Tinggi dan Lokasi Gelar Tahun Tamat Bidang Studi
S1 UGM, Yogyakarta Drs. 1988 Sosiologi
S2 Flinders University, Australia M.A. 1999 Studi Pembangunan
S3 Flinders University, Australia Dr. (Ph.D) 2009 Social Sciences
III. Pengalaman Profesional No. 1. 2. 3. 4.
Jabatan Ketua Jurusan Sosiologi Ketua Pusat Kajian Bencana Sekretaris Pusat Studi Pengembangan Keluarga Sekretaris Program Studi Sosiologi
Instansi FISIP UNIB FISIP UNIB ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia), Bengkulu FISIP UNIB
Periode 2010 – 2013 2010 – sekarang 1992 – 1996 1992 – 1993
IV. Pengalaman Penelitian No.
Tahun
Judul Penelitian
Sumber Dana
1.
2002 – 2006
Ph.D. Thesis: Decentralisation and National Integration in Indonesia: A Case Study of Post-New Order Riau
AusAID & Flinders University
2.
1999 – 2000
Karakteristik Penduduk Miskin dan Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan pada Masyarakat Bengkulu
DIK-S UNIB
3.
1998 – 1999
M.A.Thesis: A Critique of the Takukesra Program: Alleviating Poverty in Indonesia
AusAID & Flinders University
4.
1997
B.A. Honours Thesis: The IDT Program and Poverty Alleviation in Indonesia
AusAID & Flinders University
88
V. Publikasi No.
1. 2.
3. 4.
Judul Artikel
Nama Jurnal Ilmiah
Vol. & Halaman
The Reform Agenda in Riau: Decentralisation and Its Consequences. The Effectiveness of the Takukesra Program in Alleviating Poverty in Indonesia. Efektifitas Program IDT dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. Karakteristik Anggota Kejar Paket A dan Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Penerimaan, Kelangsungan, dan Keberhentiannya.
Jurnal AKSES, FISIP UNIB, Bengkulu, ISSN: 1693 – 8356.
Vol. VI, No.2, Agustus 2009, hlm. 118 – 130. Vol. VI, No. 18, Juli 2000, hlm. 7 – 12.
Jurnal PENELITIAN, Lembaga Penelitian UNIB, Bengkulu, ISSN: 0852 – 405X. Jurnal NUANSA INDONESIA, PPIA South Australia, ISSN: 1328 – 0465. Jurnal TRIADIK, FKIP UNIB, Bengkulu, ISSN: 8053 – 8301.
Vol. II, No. 2, Januari 1998, hlm. 51 – 55. No. 1 Tahun I, Maret 1996, hlm. 8 – 13.
VI. Tugas pokok yang diemban dalam penelitian ini 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian dari awal hingga akhir. 2. Mengurus perizinan penelitian ke instansi pemerintah/Dinas terkait serta mempersiapkan lokasi penelitian (mengontak responden dan informan) untuk diwawancarai. 3. Menyajikan pokok pikiran yang terkandung dalam proposal dan hasil penelitian di forum ilmiah/seminar. 4. Menyusun draft laporan penelitian yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial-budaya dan pembangunan. 5. Menyusun laporan akhir penelitian, mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi maupun internet, dan mendistribusikan laporan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila ada pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Bengkulu, 15 Desember 2010 Peneliti, Dr. Hajar G. Pramudyasmono NIP. 19641106 199001 1 001
89
BIODATA PENELITI I.
Identitas Diri 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Lengkap dan Gelar Tempat dan Tanggal Lahir NIP Jabatan Fungsional Alamat Kantor
6. 7. 8.
Alamat Rumah Nomor Telepon Mata kuliah yang diampu
Paulus Suluk Kananlua, S.E., M.Si. Tana Toraja, 10 Mei 1958 131 843 048 Lektor Kepala Fakultas Ekonomi UNIB, Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu Jl. Unib Permai II/50 Pematang Gubernur, Bengkulu 0815 3939 2743 1). Manajemen Keuangan 2). Studi Kelayakan Bisnis 3). Teori Portfolio dan Analisis Investasi 4). Perilaku Organisasi
II. Riwayat Pendidikan 1. 2. 3. 4. 5.
Jenjang Pendidikan Nama Perguruan Tinggi dan Lokasi Gelar Tahun Tamat Bidang Studi
S1 UNHAS, Makassar
S2 UGM, Yogyakarta
S.E. 1987 Manajemen
M.Si. 2003 Manajemen Keuangan
III. Pengalaman Profesional No. 1. 2.
Jabatan Asisten Direktur Bidang II Pasca Sarjana Magister Manajemen Sekretaris Jurusan Manajemen
Instansi Fakultas Ekonomi UNIB Fakultas Ekonomi UNIB
Periode 2009 – sekarang 2005 – 2008
IV. Pengalaman Penelitian No.
Tahun
Judul Penelitian
Sumber Dana
1.
2009
Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.
Hibah Strategis Nasional
2.
2006
Pengujian Kandungan Informasi Terhadap Pengumuman Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
BPPS
3.
2004 – 2005
Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Miskin dalam Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut untuk Menunjang Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
Hibah Bersaing, Dirjen Dikti
4.
2004
Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Abnormal Return pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
BPPS
90
V. Publikasi No.
1.
2. 3.
Judul Artikel
Nama Jurnal Ilmiah
Vol. & Halaman
Pengujian Kandungan Informasi Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return Saham Perusahaan Akuisitor di Bursa Efek Jakarta Analisis Fundamental Sebagai Sinyal Terhadap Abnormal Return Praktek Manajemen Sumberdaya Manusia dan Kinerja Organisasi
MANAGEMENT INSIGT, Jurnal Ilmiah Manajemen, Fakultas Ekonomi UNIB
Vol. I, No. 1
INTEREST, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi UNIB
Vol. IX, No. 3
VENTURA, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi STIE Perbanas, Surabaya
Vol. IV, No. 1
VI. Tugas pokok yang diemban dalam penelitian ini 1. Melakukan pembukuan dan mengelola pemanfaatan anggaran penelitian. 2. Bertanggung-jawab dalam pengadaan bahan-bahan dan peralatan penelitian. 3. Menyusun draft laporan penelitian yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi. 4. Membantu menyajikan pokok pikiran yang terkandung dalam proposal dan hasil penelitian di forum ilmiah/seminar. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila ada pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Bengkulu, 15 Desember 2010 Peneliti, Paulus Suluk Kananlua, S.E., M.Si. NIP. 131 843 048
91
BIODATA PENELITI I.
Identitas Diri 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Lengkap dan Gelar Tempat dan Tanggal Lahir NIP Jabatan Fungsional Alamat Kantor
6. 7. 8.
Alamat Rumah Nomor Telepon Mata kuliah yang diampu
Drs. Hasan Pribadi, M.A., Ph.D. Brebes, 12 Oktober 1954 19541012 198503 1 005 Lektor Kepala Sosiologi FISIP UNIB, Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu Perumnas Unib Blok IV No. 26 Bengkulu 0813 6762 5632 1). Analisis Masalah Sosial 2). Pembangunan Desa di Indonesia 3). Strategi Pembangunan Wilayah
II. Riwayat Pendidikan 1. 2.
Jenjang Pendidikan Nama Perguruan Tinggi dan Lokasi
S1 UGM, Yogyakarta
S2 Kansas University, Lawrence, USA
3. 4. 5.
Gelar Tahun Tamat Bidang Studi
Drs. 1983 Hubungan Internasional
M.A. 1988 Sosiologi
S3 Florida State University, Tellahassee, USA Ph.D. 1993 Kependudukan
III. Pengalaman Profesional No. 1. 2.
Jabatan Ketua Jurusan Sosiologi Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia, Bengkulu
Instansi FISIP UNIB ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia), Bengkulu
Periode 2002 – 2009 1994 – sekarang
IV. Pengalaman Penelitian No.
Tahun
Judul Penelitian
Sumber Dana
1.
1996
Pengkajian Sosial Budaya dan Lingkungan Masyarakat Terisolir Sekalak-Puguk
Depsos
2.
1996
Penelitian Kebijakan Program Inpres Desa Tertinggal
Bappenas
3.
1995
Studi Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Terasing Desa Ka’ana Enggano
Depsos
4.
1994 – 1997
Mencari Model Pengembangan Ekonomi Rakyat Program Inpres Desa Tertinggal
Bappenas
5.
1994
Perbedaan Fertilitas Menurut Status Sosial-Ekonomi
BKKBN Pusat
92
V. Publikasi No.
Judul Artikel
Dalam Buku
Tahun & Penerbit
1.
Persawahan dan Perkebunan
2.
Pemberdayaan atau Pemerdayaan Masyarakat Miskin: Satu Tahun Kaji Tindak Program IDT di Desa Talang Buai, Bengkulu Utara
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Program IDT
1998, Aditya Media Yogyakarta 1995, Aditya Media Yogyakarta
VI. Tugas pokok yang diemban dalam penelitian ini 1. Mengkoordinir petugas lapangan dalam pengumpulan data. 2. Bertanggung-jawab dalam proses pengolahan dan penyajian data. 3. Menyusun draft laporan demografi/kependudukan.
penelitian
yang
berkaitan
dengan
aspek-aspek
4. Membantu menyajikan pokok pikiran yang terkandung dalam proposal dan hasil penelitian di forum ilmiah/seminar. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila ada pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Bengkulu, 15 Desember 2010 Peneliti, Drs. Hasan Pribadi, M.A., Ph.D. NIP. 19541012 198503 1 005
93
