PERGESERAN PERILAKU POLITIK KIAI DAN SANTRI DI PAMEKASAN MADURA

PERGESERAN PERILAKU POLITIK KIAI DAN SANTRI DI PAMEKASAN MADURA Zainuddin Syarif STAIN Pamekasan email: [email protected] Abstract: This research applied qualitative approach, by using field research model. The qualitative approach model that is applied emphasize more on Phenomenological perspective, which is focus on the interpretation and emic meaning analysis in the forms of expressions (empiric) found in the field. While the focus of this research concists of (1) what is the meaning of “politic” for Kiai and Santri Pamekasan? (2) How is the tendency of Santri’s political attitude to the Kiai’s political attitude? (3) How are the ways and efforts taken by Kiai to defend their autoritative leadership?. This research took place in Palengaan district, Pamekasan regency where the focus of this study is the Kiai’s involvement and santri in the politic on regent and vise regent election in 2008 – 2013 period (Local Leaders Election), that is held on 5 March 2008 and on 9 January 2013 – 2018 period. The results of this research are: the first, the Kiai’s political formula is used to retain his leadership authority to Santri which relies on two powers, they are; traditional and charismatic domination. It means Kiaikeeps to retain his glamour as religious charismatic figure by using the symbols of obedience which are framed by religious moral values in retaining his santri’s obedience. Second, Santri’ political attitude have shifted from political obedience to the political difference although it is done by alumnus only. From their political attitude, it is found that there are three Santri’s political typology, they are: (1) Santri with absolute obedience, (2) Santri with fictive obedience, (3) Prismatic Santri

‫ فيطلق املنهج النوعي‬.‫ استخدم ه��ذا البحث املنهج النوعي ابإلط��ار امل�ي��داين‬:‫امللخص‬ ‫على وجهة النظر الفينومنولوجية اليت تؤدي إىل تفسري وحتليل املعىن الداخلي الذي يتعلق‬ ‫) ما هو معين‬1 :‫ أما حتديد هذا البحث فيطلق إىل ما يلي‬.‫ابلعبارات املوجودة ىف امليدان‬ ‫) إىل ما اجتهت‬2 ‫السياسة عند أسياد املعاهد اإلسالمية وطالهبا ىف مدينة ابميكاسن؟‬

294

Al-Tahrir, Vol. 16, No. 2 November 2016 : 293-311

‫) ما‬3 ‫سلوك السياسة لطالب املعاهد اإلسالمية حنو انتخاب أسياد املعاهد السياسي؟‬ ‫هي احملاوالت واملواقف ألسياد املعاهد على حمافظة سيطرهتم الرايسية؟ حل هذا البحث‬ ‫ىف منطقة ابلنجاعن مبحافظة ابميكاسن ابلرتكيز إىل مشاركة أسياد املعاهد وطالهبا ىف‬ ‫ املعقدة‬،‫ من امليالد‬2013 -2008 ‫سياسة انتخاب رئيس احملافظة وانئبها مبرحلة السنة‬ .2018 ‫ إىل يناير‬2008 ‫ م وىف فرتة بني شهر يناير‬2008 ‫اتريخ اخلامس من مارس سنة‬ ‫) صيغة أسياد املعاهد السياسية املستخدمة ىف حمافظة‬1 :‫فاالستنتاجات من هذا البحث هي‬ .‫ التقليدية و اهليمنة الكاريزمية‬:‫ مها‬،‫سيطرهتم الرايسية على مجيع الطالب تركز إىل القوتني‬ ‫فهما تعنيان أن أسياد املعاهد حيافظ أنفسهم كأشخاص كاريزمي متدين برموز الطاعات‬ ‫) وق��وع التغيريات ىف‬2 .‫م��ع إط ��ارات القيم الدينية ىف حمافظة ط��اع��ات ال�ط�لاب حن��وه��م‬ ‫ رغم‬،‫االجت��اه��ات السياسية لطالب املعاهد من اإلطاعة السياسية إىل التفرق السياسي‬ ‫ أوجد‬،‫ فمن قبل االجتاهات املتنوعة‬.)‫أن ذلك منفذ ىف اجملاالت احملدودة (فرقة اخلرجيني‬ ‫) الطالب املطيع ىف‬2 ،‫) الطالب املطيع ىف الدرجة املطلقة‬1 :‫الباحث ثالثة أنواع الطالب‬ .‫) الطالب الربمساتيكية‬3 ،‫الدرجة الزائفة‬ Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan model penelitian lapangan. Model pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada perspektif fenomenologi, yaitu penekanan kepada interpretasi dan analisis makna emic yang berupa ungkapan-ungkapan (empiris) yang ditemukan di lapangan. Adapun, fokus penelitian ini terdiri dari: (1) Apa makna politik bagi kiai dan santri di Pamekasan? (2) Bagaimana kecenderungan perilaku politik santri terhadap pilihan politik kiai? (3) Bagaimana upaya dan sikap kiai mempertahankan otoritas kepemimpinannya? Riset ini mengambil tempat di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan fokus kajian keterlibatan kiai dan santri dalam politik pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2008-2013 (Pilkada), yang dilaksanakan pada tanggal 5, Maret 2008 dan periode 9 Januari 2013-2018. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, formula politik kiai yang digunakan dalam mempertahankan otoritas kepemimpinannya terhadap santri bertumpu pada dua kekuatan yatu; traditional dan charismatic domination. Artinya kiai tetap mempertahankan pesona sebagai sosok karismatik relijius melalui simbol-simbol kepatuhan yang dibingkai nilai moral agama dalam mempertahankan kepatuhan santrinya. Kedua, perilaku politik santri telah terjadi pergeseran dari kepatuhan politik ke perbedaan

Zainuddin Syarif, Pergerseran Perilaku Politik Kiai dan Santri

295

politik walaupun hal itu dilakukan oleh sebatas santri alumni. Dari perilaku politik santri tersebut ditemukan ada tiga tipologi politik santri yaitu: (1) Santri patuh mutlak, (2) Santri patuh semu dan (3) Santri prismatik. Keywords: politik, kiai-santri, karismatik, tawadu’

PENDAHULUAN Semangat gerakan kiai-santri perwujudannya berupa upaya memperkuat ikatan emosional kebangsaan dengan pemikiran dan atribut yang mendasari terbentuknya Republik Indonesia, seperti cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam batang tubuh, NKRI sebagai bentuk final, dan warisan nilai-nilai kejuangan founding fathers. Pasca-Reformasi telah membukakan jalalan bagi kembalinya umat Islam mengaktualisasikan potensi politiknya. Berbagai partai yang dengan terang-terangan menyebut diri sebagai “partai Islam” atau mengambil basis massa kelompok-kelompok Islam seperti Muhammadiyah (PAN) dan Nahdhatul Ulama (PKB) bermunculan. Fenomena itu terus berlangsung sampai menjelang Pemilu ke-3 pasca-Reformasi yang digelar tahun 2009 ini. Keterlibatan kiai-santri dalam politik praktis sebenarnya merupakan bagian kecil wajah lama dari konfigurasi politik nasional pasca-Reformasi. Namun, semenjak Orde Baru tumbang geliat politik kiai kian marak mewarnai panggung perebutan kekuasaan. Fenomena ini telah banyak menyita perhatian publik hingga pada level masyarakat pheriperal, karena selama ini ketokohan kiai di beberapa daerah dikenal luas sebagai pendidik moral dan intelektual ummat dengan melakukan dakwah ajaran agama Islam. Untuk persoalan kekuasaan-biasanya para kiai sangat menjaga jarak-, justru terjun langsung sebagai pemain. Kemudian fenomena yang berkembang saat ini adalah begitu banyaknya para kiai yang beralih “profesi” dengan menjadi political broker. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyebutan “santri” sebagai suatu unit analisis sosial sangat dipengaruhi oleh publikasi penelitian Clifford Geertz tentang komunitas Islam di suatu kota yang ia sebut dengan “Mojokuto.” Publikasi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

296


dengan titel Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa (2) dari judul aslinya The Religion of Java. Riset yang dilakukan selama enam tahun (1953-1959) di kota Pare-Pare Kediri ini memang tergolong paling awal dalam membuat klasifikasi “santri” sebagai suatu unit sosio-kultural yang tumuh di tengah masyarakat Jawa. Kiai-santri mempunyai makna sebagai sebuah dinamika politik efek bagi pesantren untuk mendorong terciptanya masyarakat partisipatif dan kritis (kritis-transformatif). Semua ini diawali untuk menggerakkan modal sosial publik dalam bersama-sama membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan ke arah lebih baik dan mandiri, serta memberikan kebebasan terhadap setiap individu untuk mengekspresikan pemikiran dan tindakannya tanpa ada kungkungan monopoli kebenaran mutlak. Kenyataan itu juga mengambarkan afiliasi pilihan politiknya. Sehingga peranan kiai dalam kancah politik praktis juga sangat besar. Acapkali masyarakat Madura melabuhkan pilihan politiknya sesuai dengan apa yang dititahkan oleh kiai atau tokoh masyarakat setempat. Bukti kekuatan politik kiai adalah di Kabupaten Bangkalan periode 2013- 2018 dipimpin oleh trah kiai, K. Makmun Ibnu Fuad, yang kebetulan juga putra mahkota bupati sebelumnya yakni KH. R. Fuad Amin Imron. Di Kabupaten Sampang kurang lebih sama, Bupati Sampang periode 2013-2018 juga dipimpin oleh trah kiai, KH. Fannan Hasib. Sementara di Kabupaten Sumenep periode 2010-2015 juga dipimpin oleh salah seorang kiai berpengaruh, KH. A. Busyro Karim. Kegiatan politik kalangan pesantren tidak selamanya monolitik dan hegemonik, namun sudah mengalami proses dinamisasi yang lebih demokratis dan rasional. Seperti ketidakpatuhan santri terhadap kiai biasa dilakukan oleh alumni pesantren sendiri yang secara intelektualitas lebih terdidik dan relatif mempunyai keterbukaan wawasan, baik karena tempaan pendidikan formal, atau karena sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Bahkan tak jarang kita temui, kiai-santri sama-sama dalam satu wadah organisasi keagamaan yang tentu saja mempunyai persepsi yang sama terhadap ajaran agamanya, tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam berpolitik. Realitas demikian sedikit banyak dapat mengisyaratkan bahwa pertarungan kiai dan santri dalam dunia politik tidak melulu


297

dimenangkan oleh kiai. Khususnya di Madura yang kehidupan kemasyarakatannya masih kental dengan pengaruh ‗sosok‘ kiai, kemenangan ASRI mengindikasikan bahwa trah kiai belumlah final. Bagaimanapun juga sosok kiai yang menjadi ‗landasan hidup‘ masyarakat Madura tidak selamanya memiliki korelasi positif terhadap elektabilitasnya dalam dunia politik. Maka tulisan pada makalah ini, lebih banyak mengurai gambaran Kiprah Kiai-Santri dalam Dinamika Politik di Madura. KEDUDUKAN KIAI-SANTRI DI MASYARAKAT MADURA Di Madura, kedudukan kiai sangat tinggi dibanding masyarakat biasa. Hal ini terlihat dari adagium lokal; Bhuppa‟ Bhappu‟‟, Ghuru, Rato (Bapak-Ibu, Guru, dan Pemerintah). Adagium tersebut menjadi struktur (urutan) sosial sikap penghormatan warga di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kepercayaan dan ketaatan warga pada agama memiliki garis koherensinya pada ketaatan dan penghormatan kepada sosok kiai. Kiai merupakan gelar kehormatan yang diberikan masyarakat terhadap seorang figur baik karena luasnya keilmuan dalam bidang agama serta ketulusan dan keikhlasan dalam setiap pekerjaan. Di Pamekasan istilah kiai muncul dalam beberapa istilah sebagai sebutan sehari-hari, seperti, keae (terjemah dari kiai), mak kaeh dan bindara. Mak kaeh sebetulnya sebutan umum bagi orang sepuh baik karena ikatan genealogis maupun tidak, karena generalnya penggunaan mak kaeh di Madura, maka seringkali tidak bisa dibedakan mak kaeh sebagai sebutan bagi orang sepuh, bagi mereka berprofesi sebagai dukun, dan mak kaeh sebagai guru ngaji di langgar. Untuk membedakannya hanya dapat dilihat profesi dan statusnya. Bindara merupakan sebutan juga bagi orang yang berprofesi sebagai guru ngaji dan mengkoordinir aktivitasaktivitas keagamaan di desa, seperti kegiatan salawatan, pengajian yasinan, dan beberapa aktivitas keagamaan lainnya. Sementara keae dalam hal ini kiai, merupakan sebutan bagi orang yang mempunyai pesantren yang melakukan pembinaan dan pengajian keagamaan, yang mayoritas santrinya bermukim di asrama dan pesantren yang dimilikinya. Kiai (keae) merupakan gelar kehormatan yang diberikan masyarakat terhadap seorang figur baik karena luasnya keilmuan

298


dalam bidang agama serta ketulusan dan keikhlasan dalam setiap pekerjaan. Penghormatan kepada kiai merupakan suatu cerminan dari etika (akhlak) yang menunjukkan bahwa seseorang (santri) telah mempunyai ilmu yang bermanfaat. Sehingga banyak anjuran moralitas yang menunjukkan nilai atau sikap kepatuhan dan hormat kepada kiai. Hal itu misalnya dalam kitab Ta’lim al Muta’allim karya al Zarnuji, yang mensyaratkan orang akan memperoleh ilmu yang bermanfaat apabila melakukan dua hal, yaitu menghormati guru dan kitab. Penghormatan dan nilai-nilai kepatuhan tidak hanya kepada pribadi kiai, tetapi juga kepada kelurga kiai. Ungkapan rasa hormat kepada putra dan kerabat kiai, biasanya diekspresikan dengan sebutan ”lora”, gus (Jawa), (noble, gentle)1, untuk putra laki-laki, dan sebutan nyai atau neng. Begitu tingginya penghormatan terhadap kiai, masyarakat Madura dalam hal ini Pamekasan memandang kiai sebagai orang yang terhormat melebihi penghormatan kepada orang tua mereka. Hal itu disebabkan karena kiai telah banyak berjasa dalam memberikan pembinaan dan pendidikan moral yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Kiai dengan status yang demikian, sangat dihormati, ditaati, serta tindak-tanduk perilaku sehari-harinya sebagai cerminan yang dijadikan anutan dan rujukan. Sosok kiai dianggap sebagai orang yang tingkat ketakwaannya tidak perlu diragukan lagi. Sehingga muncul anggapan berbuat baik kepada orang alim dan wara’ maka secara otomatis akan mendapat barakah dari Allah. Penghormatan dan nilai-nilai kepatuhan tidak hanya kepada pribadi kiai, tetapi juga kepada kelurga kiai. Ungkapan rasa hormat kepada putra dan kerabat kiai, biasanya diekspresikan dengan sebutan ”lora”, gus (Jawa), (noble, gentle)2, untuk putra laki-laki, dan sebutan nyai atau neng. Status kekiaian yang mereka sandang juga seringkali diperkuat dengan gelar kebangsawanan yang berakar dalam tradisi kepemimpinan politik dan strata sosial kelas atas. Seperti lazim diketahui, mayoritas kiai Jawa Timur, secara genealogis (silsilah keturunan) diakui bersambung dengan Syekh Maulana Ishak atau yang dikenal dengan Sunan Gresik, salah seorang tokoh atau wali yang menentukan arah politik kerajaan Islam Demak. 1 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), 24. 2 Ibid.


299

KIAI-SANTRI DALAM PERCATURAN PILKADA PAMEKASAN Era reformasi juga memberi angin segar bagi kelompok Islam di Pamekasan dalam perpolitikan. Hal ini karena selama Orde Baru, kelompok Islam politik selalu termarginalkan. Saat itu, satu-satunya saluran aspirasi politik umat Islam adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seperti diketahui dalam Orde Baru hanya ada tiga kekuatan politik yakni, Golongan Karya (Golkar) sebagai mesin politik pemerintah dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) bersama PPP hanya sebagai boneka politik. Setelah reformasi, tidak ada lagi pembatasan jumlah partai politik. Hal inilah disambut efouria oleh masyarakat Indonesia termasuk kelompok muslim di Pamekasan. Tak pelak, partai politik tumbuh bak cendawan di musim hujan. Kekuatan-kekuatan politik identitas (berlabel agama) mulai bermunculan. Begitupun partai politik Islam, baik berideologi Islam maupun yang berbasis massa Islam3 juga bermunculan. Artinya saluran politik umat Islam tidak hanya ke PPP seperti yang terjadi pada Orde Baru. Di satu sisi, banyaknya Partai Politik Islam itu merupakan hal yang positif, namun di sisi lain juga berdampak negatif karena tidak jarang melahirkan ketegangan-ketegangan bahkan sampai menimbulkan konflik kekerasan.4 Konsekuensi dari banyaknya partai politik Islam tidak lagi terjadi kristalisasi suara muslim ke PPP. Pada Pemilu 1999 Kekuatan PPP menurun drastis dibanding Pemilu 1997. Meskipun demikian, jika dihitung secara keseluruhan sebenarnya suara partai politik Islam secara nasional tak banyak mengalami perubahan yakni antara 25-30%.5 Abdul Munir Mulkhan, Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 40. Partai politik berideologi Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan (Sejahtera), Partai Kebangkitan Ulama (PKU) dan lainnya. Sementara partai politik berbasis massa Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). 4 Arief Mudatris Mandan, Krisis Ideologi: Catatan Tentang Ideologi Politik Kaum Santri Studi Kasusu Penerapan Ideologi Islam PPP (Jakarta: PIS, 2009), 84. Di pulau Jawa ketegangan seringkali terjadi antara pendukung PPP dengan PKB. Ketegangan ini terjadi karena kedua partai merebut segmentasi suara kaum nahdliyin. Konflik terbuka terjadi di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara Jawa Tengah pada 30 April 1999. Dalam konflik itu korban tewas empat orang (tiga pendukung PKB dan 1 pendukung PPP). Ketegangan-ketegangan juga terjadi di Pamekasan, Madura terutama semasa kampanye, meskipun tidak sampai melahirkan konflik horizontal. 5 Ahmad Baidowi, “Perbandingan Politik Islam Di Indonesia Dan Pakistan: Studi Kasus PPP Dan PML-Q” (Makalah Perbandingan Politik pada Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta, 2009). 3

300


Periode Orde Baru Polarisasi kekuatan politik Islam juga terjadi di Kabupaten Pamekasan. Pada Pemilu 1999 PPP di Pamekasan mendulang 158.263 suara, turun dari 189.976 yang diperoleh pada Pemilu 1997. Penurunan ini sangat mungkin terjadi karena lahirnya PKB yang berhasil mendulang 107.494 suara pada Pemilu 1999. Meroketnya suara PKB itu tak lain karena dukungan all out dari Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelumnya memilih menjaga jarak dari politik termasuk dengan PPP. Kemudian Partai Amanat Nasional yang memperoleh 12.199 suara. Lalu ada Partai Bulan Bintang yang berhasil mendulang 6.890 suara, disusul Partai Kebangkitan Umat yang memperoleh 2.911 suara, dan Partai Keadilan yang memperoleh 2.653 suara.6 Dari hitungan kursi, PPP mendapatkan 16 kursi, PKB 11 kursi, PAN 2 kursi, PKU 1 kursi, dan PBB 1 kursi. Kemudian di DPRD Pamekasan terbentuk 5 fraksi yakni, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi TNI/POLRI dan Fraksi Madani (gabungan dari Golkar, PAN, PKU, PBB). Hasil Pemilu 1999 ini sangat berpengaruh terhadap konfigurasi politik di Pamekasan, terutama dalam pemilihan kepala daerah yang waktu itu masih melalui DPRD. Dalam pemilihan kepala daerah, ada dua kekuatan utama yakni kelompok PPP yang mencalonkan pasangan Drs. Achmad Syafi’i Yasin, M.Si - Drs. Kadarisman Sastrodiwirjo, M.Si dan kekuatan PKB yang mencalonkan pasangan Drs. H Dwiatmo Hadiyanto-Drs. H. Fadholi, M.Si. Kedua kekuatan cukup berimbang hingga pelaksanaan pemilihan pada Kamis (tanggal 30 Maret 2003).7 Dwiatmo merupakan bupati incumbent waktu itu dan Achmad Syafi’i adalah Ketua DPRD Pamekasan. Beberapa hari sebelum pemilihan, Dwiatmo sempat menawarkan kompromi kepada PPP untuk menggandeng Achmad Syafi’i sebagai wakilnya. Namun, tawaran itu mental karena ulama dan elit PPP tetap ingin memberangkatkan kadernya sendiri. Periode Pasca Reformasi Meskipun PPP ditinggalkan oleh sejumlah ‘vokalis’-nya di parlemen, tapi hal itu tak berdampak terhadap perolehan suara pada Suharto, “Perkembangan Perolehan Suara Pemilu Di Kabupaten Pamekasan,” Bakesbang Linmas/KPU Pamekasan, Desember 2009, http://pamekasan.info. 7 Zainuddin Syarif, “Dinamika Politik Kiai Dan Santri Dalam Pilkada Pamekasan” (IAIN Sunan Ampel, 2010), 131. 6


301

Pemilu 2004. PPP masih ditopang oleh dua kekuatan pesantren terbesar di Pamekasan yakni, LPI Darul Ulum Banyuanyar dan Ponpes Mambaul Ulum Bata-Bata. Jaringan alumni kedua pesantren ini menjadi kekuatan besar bagi PPP Pamekasan. Pada Pemilu 2004 konfigurasi Politik Islam tak banyak berubah. PPP tetap merajai bumi Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam) dengan mengumpulkan 159.582 suara, atau naik dari Pemilu 1999 yang hanya mendapat 158.263 suara. PKB menyusul di posisi kedua dengan 114.401 suara dan meningkat dari Pemilu 1999 yang hanya mendapat 107.494 suara. PAN mendapatkan 20.588 suara atau naik dari Pemilu 1999 yang hanya mendapat 12.199 suara. Perolehan suara PBB melonjak menjadi 40.443 suara dibanding Pemilu 1999 yang hanya mendulang 6.890 suara. Partai Keadilan Sejahtera juga mengalami kenaikan menjadi 8.135 suara dibanding Pemilu 1999 yang hanya mendulang 2.911 suara. Pendatang baru Partai Bintang Reformasi (PBR) mendulang 3.551 suara. Secara bersamaan, perolehan suara partai nasional menurun. Sementara itu, perolehan kursi di DPRD Pamekasan periode 2004-2009 yakni, Fraksi PPP 19 kursi (PPP 18 kursi dan PDIP 1 kursi), Fraksi PKB 11 kursi, Fraki PBB 5 kursi, Fraksi Madani 10 kursi (PAN 4 kursi, Golkar 3 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, Patriot 1 kursi). 8 Dalam pemilihan Ketua DPRD, hanya Fraksi PPP, Fraksi PKB dan Fraksi PBB yang berhak mengajukan calon. Sementara, Fraksi Madani (gabungan) tidak bisa karena terbentur ketentuan UU dan tata tertib. Dalam pemilihan Ketua DPRD, Fraksi PPP mengajukan Drs. Kholil Asya’ari, Fraksi PKB mengajukan K.H. Fariduddin Tamim, S.Ag, dan Fraksi PBB mengajukan H. Muhdar Abdullah. Dalam pemilihan, akhirnya Drs. Kholil Asyari keluar sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai Ketua DPRD periode 2004-2009. Di interal PPP sebenarnya nama Drs. Kholil Asy’ari tak diunggulkan, sebab saat itu yang mencuat adalah nama Ismail A. Rahim, S.Ag, Ach. Fauzi, S.Ag dan Wakid Abdullah. Namun, rapat pleno DPC PPP memutuskan Drs. Kholil Asy’ari yang sebelumnya tak terlalu antusias untuk maju.9 Soliditas PPP kemudian pecah mulai tahun 2005. Hubungan pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dengan Bupati Pamekasan Ibid., 135. Ibid., 140.

8 9

302


Drs. Achmad Syafi’i Yasin, M.Si tidak lagi harmonis karena adanya anggapan bahwa orang-orang di sekitar Drs. Achmad Syafi’i Yasin, M.Si berupaya untuk menutup akses pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dengan pendopo kekuasan bupati. Selain itu kabar yang beredar, loyalitas Drs. Achmad Syafi’i Yasin, M.Si terhadap pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata mulai berkurang, sehingga keinginan dan kebijakan pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang telah banyak berjasa dalam mengusung Drs. Achmad Syafi’i Yasin, M.Si sebagai bupati Pamekasan pada periode 2003-2008 tidak terjembatani dalam dalam komunikasi yang baik. Persoalan tersebut sekaligus merenggangkan jarak pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dengan DPC PPP di bawah kendali K.H. Kholil Muhammad. Puncak dari ketegangan itu terjadi dalam perhelatan Pilkada langsung pada 5 Maret 2008, dimana Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tidak lagi mengusung Drs. Achmad Syafi’i Yasin, M.Si sebagai calon bupati yang diberangkatkan melalui PPP. Sementara huhungan pesantren Darul Ulum Banyuanyar dengan bupati Pamekasan tetap harmonis. Banyuanyar masih menjadi tulang punggung PPP Pamekasan.10 Periode Pemilihan Langsung Hasil Pemilu 2004 sekaligus menjadi basis dukungan bagi calon dalam Pilkada 2008. PPP dan PKB berhak mengajukan pasangan calon karena perolehan kursinya di atas 15%. Dalam Pilkada Pamekasan tanggal 5 Maret 2008, PPP berkoalisi dengan Partai Demokrat, PAN, PDIP dan Partai Patriot mencalonkan incumbent Drs. Achmad Syafi’i Yasin, M.Si berpasangan dengan Drs. Sahibuddin, M.Pd, (Asas). Kelompok ini masih ditopang oleh kekuatan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang belum bisa mengajukan calon. Sementara PKB mencalonkan mantan bupati Dwiatmo Hadiyanto-Supriyadi (Dwiadi), dan PBB bersama Golkar yang berkoalisi dengan 11 parpol non parlemen mencalonkan Drs. Khalilurrahman, SH-Drs. Kadarsiman Sastrodiwirjo, M.Si (Kondang). Dalam Pilkada 2008, pasangan Kondang yang mendapat dukungan mayoritas pondok pesantren di Pamekasan keluar sebagai pemenang dengan meraup 228.736 suara atau 49,6 persen dari 461.663 suara yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Ibid., 150.

10


303

Sementara pasangan incumbent yang diusung PPP, Drs. Ahmad Syafi’i Yasin, M.Si dan Drs. Sahibuddin,M.Pd (Asas) memperoleh 170.080 suara atau 36,8 persen dan pasangan Drs.Dwiatmo Hadiyanto, M.Si dan Supriyadi yang diusung PKB hanya mendapat 62.817 suara atau 13,6 persen dari total suara yang sah. Adapun suara tidak sah 8.797 suara. Pilkada Pamekasan digelar 5 Maret 2008. Dari 597.367 pemilih yang terdaftar, hanya 470.430 orang yang datang ke 532 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 189 desa. Selebihnya, sebanyak 126.937 orang, tidak menggunakan hak pilihnya.11 Kemenangan pasangan Kondang tersebut tak lepas dari kekuatan karismatik K.H. Abd. Hamid Mahfuz pimpinan pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Dukungan Bata-Bata ke Kondang juga menyebabkan suara PPP tidak bulat mendukung Asas. Selanjutnya, pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pamekasan periode 2013-2018 dimenangkan oleh Achmad Syafi‘i. Pemilukada yang dilaksanakan pada 9 Januari 2013 lalu ini menjadi semacam momentum pudarnya kharisma kiai yang selama ini dikenal mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat (khususnya di Madura). Keunggulan pasangan Achmad Syafi’e-Kholil Asy’ari (ASRI) atas pasangan KH. Khalilurrahman-Moh Masduki (KOMPAK) menjadi sorotan berbagai pihak. Seakan-akan adagium ‗kiai sebagai sosok panutan dan diikuti terbantahkan. Sebagaimana diketahui publik bahwa calon bupati dari pasangan ASRI merupakan masyarakat biasa tanpa identitas kiai. Sebaliknya pasangan lain, terlebih pasangan nomor urut dua (KOMPAK) merupakan petahana dan calon dari trah kiai. Realitas kepemimpinan daerah yang mayoritas dipimpin oleh kiai atau trah kiai terbantahkan pada Pemilukada di Kabupaten Pamekasan. Pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pamekasan periode 2013-2018 dimenangkan oleh Achmad Syafi‘i. Pemilukada yang dilaksanakan pada 9 Januari 2013 lalu ini menjadi semacam momentum pudarnya kharisma kiai yang selama ini dikenal mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat (khususnya di Madura). Keunggulan pasangan Achmad Syafi’eKholil Asy’ari (ASRI) atas pasangan KH. Khalilurrahman-Moh Masduki (KOMPAK) menjadi sorotan berbagai pihak. Seakan-akan kiai sebagai sosok panutan dan diikuti terbantahkan. Sebagaimana 11 “Khalilurrahman-Kadarisman Menangkan Pilkada Pamekasan,” Tempointeraktif, March 11, 2008.

304


diketahui publik bahwa calon bupati dari pasangan ASRI merupakan masyarakat biasa tanpa identitas kiai. Sebaliknya pasangan lain, terlebih pasangan nomor urut dua (KOMPAK) merupakan petahana dan calon dari trah kiai.12 Lebih menarik lagi bila ditelisik lebih jauh Ach. Sysafi‘i sebagai calon bupati dari pasangan ASRI merupakan salah satu santri dari keluarga KH. Khalilurrahman. POLITIK KIAI-SANTRI Kekuasaan elite berkaitan erat dengan cara elite dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan, yang salah satu metodenya adalah dengan membangun hubungan dan jaringan kekuasaan. C. Wright Mills merumuskan teori elite kekuasaan (power elite) yang merupakan gambaran dari pemerintahan Amerika. Teori elite kekuasaan ini terdiri dari tiga jaringan kekuasaan: Pertama, pemimpin politik tertinggi, seperti Presiden, kabinet dan penasehat Presiden. Kedua, pemangku hukum utama dan pemimpin administrasi, dan ketiga pangkat tertinggi dalam jabatan militer. Sementara Daniel Crecelius, dengan menjadikan pemerintahan Ottoman-Mamluk sebagai objek referensial, melihat adanya jaringan kekuasaan yang dibangun oleh tiga kekuatan yaitu; 13 pertama, elite militer Ottoman-Mamluk, yang bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan Mesir, dan melakukan supervisi terhadap pemerintahan. Kedua, masyarakat pribumi elite, yang berfungsi sebagai kepala bagian sosial, ekonomi, politik dan fungsi administrasi. Ketiga, pedagang dan elite agama, yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintahan elite. Berikut gambaran skema versi jaringan kekuasaan OttamanMamluk:

Syarif, “Dinamika Politik Kiai Dan Santri Dalam Pilkada Pamekasan,” 160. Daniel Crecelius, Non Ideological Respons of Egyptian Ulama to Modernization”, Dalam Scholars, Saints and Sufis Muslim Religion Istitution in Middle East Since 1500, ed. Nikki R. Keddie (Berkelery Los Angeles London: University of California Press, 1972), 167–209. 12 13


305

Jaringan Kekuasaan Ottaman-Mamluk14 Elite Militer

Bazar (Pedagang)

Kekuasaan (Governing Elite)

Elite Agama Kiai

Elite Masyarakat Pribumi

Namun demikian, penjelasan C. Wright Mills dan Daniel Crecelius tentang kekuasaan berbeda dengan jaringan kekuasan yang dimiliki kiai yang dapat dipetakan sebagai berikut; pertama kiai sebagai pemimpin tertinggi yang mengatur dan mengarahkan pesantren. Kedua, ustaz dan pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada kiai yang berperan sebagai pimpinan organisasi dan administrasi pesantren. Ketiga, santri yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada kiai dan ustaz. Keempat, alumni yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pesantren. Gambaran hirarkis kekuasaan kiai dapat dilihat dalam gambar berikut: Jaringan Kekuasan Kiai KIAI

1 Penentu Kebijakan

KERABAT KIAI USTAZ & PENGURUS SANTRI

2 Mempengaruhi Kebijakan 3 Teknis 4 Pelaksana

Dari gambaran jaringan kekuasaan kiai tersebut dapat dikatakan bahwa simpul utamanya berpijak pada pesantren yang disempurnakan oleh kekuatan santri dan dukungan masyarakat. Dengan kata lain, masing-masing pesantren merupakan singgasana Ibid.

14

306


bagi elite kiai yang mempunyai kekuasaan tersendiri di masingmasing wilayahnya. Melihat fakta tersebut, Zamakhsyari Dhofier mengibaratkan pesantren sebagai suatu kerajaan kecil. Kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan di lingkungan pesantren.15 Kiai dengan singgasana pesantrennya selalu berusaha membangun kekuatan yang harmonis dengan jaringan kekuasaannya yang berada di luar Pesantren. Berbagai varian jaringan kekuasaan elite kiai di atas pada akhirnya berfungsi sebagai kepanjangan tangan atas kekuasaan kiai. Sedangkan santri yang menamatkan pendidikan dari pesantren akan mempunyai ikatan emosional yang kuat sebagai alumni, dan pada saat yang sama memiliki status sosial lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Misalnya ada yang menjadi ustaz, guru ngaji, imam masjid, ketua kelompok pengajian dan salawatan. Dua keadaan di atas selain memberikan manfaat secara personal kepada santri, juga menjadi media yang mengokohkan dan melebarkan jaringan kekuasaan kiai, sehingga mengalami soliditas yang kuat dan menyebar ke dalam struktur masyarakat secara lebih intensif. Hal ini semakin kuat jika para santri yang belajar di sebuah pesantren berasal dari kelas sosial yang beragam, dari kalangan miskin sampai kaum kaya, dari jajaran pejabat, birokrat, pengusaha, dan masyarakat pada umumnya. Ditambah lagi oleh aspek demografi santri yang mayoritas berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dua keadaan tersebut memberikan sumbangan yang besar terhadap perluasan dan penguatan jaringan kekuasaan elite kiai. POLA POLITIK KIAI-SANTRI DI MADURA Ketika kita melihat bangunan hirarkis kiai-santri di Mafura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan sumenep) seperti yang tergambar dalam paparan di atas yang merupakan hubungan kekuasan dibingkai oleh keterikatan intelektual dan moral keagamaan. Dengan kata lain kiai dalam masyarakat berperan sebagai intelektual organik. Dalam perspektif Antonio Gramci, setiap intelektual yang perannya berkaitan dengan struktur produksi dan politik masyarakat disebut dengan intelektual organik. Kiai dengan intelektual dan moral keagamaan yang dimiliki mengorganisir masyarakat (santri dan 15 Zamahsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), 56.


307

alumni) melalui ideologi yang dibangun sehingga masyarakat secara sadar dan suka rela (konsensus) mengikuti apa yang dilakukan kiai. Pengakuan masyarakat terhadap peran keunggulan intelektual dan moral kiai secara teori disebut dengan justifikasi dan legitimasi. Dalam istilah Mosca disebut sebagai political formula16 (formula politik) yang berarti suatu keyakinan dan kepatuhan masyarakat terhadap figur tertentu yang didorong oleh adanya tuntunan moral terhadap kepemimpinan elite. Beranjak dari pengertian formula politik ini, maka sosok kiai bagi santri merupakan potret pemimpin religious-charismatic. Kiai diperlakukan sebagai orang terhormat, yang dikaruniai daya adikodrati dan kekuatan-kekuatan magis yang berada di atas kemampuan orang biasa. Kenyataan ini menggambarkan bahwa posisi elite kiai dalam masyarakat patrimonial menjadi sangat penting sehingga nilai kepatuhan dan ketaatan mereka tetap terjamin.17 Inilah yang dalam pandangan Weber disebut dengan “legitimate domination”, yaitu suatu gambaran yang menunjukkan kondisi seseorang yang mampu mendominasi kelompok yang lebih besar.18 Ada tiga macam bentuk legitimate domination yaitu; traditional domination (dominasi tradisional), charismatic domination (dominasi kharismatik), dan legal-rational domination (dominasi legal-rasional). Traditional domination adalah pengakuan mutlak masyarakat terhadap elite berdasarkan sebuah justifikasi berbasis nilai-nilai tradisi yang berlaku, seperti kiai. Charismatic domination merupakan pengakuan masyarakat terhadap elite karena keutamaan dan kualitas kharisma yang dimilikinya. Dalam pandangan masyarakat, dan khususnya di kalangan santri, kiai dengan keilmuan yang dimiliki merupakan sosok kharismatik yang sangat luar biasa. Pengakuan kharismatik terhadap kiai sangat berbeda dengan pengakuan kharismatik terhadap kelompok elite di luar kiai, sebab di dalamnya melibatkan kepercayaan terhadap nilai-nilai religius yang diakui melekat dalam diri kiai, yang dikenal dengan istilah religious- charismatic. Kiai 16 S.P. Varma, Modern Political Theory A Critical Survey (India: Vicas Publishing House Pvt Ltd, 1975), 231. 17 Yusuf Hidayat, “Wacana Demokrasi: Perspektif Elite Lokal Surabaya,” Jurnal Peneliteian Dinamika Sosial 4, no. 1 (April 2003): 63–76. 18 Haryanto, “Elite, Massa, Dan Konflik; Suatu Bahasan Awal,” in Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1991, 22.

308


dipercaya sebagai orang yang selain mempunyai pengetahuan keagamaan juga mempunyai kekuatan supranatural yang dalam terma-terma tasawuf sering diistilahkan dengan kashf atau ‘irfan.19 Kiai dianggap mempunyai amalan hizb20 yang diyakini mendatangkan barakah dan kewaskitaan. Dua hal itu biasanya dijadikan simbol dari kekuatan kiai dalam berpolitik. Maliki menyebutkan bahwa ada empat alasan mendasar yang membuat elite politik menjadikan agama dan atribut-atributnya sebagai sumber kekuatan:21 pertama, Agama adalah energi yang dahsyat untuk menopang kehendak berkuasa, bahkan agama bisa dipakai untuk menyublimasikan dan menyakralkan dunia profan. Kedua, Agama merupakan keprihatinan paling mendasar (the ultimate concern). Ketiga, patron keagamaan mempunyai daya tarik yang kuat di mata masyarakat (mistis). Keempat, Agama begitu menyebar dalam kehidupan masyarakat, sampai-sampai tidak ada seseorang pun yang tidak bersentuhan dengan agama. Dengan demikian, agama masih bisa dijadikan alat yang paling kuat dan efisien untuk mencapai tujuan politik. Legal-rational domination, merupakan pengakuan masyarakat terhadap elite karena faktor kemampuan dan profesionalitas yang mumpuni, sehingga dianggap pantas dan memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Kepercayaan masyarakat terhadap elite bukan disebabkan oleh keterikatan psikologis yang personal kepada pribadi tertentu, seperti yang terjadi pada traditional domination dan charismatic domination, melainkan karena adanya penilaian secara rasional terhadap seseorang berdasarkan standar-standar kemahiran dan pengetahuan. Model ini belum sepenuhnya menjadi formula politik di kalangan elite politik pada umumnya. Dalam pencaturan politik baik dalam pemilihan legislatif, pemilihan daerah kabupaten 19 Kashf atau ‘irfan semakna dengan mukashafah atau ma’rifah. Yaitu suatu posisi spiritual yang sangat tinggi. Dia dianggap telah berhasil menemukan kebenaran sejati, memahami dan menyatu dalam kecintaan kepada Ilahi. 20 Suatu amalan yang diyakini mampu mendatangkan kesaktian, kekebalan dan keselamatan, atau dalam bahasa Madura dikenal dengan Kejunelan (daya linuwih). Hizb sendiri mempunyai banyak ragam yaitu: ada Hizb al-Nashr, Hizb al-Bahr, Hizb al-Barr, dan lain sebagainya yang rata-rata berasal dari Timur Tengah dan dirumuskan oleh tokoh sufi tertentu. 21 Zainuddin Maliki, “Taktik Elite Pemburu Kuasa Dalam Menembus Fakta,” Basis 53, no. 3 (March 2004): 34–36.


309

dan propinsi, bahkan pemilihan Presiden selalu berdasarkan fatwa figur siapa yang mendukung terhadap calon tersebut, bukan karena kemampuan personal dari calon tersebut. Dengan demikian saat ini, kalau mengaraha pada pilkada di Jawa Timur, maka corak perilaku yang ditunjukkan oleh santri telah memiliki dua ciri yaitu: fokus dan prismatik. Pola perilaku fokus dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu; santri patuh mutlak dan patuh semu. Sementara pola perilaku prismatik hanya ditunjukkan dalam satu bentuk yaitu santri prismatik. Gambaran dari pola perilaku politik santri dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut; Pola Perilaku Politik Fokus dan Prismatik Santri Patuh Mutlak Focused (Patuh)

Kepatuhan mengikuti politik sebagai bentuk pengabdian Kepatuhan sepenuhnya kepada kiai dalam bidang agama dan moral

Santri Patuh Semu

Prismatic (Transisi)

Kepatuhan kepada kiai sebagai sosok pimpinan (charismatic religious)

Santri Prismatic tradisional + modern

Mempunyai pilihan/kehendak politik tetapi takut/tidak berani berlawanan politik karena ikatan moral kepatuhan Berbeda politik dengan kiai karena kiai bukan referensi sepenuhnya dalam politik Tidak melepas kiai sepenuhnya sebagai tokoh moral dan keagmaan

PENUTUP Dari seluruh gambaran paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertama, formula politik kiai di Madura yang digunakan tetap mempertahankan pada dua tumpu kekuatan tradisional domination dan charismatic domination. Dalam hal ini kiai mempertegas perannya bahwa hubungan harmonisasi antara kiai-santri merupakan wahana transformasi pesan-pesan moral yang dijustifikasi oleh nilai-nilai agama, seperti barakah, tawadu’ dan simbol-simbol moral lainnya. Inilah upaya kiai tetap mempertahankan otoritas kepemimpinan kiai terhadap santri-santrinya.

310


Kedua, kiprah politik di Madura adalah perjuangan yang mengandung nilai-nilai agama. Mereka berpandangan bahwa poltik bagian tak terpisahkan dari agama, dan sekalipun diantara mereka mempunyai pandangan bahwa politik adalah urusan dunia, tetapi karena politik dijalankan oleh orang Islam dan bertujuan untuk pelestarian agama dan kemaslahatan masyarakat, maka politik berupaya menjalankan tujuan dari agama itu sendiri. Ketiga, sikap politik santri sangat dipengaruhi oleh sikap tawadu’ (kepatuhan) ciri dari jati diri seorang santri yang serta-merta mengikuti dan meneladani apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh sang kiai. Pengalaman sosial-keagamaan yang dirasakan santri di pesantren menempatkan kiai sebagai panutan yang tidak tergantikan. Di lain pihak kiai juga dipercaya dapat mendatangkan basto dan tola (kesengsaraan hidup) bila santri berani melanggar kepatuhan (tawadu’) kepada kiai. Perilaku politik santri ini penulis kategorikan sebagai ”Santri Patuh Mutlak”. DAFTAR RUJUKAN Baidowi, Ahmad. “Perbandingan Politik Islam Di Indonesia Dan Pakistan: Studi Kasus PPP Dan PML-Q.” presented at the Makalah Perbandingan Politik pada Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta, 2009. Crecelius, Daniel. Non Ideological Respons of Egyptian Ulama to Modernization”, Dalam Scholars, Saints and Sufis Muslim Religion Istitution in Middle East Since 1500. Edited by Nikki R. Keddie. Berkelery Los Angeles London: University of California Press, 1972. Dhofier, Zamahsyari. Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES, 1982. Haryanto. “Elite, Massa, Dan Konflik; Suatu Bahasan Awal.” In Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1991.


311

Hidayat, Yusuf. “Wacana Demokrasi: Perspektif Elite Lokal Surabaya.” Jurnal Peneliteian Dinamika Sosial 4, no. 1 (April 2003). “Khalilurrahman-Kadarisman Menangkan Pilkada Pamekasan.” Tempointeraktif, March 11, 2008. Madjid, Nurcholish. Bilik-Bilik Pesantren: Perjalanan. Jakarta: Paramadina, 1997.

Sebuah

Potret

Maliki, Zainuddin. “Taktik Elite Pemburu Kuasa Dalam Menembus Fakta.” Basis 53, no. 3 (March 2004). Mandan, Arief Mudatris. Krisis Ideologi: Catatan Tentang Ideologi Politik Kaum Santri Studi Kasusu Penerapan Ideologi Islam PPP. Jakarta: PIS, 2009. Mulkhan, Abdul Munir. Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat. Yogyakarta: Kanisius, 2009. Suharto. “Perkembangan Perolehan Suara Pemilu Di Kabupaten Pamekasan.” Bakesbang Linmas/KPU Pamekasan, Desember 2009. http://pamekasan.info. Syarif, Zainuddin. “Dinamika Politik Kiai Dan Santri Dalam Pilkada Pamekasan.” IAIN Sunan Ampel, 2010. Varma, S.P. Modern Political Theory A Critical Survey. India: Vicas Publishing House Pvt Ltd, 1975.

PERGESERAN PERILAKU POLITIK KIAI DAN SANTRI DI PAMEKASAN MADURA

Recommend Documents