Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

BAB I PENDAHULUAN

A. Pembangunan Hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi

pembangunan

materi

hukum,

pembangunan

kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan pembangunan materi hukum adalah tindakan atau kegiatan yang ditujukan untuk

pembaruan

peraturan

perundang-undangan

dalam

mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang mencakup

1


perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk memelihara dan mempertahankan tertib hukum. Pembangunan pelayanan hukum adalah tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung berjalannya penegakan hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatnya pelayanan administrasi hukum. Pembangunan kesadaran hukum masyarakat adalah tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan abstraksi mengenai perasaan hukum dari subjek hukum yang berkaitan dengan nilainilai dan konsepsi-konsepsi dalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki. Indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang, peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.1 Hal ini merupakan bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional

dalam

rangka menggapai visi pembangunan nasional dalam kurun

1

Bab IV Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional.

2


waktu 2005-2025, yaitu terwujudnya “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.2 Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing, diarahkan untuk mendukung: a) terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; b) pengaturan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam hal usaha dan industri; c) terciptanya kepastian investasi, terutama yang terkait dengan penegakan dan perlindungan hukumnya; d) penghilangan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme. Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum, diarahkan pada: a) terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, serta sarana dan prasarana hukum; b) terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; c) terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing global dan mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum tersebut dilaksanakan melalui: 2

Bab III Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.

3


a) pembaruan

materi

hukum

dengan

memperhatikan

kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi, sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum; b) penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM); c) peningkatan kesadaran hukum; dan d) pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta ketertiban dan kesejahteraan. Dijelaskan lebih lanjut dalam RPJPN 2005-2025, bahwa pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial. Pembangunan materi hukum tersebut yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan materi hukum tersebut mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum,

serta

penelitian dan pengembangan hukum. Pembangunan

struktur

hukum

diarahkan

untuk

memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan melalui peningkatan

kualitas

dan

profesionalisme.

Pembangunan

struktur hukum tersebut dilaksanakan melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap

4


setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Selain itu RPJPN 2005-2025 menggariskan bahwa konsep penegakan hukum adalah penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kebenaran. Hal ini dilakukan dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan serta KPK. Selain itu, penegakan hukum di lembaga peradilan, dilakukan dengan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung

pembangunan

serta

memantapkan

stabilitas

nasional yang dinamis. Sementara itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan meningkatkan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut harus didukung dengan pelayanan yang baik dengan biaya yang

5


terjangkau, proses yang tidak berbelit, dan mencerminkan rasa keadilan. B. Kondisi Pembangunan Hukum Tahun 2010-2014 1. Materi Hukum a. Substansi Pembentukan

peraturan

perundang-undangan

belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah karena substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tepat, sehingga daya gunanya tidak efektif didalam masyarakat. Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional yang berdampak pada pencapaian tujuan bernegara. Sampai dengan akhir tahun 2013, tercatat terdapat 85 (delapan puluh

lima)

undang-undang,

1

(satu)

peraturan

pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) peraturan peraturan pemerintah, dan 408 (empat ratus delapan) peraturan presiden

yang

disahkan/ditetapkan.

Perincian

pertahunnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1 Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat Tahun 2010–2013 Berdasarkan Penomoran Pertahunnya Tahun 2010 2011 2012 2013

UU 13 24 24 24

PERPU 1

6

PP 94 79 116 100

PERPRES 81 90 126 111


Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dari segi substansi menunjukkan bahwa harmonisasi substansi peraturan perundangundangan secara vertikal dan horizontal masih belum maksimal pelaksanaannya. Berdasarkan data Mahkamah Konstitusi, rekapitulasi pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2010–2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Pengujian UU Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Kurun waktu 2010–2013

Tahun

Dalam Proses Yang lalu

Terima

Jumlah

Amar Putusan

Jumlah Putusan

Dalam Proses Tahun ini

2010

39

81

120

61

59

2011

59

86

145

94

51

55

2012

51

118

169

97

72

0

2013

72

109

181

Kabul : 17 Tolak : 23 Tidak Diterima : 16 Tarik Kembali : 5 Kabul : 21 Tolak : 29 Tidak Diterima : 35 Tarik Kembali : 9 Kabul : 30 Tolak : 31 Tidak Diterima : 30 Tarik Kembali : 6 Kabul : 22 Tolak :52 Tidak Diterima:23 Tarik Kembali : 13

Jumlah UU yang Diuji 58

110

71

64

Demikian juga terhadap peraturan daerah, berdasarkan hasil Klarifikasi Kementerian Dalam Negeri terhadap 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) peraturan daerah selama kurun waktu

2010–2013

terdapat

1.146

peraturan

daerah

bermasalah (6.54%). Data tiap tahunnya adalah sebagai berikut:

7


Tabel 3 Klarifikasi Kementerian Dalam Negeri Terhadap Peraturan Daerah Kurun waktu 2010–2013 Tahun

Peraturan Daerah Bermasalah 407

%

Keterangan Peraturan Daerah Bermasalah

2010

Peraturan Daerah yang Diklarifikasi 9000

4.52 %

2011

3000

351

11.7 %

2012

3000

173

5.76 %

2013

2500

215

8,6 %

Perda PDRD:324; Perda MIHOL:7; Perda SP3:2; Perda lain-lain:74 Perda PDRD:265; Perda MIHOL:12; Perda SP3:69;lain-lain:5 Perda PDRD:61; Perda perizinan:18; Perda Air Tanah:35; Perda PTSP:2; Perda MIHOL:4; Perda SP3:24; Perda Syariah dan Maksiat:3 Perda lain-lain:74. Perda PDRD:96; Perda perizinan:2; Perda Air Tanah:3; Perda PTSP:2; Perda MIHOL:0; Perda SP3:8; Perda Syariah dan Maksiat:23; Perda lainlain:103.

Jumlah

17.500

1.146

6.54 %

Penyebab peraturan daerah bermasalah adalah karena substansi peraturan daerah bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

yang

lebih

tinggi,

misalnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan

Peraturan

Perundang-undangan

perundang-undangan

sektor

dan

lainnya,

kepentingan umum dan kesusilaan. Dengan kata lain, apabila ditarik lebih jauh lagi, salah satu penyebab

terjadinya permasalahan dalam

peraturan daerah adalah juga karena adanya tumpang tindih atau tidak harmonisnya peraturan perundangundangan di atas peraturan daerah yang harus diacu oleh

8


peraturan

daerah.

Sebagai

ilustrasi

rumitnya

pembentukan hukum di daerah, tabel 1 diatas telah menunjukkan banyaknya produk peraturan perundangundangan tingkat pusat kurun waktu 2010–2013 yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah. b. Proses Pembentukan Upaya

penyempurnaan

proses

pembentukan

peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk menggantikan UU No. 10 Tahun 2004. Penggantian ini didasarkan atas alasan bahwa masih ada beberapa kelemahan

dalam

UU

No.

Penyempurnaan proses tata cara

10

Tahun

2004.

pembentukan yang

terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011 di antaranya meliputi: 1)

penambahan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis

peraturan

perundang-undangan

dalam

hierarki; 2)

pengacuan

penyusunan

Prolegnas

yang

mendasarkan pada perencanaan pembangunan, baik panjang, menengah maupun tahunan, di samping perintah UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR dan Undang-Undang lainnya;

9


3)

perluasan

cakupan

perencanaan

Peraturan

Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda, tetapi juga perencanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya; 4)

pengaturan mekanisme pembahasan RUU tentang pencabutan perpu;

5)

pengaturan

naskah

persyaratan

dalam

akademik

sebagai

penyusunan

suatu

RUU

atau

rancangan perda; 6)

pengaturan mengenai keikutsertaan perancang peraturan

perundang-undangan,

peneliti

dan

tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan; 7)

mencantumkan

teknik

penyusunan

naskah

akademik dalam lampiran I UU tersebut. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait dengan perencanaan pembentukan undangundang. Realisasi rencana pembentukan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) belum sesai dengan

target

yang

direncanakan.

Persentase

pencapaian prioritas tahunan Prolegnas selama kurun waktu 20102013 berada pada interval 20%43.47%

10


atau kurang dari 50%. Hal tersebut tercermin dalam tabel di bawah ini. Tabel 4 Capaian RUU Prolegnas Prioritas Tahunan 2010-2013 (RUU yang disetujui DPR) Tahun Jumlah RUU Prioritas Jumlah yang disetujui DPR Persentase

2010 73

2011 91

2012 69

2013 75

(ditambah 5 Daftar Kumulatif Terbuka)




15

24

30

22

(7 diantaranya RUU dalam DKT)




20.54%

26.37%

43.47%

29.33%

Apabila jumlah capaian tersebut dibandingkan dengan jumlah RUU yang menjadi program pembentukan RUU Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 41A/DPR RI/I/20092010

tentang

Persetujuan

Penetapan

Prolegnas Tahun 20102014 yang berjumlah 247 RUU (dua ratus empat puluh tujuh) RUU, persentase jumlah capaian itu baru mencapai 36.84%. Sedangkan apabila yang dihitung hanya capain RUU substantif yang sudah disetujui DPR saja yang dihitung, maka capaiannya baru mencapai 19.43%. Selanjutnya,

mengenai

keterkaitan

rencana

pembentukan undang-undang dalam Prolegnas dengan perencanaan

pembangunan

nasional.

Dalam

kebijakan Prolegnas 2010–2014, dinyatakan

arah bahwa

salah satu dasar penyusunan Prolegnas adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana

11


pembangunan jangka menengah nasional. Namun, ternyata hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam daftar RUU yang ada dalam Prolegnas. Adapun komposisi daftar RUU Prolegnas 2010–2014 dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 5 Sandingan antara Arah Pembangunan Hukum dan Komposisi RUU dalam Prolegnas 2010–2014 Arah Pembangunan dalam RPJPM 2010-2014 Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

Komposisi RUU dalam Prolegnas 2010-2014 Berdasarkan Pembidangan  84 RUU bidang Polhukam (34%)  105 RUU bidang Perekonomian (42.5%)  58 RUU bidang Kesra (23.4%)  100 RUU diantaranya adalah RUU perubahan (44.53%)

2. Struktur Kelembagaan Amendemen

UUD

NRI

Tahun

1945,

telah

memunculkan dua kelompok lembaga negara, yaitu lembaga negara utama dan lembaga negara yang tugasnya melayani (state auxiliary body). Lembaga negara utama terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah

Agung,

Mahkamah

Konstitusi,

dan

Badan

Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, state auxiliary body yang

12


ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah Komisi Yudisial. Hanya saja, saat ini ternyata perkembangan state auxiliary bodies terjadi di luar kendali. Adanya kecenderungan bahwa dalam proses pembentukan undang-undang seringkali disertai dengan gagasan pembentukan lembaga baru, menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Belum lagi lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden atau Keputusan Menteri. Oleh karena itu, pengujian efektivitas kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi kebutuhan yang mendesak

untuk

dilakukan.

Berdasarkan

data

dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sampai dengan saat ini jumlah kelembagaan adalah sebagai berikut. Tabel 6 Jumlah Kelembagaan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KELEMBAGAAN Kesekretariatan Lembaga Negara Kementerian Lembaga Setingkat Menteri Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Non Struktural Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kabupaten Kota Jumlah

13

JUMLAH 7 34 4 28 88 2 34 398 93 687


3. Penegakan Hukum dan HAM a. Penegakan Hukum di Kejaksaan Agung Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Pidana adalah melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan

hukum

tetap;

melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

tertentu

berdasarkan

undang-undang;

dan

melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

pengadilan

yang

dalam

pelaksanaannya

dikoordinasikan dengan penyidik. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, di bidang penuntutan, Kejaksaan pada tahun 2010 telah melimpahkan 108.722 perkara tindak pidana umum, tahun 2011 melimpahkan 104.376 perkara, tahun 2012 melimpahkan 114.285 perkara, dan tahun 2013 telah melimpahkan 120.619 perkara tindak pidana umum. Adapun perincian perbandingan penuntutan tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut.

14


Tabel 7 Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2010 s.d. 2013 TAHAP SISA TAHUN LALU MASUK TAHUN BERJALAN PENYELESAIAN : - Dikembalikan/dikirim ke instansi lain - Dihentikan Penuntutannya/Ditutup Demi Hukum - Dikesampingkan Untuk Kepentingan Umum - Dilimpahkan Ke PN

2010 6.844 107.417

2011 5.465 103.122

2012 1.518 114.337

2013 2.171 121.321

74 0

86 2

1.292 2

2.101 12

0

0 0

108.722

104.376

0

114.285

120.619

Selain itu, sejak tahun 2011 s.d. 2013, Tim Satuan Tugas

Intelijen

Kejaksaan

Agung

berhasil

menangkap/mengamankan 123 (seratus dua puluh tiga) orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Adapun perinciannya adalah sebagai berikut. Tabel 8 Rekapitulasi Jumlah Daftar Pencarian Orang (DPO) Yang Berhasil Ditangkap/Diamankan oleh Tim Satuan Tugas Intelijen No

Status 2011 6 0 2 8

1 Tersangka 2 Terdakwa 3 Terpidana Jumlah

Tahun 2012 18 1 31 50

2013 32 8 25 65

Jumlah Total 56 9 58 123

b. Penegakan Hukum di Kepolisian Salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah penegakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan

15


bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

memelihara

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, polisi dituntut lebih mengedepankan

tindakan

preemtif

dan

preventif

daripada tindakan represif. Penegakan hukum yang dilakukan, harus senantiasa memegang teguh asas legalitas. Terkait dengan penanganan kriminalitas di Indonesia, gambaran selama tahun 2010 s.d. 2013 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9 Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaiannya Tahun

Tindak Pidana yang Ditangani

Penyelesaian Kasus

2010

274.999

150.184

2011

367.653

192.950

2012

316.500

167.653

2013

340.669

181.738

Data penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara berupa illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining oleh kepolisian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

16


Tabel 10 Penanganan illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining

Tahun

illegal logging

illegal fishing

illegal mining

2010 2012 2013

1.474 1.085 904

64 39 53

260 338 457

Untuk penanganan tindak pidana terorisme, pada tahun 2010, Kepolisian telah mengungkap 36 perkara. Pada tahun 2012 telah ditangani 14 kasus terorisme dengan jumlah tersangka sebanyak 78 orang dengan 10 orang

diantaranya

penangkapan.

meninggal

sementara

itu,

pada

saat

proses

pada

tahun

2013,

kepolisian telah menangani 12 kasus terorisme dengan jumlah tersangka sebanyak 56 orang. Penanganan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menerapkan mekanisme double gardant. Dalam mekanisme ini selain penanganan tindak pidana narkotika dan prekursor juga dilakukan penindakan terhadap tindak pidana pidana pencucian uang yang menyertai tindak pidana narkotika dan prekursor. Walaupun demikian, kendala yang dihadapi BNN dalam pemberantasan narkotika disebabkan oleh adanya keterbatasan personil dan keterbatasan teknologi intelijen. Dengan mekanisme double gardant, kasus yang ditangani oleh BNN selama tahun 2010 s.d. 2013 adalah sebagai berikut.

17


Tabel 11 Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika, Prekursor dan Pencucian Uang Tahun 2010 s.d. 2013 Tahun

2010 2011 2012 2103

TP Narkotika & Prekusor 64 kasus 83 kasus 104 kasus 150 kasus

TP Pencucian Uang 2 9 15 15

Tersangka TP Narkotika & Prekusor 75 orang 143 orang 187 orang 245 orang

Tersangka Pencucian Uang 8 16 17 17

Dari penanganan tersebut, BNN pada tahun 2010 telah menyita aset senilai Rp3.628.442.314,00 sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 nilai aset yang disita oleh BNN

adalah

sebesar

Rp33.173.753.301,00

dan

Rp24.620.666.846,00. Untuk tahun 2013 jumlah aset yang berhasil disita adalah sebesar Rp49.466.401.122,00 meliputi uang tunai, uang dalam rekening tabungan, tanah, rumah, apartemen, kendaraan bermotor, dan perhiasan. Dari nilai tersebut, nilai aset yang sudah mendapatkan putusan senilai Rp43.211.466.122,00 dan yang masih dalam proses senilai Rp6.254.935.000,00. Pada tahun 2013 terdapat 220 berkas perkara

yang

sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. c. Tumpukan Perkara di Mahkamah Agung Upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan pembaruan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung harus didukung oleh semua pihak. Salah satunya terkait dengan

pembentukan

mengefektifkan

fungsi

18

sistem Mahkamah

kamar

untuk

Agung

sebagai


pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kepastian hukum. Hanya saja, fakta

masih adanya tumpukan

perkara yang belum terselesaikan setiap tahunnya adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pengajuan

dan

pemeriksaan

perkara

kasasi

dan

peninjuan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung. Terlebih lagi untuk peninjauan kembali telah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang pada intinya amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas putusan hakim karena putusan hakim di Mahkamah Agung. Karena selain untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, putusan yang berkualitas dari Mahkamah Agung diharapkan akan menjadi yurisprudensi yang bisa dijalankan secara seragam, baik oleh Mahkamah Agung sendiri maupun oleh lingkungan peradilan di bawahnya. Beban perkara kasasi dan peninjauan kembali yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung dari tahun 2010 s.d. 2103 dapat dilihat pada tabel berikut.

19


Tabel 12 Jumlah Perkara Kasasi yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Tahun 2010 s.d. 2013 Tahun

2010 2011 2012 2013

Beban Perkara Kasasi Sisa perkara Perkara tahun baru yang sebelumnya diterima 6.820 10.905 6.479 10.336 2.416 10.753 7.784 9.799

Perkara yang diputus

%

11.246 10.968 8.816 12.655

79.43% 65.03% 66,94% 71.97%

Tabel 13 Jumlah Perkara Peninjauan Kembali yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Tahun 2010 s.d. 2013 Tahun

2010 2011 2012 2013

Beban Perkara Peninjauan Kembali Sisa perkara Perkara tahun baru yang sebelumnya diterima 1.988 2.283 1.935 2.540 1.827 2.570 2.261 2.426

Perkara yang diputus

%

2.337 2.648 2.136 3.242

54.69% 59.17% 48.58% 69.17%

Data tabel tersebut, menunjukkan bahwa setiap

tahunnya

Mahkamah

Agung

masih

mempunyai sisa perkara yang belum berhasil diputus pada tahun berjalan dan menjadi beban untuk tahun berikutnya.

Bagi

masyarakat

pencari

keadilan,

tumpukan perkara tersebut sangat mengganggu upaya pencarian keadilan yang dilakukannya. Justice delayed is justice denied (keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak).

20


d. Kelebihan

Kapasitas

(Over

Capacity)

Lembaga

Pemasyarakatan Tingkat hunian Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan beberapa tahun tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada sisi lain, kondisi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas tempat atau ruangan yang berdampak pada terjadinya kelebihan

kapasitas

(overcapacity)

Lembaga

Pemasyarakatan/Rumah Tahanan. Hal ini tentu saja tidak baik bagi upaya pembinaan narapidana/tahanan yang dilakukan di 207 rumah tahanan dan 251 lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, selalu terjadi kelebihan kapasitas (overcapacity) hunian di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan. Kondisi tersebut tetap terjadi

meskipun

sudah

ada

upaya

penambahan

kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan. Adapun

tingkat

pemasyarakatan

hunian

rumah

tahanan/lembaga

dari tahun 2010 s.d. 2013 sebagai

berikut.

21


Tabel 14 Data Hunian Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Tahun 2010 s.d. 2013 Tahun

Kapasitas

2010 2011 2012 2013

95.908 96.491 102.745 108.597

Jumlah Tahanan/ Narapidana 133.252 141.208 150.769 160.061

% Kelebihan 37,344 44,717 48,024 51,464

Upaya yang telah dilakukan untuk menangani kelebihan kapasitas (overcapacity) adalah 1) melalui kebijakan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, 2) melakukan redistribusi narapidana/tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan yang sudah kelebihan kapasitas ke Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan yang belum kelebihan kapasitas baik dalam satu kantor wilayah maupun

antarkantor

pembangunan

wilayah,

Lembaga

3)

melaksanakan

Pemasyarakatan/Rumah

Tahanan. e. Hak Asasi Manusia Dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ditangani oleh Komnas HAM, hanya kasus Abepura saja yang dapat diajukan ke Pengadilan HAM di Makassar. Keputusan pengadilan HAM di Makassar membebaskan terdakwa kasus pelanggaran HAM berat di Abepura tersebut. Kemudian dua kasus pelanggaran HAM berat lainnya, yaitu kasus pembunuhan masyarakat sipil di

22


Wasior dan Wamena, sampai dengan saat ini masih belum selesai. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya aturan yang jelas di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengenai pembagian tugas dan wewenang dari kedua lembaga tersebut. UU No. 26 Tahun 2000 belum dapat dijadikan sebagai solusi penegakan HAM di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti sempitnya definisi pelanggaran HAM yang dapat ditangani oleh Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan HAM. Apabila melihat ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, jelas bahwa yang diakui sebagai pelanggaran HAM berat hanyalah pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik saja. Sedangkan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial,

dan

pelanggaran

budaya HAM

tidak berat.

dikategorikan Padahal

sebagai

apabila

kita

memperhatikan kebanyakan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik yang terjadi, biasanya dilatarbelakangi oleh pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti perampasan tanahtanah masyarakat adat yang berujung penembakan terhadap masyarakat sipil, atau pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional yang berujung

penangkapan

masyarakat sipil.

23

dan

penyiksaan

terhadap


Oleh karena itu, banyak kasus pelanggaran hakhak sipil dan politik serta kasus pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak ditindaklanjuti oleh Komnas HAM karena memang di dalam UU No. 26 Tahun 2000 dengan tegas dinyatakan bahwa Komnas HAM hanyalah bertugas menyelidiki kasus-kasus yang dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat, yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM berat di dalam Pasal 7 UU No 26 Tahun 2000 hanyalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian, dalam upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia telah disusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2010-2014. RANHAM merupakan kepentingan,

pedoman

kerja

khususnya

bagi

para

Pemerintah,

pemangku untuk

meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Indonesia adalah satu dari 24 negara yang memiliki RANHAM. Penyusunan rencana aksi tersebut merupakan amanat dari Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights (Deklarasi Wina 1993). Pasal 71 Deklarasi Wina menegaskan “the World Conference on Human Rights recommends that each State consider the desirability of drawing up a national action plan identifying steps whereby that State would improve the promotion and protection of human rights”. Satu rumusan yang akan

24


dibahas dalam penyusunan RANHAM adalah program Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankommas). Fungsi Yankommas dibedakan dari fungsi pengaduan yang selama ini sudah ditangani lembaga negara tertentu, seperti Komnas HAM.

4. Pemberantasan Korupsi Dalam rangka mempercepat upaya pemberantasan korupsi dan sejalan dengan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 telah disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014. Strategi yang disusun tersebut menjadi acuan langkahlangkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Untuk

melaksanakan

strategi

tersebut,

setiap

tahunnya disusun rencana aksi dalam bentuk instruksi presiden, yaitu Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

25


Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International (TI) terhadap Corruption Perception Index (CPI) diperoleh data bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, indeks presepsi korupsi di indonesia berada pada peringkat dan skor seperti dalam tabel berikut. Tabel 15 Indeks Presepsi Korupsi di Indonesia

Tahun

Peringkat

Skor

2010 2011 2012 2013

110 100 118 144

2,8 30 32 32

Di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penindakan yang terlihat pada tabel berikut. Tabel 16 Penanganan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010 s.d.2013 Penindakan Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Inkracht Eksekusi

2010 54 40 32 34 36

2011 78 39 40 34 34

2012 77 48 36 28 32

2013 81 70 41 40 44

Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah penanganan perkara korupsi maupun jumlah penyelamatan keuangan negara tahap penyidikan dan penuntutan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

26


Tabel 17 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tahun 2011 s.d. 2013 No 1 2 3 4

Tahap Penyelidikan Penyidikan Penuntutan

2010

2011 811 1.729 1.499

2012 833 1.401 1.511

2013 1.709 1.653 2.023

Rp198.210.963.791,00 USD 6.760,69

Rp302.609.167.229,00 USD 500.000

Rp403.102.000.215,00

2.315 1.706 Rp354.525.832.720,00

Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Penyidikan dan Penuntutan

Untuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kepolisian RI, pada tahun 2010 s.d. 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 18 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Tahun 2010 s.d. 2013 Tahun 2010 2011 2012 2013

Jumlah yang ditangani 277 766 1.171 1.363

Penyelesaian 231 526 626 906

Keuangan Negara yang diselamatkan Rp339.646.929.059,00 Rp260.953.824.790,00 Rp258.080.922.795,00 Rp915.172.592.633,00

Berdasarkan jenis perkara yang ditangani, data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa penyuapan merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan dalam korupsi dan selanjutnya perkara dalam proses pengadaan barang/jasa. Perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

27


Tabel 19 Jenis Perkara Korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010 s.d. 2013 Jenis Perkara Pengadaan Barang/Jasa Perizinan Penyuapan Pungutan Penyalahgunaan Anggaran TPPU Merintangi Proses KPK

2010 16 0 19 0 5 0 0

2011 10 0 25 0 4 0 0

2012 8 0 34 0 3 2 2

2013 9 3 50 1 0 7 0

5. Pelayanan Hukum a. Pelayanan Hukum di Lembaga Peradilan Pelayanan hukum di lembaga peradilan salah satunya

terkait

dengan

akses

terhadap

putusan

pengadilan. Di Mahkamah Agung, terdapat beberapa program yang telah dilakukan oleh kepaniteraan Mahkamah Agung dengan membangun sistem publikasi putusan untuk mengelola dokumentasi putusan sehingga mudah diakses oleh publik. Selain itu, Mahkamah Agung juga membangun Sistem Informasi Perkara guna penyajian informasi seputar perkembangan proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Layanan keperkaraan yang diajukan adalah “one day publish” oleh kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Dalam konteks ini, publikasi informasi perkara memiliki dua definisi layanan, yaitu pertama, Mahkamah Agung memublikasikan informasi perkara (amar singkat putusan) pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus dan kedua,

28


Mahkamah Agung akan memublikasikan salinan putusan lengkap pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Setiap tahunnya, dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah putusan yang dapat diunggah (diupload) melalui http://putusan. mahkamahagung.go.id. Hal tersebut terlihat pada tabel berikut. Tabel 20 Jumlah Putusan yang Telah Terpublikasikan Melalui Website Mahkamah Agung Tahun 2010 s.d. 2013 Tahun

Jumlah Putusan yang sudah terpublikasikan

2010 2011 2012 2013

22.269 120.410 234.380 306.588

Di Mahkamah Konstitusi, upaya membuka aksesibilitas pada keadilan dilakukan dengan Sistem Informasi Perkara (Simkara) yang didesain untuk berperkara secara online. Dalam sistem ini, informasi prosedur beracara, pendaftaran permohonan, informasi perkara, jadwal sidang, risalah sidang sampai dengan putusan dapat diakses secara online. Informasi tersebut dapat diperoleh di website resmi Mahkamah Konstitusi yang

beralamat

di

www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Putusan Mahkamah konstitusi dapat diunduh kurang lebih 15 menit setelah putusan tersebut dibacakan dalam

29


persidangan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. b. Pelayanan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM 1. Bantuan Hukum Seiring dengan diundangkannya UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terkait dengan pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, saat ini sudah ditetapkan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

Cara

Pemberian

Bantuan

Hukum

dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi

Kemasyarakatan,

Peraturan

Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi. Pada tahun 2013, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap 310 organisasi bantuan hukum. Dari jumlah tersebut, sampai dengan bulan Desember 2013

30


hanya 150 organisasi bantuan hukum yang telah berbadan hukum. Akan tetapi dengan adanya crash program pemberian status badan hukum, pada bulan Maret 2014 telah terdapat 250 organisasi bantuan hukum yang telah berbadan hukum dan masih ada 22 organisasi bantuan hukum yang sedang dalam proses untuk memperoleh status badan hukum.

2. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

telah

menjadi

bagian

penting

dalam

perkembangan perekonomian, baik nasional maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia salah satunya diperoleh dari hasil inovasi kekayaan intelektual yang selalu tumbuh dan berkembang seiring pemanfaatan ekonomis HKI. Kepastian

hukum

terhadap

permohonan

pendaftaran HKI menjadi hal yang penting dilakukan untuk menghindarkan dari adanya praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar HKI. Kepastian hukum yang dimaksudkan diukur berdasarkan penerbitan sertifikat HKI sebagai bukti bahwa

permohonan

yang

bersangkutan

telah

dinyatakan terdaftar dan dilindungi secara hukum

31


sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi tiap jenis HKI. Data jumlah permohonan pendaftaran HKI yang diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Industri dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 21 Jumlah Permohonan Pendaftaran HKI Tahun 2010 s.d. 2013 Tahun

Hak Cipta

2010 2011 2012 2013

4.882 5.542 6.382 5.691

Desain Industri 4.047 4.196 4.612 3.640

Paten

Merek

5.830 6.130 7.032 6.950

47.794 53.196 62.455 5.9755

3. Administrasi Hukum Umum Pelayanan

administrasi

hukum

umum

dilaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum meliputi pelayanan di bidang hukum perdata, pidana, tatanegara, daktiloskopi, hukum internasional, dan otoritas pusat. Dari data yang ada, pelayanan hukum yang dilaksanakan

tersebut

menunjukkan

adanya

peningkatan, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas pelayanan. Sebagai salah satu contoh, pada tahun 2012 permohonan fidusia hanya sebanyak 83 permohonan

tetapi

pada

tahun

2013

terjadi

peningkatan tajam permohonan menjadi 5.868.760.

32


Peningkatan ini terjadi karena sejak 5 Maret 2013 telah di-launching sistem pendaftaran jaminan fidusia

secara

memberikan

on-line.

dampak

Pelayanan yang

on-line

signifikan,

ini

karena

pelayanan yang tadinya dilakukan secara manual dengan hitungan waktu penyelesaian berhari-hari berubah dengan hitungan penyelesaian dalam waktu menit. Perubahan pelayanan hukum secara on line antara lain juga telah dilakukan terkait dengan pemesanan nama PT, pengesahan pendirian Yayasan, dan pendaftaran wasiat. Adapun data pelayanan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam kurun waktu 2010 s.d. 2013 adalah sebagai berikut. Tabel 22 Pelayanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2010 s.d. 2013 Jenis Layanan

2010

2011

2012

2013

Pelayanan Fidusia Pelayanan Notariat Pelayanan Pesan Nama PT Pelayanan Pendirian PT Pelayanan Kurator Pelayanan Wasiat Pelayanan Legalisasi Pelayanan Hukum Grasi Partai Politik Pelayanan Perumusan Sidik Jari Pelayanan Otoritas Pusat Pelayanan Ekstradisi Pelayanan Bantuan Timbal Balik

159 2.587 66.388 36.458 45 7.701 52.243

121 2.241 84.593 34.796 140 8.762 56.587

1 1.149.365 16

1 1.272.590 8

83 1.329 102.629 49.075 131 9.148 53.584 18 32 61.072 37

5.868.760 4.062 90.475 94.944 90 9.860 58.661 22 10 52.923 53

35

49

86

31

33


4. Keimigrasian Keimigrasian

pada

dasarnya

merupakan

sebagian kebijakan organ administrasi negara yang melaksanakan

kegiatan

pemerintahan

berupa

perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging) untuk kepentingan warga negara Indonesia yang akan berpergian ke luar negeri dan warga negara asing yang

masuk

menyelaraskan

ke

wilayah

berbagai

Indonesia.

kepentingan

Untuk tersebut

adanya suatu perangkat hukum yang mengatur dan menjamin kepastian hukum, ketenteraman, dan ketertiban

umum, perbaikan pelayanan dalam

pengeluaran izin menjadi penting untuk mendukung aspek pembangunan nasional. Penjabaran dari sistem hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan. Data penyelesaian beberapa jenis pelayanan hukum keimigrasian dalam kurun waktu 2010 s.d. 2013 adalah sebagai berikut.

34


Tabel 23 Pelayanan Keimigrasian Tahun 2010 s.d. 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JENIS LAYANAN Paspor Paspor Biasa Untuk Calon TKI paspor Biasa untuk Calon Jemaah Haji Surat Perjalanan Lintas Batas atau PAS Lintas Batas Visa Kunjungan Visa Tinggal terbatas Izin Tinggal Kunjungan Izin Tinggal Terbatas Izin Tinggal Tetap Alih Status Izin Tinggal

2010 1859395 581993

2011 2109412 494499

2012 2332610 317720

2013 2504221 290033

93181

666104

171186

149868

37757 65808 1000 17420 654 3732

39410 75822 1092 20870 1289 4642

58167 40366 76886 858 20069 958 7758

49526 41330 85892 1045 21038 1001 11440

5. Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman Republik Indonesia mempunyai fungsi

mengawasi

publik,

baik

penyelenggaraan

yang

pelayanan

diselenggarakan

oleh

penyelenggara negara dan pemerintahan maupun yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

dananya

bersumber

dari

anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya masyarakat

dari

tahun kepada

35

2010

s.d.

2013,

Ombudsman

akses yang


ditindaklanjuti sebagai laporan disajikan pada tabel berikut. Tabel 24 Akses Masyarakat kepada Ombudsman Tahun 2010 s.d. 2013 Tahun

2010 2011 2012

Jumlah Akses Masyarakat Kepada Ombudsman 5.942 5.584 2.209

Jumlah Laporan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman 1.137 2.165 2.678

Apabila diperhatikan, setiap tahun jumlah akses masyarakat

kepada

Ombudsman

yang

ditindaklanjuti sebagai laporan tersebut meningkat. Dari data tersebut, substansi yang terkait dengan maladministrasi adalah sebagai berikut: Tabel 25 Substansi Maladministrasi yang dilaporkan ke Ombudsman Tahun 2010 s.d.2012 Substansi Maladministrasi Penundaan Berlarut Penyalahgunaan wewenang Berpihak Tidak Memberikan Pelayanan Penyimpangan Prosedur Permintaan Uang, Barang dan Jasa Tidak Kompeten Tidak patut Diskriminasi Konflik Kepentingan

2010 572 193 125 30 87 45 51 34 0 0

Tahun 2011 784 328 127 151 162 139 93 53 27 3

2012 669 372 60 196 343 224 136 90 97 22

Hingga saat ini, dalam rangka meningkatkan kapasitasnya

sebagai

pengawas

penyelenggaraan

pelayanan publik, Ombusman telah membentuk 23 (dua

36


puluh tiga) perwakilan ombudsman di daerah, yaitu Provinsi Bali di Denpasar, Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, Provinsi Maluku di Ambon, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak,

Provinsi Sumatera

Selatan di Palembang, Provinsi Sumatera Barat di Padang,

Provinsi Nusa Tenggara barat di Mataram,

Provinsi Aceh di Banda Aceh, Provinsi Papua di Papua, Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Provinsi Lampung di Bandarlampung, Provinsi Papua di Jayapura, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Lampung. c. Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk mewujudkan budaya hukum dan kesadaran hukum didalam masyarakat terus dilakukan melalui berbagai upaya, misalnya melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh seperti ceramah penyuluhan hukum terpadu, sosialisasi undang-undang kepada

37


masyarakat di daerah, pameran penyuluhan hukum, mobil penyuluhan hukum keliling, dan pemberian pelayanan hukum melalui konsultasi hukum kepada masyarakat.

Sedangkan

penyuluhan

hukum

tidak

langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik seperti penyuluhan hukum online, pentas panggung budaya hukum,

talkshow/perbincangan

di

televisi,

talkshow/perbincangan di radio, dan penayangan iklan layanan masyarakat di media elektronik. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Lembaga Kementerian,

kegiatan

penyuluhan

Pemerintah

baik

Kepolisian,

hukum

dengan

Kementerian/Non

Kejaksaan,

Organisasi

Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan sekolah-sekolah. Salah

satu

usaha

yang

dilakukan

untuk

meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah dengan melakukan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, sampai dengan saat ini telah terbentuk 1.924 Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Pada interval 2010 s.d. 2013, desa/kelurahan sadar hukum yang telah terbentuk adalah:

38


Tabel 26 Jumlah Desa Sadar Hukum Tahun 2010 s.d. 2013

Tahun

Jumlah Desa Sadar Hukum

2010 2011 2012 2013

98 Desa 398 Desa 343 Desa 393 Desa

C. Kendala yang Dihadapi dalam Pembangunan Hukum Sebagai suatu proses, pelaksanaan pembangunan hukum memiliki beberapa kendala yang berasal, baik dari dalam negeri (internal) maupun luar negeri (eksternal). Kendala internal yang dihadapi dalam pembangunan antara lain adalah sebagai berikut. 1.

Asumsi bahwa perencanaan pembangunan hukum yang sifatnya khusus tidak diperlukan karena sudah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang sifatnya umum.

2.

Belum ada pilihan politik atau kemauan politik yang tegas dan jelas mengenai perencanaan pembangunan hukum yang sejajar dengan perencanaan pembangunan nasional.

3.

Pembangunan hukum belum bisa memenuhi harapan masyarakat dalam hal penataan hukum dan kebijakan di semua aspek berdasarkan keadilan untuk semua rakyat Indonesia dan pemulihan ekonomi dan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat.

4.

Implementasi perencanaan pembangunan hukum yang belum sejalan dengan pelaksanaan pembangunan hukum.

39


5.

Dinamika perencanaan pembangunan hukum yang semakin kompleks akibat adanya perubahan subtansi hukum, struktur

hukum,

budaya

hukum,

birokrasi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 6.

Kurangnya pemahaman mengenai posisi dan peran perencanaan pembangunan hukum didalam konstelasi sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku dalam wadah NKRI berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.

7.

Kurangnya sumber daya manusia yang bisa memahami secara sekaligus pengetahuan sebagai perencana dengan pengetahuan sebagai perencana pembangunan hukum dan perancang peraturan perundang-undangan. Kendala eksternal dalam pembangunan sebagai akibat

dari pengaruh globalisasi antara lain disebabkan oleh adanya pengaruh dan perkembangan hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan regional dan internasional yang harus diantisipasi oleh hukum Indonesia. Sebagai contoh permasalahan yang terkait pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN (AFTA) pada tahun 2015, pekerja migran/tenaga kerja Indonesia, masalah perbatasan, isu lingkungan, pencurian ikan (illegal fishing), serta perjanjian dan konvensi internasional. Kendala yang dihadapi dari pengaruh dan perkembangan global tersebut adalah seringkali hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

40


Padahal, di sisi lain kebutuhan untuk mempertimbangkan perkembangan hukum di luar Indonesia dalam pembangunan hukum di Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

D. Peluang yang Dimiliki dalam Pembangunan Hukum Pelaksanaan pembangunan hukum dilakukan dengan memperhatikan beberapa peluang, antara lain sebagai berikut. 1.

Konsensus nasional yang menyatakan bahwa rumusan silasila Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan cita hukum (rechtsidee) yang harus menjadi dasar dan menjiwai pembangunan.

2.

Pasal I ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus menjadi panglima dalam setiap tindakan pemerintah dan rakyat. Salah satu misi pembangunan nasional yang terdapat Bab III Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

3.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung dilaksanakannya pembangunan hukum, antara lain UU No. 24 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, UU No. 12

Tahun

2011

tentang

Perundang-Undangan.

41

Pembentukan

Peraturan


4.

Kemajuan teknologi yang mempermudah dan memperluas jangkauan sosialisasi dan diseminasi pembangunan bidang hukum.

5.

Adanya program-program yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah yang sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan

hukum,

misalnya

program

reformasi

birokrasi dan reformasi kelembagaan di bidang hukum. 6.

Adanya komitmen dan integritas dari pejabat di lingkungan pemerintahan

untuk

melakukan

pembangunan

dan

penegakan hukum. E. Permasalahan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan Hukum 1. Permasalahan Permasalahan yang ada dalam perencanaan pembangunan hukum adalah sebagai berikut: a.

belum adanya rumusan yang tegas mengenai konsep pembangunan

hukum

nasional

agar

pelaksanaan

pembangunan hukum nasional tidak dilakukan secara parsial, berjangka pendek, dan bersifat kasuistis; b.

belum adanya politik hukum yang jelas, sistematis, dan komperhensif dalam hal penataan materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur;

c.

bagaimana arah dan strategi pelaksanaan pembangunan hukum dalam menyelesaikan permasalahan di bidang

42


materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat.

2. Sasaran. Sasaran perencanaan pembangunan hukum adalah sebagai berikut: a. terumuskannya

secara

tegas

mengenai

konsep

pembangunan hukum nasional sehingga pelaksanaan pembangunan hukum nasional tidak dilakukan secara parsial, berjangka pendek, dan bersifat kasuistis; b. terumuskannya

politik

hukum

yang

secara

jelas,

sistematis dan komperhensif dalam memberi arah untuk menyelesaikan masalah dalam penataan materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur; c. tersusunnya arah dan strategi yang menunjang Politik Hukum sebagai langkah konkret dan aplikatif dalam dalam menyelesaikan masalah di bidang materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat.

43

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents