Bab II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah , setiap satuan kerja perangkat Daerah, SKPD harus kepada
menyusun
Rencana Strategis dengan berpedoman
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD)
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sesuai dengan masa jabatan Gubernur Jawa Timur, saat ini telah disusun
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014 untuk kurun waktu tahun 2009 – 2014. Dengan demikian maka RENSTRA Badan Lingkungan Hidup harus konsisten dengan RPJMD dimaksud. RENSTRA
Badan Lingkungan Hidup Tahun 2009 – 2014 disusun
secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.
Untuk itu dibentuk Tim Penyusun RENSTRA Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Pebruari 2009 Nomor : 188/40/KPTS/207/2009 Tahun 2009 tentang Tim Penyusun Rencanaan Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014. RENSTRA Badan Lingkungan Hidup merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai BLH selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
RENSTRA
BLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014
memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
15
2.1.
Rencana Strategis RENSTRA
BLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 disusun
dengan maksud
menyediakan dokumen perencanaan
bagi BLH
Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu tahun 2009 – 2014. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLH dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. 2. Menyediakan bahan serta pedoman
untuk penyusunan Rencana
Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) BLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2009 – 2014. 3. Meningkatkan
pelaksanaan tugas dan fungsi BLH Provinsi Jawa
Timur beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. a. Visi Dalam
rangka
mewujudkan
hak
masyarakat
untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai mana amanah dari Undang Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 Pasal 5 ayat (1), serta untuk mendukung tujuan pembangunan Jawa Timur saat ini yang pro terhadap wong cilik, maka Visi pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur adalah: ”Terwujudnya Lingkungan Hidup Jawa Timur Yang Baik dan Sehat”
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
16
b. Misi Mengingat bahwa permasalahan lingkungan merupakan suatu permasalahan kompleks yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia baik aktifitas yang terorganisir dalam skala besar seperti kegiatan
industri
dan
kegiatan
usaha
yang
lain,
maupun
permasalahan sosial kemasyarakatan yang tidak terorganisir namun sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat karena terkait dengan faktor ekonomi dan sosial budaya seperti penebangan hutan secara
liar,
pembuangan
sampah
secara
sembarangan,
emisi
kendaraan bermotor dan lain lain, serta lemahnya kontrol dari pihak pemerintah sehingga mengakibatkan adanya pemanfaatan lahan yang
tidak
sesuai
dengan
peruntukannya
maka
penyelesaian
masalah tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari semua pihak. Kualitas lingkungan hidup saat ini relatif masih rendah dan keberadaan sumber daya alam yang mengalami banyak kerusakan maka salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik
dan
sehat
adalah
melalui
upaya
peningkatan
kualitas
lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Perumusan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup diarahkan untuk membangun suatu kebersamaan antara pihak pemerintah sebagai regulator, pihak swasta sebagai kontributor pencemaran, pihak akademisi sebagai penghasil teknologi dan solusi ilmiah dan pihak Masyarakat yang sangat diperlukan perannya dalam bentuk perilaku yang berwawasan lingkungan serta sebagai pengendali / pengontrol pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah:
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
17
”Bersama mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di Jawa Timur” c. Tujuan Tujuan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 adalah untuk: “Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan serta Pengelolaan Sumber Daya Alam”. d. Matrik Hubungan Visi, Misi dan Tujuan Tabel 2.1 Matrik Hubungan Visi, Misi dan Tujuan VISI Terwujudnya Lingkungan Hidup Jawa Timur Yang Baik dan Sehat
MISI Bersama mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di Jawa Timur
TUJUAN Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan
Sumber: BLH Prov. Jatim e. Sasaran Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran strategis bidang lingkungan hidup Jawa timur adalah sebagai berikut: ”Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan”
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
18
f. Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Tabel 2.2 Matrik Hubungan Tujuan dan Sasaran TUJUAN SASARAN Meningkatkan Kualitas dan 1. Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan serta Fungsi Lingkungan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam pengendalian sumber-sumber yang Berwawasan Lingkungan pencemar. 2. Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat didalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumber: BLH Prov. Jatim g. Indikator Kinerja Utama Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
19
Tabel 2.3 Tabel Indikator Indikator Utama (IKU) No.
SASARAN STRATEGIS URAIAN
1
2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN DASAR 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Meningkatkan Kualitas 1 dan Fungsi Lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemar
% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD di Kali Brantas
-
8%
12%
15%
18%
21%
2
% penurunan beban pencemaran parameter kunci COD di Kali Brantas
-
8%
12%
15%
18%
21%
3
Prosentase ketaatan industri ditinjau dari kelengkapan perizinan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPL dll)
-
15%
30%
45%
60%
75%
1 Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri)
-
-
38
38
38
38
2 Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata)
-
10
20
30
75
150
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat didalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
3 Prosentase penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan 4 Jumlah Kabupaten / kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
15
20
25
30
35
20
38
h. Program Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, ataukegiatan
masyarakat
yang
dikoordinasikan
oleh
instansi
pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)). Dalam RPJMD telah ditetapkan program Prioritas dan Program Penunjang serta arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai berikut : PROGRAM PRIORITAS a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam
upaya
mencegah
perusakan
dan/atau
pencemaran
lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada: 1. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau 2. Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau 3. Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum 4. Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan
hidup,
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
termasuk
tata
ruang,
kajian
dampak 21
lingkungan, dan perijinan 5. Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir 6. Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 7. Peningkatan
Kelembagaan
Laboratorium
Lingkungan,
serta
Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar 8. Pengembangan
Teknologi
yang
Berwawasan
Lingkungan,
termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan 9. Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau 10. Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada
Masyarakat
sejak
Dini
dan
Publikasi
Pengelolaan
Lingkungan Industri Rokok dan Pendukungnya 11. Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan 12. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Pengawasan Pencemaran Lingkungan oleh Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya. b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya senagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada: 1. Pengembangan
koordinasi
kelembagaan
pengelolaan
daerah
aliran sungai (DAS) terpadu. LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
22
2. Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan 3. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan. 4. Pengembangan
kemitraan
dalam
rangka
perlindungan
dan
pelestarian sumber daya alam. c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program ini bertujuan Merehabilitasi alam yang telah rusak, dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada: 1. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir 2. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, pesisir (terumbu karang dan mangrove)
serta
pengembangan
sistem
manajemen
pengelolaannya PROGRAM PENUNJANG a. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (good
environmental
governance)
berdasarkan
prinsip
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
23
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada: 1. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal. 3. Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Pendidikan
Kemasyarakatan
Produktif
melalui
Peningkatan
Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada: 1. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup 2. Penyebaran
dan
Peningkatan
Akses
Informasi
kepada
Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Setelah penetapan program organisasi, maka yang dilalkukan adalah perumusan dan penetapan Kegiatanguna pengukuran masing-masing program sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
24
apabila terdapat satuan pengukuran secara jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan kedalam aktifitas atau kegiatan Instansi Pemerintah yang disusun dengan dimensi waktu tahunan. 2.2.
RENCANA KINERJA Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara
Birokrasi
Pendayagunaan
Nomor
Penetapan
29
Kinerja
tahun
dan
Aparatur
2010
Pelaporan
tentang
Negara
dan
Pedoman
Akuntabilitas
Reformasi
Penyusunan
Kinerja
Instansi
Pemerintah. Rencana kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2013. Rencana
Kinerja
tahun
2013
merupakan
dokumen
yang
menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2013. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2013. 2.2.1. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap SKPD, dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan
instansi
tidak
hanya
pandai
mendapatkan
dan
menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
25
merupakan upayadalam membangun anajemen pemerintahan yang transparan,
partisipatif,
akuntabel
dan
berorientasi
hasil,
yaitu
peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini. Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan
organisasi
yang
dilakukan
setiap
akhir
periode
pelaksanaan. Dengan demikian Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja (PK) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
26
Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
Anggaran (Rp)
Prosentase penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD
18 %
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup -
36.500.000.000,-
Prosentase penurunan beban pencemaran parameter kunci COD
18 %
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
III
Prosentase ketaatan industri ditinjau dari perizinan dokumen lingkungan (AMDAL, UKLUPPL, SPPL, DPl dll)
100%
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
I
Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri)
Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemar
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat didalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
I.
II
III
38 desa - Program Perlindungan dan / Konservasi kelurah Sumber Daya an Alam
Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata)
75 sekolah
Prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang
100 %
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
- Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH - Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH 27
IV
sesuai dengan kewenangan Jumlah Kabupaten / kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA
38 Kab. / Kota
- Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH
Sumber BLH Prov. Jatim
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
28
