PEREMPUAN, POLITIK, DAN PARLEMEN DI KOTA MAKASSAR (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar
Oleh; RIRIN RAMDANI Nim: 30600111079
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2016
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: RIRIN RAMDANI
Nim
: 30600111079
Jurusan/Prodi
: Ilmu Politik
Program Studi
: S1
Fakultas
: Ushuluddin, Filsafat,&Politik
Judul Skripsi
: Perempuan, Politik, dan Parlemen Di Kota Makassar (studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plangiasi dari karya/penelitian orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan anggota penguji. Makassar,10 September 2015 Yang Menyatakan:
RIRIN RAMDANI NIM: 30600111079
DAFTAR ISI Sampul …………………………………………………………………………………… Pernyataan Keaslian Skripsi ............................................................................................ i Persetujuan Pembimbing ................................................................................................. ii Kata Pengantar………………………………………………………………………..... iii Daftar Isi …………………………………………………….………………………..…iv Abstrak…………………………………………..…………………………………..….vii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 5 C. Tujuan Penelitian .................................................................................................. 6 D. Kajian Pustaka ....................................................................................................... 7 E. Kerangka Teori ....................................................................................................... 10 F. Metode penelitian.................................................................................................... 18 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran Umum Kota Makassar ........................................................................... 21 B. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat ........................................................ 25 C. Gambaran Umum Daerah Pemilihan ...................................................................... 31 BAB III HASIL PENELITIAN A. Distribusi Caleg Perempuan Di Kota Makassar 2014-2019 Di Setiap Dapil ......... 50 B. Distribusi Caleg Perempuan Di Kota Makassar 2014-2019 Di Setiap Partai ......... 57
ii
C. Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Kota Makassar 2014-2019 ....................... 69 D. Penyebab/Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan Di Parlemen .................. 73
BAB IV PENUTUP A. Kesimupulan .......................................................................................................... 79 B. Saran ..................................................................................................................... 80 Daftar Pustaka Lampiran-lampiran Daftar Riwayat Hidup
ii
ABSTRAK NAMA PENULIS
: RIRIN RAMDANI
NIM
: 30600111079
JUDUL SKRIPSI
: PEREMPUAN, POLITIK DAN PARLEMEN DI KOTA MAKASSAR (STUDI TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PASCA PEMILU 2014)
Skripsi ini membahas tentang perempuan parlemen yaitu perempuan, politik dan parlemen di Kota Makassar (studi keterwakilan perempuan pasca pemilu 2009). Berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota di Indonesia dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Adanya peraturan tersebut dapat meningkatkan peran perempuan di masyarakat. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini antara lain: untuk mengetahui distribusi caleg perempuan kota Makassar periode 2014-2019 pada setiap partai,untuk mengetahui distribusi caleg perempuan kota Makassar 2014-2019 pada setiap dapil, untuk mengetahui keterwakilan perempuan di parlemen kota Makassar periode 2014-2019, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pemenuhan kouta perempuan di parlemen.Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah penelitian penulis.ssalah satu daerah khusus penelitian penulis di DPRD Kota Makassar terdapat 50 anggota legislator dan 8 diantaranya legislator perempuan.Kurangnya perempuan yang terpilih menimbulkan permasalahan karena dalam PKPU No. 7 tahun 2013 tentang aturan pencalonan DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten menegaskan keharusan kouta perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan. Keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Makassar belum mencapai kouta 30% yang sudah ditetapkan, akan tetapi keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat berpengaruh dikarenakan wakil ketua III DPRD Kota Makassar adalah legislator perempuan.
Kata kunci : Perempuan,Politik,dan Parlemen
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Di Indonesia mencatat banyak tokoh pemimpin perempuan yang ada pada masanya memberikan suri tauladan kepada rakyatnya. Masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengenal dengan apa yang kini disebut kesetaraan gender. Perempuan Indonesia kini mengalami ketimpangan sosial dan budaya. Di berbagai penjuru Nusantara banyak perempuan yang buta atau dibutakan secara struktural akan potensi dirinya sehingga hanya menjalankan peran sekunder dalam masyarakat. Patut disayangkan karena secara demografi jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari pria. Padahal jika perempuan mendapat kesempatan dan perang yang seimbang dengan pria, maka potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi jauh lebih besar, dan hal tersebut akan menguntungkan dan memberi manfaat bagi pembangunan bangsa. Pembangunan nasioanal bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berupa materil dan spiritual, berdasarkan pancasila undangundang dasar 1945. Memasuki era kemerdekaan mulailah ada kemajuan dalam pemenuhan hak politik perempuan sebagai warga negara. Dalam pembahasan undang-undang pemilu yang dimulai tahun 1948 hampir tidak ada penolakan penggunaan hak memilih dan dipilih sebagai perempuan. Pada zaman Orde Baru, perempuan sangat dibatasi di arena politik. Perempuan memiliki hak pilih dan dipilih yang digelar dalam setiap lima tahun
1
sekali, tetapi mereka hanya didorong untuk menggunakan hak memilih. Artinya dalam zaman ini, sistem pemilu hanya menggunakan suara perempuan untuk memperbesar perolehan suara. Partisipasi politik perempuan dalam bentuk ikut serta mencalonkan diri sangat dibatasi. Organisasi-organisasi
masyarakat
sipil
perempuan
ini
umumnya
digerakkan oleh mantan aktivis kampus yang diilhami oleh gagasan-gagasan feminisme yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara. Berbeda dengan organisasi perempuan istri (Dharma Wanita, Dharma Pertiwi) dan organisasi perempuan keagamaan (Muslimat NU,Muhammadiyah, dan lain-lain), organisasiorganisasi perempuan ini bukanlah organisasi yang berbasis anggota, melainkan organisasi yang ramping, memiliki staf dan metode gerakan yakni mengorganisir perempuan-perempuan kelas bawah dalam suatu kegiatan ekonomi, meningkatkan kesadaran perempuan muda kelas menengah untuk berpihak dan berjuang bagi perubahan kondisi dan posisi perempuan. Sesuai dengan judul penulis tentang perempuan,politik, dan parlemen di Kota Makassar (studi terhadap keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014). Adanya wacana yang terus bergulir agar keadilan dan kesejahtraan gender ini tetap menjadi patron dan dasar dalam menentukan persamaan hak merupakan wujud dari kungkungan yang selama ini dirasakan oleh kaum perempuan yang merasa di diskriminasi, lemah fisik dan tidak mendapatkan tempat yang layak dalam setiap kebijakan- kebijakan yang meliputi persoalan social, politik dan ekonomi termasuk merumuskan undang-undang. Namun ada salah satu contoh dikalangan elemen
masyarakat yang menguatkan peran perempuan, yaitu
2
penguatan suara perempuan dalam proses rekontruksi memerlukan pendamping yang terarah dan aktif, menetapkan jumlah peserta dan mendorong perempuan untuk hadir dan berbicara untuk meningkatkan keterlibatan perempuan (organisasi perempuan ), tetapi tidak cukup untuk menguatkan kepemimpinan perempuan. Penetapan target kuantitatif atas kemampuan perempuan berdampak kecil dalam perencanaan dan pembuatan keputusan terhadap masyarakat-masyarakat. Di dalam Al-Qur‟an telah memberikan pandangan terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk lebih mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia ditengahtengah masyarakat yang telah jelas mengajarkan persamaan antara manusia dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Yang membedakan mereka adalah tingkat ketaqwaannya. Islam dengan kitab suci Al-Qur‟an dan melalui Rasulullah SAW telah hadir secara gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kesederajatan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rezeki sesuai dengan ketentuan syariat agama serta pemerintah mengajarkan amal saleh yang bermanfaat bagi masyarakat.
3
Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(QS. An-Nahl(16):97).” Artinya : “Dan
orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Perempuan muslimah sebagaimana halnya laki-laki dihimbau untuk ikut peduli terhadap masalah-masalah politik yang berkembang dalam masyarakat. Perempuan juga dituntut untuk mengambil bagian sesuai dengan batas kemampuannya dan kondisinya dalam membangun masyarakat. Dengan demikian ada peran perempuan yang harus dilakukan dalam bidang politik, diantaranya :
4
a. Ikut mengemukakan pendapat menegenai isu umum yang berkembang dalam masyarakat b. Menyampaikan nasehat anatara pro dan kontrak (amar ma;ruf dan nahi munkar) c. Mendukung partai atau aliran politik yang prinsipnya lebih dekat pada upaya mencipyakan kesejahtraan masyarakat. Hasil pemilu legislatif di Kota Makassar bahwa jumlah kursi DPRD Kota Makassar sebanyak 50 orang terdiri dari 42 laki-laki dan 8 perempuan. Untuk melihat persoalan minimnya perempuan dalam parlemen tersebut, maka kita akan melihat peraturan yang berlaku saat ini, dalam peraturan Undang-undang nomor 8 tahun 2012, bahwa daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik, memuat kouta 30% perempuan. Melihat belum tercapainya kouta 30% perempuan di legislatif, sehingga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian tentang keterwakilan politik perempuan di Kota Makassar sehubungan dengan pemilu legislatif 2014 dimulai dari perempuan di setiap daerah pemilihan, partai politik hingga keterwakilan di parlemen. B. Rumusan Masalah Mengacu pada uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1.
Bagaimana distribusi caleg perempuan Kota Makassar periode 2014-2019 pada setiap dapil ?
5
2.
Bagaimana distribusi caleg perempuan Kota Makassar periode 2014-2019 pada setiap partai ?
3.
Bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen kota Makassar periode 2014-2019 ?
4.
Apa penyebab/faktor penghambat minimnya pemenuhan kouta 30% perempuan di parlemen ?
C. Tujuan dan kegunaan penulisan Pada dasarnya penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penulisan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui distribusi caleg perempuan Kota Makassar periode 2014-2019 pada setiap dapil 2. Untuk mengetahui distribusi caleg perempuan Kota Makassar periode 2014-2019 pada setiap partai 3. Untuk mengetahui keterwakilan perempuan di parlemen kota Makassar periode 2014-2019 4. Untuk mengetahui penyebab/faktor penghambat minimnya pemenuhan kouta 30% perempuan di parlemen. Sedangkan kegunaan penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut; 1. Diharapkan agar hasil karya ini dapat menambah nuansa cakrawala berpikir dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan Perempuan dan politik khususnya keterwakilan di parlemen.
6
2.
Untuk persyaratan memperoleh gelar keserjanaan strata satu pada jurusan ilmu politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
D. Tinjauan Pustaka Penulisan skripsi dengan tema keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Makassar sangat baik menjadi tolak ukur penelitian ini. Hal ini membuat penulis mengambil judul “Perempuan, Politik dan Parlemen Di Kota Makassar (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014).” Demi melengkapi referensi, penulis mengangkat beberapa kajian pustaka untunk mendukung skripsi ini, antara lain sebagai berikut : 1. Skripsi A. Oriza Rania Putri tentang keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota dewan perwakilan daerah provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar tahun 2013. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah (1) Bagaimanakah pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dan (2) Bagaimana implikasi hukum pelaksanaan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar. Penulis menelaah skripsi Putri bahwa berdasarkan hasil penelitiannya merumuskan saran sebagai berikut: 1) Setiap Partai Politik seyogyanya menghadirkan Sistem baru untuk menyeleksi kandidat dan mekanisme-mekanisme pengambilan kebijakan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik juga harus segera disusun dalam menyonsong pemilu 2014. 2) perlu juga
7
dikembangkan jaringan-jaringan kerja yang saling mendukung, yang dapat dijadikan basis kolaborasi kaum perempuan di dalam masyarakat Indonesia. 3) menuntut konsistensi Parpol pasca pembatalan pasal 214 UU pemilu No 10 tahun 2008, konsistensi dengan sistem kuota dalam rangka mewujudkan affirmative action.1 Sedangkan penelitian penulis ingin mengetahui bagaimana perempuan dan parlemen di Kota Massar. Skripsi Putri akan menuntun peneliti dan membandingkan skripsi penulis. 2. Skripsi Nuni Silvana tentang keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik dan pencalonan legislatif tahun 2013. Skrips ini menjelaskan bahwa perempuan diberi kuota tersendiri baik dalam kepengurusan partai politik maupun pencalonan legislatif
yaitu sebesar 30%. Hanya saja
pengaturan ini masih dirasa setengah hati karena tidak ada sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak menjalan undang-undang tersebut.2 Skripsi ini akan memberikan petunjuk terhadap peneliti. Tujuannya untuk menyemangati peneliti dalam mencari data dan membandingkan peneliti dengan skripsi Nuni Silvana. 3. Skripsi ini tentang keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik menurut undang-undang No 2 Tahun 2008 Jo. Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik (Ditinjau dari Perspektif Hak Asai Manusia). Skripsi Hana Pertiwi menunjukkan bahwa (1) dasar
1
A. Oriza Rania Putri, Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. (Makassar: Universitas Hasanudin Fakultas Hukum, 2013),. Hlm v. 2 Nuni Silvana, Keterwakilan Perempuan dalam Pengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif. (Purwokurto: Universitas Jendral Sudirman Fakultas Hukum, 2013),. Hlm 8
8
pertimbangan
penentuan
kepengurusan
partai
30%
politik
keterwakilan
adalah
perempuan
ditentuntukan
oleh
dalam beberapa
pertimbangan mulai dari partimbangan hukum yaitu (a) sesuai dengan UUD NKRI Tahun 1945; (b) sesuai dengan kebijakan Negara (legal policy) untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik; (c) banyaknya konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi perempuan yang diratifikasi oleh Indonesia.3 Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti keterwakilan perempuan parlemen yang akan mempengaruhi isu-isu tentang perempuan. 4. Jurnal yang berjudul Potret Kouta Perempuan Di Parlmen, di susun oleh Ratnawati. Jurnal in menjelaskan tentang posisi perempuan dalam sistem politik indonesia, dalam sejarah perpolitikan di Indonesia perempuan memang terlambat dalam keterlibatannya di dunia politik. Jurnal ini juga berisi, sebaiknya kouta 30% perempuan dipandang sebagai suatu tantangan bagi kaum perempuan yang membawa konsekuensi dan menuntut tanggung jawab moral.4 Sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang bagaimana upayaupaya untuk pemenuhan kouta 30% perempuan di parlemen. 5. Jurnal Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014, jurnal ini berisi pengaturan tentang kouta 30% keterwakilan perempuan yang
3
Hana Pertiwi, Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik Menurut Undang-undang No 2 Tahun 2008 Jo. Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Ditinjau dari Perspektif Hak Asai Manusia), (Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2012),. Hlm v 4 Ratnawati, Potret Kouta Perempuan Di Parlemen. (Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, FISIPOL) . Sumber : “jurnalsospol.fisipol.ugmac.id
9
bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Jurnal ini juga menjelaskan tentang keterwakilan diskriptif vs keterwakilan substantif. 5 Sedangkan penelitian penulis mengenai studi terhadap keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014, dan juga mengenai faktor penghamba kouta 30% perempuan. D. Tinjauan Teoritik 1. Teori Strukturasi Dalam permasalahan penulisan ini, teori strukturasi juga dapat kita lihat dengan memakai teori strukturasi Anthony Giddens. Dimana Strukturasi merupakan proses yang mana konsekuensi tindakan yang tidak disengaja menciptakan norma, aturan, peran, atau struktur sosial lainnya yang akan menghambat atau mempengaruhi tindakan di masa depan gagasan teori ini diterapkan dalam komunikasi organisasi. Teori strukturasi mengajarkan konsep tentang individu yang dikatakan sebagai aktor(agen) yang memiliki peran untuk memproduksi dan mereproduksi struktur dalam tatanan sosial yang mapan dan agen mampu merubah dan mengahsilkan struktur-struktur baru jika tidak menemukan kepuasan dari struktur yang sudah ada sebelumnya.6 Unsur-unsur teori strukturasi : a) Agen atau Agensi
5
Jurnal Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014. Sumber : berkas.dpr.go.id 6 Anthoni, Giddens.1984. the consitution of society-outline of the strukturacionpolity. pres
teory
of
10
Refleksi aktivitas merupakan ciri terus menerus tindakan sehari-hari dan melibatkan pelaku tidak hanya individu tapi juga perilaku orang-orang lain. Intinya aktor-aktor tidak hanya memonitor arus aktivitas-aktivitas dan mengharapkan orang lain berbuat yang sama denga aktivitasnya. Sebagian filsuf telah menyatakan bahawa agar setiap peristiwa yang melibatkan manusia bisa dianggap sebagai agensi, paling tidak apa yang dilakukan itu bersifat segaja dalam beberapa deskripsi. b) Agensi dan Kekuasaan Ada dugaan bahwa menjadi agen berarti harus mampu menggunakan gugusan kekuasaan kausal, termasuk mempengaruhi kekuasaan kekuasaan yang disebarkan orang lain. Suatu tindakan tergantung pada kemampuan individu dalam 'mempengaruhi' keadaan atau rangkaian peristiwa yang ada sebelumnya. Agen tidak lagi bisa berbuat seperti itu jika dia kehilangan kemampuan 'mempengaruhi' yakni, melaksanakan kekuasaan semacam itu. Banyak kasus menarik bagi analisis sosial berpusat pada marjin yaitu apa yang dianggap sebagai tindakan dimana kekuasaan individu dibatasi oleh keadaankeadaan yang dapat didesfikasikan. c) Struktur, Strukturasi Menyatakan struktur sebagai 'aturan' dan sumberdaya, atau dengan kata lain struktur sebagai perangkat aturan dan sumberdaya menghasilkan resiko tertentu yang jelas, yakni kesalahan interpretasi. Hal ini disebabkan adanya dominasi penggunaan istilah aturan tertentu dalam literatur filsafat :
11
1. Aturan kerap dianggap berhubungan dengan permainan, sebagai preskripsi yang diformalkan. 2. Aturan kerap dilihat dalam bentuknya yang tunggal, seakan bisa dikaitkan dengan kekhususan perilaku tertentu. 3. Aturan tidak dapat dikonseptualisasikan terlepas dari adanya sumberdaya. 4. Aturan
menyiratkan
prosedurprosedur
metodis
interaksi
sosial,
sebagaimana yang utamanya dijelaskan oleh Garfinkcl. Aturan memiliki dua aspek yang perlu dibedakan secara konseptual, sedangkan sejumlah penulis filsafat (seperti Winch) cenderung menggabungkan dua aspek itu.Dualitas strukur. Giddens menyatakan, kehidupan sosial adalah lebih dari sekedar tindakantindakan individual. Namun, kehidupan sosial itu juga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial. Menurut Giddens, human agency dan struktur sosial berhubungan satu sama lain. Tindakan-tindakan yang berulang dari agen-agen individulah yang memproduksi struktur tersebut. Tindakan sehari-hari seseorang memperkuat dan dan memproduksi seperangkat ekspektasi. Perangkat ekspektasi orang-orang lainlah yang membentuk apa yang oleh sosiolog disebut sebagai “kekuatan sosial” dan “struktur sosial”. Hal ini berarti terdapat struktur sosial seperti tradisi, institusi,aturan moral serta cara-cara mapan untuk melakukan sesuatu. Namun
12
juga bahwa semua struktur itu bisa dirubah ketika seorang mulai mengabaikan, menggantikan, atau memproduksinya secara berbeda. 7 Misalnya contohnya perempuan, politik dan parlemen di Kota Makassar . Penulis menggunakan teori strukturasi agent untuk menjelaskan dan menekankan pada dominasi peran struktur dalam kehidupan sosial dan kekuatan sosial yang mampu mencengkram dan mengendalikan individu-individu secara penuh. 2. Teori Gender Persoalan gender bukanlah persoalan baru dalam kajian-kajian sosial, hukum, keagamaan, maupun yang lainnya. Namun demikian, kajian tentang gender masih tetap aktual dan menarik, mengingat masih banyaknya masyarakat khususnya di Indonesia yang belum memahami persoalan ini dan masih banyak terjadi berbagai ketimpangan dalam penerapan gender sehingga memunculkan terjadinya ketidakadilan gender. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-matademikian. Secara etimologis kata „gender‟ berasal dari bahasa Inggris yang berarti „jenis kelamin‟. Kata „gender‟ bisa diartikan sebagai „perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku . Secara
terminologis, „gender‟ bisa didefinisikan sebagai harapan-
harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Definisi lain tentang gender
7
Anthoni, Giddens. Teori Strukturasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) lihat website : http://phudin.blogspot.com/2009/10/teori-strukurasi-anthony.html?m=1
13
dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, „gender‟ adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women‟s Studies Encyclopedia bahwa
gender
adalah
suatu
konsep
kultural
yang
dipakai
untuk
membedakanperan, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara lakilaki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. a) Konsep kesataraan dan keadilan gender Kesetaraan gender Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hakasasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “Gender Equality (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia,secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan,sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan). 8 b) Keadilan gender Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “Gender Equity
8
Puspitawati, H..Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia,(Bogor, PT Penerbit IPB Press, 2012) hlm 52
14
(Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya). a) Teori Nurture Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentifikasi sebagai kelas berjuis sedangkang perempuan sebagai kelas pruletar. b) Teori Equilinirium Disamping kedua aliran tersebut terdapat komromistis yang dikenal dengan keseimbangan (Equilinirium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang.
15
Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H.Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia. c) Teori Partai Politik Partai Politik (parpol) menurut Miriam Budiarjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di Negaranegara berkembang maupun negara-negara maju parpol menjadi ikhtiar yang penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangansiuran pendapat dialami masyarakat menjadi lebih teratur. Pendapat dan sikap yang bermacam-macam tersebut perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum. Artikulasi pendapat dan sikap dari berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama digabungkan menjadi sebuah penggabungan kepentingan yang dalam suatu sistem politik merupakan input bagi pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya jika artikulasi pendapat dan sikap tersebut tidak terakumulasi dengan baik maka yang akan timbul adalah kompetisi kepentingan yang tak terkendalikan dan akhirnya akan menimbulkan anarki. Dengan kata lain, parpol bertugas mengatur kehendak umum yang kacau. Partai-partai
16
menyusun keteraturan dari kekacauan para pemberi suara yang banyak jumlahnya itu. Partai politik adalah sebuah organisasi sosial-politik yang perlu mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Pengelolaan partai politik secara modern, transparan, profesional, dan tersistem akan menentukan keberlangsungan serta efektifitas penyerapan aspirasi dan perjuangan ideologis dalam program-program kerja yang terukur. Sejauh mana organisasi partai politik mampu mengorganisasi setiap unit dan sumberdaya politik akan sangat menentukan sukses tidaknya aspirasi dan perjuangan politik. Idealnya partai politik merupakan lembaga politik yang legal sebagai peserta pemilu yang berkewajiban menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan dapat dengan konsisten menjunjung kepentingan rakyat dengan selalu berpedoman dengan ideologi partai politik tempat ia bernaung. Penjelasan seperti ini merupakan sebuah tanda bahwa partai politiklah yang memiliki peran besar untuk dapat melakukan kaderisasi terhadap calon-calon peserta pemilihan. Dalam artian, partai politik merupakan lembaga politik legal yang melakukan seleksi fit and proper test bagi calon wakil rakyat, sebelum mereka bertarung di dalam pemilu. Namun, realitas yang terlihat di Indonesia justru orientasi pemilih calon wakil rakyat yang lebih cenderung pada hal yang bersifat penokohan dibandingkan dengan program kerja nyata yang hendak dibangun oleh si calon yang ditetapkan dalam platform partai, membuat posisi partai politik menjadi terancam. Walaupun strategi penempatan kalangan selebriti dalam daftar calon
17
legislatif dari parpol telah dengan nyata mampu mendongkrak perolehan suara, parpol tentunya harus lebih keras memikirkan strategi apa yang benar-benar politis, etis dan cerdas untuk dapat benar-benar memenangkan suara rakyat dengan terhormat dan tetap memperlihatkan tanggung jawab mereka kepada konstituennya.9 3.
Fungsi-fungsi Partai Politik Menurut Meriam Budiarjo menjelaskan mengenai fungsi parpol, Yaitu :
1) Partai sebagai sarana komunikasi politik 2) Partai sebagai sarana sosialisasi politik 3) Partai sebagai sarana recruitment politik 4) Partai sebagai sarana pengatur konflik. F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Dalam Penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana bentuk keterwakilan perempuan di Parlemen Kota Makassar. Penulisan deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah di tentukan secara jelas dan spesifik. Penulisan deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat. 9
Firmanzah. Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
18
2. Teknik Pengumpulan Data Dalam proses pengumpulan data, penulis turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penulisan yang akan diperoleh nantinya. Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu: a. Metode Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit10 b. Metode Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama11 c. Metode Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.12 Alat ini untuk pengumpulan data melalui Camera dan Handpone. Berguna mengumpulkan data bagi penulis di lapangan. d. Metode Online adalah metode yang digunakan penulis melalui media online seperti intenet, sehingga internet merupakan salah satu medium atau ranah yang sangat bermanfaat bagi penelusurari berbagai informasi, mulai dari informasi teoritis maupun data primer ataupun skunder yang diinginkan penulis
10
Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2009),. Hlm . 115. Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2009),. Hlm. 108 12 Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2009),. Hlm. 122 11
19
untuk kebutuhan penulisan.13 Metode ini akan melengkapi isi skripsi atau membandingkan permasalahan di lapangan dengan metode online. 3. Teknik Analisis Data a. Data Primer yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penulisan dan hasil observasi. b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan. Kedua data tersebut, akan dianalisis secara kualitatif, kemudian di interpretasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan misalnya untuk memperoleh
gambaran
(deskripsi)
lengkap
mengenai
keterwakilan
perempuan di DPRD Kota Makassar.
13
Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2009),. Hlm 124.
20
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Kota Makassar 1. Letak Geografis Letak geografis kota Makassar sangat strategis karena berada dipersimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam Provinsi Sulawesi Selatan,dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada di koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 m dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat kea arah barat dan diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai jenneberang yang bermuara di selatan kota. Lihat peta Kota Makassar Berdasarkan pemisahan kecamatannya sebagai berikut;
Sumber: Badan Statistik Kota Makassar 21
Menurut Badan Pusat Statistik Kota Makassar bahwa jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut,
Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini,
Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Manggala dan Biring kanaya. Sedangkan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 2. Penduduk Penduduk Kota Makassar umumnya beretnis mayoritas beragama islam. Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk Makassar kebanyakan dari (Suku Makassar) dan Suku Bugis sisanya berasal dari suku Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Ada pun jumlah penduduk di Kota Makassar, berdasarkan Badan Statistik Kota Makassar 20112013 di bawah ini; Tabel I Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Perempuan Dan LakiLaki 2012-2013
Kecamatan
2012 Laki-laki perempuan
2013 Laki-laki
Perempuan
Mariso
28.165
28.359
28.333
28.245
Mamajang
28.892
30.278
28.405
29.682
Tamalate
87.551
89.396
90.595
92.344
Rappocin
74.811
79.373
75.948
80.717
Makassar
40.400
41.672
40.056
40.998
Ujung Pandang
12.829
14.372
12.498
13.988
22
Wajo
14.410
15.220
13.453
14.103
Bontoala
26.580
27.935
25.667
26.964
Ujung Tanah
23.597
23.532
23.519
23.317
Tallo
67.504
67.279
69.327
69.092
Panakukkang
70.439
71.869
71.749
73.248
Manggala
61.386
61.453
65.512
65.431
Biring kanaya
88.297
88.819
97.410
98.496
Tamalanrea
51.882
53.352
53.623
55.361
Jumlah
676.744
692.862
696.086
711.986
Sumber: Badan Statistik Kota Makassar Data di atas berisi mengenai data jumlah rumah tangga berdasarkan bukti kepemilikan rumah per kecamatan Mariso sampai Kecamatan Tamanlarea yang terdiri dari 143 kelurahan di Kota Makassar tahun 2012-2013 yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Dan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 1.369.606 jiwa sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 1.408.072 jiwa. Kota Makassar juga memliki tingkat pendidikan seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Islam Negeri Alauddin. Ini membuktikan bahwa Kota Makassar setara dengan kota-kota besar di Indonesia. 3. Budaya Kota Makassar memiliki adat-istiadat yang cukup beragam salah satunya dalam bentuk bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa bugis Makassar. Bugis merupakan kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi
23
Selatan. Bahasa bugis yang tersebar di Kabupaten Maros, Takalar, Jeneponto, Luwu, Bone, Majene, Pare-pare, Sidrap, Wajo dan sebagainya. Dan nama panggilan gelar bugis juga berbeda-beda seperti Daeng, Puang, Karaeng dan lainnya. Kota Makassar sendiri biasa menggunakan gelar tersebut dengan sebutan “Daeng”. Budaya bugis ini berasal dalam lontara. Begitulah budaya Kota Makassar hingga sampai saat ini. 4. Perekonomian Perekonomian Kota Makassar sangat maju dibandingkan kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dikarenakan bahwa Kota Makassar adalah terletak paling strategis dari kota lain dan juga pusat perdagangan terbesar di Sulawesi Selatan. Misalnya, memiliki pasar daerah yang banyak, toko-toko modern dan lain sebagainya. Dari sisi kelautan Kota Makassar mempunyai pelabuhan dimana hasilhasil laut dikelolah seperti ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan dan kapalkapal yang berasal dari jawa membawa barang untuk diperdagangkan di Kota Makassar, sedangkan dari sisi udara terdapat pesawat yang membawa dagangan dari beberapa pulau dan negara-negara tetangga. Makassar juga memiliki beberapa pabrik-pabrik, yakni pabrik minuman dan makanan ringan. Salah satu contohnya pabrik minuman markisa, pabrik roti, pabrik tahu dan tempe dan lain sebagainya. Penduduk Kota Makassar yang sangat padat membuat penduduk dari kota atau kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan menjual beberapa hasil pangan, beras dan buah-buahan.
24
B. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat a. Dewan Perwakilan Rakyat Hitam putih perjalan legislatif di republik ini muncul silih berganti ada saat lembaga perwakilan rakyat itu tampil dengan gaya seorang. Keberadaan kepentingan yang bervariasi dan adanya “dominant coalition”14 membawa kita pada peran sebuah kekuasaan. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi keputusan. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.15 Di Indonesia dalam menggapai suatu kekuasaan seseorang harus mempengaruhi masyarakat demi menggapai kursi legislatif. Menurut buku Makassar dalam Logika Wakil Rakyat, lembaga terhormat itu tampil dengan tendangan kencang. Sosoknya rada jelmaan rakyat. Kalau bersuara, katanya menyuarakan hati nurani rakyat. Gema perjuangan yang diusung selalu demi dan atas kepentingan konstituennya rakyat. 16 Dimulainya sejarah kekuasaan di Republik ini setelah menaklukan kekuasaan belanda 17 agustus 1945 yang ditetapkan hari jadinya Indonesia. Legislatif pertama yang berdiri sejak 1918-1942 yaitu volksraad yang jumlah
14
Dominant coalition merujuk pada kelompok tertentu pada suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi hasil-hasil suatu keputusan. Dalam perpesktif kontingensi, dominant coalition dan manajemen puncak diasumsikan sama. 15 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010),. Hlm 7. 16 Usman Nukma dan Sudirman Taha, Makassar dalam Logika Wakil Rakyat. (Makassar; Pelita Pustaka, 2002)., Hlm 3.
25
anggotanya 38 orang ditambah dengan ketua. Seorang Belanda yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada permulaan berdirinya Volksraad partisipasi organisasi politik indonesia sangat terbatas.17 Adapun beberapa badan legislatif di Indonesia yang kita kenal yaitu; 1. Volksraad 1918-1942 2. Komite Nasional Indonesia 1945-1949 3. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat 1949-1950 4. DPR Sementara 1950-1956 5. DPR (Hasil Pemilihan Umum 1955) 1956-1959 dan DPR Peralihan 1959-1960 6. DPR Gotong Royong Demokrasi Terpimpin 1960-1966 7. DPR Gotong Royong Demokrasi Pancasila 1966-1977 8. DPR Hasil Pemilihan Umum 1971 9. DPR Hasil Pemilihan Umum 1977 10. DPR Hasil Pemilihan Umum 1982 11. DPR Hasil Pemilihan Umum 1987 12. DPR Hasil Pemilihan Umum 1992 13. DPR Hasil Pemilihan Umum 1997 14. DPR Hasil Pemilihan Umum 1999 15. DPR Hasil Pemilihan Umum 2004
17
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),. Hlm 330.
26
Pada masa orde lama sistem pemilihan umum sangat terbatas dikarenakan partai politik yang duduk di kursi legislatif lebih kecil dari pada legislatif setelah reformasi tahun 1999. Tahun 1956-1959 badan legislatif hasil pemilihan umum beranggota 272 orang. Dari jumlah tersebut 60 anggota merupakan wakil Masyumi, 58 wakil PNI, 47 wakil NU, 32 wakil PKI dan selebihnya anggota-anggota dari sejumlah partai-partai kecil. Jumlah fraksi adalah 18 dan 2 orang wakil yang tidak berfraksi. 18 Wewenang badan ini di bidang legislatif dan kontrol tidak berbeda dengan DPR-Sementara. Dalam masa DPR ini telah diajukan 145 rancangan undang-undang dan 113 di antaranya disetujui menjadi Undang-undang, diusulkan 8 mosi dan 2 di antaranya disetujui dan diajukan 8 interpelasi dan 3 di antaranya disetujui. Sedangkan pada masa orde baru, badan legislatif hasil pemilu pada tahun 1977-1997 jumlah anggota DPR 460 anggota. Jumlah ini terdiri dari 360 anggota DPR yang dipilih dan 100 anggota yang diangkat. Perubahan jumlah anggota DPR yang dipilih dan diangkat terjadi sejak pemilu 1987 dimana jumlah total anggota meningkat menjadi 500 anggota dengan perincian 400 anggota dipilih dan 100 anggota diangkat. DPR hasil pemilu1992 tetap berjumlah 500 anggota dengan peningkatan jumlah anggota DPR yang dipilih
18
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),. Hlm 333.
27
yaitu 425 anggota dan penurunan jumlah anggota DPR yang diangkat menjadi 75 anggota. 19 Lihat table di bawah ini berdasarkan tahun 1977-1997; Table 2 Jumlah Anggota Badan Legislatif Hasil Pemilu 1977-1997 Tahun pemilu 1997 1982 1987 1992 1997
Jumlah Total Anggota DPR 400 400 500 500 500
Jumlah AnggotaDPR yang Dipilih 360 364 400 400 425
Jumlah Yang Diangkat 100 100 100 100 75
Sumber: Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik berdasarkan Komisi Pemilihan Umum.
Sedangkan pada masa reformasi ketika masyarakat menguasai lembaga legislatif tahun 1999. Disebabkan pada masa orde lama dan orde baru memliki sistem pemerintahan yang sangat terbatas, maka pemerintahan Indonesia di rubah. Pemilihan legislatif tahun 1999 Republik Indonesia menghasilkan tujuh partai besar seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN , PK, dan PBB setelah Undang-Undang tentang Partai Politik di rubah.20 Lihat table di bawah berdasarkan perolehan kursi yang didapat tahun 1999
19
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),. Hlm 341. 20 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),. Hlm 341.
28
Table 3 Komposisi Perolehan Kursi Hasil Pemilu 1999 per Partai Politik No
Partai politik
Perolehan kursi
1
PDIP
153
2
GOLKAR
50
3
PPP
58
4
PKB
51
5
PAN
34
6
PBB
13
7
PK
7
8
PKP
4
9
PNU
5
10
PDKB
5
11
PBI
1
12
PDI
2
13
PP
1
14
PDR
11
15
PSII
1
16
PNI Front marhaenis
1
17
PNI massa marhaenis
1
18
IPKI
1
29
PKU
1
20
MASYUMI
1
21
PKD
1
total
462
29
Sumber: Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik berdasarkan Komisi Pemilihan Umum
Menurut data di atas anggota yang berjumlah 462 ini dipilih melalui pemilu, sedangkan 38 anggota lainnya merupakan anggota TNI/POLRI yang diangkat sehingga jumlah total anggota DPR 500 anggota. b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasca orde lama tidak jauh beda dengan sistem partai politik pusat. Namun yang menonjol di era Orde Baru pada setiap daerah tentang drama memilukan yang dipertontonkan dalam tempo yang cukup lama, sekitar 25 tahun. Paradigma UU No. 5 Tahun 1974 menjadi kendaraan yang memperlancar arusmuatan kepentingan kekuasaan. Pasal 13 misalnya, menempatkan DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Dengan begitu, otomatis DPRD sebagai wakil-wakil rakyat, sudah terpasung kedalam bagian pemerintah daerahnya. Pada pasca tersebut soeharto membuat keputusan tentang sistem legislatif menjadwalkan Pemilu dan mengorganisasikan dan melaksanakan pemilu dengan cara-cara yang dapat menjamin mayoritas formasi DPR/MPR dikontrol langsung oleh Soeharto dan kolega politiknya. Ketika itu DPRD hanya diposisikan sebagai lembaga yang hanya menerima keterangan peranggung-jawaban kepala daerah. Bukannya kepala daerah bertanggung-jawab kepada DPRD. Terlihat kuatnya rezim orde baru
30
yang beraruskan sentralisasi membuat masyarakat daerah hanya sekedar penonton dalam deru pembangunan daerahnya sendiri.21 Sejarah lembaga DPRD itu mencapai klimaksnya dengan bergulirnya arus reformasi. Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dari UU No. 5 tahun 1974 ke UU No. 22 tahun 1999, serta merta menyiratkan harapan baru. Hal itu dilegalkan dengan keluarnya Tap MPR No. XV/MPR 1998 yang memberikan kewenangan luas dan nyata kepada daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. Sejak saat itu muncul sistem multi-partai dalam dinamika kehidupan politik bangsa Indonesia. Sistem multi-partai tidak saja telah menyebabkan perubahan besar pada sistem ketatanegaraan dan perpolitikan nasional, tapi juga telah berimbas pada dinamika prilaku dan partisipasi politik masyarakat serta pada pola hubungan kelembagaan politik di tingkat daerah dan otonomi daerah. C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar DPRD Kota berada di setiap kota di Indonesia yang memiliki Anggota DPRD Kota berjumlah 20-450 orang. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. DPRD Kota merupakan mitra kerja walikota (eksekutif). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD Kota, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. 21
Usman Nukma dan Sudirman Taha, Makassar dalam Logika Wakil Rakyat. (Makassar; Pelita Pustaka, 2002)., Hlm 6.
31
Tugas dan wewenang DPRD Kota adalah: 1)
Membentuk Peraturan Daerah Kota yang dibahas dengan Walikota untuk mendapat persetujuan bersama
2)
Menetapkan APBD Kota bersama dengan Walikota
3)
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Walikota, APBD Kota, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah
4)
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
5)
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
6)
Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat. Anggota DPRD Kota juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda Kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Memperhatikan kewenangan yang bergulir begitu besar
di lingkup
DPRD, bagi DPRD Kota Makassar telah direspon dengan langkah antisipatif menetapkan kode etik anggota DPRD Makassar. Cita ideal itu telah diatur dalam keputusan DPRD Kota Makassar, No. 19 tahun 2002. Seperti itu juga,
32
upaya mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan DPRD, telah ditetapkan peraturan Tata Tertib DPRD Kota Makassar yang diatur dalam keputusan DPRD Makassar No. 18/DPRDV/2002.22 Kendati peraturan Tatib itu sudah ada sebelumnya, namun dipandang perlu melakukan penyusaian dan perubahan. Tatib ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2002, itu memuat 27 bab dan 223 pasal.23 Anggota DPRD Kota Makassar terdiri atas anggota partai politik hasil pemilihan umum 1999 dan anggota TNI/POLRI yang diangkat. Periode 19992004, anggota DPRD seluruhnya berjumlah 45 orang. Tercatat 22 orang dari Partai Golkar, 5 orang dari PDI-P, 5 orang dari TNI/POLRI, PPP 4 orang dan PAN 3 orang. Selebihnya masing-masing satu orang dari PBB, PP, PKP, PBI, PK dan PKB.24 DPRD Kota Makassar dalam susunannya antara lain terdiri atas Fraksifraksi. Tercatat ada 5 fraksi, masing fraksi Partai Golkar deengan anggota 22 orang, Fraksi perjuangan 5 orang, Fraksi reformasi tujuh orang, Fraksi persatuan pembangunan enam orang dan Fraksi TNI/POLRI 5 orang. Selain fraksi, juga terdapat alat kelengkapan DPRD yang meliputi pimpinan DPRD, komisi-komisi dan panitia-panitia. Pimpinan DPRD terdiri atas satu orang ketua dan tiga wakil ketua, sedangkan jumlah komisi tercatat sebanyak 5 buah, masing-masing komisi pemerintahan, ekonomi, keuangan, pembangunan dan
22
Usman Nukma dan Sudirman Taha, Makassar dalam Logika Wakil Rakyat. (Makassar; Pelita Pustaka, 2002)., Hlm 10. 23 Usman Nukma dan Sudirman Taha, Makassar dalam Logika Wakil Rakyat. (Makassar; Pelita Pustaka, 2002)., Hlm 11. 24 Usman Nukma dan Sudirman Taha, Makassar dalam Logika Wakil Rakyat. (Makassar; Pelita Pustaka, 2002)., Hlm 11
33
kesra. Sedangkan panitia-panitia terdiri atas 5 panitia, masing-masing panitia musyawarah, anggaran legislasi, urusan rumah tangga, dan panitia khusus. Dalam susunan DPRD juga disebutkan adanya sekretariat dewan.25 D. Sejarah dan Aturan Penetapan Daerah Pemilihan Daerah pemilihan adalah arena bagi competitor untuk memperebutkan jatah kursi yang telah ditentukan. Undang-undang pemilu kemudian mengatur tidak saja peserta kompetisi pemilihan umum untuk DPR, DPRD, DPD tetapi juga arena kompetisi peserta jumlah kursi yang diperebutkan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Arena kompetisi beserta jumlah kursi yang diperebutkan itulah yang kemudian yang disebut besaran daerah pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan 2376 daerah pemilihan (dapil) dengan rincian DPRD provinsi berjumlah 259 dapil dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota 2117 dapil untuk Pemilu 2014. Dalam penentuan jumlah dapil tersebut, tak hanya berdasarkan Data Agregat
Kependuduk
per
Kecamatan
(DAK2)
namun
mereka
juga
memperhatikan beberapa aspek sehingga dapat ditotalkan seluruhnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8/2012) sudah menetapkan alokasi kursi dan daerah pemilihan untuk anggota DPR RI yang tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut. Sementara penentuan alokasi kursi dan daerah
25
Usman Nukma dan Sudirman Taha, Makassar dalam Logika Wakil Rakyat. (Makassar; Pelita Pustaka, 2002)., Hlm 11-12.
34
pemilihan untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU. Dalam menentukan alokasi kursi dan daerah pemilihan untuk masingmasing lembaga perwakilan agar dapat proporsional, para ahli merumuskan beberapa prinsip yang perlu diikuti dalam melakukan penghitungan alokasi kursi dan pembentukand daerah pemilihan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: kesetaraan populasi, integralitas wilayah, kesinambungan wilayah, pencakupan wilayah (coterminus), kohesivitas penduduk, dan perlindungan petahana (preserving of incumbent). 1) Prinsip Kesetaraan Populasi Prinsip kesetaraan populasi adalah harga kursi dibanding penduduk kurang lebih sama antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain. Ini juga bagian dari pemenuhan prinsip opovov (one person, one vote, one value) dalam pemilu demokratis. Oleh karena itu prinsip ini harus ditempatkan sebagai prinsip nomor 1 sehingga bisa dihindari terjadinya diskriminasi politik, karena nilai suara/penduduk di satu daerah pemilihan lebih murah/mahal daripada nilai suara/penduduk di daerah pemilihan yang lain. 2) Prinsip Integralitas Wilayah Prinsip integritas wilayah berarti satu daerah pemilihan harus integral secara geografis, yang sejalan dengan prinsip kesinambungan wilayah, yaitu suatu daerah pemilihan harus utuh dan saling berhubungan secara geografis. Secara umum pembentukan wilayah administrasi juga memperhatikan masalah
35
ini,
sehingga
penggunaan
wilayah
administrasi
sebagai
peta
dasar
pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dikehendaki UU No. 8/2012 tidak mengganggu penerapan prinsip integralitas dan kesinambungan wilayah ini. 3) Prinsip Pencakupan Wilayah Prinsip pencakupan wilayah atau coterminus maksudnya adalah suatu daerah pemilihan lembaga perwakilan tingkat bawah harus menjadi bagian utuh dari daerah pemilihan lembaga perwakilan lebih tinggi, atau satu daerah pemilihan lembaga tingkat bawah tidak boleh berada di dua daerah atau lebih daerah pemilihan lembaga perwakilan lebih tinggi. 4) Prinsip Kohesivitas Penduduk Prinsip kohesivitas penduduk berarti suatu daerah pemilihan hendaknya dapat menjaga kesatuan unsur sosial budaya punduduk dan menjaga keutuhan kelompok minoritas. Kesatuan unsur sosial budaya penting untuk menyatukan kepentingan yang akan diperjuangkan oleh para wakil di parlemen. 5) Prinsip Perlindungan Petahanan prinsip perlindungan pertahanan maksudnya suatu daerah pemilihan harus memberi jaminan kepada petahana untuk bisa berkompetisi dan meraih kursi perwakilan yang tersedia. Ini penting karena hubungan wakil dengan penduduk yang diwakili perlu dijaga agar memudahkan penyaluran dan perjuangan kepentingan penduduk yang diwakili.26
26
Sumber: Mekanisme Penetapan Jumlah Kursi dan Dapil Pemilu. Lihat websaitenya: http://www.rumahpemilu.org/in/read/1251/Mekanisme-Penetapan-Jumlah-Kursi-dan-DapilPemilu
36
Sementara
langkah-langkah
penyusunan
daerah
pemilihan
DPRD
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: a) Menghitung jumlah kursi masing-masing daerah sesuai ketentuan Pasal 26, UU No. 8/2012 b) Menghitung Bilangan Pembagi Penduduk Kabupaten/Kota atau BPPd Kabupaten/Kota, dengan membagi jumlah penduduk kabupaten/kota dengan jumlah kursi Kabupaten/Kota. BPPd kabupaten/kota berupa bilangan utuh, jika ada bilangan pecahan dibulatkan. c) Menghitung alokasi kursi masing-masing kecamatan, dengan cara membagi jumlah penduduk masing-masing kecamatan dengan BPPd kabupaten/kota. Perolehan kursi berupa angka, dengan dua angka di belakang koma. Jika ada banyak bilangan angka dibelakang koma, dibulatkan menjadi dua. d) Membentuk daerah pemilihan, dengan ketentuan: pertama, apabila ada dua atau lebih kacamatan berbatasan yang mendapat kursi kurang dari 12, bisa digabungkan menjadi satu daerah pemilihan dengan kursi maksimal 12; kedua, apabila ada kacamatan yang memiliki kursi mendekati 12, tetapi jika digabungkan dengan kecamatan yang berbatasan menjadi lebih dari 12, bisa berdiri sendiri menjadi daerah pemilihan; ketiga, apabila ada kecamatan memiliki lebih dari 12 kursi bisa dipecah menjadi dua atau lebih daerah pemilihan.27
27
Sumber: Mekanisme Penetapan Jumlah Kursi dan Dapil Pemilu. Lihat websaitenya: http://www.rumahpemilu.org/in/read/1251/Mekanisme-Penetapan-Jumlah-Kursi-dan-DapilPemilu
37
E. Peran Partai Politik Di Parlemen Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil. Bereperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum yang di dalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya. Partai politik merupakan institusi demokrasi yang secara langsung menentukan kualitas demokrasi. Posisi signifikan parpol ini disebabkan fungsi dan peranannya di pemilu, pilkada, dan lembaga legislatif di pusat dan daerah. Ketika pemilu dan pilkada, parpol berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, capres dan wapres, serta para calon anggota legislatif di pusat dan daerah, sebelum mengahadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat. Di lembaga legislatif
pusat dan daerah, peran parpol juga sangat
signifikan dan menentukan. Melalui fraksinya yang merupakan perwakilan parpol di lembaga legislatif di pusat dan daerah, parpol meruapakan satusatunya institusi yang mengarah bahkan menentukan pengambilan keputusan di
38
DPR/DPRD menempuh mekanisme kesepakatan fraksi, bukan mekanisme voting dan musyawarah. 28 Maka dalam menjalankan fungsi dan hak budgeting, pengawasan dan legislasi
di
DPR/DPRD,
para
wakil
rakyat
sesungguhnya
kerap
merepresentasikan dirinya sebagai parpol. Sering kali dalam pengambilan keputusan, para wakil rakyat tidak dapat independen karena terancam hak recall parpol atau khawatir tidak dicalonkan pada pemilu selanjutnya. Dapat dipahami bahwa kualitas pemilu,pilkada,presiden dan wakil presiden kualitas para pasangan kepala daerah, kualitas para anggota DPR dan DPRD, demikian juga kualitas para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara dan lembagalembaga independen negara, semuanya sangat bergantung pada kualitas partai politik. Dengan kata lain, dapat dikatakan, bahwa kualitas parpol secara langsung berpengaruh pada kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, atau kualitas parpol juga secara signifikan menentukan kualitas demokrasi F. Sejarah Perempuan Parlemen di Indonesia Di zaman modern dan dewasa ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata secara tajam. dilakukan
secara
murni.
Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin Kompleksitas
keadaan
menghendaki bahwa
kedaulatan rakyat itu dapat dilaksanakan dengan melalui perwakilan rakyat (representation).
28
Idris Thaha, Pergulatan Partai Politik di Indonesia, Jakarta :P.T RajaGrafindo Persada 2004,hal 24
39
Dalam Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan, biasa juga disebut sistem
demokrasi
perwakilan (representative
democracy)
atau
demokrasi tidak langsung (indirect democracy).29 Dalam sistem perwakilan rakyat tersebut dijalankan oleh para wakil-wakil rakyat yang duduk di Legislatif. Para wakil rakyat tersebut bertindak atas nama masyarakat, dan wakil-wakil rakyat tersebut yang menentukan corak dan cara kerja pemerintahan. Kedaulatan ini di artikan sebagai kesataraan gender atau hak perempuan dalam pemerintahan. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia hampir tidak pernah ada tempat yang layak bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi simetris, sepadan dan saling bersinergi dengan kaum lakilaki. misalnya saja, dalam sejarah perjalanan pemilu di Indonesia yang sudah dilakukan sebanyak sembilan kali, mayoritas pesertapemilu umumnya didominasi oleh kaum laki-laki sehingga keberadaan kaum perempuan menjadi tak terwakili (underrepresented) dalam semua jabatan politik. Karena posisinya asimetris dan dihampir semua jabatan politik, maka baik yang diangkat maupun yang dipilih lebih banyak dikuasai laki-laki, sehingga sangat wajar kalau kebijakan publik maupun politis yang dihasilkan tidak mengakomodasi kepentingan politik kaum perempuan. Dalam kondisi dan konteks kebijakan seperti itulah ketimpangan gender terjadi.
29
Jimly asshiddiqie, Pengantar Hukur Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal
414.
40
Seiring dengan bergulirnya era
reformasi, masalah kesetaraan dan
keadilan gender pun sudah dituangkan dalam Propenas 2000-2004, yakni program untuk meningkatkan kualitas peranan perempuan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Dalam
wacana
perubahan
yang
semakin
demokratis
kondisi
marjinalisasi perempuan, dianggap sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, suatu pelanggaran yang menjurus kepada pengingkaran dan atau pengabaian terhadap hak-hak politik perempuan. Kurang terakomodasinya kaum perempuan dalam hak -hak politik misalnya antara lain disebabkan oleh Konteks
politik
yang
didominasi
oleh
kaum
laki
–laki
sehingga
kepentingan politik perempuan kurang terakomodasi, Konteks social yang didominasi kaum laki-laki sehingga menghasilkan praktek-praktek maskulin (maskulinisasi) dan
Konteks budaya yang didominasi tradisi patriarkal
yang menghasilkan kontruksi sosial tentang pembagian kerja laki-laki dan perempuan. Menurut UUD 1945 secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 27 UUD 1945 misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya perempuan masih banyak mengalami diskriminasi dengan
41
kata lain, kedudukan perempuan secara de jure jauh berbeda dengan 30
kedudukannya secara de facto.
Sebenarnya, kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peeraturan lain yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (Convention on the Political Rights of Women) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Political Elimination against Women atau CEDAW).31 Kemudian pada 1993, Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan. Akhirnya, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 2004 dibuka kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat. Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasikan oleh DPR menjadi UU No 68 Tahun 1958, pada Pasal 1 menetapkan bahwa: „Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination).”32 Hak ini telah dilaksanakan dalam Pemilu 1955, sebelum indonesia meratifikasi konvensi ini. Pasal 2 menyatakan: “Perempuan dapat dipilih untuk semua badan efektif yang diatur dengan hukum nasional, dengan
30
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),. Hlm 257. 31 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),. Hlm 257. 32 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),. Hlm 258.
42
status sama dengan pria tanpa dikriminasi (Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies established by national law, on equal terms with men, without any discrimination)”; “Perempuan berhak menduduki jabatan resmi dan menyelenggarakan semua fungsi resmi yang diatur semua hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (Women shall be entitled to hold public office and to exercise all public function,established by national law, on equal terms with men, without any discrimination).”33 Akhirnya sukses terbesar diperoleh ketika Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu memberi peluang baru dengan menetapkan dalam pasal 65 (1): “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memerhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30%.” Sekalipun dianggap kurang memenuhi aspirasi sebagian besar kaum perempuan, tetapi undang-undang itumerupakan cambuk bagi perempuan untuk mempersiapkan diri bertarung dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Dalam Pemilu 2004 ternyata perempuan belum dapat memenuhi kuota sebagaimana yang diharapkan. Adapun hak Perempuan dalam naskah sebagai berikut; 1. 1945: Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 2. 1958: Undang-Undang No.68 Tahun 1958, Konvensi Hak Politik Perempuan
33
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),. Hlm 258.
43
3. 1984: Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita (CEDAW) 4. 1966/1976: Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 3 (Belum diratifikasi Indonesia) 5. 1993: Deklarasi Wina, Pasal l/18 6. 1998: S.K. Presiden No. 181, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan 7. 2002: Protocol dari CEDAW ditandatangani 8. 2003: Undang-Undang No. 12, Pemilihan Umum, Pasal 65.34 Dalam politik khususnya anggota DPR perempuan setelah reformasi dari tahun 1999-2009 semakin meningkat, adapun table dibawah berdasarkan dari tahun 1999-2009 sebagai berikut: Table 4 Jumlah Perempuan dari Tahun 1999-2009 Pemilu
Total Anggota DPR
Jumlah Perempuan
%
1999
500
45
9,00
2004
550
61
11,09
2009
560
101
17,86
Sumber: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011
Jumlah anggota legislatif perempuan terus mengalami peningkatan dari 1999 hingga periode 2009 sebagaimana yang ditampilkan dalam 34
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),. Hlm 261.
44
kolom di atas. Seperti pada tahun 1999 jumlah perempuan 45 kaum, 2004 sebanyak 61 kaum perempuan dan 2009 berjumlah 101 kaum perempuan. Maka ini menyatakan bahwa kaum perempuan dari 1999 sampai 2009 semakin meningkat. Table 5 Jumlah Perempuan pada Tahun 1999 dan 2009 Pemilu 2009
Pemilu 2014
No
Partai Politik
Total Kursi
Perempuan
Total Kursi
Perempuan
Catatan Perubahan Kursi Perempuan
1
PDIP
94
17 (18,1%)
109
21 (19,27%)
Naik 5 kursi
2
Golkar
106
18 (16,9%)
91
16 (18,58%)
Turun 2 kursi
3
Gerindra
26
4 (15,4)
73
11 (15,07%)
Naik 7 kursi
4
Demokrat
149
35 (23,5%)
61
13 (21,31%)
Turun22kursi
5
PAN
46
7 (15%)
49
9 (18,37%)
Naik 2 kursi
6
PKB
28
7 (25%)
47
10 (21,28%)
Naik 3 kursi
7
PKS
57
3 (5,3%)
40
1 (2,50%)
Turun 2 kursi
8
PPP
38
5 (13,2%)
39
10 (25,64%)
Naik 5 kursi
9
Nasdem
-
-
35
4 (11,43%)
-
10
Hanura
17
4 (25%)
16
2 (12,50%)
Turun 2 kursi
Sumber: Jurnal Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia 26 September 2014.
Data di atas menyatakan bahwa Pemilihan Umum dari tahun 2009 dan 2014 berdasarkan jumlah perempuan ada yang meningkat dan ada yang menurun menurut partainya masing-masing. Dari yang meningkat, jika jumlah keseluruhan yang naik kursi 22 kaum perempuan dan jumlah
yang turun 45
adalah 28 kaum perempuan dalam setiap partai politk. Fakta tersebut membuktikan bahwa kaum perempuan dari tahun 2009 sampai 2014 semakin menurun. Sejarah perempuan di Sulawesi Selatan ketika masa perjuangan rakyat Indonesia hampir sama dengan pulau-pulau yang lain. Mereka berjuang bersama kaum lelaki untuk menghancurkan belanda pada masa itu. Namun perempuan masa kini, dalam praktiknya perempuan masih mengalami diskriminasi seperti menjadi rumah tangga. Dalam sisi pendidikan sebagian hanya menjadi pengamen dan pemulung sampah. Dalam politik pun perempuan masih rendah kedudukannya dari kaum lelaki, walaupun menurut UUD 1945 secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau
sesuai kuota 30% perempuan dalam partai.
Adapun kolom di bawah yang menjelaskan perempuan yang mencapai 30% di setiap kabupaten di indonesia termasuk Sulawesi Selatan Tahun 2009, sebagai berikut: Table 6 Jumlah Kursi sesuai Kuota 30% per Kabupaten Atau Kota No
Provinsi
Kabupaten
Kursi Total
Kursi Perempuan
%
1
Sulawesi Utara
Minahasa
35
15
42,86%
2
Jawa Barat
Kota Depok
50
20
40,00%
3
Kalimantan tengah
Barito Selatan
25
10
40,00%
4
Sumatra utara
Nias Slatan
35
13
37,14%
5
Sulawesi Tenggara
Kota Kendari
35
13
37,14%
46
6
Kalimantan Tengah
Barito Utara
25
9
36,00%
7
Papua Barat
Raja Ampat
20
7
35,00%
8
Jawa Timur
Surabaya
50
17
34,00%
9
Aceh
Aceh Tamiang
30
10
33,33%
10
Jawa Timur
Kota Madiun
30
10
33,33%
11
Sulawesi Selatan
Sinjai
30
10
33,33%
12
Sulawesi Selatan
Bantaeng
25
8
32,00%
13
Sumatra Utara
Labuhan Batu
45
14
31,11%
14
Lampung
Pringsewu
40
12
30,00%
15
Jawa Barat
Cirebon
50
15
30,00%
16
Jawa Timur
Kota Kediri
30
9
30,00%
17
Kalimantan Tengah
Palangkaraya
30
9
30,00%
18
Sulawsi Utara
Kota Manado
40
12
30,00%
19
Sulawesi Utara
Kota Tomohon
20
6
30,00%
20
Sulawesi Tengah
Morowali
30
9
30,00%
Sumber: Jurnal Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia 26 September 2014.
Data di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2009, jumlah perempuan menurut kursinya dari setiap kota atau Kabupaten. Ada 7 kabupaten yang sesuai syarat Kuoto 30% adalah Pringsewu, Cirebon, Kota Kediri, Palangkaraya, Kota Manado, Kota Tomohon dan Morowali, sedangkan yang melewati 30% adalah Minahasa sampai Labuhan Batu menurut susunan di atas. Sulawesi Selatan ada 2 Kabupaten yang sesuai dengan 30% yakni Sinjai dan Bantaeng. Khusus lokasi penelitian penelitian yaitu Kota Makassar dengan predikat Kota besar di Indonesia Timur dan pusat perdagangan terbesar. Keterwakilan 47
perempuan di Kota ini tidak jauh beda dengan kota-kota yang lain tentang kesetaraan gender yang didiskriminasikan dari kaum lelaki. Dalam segi kehidupan para lelakilah yang paling dominan dari sisi kemaskulinannya, dibandingkan perempuan yang hanya ada di belakang lelaki seperti ibu rumah tangga. Dan dari segi pertanian lelaki yang dominan dari pada perempuan yakni pekerja sawah kebanyakan dari kaum lelaki, walaupun hanya sebagian perempuan yang ikut membantu. Dalam dunia pemerintahan atau politik, perempuan hanya sebagian aktif dalam politik atau terpilihnya sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Dari penelitian awal penulis dari 50 anggota DPRD Kota Makassar, hanya ada 8 kaum perempuan dan yang lainnya dari kaum lelaki tahun 2014 sedangkan pada pemilu 2009-2014 hanya 7 kaum perempuan yang berhasil lolos diparlemen. Fenomena ini membuktikan bahwa perempuan masih terdiskriminasi. Minimnya perempuan di legislatif akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik. Diharapkan kebijakan politik saat ini harus terorientasi pada gender.
48
BAB III HASIL PENELITIAN Peluang
perempuan
untuk
berpartisipasi
dalam
pembangunan
nasional sesungguhnya telah terakomodasikan oleh berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Apabila ditelusuri dengan sistem hierarki ketatanegaraan di Indonesia yang merujuk pada landasan hukum keberlakuan sistem hierarki tersebut yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan menegaskan
bahwa
urutan perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa segala warga negara
bersamaan kedudukannya
dalam
hukum
dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Namun kaum perempuan masih banyak terdiskriminasi, seperti halnya penyiksaan di negeri Malaysia, Arab Saudi dan negara lainnya. Di negeri sendiri saja, masih terdapat beberapa perempuan yang hak diambil dari kaum lelaki yakni dalam birokrasi, pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan, politik dan pengemis. Menurut penulis, padahal dalam sejarah Indonesia. Ibu Kartini tidak mengajarkan perempuan untuk mengemis. Hasil penelitian penulis akan menjelaskan beberapahal terkait perempuan, khususnya keterwakilan perempuan, politik dan parlemen Kota Makassar meliputi distribusi caleg perempuan Kota Makassar periode 2014-2019 pada setiap dapil, distribusi caleg perempuan Kota Makassar periode 2014-2019 di setiap Partai,
49
dan keterwakilan perempuan di parlemen kota Makassar periode 2014-2019. Sebagai berikut; A. Distribusi Caleg Perempuan Kota Makassar Periode 2014-2019 di Setiap Dapil. Menurut penulis, mengenai distribusi yang menjelaskan tentang sumbangsi individu maupun kelompok terhadap individu atau kelompok lain berupa barang dan jasa yang berpengaruh dalam kehidupannya. Dalam dunia politik penulis juga berpendapat bahwa distribusi adalah subjek yang membantu seseorang atau kelompok masyarakat berupa pemikiran, pemberian maupun pengorbanan tubuh terhadap masyarakat. Misalnya, kampanye dengan membantu orang-orang yang tidak mampu atau pun yang mampu dengan mengorbankan beberapa uang dalam artian, jika terpilih nanti sebagai wakil rakyat, tidak memihak siapapun namun demi masyarakat. Dalam hal pemikiran seperti berpidato, ceramah dan lain-lain yang dapat mengarah kearah positif. Sehingga masyarakat dapat mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten atau Kota di Indonesia dengan memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya
30%.
Adanya
peraturan
tersebut
dapat
meningkatkan peran perempuan di masyarakat. Undang-undang No.8 tahun 2012, bahwa daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik, memuat 30% keterwakilan perempuan yang
50
konsekuensinya apabila partai politik tidak mematuhi, maka akan ada akibat hukum yang diberlakukan. Menindak lanjuti ketentuan tersebut, KPU melalui peraturan No 7 tahun 2013, menegaskan kembali kewajiban pemenuhan syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif yang diajukan parpol peserta pemilu. Pertama, PKPU No. 7 tahun 2013 tentang aturan pencalonan DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.aturan ini menegaskan keharusan kouta perempuan sebanyak 30% disetiap daerah pemilihan. PKPU ini juga mengatur mengenai no.urut, dimana dalam setiap tiga bakal calon, harus ada satu nama calon perempuan. Kedua, PKPU No. 15 tahun 2013 yang mengatur tentang pedoman kampanye. Menurut PKPU ini, baliho/spanduk tidak boleh memasang foto caleg, melainkan hanya gambar partainya saja. Selain itu, peraturan ini juga membatasi penggunaan alat peraga kampanye. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan mampu “melindungi” caleg perempuan karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan publikasi besar-besaran. Ketiga, PKPU No.17 tahun 2013 meneganai pelaporan dana kampanye. Dengan berubahnya sistem pemilihan berdasarkan no. urut, maka kontestasi politik di Indonesia “semakin liar”. Caleg tidak hanya bersaing di ranah “antar partai” melainkan juga “intra partai”. Peraturan ini diharapkan mampu membatasi dana kampanye. Caleg yang punya dana terbatas, diharapkan “tidak kalah” dengan para caleg kaya.
51
Dengan adanya peraturan tersebut, persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok yang termarjinalkan dan lemah. Akan membuka peluang bagi terpilihnya perempuan perempuan di lembaga legislatif. Legislatif (Caleg) perempuan belum mampu berbicara banyak dipeta perpolitikan di Makassar. Ini terbukti dari 197 caleg perempuan yang bertarung di lima Daerah pemilihan (Dapil) di Kota Makassar hanya tujuh yang meraih suara signifikan dan melenggang ke parlemen. Salah satu penyebabnya karena kemampuan caleg perempuan dalam membangun jejaring politik masih kurang dibanding caleg pria. Caleg perempuan tidak mampu mengikuti determinasi gerakan politik yang dilakukan caleg pria. Sehingga, seringkali kalah strategi dengan caleg pria. Distribusi calon anggota legislatif perempuan Kota Makassar bisa kita lihat dari lima dapil yang ada di Kota Makassar. Dapil 1 yang meliputi Makassar, Ujung pandang dan Rappocini. Pada dapil ini terdapat 107 yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dan 33 diantara adalah caleg perempuan. Dari 33 caleg perempuan pada dapil 1 tidak seorangpun yang berhasil menjadi anggota legislatif kota Makassar periode 20142019. Dapil II yang meliputi Kec.Bontoala, Tallo,Ujung Tanah, dan Kec.Wajo terdapat 119 caleg dan diantaranya 40 perempuan. Pada dapil ini hanya 1 berhasil meloloskan caleg yaitu Hj.Fatmah Wahyuddin dari partai demokrat no.urut 1 dengan jumlah suara 6.291. yang juga istri sekertaris camat (sekcam) ini
52
mengalahkan dua incumbent laki-laki dari partai Demokrat, Bakhrif Arifuddin dan Haeruddin Hafied. Dapil III, di dapil yang terdiri dari 2 kecamatan ini, yaitu Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, secara total ada 203.261 suara pemilih yang diperebutkan. Sebanyak 126.793 suara ada di Kecamatan Biringkanaya, dan sisanya 76.468 suara, ada di Tamalanrea. Di dapil ini jumlah caleg 119 dan diantaranya 40 caleg perempuan, dan hanya 2 yang berhasil lolos yaitu Lisdayanti Sabri dari partai Gerindra yang berhasil meraih suara sebesar 5,527 sedangkan yang kedua adalah Melani Mustari dari partai Golkar dengan peroleha suara 4,832. Dapil IV meliputi 2 kecamatan ini yaitu Manggala dan Panakukang, pada dapil ini sama halnya dengan dapil II yang hanya meloloskan 1 caleg perempuan. Jumlah caleg di dapil IV
adalah 119 diantaranya 35 caleg perempuan. Ibu
Haslinda dari partai PKS yang berhasil meraih suara sebanyak 2,859 suara mengalahkan 34 caleg lainnya. Dapil V meliputi kec.Mamajang, Mariso dan Tamalate, dapil ini adalah penyumbang paling banyak diantara 4 dapil lainnya. Dapil V terdapat 131 caleg dan 47 caleg perempuan, dan yang berhasil lolos hanya ada 4 caleg. Indira Mulyasari partai nasdem berhasil meraih 3,054 suara, Yeni Rahman partai PKS juga berhasil lolos dengan perolehan suara 1,885 suara, A. Vivin Sukmasari partai PDI-P dengan no. urut 6 juga berhasil meloloskan diri sebagai anggota legislatif kota makassar periode 2014-2019 dengan perolehan suara 1,737 suara.
53
Dan yang terakhir masuk meloloskan diri adalah Shinta Mashita partai Hanura dengan jumlah suara 1,645 suara. Salah satu faktor minimnya jumlah caleg perempuan yang terpilih di Pileg kali ini karena ruang gerak mereka terbatas dibanding caleg pria. Pemilu kali belum bisa menggantikan hegemoni caleg pria. Cost politik yang cukup besar menjadi hambatan untuk meraih suara signifikan. Distribusi
kaum
Hawa
masih
belum
maksimal
dikarenakan
dominanannya distribusi dari kaum Adam. Kaum Adam justru sangat berpengaruh di masyarakat seperti yang di katakan Indira Mulyasari Paramastuti dari fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) yang mengatakan; “Distribusi perempuan masih terdiskriminasi di masyarakat. Karena kaum Adam lebih dominan strateginya dari pada kaum Hawa.”35 Table 7 Daftar Legislator Perempuan Kota Makassar NAMA
NO.URUT
DAPIL
SUARA
Hj. Fatma Wahyuddin
1
II
6.291
Melani Mustari
6
III
4.832
Lisdayanti Sabri
5
III
5.527
Haslinda
4
IV
2.859
Indira Mulyasari
3
V
3.054
Yeni Rahman
1
V
1.885
A. Vivin Sukmasari
6
V
1.737
Shinta Mashita
2
V
1.645
35
Wawancara dengan Indira Mulyasari Paramastuti sebagai Wakil Ketua dari Fraksi Nasional Demokrat bagian komisi A . 27 maret 2015.pukul 01,00.
54
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar 2015 Menurut
Mawaya
dan Kabeer
menegaskan pentingnya penciptaan
lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk menggunakan kemampuannya dalam mengenali
masalah-masalah sosial, termasuk juga kemampuan untuk
mengambil tindakan dan pilihan strategis bagi Pemberdayaan
juga memberikan
kesempatan
kehidupan
kepada
mereka.
perempuan
untuk
berpatisipasi dalam ranah publik melalui kemampuannya mengakses sumber daya (resources) ekonomi dan kekuasaan, menjadi bagian dari pengambil keputusan (agency), dan menikmati hasil dari akses sumber daya dan pengambilan keputusan tersebut (achievements).36 Terwujudnya
kesetaraan
gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan lakilaki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Distribusi dari segi ekonomi terkhusus tentang dana kampanye. Kaum laki-laki paling mendominasi dalam segi perekonomian seperti membuat baliho, membuat acara dan lain sebagainya. Kuatnya perekenomian dari kaum Adam memberikan kelemahan bagi kaum Hawa. Fenomena seperti ini memberikan gambaran bahwa hak-hak berpolitik perempuan diambil. Padahal dalam UndangUndang 1945 secara formal tidak perebedaan antara laki-laki dan perempuan.
36
Mukhamad Murdiono, Jurnal: Perempuan dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Yogyakarta. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009),. Hlm 12.
55
“Terdapat beberapa faktor mengapa perempuan terdiskriminasi. Pertama, kuatnya karakter Calon Legislatif laki-laki dari segi ekonomi. Kedua, pandangan masyarakat hanya melihat calon dengan financialnya. Ketiga, kaum perempuan kalah dana kampanye terhadap kaum laki-laki.”37
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mengenai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi wanita (CEDAW). Sekalipun Undang-Undang tersebut kurang memenuhi aspirasi dari kaum perempuan masa kini. Apabila dikaji dengan teori strukturasi. Perempuan legislator di Kota Makassar terpusat terhadap kekuasaan kaum laki-laki, maka dari itu banyak kendala-kendala yang melemahkan peran kaum perempuan. Sebagian perempuan yang berperan dalam dunia politik sebatas pelengkap atau syarat dari ketentuan kuota 30% tersebut bahkan dari kaum perempuan tidak mengerti tentang bagaimana strategi politik itu dan bagaimana distribusi dalam kampanye agar dapat menarik perhatian masyakarat. Lemahnya kaum perempuan, penulis berpendapat bahwa perempuan hanya memainkan perannya sebagai feminim, sedangkan dari kaum laki-laki memainkannya peran sebagai kaum perkasa atau dari segi kemaskulinannya. Misalnya dalam kampanye, kaum perempuan hanya memainkan strategi lama seperti distribusi dalam sembako gratis, agama dan lain-lain. Sedangakan dari kaum Adam memainkan perannya sangat besar. Karena kaum adam melihat apa yang disukai masyarakat modern. Penulis juga menambahkan dari segi pendidikan, kebanyakan dari kaum Adam pendidikannya lebih tinggi dari kaum perempuan. Sehingga masyarakat
37
Wawancara dengan Melani Mustari,anggota DPRD Kota Makassar, Komisi B. 27 maret 2015.pukul 01,00.
56
mengarah ke pendidikan yang lebih meyakinkan menjadi wakil rakyat, serta dari segi tokoh sangat berpengaruh. Kaum laki-laki sebagian pengaruhnya besar di mata masyarakat, contohnya (1) pemuka agama, (2) populer. Kuatnya arus politik kaum lelaki membuat para perempuan hanya bergerak dalam ruang dan waktu terkhusus lingkungan hidup perempuan. Menurut Miriam Budiardjo kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Calon Legislatif laki-laki
di Kota Makassar
melebihi kekuasaannya kaum perempuan. Apa yang dikatakan Antony Giddens tentang teori strukturasi yang tindakan manusia atau diri terpusat. Seperti wawancara dengan Vivin Sukmasari berikut : “Kebijakan partai dalam rangka penentuan posisi perempuan dalam pencalonan masih lemah, hal tersebut tergambar dari terbatasnya perempuan yang bisa menempati nomor urut atas, saya sendiri berada pada nomor urut 6 hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan partai masih didominasi oleh kaum laki-laki ,”38 B. Distribusi Caleg Perempuan Kota Makassar Periode 2014-2019
di
Setiap Partai Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang. Meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan
38
Wawancara dengan A. Vivin Sukmasari sebagai Wakil Ketua dari Fraksi Nasional Demokrat bagian komisi A . 27 maret 2015.pukul 01,00.
57
organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara, dan ia baru ada di negara modern. Distribusi Calon Legislatif perempuan diberikan hak sepenuhnya kepada partai politik untuk menentukan bagaimana formasi keterwakilan perempuan dan pencalonan anggota legislatif, namun hak tersebut tidak bersifat bebas tetapi dengan aturan partai. Berdasarkan pengalaman Haslinda (aktivis/anggota DPRD Kota Makassar) : “Penentuan calon merupakan hasil musyawarah pimpinan partai yang memperoleh persetujuan dari pimpinan diatasnya. Hasil musyawarah ini menurut Haslinda tidak boleh bertentangan dengan aturan perundangundangan dan aturan PKPU, khususnya berkaitan dengan posisi perempuan dalam pencalonan”39. Bagaimana cara penentuan nomor urut pada setiap partai ? hasil wawancara dengan sejumlah elite partai di Kota Makassar menjelaskan bahwa: “penentuan nomor urut akan dikaitkan dengan loyalitas,keterlibatan dan peran setiap anggota partai. Adapun berkaitan dengan calon yang “non-anggota” akan dikondisikan berdasarkan kebutuhan partai dan tracli sang calon”.40 Menurut Ady Rasyd ”banyak masalah-masalah yang terjadi diruang lingkup masyarakat seperti hak perempuan yang terdiskriminasi, kekerasan perempuan penyikasaan dan banyak sekali lagi hak yang diambil oleh kaum lakilaki dimasyarakat.”41
39
Wawancara dengan Halinda anggota DPRD Kota Makassar,26 Maret 2015. Pukul 13.30 wita 40 Wawancara dengan Ady Rasyid Aly wakil ketua I DPRD Kota Makassar dan ketua partai demokrat, kamis 05 Maret 2015. Pukul 14.00 wita 41 Wawancara dengan Adi Rasyid Ali sebagai wakil ketua I DPRD Kota Makassar sekaligus kader partai demokrat, kamis 05 maret 2015.pukul 14.00 wita
58
Peran perempuan di anggota Legislatif Kota Makassar penting meskipun distribusi perempuan sangat kecil ketika belum duduk sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu sebenarnya syarat kuota tersebut bagi perempuan belum maksimal. Dengan adanya perempuan dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat sedangkan kaum laki-laki mempunyai kelemahan berkomunikasi khususnya perempuan, makanya perlu perempuan dalam partai untuk masalah hubungan antara sesama perempuan. Menurut penulis kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian/konsep gender karena ada perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu sangat penting, karena selama ini kita sering kali mencampur-adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah dengan ciri-ciri manusia yang bersifat non kodrat (gender) yang sebenarnya bisa berubah-ubah ataudiubah. Pembedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkankembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah
melekat
pada perempuan
dan laki-
laki. Perbedaan
gender dikenal
sebagai sesuatu yang tidak tetap,tidak permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki- laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok dengan kenyataanyang ada dalam masyarakat Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Sesudah digabungkan, 59
pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan. Menurut kaum perempuan dalam partai banyak sekali peran yang bermanfaat, perannya dan masukan untuk partai. Kaum laki-laki dan perempuan memiliki kelemahan dan kelebihan dalam berkomunikasi di masyarakat seperti aspirasi dari mereka. Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik. Pelibatan perempuan dalam partai politik lewat kaderisasi partai diharapkan bukan hanya mampu membuat perempuan merespon hambatan struktural, kultural, dan personal tetapi juga menyumbang terhadap reformasi dalam tubuh partai serta politik secara umum. Model
kaderisasi parpol pada umumnya menitik beratkan pada
penguatan parpol bukan pada perempuan. Dalam upaya meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, pandangan pertama menekankan peningkatan kualitas calon anggota legislatif perempuan agar mereka mampu berkompetisi dalam pemilu bebas. Dalam hal ini pendidikan politik dan pelatihan politik untuk perempuan sangat menentukan. Dengan kata lain, kunci dari politik persamaan adalah pemberdayaan perempuan. Sedangkan pandangan kedua menenkankan pada penciptaan sistem dan mekanisme pemilu yang memberi kemudahan kepada perempuan untuk memasuki parlemen. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan
60
khusus buat para calon anggota legislatif perempuan agar mereka memiliki peluang terpilih lebih besar dalam mekanisme pemilu. 42 Kebijakan khusus ini sifatnya hanya sementara dalam upaya mengejar ketinggalan perempuan dalam perbincangan politik. Sekiranya kondisi setara terpenuhi, kebijakan dapat dihilangkan, karena perempuan sudah dalam kondisi setara untuk terlibat dalam kompetisi politik bebas. Inti dari politik perbedaan ini adalah kebijakan afirmasi atau tindakan khusus sementara (affirmative action.) Tindakan khusus sementara (affirmative action) dalam bentuk kebijakan, peraturan atau program khusus dimaksud untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang termarjinalkan dan lemah secara sosial politik, seperti kelompok miskin, penyandang disabilitas, buruh, petani,nelayan termasuk kelompok perempuan. 43 Kebijakan pemberdayaan perempuan menciptakan lingkungan socialekonomi yang berpihak pada pengembangan perempuan seutuhnya sehingga mereka dapat menyadari seluruh potensi dalam dirinya. Penegakan hukum dan penerapan kebijakan agar perempuan dapat menikmati HAM dan kebebasan yang mendasar setara dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Meski demikian konstitusi juga memberi kemudahan untuk mencapai kesejahtraan dan keadilan.
42
GKR hemasd&DR Martha Tilaar, perempuan parlemen dalam cakrawala politik indonesia, (jakarta:PT Dian Rakkyat, 2013.) hlmn 26 43 GKR hemasd&DR Martha Tilaar, perempuan parlemen dalam cakrawala politik indonesia, (jakarta:PT Dian Rakkyat, 2013.) hlm 27
61
Diskriminasi konstitusional itulah yang menjadi dasar penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif (caleg). Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan setiap tiga caleg terdapat sekurang-kurangnya seorang perempuan. Regulasi kuota 30% itu pada hakikatnya adalah tindakan afirmatif, yaitu diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan politik antara perempuan dan laki-laki teratasi. Kenyataan bahwa watak patriarkis negara menghambat perempuan untuk menjadi pengambil keputusan politik. Sudah terlalu lama perempuan terpinggirkan dalam politik. Keterwakilan perempuan dan kualitas wakil rakyat sangat tergantung dari sistem rekrutmen yang dilakukan parpo l. Parpol juga berperan sebagai lembaga penghubung antara pemerintah dan rakyat serta sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan rakyat. Kuota 30% yang diberlakukan tidak meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan. Ini dapat disimpulkan dengan jumlah anggota DPRD Kota Makassar pada tahun 2009-104 yang hanya 7 orang menjadi 8 orang di periode 2014-2019. Mereka juga tidak duduk di posisi strategis sebagai pengambil keputusan. Tindakan khusus sementara (affirmative action) dalam bentuk kebijakan, peraturan atau program khusus dimaksudkan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok yang termarjinalkan dan lemah secara social politik, seperti kelompok miskin, penyandang disabilitas, buruh, petani, nelayan termasuk kelompok perempuan. Sistem kuota diyakini sangat efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.dalam pandangan Carolina Rodriguez, kuota menjadi penting karena
62
telah meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan baik dari proses pemilihan umum maupun posisi mengambil keputusan. Lebih dari 77 negara yang menggunakan kuota dalam konstitusinya ataupun melalui proses pemilihan maupun
dalam
posisi
pengambilan
kebijakan
berpengaruh
terhadap
pemasukannya agenda perempuan sebagai prioritas. Kuota perempuan dalam politik memungkinkan adanya perubahan posisi peran dan kapasitas perempuan karena perempuan memperoleh peluang pendidikan, pekerjaan dan peluang lainnya. Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda baik dari segi biologis maupun konstruksi sosial, sehingga mereka harus mempunyai wakil di parlemen. Keberadaan politisi perempuan menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk terlibat dan berperan dalam dunia politik. Pada periode ini distribusi caleg perempuan di setiap dapil belum terdistribusi secara merata disebabkan karena pola rekrutmen perempuan dalam partai berdasarkan usulan dan masukan berdasarkan kepada kapasitas dan kapabilitas diri masing-masing. Dalam penrekrutan kader perempuan dalam setiap partai pada umumnya memilah dan memilih kader yang benar-benar memiliki kualitas berdasarkan latar belakang pendidikan dan latar belakang sosial sehingga menempatkan seseorang menjadi pengurus partai maupun sebagai calon anggota legislatif.
Respon partai politik dalam menanggapi kouta 30% perempuan dalam pemilihan umum
63
Respon partai politik mengenai kouta 30% perempuan dalan dalam pemilihan umum, penulis melakukan penelitian beberapa partai politik, seperti partai Demokrat dan Nasdem. 1. Respon Partai Demokrat Partai Demokrat, dalam mengusung keterwakilan perempuan di parlemen mengatakan bahwa kouta 30% perempuan, diberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berkecimpung disegala lapangan kehidupan. Bapak Adi Rasyid Ali selaku wakil ketua I DPRD Kota Makassar juga sebagai kader partai demokrat mengatakan dalam partai Demokrat membuka diri dan memberikan peluang kepada perempuan-perempuan di luar sana yang memeliki tekat dan kemampuan untuk berpolitik dengan tetap menetapkan kebijakan intern partai untuk mendapatkan calon-calon legislatif yang berkualitas yang dapat berkiprah di parlemen, dan dapat menyuarakan kepentingan rakyat, tetap berpihak kepada rakyat sesuai tugas dan fungsinya.44 Kehadiran perempuan di parlemen sangat mewarnai baik dalam menguslkan pendapat maupun dalam perdebatan dalam rapat yang didominasi oleh para laki-laki. Dengan sifat keterbukaan partai demokrat mendorong para perempuan dari berbagai profesi untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Keterwakilan perempuan tidak hanya sekedar teori, melainkan fakta yang bisa diwujudkan dalam kebijakan 30% perempuan dalam partai. 44
Wawancara dengan Adi Rasyid Ali sebagai wakil ketua I DPRD Kota Makassar sekaligus kader partai demokrat, kamis 05 maret 2015.pukul 14.00 wita
64
2. Respon Partai Nasdem Kebijakan kouta politik 30% kaum perempuan merupakan kebijakan yang dirancang, dirumuskan,dirumuskan dan disahkan oleh para wakil rakyat yang duduk di legislative, kebijakan tersebut demi meningkatkan kepekaan warga negara indonesia khususnya perempuan terhadap problematika ummat. Namun amanah menjadi anggota legislatif tidaklah ringan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Diharapkan siapapun yang menjadi anggota legislatif benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat. Partai Nasdem tidak hanya terpaku pada kekuatan kouta bagi calon legislatif perempuan, dalam wawancara penulis dengan Indira Mulyasari P selaku wakil ketua DPRD III juga sebagai kader partai Nasdem mengatakan bahwa pemenuhan kouta 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif suatu bentuk ruang kesetaraan gender, menurutnya kesetaraan gender bahwa kaum wanita juga bisa dan diberi kesempatan untuk maju dan menujukkan kinerja yang juga tidak kalah dengan kaum pria. 45 Pencapaian kader perempuan dalam partai Nasdem tidak dibatasi dan tidak perlu lagi adanya kouta perempuan dalam partai, selama memenuhi syarat dan juga bisa diakamodir. Sedangkan klasifikasi berdasarkan no. urut dalam partai juga tidak perlu ditentukan bagi caleg perempuan sesuaidengan peraturan yang menempatkan perempuan di no.urut 3 ke bawah, mengingat saat ini pemilihan sudah berdasarkan suara terbanyakbukan no. urut.
45
Wawancara dengan Indira Mulyasari P wakil ketua III DPRD Kota Makassar juga sebagai kader partai Nasdem,27maret 2015, pukul 14.20
65
3. Respon Partai Golkar Pemilu legislatif Kota Makassar periode 2014-2019 partai golkar salah satu partai yang termasuk sebagai peserta pemilu dan mendapatkan nomor urut dalam penrekrutan kader dalam partai golkar sangat terbuka, dan begitupun kader perempuan bisa bersaing dengan kader laki-laki dan aktif dalam mensosialisasikan dirinya dan bisa berbaur bersama anggota partai. Menurut Astrid “ dalam partai golkar kebijakan kouta 30% kaum perempuan merupakan kebijakan yang dirancang, dirumuskan, dan disahkan oleh para wakil rakyat yang duduk di legislative, kebijakan tersebut demi meningkatkan kepekaan bagi setiap partai politik untuk meningkatkan kader perempuan.”46 Partai golkar hanya berhasil meloloskan 1 kader perempuan yaitu Melani Mustari, hal ini menjadikan partai golkar untuk pemilihan selanjutnya lebih menguatkan caleg perempuannya upaya untuk memenuhi kouta 30% dalam parlemen. Sesuai dengan yang dikatakan salah satu pengurus partai : “meskipun hanya 1 kader perempuan dari partai golkar namun amanah menjadi anggota legislatif tidaklah ringan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Diharapkan siapapun yang menjadi anggota legislatif benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat”47 Di Kota Makassar distribusi caleg perempuan belum merata ,dapat kita lihat dari data berikut :
Tabel 8 Daftar Caleg kota makassar berdasarkan partainya
NASDEM
46 47
Nuraeni Handaling
baharia
Alines Pangiling
A.nurhani Nurdin
Nurfalina
Nurmayana
Ummu Calsum
Nurhaeda Arif
Desy Nita Sari
Melani Simon
Hesty Rusli
Indira Mulyasari
Wawancara dengan Astrid pengurus partai golkar, pada tanggal 30 maret 2015 Ibid
66
PKB
PKS
PDIP
GOLKAR
Megawati
Irmawati Usman
megawati
Rosnida Yusuf
Rahmaniar
A.Ratnawati Rasyid
Rusiyanti Idris
Halimah
Sitti Mirsa S
Sunaani
Sriyanti
Haje Dana
Sufiani
Nur Setiawan
Ramlah Ramli
Husniar
St.Farah Darika
Rosmady Kurniansya
Faridha Yanthi T
A.Bunga YuliantY
nursinah
Indrawaty M
Hermawati
Hafisah
Hamidah Husain
Meity Rahmatia
Rosdiana
Emmawaty
Yeni Rahman
Darmawati
Rani
Astuti Syamsudddin
Husny Hamzah
Adriani
Mukrimah
Aisyah Majid
Sitti Salma
Ridhatullah Wahab
Senahari
Haslinda
Susni Ambeta
Avalien Fransisca
Marhaeny
Evy Makalew
Agustini Nurdin
A.Astriana M
Eka Trisnawati
Endang Susilawati
Hermia Donna
Yohanna Messie
A.Nabila Ansyari
Emi Kartini
A.Vivin Sukmasari
Irma Ade Fitrawati
A.Lely Rizkah
Gustiyanti
Melani Mustari
A.Ida Asni
A.Besse Ferial
Indriana Paerengi
Nurwina Badaruddin
Sudarnia
Elly Riastuti
Ratnapa
Yusnaeda Husain
Muhartini Yunus
Astuti Kasim
Neng Indriyani
Prita Barlina S
Nurwina
Mariasari Prihartini
Megawati Arruanling
Ratnapada
Indah Fajarwati
Immastin
Herlinda Pati
Nurmalasari Yusuf
GERINDRA
67
A.Asni
Lisdayanti Sabri
Merryan Christine
Kartini Galung
Sitti Sarlina Chalik
Sherlina Anggriany
Ardiyani Rasyid
Rirny Iriani
Nurlinda Salengke
Rosmala Dewi S
Made Sugiarti
Nurul Hidayat
Yusdailah
Hamsiah Sangkala
Yuniar Tompo
Fatmah Wahyuddin
Anita
Widji Kartini
Rismawati ZK
Inin Septiani M
Irmawati
A.Sitti Rahmatia
Jumriah
Rasmi Ridjang Sikati
A.Khaerati
Sitti Nurbaya
Rohani
Nursyam Amalia I
Syuheria
Nurmiah Sunusi
Iriani Bustami
Sitti Fatimah W
Fadhilah S
Henni Haddayani
Hasnawaty S M
A.Anny Nurningsih
Haslinda
A.Aisya Tenriawaru
Sitti Nurliah
Eka Rahayu Wahab
Retno Dianawati
Alfirah R
Herniawati
Wardawati
Sitti Rosnawati
Mustari
Nurfaedah
Sukma Taris
Nurhaedah
Nasrawati
Zherly Anggriani
Evie Adriana
Nurhayati
Rosvita Natsir Said
Halimah
Muslimah
Kristina Parinsi
Usni
Rosmiati
Reski Indah Sari
Puriva Wahid
Nur Ayu
Deisy Thursiana
Nurmiati
A.Sri Rahayu
Viani Actavius
Shinta Mashita M
Erma Suryani
Sherly
Hasniah
Mustari Pata
Dahniar
DEMOKRAT
PAN
PPP
HANURA
Sri Wahyuni PBB
Nurhasanah Irma H
68
PBB
Manzila Adriani
Nurhaena
A.Asnawati
Asmira
Helmi Suarni
Suknawati Wahab
Nurkalsum
Suriani
Rizki Maharani
Musdalifa Tajuddin
Sriyanti Amir
Audhianty Dwi T
Gempita Anggun
Indar Kutau
Nivianus P
Hasnawati
Hariyanti
Sulastri
Yudriani
Julina S
Rosnawati
PKPI
Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2014
Sebagian kalangan menganggap bahwa sebagian penyebab dari kesulitan membangun sistem demokrasi disebabkan karena sistem pemilu dan sistem kepartaian yang diberlakukan dan pola rekrutmen legislatif di Indonesia. Berbagai sistem pemilu yang dikenal, baik proporsionl, maupun distrik/ mayoritas/ pluralitas sebenarnya bisa menjanjikan sistem politik yang demokratis. C.
Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Kota Makassar Periode 20142019. Harapan kaum perempuam terhadap cita-cita terwujudnya persamaan
dibidang politik masih jauh dari kenyataan, karena apabila kita lihat selama ini di pentas politik parlemen nasional, apalagi di daerah belum nampak signifikan kuatitatif maupun kualitatif sehubungan politik perempuan di legislatif. Peran perempuan dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sangat signifikan berdasarkan kuantitatif dan kualitatif dari tahun 20092019 semakin bertambah. Tahun 2009-2014 berjumlah 7 kaum perempuan, sedangkan pada tahun 2014-2019 naik 1 kursi menjadi 8 kaum perempuan. Data 69
itu membuktikan bahwa kaum perempuan semakin bertambah dari tahun-ketahun, meskipun jumlah tersebut tidak mencapai 30% syarat kuota yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum. Berikut ini, penulis mengelompokkan perempuan berdasarkan penempatan komisinya antara lain sebagai berikut; Tabel 9 Nama Anggota Legislatif dan jabatannya Nama
Adapun
Jabatan
Haslindah
Komisi A
Hj.Fatmah wahyuddin
Komisi B
Yeni rahman
Komisi B
A.Vivin Sukmasari
Komisi C
Hj.lisdayanti sabri
Komisi D
Shinta mashita
Komisi D
Melani mustari
Komisi D
Indira mulyasari
Wakil ketua DPRD III
komentar
anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
perempuan Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagai berikut; 1) Indira Mulyasari Paramastuti Indira Mulyasari P wakil ketua III DPRD kota makassar juga kader dari partai Nasdem, mengatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam Parlemen sangat
kondusif dimana perempuan banyak
memberikan masukan, pendapat dan lain-lain. Faktanya saya diberikan
70
amanah menjadi wakil ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar48 2) Haslindah Kader Partai PKS dan berada pada komisi A, mengatakan bahwa peran perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah banyak pengaruh besar bagi kaum laki-laki. Meskipun peran perempuan belum nampak. Karena masih 6 bulan di Dewan Rakyat Daerah Kota Makassar, belum terlihat keterwakilan perempuannya. Masih mengurus riset kesetiap dapil. Sedangkan Menurutnya kesetaraan gender dibidang ekonomi suatu hal yang sangat penting dilihat dari keinginan membantu ekonomi keluarga, perempuan ikut serta dalam memenuhi sandang dan pangan, dan tetap pada kodratnya dalam rumah tangga. Sedangkan dalam politik, juga penting dan berdasarkan agama,adat dan aturan. Karena banyak perempuan yang terdzalim.49 3) Yeni Rahman Yeni Rahman kader partai PKS mengatakan kesetaraan gender sangat perluh bertujuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan, karena problem yang mengahmbat partisipasi perempuan selama ini adalah kurangnya perwakilan perempuan sebagai mayoritas pemilih. Dalam parlemen peran perempuan sangat dibutuhkan. Seperti masalah perempuan, masalah ekonomi, masalah tata kota dan lain sebagainya. Keterwakilan perempuan masih dalam penyusunan riset, jadi belum ada 48
Wawancara dengan Indira Mulyasari P wakil ketua III DPRD Kota Makassar juga sebagai kader partai Nasdem,27maret 2015, pukul 14.20 49 Wawancara dengan Haslindah Komisi A kader partai PK,26maret 2015,pukul 13.30
71
hasil bagaimana peran perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, sedangkan kesetaraan gender merupakan ruang untuk menunjukkan kualitas dan kapasitas diri perempuan tetapi tetap sama di dalam pekerjaan. 50 4) Hj. Fatmah Wahyuddin Hj. Fatmah Wahyuddin anggota DPRD Kota Makassar Komisi B merupakan kader partai Demokrat. Menurutnya, dengan keterwakilan perempuan dimana hak dan kewajiban kaum wanita tidak lagi dipandang sebelah mata. Perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta profesinya sudah hampir sama dengan kaum pria.51 5) A. Vivin Sukmasari A.Vivin sukmasari anggota DPRD Kota Makassar komisi C juga sebagai ketua fraksi PDI-P mengatakan bahwa
keterwakilan
perempuan juga berpotensi sebagai SDM pembangunan,pemberdayaan perempuan meningkat dengan menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan. 52 6) Shinta Mashita Menurutnya jika berbicara tentang kesetaraan gender maka hal ini menjadikan bangkitnya semangat perempuan dan memberi gerakan 50
Wawancara dengan Yeni Rahman anggota DPRD komisi B kader partai PKS 09maret2015 14.00 51 Wawancara dengan Hj.Fatmah wahyuddin anggota DPRD Kota Makassar kader partai Demokrat, 11maret2015.pukul 14.00 52 Wawancara dengan A. vivin sukamasari anggota DPRD kota Makassar juga ketua fraksi PDI-P, 26maret2015.pukul 14.30 wita
72
pemberdayaan dan menjadi perubahan kondisi dan posisi perempuan. Karena itu pemahaman kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mengaplikasikan sistem kouta bagi perempuan. 53 7) Melani Mustari Kader partai golkar menanggapi keterwakilan perempuan dengan sangat positif, diamana perempuan belum terlalu aktif. Peran Perempuan terlihat jika sampai 1 tahun. Karena kami di sini masih sekitar beberapa bulan menjabat. 54 8) Hj. Lisdayanti Sabri Menurut kader partai Gerindra pemerintah sudah cukup memberikan ruang
bagi
perempuan
untuk
berkarya
dan
memperlihatkan
kemampuannya yang tidak kalah dengan laki-laki meskipun faktor fisik perempuan harus tetap berada dalam kodratnya. Buktinya kami dapat berperan aktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dan di masyarakat. Jika persyaratan kouta 30% perempuan dalam parlemen sudah terpenuhi maka distulah kesetaraan gender sudah berjalan dengan baik.55 D. Penyebab/Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Keterwakilan perempuan dalam pemilu, ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi rendahnya representasi perempuan di level kepemimpinan. 53
Wawancara dengan Shinta Mashita anggota DPRD kota Makassar komisi D. 27maret 2015.pukul 14. 40 54 Wawancara dengan Melani Mustari anggota DPRD komici D. 30maret2015. 14.00 wita 55 Wawancara Hj.lisdayanti sabri anggota DPRD komisi D. 31 maret 2015. Pukul 14.00 wita
73
Seperti yang dikatakan oleh Haslinda : “menurutnya selama ini perempuan daerah yang ingin duduk di DPRD masih mendapatkan banyak pertimbangan bahwa mereka ibu rumah tangga yang tidak cocok terjun ke dunia politik.”56
Kenyataan lain yang menghambat tercapainya kouta 30% perempuan itu tida k halnya dari perempuan sendiri. Seperti yang diutarakan oleh salah satu anggota DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 A. Vivin Sukmasari bahwa : “Disetiap daerah pasti memiliki kulturmasyarakat tersendiri misalnya, banyak perempuan yang masih berpendapat bahwa dimana haknya laki-laki dianggap layak untuk duduk di partai politik dan parlemen, selain itu beberapa masyarakat masih mengidentifikasikan perempuan sebagai makhluk nomor dua dibandingkan dengan laki-laki.”57
Faktor internalnya yang dimaksudkan adalah : a) perempuan tidak tertarikterjun ke dunia politik karena anggapan bahwa politik pekerjaan kotor dan penuh intrik, b) perempuan aktivis di organisasi kemahasiswaan atau kepermudaan kebanyakan keluar dan putus dari kesinambungan dan konsistensi perkaderan sehingga jarang yang sampai pada jenjang karir puncak parpol, c) peran domestik perempuan yang seringkali tidak bisa diabaikan d) keterbatasan akses kapital untuk mendukung aktivitas perempuan di parpol.
56
Wawancara dengan Haslinda anggota DPRD Kota Makassar Komisi A, pada tanggal 26Maret 2015 pukul 13.00 57 Wawancara dengan A.Vivin Sukmasari anggota DPRD Kota Makassar komisin C, pada tanggal 26 Maret 2015, pukul 14.30
74
Sedangkan faktor eksternalnya adalah : a) parpol belum membuka secara luas kesempatan bagi perempuan untuk
duduk
di
posisi
strategis
di
level
pengambilan
keputusan/kebijakan parpol. b) Proses pengambilan dan produk kebijakan parpol sering mengabaikan kepentingan perempuan atau tidak sensitif/responsif gender. c) Dukungan keluarga dan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan di politik sangat minim d) Satuan kerja pemerintah terkait tidak mampu mengoptimalkan sosialisasi kebijakan pengurus utamaan gender karena rendahnya dukungan fasilitas dari dana. Penyebab rendahnya representasi perempuan di ranah politik sebagaimana diuraikan ini bisa diatasi dengan upaya yang dilakukan secara bersama oleh berbagai kelompok kepentingan termasuk komitmen parpol merekrut dan mengkader secara sungguh-sungguh perempuan parpol agar keluhan kurangnya sumber daya perempuan parpol dan perempuan kader parpol berkualitas yang akan dicalonkan mengisi jabatan-jabatan publik tidak dijadikan alasan sulitnya pemenuhan kouta 30%. Sesuai yang diakatakan Ady Rasyid Ali selaku ketua partai politik bahwa: “masyarakat Kota Makassar masih memperlihatkan kurangnya minat perempuan untuk masuk bergabung ke partai politik, maka para pengurus parpol berjuang keras untuk mengajak perempuan masuk ke partai politik dengan tujuan bahwa dengan banyaknya perempuan yang bergabung di parpol maka anggapan tentang terdiskriminasinya kebijakan mengenai perempuan itu bisa teratasi.”58 58
Wawancara dengan Ady Rasyid Ali wakil ketua I DPRD Kota Makassar ddan ketua partai Demokrat, kamis 05 Maret 2015. Pukul 14.00 wita
75
Kaderisasi partai politik juga dapat mengangkat isu tentang perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik, seperti: Tabel 8 Isu Mengenai Perempuan N O
PARTAI
1
PKS
2
HANURA
3
PDIP
4
GOLKAR
ISU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Membenarkan bahwa kader Membina perempuan dalam perempuan menempati posisi partai di parlemen sebagai anggota Meraih massa perempuan DPRD Membina kader perempuan Mengerti keinginan dan yang memiliki potensi dalam kebutuhan perempuan partai
Memperhatikan
kesehatan Memberikan edukasi tentang perempuan kesehatan perempuan Memperhatikan pendidikan Memberikan pengetahuan perempuan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Memperhatikan peluang karya bagi perempuan Pemberdayaan perempuan Pemahaman tentang tentang isu transgender kesetaraan gender
Masih sulit bagi perempuan Memperbaiki pola rekrutmen untuk memainkan dengan laki-laki masyarakat
5
DEMOKRAT
6
NASDEM
PROGRAM TERKAIT PEREMPUAN
peran dalam
perempuan dalam partai berdasarkan usulan dan masukan berdasarkan kapasitas diri masing-masing
Memberikan ruang kepada Memberikan
pemahaman perempuan tetapai tentang sosial-budaya perempuan tidak dapat masyarakat mengaksesnya Kemampuan perempuan Memberikan pengetahuan lebih kurang dibandingkan perempuan yang memiliki laki-laki loyalitas, kinerja yang baik bisa disetarakan dengan kaum laki-laki
76
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa isu perempuan juga sangat diperhatikan dari berbagai partai politik, bukan cuman partai politik berbasis islam. Dalam pemilihan umum berikutnya, perempuan harus memiliki visi misi khusus dalam konteks mengawal peningkatan keterwakilan perempuan. Strategi utama memperluas aliansi dengan komponen lain, mendorong isu kesetaraan gender dan menunjukkan kinerja bahwa perempuan bisa lebih baik dari laki-laki jika dipercaya menjadi wakil rakyat. Isu-isu kesetaraan gender, hal ini dilakukan karena untuk mendorong pengaturan gender tidak hanya berpindah ide dan gagasan tapi juga dibutuhkan aliansi guna proses percepatan dan pematangan lahirnya perdaperda sensitif gender. Keberadaan perempuan yang merata di setiap komisi dan perlibatan kelompok-kelompok masyarakat sipil telah mampu melahirkan beberapa produk legislasi,seperti KDRT, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, Raperda/Perda yang dibahas selalu didiskusikan di komunitas tersebut untuk memastikan pengurusutamaan gender masuk di dalam subtansi perda. Meningkatnya
keterwakilan
perempuan,
maka
ekspektasi
masyarakatpun kian tinggi. Harapan agar dibawah kepemimpinan perempuan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik, tak bisa dihindarkan. Pada akhirnya disadari bahwa penting secara paralel mendorong adanya suasana
77
kondusif bagi kaderisasi perempuan, dimana partai politik memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkannya. Keterwakilan perempuan di parlemen bagi perempuan bukan hanya ajang untuk merebut kekuasaan, namun bagaimana kekuasaan ini dimaknai sebagai perjuangan untuk memberikan posisi tawar kepada masyarakat marjinal.
78
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
sudah terpenuhi walaupun kaum perempuan belum
mencukupi kuota tersebut. Faktannya, periode sebelumnya meningkat dari tahun ketahun yang berjumlam 7 hingga naik 1 kursi menjadi 8 orang. Ditengah terus meningkatnya keterwakilan perempuan, maka ekspektasi masyarakatpun kian tinggi. Harapan agar dibawah kepemimpinan perempuan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. 1. Distribusi kaum perempuan dalam Partai Politik sangat mempengaruhi komunikasi khususnya kaum perempuan dalam masyarakat Kota Makassar. Meski peran laki-laki paling dominan diantaranya. Namun perempuan banyak memberi maanfaat kepada masyarakat seperti pemberyaan perempuan, ekonomi kinerja dan lain sebagainya. 2. Peran perempuan dalam setiap dapil banyak melakukan kegiatan-kegiatan di antaranya mengajarkan masyarakat khususnya kaum perempuan tentang pendidikan politik, karena sebagian perempuan tidak mengerti tentang politik yang ada dalam budaya politik Kota Makassar. 3. Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar belum terlihat, dikarenakan bahwa kinerja perempuan baru berjangkan beberapa bulan, jelas tidak terlihat. Tetapi keterwakilan
79
perempuan dalam parlemen sangat berpengaruh seperti memberikan masukan ketika berada dalam rapat. Buktinya ada perempuan yang menjadi wakil ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. 4. Penghambat keterwakilan perempuan di parlemen itu karena pemenuhan kouta 30% belum terlaksana dengan baik karena pemenuhan kouta 30% belum terpenuhi mulai dari dapil hingga ke partai. Hal ini disebabkan karena 2 faktor yaitu faktor eksternal dan internal B. Saran 1. Setiap Partai Politik seyogyanya menghadirkan Sistem baru untuk menyeleksi
kandidat
dan
mekanisme-mekanisme pengambilan
kebijakan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik juga harus segera disusun dalam menyonsong pemilu berikutnya, juga jangan asal memilih kandidat perempuan tanpa melalui rekruitmen. Karena menurut penulis sebagian perempuan yang tidak terpilih diakibatkan karena ketidak ketahuannya tentang politik. 2. Setiap partai politik, menurut penulis bahwa lebih menyeimbangkan posisi kedua-duannya dalam kampanye. Jangan mengedepankan dana yang berdominan laki-laki memilikinya. 3. Perlu
dikembangkan jaringan-jaringan kerja yang saling mendukung,
yang dapat dijadikan basis kolaborasi kaum perempuan di dalam masyarakat Indonesia. Ini dapat dilakukan oleh sebuah kaukus perempuan,
atau
jaringan kaukus-kaukus sejenis, yang dapat
80
menyuarakan pentingnya pengakuan atas peranan kaum perempuan di arena politik. 4. Pada setiap partai dianjurakan untuk berpolitik yang mendidik masyarakat, jangan berpolitik yang praktis seperti memasang spandauk atau baliho di taman pohon dan dinding rumah masyarakat. Karena berpolitik seperti itu dapat merusak kenyamanan warga dan merusak keindahan kota.
81
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta: Kencana, 2009. Dunn, William N. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik “ Cet. 5; Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,1998. Firmanzah. Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008 GKR hemasd&DR Martha Tilaar, perempuan parlemen dalam cakrawala politik indonesia, jakarta:PT Dian Rakkyat, 2013 Giddens, A. the consitution of society-outline of the theory of structuration, polity press. 1984 Hemas GKR (dkk). Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia , jakarta : PT Diank Rakyat, 2013 Mukhamad Murdiono, Jurnal: Perempuan dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009 Nuni Silvana, Keterwakilan Perempuan dalam Pengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif. (Purwokurto: Universitas Jendral Sudirman Fakultas Hukum, 2013),. Hlm 8 Oriza Rania Putri, Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Universitas Hasanudin Fakultas Hukum, 2013 Puspitawati, H..Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia, Bogor, PT Penerbit IPB Press, 2012
Putri, A. Oriza Rania. Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, Makassar: Universitas Hasanudin Fakultas Hukum, 2013. Raper, Jan Handrick. Filsafat Politik Plato. Jakarta: Rajawali, 1991. Ratnawati, Potret Kouta Perempuan Di Parlemen. (Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, FISIPOL) . Sumber : “jurnalsospol.fisipol.ugmac.id Sumbu, Telly., Merry E. Kalalo., Engelien R. Paladeng., & Johny Lumolos.Kamus Umum Politik dan Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010. Idris Thaha, Pergulatan Partai Politik di Indonesia, Jakarta :P.T RajaGrafindo Persada 2004 Usman Nukma dan Sudirman Taha, Makassar dalam Logika Wakil Rakyat. (Makassar; Pelita Pustaka, 2002) Yustika, Ahmad Erani. Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 Sumber Artikel: Sekeretariat MDF-JRF, Lebih Sekedar Pengarusutamaan: Mendorong Kesetaraan
Gender
dan
Pemberdayaan
Perempuan
Melalui
Rekonstruksi
Pascabencana. Jakarta: Sekeretariat MDF-JRF. Sumber Online: Profil Parlemen Kota Makassar. Alamat: http://jariungu.com. Diakses Bulan16 Juni pada Pukul 12:08 Wita Sumber: Mekanisme Penetapan Jumlah Kursi dan Dapil Pemilu. Lihat websaitenya: http://www.rumahpemilu.org/in/read/1251/Mekanisme-Penetapan-Jumlah-Kursi-danDapil-Pemilu Sumber online : Jurnal Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014. Sumber : berkas.dpr.go.id
BIOGRAPHY Ririn Ramdani dilahirkan di Bone, 17 Agustus 1993. Merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara, dari pasangan dari Muhammad Lawu dan Aisyah. Awal jenjang pendidikan dimulai dari TK Mallusetasi Bone , dan dilanjutkan di SDN 69 Itterung,Bone. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikannya di SLTP 1Tellusiattinge. Pada tahun2009 melanjutkan pendidikannya di SMA N 1 Tellusiattinge dan tamat pada tahun 2011, dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Ilmu Politik. Di awal tahun 2011 penulis bergabung di Assosiasi Mahasiswi Ilmu Politik (AMIP) UIN Alauddin Makassa. Pada tahun 2012 penulis masuk pengurus Himpunan Jurusan Ilmu Politik sebagai bendahara.
