PERBANDINGAN INDEKS PELAPORAN SOSIAL KEISLAMAN ANTAR BANK-BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

PERBANDINGAN INDEKS PELAPORAN SOSIAL KEISLAMAN ANTAR BANK-BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh: ERDHINA PUTRI RIYANTI NIM 12030110141126

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014 i

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun

: Erdhina Putri Riyanti

Nomor Induk Mahasiswa

: 12030110141126

Fakultas/Jurusan

: Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi

: PERBANDINGAN INDEKS PELAPORAN SOSIAL KEISLAMAN ANTAR BANK-BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Dosen Pembimbing

: Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 10 Juni 2014

ii

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun

: Erdhina Putri Riyanti

Nomor Induk Mahasiswa

: 12030110141126

Fakultas/Jurusan

: Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi

: PERBANDINGAN INDEKS PELAPORAN SOSIAL KEISLAMAN ANTAR BANK-BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Juni 2014 Tim Penguji : 1 Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.

(……………………………)

2 Drs Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D.

(……………………………)

3 Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, M.si., Akt (……………………………)

iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Erdhina Putri Riyanti menyatakan bahwa skripsi dengan judul Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman antar Bank-Bank Umum Syariah di Indonesia adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak dapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seeolaholah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 5 Juni 2014 Yang membuat pernyataan,

(Erdhina Putri Riyanti) NIM. 12030110141126

iv

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman/indeks PSKI (islamic social reporting/ISR) antar bankbank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini mengacu pada indeks PSKI yang dikembangkan oleh Othman, Ghani, dan Thani (2009) yang memiliki 6 tema pengungkapan yaitu investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Selain keenam tema tersebut, penelitian ini juga dikembangkan dengan menggunakan item-item pada penelitian Hardiyanti (2012) serta Fauziah dan Yudho (2013) yang kemudian dikembangkan lagi dengan menambahkan 1 tema baru yaitu tema kesyariahan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif komparatif dengan statistika deskriptif. Penelitian ini merupakan perbandingan mengenai objek

penelitian

dengan

menggunakan

penjelasan

statistika

deskriptif.

Perbandingan meliputi item-item yg terkait dengan kontribusi kepemilikan dan Dewan Pengawas Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki score tertinggi pada indeks PSKI tema investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, dan sosial. Bank Muamalat, BRI Syariah, dan Bank BJB Syariah memperoleh score yang sama pada tema lingkungan yaitu 1. Pada indeks PSKI tema tata kelola perusahaan, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Mega Syariah memperoleh score tertinggi yaitu 7. Secara keseluruhan score tertinggi dimiliki oleh Bank Muamalat, yaitu 40. Bank Syariah Mandiri memang unggul dibeberapa tema namun karena score indeks PSKI pada tema kesyariahan negatif maka score akhirnya menjadi lebih rendah dari Bank Muamalat. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa kinerja indeks pelaporan sosial keislaman memiliki keterkaitan erat dengan pola pembiayaan yang juga bertema islami.

Kata kunci

: pelaporan sosial keislaman, indeks PSKI, bank syariah.

v

ABSTRACT This study aims to determine how the comparison of Islamic social reporting index / index PSKI (islamic social reporting / ISR), an Islamic commercial banks in Indonesia. This study refers to PSKI index developed by Othman, Ghani, and Thani (2009) which has 6 theme, it is investment and financial disclosure, products and services, labor, social, environmental, and corporate governance. In addition to the six themes, this research also developed using the items on the research of Hardiyanti (2012) and Fauziah and Yudho (2013) as well as adding one new theme is a theme islamic. This research was conducted using qualitative comparative descriptive with descriptive statistics. This research is a comparative study of the object by using descriptive statistical explanation. The comparison includes items related to the contribution of ownership and Sharia Supervisory Board. The results showed that the Bank Syariah Mandiri has the highest score on the index investing and financing PSKI themes, products and services, labor, and social. Bank Muamalat, BRI Syariah, and BJB Sharia obtain the same score on the theme of environment, 1 score. PSKI theme On the index of corporate governance, Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Bukopin, and Bank Mega Syariah obtain the highest score of 7. Overall highest score owned by Bank Muamalat, which is 40. Bank Syariah Mandiri is superior in several themes but because ISR index score on islamic theme is negative so the score ended up being lower than the Bank Muamalat. These results imply that the performance index of social reporting has close relation with Islamic patterns are also entitled Islamic finance.

Keywords

: Islamic social reporting, ISR, Islamic banks

vi

KATA PENGANTAR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tak lupa Shalawat dan salam terhaturkan untuk Sang Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Unversitas Diponegoro. Penulis menyadari selama proses penyusunan Skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan baik secara moril, material dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati saya mengucapkan terimakasih kepada : 1. Ibu Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bantuan dan saran kepada penulis selama masa perkuliahan. 2. Kedua orang tuaku, Bapak Edy Rukiman dan Ibu Retno Megawati yang selalu memberiku fasilitas, motivasi, dan doa selama pembuatan skripsi dan sepanjang kehidupanku ini. 3. Kakakku Erwan Ramdhani Saputra yang ikut memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.

vii

4. Adikku Erdhita Ratna Shafira yang sudah mau berbagi laptop waktu laptopku rusak 5. Satria Pratama Putra Apriyanto yang rela laptopnya dipinjam sekian lama dan yang selalu memberi semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi. 6. Teman-teman sesama bimbingan Bu Endang Kiswara yang sering berbagi keceriaan dan perasaan degdegan saat bimbingan 7. Para sahabatku yang selalu memotifasi agar segera menyelesaikan skripsi. 8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, pada kesempatan ini, terimakasih atas segala dukungannya. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya dan menjadi amal baik semua pihak yang mempunyai andil dalam penyusunan Skripsi ini. Amiin. Wassalam’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Semarang, 5 Juni 2014

(Erdhina Putri Riyanti)

viii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO

Jika engkau duduk bersama orang bodoh, maka diamlah. Jika engkau duduk bersama ulama, maka diamlah. Sesungguhnya diammu di hadapan orang bodoh akan menambah kebijaksanaanmu dan diammu di hadapan ulama akan menambah ilmumu. {Hasan al Bashri}

Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Dan janganlah engkau kagum dengan amalan-amalanmu, sesungguhnya engkau tidak tahu apakah engkau termasuk orang yang celaka (masuk neraka) atau orang yang bahagia (masuksurga) {Diriwayatkan oleh Al Baihaqi}

Barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga (H. R. Muslim)

......dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. (QS Yusuf ayat 12) Kupersembahkan kepada :

1. Ayahku Edy Rukiman dan Ibundaku Retno Megawati 2. Saudara-saudaraku, Erwan Ramdhani Saputra dan Erdhita Ratna Shafira 3. Satria Pratama Putra Apriyanto 4. Teman dan sahabat-sahabatku 5. Almamaterku ix

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN ................................

iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..............................................

iv

ABSTRAK ..................................................................................................

v

ABSTRACT ................................................................................................

vi

KATA PENGANTAR .................................................................................

vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................

ix

DAFTAR TABEL .......................................................................................

xiv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................

xvi

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ....................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah ...............................................................

6

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.........................

7

1.3.1 Tujuan Penelitian .....................................................

7

1.3.2 Kegunaan Penelitian ................................................. 8 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................... 8 BAB II

TELAAH PUSTAKA 2.1 Landasan Teori ………………………...……………..........

10

2.1.1 Teori Legitimasi …………………………...………

10

2.1.2 Teori Kontrak Sosial ………………………………

11

2.1.3 Teori Stakeholder ………………………………….

12

2.1.4 Teori Pengawasan...................................................... 13 2.2 Perbankan Syariah …………………………………………

14

2.2.1 Dasar Falsafah Bank Syariah.……………....……… 14 2.2.2 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia…...

16

2.3. Corporate Social Responsibility (CSR) ………………….... 19

x

2.3.1 Definisi……………………………………………..

19

2.3.2 Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Islam….....................................................................

21

2.3.3 Perkembangan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman.. 24 2.3.4 Indikator Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI)………………...................................

28

2.4

Dewan Pengawas Syariah………………………………… 31

2.5

Penelitian Terdahulu……………………………………… 34

2.6

Kerangka Pemikiran………………………………………. 37

2.7

Pertanyaan Penelitian……………………………………... 38 2.7.1 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Investasi dan Keuangan.........

38

2.7.2 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Produk dan Jasa......................

39

2.7.3 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Tenaga Kerja..........................

39

2.7.4 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Sosial......................................

40

2.7.5 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Lingkungan............................

41

2.7.6 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Tata Kelola Perusahaan..........

42

2.7.7 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Kesyariahan............................

42

2.7.8 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Seluruh Tema...............................…

43

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel……

44

3.1.1 Pelaporan Sosial Keislaman………………………..

44

3.2 Populasi dan Sampel…………………………………………..……...............

49

3.3 Jenis dan Sumber Data………………………………………….……............

49

xi

3.4 Metode Pengumpulan Data………………………………………….……....

50

3.5 Metode Analisis………………………………………….…….......................

50

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1 Deskripsi Objek Penelitian………………………………………….……......

51

4.1.1 Profil Bank Muamalat...........................................

51

4.1.2 Profil Bank Syariah Mandiri..................................

52

4.1.3 Profil Bank BRI Syariah..........................................

52

4.1.4 Profil Bank Syariah Bukopin.................................

53

4.1.5 Profil Maybank Syariah...........................................

54

4.1.6 Profil Bank Mega Syariah.........................................

54

4.1.7 Profil Panin Bank Syariah.........................................

54

4.1.8 Profil BCA Syariah...................................................

55

4.1.9 Profil Bank BNI Syariah...........................................

55

4.1.10 Profil Bank BJB Syariah...........................................

56

4.1.11 Profil Bank Victoria Syariah.....................................

57

4.2 Analisis Data dan Intepretasi Hasil……………………………………….. 57 4.2.1 Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Investasi dan Keuangan...........

57

4.2.2 Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Produk dan Jasa.......................

63

4.2.3 Indeks Pelaporan Sosial Keislaman ( Indeks PSKI) Tema Tenaga Kerja........................... 65 4.2.4 Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Tenaga Kerja............................ 69 4.2.5 Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Lingkungan..............................

73

4.2.6 Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Tata Kelola Perusahaan...........

75

4.2.7 Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Tema Kesyariahan............................. 4.2.8 Perbandingan Indeks Pelapolan Sosial Keislaman

xii

79

(Indeks PSKI) Seluruh Tema.....................................

105

4.2.9 Pembahasan Hasil Penelitian menurut Teori.............. 113 4.2.9.1 Teori Legitimasi.........................................

113

4.2.9.2 Teori Kontrak Sosial..................................

114

4.2.9.3 Teori Stakeholders...................................... 114 4.2.9.4 Teori Pengawasan......................................

115

4.2.10 Perbandingan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu........................................................... BAB V

. 115

PENUTUP 5.1 Kesimpulan............................................................................ 118 5.2 Keterbatasan Penelitian.........................................................

120

5.3 Saran...................................................................................... 120 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

122

LAMPIRAN-LAMPIRAN...........................................................................

126

xiii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.2.2

Jaringan Kantor Perbankan Syariah.................................

17

Table 2.5

Penelitian Terdahulu........................................................

36

Tabel 3.1.1

Score kepemilikan............................................................

46

Tabel 3.1.2

Score Dewan Pengawas Syariah....................................... 48

Tabel 4.2.1

Score Indeks PSKI Tema Investasi dan Keuangan.........

62

Tabel 4.2.2

Score Indeks PSKI Tema Produk dan Jasa......................

64

Tabel 4.2.3

Score Indeks PSKI Tema Tenaga Kerja...........................

68

Tabel 4.2.4

Score Indeks PSKI Tema Sosial.......................................

72

Tabel 4.2.5

Score Indeks PSKI Tema Lingkungan.............................

74

Tabel 4.2.6

Score Indeks PSKI Tema Tata Kelola Perusahaan........... 78

Tabel 4.2.7.1

Struktur Kepemilikan Bank Muamalat.............................

80

Tabel 4.2.7.2

Struktur Kepemilikan Bank Syariah Mandiri...................

83

Tabel 4.2.7.3

Struktur Kepemilikan Bank BRI Syariah.........................

84

Tabel 4.2.7.4

Struktur Kepemilikan Bank Syariah Bukopin..................

85

Tabel 4.2.7.5

Struktur Kepemilikan Bank Maybank Syariah.................

87

Tabel 4.2.7.6

Struktur Kepemilikan Bank Mega Syariah.......................

88

Tabel 4.2.7.7

Struktur Kepemilikan Panin Bank Syariah....................... 88

Tabel 4.2.7.8

Struktur Kepemilikan Bank BCA Syariah........................ 89

Tabel 4.2.7.9

Struktur Kepemilikan Bank BNI Syariah.........................

89

Tabel 4.2.7.10

Struktur Kepemilikan Bank BJB Syariah.........................

90

Tabel 4.2.7.11

Struktur Kepemilikan Bank Victoria Syariah...................

90

Tabel 4.2.7.12

Struktur Kepemilikan Bank-Bank Umum Syariah...........

91

Tabel 4.2.7.13

Susunan DPS Bank Muamalat.......................................... 93

Tabel 4.2.7.14

Susunan DPS Bank Syariah Mandiri................................

95

Tabel 4.2.7.15

Susunan DPS Bank BRI Syariah......................................

96

Tabel 4.2.7.16

Susunan DPS Bank Syariah Bukopin...............................

96

Tabel 4.2.7.17

Susunan DPS Bank Maybank Syariah.............................. 97

Tabel 4.2.7.18

Susunan DPS Bank Mega Syariah.................................... 98

xiv

Tabel 4.2.7.19

Susunan DPS Panin Bank Syariah.................................... 100

Tabel 4.2.7.20

Susunan DPS Bank BCA Syariah..................................... 101

Tabel 4.2.7.21

Susunan DPS Bank BNI Syariah......................................

102

Tabel 4.2.7.22

Susunan DPS Bank BJB Syariah......................................

103

Tabel 4.2.7.23

Susunan DPS Bank Victoria Syariah................................ 103

Tabel 4.2.7.24

Susunan DPS Bank-Bank Umum Syariah........................

Tabel 4.2.7

Score Indeks PSKI Tema Kesyariahan............................. 104

Tabel 4.2.8.1

Perbandingan Score Indeks PSKI Seluruh Tema.............. 109

Tabel 4.2.8.2

Perbandingan Score Indeks PSKI Seluruh Item ............... 111

Tabel 4.2.10

Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu dengan

104

Penelitian Ini...................................................................... 116

xv

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.3.3

Kerangka Syariah.............................................................. 25

Gambar 2.6

Kerangka Pemikiran.......................................................... 38

Gambar 4.2.1

Score Indeks PSKI Tema Investasi dan Keuangan..........

Gambar 4.2.2

Score Indeks PSKI Tema Produk dan Jasa....................... 65

Gambar 4.2.3

Score Indeks PSKI Tema Tenaga Kerja............................ 69

Gambar 4.2.4

Score Indeks PSKI Tema Sosial........................................ 73

Gambar 4.2.5

Score Indeks PSKI Tema Lingkungan ............................. 75

Gambar 4.2.6

Score Indeks PSKI Tema Tata Kelola Perusahaan............ 79

63

Gambar 4.2.7.1 Persentase Kepemilikan Bank-Bank Umum Syariah........ 92 Gambar 4.2.7

Score Indeks PSKI Tema Kesyariahan.............................. 105

Gambar 4.2.8.1 Total Score Masing-Masing Tema..................................... 110 Gambar 4.2.8.2 Total Score Seluruh Tema.................................................. 111

xvi

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran A

Indeks Pelaporan Sosial Keislaman........................................ 126

Lampiran B

Score Indeks Pelaporan Sosial Keislaman.............................. 132

xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Perkembangan perbankan syariah di Indonesia termasuk agak lambat

apabila dibandingkan dengan negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya (Fauziah dan Yudho, 2013). Di Indonesia, pendirian bank syariah diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ingin mendirikan suatu bank murni syariah yang bebas dari unsur riba dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adanya keinginan itulah yang kemudian mendorong MUI untuk membentuk tim kerja sebagai upaya untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 1 November 1991 berdirilah PT Bank Muamalat (BMI) yang memulai kegiatan operasinya pada tanggal 1 Mei 1992. Perkembangan perbankan syariah mulai terlihat sejak keberhasilan Bank Muamalat dengan sistem syariahnya dalam menghadapi krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Keberhasilan Bank Muamalat yang meniadakan unsur riba berupa sistem bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan perusahaan ketika menghadapi krisis moneter memberikan pandangan baru bagi perbankan konvensional. Berdasarkan hasil statistika perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tahun 2012, kini jumlah bank umum syariah yang ada di Indonesia telah mencapai 11 bank. Kesebelas bank tersebut adalah Bank Muamalat, Bank Umum Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank

1

Maybank Syariah, Bank Panin Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah, dan bank Victoria Syariah. Sepuluh dari sebelas perbankan syariah yang ada di Indonesia memiliki nama yang sama dengan nama bank-bank konvensional yang telah lebih dahulu ada. Perbedaannya hanya berupa penambahan kata syariah, baik di depan maupun di belakang nama bank konvensional tersebut. Adanya kesamaan nama pada sebagian besar Bank Umum Syariah kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sesungguhnya struktur kepemilikan bank-bank syariah di Indonesia. Adanya kesamaan nama bank syariah dengan bank konvensional ternyata tidak menghalangi bank syariah untuk dapat terus berkembang. Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tentu tidak bisa dipisahkan dari peran masyarakat dalam menerima perbankan syariah sebagai salah satu alternatif perbankan. Bagi masyarakat beragama Islam tentu unsur syar’i yang ditawarkan oleh bank syariah menjadi salah satu pertimbangan untuk menggunakan jasa bank syariah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ratnawati, dkk. (2000) yang mengatakan bahwa salah satu alasan masyarakat menggunakan jasa bank syariah adalah penggunaan prinsip-prinsip Islam dalam operasional bank syariah. Dalam Islam, kepatuhan terhadap syariat agama adalah hal yang wajib. Itulah mengapa kesyar’ian bank syariah dalam menjalankan operasionalnya menjadi hal yang sangat penting dan sering dipertanyakan oleh masyarakat. Peran untuk mengawasi syar’i atau tidaknya perbankan syariah diamanahkan kepada

2

Dewan

Pengawas

Syariah.

Menurut

Peraturan

Bank

Indonesia

No.

06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 1 ayat 10, Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Salah satu tugas Dewan Pengawas Syariah adalah Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank. Salah satu hal yang dilaporkan dalam laporan publikasi bank yaitu mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan nama corporate social responsibility (CSR). Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial pada perusahaan-perusahaan islam seharusnya juga mengungkapkan aspek spiritual sebagai fokus utama. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Kerangka tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada serta untuk menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memikirkan kepentingan pemilik tapi juga memikirkan peran perusahaan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai bagi perusahaan-perusahaan islam, Haniffa (2002) mengembangkan suatu indeks pelaporan yang disebut sebagai islamic social

3

reporting atau dapat disebut juga sebagai indeks pelaporan sosial keislaman (indeks PSKI). Penelitian untuk mengembangkan indeks melaporkan tanggung jawab sosial yang sesuai bagi perusahaan Islam terus dilakukan. Setelah pada tahun 2002 Haniffa mencetuskan mengenai indeks PSKI, pada tahun 2006 Maali, Casson, dan Napier melakukan penelitian mengenai pengungkapan sosial yang dilakukan oleh bank-bank syariah yang ada di dunia. Maali , Casson, dan Napier (2006) mengembangkan indeks yang lebih terfokus pada aktivitas zakat bank syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank yang melakukan pengeluaran zakat cenderung melakukan pengungkapan yang lebih baik. Othman, Thani, dan Ghani (2009) juga mengembangkan indeks PSKI Haniffa (2002) yang semula terdiri dari 5 tema pengungkapan menjadi 6 tema. Tema keenam yang dikembangkan oleh Othman, Thani, dan Ghani (2009) adalah tema tata kelola perusahaan. Othman, Thani, dan Ghani (2009) juga meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap PSKI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan komposisi dewan berpengaruh signifikan terhadap PSKI, sementara tipe industri tidak berpengaruh terhadap PSKI. Di Indonesia, Fauziah dan Yudho (2013) melakukan perbandingan mengenai bank-bank umum syariah di Indonesia yang melakukan pengungkapan sosial berdasarkan indeks PSKI Othman, Thani, dan Ghani (2009) dengan pengembangan yang dilakukannya sendiri. Hasil penelitiannya menunjukkan

4

bahwa Bank Muamalat memiliki score pengungkapan yang paling tinggi sementara Panin Bank Syariah memiliki score pengungkapan yang terendah. Penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai bagi perusahaan islam memang telah cukup banyak dilakukan, termasuk bagi perbankan syariah. Namun penelitian tersebut kurang mampu untuk menjelaskan tingkat kemurnian syariah suatu perbankan syariah. Oleh karenanya penelitian yang mengembangkan indeks pengungkapan sosial bagi perbankan syariah tanpa meninggalkan aspek kemurniannya perlu untuk dilakukan. Indeks pengembangan tersebut sekaligus akan digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan indeks pelaporan sosial keislaman (indeks PSKI) oleh bank-bank umum syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini menambahkan satu tema baru yang didalamnya terdapat indeks pelaporan yang dapat mengukur tingkat kemurnian syariah suatu perbankan syariah. Indeks tersebut adalah kepemilikan oleh institusi syariah, kepemilikan oleh institusi konvensional serta rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Unsur kepemilikan dapat mengukur tingkat kemurnian syariah karena menurut Mahmud dan Rukmana (2010) bank syariah yang murni syariah adalah yang dari hulu ke hilir dananya sama sekali tidak tersentuh oleh unsur riba. Institusi syariah merupakan lembaga yang operasionalnya dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Institusi-institusi ini secara kontekstual lebih tinggi tingkat kesyariahannya dibandingkan dengan institusi yang operasionalnya

5

dijalankan secara konvensional karena institusi tersebut meminimalkan unsurunsur non halal dalam operasionalnya. Sementara Dewan Pengawas Syariah juga merupakan salah satu penentu kemurnian syariah karena tugas Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah. 1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut : 1.

Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema investasi dan keuangan antara bank-bank umum syariah di Indonesia?

2.

Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema produk dan jasa antara bank-bank umum syariah di Indonesia?

3.

Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema tenaga kerja antara bank-bank umum syariah di Indonesia?

4.

Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema sosial antara bank-bank umum syariah di Indonesia?

5.

Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema lingkungan antara bank-bank umum syariah di Indonesia?

6.

Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema tata kelola organisasi antara bank-bank umum syariah di Indonesia?

6

7.

Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema kesyariahan antara bank-bank umum syariah di Indonesia?

8.

Manakah diantara bank-bank umum syariah yang memenuhi unsur syariah terbaik berdasarkan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI)?

1.3

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1 Mengetahui bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema investasi dan keuangan diantara bank-bank umum syariah di Indonesia? 2 Mengetahui bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema produk dan jasa diantara bank-bank umum syariah di Indonesia? 3 Mengetahui bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema tenaga kerja diantara bank-bank umum syariah di Indonesia? 4 Mengetahui bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema sosial diantara bank-bank umum syariah di Indonesia? 5 Mengetahui bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema lingkungan diantara bank-bank umum syariah di Indonesia?

7

6 Mengetahui bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema tata kelola organisasi diantara bank-bank umum syariah di Indonesia? 7 Mengetahui bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema kesyariahan diantara bank-bank umum syariah di Indonesia? 8 Manakah diantara bank-bank umum syariah yang memenuhi unsur syariah terbaik berdasarkan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI)?

1.3.2 Kegunaan Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut : 1.

Bagi pihak perbankan syariah dan peneliti lain, dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan referensi mengenai indeks pelaporan sosial keislaman (indeks PSKI) yang sesuai bagi perbankan syariah tanpa meninggalkan aspek kemurnian syariah suatu perbankan syariah.

2.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru mengenai manakah diantara bank-bank syariah di Indonesia yang memiliki unsur syariah lebih baik berdasarkan indeks pelaporan sosial keislaman (indeks PSKI).

1.4

Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sisindikatortika penulisan

sebagai berikut:

8

BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

: TELAAH PUSTAKA Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pertanyaan penelitian.

BAB III

: METODE PENELITIAN Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian, mencakup variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV

: HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan jawaban atas pertanyaan penelitian sesuai dengan teknik analisis.

BAB V

: PENUTUP Pada bab ini dijelaskan mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

9

BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1

Landasan Teori

3.1.1 Teori Legitimasi Menurut

Hadi

(2011),

legitimasi

merupakan

sistem

pengelolaan

perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat. Dalam teori legitimasi, perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Legitimasi merupakan sesuatu yang penting karena perusahaan dan masyarakat sekitarnya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Agar perusahaan dapat terus mempertahankan usahanya dimasa mendatang, perusahaan harus menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya. Legitimasi organisasi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan merupakan hal yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dianjurkan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.

10

3.1.2 Teori Kontrak Sosial Teori kontrak sosial muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya memiliki hubungan saling pengaruhmempengaruhi. Menurut

Hadi

(2011),

agar

terjadi

keselarasan,

keserasian,

dan

keseimbangan dalam lingkungan sosial bermasyarakat, maka perlu adanya kontrak sosial baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatankesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing. Deegan (2002) mengatakan bahwa bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah pernyataan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal (uncodified community expectation). Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (society). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang legitimate (Deegan,2002). Hal ini sejalan dengan konsep legitimacy theory bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat keseuaian antara keberadaan perusahaan yang

11

tidak menganggu atau sesuai (congruence) dengan eksitensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan (Deegan, Robin, dan Tobin, 2002) Shocker dan Sethi (dalam Ghozali dan Chariri,2007) memberikan penjelasan mengenai konsep kontrak sosial sebagai berikut: Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial-baik eksplisit maupun implisit-dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada: 1) hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarkat luas. 2) distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak adanya power institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan legitimasi. Di situ, perusahaan harus melebarkan tanggung jawabnya tidak hanya sekedar economic responsibility yang lebih diarahkan kepada shareholder (pemilik perusahaan), namun perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (legal responsibility). Di samping itu, perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab kepada masyarakat, yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang timbul (societal respobsibility) (Hadi, 2011). 3.1.3 Teori Stakeholder Pengungkapan tanggung jawab sosial mulai menjadi bahan pertimbangan bagi para investor ketika akan berinvestasi di suatu perusahaan. Investor perlu

12

mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Bagi investor, penilaian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan berguna untuk menghindari dampak yang timbul dikemudian hari sebagai akibat kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Kini, laporan tanggung jawab sosial tidak hanya digunakan oleh investor untuk menilai kelayakan investasi di perusahaan tersebut. Laporan tanggung jawab sosial juga digunakan oleh para stakeholder yang lain untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan adalah bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial. Kondisi tersebut menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara perusahaan dan para stakeholder. Hal ini berarti perusahaan harus melaksanakan peranannya secara dua arah yaitu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri maupun kebutuhan stakeholders. Hal tersebut sesuai dengan teori stakeholders yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para stakeholders (pemilik saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). 3.1.4 Teori Pengawasan Fayol (dalam Harahap, 2001) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Pengawasan dimaksudkan

13

untuk mengantisipasi kelemahan dan kesalahan yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Lebih luas lagi pengertian pengawasan dikemukakan Situmorang dan Juhir (1993) yang mengemukakan : Dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Kenyataan dalam praktek sehari-hari bahwa isitilah controlling itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan inipun telah mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Berdasarkan deskripsi pengertian di atas, diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa pengawasan (controlling) dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan serta mengoreksi penyimpangan yang terjadi dari aktivitasaktivitas yang telah direncanakan. Dengan demikian, fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas agar suatu pekerjaan tidak bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. 2.2

Perbankan Syariah

2.2.1 Dasar Falsafah Bank Syariah Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena dalam operasionalnya, bank tersebut mengacu pada prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur tata

14

kelola bank tersebut. Menurut Sudarsono (2008), pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pembentukan dan pendirian perbankan syariah, tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama untuk membangun perekonomian umat. Namun dengan mengacu pada pengamalan Al-Quran, tujuan utama dari mendirikan perbankan syariah adalah untuk menghindari riba dan unsur-unsur lain yang dilarang serta untuk mencapai kemaslahatan di bidang ekonomi bagi semua orang. Riba adalah sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Larangan riba diantaranya tercantum dalam QS. Ali-Imron ayat 130

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imraan: 130) Menurut Muhammad (2008) ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari riba dan mencapai kemaslahatan di bidang ekonomi bagi semua orang ,yaitu: 1. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya: a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha.

15

b. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan hanya karena berjalannya waktu. c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan tambahan atas suatu hutang tanpa adanya kerelaan dari pemilik hutang. 2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan Islam mendorong praktik bagi hasil tetapi mengharamkan bunga (riba). Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana namun ada perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Penentuan dunga dibuat pada saat akad atau kesepakatan dengan asumsi perusahaan harus selalu untung, sedangkan dalam bagi hasil, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu kesepakatan dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2.2.2 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan (Antonio,2001). Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Pendirian bank syariah di Indonesia diawali dengan adanya lokakarya MUI mengenai Bunga bank dan Perbankan di Bogor pada tahun 1990 yang pada akhirnya berdasarkan kesepakatan Musyawarah Nasional IV MUI dibentuklah

16

suatu kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Bank Muamalat (BMI) merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. BMI berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan memulai kegiatan operasinya pada tanggal 1 Mei 1992. Apabila pada periode 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, pada tahun 1999 mulai didirikan Bank Syariah Mandiri dan memulai operasi pada tanggal 1 November 1999. Saat ini, jumlah bank syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berikut adalah table perkembangan jumlah jaringan perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 2.2.2 Jaringan Kantor Perbankan Syariah

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bank Umum Syariah - Jumlah Bank - Jumlah Kantor Unit Usaha Syariah - Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS - Jumlah Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - Jumlah bank - Jumlah kantor Total kantor Sumber: www.bi.go.id

3 401

5 581

6 711

11 11 11 11 1215 1401 1745 1950

26

27

25

23

24

24

23

196

241

287

262

336

517

576

114 185 782

131 138 150 155 158 160 202 225 286 364 401 399 1024 1223 1763 2101 2663 2925

Melihat dari sejarahnya, perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang semenjak masuknya era sistem perbankan ganda (dual banking system)

sesuai

dengan

Undang-Undang

17

Nomor

7

Tahun

1992

yang

memungkinkan suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

Semenjak

hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 muncullah kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah. Machmud dan Rukmana (2010) mengelompokkan bank syariah berdasarkan operasionalnya menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut: 1. Bank Syariah Level-A Bank syariah tipe ini dari hulu sampai hilir, dana yang mengalir sama sekali tidak tercampur/tersentuh dengan lembaga/pihak yang mengandung unsur yang tidak halal (dalam hal ini adalah unsur riba). Bank mendapatkan dana dari bank sentral yang hanya mengelola dana bank syariah sejenis saja. Hal ini hanya bisa tercapai pada negara yang memiliki bank sentral syariah tersendiri (bank sentral yang hanya menangani bank-bank syariah juga) atau di negara yang semua banknya menganut sistem syariah sehingga tidak ada percampuran dana dengan bank konvensional 2. Bank Syariah Level-B Bank syariah tingkatan ini bergerak dengan sistem syariah dan berdiri sendiri. Ini berarti bank ini bukan merupakan bagian dari bank lain yang menganut sistem konvensional. Kalau di Indonesia, dikenal dengan Bank Umum Syariah (BUS). 3. Bank Syariah Level-C Bank tipe ini memang bergerak dengan sistem syariah, namun masih merupakan anak perusahaan dari bank konvensional. Sistem pendanaan yang

18

digunakan pada bank tipe ini masih bercampur dengan bank induknya. Bank tipe ini lebih dikenal dengan nama Unit Usaha Syariah (UUS). UUS memang menggunakan sistem syariah tetapi sebenarnya hanya merupakan salah satu divisi saja dalam bank konvensional. 4. Bank Syariah Level-D Bank syariah level ini biasa disebut sebagai bank gadungan. Bank syariah level ini hanya namanya saja yang syariah, namun dalam operasionalnya menerapkan sistem bunga. Berdasarkan penggolongan bank syariah menurut Machmud dan Rukmana (2010), secara resmi bank syariah yang ada di Indonesia adalah bank syariah level-b dan level-c. Hingga Oktober 2013, jumlah bank syariah level-b yang terdaftar di Bank Indonesia adalah 11 bank sementara untuk level-c sejumlah 23 bank. Meningkatnya jumlah

bank syariah ini menunjukkan bahwa minat

masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah semakin meningkat sehingga dapat memacu tumbuhnya lembaga keuangan syariah. 2.3.

Corporate Social Responsibility (CSR)

2.3.1 Definisi Tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh semakin mengglobalnya tren mengenai praktek CSR dalam bisnis. Pelaporan CSR merupakan salah satu aspek penting

19

dari akuntabilitas perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Dewasa ini, pemahaman mengenai pelaporan CSR sudah lebih luas. Hal ini selaras dengan semakin berkembangnya akuntansi sosial Holme dan Watt (dikutip oleh Hadi,2011) mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta komunitas lokal beserta masyarakat luas. Definisi lain diungkapkan oleh Johnson dan Johnson (dikutip oleh Hadi,2011) yang mengatakan bahwa “ CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society“. Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan yang baik sehingga memiliki dampak positif bagi perusahaan itu sendiri dan lingkungannya. Dampak positif tersebut dapat diperoleh jika perusahaan mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain Johnson dan Johnson, Hackston dan Milne (dikutip oleh Sembiring,2005) juga memberikan definisi yang berbeda tentang CSR. Hackston dan Milne mendefinisikan CSR sebagai proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan CSR yang merupakan suatu bentuk pelaporan sukarela bagi perusahaan di Indonesia, hingga saat ini belum memiliki definisi tetap. Masing-

20

masing pihak memiliki definisi dan interpretasi yang beragam mengenai CSR. Konsep CSR merupakan konsep yang sulit diartikan. Walaupun memiliki banyak definisi, secara garis besar dapat terlihat bahwa mereka telah memiliki benang merah yang sama. Dari beberapa pengertian tentang CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian CSR, yaitu kewajiban atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan alam di sekitar lingkungan perusahaan.

2.3.2 Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Islam Islam sebagai cara hidup memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan jamannya. Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam hal muamalah, namun tidak dalam hal ibadah. Hal tersebut dikaitkan dengan hukum asal kedua bentuk kegiatan tersebut. Islam mengajarkan bahwa dalam bermuamalah, semua hal diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh AlQuran dan Hadis, sementara dalam hal ibadah, segala sesuatunya dilarang kecuali yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur’an dan Sunah dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Dasar filosofi yang digunakan oleh lembaga syariah inilah yang menyebabkan ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional. Dalam islam, manusia bertanggung jawab terhadap Allah dalam melaksanakan aktivitasnya dan segenap aktivitas dijalankan untuk mencapai RidhoNya. Hubungan dan tanggung jawab antara manusia dengan Allah ini pada

21

akhirnya akan melahirkan kontrak relijius yang lebih kuat dan bukan sekedar kontrak sosial yang berhubungan dengan aktifitas dunia belaka.

Menurut Meutia (2010) terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), dan maslahah (kepentingan masyarakat). Prinsip-prinsip ini sebenarnya mempunyai keterkaitan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak (Chapra, dalam Fadilla, 2011). 1.

Prinsip Berbagi dengan Adil Menurut Meutia (2010), kata berbagi memiliki makna memberikan apa yang

dimiliki seseorang kepada orang lain. Selain itu, menurut Meutia (2010), berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan amar ma’ruf nahi munkar (saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi. Meski demikian, jika kata berbagi dikaitkan dengan prinsip keadilan islam

maka hal tersebut sangat kentara dalam praktik mudharabah (berbagi keuntungan dan kerugian), dimana pemilik modal dan pengguna modal (pekerja) ditempatkan pada posisi yang sejajar.

2.

Prinsip Rahmatan Lil‘alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam) Prinsip rahmatan lil’alamin berarti bahwa keberadaan manusia seharusnya

22

bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Jika dikaitkan dengan kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut Meutia (2010), bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Meutia

(2010)

menjelaskan

bahwa

meningkatkan

kesejahteraan

stakeholders merupakan bagian dari upaya menjadi rahmatan lil’alamin dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual. 3.

Prinsip Maslahah (Kepentingan Masyarakat) Al-Shatibi dalam Samsiyah mengkategorikan maslahah ke dalam tiga

kelompok yaitu: essentials (daruriyyat), complementary (hajiyyat), dan embellishment (tahsiniyyat). Level yang pertama yaitu daruriyyat didefinisikan sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi faith (iman), life (kehidupan), intellect (akal), posterity (keturunan), dan wealth (harta). Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan melindungi kepentingan yang berkaitan dengan daruriyat merupakan prioritas yang harus dilakukan. Level kedua adalah hajiyyat dijelaskan oleh Al-Shatiby merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan menimbulkan kesulitan tetapi tidak sampai ke level merusak kehidupan normal. Level ketiga dari piramida maslahah adalah prinsip

23

tahsiniyyat. Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi sebagai penyempurna kepentingan pada level sebelumnya. Dalam level ini bank syariah diharapkan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sosial dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan stakeholder. Menurut Meutia (2010), penggunaan prinsip maslahah sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Hal ini karena dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan. 2.3.3 Perkembangan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Siwar dan Hossain (2009) menyatakan bahwa landasan dasar dari agama Islam adalah aqidah (belief and faith), ibadah (workship), dan akhlaq (morality and ethics). Selain itu, ada prinsip lain yang sangat mendasar bagi setiap Muslim yakni tauhid (mengesakan Allah) dalam beribadah dan tidak menyekutukan-Nya. Hanifah (2002) menyusun suatu kerangka syariah. Berdasarkan kerangka syariah dapat dilihat bahwa tauhid merupakan landasan dasar dari ajaran Islam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada kerangka tersebut juga menunjukkan konsep etika dalam Islam yang terdiri dari sepuluh konsep antara lain iman (faith), taqwa (piety), amanah (trust), ibadah (workship), khilafah (vicegerent), ummah (community), akhirah day of reckoning, adl (justice) dan

24

zulm (tyranny), halal (allowable) dan haram (forbidden), serta I’tidal (moderation) dan israf (extravagance). Gambar 2.3.3 Kerangka Syariah

Sumber: Haniffa (2002)

25

Berdasarkan konsep etika dalam Islam tersebut terbentuklah akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Menurut Gray et.al ( dikutip oleh Tsang, 1998) social reporting adalah suatu proses untuk mengkomunikasikan efek sosial dan lingkungan akibat dari tindakan ekonomi yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna bagi perusahaan syariah, dalam hal ini adalah perbankan syariah dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap Allah dan masyarakat. Kerangka pertanggungjawaban tersebut oleh

26

Haniffa (2002) disebut dengan index Islamic Social Reporting atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan indeks Pelaporan Sosial Keislaman (indeks PSKI). Secara khusus indeks PSKI adalah perluasan dari social reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002). Selain itu, indeks PSKI juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan. Indeks PSKI pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective”. indeks PSKI lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman, Thani, dan Ghani pada tahun 2009 di Malaysia. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan indeks PSKI, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema tenaga kerja, tema sosial, serta tema lingkungan. Lima tema pengungkapan

indeks

PSKI

berdasarkan

penelitian

Haniffa

kemudian

dikembangkan oleh Othman, Thani, dan Ghani (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan. Keenam tema pengungkapan yang telah dikembangkan oleh Haniffa (2002) serta Othman, Thani, dan Ghani (2009) kurang cukup untuk menggambarkan tingkat kesyariahan suatu perbankan syariah. Oleh karena itu, pada penelitian ini ditambahkan satu tema baru yaitu tema kesyariahan. Pada tema kesyariahan ini dilakukan pengukuran mengenai kontribusi kepemilikan oleh

27

institusi syariah, kontribusi kepemilikan oleh institusi konvensional, serta Dewan Pengawas Syariah. 2.3.4 Indikator Indeks Pelaporan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Berdasarkan penelitian Othman, Thani, dan Ghani pada tahun 2009 indikator pada indeks PSKI terdiri dari enam tema namun keenam tema tersebut belum mampu mengungkapkan aspek kesyariahan secara maksimal sehingga dikembangkanlah 1 tema tambahan yaitu tema kesyariahan. Berikut adalah ketujuh tema tersebut: a.

Investasi dan Keuangan Item yang termasuk dalam tema investasi dan keuangan adalah mengenai

sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan transaksi-transaksi lain yang diharamkan oleh Islam, serta item mengenai kebijakan organisasi dalam menangani nasabah yang bermasalah. Seluruh item dalam tema ini tidak diungkapkan dalam CSR konvensional karena indikator ini benar-benar menekankan pada pengungkapan yang difokuskan pada prinsip-prinsip etis Islam. b.

Produk dan Jasa Tema kedua pada indeks PSKI yaitu mengenai produk dan jasa. Pada indeks

PSKI, indikator produk dan jasa mengungkapkan mengenai kehalalan produk serta pengungkapan terhadap komplain atau keluhan nasabah.

28

c.

Tenaga Kerja Item-item yang diungkapkan pada tema ini diantaranya adalah karakteristik

pekerjaan,yang meliputi jam kerja per hari, libur tahunan, serta manfaat lain yang diterima oleh tenaga kerja selama bekerja di perbankan syariah tersebut, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah. d.

Sosial Tema sosial merupakan tema yang sangat erat hubungannya dengan konsep

tanggung jawab sosial. Tema sosial pada indeks PSKI difokuskan pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip Islam seperti item saddaqa, waqf, qard hassan, serta kegiatan amal lainnya. e.

Lingkungan Tema lingkungan pada indeks PSKI yang sesuai untuk perbankan syariah

memiliki item-item pengungkapan yang masih terbatas. Keterbatasa tersebut disebabkan karena lembaga perbankan tidak berhubungan langsung dengan masalah lingkungan, berbeda dengan perusahaan-perusahaan manufaktur yang aktivitas produksinya pasti berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. f.

Tata Kelola Organisasi Tema keenam dalam indeks PSKI yaitu tentang tata kelola organisasi. Item-

item pada tema ini mengungkapkan tentang status kesyariahan, struktur kepemilikan, struktur organisasi, kebijakan anti korupsi, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

29

g.

Kesyariahan Tema

Kesyariahan merupakan tema yang dikembangkan untuk mengukur

tingkat kesyariahan suatu perbankan syariah. Item yang diungkapkan dalam tema ini adalah kontribusi kepemilikan oleh institusi syariah, kontribusi kepemilikan oleh

institusi konvensional, dan rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah. Kontribusi kepemilikan oleh institusi syariah dijadikan sebagai indikator pengukuran karena kepemilikan oleh

institusi syariah dapat meningkatkan

kemurnian syariah suatu perbankan. Menurut Machmud dan Rukmana (2010), bank syariah yang benar-benar syariah adalah bank yang dari hulu sampai hilir, dana yang mengalir sama sekali tidak tercampur/tersentuh dengan lembaga/pihak yang mengandung unsur yang tidak halal (dalam hal ini adalah unsur riba). Sejalan dengan dijadikannya kepemilikan oleh institusi syariah sebagai salah satu indikator pengukuran pada tema syariah, dijadikannya kontribusi kepemilikan oleh institusi konvensional sebagai salah satu indikator juga terkait dengan unsur kemurnian syariah suatu perbankan syariah. Perbedaannya adalah kepemilikan oleh institusi konvensional justru akan membuat kemurnian syariah suatu perbankan syariah menjadi lebih rendah. Item ketiga yang diungkapkan dalam tema kesyariahan adalah mengenai Dewan Pengawaas Syariah (DPS). DPS dijadikan sebagai salah satu item pengungkapan karena DPS merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah. Dengan demikian,

30

jelas bahwa DPS memegang peran penting dalam menentukan tingkat kesyariahan suatu perbankan syariah. Menurut Usamah (2009), dalam rangka memaksimalkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip syariah, diperlukan adanya batasan jumlah rangkap jabatan seorang DPS. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus dan professional dalam mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. 2.4.

Dewan Pengawas Syariah Untuk memastikan bahwa operasional suatu lembaga keuangan syariah

telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka perbankan syariah yang merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah harus memiliki institusi internal independen yang secara khusus berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Institusi internal tersebut disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam suatu perbankan Islam harus dibentuk DPS. Begitu juga dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Menurut Arifin dikutip oleh Prasetyoningrum (2009), dewan pengawas syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Sedangkan pengertian DPS menurut

31

Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 1 ayat 10 menyatakan dewan pengawas syariah merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa DPS merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah. Salah satu tugas DPS adalah memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank serta menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah. Terkait dengan tugas pemberian opini dari aspek syariah, menurut Sudarsono (2008) dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah. DPS merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Dewi,2004). Berdasarkan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain : 1 Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank,

32

2 Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 3 Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya, 4 Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, 5 Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Selain kelima tugas DPS di atas, DPS juga memiliki dua tugas lagi yaitu menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Dalam rangka memaksimalkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip syariah, diperlukan adanya batasan jumlah minimum DPS yang dimiliki oleh suatu lembaga syariah dan pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan sebagai seorang DPS. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus dan professional karena menurut Usamah (2009) DPS tidak hanya bertugas melakukan pengawasan secara umum saja, tapi juga bertugas melakukan pemeriksaan ke sejumlah cabangnya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3/ PBI/ 2009 Tentang Bank Umum Syariah pasal 36, (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah

33

paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi, (2) Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah, dan (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. 2.5

Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai pelaporan sosial keislaman sudah cukup banyak

dilakukan. Haniffa (2002) mengembangkan suatu kerangka konseptual syariah yang membahas mengenai pelaporan sosial yang sesuai bagi institusi-institusi syariah. Haniffa (2002) menyebut pelaporan sosial yang sesuai bagi institusiinstitusi syariah dengan sebutan islamic social reporting. Menurutnya ada 5 karakteristik pengungkapan (tema pengungkapan) yang seharusnya diungkapkan oleh institusi-institusi syariah. Kelima tema tersebut adalah investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, dan lingkungan. Pada tahun 2006, Maali, Casson, dan Napier juga melakukan penelitian mengenai pengungkapan sosial yang sesuai bagi bank-bank syariah. Menurut Maali, Casson, dan Napier (2006), bagian terpenting dari suatu perbankan syariah yaitu terkait dengan aktivitas pengeluaran zakatnya maka pengungkapan sosial mengenai aktivitas zakat harus lebih diperhatikan. Secara garis besar, pengungkapan sosial yang sesuai bagi bank-bank syariah berdasarkan pengembangan Maali, Casson, dan Napier (2006) tidak jauh berbeda dengan

34

pengungkapan sosial yang dikembangkan Haniffa (2002). Perbedaannya terletak pada item-item yang mengungkapkan tentang zakat lebih kompleks. Penelitian lain mengenai pengungkapan sosial yang sesuai bagi institusiinstitusi syariah juga dilakukan oleh Othman, Thani, dan Ghani (2009). Othman, Thani, dan Ghani (2009) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan islamic social reporting atau pengungkapan sosial keislaman (PSKI). Penelitian Othman, Thani, dan Ghani (2009) menjadikan item-item pengungkapan pada penelitian Haniffa (2002) sebagai acuan yang kemudian dikembangkan lagi olehnya dengan lebih kompleks. Othman, Thani, dan Ghani (2009) bahkan menambahkan 1 tema baru yaitu tema tata kelola perusahaan. Di Indonesia, Fauziah dan Yudho (2013) melakukan perbandingan mengenai bank-bank umum syariah di Indonesia yang melakukan pengungkapan sosial berdasarkan indeks PSKI Othman, Thani, dan Ghani (2009) sebagai acuannya.

Indeks PSKI Othman, Thani, dan Ghani (2009) kemudian

dikembangkan dengan menambah item-item di tiap tema pengungkapan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Muamalat memiliki score pengungkapan yang paling tinggi sementara Panin Bank Syariah memiliki score pengungkapan yang terendah Tabel 2.5 menunjukkan ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

35

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti Haniffa (2002)

Maali, Casson, dan Napier (2006)

Othman, Thani, dan Ghani (2009)

Variabel

Metode

Penelitian

Analisis

Islamic social reporting (ISR).

Haniffa (2002) tidak menjelaskan metode apa yang digunakan untuk penelitiannya.

Social disclosure bank-bank syariah

Hasil Ada lima tema yang sesuai untuk menggambarkan islamic social reporting. Kelima tersebut adalah investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, dan lingkungan

Metode content - Bagian analysis terpenting dari digunakan suatu perbankan untuk menilai syariah adalah volume mengenai pengungkapan pembayaran sosial zakatnya.

- Bank-bank syariah yang melakukan pembayaran zakat cenderung melakukan pengungkapan sosial dengan lebih baik. Dependen: Penelitian ini Secara Indeks PSKI menggunakan keseluruhan Independen: metode analisis karakteristik DPS ukuran statistik regresi berpengaruh perusahaan, linier positif signifikan profitabilitas, berbaganda terhadap komposisi pengungkapan dewan, dan CSR tipe industri

36

Fauziah dan Yudho (2013)

Indeks islamic social reporting (ISR)

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi.

Score indeks ISR tertinggi dimiliki oleh Bank Muamalat dengan score 73% sementara scoreterendah dimiliki oleh Panin Bank Syariah dengan score 41%

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat pada ditambahkannya 1 tema baru pada indeks PSKI. Tema tersebut mengukur tingkat kesyariahan suatu perbankan syariah. Tema tersebut berisi tentang kontribusi kepemilikan oleh institusi syariah, kontribusi kepemilikan oleh institusi konvensional, serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ukur menggunakan total rangkap jabatan yang dilakukan oleh DPS. 2.6

Kerangka Pemikiran Penelitian ini diawali dengan melakukan analisis perbandingan mengenai

pengungkapan indeks PSKI masing-masing tema yang dilakukan oleh bank-bank umum syariah di Indonesia. Setelah melakukan perbandingan pada masingmasing tema, maka dilakukanlah perbandingan secara menyeluruh terhadap keseluruhan tema yang diungkapkan oleh bank-bank syariah yang ada di Indonesia.

37

Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran Bank Umum Syariah 1. Bank Muamalat 2. Bank Syariah Mandiri 3. Bank BRI Syariah 4. Bank Syariah Bukopin 5. Maybank Syariah

6. Bank Mega Syariah 7. Panin Bank Syariah 8. Bank BCA Syariah 9. Bank BJB Syariah 10. Bank BNI Syariah 11. Bank Victoria Syariah

Indeks Pelaporan Sosial Keislaman Tema:

Investasi dan keuangan

Produk dan Jasa

Tenaga Kerja

Sosial

(5 item, 17 sub item)



(8 item, 18 sub item

2.7

Lingkungan

Tata Kelola Perusahaan

Kesyariahan




Pengembangan Pertanyaan Penelitian

2.7.1 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman ( Indeks PSKI) Tema Investasi dan Keuangan Suatu bank syariah tentu memiliki sistem pengelolaan yang berbeda dengan bank-bank konvensional. Bank syariah tentu harus mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangannya. Penerapan

38

prinsip-prinsip syariah terkait aktivitas keuangan yaitu berkaitan dengan transaksi yang mengandung unsur non halal. Unsur non halal tersebut diantaranya adalah riba dan gharar. Semakin sedikit aktivitas pengelolaan keuangan bank yang terkait dengan unsur non halal tentu akan semakin baik pula nilai indeks PSKInya. Terkait dengan penjelasan di atas maka pertanyaan penelitian yang disusun adalah: Pertanyaan Penelitian 1

: Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema investasi dan keuangan antar bank-bank umum syariah di Indonesia?

2.7.2 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman ( Indeks PSKI) Tema Produk dan Jasa Perkembangan suatu perbankan syariah tentu tidak dapat lepas dari penerimaan masyarakat terhadap bank syariah tersebut. Kepuasan masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh perbankan syariah menjadi pertimbangan sendiri bagi pengguna jasa bank syariah untuk memillih bank mana yang akan mereka gunakan. Aspek syariah dari produk jasa yang dikeluarkan serta bagaimana penanganan bank syariah terhadap pengguna jasa mereka tentu tidak dapat diabaikan. Bank syariah yang baik tentu keseluruhan jasa yang ditawarkan telah memiliki label syariah dari DPS. Tidak hanya itu, bank syariah yang baik juga harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa perbankan mereka. Berdasarkan keterangan tersebut maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

39

Pertanyaan Penelitian 2

: Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema investasi dan keuangan antar bank-bank umum syariah di Indonesia?

2.7.3 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman ( Indeks PSKI) Tema Tenaga Kerja Item-item yang diungkapkan pada tema ini adalah berkaitan dengan karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah. Secara ringkas, tema tenaga kerja membahas mengenai pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah terhadap kesejahteraan tenaga kerjanyanya. Perbankan syariah yang baik tentu tidak mengabaikan kesejahteraan tenaga kerjanya. Sebagai bentuk transparansi kepada publik, perbankan syariah sebaiknya mengungkapkan bentuk-bentuk upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerjanya . Pertanyaan Penelitian 3

: Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema tenaga kerja antar bank-bank umum syariah di Indonesia?

2.7.4 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman ( Indeks PSKI) Tema Sosial Aktivitas sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan wujud

40

prinsip rahmatan lil’alamin. Keberadaan bank syariah seharusnya mampu memberikan manfaat bagi makhluk Allah lainnya.. Menurut Meutia (2010), bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, sedekah, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial. Agar publik mengetahui bagaimana aktivitas sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah maka seluruh aktivitas sosial yang dilakukan sebaiknya diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosialnya. Pertanyaan Penelitian 4

: Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema sosial antar bank-bank umum syariah di Indonesia?

2.7.5 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman ( Indeks PSKI) Tema Lingkungan Peran menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar adalah tanggung jawab setiap orang. Tidak terkecuali bagi perbankan syariah. Bank syariah juga harus turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Ada banyak cara yang dapat dilakukan. Diantaranya adalah melekukan upaya konservasi, memberikan pendidikan seputar menjaga lingkungan, dan lain sebagainya. Pentingnya peran penjagaan kelestarian alam dan lingkungan sekitar bagi setiap orang, termasuk bagi perbankan syariah memunculkan pertangaan penelitian sebagai berikut:

41

Pertanyaan Penelitian 5

: Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema lingkungan antar bank-bank umum syariah di Indonesia?

2.7.6 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman ( Indeks PSKI) Tema Tata Kelola Perusahaan Tata Kelola Perusahaan merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung-jawabannya kepada stakeholders. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas dan tanggung-jawab sosial perusahaan. Demi keberlanjutan usahanya, penting bagi perbankan syariah untuk memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Pertanyaan Penelitian 6

: Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema tata kelola perusahaan antar bank-bank umum syariah di Indonesia?

2.7.7 Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman ( Indeks PSKI) Tema Kesyariahan Faktor terpenting dari suatu perbankan syariah adalah aspek kemurnian bank-bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Aspek kemurnian syariah penting untuk diketahui oleh publik karena menurut Ratnawati, dkk. (2000) salah

42

satu alasan masyarakat menggunakan jasa bank syariah adalah penggunaan prinsip-prinsip Islam dalam operasional bank syariah. Itulah mengapa aspek kesyariahan perbankan syariah perlu untuk diungkapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Pertanyaan Penelitian 6

: Bagaimanakah perbandingan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI) pada tema tata kesyariahan antar bank-bank umum syariah di Indonesia?

2.7.8 Perbandingan Indeks Pelapolan Sosial Keislaman (Indeks PSKI) Seluruh Tema Penting bagi publik untuk mengetahui manakah bank umum syariah yang melakukan pengungkapan sosial keislaman terbaik. Tidak hanya pertema pengungkapan tetapi juga secara keseluruhan sehingga dapat diketahui manakah bank syariah yang memiliki pengungkapan sosial sekaligus tingkat kesyariahan yang terbaik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: Pertanyaan Penelitian 6

:

Manakah diantara bank-bank umum syariah yang

memenuhi

unsur

syariah

terbaik

berdasarkan indeks pelaporan sosial keislaman (Indeks PSKI)

43

BAB III METODE PENELITIAN 3.1

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Pelaporan Sosial Keislaman (PSKI) Pelaporan

Sosial

Keislaman/PSKI (Islamic

Social

Reporting/ISR)

merupakan suatu indeks pengukuran yang digunakan untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus mengukur tingkat kesyariahan suatu lembaga keuangan syariah. Nilai indeks tersebut diperoleh dengan metode scorring pada laporan tahunan perusahaan. Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pelaporan sosial keislaman (indeks PSKI) dengan pembobotan. Yang dimaksud dengan metode scoring dengan pembobotan adalah setiap sub item pengungkapan diperhitungkan dengan pembobotan yang berbeda. Bobot yang digunakan lebih ditekankan kepada bagaimana tingkat syar’i tidaknya suatu bank syariah. Berikut adalah kriteria pembobotan yang dilakukan: 1. Item-item pengungkapan pada indeks PSKI yang tidak mempengaruhi kesyariahan suatu perbankan syariah maka score yang diberikan adalah 1 untuk tiap-tiap sub item yang diungkapkan. 2. Item-item pengungkapan pada indeks PSKI yang mempengaruhi kesyariahan suatu perbankan syariah terdapat pada 2 tema, yaitu tema investasi dan keuangan serta tema kesyariahan. Item-item pengungkapan pada indeks PSKI yang mempengaruhi kesyariahan suatu perbankan syariah diberikan bobot score yang berbeda. Berikut adalah keterangan terkait pembobotannya.

44

a. Tema Investasi dan Keuangan 1. item

pengungkapan

yang

mempengaruhi

kesyariahan

suatu

perbankan syariah adalah item aktivitas riba, aktivitas gharar, dan aktivitas non halal lainnya. 2. Sub item pada item aktivitas riba yang pembobotannya berbeda terdapat pada jenis aktivitas yang mengandung riba. 3. Bobot penilaian pada jenis aktifitas yang mengandung riba adalah semakin banyak aktivitas yang dipisahkan dan diakui sebagai riba maka nilainya akan semakin baik. Setiap satu aktivitas yang diungkapkan, maka nilainya akan bertambah 1. 4. Alasan mengapa hanya sub item jenis aktifitas yang mengandung riba saja yang pembobotannya berbeda didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 11(2) yang menyatakan bahwa hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal. Adanya pemisahan terhadap unsur non halal dapat menjaga kemurnian dana yang digunakan dalam operasional bank syariah sehingga tidak tercampur dengan dana-dana yang sifatnya non halal. 5. Sub item pada aktivitas gharar yang pembobotannya berbeda adalah pada jenis aktivitas yang mengandung gharar.

45

6. Sub item pada aktivitas non halal yang pembobotannya berbeda adalah pada jenis aktivitas 7. Cara pemberian score dan alasan dilakukan pembobotan pada jenis aktivitas dan jenis aktivitas yang mengandung gharar sama dengan yang dilakukan pada sub item jenis aktivitas yang mengandung riba pada item aktivitas riba. b. Tema Kesyariahan a. Ketiga item pada tema ini, yaitu kontribusi kepemilikan oleh institusi syariah, kontribusi kepemilikan oleh institusi konvensional, serta Dewan Pengawas Syariah. b. Cara pemberian score pada item kontribusi kepemilikan oleh institusi syariah dan kontribusi kepemilikan oleh institusi konvensional adalah sebagai berikut: Tabel 3.1.1 Score kepemilikan Kontribusi Kepemilikan 0% 1%-10% 11%-20% 21%-30% 31%-40% 41%-50% 51%-60% 61%-70% 71%-80% 81%-90% 91%-100%

Kepemilikan Institusi Institusi Syariah Konvensional Score Score 0 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 7 -7 8 -8 9 -9 10 - 10

46

c. Alasan pemberian score pada item kontribusi kepemilikan oleh institusi

syariah

dan

kontribusi

kepemilikan

oleh

institusi

konvensional terkait dengan kemurnian dana yang digunakan dalam operasional perbankan syariah. Menurut Mahmud dan Rukmana (2010), bank syariah yang benar-benar syariah adalah yang dari hulu ke hilir dananya tidak bersentuhan dengan unsur riba. Ketika suatu perbankan syariah dimiliki oleh institusi syariah maka unsur riba yang terkandung

dalam

modal

yang

digunakan

dalam

kegiatan

operasionalnya menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang dimiliki oleh institusi konvensional. Semakin besar persentase kontribusi kepemilikan oleh institusi syariah maka semakin kecil pula unsur riba yang tercampur dalam modal perbankan syariah. Sebaliknya, semakin besar besar persentase kontribusi kepemilikan oleh institusi konvensional maka semakin besar pula unsur riba yang tercampur dalam modal perbankan d. Cara pemberian score pada item Dewan Pengawas Syariah adalah semakin banyak total rangkap jabatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) maka semakin buruk pula score yang akan diberikan. Range penilaiannya didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang menyatakan bahwa anggota DPS pada lembaga keuangan syariah minimal terdiri dari 2 orang dan hanya dapat

47

merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Tabel 3.1.2 Score Dewan Pengawas Syariah 2 org DPS x 1 rkp jbtn = 2 org DPS x 2 rkp jbtn = 2 org DPS x 3 rkp jbtn = 2 org DPS x 4 rkp jbtn =

-

-

2 4 6 8

3 org DPS x 1 rkp jbtn = 3 org DPS x 2 rkp jbtn = 3 org DPS x 3 rkp jbtn = 3 org DPS x 4 rkp jbtn =

3 6 9 12

Keterangan: Org DPS = Orang Dewan Pengawas Syariah Rkp jbtn = Rangkap jabatan Dua dan 3 orang DPS dijadikan sebagai acuan perhitungan karena bank-bank umum syariah hampir seluruhnya memiliki 23 orang DPS Dikalikan dengan 1-4 rangkap jabatan karena rangkap jabatan maksimal DPS adalah pada 4 lembaga Total Rangkap Jabatan 2–3 4–6 7–9 10 – 12

Score 4 3 2 1

Secara ringkas, Indeks PSKI dalam penelitian ini terdiri dari 7 tema yang terbagi ke dalam 35 item. 32 item tersebut masing-masing memiliki sub item tersendiri. Secara keseluruhan, sub item yang terdapat pada indeks PSKI dalam penelitian ini adalah 68 sub item. Lebih lengkap, tema, item, dan sub item dalam indeks PSKI dapat dilihat pada lampiran A. Penyusunan tema, item, dan sub item dalam penelitian ini menggunakan tema milik Haniffa (2002), pengembangan tema dan indeks Haniffa (2002) oleh

48

Othman, Thani, dan Ghani (2009), serta pengembangan indeks oleh peneliti lain sebagai acuan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan tema yang mengungkapkan tingkat kesyariahan suatu perbankan syariah. Penambahan tema kesyariahan sebagai tema baru didasarkan pada pernyataan Machmud dan Rukmana (2010) mengenai bagaimana seharusnya modal yang harus dimiliki oleh perbankan syariah agar menjadi perbankan syariah yang benar-benat murni syariah. Hal tersebut juga didukung oleh Farook et. el (2011) yang menyatakan bahwa investor islam ikut menentukan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. 3.2

Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di

Bank Indonesia. Sampel adalah keseluruhan bank umum syariah. Total bank syariah yang dijadikan sampel penelitian adalah 11 bank. Kesebelas bank tersebut adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Maybank Syariah, Bank Mega Syariah, Panin Bank Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BJB Syariah, serta Bank Victoria Syariah 3.3

Jenis dan Sumber Data Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

dokumenter berupa laporan tahunan (annual report) tahun 2012 perbankan syariah yang terdaftar sebagai Bank Umum Syariah di Bank Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan tahun 2012 yang diterbitkan oleh perusahaan melalui websitenya.

49

3.6

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode studi dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumen yang digunakan adalah annual report Bank Umum Syariah yang daftarnya terdapat di website Bank Indonesia sementara annual report di peroleh dari website resmi perusahaan. 3.7

Metode Analisis Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif

komparatif dengan statistika deskriptif eksplanatori. Penelitian ini merupakan penelitian secara mendalam mengenai objek penelitian dengan statistika deskriptif yang berfungsi sebagai penjelas terhadap data-data yang ada agar data tersebut lebih mudah dipahami. Sukmadinata (2007) menjelaskan bahwa analisis kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata,2005). Keunggulan penelitian kualitatif adalah deskripsi penelitian dapat diteliti secara lebih mendalam. Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif komparatif. Penerapan metode kualitatif komparatif adalah melakukan analisis untuk mencari dan menemukan

persamaan-persamaan

dan

(Arikunto, 1989).

50

perbedaan-perbedaan

fenomena

PERBANDINGAN INDEKS PELAPORAN SOSIAL KEISLAMAN ANTAR BANK-BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Recommend Documents