PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......... TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan peraturan yang mengatur pelaksanaan e-government di instansi pemerintah pusat dan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang pelaksanaan e-government di instansi pemerintah pusat dan daerah. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sebagaimana diubah dengan Perubahan Ketujuh Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik. 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; Halaman 1 dari 10
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 2. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government; 3. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain; 4. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang; 5. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku; 6. Nama Domain adalah alamat Internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui Internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik. 7. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government.
Halaman 2 dari 10
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan pelaksanaan e-government secara nasional. (2) Peraturan Presiden ini bertujuan untuk : a. Memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan e-government secara nasional. b. Memberikan keterpaduan antar instansi secara nasional dalam pelaksanaan e-government. c. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik secara nasional.
BAB III KEBIJAKAN Pasal 3
(1) Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan pelaksanaan e-government harus mengacu dan selaras dengan Rencana Induk e-Government Indonesia dan ketentuan yang berlaku. (2) Pelaksanaan e-government di setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus mengacu dan selaras dengan Rencana Induk e-Government Indonesia dan ketentuan yang berlaku. (3) Pelaksanaan e-government dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta harus dikoordinasikan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri lain yang terkait. (4) Pengembangan dan pelaksanaan e-government di masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah dievaluasi secara berkala oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, dan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. (5) Pengadaan barang dan jasa untuk pengembangan dan pelaksanaan e-government dapat dilakukan melalui kemitraan dengan badan usaha, dengan memperhatikan efisiensi yang diperoleh dari keseimbangan belanja modal dan belanja operasional. (6) Sumber pembiayaan dalam pengembangan dan pelaksanaan e-government dapat dilaksanakan dari APBN, APBD, hibah, pinjaman atau sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Halaman 3 dari 10
BAB IV INFRASTRUKTUR Pasal 4
(1). Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (2). Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit. (3). Pemerintah pusat menyediakan pusat data terintegrasi nasional beserta fasilitas pendukungnya yang dikoordinasikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (4). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah menyediakan pusat data terintegrasi, mengacu kepada standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (5). Semua situs web instansi pemerintah pusat dan daerah harus menggunakan nama domain yang diperuntukkan untuk instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
(6). Semua situs web instansi pemerintah pusat dan daerah harus berinduk pada satu portal induk resmi pemerintah Indonesia yang beralamat di indonesia.go.id yang dikelola oleh Sekretariat Negara.
BAB V APLIKASI Pasal 5
(1). Aplikasi e-government terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, aplikasi standar nasional, dan aplikasi spesifik, yang ketentuannya dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (2). Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (3). Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit. (4). Instansi pemerintah yang membangun aplikasi untuk menunjang pelaksanaan e-government menggunakan APBN/APBD harus memastikan bahwa hak cipta termasuk hak pakai, hak ubah, hak menggandakan, dan hak distribusi aplikasi tersebut menjadi milik negara. Halaman 4 dari 10
(5). Setiap instansi pusat wajib menyediakan aplikasi standar nasional sesuai dengan tugas dan fungsi khusus yang melekat pada instansi tersebut. Dalam hal aplikasi tersebut melibatkan lebih dari satu instansi, maka diperlukan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. (6). Aplikasi standar nasional yang dimaksud pada ayat (5) beserta seluruh dokumentasi pendukungnya, wajib diserahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. (7). Aplikasi dasar yang bersifat umum disediakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (8). Aplikasi yang bersifat spesifik diatur oleh ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (9). Penyimpanan aplikasi standar nasional dilakukan dalam repositori yang dikelola oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
BAB VI DATA DAN INFORMASI Pasal 6
(1). Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan e-government untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2). Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (3). Struktur dan format data yang digunakan harus memenuhi standar interoperabilitas dan ketentuan yang berlaku secara nasional. (4). Setiap instansi pusat wajib menyediakan standar data nasional sesuai dengan tugas dan fungsi khusus yang melekat pada instansi tersebut. Dalam hal standar data tersebut melibatkan lebih dari satu instansi, maka diperlukan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika.
BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 7
(1). Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan e-government sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
Halaman 5 dari 10
(2). Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan e-government. (3). Standar kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan e-government ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 8 (1) Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan e-government. (2) Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan e-government memiliki unit kerja sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi. (3) Tugas dan fungsi lembaga dan unit kerja di bawahnya mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan akan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas masukan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.
BAB IX TATA KELOLA Pasal 9
(1) Pelaksanaan e-Government harus mengacu pada ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang berlaku dan standar yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (2) Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan e-government harus dapat diperiksa kesesuaian pelaksanaannya melalui proses audit.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini di masing-masing instansi pengguna diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri atau Kepala Instansi Pengguna. Pasal 11 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Halaman 6 dari 10
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Desember 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Halaman 7 dari 10
PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
I.
UMUM Pemanfaatan TIK dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari e-government. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan TIK di sektor-sektor perbankan dan asuransi telah memungkinkan transfomasi pemanfaatan TIK yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap nasabah.ke pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik prilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan kepemerintahan seperti misalnya perijinan usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Tanpa bantuan TIK, dalam upaya untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, maka masyarakat dan dunia usaha perlu mengunjungi instansi yang bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu instansi ke instansi lainnya. Waktu proses pun dapat menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan TIK. Keharusan untuk berkunjung dari satu instansi ke instansi lainnya akan menjadi lebih berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk pengeksekusian proses-proses dari sebuah layanan, sehingga bukan lagi orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi melainkan informasi yang diperlukan. Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi e-government juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan e-government. Untuk itu perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan SDM seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:
Halaman 8 dari 10
1. Mendorong Kekuatan SDM di Pemerintah Dalam rangka menguatkan kemampuan internal pemerintah untuk memanfaatkan TIK, maka standar kompetensi terkait TIK perlu disusun. Kompetensi dasar di bidang TI perlu dimiliki pada saat penerimaan staf. Selain itu pelatihan yang berkesinambungan yang disesuaikan dengan arahan karir yang bersangkutan juga perlu disediakan. Kesempatan untuk pertukaran staf yang memungkinkan orang di luar sektor pemerintah untuk masuk ke sektor pemerintah dan sebaliknya juga perlu dibuka. Mengingat TIK merupakan komoditas yang sangat laris di semua sektor maka remunerasi dan evaluasi perlu disesuaikan agar SDM yang ada tetap dapat dipertahankan dan dikembangkan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah aspek manajemen perubahan. TIK hanyalah merupakan alat bantu untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan dunia usaha. Perubahan budaya kerja sebagai hasil dari e-government akan memberikan berbagai reaksi dari pihak-pihak yang terlibat baik reaksi yang sifat mendukung dan reaksi yang sifatnya menolak. Untuk itu manajemen perubahan perlu diterapkan untuk menyiapkan aparatur negara untuk lebih siap menerima perubahan yang terjadi. 2. Memanfaatkan Pakar-pakar TI di Sektor Non Pemerintah Strategi selanjutnya adalah dengan memanfaatkan kekuatan eksternal yaitu bekerja sama dengan pakar-pakar TI di sektor swasta. Kerja sama yang dibentuk dapat berupa kegiatan alih daya (outsourcing) ataupun PPP (publicprivate partnership). Kolaborasi dengan pihak eksternal tentunya akan dapat mempercepat pelaksanaan e-government mengingat SDM pemerintah yang jumlah dan kemampuannya juga terbatas.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 ayat 6 (maksudnya bila belanja modal/investasi jauh lebih mahal daripada pengeluaran operasional/pola sewa/outsourcing, tanpa memberikan manfaatmanfaat lain), Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup Jelas
Halaman 9 dari 10
Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
Halaman 10 dari 10
