PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Kepariwisataan,
Nomor perlu
10
Tahun
menetapkan
2009
tentang
Peraturan
Presiden
tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2009
tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Peraturan
PemerintahNomor
50
Tahun
2011tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN. BAB I…
-2BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai
fasilitas
serta
layanan
yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, danPemerintah Daerah. 2. Kepariwisataan
adalah
keseluruhan
kegiatan
yang
terkait dengan pariwisata bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap
orang
dan
negara
wisatawan
dan
wisatawan,
Pemerintah,
serta
masyarakat
interaksi
setempat,
Pemerintah
antara sesama
Daerah,
dan
pengusaha. 3. Pengawasan dan Pengendalian KegiatanKepariwisataan adalah
sistem
penanggulangan
dan
mekanisme
dampak
negatif
pencegahan dari
dan
kegiatan
kepariwisataan. 4. Setiap Orang adalah perorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan badan hukum. 5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 6. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 7. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Pemerintah…
-38. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. BAB II PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
berkewajiban
melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. (2) Pengawasan
dan
kepariwisataan
pengendalian
yang
dilakukan
atas oleh
kegiatan Pemerintah
dilaksanakan oleh Menteri. (3) Pengawasan
dan
pengendalian
atas
kegiatan
kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan
oleh
gubernur,
dan
bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 3 Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya kepariwisataan
melakukan yang
pengawasanatas
dilakukan
oleh
Setiap
kegiatan Orang,
Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Pasal 4...
-4Pasal 4 (1) Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh gubernur, dan
bupati/walikota
dilakukan
oleh
satuan
kerja
perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki satuan kerja perangkat daerah Kepariwisataan, gubernur atau bupati/walikota,
dapat
menunjuk
satuan
kerja
perangkat daerah yang lainnya untuk melakukan tugas pengawasan kegiatan kepariwisataan.
Pasal 5 (1) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta Setiap Orang. (2) Selain
melibatkan
peran
serta
Setiap
Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja perangkat daerah dapat melibatkan Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata. (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat: a. identitas pelapor; b. tanggal pelaporan; c.
waktu dan tempat kejadian;dan
d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkandampak negatif. Bagian...
-5Bagian Ketiga Pengendalian Pasal 6 Menteri,
gubernur,
pengendalian
dan/ataubupati/walikotamelakukan
atas
kegiatan
kepariwisataan
yang
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luasdengan cara: a. pencegahan; dan b. penanggulangan. Pasal 7 Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara: a. menaati tata ruang; b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan; c.
melibatkan
masyarakat
lokal
dalam
pengelolaan
kepariwisataan; d. melakukan pemantauan lingkungan; e.
mensosialisasikan kepariwisataan; dan
f.
menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8
Penanggulangan
kegiatan
kepariwisataan
yang
menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan: a. mengisolasi Pengusaha
lokasi,
orang,
Pariwisata
yang
Wisatawan menyebabkan
dan/atau dampak
negatif kegiatan kepariwisataan; b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan; c. melakukan...
-6c.
melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
d. menggunakan
cara
lain
yang
sesuai
dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB III PELAKSANAAN Pasal 9 (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh: a. Menteri untuk lintas provinsi dan kawasan strategis pariwisata nasional; b. Gubernur untuk lintas kabupaten dan kawasan strategis pariwisata provinsi; c.
Bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota dan kawasan
strategis
pariwisata
kabupaten/kota
masing-masing. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan pengawasan dan pengendalian
kegiatan
kepariwisataanberkoordinasi
dengan instansi teknis terkait. (3) Pengawasan dan pengendalian oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Menteri...
-7(4) Menteri
dalam
menetapkan
pedoman
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), melibatkan kementerian/ lembaga terkait.
BAB IV PENDANAAN
Pasal 10 (1) Pendanaan
dalam
rangka
pengawasan
dan
pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh
Pemerintah
dibebankan
kepada
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pendanaan
dalam
rangka
pengawasan
dan
pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11 Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar…
-8Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
pengundangan
Peraturan
penempatannya
dalam
memerintahkan
Presiden
Lembaran
ini
dengan
Negara
Republik
Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 201419 Mei 20tus PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 20142 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tttd.td. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 140 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Siswanto Roesyidi
