PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan
Peraturan
Presiden
tentang
Kebijakan
Nasional
Pengelolaan Sumber Daya Air; Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
KEBIJAKAN
NASIONAL
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. Pasal 1 …
-2-
Pasal 1 (1) Menetapkan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air, yang selanjutnya disebut Jaknas SDA. (2) Jaknas SDA adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air secara nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2030. (3) Jaknas SDA terdiri dari: a. kebijakan umum; b. kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus; c. kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat; d. kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak; e. kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan f.
kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air dalam pengelolaan sumber daya air nasional terpadu.
(4) Jaknas SDA sebagaimana
sebagaimana terlampir
dimaksud pada
dan
merupakan
ayat (1)
bagian
yang
adalah tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2 …
-3-
Pasal 2 Jaknas SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai: a. acuan
bagi
menteri
dan
pimpinan
lembaga
pemerintah
nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang sumber daya air yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi; dan c. pedoman dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional dan wilayah sungai lintas negara.
Pasal 3 Jaknas SDA dapat ditinjau kembali oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional setiap 5 (lima) tahun.
Pasal 4 …
-4-
Pasal 4 Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Perekonomian dan Industri Sekretariat Kabinet,
Ratih Nurdiati
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 33 TAHUN 2011 TANGGAL : 20 JUNI 2011
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR A.
Latar Belakang Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa selain berperan sebagai penopang sistem kehidupan juga sebagai modal pembangunan. Hampir seluruh aktivitas dan komoditas dalam kehidupan di muka bumi ini sangat tergantung pada ketersediaan air. Hasil pembangunan sumber daya alam (termasuk sumber daya air) telah mampu menyumbang kepada produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja. Meskipun potensi total tahunan sumber daya air di Indonesia masih berlimpah, tetapi distribusinya tidak merata baik ditinjau dari letak geografis setiap pulau maupun dari segi distribusi curah hujan bulanan. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta siklus air musiman yang semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, akan menghadapkan kita pada situasi krisis sumber daya air baik yang terjadi saat ini maupun di waktu mendatang. Pembangunan yang sangat pesat, pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya kegiatan ekonomi selama tiga dasawarsa terakhir mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan di berbagai wilayah. Perubahan kawasan hutan dan lahan menjadi lahan permukiman, perkotaan, dan pertanian serta peruntukan lainnya mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, peningkatan erosi lahan, sedimentasi pada sumber-sumber air, serta peningkatan kerentanan kawasan terhadap bahaya kekeringan, banjir dan tanah longsor, pencemaran air, intrusi air laut serta penurunan produktivitas lahan yang kesemuanya itu akan mengakibatkan kerugian ekonomi, kerawanan sosial dan kerusakan lingkungan. Beberapa permasalahan lain, yang juga perlu mendapat perhatian yaitu: 1. Konflik dalam penggunaan air Akibat ketidak-seimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan, pada musim kemarau seringkali terjadi persengketaan dalam penggunaan air antarpetani, antarpengguna air, antara masyarakat yang tinggal di kawasan hulu dan hilir baik antarkelompok maupun antarwilayah administrasi pemerintahan.
http://ngada,org
2. Keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air menjadi faktor penyebab kurangnya perhatian dan peran mereka terhadap upaya pelestarian sumber daya air dan pemeliharaan sarana dan prasarananya. 3. Tumpang tindih peran lembaga pengelolaan sumber daya air Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan. Hingga saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih dan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antarinstansi, sehingga menyebabkan pengelolaan sumber daya air menjadi tidak efektif dan efisien. 4. Keterbatasan data dan informasi sumber daya air yang benar dan akurat Tumpang tindih dalam pengumpulan data dan data yang tidak konsisten antarsektor masih sering terjadi terjadi karena setiap instansi bekerja menurut keperluannya masing-masing. Sehingga data dan informasi sumber daya air untuk mendukung pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan, belum cukup terjamin keakuratan dan kebenarannya, baik pada tingkat manajerial maupun operasional. Selain itu terdapat pula tantangan sebagai berikut: 1. Millenium Development Goals Dalam pergaulan masyarakat internasional, Indonesia terikat pada kesepakatan Millenium Development Goals dan Johannesburg Summit 2002 yang mentargetkan agar jumlah penduduk yang belum mendapat layanan air bersih dan sanitasi pada tahun 2000, berkurang hingga separuh pada tahun 2015. Sementara itu, tingkat layanan terhadap kebutuhan air bersih dan sanitasi pada saat ini masih rendah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh perkotaan, perdesaan, pulau-pulau kecil dan kawasan pantai, merupakan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air Ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumber daya air yang terus dikembangkan oleh negara lain merupakan tantangan bagi Indonesia agar tidak mengalami ketertinggalan. Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan, agar Indonesia lebih mampu dan mandiri dalam pengelolaan sumber daya air. Kerja sama pengelolaan sumber daya air antarnegara diperlukan mengingat Indonesia memiliki beberapa wilayah sungai yang berbatasan dengan negara lain.
http://ngada,org
Menghadapi realita permasalahan dan tantangan sebagaimana tersebut diatas diperlukan kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air yang berfungsi: 1. Memberi arah pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional untuk periode tahun 2011 – 2030; 2. Menjadi acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang sumber daya air; 3. Menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan 4. Menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, dan penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai strategis nasional, dan wilayah sungai lintas negara. Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan visi: “Sumber Daya Air Nasional yang Dikelola secara Menyeluruh, Terpadu, dan Berwawasan Lingkungan untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia", dan berpedoman pada tujuh asas pengelolaan sebagaimana telah diamanatkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu: kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air dalam 20 (dua puluh tahun) tahun ke depan dilakukan melalui lima misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara terus menerus; 2. Mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat; 3. Mengendalikan dan mengurangi daya rusak air; 4. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan 5.
Membangun jaringan sistem informasi sumber daya air nasional yang terpadu antarsektor dan antarwilayah.
B. Kebijakan Umum Kebijakan umum terdiri dari : 1. Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Menata ulang tugas pokok dan fungsi lembaga yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan;
http://ngada,org
b.
Menyelesaikan penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air selambat- lambatnya pada Tahun 2015 di semua wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya;
c.
Meningkatkan efektifitas fungsi dan peran koordinasi Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam rangka mengoptimalkan sinergi dan keselarasan program antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan;
d. Membentuk dewan sumber daya air provinsi oleh pemerintah provinsi selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2011, serta memfasilitasi agar dapat berfungsi secara optimal; e.
Membentuk dan mengefektifkan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) di wilayah sungai strategis nasional, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan Presiden tentang Penetapan Wilayah Sungai ditetapkan;
f. Membentuk dan mengefektifkan fungsi TKPSDA di wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan intensitas permasalahan tinggi oleh pemerintah provinsi, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan Presiden tentang Penetapan Wilayah Sungai ditetapkan; dan g. Memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA wilayah sungai terhadap sinkronisasi program dan anggaran lintas sektor, lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota. 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Membangkitkan dan membangun etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air serta menerapkan hasil-hasilnya dengan meningkatkan alokasi dana; c.
Meningkatkan jaringan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air antarlembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian tingkat nasional dan internasional;
d. Memfasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumber daya air; dan e. Menginventarisasi dan mengevaluasi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagai dasar untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan.
http://ngada,org
3. Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air, yang berasal dari anggaran pemerintah; b. Meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; c. Meningkatkan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari penerima manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan sumber daya air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; dan d. Memanfaatkan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. 4. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.
Mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; dan
b. Mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum bidang sumber daya air pada setiap wilayah sungai paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan. C. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air Secara Terus-Menerus Kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus terdiri dari: 1. Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai oleh semua pemilik kepentingan, antara lain dengan: 1) Meningkatkan pengendalian budi daya pertanian terutama di daerah hulu sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air; 2) Meningkatkan tampungan air dengan membangun lebih banyak waduk, embung, sumur resapan, menambah ruang terbuka hijau; 3) Mengendalikan alih fungsi lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air dari pembangunan permukiman, perkotaan dan industri; 4) Menentukan zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah, yang hasilnya dapat diakses oleh masyarakat dan sebagai salah satu dasar penyusunan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah paling http://ngada,org
lambat 2 (dua) tahun setelah Keputusan Presiden tentang Cekungan Air Tanah ditetapkan; 5) Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah aliran sungai prioritas yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu dengan capaian 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) hektar paling lambat 5 (lima) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; 6) Menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, dan tetap mempertahankan luas kawasan hutan yang masih memiliki luas lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan; dan 7) Menambah luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada daerah aliran sungai atau pulau yang mempunyai luas kawasan hutan dengan fungsi optimal kurang dari 30% (tiga puluh perseratus). b. Meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air antara lain untuk meningkatkan ketersediaan air baku dalam rangka mendukung pencapaian sasaran MDGs sekurang-kurangnya 69% (enam puluh sembilan perseratus) pada Tahun 2015, dengan cara : 1) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan lahan, terutama yang berada di kawasan permukiman; 2) Meningkatkan pengendalian izin dan kegiatan kawasan lindung sumber air dan hutan lindung;
penambangan
pada
3) Menetapkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan dan mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air melalui peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; dan 4) Meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air. c. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan cara :
air,
dan
1) Mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona sumber air yang bersangkutan; dan
http://ngada,org
2) Menetapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan. 2. Peningkatan Upaya Pengawetan Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan oleh para pemilik kepentingan dengan cara: 1) Meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung; 2) Menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, yaitu danau, rawa, waduk, dan embung serta cekungan air tanah; 3) Meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan; dan 4) Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha. b. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan, dengan cara: 1) Menciptakan sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pemakai air paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; 2) Mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku; 3) Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri; 4) Mengendalikan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah yang kondisinya kritis dan sungai bawah tanah pada kawasan karst dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik; 5) Merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah; dan 6) Membatasi penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air di berbagai sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan.
http://ngada,org
3. Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Menetapkan kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau; b. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan; c. Menetapkan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; d. Membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri dan industri di luar kawasan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha paling lambat 4 (empat) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; e. Mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air; f. Membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; g.
Mengendalikan budi daya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya secara bertahap sampai Tahun 2014; dan
h.
Memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air yang sesuai rencana tata ruang paling lambat 4 (empat) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan.
D. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat Kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terdiri dari : 1. Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai paling lambat 5 (lima) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan;
http://ngada,org
b. Menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; c. Melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim; dan d. Menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan. 2. Peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai; b.
Memastikan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi;
c. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama dalam penyediaan; dan d. Menetapkan standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari secara nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi alokasi pemenuhan kebutuhan air bagi penduduk dalam rencana penyediaan air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan. 3. Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.
Mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan sumber daya air di wilayah sungai;
b. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan sumber daya air yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan c.
Meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
4. Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.
Menyusun program pengembangan sumber daya air yang didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai paling lambat 1 (satu) tahun setelah rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan; http://ngada,org
b.
Melaksanakan program pengembangan sumber daya air dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik-kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
c. Mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan; d. Melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya mencapai 78% (tujuh puluh delapan perseratus) layanan di perkotaan dan 62% (enam puluh dua perseratus) layanan di perdesaan pada Tahun 2015; e.
Meningkatkan pengembangan sumber daya air termasuk sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional, serta produksi pertanian lainnya;
f. Mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air pada wilayah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi; g.
Menyediakan insentif bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro;
h. Mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah; dan i. Menerapkan teknologi modifikasi cuaca dalam kondisi luar biasa setelah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai dan/atau dewan sumber daya air provinsi. 5. Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Mengatur pengusahaan sumber daya air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk, kesejahteraan masyarakat; b. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; c.
Meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan sumber daya air dengan izin pengusahaan;
d.
Menyusun peraturan perundang-undangan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; http://ngada,org
e.
Mengalokasikan kebutuhan air untuk pengusahaan sumber daya air sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan; dan
f. Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan terhadap pengusahaan sumber daya air.
pengawasan
E. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air Dan Pengurangan Dampak Kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak terdiri dari : 1. Peningkatan Upaya Pencegahan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai; b. Mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir; c.
Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan;
d. Memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air; e. Meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan; f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara : 1) Mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai; 2) Menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 3) meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air; 4) Meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air; g. Melakukan pengendalian aliran air di sumber air, dengan cara : 1) Meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan; 2) Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik kepentingan; 3) Menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; http://ngada,org
4) Mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir oleh para pemilik kepentingan; dan 5) Menyediakan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif. 2. Peningkatan Upaya Penanggulangan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; b.
Melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
c.
Mengembangkan sistem prakiraaan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air;
d.
Meningkatkan pengetahuan, kesiap-siagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air, antara lain dengan melakukan simulasi dan peragaan mengenai cara-cara penanggulangan bencana oleh para pemilik kepentingan;
e.
Memperbaiki sistem dan akibat daya rusak air; dan
meningkatkan kinerja penanggulangan bencana
f. Menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan. 3. Peningkatan Upaya Pemulihan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.
Merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN/APBD, dan sumber dana lainnya;
b. Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air; dan c. Memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air oleh para pemilik kepentingan. F. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air terdiri dari :
http://ngada,org
1. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.
Meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air;
b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air; c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat wilayah sungai; dan d. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan. 2. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.
Membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
b. Memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan; c. Mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; d. Meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi; e.
Menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di setiap daerah paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan;
f. Mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; dan g.
Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan.
http://ngada,org
3. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air dalam bentuk pelaporan dan pengaduan; b. Menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan; c. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan d. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan. G. Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional Terpadu Kebijakan pengembangan jaringan SISDA yang terpadu, terdiri dari : 1. Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.
Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi sumber daya air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) ditetapkan;
b. Meningkatkan ketersediaan dana untuk mengembangkan SISDA terutama mengenai SIH3;
membentuk
dan/atau
c. Membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data dan informasi sumber daya air terpadu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan; d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan; dan e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air. 2. Pengembangan Jejaring SISDA Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.
Menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan;
http://ngada,org
b. Membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan; dan c. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SISDA. 3. Pengembangan Teknologi Informasi Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan; b. Meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya; dan c. Memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air.
http://ngada,org
