PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa
dengan
pengubahan
adanya
kementerian
pembentukan pada
Kabinet
dan Kerja
mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga; b. bahwa mengingat terjadinya pergeseran tugas dan fungsi maka perlu dilakukan penataan sementara untuk menjaga harmonisasi kerja pada Kabinet Kerja sebelum terbentuknya organisasi dan tata kerja kementerian dan lembaga pada Kabinet Kerja; c.
bahwa kementerian dan lembaga dalam Kabinet Kerja
perlu
segera
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya; d
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2008
Nomor
166,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan …
-
2
-
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan
Kementerian
dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KABINET KERJA.
BAB I SUSUNAN KEMENTERIAN
Pasal 1 (1)
Kementerian Negara dalam Kabinet Kerja terdiri atas: 1. Kementerian
Koordinator
Bidang
Politik,
Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 5. Kementerian Sekretariat Negara; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Luar Negeri;
8. Kementerian …
-
3
-
8. Kementerian Pertahanan; 9. Kementerian Agama; 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Kementerian Keuangan; 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 14. Kementerian Kesehatan; 15. Kementerian Sosial; 16. Kementerian Ketenagakerjaan; 17. Kementerian Perindustrian; 18. Kementerian Perdagangan; 19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 21. Kementerian Perhubungan; 22. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 23. Kementerian Pertanian; 24. Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan; 25. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 26. Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi; 27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 28. Kementerian Nasional/Badan
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Nasional; 29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
31. Kementerian …
-
4
-
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 32. Kementerian Pariwisata; 33. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 34. Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2)
Selain kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabinet Kerja didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet.
BAB II PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2 Kementerian yang nomenkelatur, tugas dan fungsinya tidak berubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 14, angka 15, angka 17, angka 18, angka 19, angka 21, angka 22, angka 23, angka 25, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 33, dan angka 34 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007
tentang
Nasional,
Badan
sampai
Perencanaan
dengan
Pembangunan
ditetapkannya
Peraturan
Presiden mengenai organisasi dan tata kerja masingmasing kementerian dan lembaga.
Pasal 3 …
-
5
-
Pasal 3 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Riset, Teknologi,
dan
Pendidikan
Tinggi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 13 belum terbentuk
maka
Menteri
Riset,
Teknologi,
dan
Pendidikan Tinggi memimpin dan mengkoordinasikan: a.
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang riset
dan
teknologi
yang
dilaksanakan
oleh
Kementerian Riset dan Teknologi; dan b.
penyelenggaraan pendidikan
tugas
tinggi
dan
yang
fungsi
di
bidang
dilaksanakan
oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang
Kedudukan,
Tugas,
dan
Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014.
Pasal 4 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 20 belum terbentuk
maka
Menteri
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Rakyat memimpin dan mengkoordinasikan: a.
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum
yang
dilaksanakan
oleh
Kementerian Pekerjaan Umum; dan
b. penyelenggaraan …
b.
6
-
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan
rakyat
yang
dilaksanakan
oleh
Kementerian Perumahan Rakyat, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang
Kedudukan,
Tugas,
dan
Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014.
Pasal 5 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 24 belum terbentuk
maka
Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan memimpin dan mengkoordinasikan: a.
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan
hidup
yang
dilaksanakan
oleh
Kementerian Lingkungan Hidup; dan b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan,
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang
Kedudukan,
Tugas,
dan
Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014.
Pasal 6 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana …
-
7
-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 26 belum terbentuk maka Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan: a.
penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang
meliputi
kelembagaan
dan
pelatihan
masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya
masyarakat
desa,
usaha
ekonomi
masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri; b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang
Kedudukan,
Tugas,
dan
Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014.
Pasal 7 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 27 belum
terbentuk
maka
Menteri
Agraria
dan
Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memimpin dan mengkoordinasikan: a. penyelenggaraan …
a.
8
-
penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang
yang
dilaksanakan
oleh
Kementerian
Pekerjaan Umum; dan b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Pertanahan Nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang
Kedudukan,
Tugas,
dan
Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor
135
Presiden
Nomor
63
Tahun Tahun
2014
dan
Peraturan
2013
tentang
Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Pasal 8 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 6 belum terbentuk maka Menteri Dalam Negeri memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014, kecuali tugas dan fungsi di bidang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 9 …
-
9
-
Pasal 9 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 12 belum terbentuk maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014, kecuali tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi.
Pasal 10 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 16 belum terbentuk maka Menteri Ketenagakerjaan memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang
seluruh
ketenagakerjaan
urusan
pemerintahan
sebagaimana
diatur
di
dalam
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014.
Pasal 11 …
-
10
-
Pasal 11 Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
angka
32
dan/atau
lembaga
pemerintah
non
kementerian di bidang ekonomi kreatif belum terbentuk maka
Menteri
Pariwisata
memimpin
dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014.
Pasal 12 (1)
Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka
1
belum
terbentuk
maka
Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengkoordinasikan: a.
Kementerian Dalam Negeri;
b.
Kementerian Luar Negeri;
c.
Kementerian Pertahanan;
d.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e.
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
g.
Instansi lain yang dianggap perlu.
(2) Kementerian …
(2)
11
-
Kementerian lain di luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam hal melaksanakan dengan
isu
tugas di
dan
bidang
fungsi politik,
yang
terkait
hukum
dan
keamanan.
Pasal 13 (1)
Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 2 belum terbentuk
maka
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian mengkoordinasikan: a.
Kementerian Keuangan;
b.
Kementerian Ketenagakerjaan;
c.
Kementerian Perindustrian;
d.
Kementerian Perdagangan;
e.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
f.
Kementerian Pertanian;
g.
Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan; h.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
i.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
j.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
k.
Instansi lain yang dianggap perlu.
(2) Kementerian …
(2)
12
-
Kementerian lain di luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang perekonomian.
Pasal 14 (1)
Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 3 belum terbentuk maka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan: a.
Kementerian Agama;
b.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
d.
Kementerian Kesehatan;
e.
Kementerian Sosial;
f.
Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi; g.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
(2)
h.
Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
i.
Instansi lain yang dianggap perlu.
Kementerian lain di luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator
Bidang …
-
13
-
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait
dengan
isu
di
bidang
pembangunan
manusia dan kebudayaan. (3)
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
menggunakan
Kementerian
Koordinator
Rakyat
sebagaimana
Presiden
Nomor
Kedudukan,
Bidang
diatur
24
Tugas,
sumber
eks
Kesejahteraan
dalam
Tahun dan
daya
Peraturan
2010
Fungsi
tentang
Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa
Peraturan
kali
Presiden
diubah Nomor
terakhir
135
Tahun
dengan 2014,
sampai dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja
Kementerian
Koordinator
Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Pasal 15 (1)
Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator
Bidang
Kemaritiman
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 4 belum terbentuk
maka
Menteri
Koordinator
Bidang
Kemaritiman mengkoordinasikan: a.
Kementerian
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral; b.
Kementerian Perhubungan;
c.
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d.
Kementerian Pariwisata; dan
e.
Instansi lain yang dianggap perlu.
(2) Kementerian …
(2)
14
-
Kementerian lain di luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman
dalam
hal
melaksanakan
tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman. (3)
Dalam
melaksanakan
Koordinator
Bidang
tugasnya,
Kemaritiman
Menteri
dibantu
oleh
sumber daya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara dan
Sekretariat
terbentuknya
Kabinet,
organisasi
sampai dan
dengan
tata
kerja
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pasal 16 Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memimpin dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012, sampai dengan dilaksanaannya penataan menyeluruh unit-unit organisasi di lingkungan kantor kepresidenan. BAB III MEKANISME PENATAAN Pasal 17 (1)
Menteri
yang
memimpin
kementerian
dan
Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1,
melakukan
penataan
organisasi
kementerian dan lembaga. (2) Penataan …
-
(2)
15
-
Penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
dilaksanakan
dengan
tujuan
untuk
mewujudkan organisasi kementerian dan lembaga yang ramping, tepat fungsi, dan tepat ukuran.
Pasal 18 (1)
Penataan organisasi kementerian dan lembaga pada tingkat eselon I ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(2)
Penataan
sebagaimana
diusulkan
oleh
dimaksud
masing-masing
ayat
menteri
(1) dan
Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.
Pasal 19 (1)
Penataan organisasi kementerian dan lembaga pada tingkat eselon II ke bawah ditetapkan oleh masing-masing persetujuan
menteri
Menteri
setelah
mendapat
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi. (2)
Penataan
sebagaima
dimaksud
pada
ayat
(1)
diusulkan oleh masing-masing menteri kepada Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi.
BAB IV …
-
16
-
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan
di
lingkungan
kementerian
dan
lembaga
sebagaimana dimaksud dalam: a.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas,
dan
Fungsi
Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014; b.
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010;
c.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
d.
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
e.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
f.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit
Kerja
Pengendalian
Presiden
Bidang
Pembangunan
Pengawasan sebagaimana
dan telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012,
tetap …
-
17
-
tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.
Pasal 21 (1)
Pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini menggunakan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia sesuai tugas dan fungsinya.
(2)
Pelaksanaan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan
yang
merupakan
peraturan pelaksanaan dari: a.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas,
dan
Fungsi
Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
b. Peraturan …
-
b.
18
-
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010;
c.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
d.
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
e.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
f.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit
Kerja
Presiden
Pengendalian
Bidang
Pembangunan
Pengawasan sebagaimana
dan telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012, dinyatakan
masih
tetap
berlaku
sepanjang
belum
diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru.
Pasal 23 Penataan organisasi Kabinet Kerja diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.
Pasal 24 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
-
Agar
setiap
19
orang
-
mengetahuinya,
pengundangan
Peraturan
penempatannya
dalam
memerintahkan
Presiden
Lembaran
ini
dengan
Negara
Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 339 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon
