PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1963 TENTANG PENYELENGGARAAN SENSUS PERTANIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : perlu mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sensus pertanian; Mengingat: 1. pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar; 2. pasal-pasal 3, 4, 6 dan 7 Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus (LembaranNegara tahun 1960 No. 105); 3. pasal 14 ayat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (di sempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129); 4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960; Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Dalam Negeri, Wakil Menteri Pertama bidang Produksi, Menteri Pertanian dan Agraria dan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; Memutuskan: Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian. BAB I Jenis dan cara penyelenggaraan Sensus Pertanian. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: a. sensus ialah sensus pertanian tahun 1963: b. petani ialah setiap orang atau badan usaha yang berusaha memperoleh hasil pertanian; c. hasil pertanian ialah setiap hasil dari bercocok-tanam, peternakan atau perikanan: d. petugas sensus ialah mereka yang mendapat surat pengangkatan untuk menjalankan tugas sensus pertanian, yang antara lain berupa pencacahan dan pemeriksaan. Pasal 2.
Jenis atau sifat sensus ini ialah sample sensus, dari mana diperoleh gambaran yang wajar dari aspekaspek dalam bidang pertanian meskipun tidak semua pertani dicacah. Pasal 3.
Penyelenggaraan sensus ditugaskan kepada Biro Pusat Statistik. Kepala Biro Pusat Statistik menentukan saat dan lamanya waktu, maupun caranya mengadakan persiapan, pelaksanaan dan penelitian sensus. Pasal 4. Didaerah-daerah dimana karena sebab-sebab yang tertentu tidak mungkin diadakan sensus dengan cara biasa maka Kepala Biro Pusat Statistik dapat menetapkan sensus yang sederhana atau mengadakan taksiran. Pasal 5. Jenis dan banyaknya pertanyaan yang akan dimasukkan dalam daftar-daftar pertanyaan sensus ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Pasal 6. Para petugas sensus hanya berwenang melakukan tugasnya didalam wilayah kerjanya yang ditentukan dalam surat pengangkatannya. Tugas ini terdiri dari: a. memberi nomer pada bangunan-bangunan dalam lingkungan yang terpilih; , b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para penghuni bangunan tersebut huruf a guna dapat mengisi daftar-daftar pertanyaan sensus; c. hal-hal lain mengenai sensus yang khusus ditugaskan kepadanya. Petugas sensus hanya boleh melakukan tugasnya tersebut diatas dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Pasal 7. (1)
(2)
Setiap orang atau badan yang bertempat tinggal dalam lingkungan yang terpilih berkewajiban : a. mengizinkan petugas sensus untuk memasuki halaman (pekarangan) rumah dan atau bagian bagian lain guna melakukan tugasnya tersebut pada pasal 6; b. memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya atas pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh petugas sensus mengenai rumah tangganya dan usaha pertaniannya; c. mengizinkan petugas sensus untuk mengadakan pengukuran atau mengadakan panen percobaan dalam batas-batas yang kecil guna mempertinggi nilai hasil sensus pertanian. Setiap orang, badan, lembaga, instansi, baik Pemerintah (Sipil atau Angkatan Bersenjata) maupun swasta, bila diperlukan wajib memberi bantuan tenaga, pikiran dan alat-alat guna kepentingan sensus atas permintaan penyelenggara/pelaksanaan sensus. BAB II Organisasi.
Pasal 8. (1)
(2)
Kepala Biro Pusat Statistik dibantu oleh sebuah Panitia Interdepartemental yang memberikan nasehat-nasehat teknis kepadanya dalam menyusun selengkapnya rencana kerja serta aturan-aturan mengenai pelaksanaan sensus. Pengolahan serta publikasi dari hasil sensus diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Pasal 9.
(1)
(2)
(3)
(4)
Kepala Biro Pusat Statistik menugaskan pelaksanaan sensus kepada Kantor Cabang Statistik di Daerah-daerah tingkat I dan tingkat II yang telah melaksanakan Sensus penduduk tahun 1961. Gubernur Kepala Daerah tingkat I mengatur segala sesuatu yang perlu agar supaya sensus didaerahnya terlaksana sebaik-baiknya. Untuk keperluan itu Gubernur Kepala Daerah tingkat I menunjuk pegawai-pegawai bawahannya untuk memimpin pekerjaan sensus yang ditugaskan kepada Kantor Cabang Statistik di Daerah-daerah tingkat I dan tingkat II. Guna melengkapi tenaga penyelenggara sensus Gubernur Kepala Daerah tingkat I berwenang atas nama Menteri Pertama mengangkat pegawai baru dan tenaga lepas. Pekerjaan pencacahan dilakukan oleh Pencacah dan Pemeriksa, dibantu oleh Kepala atau pegawai Desa (daerah yang setingkat dengan itu) dibawah pengawasan Kepala Kecamatan (daerah yang setingkat dengan itu) atau wakilnya. Pegawai-pegawai sensus didaerah melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Dalam hal keadaan setempat menghendaki Gubernur Kepala Daerah tingkat I dapat menyimpang dari instruksi itu dengan persetujuan Kepala Biro Pusat Statistik. BAB III Aparatur Pasal 10.
Kepala Biro Pusat Statistik menetapkan formasi pegawai masing-masing Kantor Cabang Statistik dan memberikan ancar- ancar mengenai jumlah Pencacah serta Pemeriksa termaksud pada pasal 9 ayat (3). Pasal 11. Pegawai-pegawai termaksud pada pasal 9 ayat (2) adalah: a. Pegawai dalam lingkungan Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang ditugaskan/merangkap; b. Pegawai baru dan c. Tenaga lepas. Pasal 12.
Selain Gubernur Kepala Daerah tingkat I, juga Bupati Kepala Daerah tingkat II/Walikota atas nama Menteri dapat mengangkat pegawai baru dan tenaga lepas yang dimaksud pada pasal 11 huruf b dan huruf c untuk pelaksanaan sensus dalam daerahnya masing-masing. Pasal 13. (1) (2)
Pencacah dan Pemeriksa termaksud pada pasal 9 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II/Walikota, mereka adalah tenaga lepas. Banyaknya Pencacah dan Pemeriksa tersebut untuk tiap-tiap Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II serta besarnya tunjangan/premi mereka ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Pasal 14.
Gubernur Kepala Daerah tingkat I dapat meminta bantuan berupa nasehat teknis dibidang pertanian kepada pejabat dinas Pertanian, Perikanan, Kehewanan, Kehutanan, Pengairan dan Agraria bila diperlukan dalam pelaksanaan sensus. BAB IV. Pembiayaan. Pasal 15. (1)
(2)
Biaya pegawai, terkecuali yang tersebut pada pasal 16 serta ongkos kantor, pembelian inventaris, ongkos latihan, ongkos perjalanan dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan sensus dibebankan pada anggaran belanja Lembaga- lembaga Negara Tertinggi i.c. Biro Pusat Statistik. Dengan pengeluaran lainnya dimaksud honorarium, premi, uang duka, uang tunjangan dan sebagainya, yang jumlahnya dan kepada siapa diberikan, ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik, dengan berpedoman pada peraturan-peraturan umum yang berlaku. Kepada petugas sensus yang bukan pegawai Negeri atau bukan pegawai Daerah dan yang merupakan tenaga lepas yang meninggal dunia dalam dan karena melakukan pekerjaan jabatannya diberikan uang duka/penghibur pada janda/ahli warisnya, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk pegawai Negeri. Pasal 16.
Gaji dan tunjangan umum bagi pegawai Negeri yang ditugaskan pada kantor sensus, masih tetap dibebankan kepada anggaran belanja instansi yang mengangkatnya sebagai pegawai Negeri/ Daerah Otonomi. Pasal 17. Menteri Pertama mengeluarkan surat keputusan otorisasi dari anggaran belanja Biro Pusat Statistik untuk keperluan sensus kepada Gubbernur Kepala Daerah tingkat I yang bertanggung-jawab penuh
mengenai segenap pengeluaran biaya bertalian dengan sensus didaerahnya; dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah tingkat I menunjuk/menugaskan di Daerah-daerah dari kalangan sensus atau bila tidak mungkin, dari kalangan pamongpraja. BAB V KETENTUAN PENUTUP. Pasal 18. Hal-hal yang perlu lebih lanjut guna melaksanakan sensus, yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik dan sepanjang diperlukan, sesuai dengan sifat persoalannya, setelah merundingkan dengan Departemen yang bersangkutan. Pasal 19. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 5 Agustus 1963. Pj. Presiden Republik Indonesia, DJUANDA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 1963 Sekretaris Negara, A.W. SURJOADININGRAT (S.H.). PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 46 TAHUN 1963 tentang PENYELENGGARAAN SENSUS PERTANIAN TAHUN 1963 UMUM Tujuan Revolusi kita ialah mencapai masyarakat adil dan makmur, sebagaimana dititahkan dalam amanat penderitaan rakyat. Tujuan ini dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui pembangunan besar-besaran berdasarkan pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Setiap pembangunan, termasuk pula pembangunan dibidang pertanian, bila diharapkan berhasil baik memerlukan perencanaan yang teliti dan didasarkan atas angka-angka statistik yang lengkap, aktuil dan dapat dipercaya. Sebagaimana tersirat dalam Lampiran Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 § 722 dan § 816, maka sensus pertanian sebagai keterangan kwantitatif adalah penting untuk memperoleh
gambaran yang wajar dari lengkap tentang usaha pertanian di Indonesia. Sensus ini yang merupakan suatu rangkaian pekerjaan yang bulat dan bertautan satu sama lain dengan urutan yang tetap, memerlukan perencanaan yang baik. Dalam peraturan Pemerintah ini perlu diatur sasaran (obyek) dan jenis dari sensus itu, bagaimana aparatur sensus bekerja, hubungan antara pusat dan kantor-kantor daerah serta instansi-instansi lainnya dan keuangannya. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Sensus pertanian ini bersifat "undian" ("sample") artinya tidak semua rumah-tangga petani dicacah tetapi diadakan pilihan secara undian (dengan memakai tehnik sampling). Meskipun hanya sebagian tertentu dari keseluruhan rumah-tangga petani yang dicacah namun kemudian secara matematis dapat dihitung angka-angka untuk seluruh masyarakat tani tanpa mengurangi reliabilitasnya. Dengan dibatasinya pencacahan pada yang terpilih saja maka jumlah petugas dapat diperkecil dan dapat diambil tenaga yang cakap-cakap sesuai dengan pekerjaannya yang jauh lebih sulit dari pada sensus penduduk. Cara undian tadi memungkinkan juga penghematan biaya dan waktu. Pasal 3 s/d 5 Cukup jelas. Pasal 6 Untuk mencegah penyalah-gunaan dari wewenang untuk mengunjungi bangunan-bangunan rumah-rumah dan tempat kediaman lainnya maka perlu diadakan batas-batasanya kebebasan bagi petugas. Daerah dimana masing-masing petugas berwenang melakukan pekerjaannya ditentukan secara tertulis, macam pekerjaan yang ia lakukan tidak boleh menyimpang dari apa yang tercantum dalam buku instruksi atau instruksi khusus dan waktu melakukannya pekerjaannya pula dibatasi, satu dan lainnya untuk menjaga dilanggarnya adat-istiadat, tatasusila dan ketertiban umum. Pasal 7 Ayat 1.Setiap orang badan diwajibkan untuk membantu petugas sensus agar pekerjaan pencacahan dapat terlaksana dengan baik. Bantuan yang diperlukan oleh petugas sensus (pencacah dan pemeriksa) ialah menerima dengan baik petugas sensus yang mengadakan kunjungan dari rumah kerumah atau pada perusahaan pertanian (enderneming), memberikan jawaban yang sebenar-benarnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas sensus guna memungkinkan pengisian daftar sensus, mengizinkan kepada petugas sensus untuk memberikan nomor-sensus-bangunan, memasuki tanah-tanah pertanian dan mengadakan pengukuran/panenan percobaan kecil-kecilan bila diperlukan
Kewajiban memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam daftar sensus diletakkan kepada kepala rumah tangga/pengurus badan yang mengusahakan pertanian. Jika ia berhalangan maka salah seorang anggota lainnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sensus. Ayat 2.Cukup jelas. Pasal 8 Untuk menjaga terpeliharanya keseragaman dan tepatnya pelaksanaan sensus diberbagai daerah, maka tehnik dan cara- caranya ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Penyelenggaraan/pelaksanaan sensus di Daerah-daerah mengikuti instruksi umum tersebut dalam melakukan pekerjaan sensus. Pasal 9 Ayat 1.Pembentukan Kantor Cabang Statistik di Daerah-daerah menghendaki waktu dan persiapan yang saksama. Dengan adanya sensus penduduk tahun 1961 maka di Daerah-daerah tingkat I dan tingkat II telah terbentuk Kantor Sensus yang berstatus sebagai bagian dari Kantor Pamongpraja dengan administrasi dan urusan tehnis yang terpisah seluruhnya untuk mengurus pelaksanaan sensus penduduk. Selama Kepala Biro Statistik belum mempunyai Kantor Cabang Statistik disesuatu daerah maka Kantor Sensus bagian Kantor Pamongpraja didaerah ditunjuk untuk melakukan pekerjaan Kantor Cabang Statistik Daerah termasuk sensus pertanian. Hubungan antara Biro Pusat Statistik dengan Kantor Sensus bagian Kantor Pamongpraja diatur atas permufakatan dan surat keputusan bersama antara Kepala Biro Pusat Statistik dengan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Ayat 2 Sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dan sebagai Kepala Daerah maka Gubernur Kepala Daerah berkewajiban mengatur dan mengkoordininasi pekerjaan sensus dengan instansi-instansi lainnya didaerah. Kantor Cabang Statistik dalam menghadapi masyarakat yang luas waktu melakukan sensus sukar mendapatkan bantuan sepenuhnya dari rakyat bila tidak didampingi oleh pejabat-pejabat fihak Pamongpraja. Atas pertimbangan praktis maka Kantor Cabang Statistik dalam menghadapi tugas sensus perlu dipimpin oleh Pamongpraja yang mempunyai cukup kewibawaan dikalangan masyarakat. Pasal 10 s/d 12 Cukup jelas. Pasal 13 Pencacah dan Pemeriksa sedapat mungkin diambil dari tenaga dalam lingkungan-lingkungan daerah, setelah mereka mendapat latihan terlebih dahulu serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Sebagai tenaga lepas mereka hanya dipekerjakan untuk waktu yang tertentu dan selama tenaga mereka diperlukan dan pada akhirnya mereka dibebaskan dari tugas mereka. Pasal 14 s/d 19
Cukup jelas. Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 86. Diketahui : Menteri/Pejabat Sekretaris Negara, A.W. SURJOADININGRAT (S.H.). -------------------------------CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1963/86; TLN NO. 2585
