PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

w w w .bpkp.go.id

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a. bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota

dilaksanakan

secara

demokratis

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati

sebagai

syarat

utama

pelaksanaan

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; b. bahwa

kedaulatan

sebagaimana

rakyat

dimaksud

dan

dalam

demokrasi

huruf

a,

perlu

ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan

tetap

melakukan

beberapa

perbaikan

mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan; c. bahwa

Undang-Undang

Nomor

22

Tahun

2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas

oleh

rakyat

dan

proses

pengambilan

keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan

yang

memaksa

sesuai

Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; d. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

w w w .bpkp.go.id -2Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Mengingat

:

1. Pasal

22

ayat

(1)

Undang-Undang

Dasar

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

Nomor

tentangPemerintahan RepublikIndonesia

23

Daerah Tahun

TambahanLembaran

Tahun

2014

(Lembaran

Negara

2014

Negara

Nomor

Republik

244,

Indonesia

Nomor 5587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN

PEMERINTAH

UNDANGUNDANGTENTANG

PENGGANTI

PEMILIHAN

GUBERNUR,

BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yangdimaksud dengan: 1.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebutPemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi danKabupaten/Kota untuk

memilih

Gubernur,

Bupati,

dan

Walikotasecara langsung dan demokratis. 2.

Uji

Publik

adalah

pengujian

kompetensi

dan

integritas yangdilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yangdibentuk oleh Komisi Pemilihan

Umum Provinsi atau Komisi

PemilihanUmum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkanpencalonan.

w w w .bpkp.go.id -33.

Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan politik,

oleh

atau

partaipolitik,

perseorangan

gabungan

yang

partai

mendaftaratau

didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 4.

Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan

yangdiusulkan

oleh

partai

politik,

gabungan partai politik, atauperseorangan yang mendaftar

atau

didaftarkan

di

Komisi

yang

bersifat

PemilihanUmum Kabupaten/Kota. 5.

Partai

Politik

adalah

nasional

dan

negara

Indonesia

dasarkesamaan

organisasi

dibentukoleh

sekelompok

warga

sukarela

atas

cita-cita

untuk

secara

kehendak

dan

memperjuangkan danmembela kepentingan politik anggota,

masyarakat,

bangsa

dan

negara,serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan

Pancasila

dan

Undang-

Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. 6.

Pemilih

adalah

penduduk

yang

berusia

paling

rendah 17 (tujuh belas)tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 7.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalahlembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

8.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat

KPUProvinsi

adalah

penyelenggara

Pemilihan Gubernur. 9.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkatKPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PemilihanBupati/Walikota.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilihan

Bawasluadalah umum

lembaga

yang

penyelenggara

bertugasmengawasi

w w w .bpkp.go.id -4penyelenggaraan

pemilihan

umum

di

seluruh

wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnyadisingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggarankode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satukesatuan

fungsi

penyelenggaraan

pemilihan

umum. 12. Panitia

Pemilihan

Kecamatan

yang

selanjutnya

disingkat PPK adalahpanitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten/Kota

untukmenyelenggarakan

Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 13. Panitia

Pemungutan

Suara

yang

selanjutnya

disingkat PPS adalahpanitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untukmenyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutanlain/Kelurahan. 14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnyadisingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk

oleh

PPS

untukmenyelenggarakan

pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 15. Tempat

Pemungutan

disingkat

TPS

Suara

yang

adalahtempat

selanjutnya

dilaksanakannya

pemungutan suara untuk Pemilihan. 16. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat BawasluProvinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan

Gubernur

yang

bertugasuntuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayahProvinsi. 17. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebutPanwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh BawasluProvinsi yang bertugas

untuk

mengawasi

penyelenggaraan

Pemilihan diwilayah Kabupaten/Kota. 18. Panitia

Pengawas

selanjutnya

Pemilihan

disebutPanwas

Kecamatan Kecamatan

yang adalah

panitia yang dibentuk oleh PanwasKabupaten/Kota

w w w .bpkp.go.id -5yang

bertugas

untuk

mengawasi

penyelenggaraanPemilihan di wilayah Kecamatan. 19. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnyan disingkat PPL adalahpetugas yang dibentuk oleh Panwas

Kecamatan

untuk

mengawasipenyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 20. Pengawas

Tempat

Pemungutan

Suara

yang

selanjutnya disebutPengawas TPS adalah petugas yang

dibentuk

oleh

Panwas

Kecamatanuntuk

membantu PPL. 21. Kampanye Kampanye

Pemilihan

yang

adalahkegiatan

selanjutnya untuk

disebut

meyakinkan

Pemilih dengan menawarkan visi, misi,dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. 22. Pemerintahan

Daerah

adalah

penyelenggaraan

urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan

rakyat

daerah

menurutasas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. 23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggaraPemerintahan

Daerah

yang

memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkatDPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah di Provinsi

dan

berkedudukan

sebagai

unsur

penyelenggaraPemerintahan Daerah. 25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnyadisingkat DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah lembagaperwakilan

w w w .bpkp.go.id -6rakyat

daerah

di

Kabupaten/Kota

sebagai

unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah. 26. Pemerintah

Pusat

yang

selanjutnya

disebut

Pemerintah adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan

pemerintahannegara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandalam negeri. 28. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

(1)

Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dapatmengikuti Pemilihan harus mengikuti proses Uji Publik.

w w w .bpkp.go.id -7Pasal 4

(1)

DPRD kepada

Provinsi

memberitahukan

Gubernur

danKPU

secara

Provinsi

tertulis

mengenai

berakhirnya masa jabatan Gubernur dalamwaktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Gubernurberakhir. (2)

DPRD tertulis

Kabupaten/Kota

memberitahukan

kepadaBupati/Walikota

Kabupaten/Kota

mengenai

dan

secara KPU

berakhirnyamasa

jabatan Bupati/Walikota dalam waktu paling lambat 6

(enam)bulan

sebelum

masa

jabatan

Bupati/Walikota berakhir.

Pasal 5

(1)

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu

tahapanpersiapan

dan

tahapan

penyelenggaraan. (2)

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

perencanaan program dan anggaran;

b.

penyusunan

peraturan

penyelenggaraan

Pemilihan; c.

perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan

tata

caradan

jadwal

tahapan

pelaksanaan Pemilihan; d.

pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

e.

pembentukan

Panwas

Kabupaten/Kota,

Panwas Kecamatan, PPL,dan Pengawas TPS; f.

pemberitahuan

dan

pendaftaran

pemantau

Pemilihan; dan g. (3)

penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

w w w .bpkp.go.id -8a.

pendaftaran

bakal

Calon

Gubernur,

Calon

Bupati, dan CalonWalikota; b.

Uji Publik;

c.

pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota;

d.

pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

e.

penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota;

f.

penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

g.

pelaksanaan Kampanye;

h.

pelaksanaan pemungutan suara;

i.

penghitungan

suara

dan

rekapitulasi

hasil

penghitungan suara; j.

penetapan calon terpilih;

k.

penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan

l.

pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pasal 6

(1)

KPU

Provinsi

menyampaikan

laporan

kegiatan

setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi dan KPUdengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri. (2)

KPU

Kabupaten/Kota

menyampaikan

laporan

kegiatan setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada DPRDKabupaten/Kota dengan

tembusan

kepada

KPU

Provinsi

danGubernur. (3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh KPU

Provinsiditeruskan

kepada

KPU

Gubernur diteruskan kepada Menteri.

dan

oleh

w w w .bpkp.go.id -9BAB III PERSYARATAN CALON

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, CalonBupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagaiberikut: a.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.

setia

kepada

Pancasila,

Undang-Undang

Dasar

Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c.

berpendidikan

paling

rendah

sekolah

lanjutan

tingkat atas atausederajat; d.

telah mengikuti Uji Publik;

e.

berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernurdan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan CalonWalikota;

f.

mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaankesehatan menyeluruh dari tim dokter;

g.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ataulebih;

h.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

j.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

k.

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangandan/atau secara badan hukum yang menjadi

tanggung

keuangan negara;

jawabnya

yangmerugikan

w w w .bpkp.go.id - 10 l.

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; n.

belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikotaselama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

o.

berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yangmencalonkan diri di daerah lain;

p.

tidak

berstatus

sebagai

penjabat

Gubernur,

penjabat Bupati danpenjabat Walikota; q.

tidak

memiliki

konflik

kepentingan

dengan

petahanan; r.

memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati,

danWalikota

kepada

Pimpinan

Dewan

Perwakilan Rakyat bagi anggotaDewan Perwakilan Rakyat,

kepada

Pimpinan

Dewan

Perwakilan

Daerahbagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRDbagi anggota DPRD; s.

mengundurkan Nasional Indonesia,

diri

sebagai

Indonesia,Kepolisian dan

Pegawai

anggota

Tentara

Negara

Republik

Negeri

Sipil

sejakmendaftarkan diri sebagai calon; dan t.

berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badanusaha milik daerah.

BAB IV PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Umum

w w w .bpkp.go.id - 11 Pasal 8

(1)

Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama

KPU,KPU

Provinsi,

dan

KPU

Kabupaten/Kota. (2)

Pemilihan

Gubernur

dilaksanakan

oleh

KPU

Provinsi. (3)

Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPUKabupaten/Kota.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU

Pasal 9

Tugas

dan

wewenang

KPU

dalam

penyelenggaraan

Pemilihan meliputi: a.

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap

tahapanPemilihan

setelah

berkonsultasi

dengan Dewan Perwakilan Rakyatdan Pemerintah; b.

mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;

c.

melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

d.

menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota;

e.

memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihanjika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapanPemilihan secara berjenjang; dan

f.

melaksanakan

tugas

dan

wewenang

lain

diberikan olehperaturan perundang-undangan.

Pasal 10

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

yang

w w w .bpkp.go.id - 12 a.

memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikotasecara adil dan setara;

b.

menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepadamasyarakat;

c.

melaksanakan Keputusan DKPP; dan

d.

melaksanakan

kewajiban

lain

sesuai

dengan

ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi

Pasal 11

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi: a.

merencanakan program dan anggaran;

b.

merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;

c.

menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan

Gubernurdengan

memperhatikan

pedoman dari KPU; d.

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai

dengan

ketentuanperaturan

perundang-

undangan; e.

mengkoordinasikan, mengendalikan Pemilihan peraturan

menyelenggarakan,

semuatahapan

Gubernur

sesuai

dan

penyelenggaraan denganketentuan

perundang-undangan

dengan

memperhatikanpedoman dari KPU; f.

menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalampenyelenggaraan Pemilihan Gubernur;

g.

memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikandata terakhir:

w w w .bpkp.go.id - 13 1.

pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan DPRD;

2.

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,dan menetapkannyasebagai daftar pemilih;

h.

menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

i.

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suaraPemilihan

Gubernur

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungansuara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yangbersangkutan; j.

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

hasilpenghitungan

suara

serta

wajib

menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilihan dan Bawaslu Provinsi; k.

menerbitkan

Keputusan

mengesahkan

KPU

hasilPemilihan

Provinsi

untuk

Gubernur

dan

mengumumkannya; l.

mengumumkan

Calon

Gubernur

terpilih

dan

membuat berita acaranya; m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri; n.

menindaklanjuti

dengan

segera

rekomendasi

Bawaslu Provinsi atastemuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan; o.

mengenakan

sanksi

menonaktifkan

sekretaris

pegawaisekretariat

terganggunya

dan/atau

sementaraanggota

Kabupaten/Kota,

melakukan

administratif

KPU

Provinsi

tindakan

Provinsi, yang

dan

terbukti

yangmengakibatkan

tahapan

Pemilihanberdasarkan

KPU

KPU

penyelenggaraan

rekomendasi

Bawaslu

Provinsi dan/atau ketentuanperaturan perundangundangan;

w w w .bpkp.go.id - 14 p.

melaksanakan Pemilihan

sosialisasi

penyelenggaraan

Gubernurdan/atau

yang

berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Provinsikepada masyarakat; q.

melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

r.

memberikan

pedoman

terhadap

penetapan

organisasi dan tata carapenyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yangdiatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; s.

melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

penyelenggaraan PemilihanGubernur; t.

menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepadaDPRD Provinsi; dan

u.

melaksanakan

tugas

dan

wewenang

lain

yang

diberikan oleh KPUdan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi wajib: a.

melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan Gubernurdengan tepat waktu; b.

memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dansetara;

c.

menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernurkepada masyarakat;

d.

melaporkan anggaran

pertanggungjawaban sesuai

denganketentuan

penggunaan peraturan

perundang-undangan; e.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatanpenyelenggaraan

Pemilihan

Gubernur

kepada KPU dan Menteri; f.

mengelola,

memelihara,

dan

merawat

arsip/dokumen sertamelaksanakan penyusutannya

w w w .bpkp.go.id - 15 sesuai

dengan

ketentuan

peraturanperundang-

undangan; g.

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraanPemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusankepada Bawaslu;

h.

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi

sesuaidengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; i.

menyediakan

dan

menyampaikan

data

hasil

Pemilihan Gubernur ditingkat Provinsi; j.

melaksanakan Keputusan DKPP; dan

k.

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau

ketentuanperaturan

perundang-

undangan.

Pasal 13

Tugas

dan

wewenang

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

Pemilihan Bupati danWalikota meliputi: a.

merencanakan program dan anggaran;

b.

merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;

c.

menyusun

dan

menetapkan

Kabupaten/Kota, Pemilihan

tata

PPK,

PPS,dan

Bupati

dan

kerja KPPS

KPU dalam

Walikota

denganmemperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; d.

menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

e.

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur

sertaPemilihan

Bupati

dan

Walikota

dalam wilayah kerjanya; f.

mengoordinasikan, mengendalikan

menyelenggarakan,

semuatahapan

dan

penyelenggaraan

w w w .bpkp.go.id - 16 Pemilihan

Bupati

ketentuan

dan

Walikota

peraturan

sesuaidengan

perundang-undangan

denganmemperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; g.

menerima

daftar

pemilih

dari

PPK

dalam

penyelenggaraan PemilihanBupati dan Walikota; h.

memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikandata terakhir: 1.

pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan DPRD;

2.

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

i.

menerima

daftar

penyelenggaraan

pemilih

dari

PPK

PemilihanGubernur

dalam dan

menyampaikannya kepada KPU Provinsi; j.

menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhipersyaratan;

k.

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suaraPemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasilpenghitungan suara dari

seluruh

PPK

di

wilayah

Kabupaten/Kota

yangbersangkutan; l.

membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikatpenghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

m. menerbitkan

Keputusan

KPU

Kabupaten/Kota

untuk mengesahkanhasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya; n.

mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkanberita acaranya;

w w w .bpkp.go.id - 17 o.

melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menterimelalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

p.

menindaklanjuti

dengan

segera

rekomendasi

PanwasluKabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaranPemilihan; q.

mengenakan

sanksi

administratif

dan/atau

menonaktifkan sementaraanggota PPK, anggota PPS, sekretaris

KPU

sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota

danpegawai yang

terbukti

melakukantindakan

yang

terganggunya

penyelenggaraanpemilihan

tahapan

berdasarkan

mengakibatkan

rekomendasi

Kabupaten/Kotadan/atau

Panwaslu

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; r.

melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilihan dan/atau yangberkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; s.

melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan

PemilihanGubernur

ketentuan

peraturan

sesuai

dengan

perundang-undangandan

pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; t.

melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

penyelenggaraan PemilihanBupati dan Walikota; u.

menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada

KPUProvinsi,

Gubernur,

dan

DPRD

kabupaten/Kota; dan v.

melaksanakan diberikan

tugas

oleh

dan

KPU,

wewenang

KPUProvinsi,

lain

yang

dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

w w w .bpkp.go.id - 18 a.

melaksanakan

semua

tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan Bupati danWalikota dengan tepat waktu; b.

memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secaraadil dan setara;

c.

menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupatidan Walikota kepada masyarakat;

d.

melaporkan anggaran

pertanggungjawaban sesuai

penggunaan

denganketentuan

peraturan

perundang-undangan; e.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatanpenyelenggaraan Walikota

kepada

Pemilihan

Menterimelalui

Bupati

dan

Gubernur

dan

kepada KPU melalui KPU Provinsi; f.

mengelola,

memelihara,

dan

merawat

arsip/dokumen sertamelaksanakan penyusutannya sesuai

dengan

ketentuan

peraturanperundang-

undangan; g.

mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai

denganketentuan

peraturan

perundang-

undangan; h.

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraanPemilihan

Bupati

dan

Walikota

kepada Menteri melalui Gubernur,kepada KPU dan KPU

Provinsi

serta

menyampaikan

tembusannyakepada Bawaslu Provinsi; i.

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada

tingkatKabupaten/Kota

Pemilihan

paling

lama

7

kepada (tujuh)

peserta

harisetelah

rekapitulasi di Kabupaten/Kota; k.

melaksanakan Keputusan DKPP; dan

l.

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU

Provinsidan/atau

perundang-undangan.

ketentuan

peraturan

w w w .bpkp.go.id - 19 -

Bagian Keempat PPK

Pasal 15

(1)

Untuk

menyelenggarakan

Pemilihan

di

tingkat

Kecamatan dibentukPPK. (2)

PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan.

(3)

PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulansebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelahpemungutan suara.

(4)

Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaantugasnya.

Pasal 16

(1)

Anggota

PPK

sebanyak

5

(lima)

orang

yang

memenuhi syaratberdasarkan Undang-Undang. (2)

Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(3)

Komposisi

keanggotaan

PPK

memperhatikan

keterwakilan perempuanpaling sedikit 30% (tiga puluh persen). (4)

Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat

yangdipimpin

oleh

Sekretaris

dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhipersyaratan. (5)

PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga)

nama

Bupati/Walikota

calonsekretaris untuk

PPK

selanjutnya

kepada dipilih

danditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan KeputusanBupati/Walikota.

w w w .bpkp.go.id - 20 Pasal 17

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi: a.

membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukanpemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan DaftarPemilih Tetap;

b.

membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalammenyelenggarakan Pemilihan;

c.

melaksanakan Pemilihan

di

ditetapkan

semua

tahapan

penyelenggaraan

tingkatKecamatan oleh

KPU

yang

telah

Provinsi

dan

KPUKabupaten/Kota; d.

menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPUKabupaten/Kota;

e.

mengumpulkan

hasil

penghitungan

suara

dari

seluruh PPS di wilayahkerjanya; f.

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh

saksi pesertaPemilihan dan

Panwas kecamatan; g.

mengumumkan

hasil

rekapitulasi

sebagaimana

dimaksud pada huruf f; h.

menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud padahuruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;

i.

membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikatpenghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilihan, Panwas

Kecamatan,

dan

KPU

Provinsi

dan

KPUKabupaten/Kota; j.

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikanoleh Panwas Kecamatan;

k.

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapanpenyelenggaraan kerjanya;

Pemilihan

di

wilayah

w w w .bpkp.go.id - 21 l.

melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;

m. melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilihan dan/atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; n.

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikanoleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan

o.

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikanoleh ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima PPS

Pasal 18

(1)

Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Desa atau sebutanlain/Kelurahan dibentuk PPS.

(2)

PPS

berkedudukan

di

Desa

atau

sebutan

lain/Kelurahan. (3)

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelumpemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulansetelah pemungutan suara.

(4)

Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktupelaksanaan tugasnya.

Pasal 19

(1)

Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat sesuai peraturan

denganpersyaratan

dalam

ketentuan

perundang-undanganmengenai

penyelenggara pemilihan umum.

w w w .bpkp.go.id - 22 (2)

Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas

usul

bersamaKepala

Desa

atau

sebutan

lain/Lurah dan Badan PermusyawaratanDesa atau sebutan lain/Dewan Kelurahan.

Pasal 20

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi: a.

membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukanpemutakhiran

data

Pemilih,

Daftar

Pemilih Sementara, daftar pemilihhasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap; b.

membentuk KPPS;

c.

melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;

d.

mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;

e.

mengumumkan daftar pemilih;

f.

menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar PemilihSementara;

g.

melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DaftarPemilih Sementara;

h.

menetapkan

hasil

perbaikan

Daftar

Pemilih

Sementara sebagaimanadimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap; i.

mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud padahuruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

j.

menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

k.

melaksanakan Pemilihan

di

lain/Kelurahan

semua

tahapan

tingkatDesa yang

telah

penyelenggaraan atau

sebutan

ditetapkan

oleh

KPUKabupaten/Kota dan PPK; l.

mengumpulkan

hasil

penghitungan

suara

dari

seluruh TPS di wilayahkerjanya; m. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud pada huruf l dalam rapat

w w w .bpkp.go.id - 23 yang harus dihadiri oleh saksipeserta Pemilihan dan PPL; n.

mengumumkan

rekapitulasi

hasil

penghitungan

suara dari seluruhTPS di wilayah kerjanya; o.

menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud

pada

huruf

m

kepada

seluruh peserta Pemilihan; p.

membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikatpenghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilihan, PPL, dan PPK;

q.

menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelahpenghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

r.

meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yangsama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidakmemiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel olehKPPS;

s.

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikanoleh PPL;

t.

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapanpenyelenggaraan

Pemilihan

di

wilayah

kerjanya; u.

melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilihan dan/atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; v.

membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam halpenghitungan suara;

w.

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikanoleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai

dengan

ketentuanperaturan

perundang-

undangan; dan x.

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikanoleh peraturan perundang-undangan.

w w w .bpkp.go.id - 24 Pasal 21

(1)

Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggotamasyarakat di sekitar TPS yang memenuhi

syarat

sesuai

denganketentuan

peraturan perundang-undangan. (2)

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KetuaKPU Kabupaten/Kota.

(3)

Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkankepada KPU Kabupaten/Kota.

(4)

Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkapanggota dan anggota.

Pasal 22

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi: a.

mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;

b.

menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihanyang hadir dan PPL;

c.

melaksanakan

pemungutan

dan

penghitungan

suara di TPS; d.

mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

e.

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikanoleh

saksi,

PPL,

peserta

Pemilihan, dan masyarakat pada haripemungutan suara; f.

menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelahpenghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

g.

membuat

berita

penghitungan penghitungan

acara

suara

pemungutan

sertamembuat

suara

dan

dan

sertifikat wajib

menyerahkannyakepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;

w w w .bpkp.go.id - 25 h.

menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

i.

menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara

dansertifikat

hasil

penghitungan

suara

kepada PPK melalui PPS pada hariyang sama; j.

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikanoleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; dan

k.

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikanoleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 23

(1)

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan

olehBawaslu

Kabupaten/Kota,

Panwas

Provinsi,

Panwas

Kecamatan,

PPL,dan

Provinsi,

Panwas

Pengawas TPS. (2)

Keanggotaan

Bawaslu

Kabupaten/Kota, Pengawas

PanwasKecamatan,

TPS

profesionalyang

berasal

mempunyai

dari

PPL,

dan

kalangan

kemampuan

dalam

melakukan pengawasan dantidak menjadi anggota Partai Politik. (3)

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatanmasing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang.

(4)

PPL berjumlah 1 (satu) orang setiap Desa atau sebutanlain/Kelurahan.

(5)

Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.

Pasal 24

w w w .bpkp.go.id - 26 -

(1)

Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu)

bulansebelum

tahapan

persiapan

penyelenggaraan Pemilihan dimulai dandibubarkan paling

lambat

2

(dua)

bulan

setelah

seluruh

tahapanpenyelenggaraan Pemilihan selesai. (2)

Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh BawasluProvinsi.

(3)

Penetapan sebagaimana

anggota

Panwas

dimaksudpada

Kabupaten/Kota

ayat

(2)

dilakukan

setelah melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi.

Pasal 25

(1)

Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertamapenyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua)bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

(2)

Panwas Kecamatan untuk Pemilihan dibentuk oleh PanwasKabupaten/Kota

dan

ditetapkan

dengan

Keputusan PanwasKabupaten/Kota.

Pasal 26

(1)

PPL dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertamapenyelenggaraan

Pemilihan

dimulai

dan

dibubarkan paling lambat 2(dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihanselesai. (2)

Anggota PPL berjumlah 1 (satu) orang setiap Desa atau

sebutanlain/Kelurahan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundangundangan. (3)

Anggota PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan denganKeputusan Panwas Kecamatan.

Pasal 27

w w w .bpkp.go.id - 27 (1)

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, PPL dapat dibantu 1 (satu)orang Pengawas TPS di masingmasing TPS berdasarkan usulan PPLkepada Panwas Kecamatan.

(2)

Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum

haripemungutan

suara

Pemilihan

dan

dibubarkan 7 (tujuh) hari setelahhari pemungutan suara Pemilihan.

Pasal 28

(1)

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: a.

mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsiyang meliputi: 1.

pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukandan penetapan Daftar Pemilih

Sementara

dan

Daftar

PemilihTetap; 2.

pencalonan

yang

persyaratan

dan

berkaitan tata

dengan

carapencalonan

Gubernur; 3.

proses penetapan Calon Gubernur;

4.

penetapan Calon Gubernur;

5.

pelaksanaan Kampanye;

6.

pengadaan

logistik

Pemilihan

dan

pendistribusiannya; 7.

pelaksanaan

penghitungan

dan

pemungutan suara danpenghitungan suara hasil Pemilihan; 8.

pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayahkerjanya;

9.

proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh KPU Provinsi;

w w w .bpkp.go.id - 28 10. pelaksanaan

penghitungan

pemungutan

suara

dan

ulang,Pemilihan

lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 11. proses

penetapan

hasil

Pemilihan

Gubernur; b.

mengelola,

memelihara,

arsip/dokumen

dan

merawat

sertamelaksanakan

penyusutannya

berdasarkan

jadwal

retensi

arsipyang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga

kearsipan

Provinsiberdasarkan

pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ArsipNasional Republik Indonesia; c.

menerima terhadap

laporan

dugaan

pelanggaran

pelaksanaanperaturan

perundang-

undangan mengenai Pemilihan; d.

menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untukditindaklanjuti;

e.

meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadikewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f.

menyampaikan

laporan

kepada

Bawaslu

sebagai dasar untukmengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanyadugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan

Pemilihan

oleh

Penyelenggara Pemilihan di tingkatProvinsi; g.

mengawasi

pelaksanaan

tindak

lanjut

rekomendasi Bawaslu tentangpengenaan sanksi kepada

anggota

danpegawai

KPU

sekretariat

terbukti mengakibatkan

Provinsi, KPU

Provinsi

melakukan

yang

tindakanyang

terganggunya

penyelenggaraanPemilihan

sekretaris

yang

tahapan sedang

berlangsung; h.

mengawasi

pelaksanaan

penyelenggaraan Pemilihan; dan

sosialisasi

w w w .bpkp.go.id - 29 i.

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan olehperaturan perundang-undangan.

(2)

Dalam

pelaksanaan

sebagaimana

tugas

dimaksud

dan

padaayat

wewenang

(1),

Bawaslu

Provinsi dapat: a.

memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkansementara mengenakan

dan/atau

sanksi

administratif

ataspelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan b.

memberikan

rekomendasi

kepada

yang

berwenang atas temuan danlaporan terhadap tindakan

yang

mengandung

unsur

tindak

pidanaPemilihan.

Pasal 29

Bawaslu Provinsi wajib: a.

bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas danwewenangnya;

b.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugaspengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya;

c.

menerima

dan

menindaklanjuti

berkaitan

dengan

terhadap

pelaksanaan

laporan

dugaanadanya

yang

pelanggaran

peraturan

perundang-

undanganmengenai Pemilihan; d.

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuaidengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkankebutuhan;

e.

menyampaikan Bawaslu

temuan

berkaitan

dan

laporan

denganadanya

kepada dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yangmengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan ditingkat Provinsi; dan

w w w .bpkp.go.id - 30 f.

melaksanakan

kewajiban

lain

sesuai

dengan

ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a.

mengawasi

tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan

yang meliputi: 1.

pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan danpenetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

2.

pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata carapencalonan;

3.

proses dan penetapan calon;

4.

pelaksanaan Kampanye;

5.

perlengkapan

Pemilihan

dan

pendistribusiannya; 6.

pelaksanaan

pemungutan

suara

dan

penghitungan suara hasilPemilihan; 7.

mengendalikan

pengawasan

seluruh

proses

penghitungan suara; 8.

penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9.

proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi,Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; b.

menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaanperaturan

perundang-undangan

mengenai Pemilihan; c.

menyelesaikan

temuan

dan

laporan

sengketa

penyelenggaraanPemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

w w w .bpkp.go.id - 31 d.

menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi

dan

KPUKabupaten/Kota

untuk

ditindaklanjuti; e.

meneruskan menjadi

temuan

dan

laporan

kewenangannyakepada

yang

bukan

instansi

yang

berwenang; f.

menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanyadugaan tindakan yang

mengakibatkan

tahapanpenyelenggaraan

terganggunya Pemilihan

oleh

penyelenggara di Provinsi, Kabupaten,dan Kota; g.

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentangpengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan penyelenggaraan

terganggunya Pemilihan

tahapan yangsedang

berlangsung; h.

mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

i.

melaksanakan

tugas

dan

wewenang

lain

yang

diberikan oleh peraturanperundang-undangan.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,Bawaslu Provinsi berwenang: a.

memberikan rekomendasi kepada KPU dan KPU Provinsi untukmenonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratifatas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf g danPasal 30 huruf g;

w w w .bpkp.go.id - 32 b.

memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan danlaporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidanaPemilihan.

Pasal 32

Dalam

Pemilihan

Bupati

dan

Walikota,

Panwas

Kabupaten/Kota wajib: a.

bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas danwewenangnya;

b.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugasPanwas

pada

tingkatan

di

bawahnya; c.

menerima

dan

menindaklanjuti

berkaitan

dengan

terhadap

pelaksanaan

laporan

dugaanadanya

yang

pelanggaran

peraturan

perundang-

undanganmengenai Pemilihan; d.

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuaidengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkankebutuhan;

e.

menyampaikan Bawaslu

temuan

berkaitan

dan

laporan

denganadanya

kepada dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atauKPU

Kabupaten/Kota

yang

mengakibatkan

terganggunyapenyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan f.

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturanperundang-undangan.

Pasal 33

Tugas

dan

wewenang

Panwas

Kecamatan

dalamPemilihan meliputi: a.

mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatanyang meliputi:

w w w .bpkp.go.id - 33 1.

pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan danpenetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

2.

pelaksanaan Kampanye;

3.

perlengkapan

Pemilihan

dan

pendistribusiannya; 4.

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;

5.

penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;

6.

proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS;dan;

7.

pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihanlanjutan, dan Pemilihan susulan;

b.

mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota;

c.

menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapanpenyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh

penyelenggaraPemilihan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a; d.

menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

e.

meneruskan menjadi

temuan

dan

laporan

kewenangannyakepada

yang

bukan

instansi

yang

berwenang; f.

mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;

g.

memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan danlaporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidanaPemilihan; dan

h.

melaksanakan

tugas

dan

wewenang

lain

diberikan oleh peraturanperundang-undangan.

Pasal 34

yang

w w w .bpkp.go.id - 34 Dalam Pemilihan, Panwas Kecamatan wajib: a.

bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas danwewenangnya;

b.

menyampaikan

laporan

kepada

Panwas

Kabupaten/Kota berkaitandengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan; c.

menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraanPemilihan

di

wilayah

kerjanya

kepada Panwas Kabupaten/Kota; d.

menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kotaberkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran

yang

mengakibatkan

dilakukan

terganggunya

oleh

PPKyang

penyelenggaraan

tahapan Pemilihandi tingkat Kecamatan; dan e.

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturanperundang-undangan.

Pasal 35

Tugas dan wewenang PPL meliputi: a.

mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat

Desa

atausebutan

lain/Kelurahan

yang

meliputi: 1.

pelaksanaan

pemutakhiran

data

Pemilih

berdasarkan datakependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftarPemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap; 2.

pelaksanaan Kampanye;

3.

perlengkapan

Pemilihan

dan

pendistribusiannya; 4.

pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara disetiap TPS;

5.

pengumuman setiap TPS;

hasil

penghitungan

suara

di

w w w .bpkp.go.id - 35 6.

pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkandi sekretariat PPS;

7.

penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

8.

pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihanlanjutan, dan Pemilihan susulan.

b.

menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapanpenyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh

penyelenggaraPemilihan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a; c.

meneruskan

temuan

pelanggaran

terhadaptahapan

Pemilihan

dan

sebagaimana

laporan

dugaan

penyelenggaraan

dimaksud

pada

hurufb

kepada instansi yang berwenang; d.

menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untukditindaklanjuti;

e.

memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan danlaporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindakpidana Pemilihan sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundangundangan; f.

mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

g.

melaksanakan

tugas

dan

wewenang

lain

yang

diberikan oleh PanwasKecamatan.

Pasal 36

Dalam Pemilihan, PPL wajib: a.

bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas danwewenangnya;

b.

menyampaikan laporan kepada Panwas Kecamatan berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya

w w w .bpkp.go.id - 36 tahapanpenyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutanlain/Kelurahan; c.

menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kecamatanberkaitan

dengan

adanya

dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh PPSdan KPPS yang mengakibatkan

terganggunya

penyelenggaraan

tahapanPemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan; d.

menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraanPemilihan

di

wilayah

kerjanya

kepada Panwas Kecamatan; dan e.

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan.

BAB V PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pasal 37

(1)

KPU Provinsi mengumumkan masa pendaftaran bakal Calon Gubernurbagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi bakal CalonGubernur yang diusulkan Partai Politik, gabungan Partai Politik, atauperseorangan.

(2)

KPU

Kabupaten/Kota

mengumumkan

masa

pendaftaran bakal CalonBupati dan Walikota bagi warga negara Indonesia yang berminatmenjadi bakal Calon Bupati dan Calon Walikota yang diusulkan PartaiPolitik,

gabungan

Partai

Politik,

atau

perseorangan. (3)

Pendaftaran bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakalCalon Walikota dilaksanakan 6 (enam)

bulan

sebelum

pembukaanpendaftaran

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. (4)

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota

mengumumkan bakal CalonGubernur, bakal Calon

w w w .bpkp.go.id - 37 Bupati,

dan

bakal

kepadamasyarakat

untuk

Calon

Walikota

memperoleh

masukan

dan tanggapan. (5)

Bakal calon dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat sebelumdimulainya pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota.

BAB VI UJI PUBLIK

Pasal 38

(1)

Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai bakal Calon Gubernur,bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota yang diusulkan olehPartai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan wajibmengikuti Uji Publik.

(2)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan

lebihdari

1

(satu)

bakal

Calon

Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakalCalon Walikota untuk dilakukan Uji Publik. (3)

Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan olehpanitia Uji Publik.

(4)

Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang berasal dari unsurakademisi, 2 (dua) orang

berasal

(satu)orang

dari

tokoh

anggota

KPU

masyarakat, Provinsi

dan

atau

1

KPU

Kabupaten/Kota. (5)

Uji Publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat 3 (tiga) bulansebelum pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota.

(6)

Bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikotayang mengikuti Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memperoleh

w w w .bpkp.go.id - 38 surat keterangan telah mengikuti Uji Publik dari panitia UjiPublik.

BAB VII PENDAFTARAN CALON GUBERNUR, CALON BUPATI, DAN CALONWALIKOTA

Pasal 39

Peserta Pemilihan adalah: a.

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkanoleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau

b.

calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pasal 40

(1)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan

calonjika

telah

memenuhi

persyaratan perolehan paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh limapersen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umumanggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (2)

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik

dalammengusulkan

pasangan

calon

menggunakan ketentuan memperolehpaling sedikit 20%

(dua

puluh

persen)

dari

jumlah

kursi

DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursiDPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursidihitung dengan pembulatan ke atas. (3)

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkanpasangan calon menggunakan ketentuan

memperoleh

paling

sedikit25%

(dua

w w w .bpkp.go.id - 39 puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu

hanya

berlakuuntuk

Partai

Politik

yang

memperoleh kursi di DPRD. (4)

Partai

Politik

atau

gabungan

Partai

Politik

sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebuttidak dapat

diusulkan

lagi

oleh

Partai

Politik

atau

gabungan PartaiPolitik lainnya.

Pasal 41

(1)

Calon sebagai

perseorangan Calon

dapat

mendaftarkan

Gubernurjika

memenuhi

diri

syarat

dukungan dengan ketentuan: a.

Provinsi

dengan

dengan

2.000.000

didukung

jumlah

paling

penduduk

(duajuta) sedikit

jiwa 6,5%

sampai harus (enam

setengahpersen); b.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 6.000.000

(dua

juta)jiwa

(enam

sampai

dengan

jiwa

harus

juta)

didukungpaling sedikit 5% (lima persen); c.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 12.000.000

(enam (dua

juta)jiwa belas

sampai

juta)

jiwa

dengan harus

didukungpaling sedikit 4% (empat persen); d.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belasjuta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan

e.

jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud.

w w w .bpkp.go.id - 40 (2)

Calon

perseorangan

sebagai

Calon

dapat

Bupati

mendaftarkan

danCalon

diri

Walikota,

jika

memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a.

Kabupaten/Kota

dengan

jumlah

penduduk

sampai dengan 250.000(dua ratus lima puluh ribu)

jiwa

harus

didukung

paling

sedikit

6,5%(enam koma lima persen); b.

Kabupaten/Kota

dengan

jumlah

penduduk

lebih dari 250.000 (duaratus lima puluh ribu) sampai

dengan

500.000

(lima

ratus

ribu)

jiwaharus didukung paling sedikit 5% (lima persen); c.

Kabupaten/Kota

dengan

jumlah

penduduk

lebih dari 500.000 (limaratus ribu) sampai. dengan

1.000.000

harusdidukung

(satu

juta)

sedikit

4%

paling

jiwa (empat

persen); d.

Kabupaten/Kota

dengan

jumlah

penduduk

lebih dari 1.000.000(satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan e.

Jumlah

dukungan

sebagaimana

dimaksud

pada huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d tersebar

di

lebih

dari

50%

(lima

puluh

persen)jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud. (3)

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatdalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KartuTanda Elektronik

atau

penduduksesuai

surat dengan

Penduduk

keterangan ketentuan

tanda

peraturan

perundang-undangan. (4)

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikankepada 1 (satu) calon perseorangan.

Pasal 42

w w w .bpkp.go.id - 41 -

(1)

Calon Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai

Politik,gabungan

Partai

Politik,

atau

perseorangan. (2)

Calon Bupati dan Calon Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kotaoleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

(3)

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

memenuhi

persyaratansebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7. (4)

Pendaftaran Calon Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani

olehketua

Partai

Politik

dan

sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi. (5)

Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Walikota oleh Partai Politikditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politiktingkat Kabupaten/Kota.

(6)

Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon

Walikota

olehgabungan

Partai

Politik

ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketuaPartai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkatKabupaten/Kota. (7)

Pendaftaran calon perseorangan ditandatangani oleh yangbersangkutan.

Pasal 43

(1)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik

calonnyadan/atau

mengundurkan sebagai

diri

calon

calonnya

terhitung

pada

KPU

dilarang

sejakpendaftaran Provinsi

atau

KPUKabupaten/Kota. (2)

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik

menarik

calonnyaatau

calonnya

mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada

w w w .bpkp.go.id - 42 ayat(1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidakdapat mengusulkan calon pengganti. (3)

Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejakpendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota.

(4)

Dalam hal calon perseorangan mengundurkan diri dengan alasan yangtidak dapat diterima setelah pendaftaran

pada

KPU

Provinsi

atau

KPUKabupaten/Kota, yang bersangkutan dikenai sanksi

administratifberupa

Rp.20.000.000.000,00 rupiah)untuk

Calon

denda

(dua

sebesar

puluh

miliar

Gubernur

dan

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) untuk Calon Bupati atau Calon Walikota.

Pasal 44

Masa pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikotapaling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman

pendaftaran

CalonGubernur,

Calon

Bupati, dan Calon Walikota.

Pasal 45

(1)

Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon

Walikotadisertai

dengan

penyampaian

kelengkapan dokumen persyaratan. (2)

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

surat

pernyataan,

yang

dibuat

dan

ditandatangani oleh calonsendiri, sebagai bukti pemenuhan

syarat

calon

sebagaimanadimaksud pada Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o,huruf p, huruf r, huruf s, dan huruf t;

w w w .bpkp.go.id - 43 b.

surat

keterangan

hasil

pemeriksaan

kemampuan secara rohani danjasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calonsebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f; c.

surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi

yangberwenang

memeriksa

laporan

kekayaan penyelenggara negara,sebagai bukti pemenuhan

syarat

calon

sebagaimana

dimaksud padaPasal 7 huruf j; d.

surat

keterangan

tanggungan dan/atau

tidak

sedang

utang secara

memiliki

secaraperseorangan badan

menjaditanggungjawabnya

hukum yang

yang

merugikan

keuangan negara, dariPengadilan Negeri yang wilayah

hukumnya

meliputi

tempat

tinggalcalon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

sebagaimanadimaksud

pada

Pasal

7

huruf k; e.

surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan

Negeriyang

wilayah

hukumnya

meliputi tempat tinggal calon, sebagaibukti pemenuhan

syarat

calon

sebagaimana

dimaksud pada Pasal 7huruf l; f.

surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempattinggal calon, sebagai bukti pemenuhan

syarat

calon

sebagaimanadimaksud pada Pasal 7 huruf h; g.

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tandaterima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan

PajakPenghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon,

w w w .bpkp.go.id - 44 untukmasa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyaitunggakan pajak dari Kantor

Pelayanan

yangbersangkutan pemenuhan

Pajak

tempat

calon

sebagai

bukti

terdaftar,

syarat

calonsebagaimana

dimaksud pada Pasal 7 huruf m; h.

daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani

olehcalon

perseorangan

dan

bagi calon yang diusulkan dari PartaiPolitik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh

calon,pimpinan

Partai

Politik

atau

pimpinan gabungan Partai Politik; i.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor IndukKependudukan;

j.

fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang

berwenang,sebagai

bukti

pemenuhan

syarat calon sebagaimana dimaksud padaPasal 7 huruf c; k.

surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkanputusan pengadilan yang telah

memperoleh

kekuatan

hukum

tetap,karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yangwilayah hukumnya sebagai

meliputi

tempat

buktipemenuhan

tinggal syarat

calon, calon

sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 hurufg; l.

pas foto terbaru Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota;

m. surat keterangan telah mengikuti Uji Publik; dan n.

naskah visi dan misi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota.

Pasal 46

w w w .bpkp.go.id - 45 Calon

perseorangan

pada

saat

mendaftar

wajib

menyerahkan: a.

surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;

b.

berkas

dukungan

dukungan

yang

dalam

bentuk

dilampiridengan

pernyataan

identitas

diri

berupa fotokopi Kartu Tanda PendudukElektronik atau surat keterangan tanda penduduk; dan c.

dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 45.

Pasal 47

(1)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima

imbalandalam

bentuk

apapun

pada

proses pencalonan Gubernur, Bupati, danWalikota. (2)

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik

terbuktimenerima

imbalan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Partai Politikatau gabungan Partai

Politik

yang

bersangkutan

dilarang

mengajukancalon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalansebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan denganputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4)

Setiap

orang

atau

lembaga

dilarang

memberi

imbalan kepada PartaiPolitik atau gabungan Partai Politik

dalam

bentuk

apapun

dalamproses

pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (5)

Dalam

hal

mempunyai

putusan

pengadilan

kekuatanhukum

tetap

yang

telah

menyatakan

setiap orang atau lembaga terbukti memberiimbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikotamaka

penetapan

sebagai

calon,

calon

w w w .bpkp.go.id - 46 terpilih,

atau

sebagai

Gubernur,Bupati,

atau

Walikota dibatalkan.

BAB VIII VERIFIKASI DUKUNGAN CALON DAN PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan

Pasal 48

(1)

Verifikasi

dukungan

calon

perseorangan

untuk

Pemilihan Gubernurdilakukan oleh KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati danPemilihan Walikota dilakukan

oleh

KPU

Kabupaten/Kota

yang

dibantuoleh PPK dan PPS. (2)

Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepadaPPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) harisebelum waktu pendaftaran calon dimulai.

(3)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama14 (empat belas) hari sejak dokumen

syarat

dukungan

calonperseorangan

diserahkan ke PPS. (4)

Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan calon perseorangansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acarayang selanjutnya diteruskan

kepada

PPK

dan

salinan

hasil

verifikasidisampaikan kepada calon. (5)

PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan

calonuntuk

menghindari

adanya

seseorang yang memberikan dukungankepada lebih dari

1

(satu)

calon

manipulasidukungan lama 7 (tujuh) hari.

dan

yang

adanya

informasi

dilaksanakan

paling

w w w .bpkp.go.id - 47 (6)

Hasil

verifikasi

dukungan

calon

perseorangan

sebagaimana dimaksudpada ayat (5) dituangkan dalam

berita

acara

yang

selanjutnyaditeruskan

kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasidan

rekapitulasi

disampaikan

kepada

calon. (7)

Dalam Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, dan PemilihanWalikota,

salinan

hasil

verifikasi

dan

rekapitulasi sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh calon dari perseorangansebagai bukti

pemenuhan

persyaratan

dukungan

pencalonan. (8)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi danrekapitulasi jumlah dukungan calon untuk

menghindari

adanyaseseorang

yang

memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calondan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan palinglama 7 (tujuh) hari. (9)

Mekanisme dan tata cara verifikasi dilaksanakan sesuai

denganketentuan

peraturan

perundang-

undangan.

Bagian Kedua Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon

Pasal 49

(1)

KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi CalonGubernur dan dapat melakukan klarifikasi diperlukan,

kepada dan

instansi

yangberwenang

menerima

masukan

jika dari

masyarakatterhadap keabsahan persyaratan Calon Gubernur. (2)

Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaranCalon Gubernur.

w w w .bpkp.go.id - 48 (3)

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberitahukansecara

Politik,

gabungan

tertulis

Partai

kepada

Politik,

Partai

ataucalon

perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitianselesai. (4)

Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakantidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, ataucalon perseorangan diberi

kesempatan

dan/ataumemperbaiki

untuk

melengkapi

persyaratan

pencalonan

paling lama 3 (tiga) hari sejakpemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi. (5)

Dalam hal Calon Gubernur yang diajukan Partai Politik ataugabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahappenelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabunganPartai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernurpengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasilpenelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima.

(6)

KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikanpersyaratan Calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan ayat (5) dan

memberitahukan

hasil

penelitian

kepada

pimpinanPartai Politik atau pimpinan gabungan Partai

Politik

paling

kelengkapan

lama

7(tujuh)

persyaratan

hari

sejak

sebagaimana

dimaksudpada ayat (5) diterima. (7)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6),menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi Partai

syarat,

Politik

PartaiPolitik tidak

dapat

atau

gabungan

mengajukan

CalonGubernur pengganti. (8)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua)calon, tahapan

w w w .bpkp.go.id - 49 pelaksanaan

Pemilihan

ditunda

paling

lama

10(sepuluh) hari. (9)

KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran Calon Gubernur

palinglama

3

(tiga)

hari

setelah

penundaan tahapan sebagaimana dimaksudpada ayat (8). (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratanCalon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan KPU.

Pasal 50

(1)

KPU

Kabupaten/Kota

meneliti

kelengkapan

persyaratan administrasiCalon Bupati atau Calon Walikota dan dapat melakukan klarifikasikepada instansi

yang

berwenang

menerimamasukan

dari

jika

diperlukan,

masyarakat

dan

terhadap

keabsahan persyaratan CalonBupati dan Calon Walikota. (2)

Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaranCalon Bupati dan Calon Walikota.

(3)

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberitahukansecara

Politik,

gabungan

tertulis

Partai

kepada

Politik,

Partai

ataucalon

perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitianselesai. (4)

Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakantidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, ataucalon perseorangan diberi

kesempatan

untuk

melengkapi

dan/ataumemperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) harisejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUKabupaten/Kota diterima.

w w w .bpkp.go.id - 50 (5)

Dalam

hal

Calon

Bupati

dan

Calon

Walikota

diajukan oleh PartaiPolitik atau gabungan Partai Politik

berhalangan

tetap

sampai

dengantahap

penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik ataugabungan

Partai

Politik

diberi

kesempatan

untuk mengajukan CalonBupati dan Calon Walikota pengganti

paling

lama

3

(tiga)

hari

sejakpemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUKabupaten/Kota diterima. (6)

KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian tentang kelengkapandan/atau perbaikan persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikotasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) danmemberitahukan hasilnya

kepada

pimpinan

Partai

Politik

ataupimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh)

hari

sejakkelengkapan

persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5)diterima. (7)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6),menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi

syarat,

PartaiPolitik

atau

gabungan

Partai Politik tidak dapat mengajukan CalonBupati dan Calon Walikota pengganti. (8)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)menghasilkan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua)calon, tahapan pelaksanaan

pemilihan

ditunda

paling

lama

10(sepuluh) hari. (9)

KPU

Kabupaten/Kota

membuka

kembali

pendaftaran Calon Bupatidan Calon Walikota paling lama

3

(tiga)

hari

setelah

penundaantahapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratanCalon

Bupati

dan

Calon

Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan KPU.

w w w .bpkp.go.id - 51 BAB IX PENETAPAN CALON

Pasal 51

(1)

KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian syarat administrasi

danpenetapan

calon

dalam

Berita

Acara Penetapan Calon Gubernur. (2)

Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), KPU Provinsi menetapkan paling

sedikit

2

(dua)

Calon

Gubernurdengan

Keputusan KPU Provinsi. (3)

Calon Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi

sebagaimanadimaksud

pada

ayat

(2),

dilakukan pengundian nomor urut CalonGubernur. (4)

Pengundian

nomor

urut

Calon

Gubernur

dilaksanakan KPU Provinsiyang disaksikan oleh Partai

Politik,

gabungan

Partai

Politik,

dan

calonperseorangan. (5)

Nomor urut Calon Gubernur bersifat tetap dan sebagai dasar KPUProvinsi dalam pengadaan surat suara.

(6)

Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggalpenetapan.

Pasal 52

(1)

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian syarat

administrasidan

penetapan

calon

dalam

Berita Acara Penetapan Calon Bupati danCalon Walikota. (2)

Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud

pada

ayat(1),

KPU

Kabupaten/Kota

menetapkan paling sedikit 2 (dua) CalonBupati dan

w w w .bpkp.go.id - 52 Calon

Walikota

dengan

Keputusan

KPU

Kabupaten/Kota. (3)

Calon Bupati, dan Calon Walikota yang telah ditetapkan oleh KPUKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(2),

dilakukanpengundian

nomor urut Calon Bupati dan Calon Walikota. (4)

Pengundian nomor urut Calon Bupati dan Calon Walikota dilaksanakanKPU Kabupaten/Kota yang disaksikan

oleh

Partai

Politik,

gabunganPartai

Politik, dan calon perseorangan. (5)

Nomor urut Calon Bupati dan Calon Walikota bersifat

tetap

dan

sebagaidasar

KPU

Kabupaten/Kota dalam pengadaan surat suara. (6)

Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggalpenetapan.

Pasal 53

(1)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik

calonnyadan/atau

calonnya

mengundurkan

diri

terhitung

sebagai

oleh

KPU

calon

dilarang

sejakditetapkan

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota. (2)

Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik

calonnyadan/atau

mengundurkan

diri

sebagaimana

calonnya dimaksud

padaayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkantidak dapat mengusulkan calon pengganti. (3)

Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejakditetapkan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(4)

Apabila calon perseorangan mengundurkan diri dari Calon

Gubernursetelah

ditetapkan

oleh

KPU

Provinsi atau Calon Bupati dan CalonWalikota

w w w .bpkp.go.id - 53 setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, calon dikenaisanksi administratif berupa denda sebesar Rp20.000.000.000,00 untuk

(duapuluh

Calon

miliar

rupiah)

Gubernur

dan

Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) untuk Calon Bupati dan Calon Walikota.

Pasal 54

(1)

Dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai padasaat dimulainya hari Kampanye, Partai Politik atau gabungan PartaiPolitik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calonpengganti paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak calonberhalangantetap.

(2)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitianpersyaratan administrasi calon pengganti sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.

(3)

Dalam

hal

calon

penelitian

pengganti

berdasarkan

administrasimemenuhi

hasil

persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), palinglama 1 (satu)

hari

KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota,

menetapkannyasebagai calon. (4)

Dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai padasaat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah calon kurang dari 2(dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembalipendaftaran pengajuan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

(5)

Dalam hal calon berhalangan tetap pada saat dimulainya

Kampanyesampai

hari

pemungutan

suara dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih,tahapan pelaksanaan

Pemilihan

dilanjutkan

dan

calon

yangberhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

w w w .bpkp.go.id - 54 (6)

Dalam hal calon berhalangan tetap pada saat dimulainya

Kampanyesampai

hari

pemungutan

suara calon kurang dari 2 (dua) orang,tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas)hari.

Pasal 55

(1)

Dalam

hal

suaranya

salah

satu

terbesar

calon

pertamadan

berhalangan

tetap

suaraputaran

pertama

pemungutan

suara

setelah sampai

yang

perolehan

terbesar

kedua

pemungutan dimulainya

putarankedua,

hari

tahapan

pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empatbelas) hari. (2)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangantetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan calonpengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon berhalangan tetap.

(3)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitianpersyaratan administrasi terhadap calon pengganti sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hariterhitung sejak pendaftaran calon pengganti.

(4)

Dalam hal calon berhalangan tetap pada hari pemungutan suaraputaran kedua sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua), KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota

menetapkan

calon

yang

memperolehsuara terbanyak di bawah calon yang memperoleh

suara

terbanyakkedua

mengikuti pemungutan suara putaran kedua.

BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu

untuk

w w w .bpkp.go.id - 55 Hak Memilih

Pasal 56

(1)

Warga

negara

Indonesia

yang

pada

hari

pemungutan suara sudahberumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyaihak memilih. (2)

Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

didaftar1

(satu)

kali

oleh

penyelenggara. (3)

Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilihtersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yangdicantumkan dalam daftar pemilih

berdasarkan

PendudukElektronik

dan/atau

Kartu

Tanda

surat

keterangan

domisili dari Kepala Desa atausebutan lain/ Lurah.

Pasal 57

(1)

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesiaharus terdaftar sebagai Pemilih.

(2)

Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan KartuTanda Penduduk Elektronik

atau

surat

keterangan

penduduk

padasaat pemungutan suara. (3)

Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesiasebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

harus memenuhi syarat: a.

tidak

sedang

terganggu

jiwa/ingatannya;

dan/atau b.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusanpengadilan

yang

kekuatan hukum tetap.

telah

mempunyai

w w w .bpkp.go.id - 56 (4)

Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih danpada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapatmenggunakan hak memilihnya.

Bagian Kedua Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 58

(1)

Daftar

penduduk

potensial

pemilih

dari

Dinas

Kependudukan danCatatan Sipil dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihanumum terakhir di daerah,

digunakan

sebagai

bahan

penyusunandaftar Pemilih untuk Pemilihan. (2)

Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh

PPSdilakukan

perbaikan

dari

tambahan

pemutakhiran

RT/RW

Pemilih

berdasarkan

atausebutan

yang

telah

lain

dan

memenuhi

persyaratansebagai Pemilih. (3)

Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.

(4)

Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman RT/RWatau sebutan lain oleh PPS, untuk mendapatkan masukan dantanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.

(5)

PPS

memperbaiki

berdasarkan

Daftar

masukandan

Pemilih

Sementara

tanggapan

dari

masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitungsejak masukan

dan

tanggapan

dari

masyarakat

sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berakhir. (6)

Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimanadimaksud pada ayat (5) ditetapkan

w w w .bpkp.go.id - 57 sebagai Daftar Pemilih Tetap dandiumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangkawaktu

penyusunan

Daftar

Pemilih

Tetap

berakhir. (7)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pemutakhiran data Pemilihdiatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 59

(1)

Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetapsebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) diberikan suratpemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.

(2)

Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar

dalamDaftar

Pemilih

Tetap

dapat

mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepadaPPS untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan. (3)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan palinglambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman Daftar PemilihSementara.

(4)

Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud

padaayat

(2),

diberikan

surat

pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.

Pasal 60

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) harisebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.

Pasal 61

w w w .bpkp.go.id - 58 (1)

Dalam

hal

masih

terdapat

penduduk

yang

mempunyai hak pilihbelum terdaftar dalam Daftar Pemilih

Tetap,

yang

bersangkutan

dapatmenggunakan

hak

pilihnya

dengan

menunjukkan

TandaPenduduk

Elektronik

Kartu

atau surat keterangan penduduk. (2)

Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

hanyadapat

digunakan

di

tempat

pemungutan suara yang berada di RT/RWatau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KartuTanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. (3)

Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSsetempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

(4)

Penggunaan

hak

pilih

penduduk

sebagaimana

dimaksud pada ayat(1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara diTPS.

Pasal 62

(1)

Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggalatau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilihyang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.

(2)

PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih daridaftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempatmemilih.

(3)

Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihanyang baru.

BAB XI KAMPANYE

w w w .bpkp.go.id - 59 -

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

(1)

Kampanye

dilaksanakan

sebagai

wujud

dari

pendidikan politikmasyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. (2)

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehKPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur

dan

KPU

Kabupaten/Kotauntuk

Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota. (3)

Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi

untukPemilihan

Kabupaten/Kota

untuk

Gubernur

dan

KPU

PemilihanBupati

dan

Pemilihan Walikota dengan memperhatikan usul daricalon. (4)

Ketentuan

lebih

pelaksanaan

lanjut

mengenai

tata

Kampanyesebagaimana

cara

dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Bagian Kedua Materi Kampanye

Pasal 64

(1)

Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkanRencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah

Pembangunan

Provinsi

Jangka

Kabupaten/Kotasecara kepada masyarakat.

lisan

atauRencana

Panjang maupun

Daerah tertulis

w w w .bpkp.go.id - 60 (2)

Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data

dariPemerintah

Daerah

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)

Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan,tertib, dan bersifat edukatif.

Bagian Ketiga Metode Kampanye

Pasal 65

(1)

Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a.

pertemuan terbatas;

b.

pertemuan tatap muka dan dialog;

c.

debat publik/debat terbuka antarcalon;

d.

penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e.

pemasangan alat peraga;

f.

iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

g.

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye danketentuan peraturan perundangundangan.

(2)

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota yang didanai APBN.

(3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pelaksanaan

metode Kampanyediatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 66

(1)

Media

cetak

dan

media

elektronik

dapat

menyampaikan tema, materi,dan iklan Kampanye. (2)

Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan penggunaanfasilitas

umum

untuk

kegiatan

w w w .bpkp.go.id - 61 Kampanye

pada

KPU

Provinsi

dan

KPUKabupaten/Kota. (3)

Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas yang diadakan olehcalon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambardan/atau atribut calon yang bersangkutan.

(4)

KPU

Provinsi

berkoordinasi

dan

KPU

Kabupaten/Kota

denganPemerintah

Daerah

untuk

menetapkan lokasi pemasangan alat peragauntuk keperluan Kampanye. (5)

Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat(4) oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

dilaksanakan

denganmempertimbangkan

etika,

estetika,

kebersihan,

kotaatau

kawasan

setempat

dan

keindahan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturanperundang-undangan. (6)

Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milikperseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempattersebut.

(7)

Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga)hari sebelum hari pemungutan suara.

(8)

Ketentuan pemasangan

lebih

lanjut

alat peragadan

mengenai penyebaran

tatacara bahan

Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.

Bagian Keempat Jadwal Kampanye

Pasal 67

(1)

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihansampai dengan dimulainya masa tenang.

w w w .bpkp.go.id - 62 (2)

Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung

selama3

(tiga)

hari

sebelum

hari

pemungutan suara.

Pasal 68

(1)

Debat

publik/debat

terbuka

antarcalon

sebagaimana dimaksud dalamPasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali olehKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2)

Debat

sebagaimana

disiarkan

dimaksud

secara

pada

langsungmelalui

ayat

(1)

lembaga

penyiaran publik. (3)

Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotadari akademisi

yang

kalangan mempunyai

profesional

dan

integritas,jujur,

simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon. (4)

Materi debat adalah visi dan misi Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota dalam rangka: a.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b.

memajukan daerah;

c.

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

d.

menyelesaikan persoalan daerah;

e.

menyerasikan daerah

pelaksanaan

kabupaten/kotadan

pembangunan provinsi

dengan

nasional; dan f.

memperkokoh

Negara

Kesatuan

Indonesia dan kebangsaan.

Bagian Kelima Larangan dalam Kampanye

Pasal 69

Dalam Kampanye dilarang:

Republik

w w w .bpkp.go.id - 63 a.

mempersoalkan

dasar

negara

Pancasila

dan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon

Gubernur,Calon

Bupati,

Calon

Walikota,

dan/atau Partai Politik; c.

melakukan

Kampanye

memfitnah,

mengadu

berupa

menghasut,

dombaPartai

Politik,

perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d.

menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkanpenggunaan

kekerasan

kepada

perseorangan, kelompok masyarakatdan/atau Partai Politik; e.

mengganggu

keamanan,

ketenteraman,

dan

ketertiban umum; f.

mengancam

dan

menganjurkan

penggunaan

kekerasan untukmengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g.

merusak

dan/atau

menghilangkan

alat

peraga

Kampanye; h.

menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan PemerintahDaerah;

i.

menggunakan

tempat

ibadah

dan

tempat

pendidikan; j.

melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ataudengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k.

melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah

ditetapkanoleh

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota.

Pasal 70

(1)

Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan: a.

pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

w w w .bpkp.go.id - 64 b.

aparatur

sipil

Negara,

anggota

Kepolisian

Negara Republik Indonesia,dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c.

Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atausebutan lain/perangkat Kelurahan.

(2)

Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya

dapat

mengajukan

ikutdalam

izin

cuti

Kampanye

Kampanye

dengan

sesuaidengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)

Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadiCalon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota

dalam

menggunakan

melaksanakanKampanye fasilitas

yang

tidak terkait

denganjabatannya.

Pasal 71

(1)

Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala

Desa

membuat

atausebutan

keputusan

lain/Lurah

dan/atau

dilarang

tindakanyang

menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye. (2)

Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulansebelum masa jabatannya berakhir.

(3)

Petahana

dilarang

menggunakan

kegiatan

PemerintahanDaerah

program

untuk

dan

kegiatan

Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masajabatannya berakhir. (4)

Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calonoleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 72

w w w .bpkp.go.id - 65 (1)

Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dandikenai sanksi

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. (2)

Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi: a.

peringatan

tertulis

walaupun

belum

menimbulkan gangguan;dan/atau b.

penghentian kegiatan Kampanye di

tempat

terjadinya pelanggaranatau di seluruh daerah Pemilihan

setempat

jika

terjadi

gangguanterhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain. (3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pengenaan sanksi terhadappelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan Peraturan KPU.

Pasal 73

(1)

Calon

dan/atau

menjanjikan

tim

Kampanye

dan/ataumemberikan

dilarang

uang

atau

materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. (2)

Calon

yang

terbukti

melakukan

pelanggaran

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon olehKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidanasesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3)

Tim

Kampanye

yang

terbukti

melakukan

pelanggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berdasarkan

putusan

pengadilan

yang

telahmempunyai kekuatan hukum tetap dikenai

w w w .bpkp.go.id - 66 sanksi pidana sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Dana Kampanye

Pasal 74

(1)

Dana Kampanye Calon yang diusulkan Partai Politik atau gabunganPartai Politik dapat diperoleh dari: a.

sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai

Politik

yangmengusulkan

Calon;

dan/atau b.

sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang

meliputisumbangan

perseorangan

dan/atau badan hukum swasta. (2)

Dana Kampanye calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbanganpihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangandan/atau badan hukum swasta.

(3)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Calonwajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama Calon dandidaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(4)

Calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan danaKampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memilikirekening khusus dana

Kampanye

dan

didaftarkan

kepada

KPU

Provinsiatau KPU Kabupaten/Kota. (5)

Sumbangan

dana

Kampanye

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)huruf b dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyakRp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

w w w .bpkp.go.id - 67 (6)

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkancalon dan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujuipembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untukkegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar

nilainyatidak

melebihi

sumbangan

dana

Kampanye sebagaimana dimaksudpada ayat (5). (7)

Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)harus mencantumkan identitas yang jelas.

(8)

Penggunaan

dana

Kampanye

calon

wajib

dilaksanakan secaratransparan dan akuntabel. (9)

Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan

jumlahpenduduk,

cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.

Pasal 75

(1)

Laporan

sumbangan

dana

Kampanye

dan

pengeluaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 74 ayat

(5)

dan

ayat

(6),

disampaikan

oleh

CalonGubernur kepada KPU Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikotakepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masaKampanye dimulai

dan

1

(satu)

hari

sesudah

masa

Kampanyeberakhir. (2)

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota

wajib

menyerahkan laporansebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publikuntuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota

menerima

laporan

dana

Kampanye. (3)

Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak

w w w .bpkp.go.id - 68 laporan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima. (4)

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan

oleh

Kabupaten/Kota setelahKPU

KPUProvinsi

paling

Provinsi

lambat

dan

KPU

dan 3

KPU

(tiga)

hari

Kabupaten/Kota

menerima laporan hasil auditdari kantor akuntan publik. (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran danaKampanye calon diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 76

(1)

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkancalon dan calon perseorangan dilarang menerima

sumbangan

ataubantuan

lain

untuk

Kampanye yang berasal dari: a.

negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadayamasyarakat asing dan warga negara asing;

b.

penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d.

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

dan

badanusaha

milik

desa

atau

sebutan lain. (2)

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkancalon dan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimanadimaksud pada ayat

(1)

tidak

tersebutdan

dibenarkan

wajib

menggunakan

melaporkannya

kepada

dana KPU

Provinsi dan KPUKabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masaKampanye berakhir dan

menyerahkan

kasnegara.

sumbangan

tersebut

kepada

w w w .bpkp.go.id - 69 (3)

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkancalon,

yang

melanggar

ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenai sanksi berupa pembatalan calon yang diusulkan. (4)

Calon

yang

dimaksud

melanggar

pada

ayat

ketentuan (1)dikenai

sebagaimana

sanksi

berupa

pembatalan sebagai calon. (5)

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB XII PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Pasal 77

(1)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab

dalammerencanakan

standar

serta

dan

kebutuhan

menetapkan pengadaandan

pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. (2)

Sekretaris

KPU

Provinsi

Kabupaten/Kotabertanggung pelaksanaan

dan

sekretaris jawab

pengadaan

pendistribusianperlengkapan

pemungutan

KPU dalam dan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

(1)

Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas: a.

kotak suara;

b.

surat suara;

c.

tinta;

d.

bilik pemungutan suara;

e.

segel;

f.

alat untuk memberi tanda pilihan; dan

g.

TPS.

w w w .bpkp.go.id - 70 (2)

Selain

perlengkapan

sebagaimana

pemungutan

dimaksud

menjaga

padaayat

keamanan,

kelancaranpelaksanaan penghitungan

suara

(1),

untuk

kerahasiaan,

dan

pemungutan

suara,

suara

dan

diperlukandukungan

perlengkapan lainnya. (3)

Bentuk,

ukuran,

dan

spesifikasi

teknis

perlengkapan pemungutansuara ditetapkan dengan Keputusan KPU. (4)

Pengadaan

perlengkapan

pemungutan

suara

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan olehsekretariat KPU Provinsi

dan

sesuaidengan

sekretariat ketentuan

KPU

Kabupaten/Kota

peraturan

perundang-

undangan. (5)

Pengadaan

perlengkapan

sebagaimana

pemungutan

dimaksudpada

dilaksanakan

oleh

ayat

KPPS

(1)

suara

huruf

bekerja

g

sama

denganmasyarakat. (6)

Perlengkapan

pemungutan

suara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)huruf a sampai dengan, huruf f harus sudah diterima KPPS palinglambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (7)

Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan

olehsekretariat

KPU

Provinsi

dan

sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (8)

Dalam

pendistribusian

dan

pengamanan

perlengkapan pemungutansuara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja samadengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara RepublikIndonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 79

w w w .bpkp.go.id - 71 (1)

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf bmemuat foto, nama, dan nomor urut calon.

(2)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

surat

suara

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 80

(1)

Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetapditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetapsebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota.

(2)

Selain

menetapkan

pencetakan

surat

suara

sebagaimana dimaksudpada ayat (1), KPU Provinsi dan

KPU

Kabupaten/Kota

menetapkanbesarnya

jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suaraulang. (3)

Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkanoleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2.000 (dua ribu)surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

Pasal 81

(1)

Tambahan

surat

suara

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 80 ayat (1)digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti suratsuara Pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suarayang rusak, dan untuk Pemilih tambahan. (2)

Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuatkan berita acara.

Pasal 82

w w w .bpkp.go.id - 72 -

(1)

Perusahaan mencetak

pencetak surat

ditetapkan

surat

suara

oleh

kerahasiaan,

lebihdari KPU

KPUKabupaten/Kota

suara

jumlah

yang

Provinsi

dan

keamanan,

dilarang

harus

dan menjaga

sertakeutuhan

surat

Kabupaten/Kota

dapat

suara. (2)

KPU

Provinsi

dan

KPU

meminta bantuanPemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan Tentara Nasional

Indonesia

suaraselama

untuk

proses

penyimpanan,

mengamankan

pencetakan

danpendistribusian

surat

berlangsung, ke

tempat

tujuan. (3)

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota

memverifikasi jumlah suratsuara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlahyang masih tersimpan, dengan membuat berita acara yangditandatangani petugas

KPU

oleh Provinsi

pihak

percetakan

ataupetugas

dan KPU

Kabupaten/Kota. (4)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankandesain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuatsurat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel danmenyimpannya.

(5)

Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan,dilakukan

pemusnahan

surat

suara

oleh KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau PanwasKabupaten/Kota. (6)

Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dibuatkan berita acara.

(7)

Ketentuan pelaksanaan

lebih

lanjut

mengenai

pengamananterhadap

tata

cara

pencetakan,

w w w .bpkp.go.id - 73 penghitungan,

penyimpanan,

pengepakan,pendistribusian surat suara ke tempat tujuan, dan pemusnahan suratsuara diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 83

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPUKabupaten/Kota mengenai pengadaan

dan

pendistribusian

perlengkapanpemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakanoleh Bawaslu Provinsi dan Panwas

Kabupaten/Kota

serta

BadanPemeriksa

Keuangan Republik Indonesia.

BAB XIII PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 84

(1)

KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakanhak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutansuara.

(2)

Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan tanda melaluisurat suara.

(3)

Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yangdiliburkan.

(4)

Hari,

tanggal,

Pemilihan

dan

waktu

ditetapkandengan

pemungutan

suara

Keputusan

KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 85

(1)

Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:

w w w .bpkp.go.id - 74 a.

memberi tanda satu kali pada surat suara; atau

b.

memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secaraelektronik.

(2)

Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalampenghitungan suara,

dan

efisiensi

dalam

penyelenggaraan

Pemilihan. (3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pemberian suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 86

(1)

Pemilih

tunanetra,

mempunyai

halangan

memberikan

suaranya

tunadaksa,

atau

yang

fisiklain

pada

saat

di

TPS

dapat

dibantu

olehpetugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih. (2)

Petugas KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yangdibantunya.

(3)

Ketentuan bantuan

lebih kepada

lanjut

mengenai

pemberian

Pemilihsebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denganPeraturan KPU.

Pasal 87

(1)

Pemilih

untuk

setiap

TPS

paling

banyak

800

(delapan ratus) orang. (2)

TPS

sebagaimana

ditentukan dijangkau.

dimaksud

lokasinya

ditempat

pada yang

ayat

(1)

mudah

w w w .bpkp.go.id - 75 (3)

Jumlah,

lokasi,

ditetapkan

bentuk,

oleh

dan

tata

letak

KPUProvinsi

TPS

dan

KPU

Kabupaten/Kota. (4)

Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yangtercantum di dalam Daftar Pemilih

Tetap

dan

Daftar

Pemilih

Tambahanditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar PemilihTetap sebagai cadangan. (5)

Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dibuatkan berita acara.

Pasal 88

(1)

Untuk

keperluan

pemungutan

suara

dalam

Pemilihan disediakankotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan olehPemilih. (2)

Ketentuan ukuran,

mengenai dan

jumlah,

warnakotak

bahan,

suara

bentuk,

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan KPU.

Pasal 89

(1)

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.

(2)

Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.

(3)

Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon.

(4)

Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkanmandat tertulis dari calon.

(5)

Penanganan

ketenteraman,

ketertiban,

dan

keamanan di setiap TPSdilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS. (6)

Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan PengawasTPS.

w w w .bpkp.go.id - 76 (7)

Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantauPemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota.

Pasal 90

(1)

Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatanyang meliputi: a.

penyiapan TPS;

b.

pengumuman

dengan

menempelkan

Daftar

Pemilih Tetap, DaftarPemilih Tambahan, serta nama dan foto Calon di TPS; dan c.

penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar PemilihTambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.

(2)

Dalam

pelaksanaan

pemungutan

suara,

KPPS

melakukan kegiatanyang meliputi: a.

pemeriksaan

persiapan

akhir

pemungutan

suara; b.

rapat pemungutan suara;

c.

pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan

petugasketenteraman,

ketertiban,

dan

keamanan TPS; d.

penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan

e.

pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 91

(1)

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS: a.

membuka kotak suara;

b.

mengeluarkan seluruh isi kotak suara;

c.

mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;

d.

menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;

e.

memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan

w w w .bpkp.go.id - 77 f.

menandatangani

surat

suara

yang

akan

digunakan oleh Pemilih. (2)

Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadirioleh saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat.

(3)

Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkanberita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 92

(1)

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

91,KPPS

memberikan

penjelasan

mengenai tata cara pemungutan suara. (2)

Dalam

memberikan

suara,

Pemilih

diberi

kesempatan oleh KPPSberdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih. (3)

Dalam hal surat suara yang diterima rusak atau terdapat kekeliruandalam cara memberikan suara, Pemilih

dapat

meminta

surat

suarapengganti

kepada KPPS. (4)

KPPS

memberikan

surat

suara

pengganti

sebagaimana dimaksudpada ayat (3) hanya 1 (satu) kali. (5)

Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00

danberakhir

pada

pukul

13.00

waktu

setempat.

Pasal 93

(1)

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khususoleh KPPS.

(2)

Ketentuan mengenai tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan KPU.

w w w .bpkp.go.id - 78 -

Pasal 94

Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika: a.

surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

b.

pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau

nama

salahsatu

Calon

Gubernur,

Calon

Bupati, dan Calon Walikota dalam suratsuara.

Pasal 95

(1)

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a.

Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yangbersangkutan; dan

b.

Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

(2)

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakanhaknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan suratpemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.

(3)

Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih

sebagaimanadimaksud

pada

ayat

(1),

Pemilih dapat menggunakan haknya untukmemilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu TandaPenduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. (4)

Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud padaayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepadaKPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pasal 96

w w w .bpkp.go.id - 79 (1)

Pemilih

tidak

boleh

membubuhkan

tulisan

dan/atau catatan lain padasurat suara. (2)

Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan/atau catatan lain makasurat suara dinyatakan tidak sah.

Pasal 97

(1)

Dalam

hal

ketertiban,

terjadi

pelanggaran

dankeamanan

ketenteraman,

dalam

pelaksanaan

pemungutan suara oleh anggotamasyarakat atau pemantau

Pemilihan,

petugas

ketenteraman,ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan sesuai proseduryang telah ditetapkan. (2)

Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilihan

tidakmematuhi

penanganan

yang

dilakukan oleh petugas ketenteraman,ketertiban, dan

keamanan

diserahkankepada

maka

yang

petugas

bersangkutan

Kepolisian

Negara

Republik Indonesia.

BAB XIV PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Penghitungan Suara di TPS

Pasal 98

(1)

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutansuara berakhir.

(2)

Sebelum

penghitungan

suara

dimulai,

KPPS

memberikan

suara

menghitung: a.

jumlah

Pemilih

yang

berdasarkan salinanDaftar Pemilih Tetap untuk TPS; b.

jumlah Pemilih dari TPS lain;

w w w .bpkp.go.id - 80 c.

jumlah Pemilih yang menggunakan dasar Kartu Tanda

PendudukElektronik

dan/atau

surat

keterangan penduduk; d.

jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

e.

jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusakatau keliru ditandai.

(3)

Dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik,penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atauelektronik.

(4)

Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yangditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) oranganggota KPPS.

(5)

Penghitungan

suara

dilakukan

sampai

dengan

selesai di TPS olehKPPS dan dihadiri oleh saksi calon, pengawas TPS, pemantau, danmasyarakat. (6)

Saksi calon harus membawa surat mandat dari calon

yangbersangkutan

dan

menyerahkannya

kepada Ketua KPPS. (7)

Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkansaksi pemantau, menyaksikan

dan

calon,

panitia

masyarakat

secara

jelas

pengawas,

yanghadir

proses

dapat

penghitungan

suara. (8)

Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak

sesuaidengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan, saksi calon yanghadir dapat mengajukan keberatan kepada KPPS. (9)

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimanadimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS seketika itu jugamengadakan pembetulan.

(10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuatberita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yangditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) oranganggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

w w w .bpkp.go.id - 81 (11) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dansertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi calon Gubernur,saksi calon Bupati, saksi

calon

Walikota,

PPL,

PPS,

PPK

melalui

PPSserta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungansuara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 99

PPS

wajib

mengumumkan

salinan

sertifikat

hasil

penghitungan suarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umumselama 7 (tujuh) hari. Bagian Kedua Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS

Pasal 100

(1)

PPS

membuat

penghitungan

berita

acara

perolehansuara

penerimaan calon

hasil

peserta

Pemilihan dari KPPS. (2)

PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan sebagaimana

suara dimaksud

calonpeserta pada

ayat

Pemilihan (1)

dalam

rapatyang dihadiri saksi calon, PPL, pemantau, dan masyarakat. (3)

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan denganmembuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisiberita acara pemungutan

suara

penghitunganperolehan

dan

sertifikat

hasil

suara,

kemudian

kotak

rekapitulasi

hasil

ditutup dan disegel kembali. (4)

PPS

membuat

penghitungan

berita

acara

perolehansuara

calon

peserta

w w w .bpkp.go.id - 82 Pemilihan dan membuat sertifikat rekapitulasihasil penghitungan perolehan suara. (5)

PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan

suaracalon

sebagaimana

peserta

dimaksud

pada

ayat

Pemilihan (4)

di

tempatumum selama 7 (tujuh) hari. (6)

PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitunganperolehan Pemilihan

serta

suara

sertifikat

calon

peserta

rekapitulasihasil

penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi calon, PPL,dan PPK. (7)

Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) harusmembawa surat mandat dari calon yang bersangkutan.

(8)

Dalam hal proses penghitungan suara oleh PPS tidak

sesuai

denganketentuan

peraturan

perundang-undangan, saksi calon yang hadirdapat mengajukan keberatan kepada PPS. (9)

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimanadimaksud pada ayat (8) dapat diterima, PPS seketika itu jugamengadakan pembetulan.

Pasal 101

(1)

PPL wajib menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran,penyimpangan,

dan/atau

kesalahan

dalam pelaksanaan rekapitulasihasil penghitungan perolehan suara Calon Gubernur, Calon Bupati,atau Calon Walikota kepada PPS. (2)

PPS

wajib

langsung

menindaklanjuti

laporan

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pada hari pelaksanaan penghitunganperolehan Pemilihan.

Pasal 102

rekapitulasi suara

hasil calon

peserta

w w w .bpkp.go.id - 83 -

(1)

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dituangkan kedalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaradan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calonPeserta

Pemilihan

dengan

menggunakan

format yang diatur dalamPeraturan KPU. (2)

Berita

acara

rekapitulasi

hasil

penghitungan

perolehan suara dansertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan

suara

calonpeserta

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatanganioleh seluruh anggota PPS dan saksi calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 103

(1)

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara, PPSwajib menyerahkan kepada PPK: a.

surat suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dariTPS dalam kotak suara tersegel;

b.

berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan

c.

sertifikat

rekapitulasi

perolehan

suara

hasil

calonpeserta

penghitungan Pemilihan

di

tingkat PPS. (2)

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

berita

acarapemungutan

suara

dan

sertifikat hasil penghitungan perolehan suaradari PPS.

Bagian Ketiga Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK

Pasal 104

w w w .bpkp.go.id - 84 -

(1)

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungansuara dari PPS, PPK membuat berita acara

penerimaan

danmelakukan

rekapitulasi

jumlah suara untuk tingkat Kecamatan yangdapat dihadiri

oleh

saksi

calon,

Panwas

Kecamatan,

pemantau, danmasyarakat. (2)

Saksi calon harus membawa surat mandat dari calon

yangbersangkutan

dan

menyerahkannya

kepada PPK. (3)

Dalam hal proses penghitungan suara oleh PPK tidak

sesuai

denganperaturan

perundang-

undangan, saksi calon yang hadir dapatmengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepadaPPK. (4)

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu jugamengadakan pembetulan.

(5)

Setelah

selesai

melakukan

rekapitulasi

hasil

penghitungan suarayang berasal dari seluruh PPS dalam wilayah kerja Kecamatan yangbersangkutan, PPK

membuat

rekapitulasihasil

berita

acara

penghitungan

dan

sertifikat

suara

yang

ditandatangani oleh ketua dan palingsedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yangbersedia menandatangani. (6)

PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita

acara

dansertifikat

rekapitulasi

hasil

penghitungan suara di PPK kepada paraCalon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota atau saksi calondan Panwas Kecamatan yang ditunjuk serta menempelkan 1 (satu)eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada papanpengumuman di PPK selama 7 ( tujuh) hari. (7)

PPK wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dansertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

w w w .bpkp.go.id - 85 suara kepada KPUKabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga)

hari

setelah

berita

acara

dansertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS diterima. (8)

Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud padaayat (7) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khususdan dimasukkan ke

dalam

kotak

suara

yang

disediakan

yang

padabagian luar ditempel label atau disegel. (9)

PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara.

(10) Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannyasebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diawasi oleh PanwasKecamatan dan wajib dilaporkan kepada Panwas Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota

Pasal 105

(1)

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungansuara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acarapenerimaan dan melakukan rekapitulasi

jumlah

suara

untuk

tingkatKabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi calon, PanwasKabupaten/Kota, pemantau, dan masyarakat. (2)

Saksi calon harus membawa surat mandat dari calon

yangbersangkutan

dan

menyerahkannya

kepada KPU Kabupaten/Kota. (3)

Dalam hal rekapitulasi jumlah suara sebagaimana dimaksud

padaayat

ketentuan

peraturan

calon

yang

(1)

hadir

tidak

sesuai

dengan

perundang-undangan,saksi dapat

keberatankepada KPU Kabupaten/Kota.

mengajukan

w w w .bpkp.go.id - 86 (4)

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kotaseketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5)

Setelah

selesai

melakukan

rekapitulasi

hasil

penghitungan suara darisemua PPK dalam wilayah kerja

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

yang

membuat

bersangkutan,KPU berita

acara

dan

sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani olehKetua KPU Kabupaten/Kota dan paling

sedikit

2

(dua)

orang

anggotaKPU

Kabupaten/Kota serta saksi calon yang hadir yang bersediamenandatangani. (6)

KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar rekapitulasi

salinanberita hasil

acara

dan

penghitungan

sertifikat

suara

diKPU

Kabupaten/Kota kepada Calon Gubernur, Calon Bupati, atauCalon Walikota atau saksi calon dan Panwas Kabupaten/Kota danmenempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suarapada tempat

pengumuman

di

KPU

Kabupaten/Kota

selama 7 (tujuh)hari. (7)

Setelah

membuat

berita

acara

dan

sertifikat

rekapitulasi hasilpenghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(5),

KPUKabupaten/Kota

menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota terpilihdalam pleno KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 1 (satu)hari. (8)

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi

hasilpenghitungan

suara

dan

penetapan Calon Bupati dan Calon Walikotaterpilih dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 106

w w w .bpkp.go.id - 87 (1)

Dalam

hal

Pemilihan

Gubernur,

KPU

Kabupaten/Kota wajibmenyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara kepada KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 3(tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suaradari KPPS melalui PPK diterima. (2)

Berita Acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus danselanjutnya dimasukkan dalam

kotak

suara

yang

disediakan

yang

padabagian luar ditempel label atau disegel. (3)

KPU

Kabupaten/Kota

wajib

menjaga

dan

mengamankan keutuhankotak suara. (4)

Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diawasi oleh BawasluProvinsi.

Pasal 107

(1)

Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara lebih dari30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagaiCalon Bupati terpilih dan Calon Walikota terpilih.

(2)

Dalam hal tidak ada Calon Bupati dan Calon Walikota

yangmemperoleh

suara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diadakanPemilihan Bupati dan

Pemilihan

Walikota

putaran

kedua

yang

diikutioleh calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua padaputaran pertama. (3)

Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara lebih dari50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah pada putaran keduaditetapkan sebagai Bupati terpilih dan Walikota terpilih.

Bagian Keempat

w w w .bpkp.go.id - 88 Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi

Pasal 108

(1)

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungansuara dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi

membuat

melakukan

berita

acarapenerimaan

rekapitulasi

jumlah

suara

dan

untuk

tingkatProvinsi yang dapat dihadiri oleh saksi calon, Bawaslu Provinsi,pemantau, dan masyarakat. (2)

Saksi calon harus membawa surat mandat dari calon

yangbersangkutan

dan

menyerahkannya

kepada KPU Provinsi. (3)

Dalam hal penghitungan suara oleh KPU Provinsi tidak

sesuaidengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan, saksi calon yanghadir dapat mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi. (4)

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU

Provinsi

seketika

itujuga

mengadakan

pembetulan. (5)

Setelah

selesai

penghitungan

melakukan suara

rekapitulasi darisemua

hasil KPU

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi membuat berita acaradan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yangditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi dan

paling

sedikit

2

(dua)orang

anggota

KPU

Provinsi serta saksi calon yang hadir yangbersedia menandatangani. (6)

KPU Provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acaradan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsikepada para Calon Gubernur atau saksi calon dan Bawaslu Provinsidan

menempelkan

1

(satu)

eksemplar

sertifikat hasil penghitungansuara pada tempat pengumuman di KPU Provinsi selama 7 (tujuh) hari.

w w w .bpkp.go.id - 89 (7)

Setelah

membuat

berita

acara

dan

sertifikat

rekapitulasi hasilpenghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsimenetapkan Calon Gubernur terpilih dalam pleno KPU dalam waktupaling lama 1 (satu) hari. (8)

KPU

Provinsi

rekapitulasi

mengumumkan

hasilpenghitungan

penetapan suara

dan

penetapan calon Gubernur terpilih dalamwaktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 109

(1)

Calon Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluhpersen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

(2)

Dalam

hal

tidak

ada

Calon

Gubernur

yang

memperoleh suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan Pemilihan Gubernurputaran kedua yang

diikuti

oleh

calon

yang

memperoleh

suaraterbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. (3)

Calon Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluhpersen) dari jumlah suara sah pada putaran kedua ditetapkan sebagaiGubernur terpilih.

Bagian Kelima Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 110

(1)

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, danPPL melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan suarayang dilaksanakan

w w w .bpkp.go.id - 90 oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, danKPPS. (2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadapkemungkinan

pelanggaran,

penyimpangan,

adanya

dan/ataukesalahan

oleh anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,

danKPPS

dalam

melakukan

rekapitulasi

penghitungan suara. (3)

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya

pelanggaran,penyimpangan,

dan/atau

kesalahan dalam rekapitulasi penghitungansuara, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,dan pelanggaran, kepada

PPL

melaporkan

penyimpangan,

petugas

adanya

dan/ataukesalahan

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia. (4)

Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

dan

KPPS

yangmelakukan

penyimpangan,

pelanggaran,

dan/atau

kesalahan

dikenaitindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 111

(1)

Mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan secaramanual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secaraelektronik diatur dengan Peraturan KPU.

(2)

Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

setelahdikonsultasikan

dengan

Pemerintah.

BAB XV PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

w w w .bpkp.go.id - 91 Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang

Pasal 112

(1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguankeamanan

yang

mengakibatkan

hasil

pemungutan

tidak

dapatdigunakan

atau

suara

penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian danpemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebihkeadaan sebagai berikut: a.

pembukaan

kotak

pemungutan

suara

dan/atau

danpenghitungan

berkas

suara

tidak

dilakukan menurut tata cara yangditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b.

petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus,menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada suratsuara yang sudah digunakan;

c.

petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara

yang

sehingga

sudahdigunakan

surat

suara

oleh

tersebut

Pemilih menjadi

tidaksah; d.

lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satukali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/ataue. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih,mendapat

kesempatan

memberikan

suara pada TPS.

Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang

Pasal 113

w w w .bpkp.go.id - 92 -

(1)

(2)

Penghitungan suara ulang meliputi: a.

penghitungan ulang surat suara di TPS; atau

b.

penghitungan ulang surat suara di PPS.

Penghitungan

ulang

suara

di

TPS

dilakukan

seketika itu juga jika: a.

penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

b.

penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang

terang

atauyang

kurang

mendapat

penerangan cahaya; c.

penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

d.

penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

e.

saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan prosespenghitungan suara secara jelas;

f.

penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dariyang telah ditentukan; dan/atau

g.

terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sahdan surat suara yang tidak sah.

(3)

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat

mengusulkan

(2),

saksicalon

penghitungan

atau

PPL

dapat

ulang

surat

suara

diTPS yang bersangkutan. (4)

Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapatmelakukan penghitungan suara ulang, saksi

calon

atau

PPL

dapatmengusulkan

penghitungan ulang surat suara di PPS. (5)

Penghitungan ulang surat suara di TPS atau PPS harus dilaksanakandan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 114

w w w .bpkp.go.id - 93 -

Dalam hal TPS atau PPS tidak dapat melakukan penghitungan suaraulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5), pelaksanaanpenghitungan suara ulang

dilakukan

diatasnya

paling

oleh

panitia

lama

2

pemilihan

(dua)

hari

setingkat

setelah

hari

pemungutan suara.

Pasal 115

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPUKabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaansebagai berikut: a.

kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suaratidak dapat dilanjutkan;

b.

rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

c.

rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat

yang

kurangterang

atau

kurang

mendapatkan penerangan cahaya; d.

rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yangkurang jelas;

e.

rekapitulasi

hasil

penghitungan

suara

dicatat

dengan tulisan yangkurang jelas; f.

saksi calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, danmasyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasilpenghitungan suara secara jelas; dan/atau

g.

rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luartempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 116

(1)

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

115,saksi

calon

dan

pengawas

w w w .bpkp.go.id - 94 penyelenggara Pemilihan dapat mengusulkanuntuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang diPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan. (2)

Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPUKabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesaipada hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 117

(1)

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasilpenghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungansuara yang diterima PPS dari TPS, saksi calon tingkat Kecamatan dansaksi calon di TPS, Panwas Kecamatan, atau PPL maka PPS melakukanpenghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

(2)

Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 4(empat) hari setelah tanggal pemungutan suara.

Pasal 118

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal117 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanyadilakukan di PPS.

Pasal 119

(1)

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernurdari PPS dengan sertifikat

w w w .bpkp.go.id - 95 rekapitulasi

hasil

penghitungan

perolehansuara

yang diterima oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, saksi calontingkat

Kabupaten/Kota,

dan

saksi

calon

tingkat Kecamatan, PanwasKabupaten/Kota, atau Panwas

Kecamatan,

melakukan

maka

KPUKabupaten/Kota

pembetulan

data

melalui

pengecekandan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat

dalam

sertifikatrekapitulasi

hasil

penghitungan suara untuk PPS yang bersangkutan. (2)

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

pemilihan

dengan

Bupati

danWalikota

sertifikat

dari

rekapitulasi

PPS hasil

penghitungansuara yang diterima oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota,

saksi

Kabupaten/Kota,

dan

calontingkat

saksi

calon

tingkat

Kecamatan, PanwasKabupaten/Kota, atau Panwas Kecamatan maka KPU Kabupaten/Kotamelakukan pembetulan

data

dan/ataurekapitulasi dalam

sertifikat

melalui ulang

pengecekan

data

yang

rekapitulasihasil

termuat

penghitungan

suara untuk PPS yang bersangkutan. (3)

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Pemilihan

Kabupaten/Kota

Gubernurdari

dengan

sertifikat

KPU

rekapitulasi

hasilpenghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi pesertatingkat Provinsi, saksi peserta tingkat Kabupaten/Kota, PanwasKabupaten/Kota, dan

Bawaslu

Provinsi

melakukanpembetulan dan/atau dalam

rekapitulasi

data

yang bersangkutan.

untuk

KPU

melalui

ulangdata

sertifikat

penghitungansuara

maka

KPU

pengecekan

yang

rekapitulasi

Provinsi

termuat hasil

Kabupaten/Kota

w w w .bpkp.go.id - 96 BAB XVI PEMILIHAN LANJUTAN DAN PEMILIHAN SUSULAN

Pasal 120

(1)

Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadikerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguanlainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraanPemilihan tidak dapat

dilaksanakan

maka

dilakukan

Pemilihanlanjutan. (2)

Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraanPemilihan yang terhenti.

Pasal 121

(1)

Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana

alam,kerusuhan,

dan/atau

gangguan

gangguan

lainnya

terganggunya

keamanan,

yangmengakibatkan

seluruh

penyelenggaraanPemilihan

tahapan

maka

dilakukan

Pemilihan susulan. (2)

Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapanpenyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 122

(1)

Pemilihan

lanjutan

dilaksanakan

dan

Pemilihan

setelahpenetapan

susulan

penundaan

pelaksanaan Pemilihan diterbitkan. (2)

Penetapan

penundaan

pelaksanaan

Pemilihan

dilakukan oleh: a.

KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaanpelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu)

atau

beberapa

lain/Kelurahan;

Desa

atausebutan

w w w .bpkp.go.id - 97 b.

KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaanpelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;atau

c.

KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaanpelaksanaan Pemilihan meliputi

1

(satu)

atau

beberapaKabupaten/Kota. (3)

Dalam

hal

pemilihan

Gubernur

tidak

dapat

dilaksanakan di 40% (empatpuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota atau 50% (lima puluh persen)dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya

untukmemilih,

Gubernur

lanjutan

penetapan

atau

Pemilihan

PemilihanGubernur

susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi. (4)

Dalam hal pemilihan Bupati dan Walikota tidak dapat dilaksanakan di40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluhpersen) dari

jumlah

pemilih

terdaftar

tidak

dapat

menggunakan haknyauntuk memilih, penetapan Pemilihan Bupati/Walikota lanjutan atauBupati dan Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPUKabupaten/Kota. (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu

pelaksanaanPemilihan

lanjutan

dan

Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU.

BAB XVII PEMANTAU

Pasal 123

(1)

Pelaksanaan

Pemilihan

dapat

dipantau

oleh

pemantau Pemilihan. (2)

Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

w w w .bpkp.go.id - 98 a.

organisasi

kemasyarakatan

Pemilihan

dalam

negeri

pemantau

yangterdaftar

di

Pemerintah; dan b. (3)

lembaga pemantau Pemilihan asing.

Lembaga

pemantau

dimaksud

pada

Pemilihan

ayat

sebagaimana

(2)harus

memenuhi

persyaratan yang meliputi: a.

bersifat independen;

b.

mempunyai sumber dana yang jelas; dan

c.

terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi

atau

KPUKabupaten/Kota

sesuai

dengan cakupan wilayah pemantauannya. (4)

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), pemantau Pemilihan asing juga harus memenuhi persyaratankhusus: a.

mempunyai

kompetensi

dan

pengalaman

sebagai pemantaupemilihan di negara lain yang dibuktikan

dengan

surat

pernyataandari

organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari

pemerintahnegara

lain

tempat

yang

bersangkutan pernah melakukanpemantauan; b.

memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dariPerwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan

c.

memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang

diatur

dalamketentuan

peraturan

perundang-undangan. (5)

Lembaga pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasiKementerian Luar Negeri.

Pasal 124

(1)

Lembaga pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasilpemantauannya kepada KPU Provinsi

w w w .bpkp.go.id - 99 dan

KPU

lambat

Kabupaten/Kota

7

(tujuh)

hari

dalamwaktu setelah

paling

pelantikan

Gubernur,Bupati, dan Walikota terpilih. (2)

Lembaga

pemantau

Pemilihan

wajib

mematuhi

ketentuan peraturanperundang-undangan. (3)

Lembaga pemantau Pemilihan yang tidak mematuhi kewajibansebagaimana dan/atau

tidak

dimaksud

lagi

pada

ayat

(1)

memenuhipersyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), dicabuthaknya sebagai pemantau Pemilihan.

Pasal 125

(1)

Untuk

menjadi

pemantau

Pemilihan,

lembaga

pemantau mendaftarkankepada KPU Provinsi untuk Pemilihan

Gubernur

dan

kepada

KPUKabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Walikota. (2)

Pendaftaran

sebagai

sebagaimana

dimaksud

dengan

pemantau

mengisi

padaayat

Pemilihan

(1)

formulir

dilakukan pendaftaran

denganmenyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: a.

profil organisasi lembaga pemantau;

b.

nama dan jumlah anggota pemantau;

c.

alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur masing-masing

diProvinsi,

Kabupaten/Kota,

dan Kecamatan; d.

alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Walikota masing-masingdi Kabupaten/Kota dan Kecamatan;

e.

rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingindipantau;

f.

nama,

alamat,

dan

lembaga pemantau;

pekerjaan

pengurus

w w w .bpkp.go.id - 100 g.

pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau; dan

h. (3)

sumber dana.

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitianterhadap

kelengkapan

persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal123. (4)

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

akreditasi

terpenuhi,KPU kepada

Provinsi

lembaga

memberikan

pemantauPemilihan

Gubernur. (5)

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

terpenuhi,KPU

Kabupaten/Kota

memberikan akreditasi kepada lembagapemantau Pemilihan Bupati dan Walikota.

Pasal 126

Lembaga pemantau Pemilihan mempunyai hak: a.

mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;

b.

mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

c.

mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses

pelaksanaanPemilihan

dari

tahap

awal

sampai tahap akhir; d.

berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantaujalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;

e.

mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;dan

f.

menggunakan mendokumentasikan

perlengkapan

untuk

kegiatanpemantauan

sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 127

Lembaga pemantau Pemilihan wajib:

w w w .bpkp.go.id - 101 a.

mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;

b.

mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasukidaerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempatpenghitungan suara dengan alasan keamanan;

c.

menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauanberlangsung;

d.

menyampaikan

hasil

pemantauan

mengenai

pemungutan danpenghitungan suara kepada KPU Provinsi

dan/atau

pengawas

KPUKabupaten/Kota,

penyelenggara

serta

Pemilihan

sebelumpengumuman hasil pemungutan suara; e.

menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggaraPemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepadapenyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan

f.

melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak danobyektif.

Pasal 128

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: a.

melakukan

kegiatan

yang

mengganggu

proses

pelaksanaan Pemilihan; b.

mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

c.

mencampuri

pelaksanaan

tugas

dan wewenang

penyelenggaraPemilihan; d.

memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;

e.

menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikankesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

f.

menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dariatau kepada peserta Pemilihan;

w w w .bpkp.go.id - 102 g.

mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahandalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan pemantauPemilihan asing;

h.

membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnyaselama melakukan pemantauan;

i.

masuk ke dalam TPS;

j.

menyentuh

perlengkapan/alat

pelaksanaan

Pemilihan termasuk suratsuara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan k.

melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauanPemilihan.

Pasal 129

(1)

Lembaga

pemantau

kewajiban

dan

Pemilihan

yang

melanggar

larangansebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dicabut statusdan haknya sebagai pemantau Pemilihan. (2)

Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

wajib

mendengarkanpenjelasan

lembaga pemantau Pemilihan. (3)

Pencabutan status dan hak lembaga pemantau Pemilihan

sebagaimanadimaksud

pada

ayat

(1)

ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsiatau Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (4)

Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status

dan

haknyasebagai

lembaga

pemantau

Pemilihan dilarang menggunakan atributlembaga pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang adahubungannya dengan pemantauan Pemilihan. (5)

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat

tindakpidana

dan/atau

perdata

yang

dilakukan oleh pemantau Pemilihan,dikenai sanksi sesuai

dengan

perundangundangan.

ketentuan

peraturan

w w w .bpkp.go.id - 103 -

Pasal 130

(1)

Setiap anggota lembaga pemantau Pemilihan wajib memakai kartutanda pengenal pemantau Pemilihan dalam melaksanakanpemantauan Pemilihan.

(2)

Kartu

tanda

diberikan

oleh

pengenal

pemantau

KPUProvinsi

untuk

Pemilihan Pemilihan

Gubernur dan oleh KPU Kabupaten/Kotauntuk Pemilihan Bupati dan Walikota. (3)

Lembaga pemantau Pemilihan wajib menaati dan mematuhi semuaketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan serta memperhatikankode etik pemantau Pemilihan.

(4)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pelaksanaan

pemantauan Pemilihandiatur dalam Peraturan KPU.

BAB XVIII PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 131

(1)

Untuk

mendukung

kelancaran

penyelenggaraan

Pemilihan dapatmelibatkan partisipasi masyarakat. (2)

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan dalam bentuk pengawasan pada

setiap

tahapan

Pemilihan,sosialisasi

Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau

jajakpendapat

tentang

Pemilihan,

dan

penghitungan cepat hasil Pemilihan. (3)

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan ketentuan: a.

tidak

melakukan

menguntungkan

keberpihakan

ataumerugikan

salah

yang satu

w w w .bpkp.go.id - 104 Calon

Gubernur,

Calon

Bupati,

dan

CalonWalikota; b.

tidak

mengganggu

proses

penyelenggaraan

tahapan Pemilihan; c.

bertujuan

meningkatkan

partisipasi

politik

masyarakat secara luas;dan d.

mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagipenyelenggaraan

Pemilihan

yang

aman,

damai, tertib, dan lancar.

Pasal 132

(1)

Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungancepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2)wajib melaporkan status

badan

hukum

keteranganterdaftar,

atau

susunan

surat

kepengurusan,

sumber dana, alat, dan metodologiyang digunakan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (2)

KPU

Provinsi

menetapkan survei

atau

lembaga

atau

KPU

Kabupaten/Kota

yangdapat

jajak

pelaksanapenghitungan

cepat

melaksanakan

pendapat hasil

dan

Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat(1). (3)

Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungancepat

hasil

Pemilihan

dalam

mengumumkan dan/ataumenyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasilpenghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmipenyelenggara Pemilihan. (4)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penetapan lembaga yangdapat melaksanakan survei atau jajak pendapat dan pelaksanapenghitungan cepat hasil Pemilihan

sebagaimana

dimaksud

diatur dalam Peraturan KPU.

pada

ayat(2)

w w w .bpkp.go.id - 105 Pasal 133

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2)wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota.

BAB XIX PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN

Pasal 134

(1)

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,

PPL,dan

Pengawas

TPS

menerima

laporan pelanggaran Pemilihan padasetiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. (2)

Laporan

pelanggaran

Pemilihan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dapat disampaikan oleh:

(3)

a.

Pemilih;

b.

pemantau Pemilihan; atau

c.

peserta Pemilihan.

Laporan

pelanggaran

Pemilihan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

(4)

a.

nama dan alamat pelapor;

b.

pihak terlapor;

c.

waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d.

uraian kejadian.

Laporan

pelanggaran

Pemilihan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atauditemukannya pelanggaran Pemilihan. (5)

Dalam

hal

laporan

pelanggaran

Pemilihan

sebagaimana dimaksud padaayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi,Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan

w w w .bpkp.go.id - 106 Pengawas TPSwajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporanditerima. (6)

Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota,Panwas

Kecamatan,

PPL,

dan

Pengawas TPS dapat meminta keterangantambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 135

(1)

Laporan

pelanggaran

Pemilihan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal134 ayat (1) yang merupakan: a.

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan olehBawaslu kepada DKPP;

b.

pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada

KPU,

KPUProvinsi,

atau

KPU

Kabupaten/Kota; c.

sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan

d.

tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

(2)

Laporan

tindak

pidana

Pemilihan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskanoleh

Bawaslu

Provinsi,

Panwas

Kabupaten/Kota, dan/atau PanwasKecamatan. (3)

Ketentuan laporan

lebih

lanjut

mengenai

pelanggaranPemilihan

penanganan

diatur

dengan

Peraturan Bawaslu.

BAB XX PELANGGARAN KODE ETIK, PELANGGARAN ADMINISTRASI, PENYELESAIAN SENGKETA, TINDAK PIDANA PEMILIHAN, SENGKETA TATA USAHA NEGARA, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Bagian Kesatu

w w w .bpkp.go.id - 107 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Pasal 136

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaranterhadap

etika

penyelenggara

Pemilihan

yang berpedoman pada sumpahdan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggaraPemilihan.

Pasal 137

(1)

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana

dimaksuddalam

Pasal

136

diselesaikan oleh DKPP. (2)

Tata

cara

penyelesaian

penyelenggara

pelanggaran

Pemilihansebagaimana

kode

etik

dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan

perundang-undangan

mengenai

penyelenggarapemilihan umum.

Bagian Kedua Pelanggaran Administrasi

Pasal 138

Pelanggaran

administrasi

Pemilihan

meliputi

pelanggaran terhadap tatacara yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan

Pemilihan

dalamsetiap

dan/atau

Panwaslu

tahapan Pemilihan.

Pasal 139

(1)

Bawaslu

Provinsi

Kabupaten/Kota membuatrekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

w w w .bpkp.go.id - 108 (2)

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutirekomendasi

Bawaslu

Provinsi

dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)

KPU

Provinsi

dan/atau

KPU

Kabupaten/Kota

menyelesaikanpelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan dan/atau

rekomendasi Panwaslu

BawasluProvinsi

Kabupaten/Kota

sesuai

dengantingkatannya.

Pasal 140

(1)

KPU

Provinsi

dan/atau

KPU

Kabupaten/Kota

memeriksa danmemutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 139 ayat (2) paling

lama

7

(tujuh)

hari

sejak

rekomendasiBawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. (2)

Ketentuan

lebih

penyelesaian

lanjut

mengenai

tata

pelanggaranadministrasi

cara

Pemilihan

diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 141

Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

atau

pesertaPemilihan

rekomendasi

Bawaslu

tidak

Provinsi

menindaklanjuti dan/atauPanwas

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139

ayat

(2),Bawaslu

Kabupaten/Kota

Provinsi

memberikan

dan/atau

Panwas

sanksiperingatan

lisan

atau peringatan tertulis.

Bagian Ketiga Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan

w w w .bpkp.go.id - 109 Pasal 142

Sengketa Pemilihan terdiri atas: a.

sengketa antarpeserta Pemilihan; dan

b.

sengketa

antara

Peserta

Pemilihan

dengan

penyelenggara Pemilihan.

Pasal 143

(1)

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenangmenyelesaikan

sengketa

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 142. (2)

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa danmemutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejakditerimanya laporan atau temuan.

(3)

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukanpenyelesaian sengketa melalui tahapan: a.

menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

b.

mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapaikesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 144

(1)

Keputusan Panwaslu

Bawaslu

Provinsi

dan

Kabupaten/Kotamengenai

Keputusan penyelesaian

sengketa Pemilihan merupakan keputusanterakhir dan mengikat. (2)

Seluruh proses pengambilan Keputusan Bawaslu Provinsi danKeputusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui prosesyang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

w w w .bpkp.go.id - 110 (3)

Ketentuan

lebih

penyelesaian

lanjut

sengketa

mengenai

tata

diaturdengan

cara

Peraturan

Bawaslu.

Bagian Keempat Tindak Pidana Pemilihan

Paragraf 1 Umum

Pasal 145

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadapketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Paragraf 2 Penyelesaian Tindak Pidana

Pasal 146

(1)

Penyidik

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

menyampaikan hasilpenyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum palinglama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima. (2)

Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan Kepolisian

berkas

Negara

perkara

Republik

kepadaPenyidik

Indonesia

disertai

petunjuktentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. (3)

Penyidik

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

dalam waktu palinglama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan ayat

(2)

berkas

harus

sebagaimanadimaksud

sudah

menyampaikan

pada

kembali

berkasperkara tersebut kepada penuntut umum.

w w w .bpkp.go.id - 111 (4)

Penuntut

umum

melimpahkan

berkas

perkara

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5(lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 147

(1)

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus

perkaratindak

pidana

Pemilihan

menggunakan Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini. (2)

Sidang

pemeriksaan

Pemilihan

perkara

sebagaimanadimaksud

tindak pada

pidana ayat

(1)

dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 148

(1)

Pengadilan

Negeri

memeriksa,

mengadili,

dan

memutus perkaratindak pidana Pemilihan paling lama

7

(tujuh)

hari

setelahpelimpahan

berkas

perkara. (2)

Dalam

hal

dimaksud permohonan

putusan pada

pengadilan

ayat

banding

sebagaimana

(1)diajukan

diajukan

banding,

paling

lama

3

(tiga)hari setelah putusan dibacakan. (3)

Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan

bandingkepada

Pengadilan

Tinggi

paling lama 3 (tiga) hari setelahpermohonan banding diterima. (4)

Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara bandingsebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) harisetelah permohonan banding diterima.

w w w .bpkp.go.id - 112 (5)

Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapatdilakukan upaya hukum lain.

Pasal 149

(1)

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

148

ayat

(1)dan

ayat

(4)

harus

sudah

disampaikan kepada penuntut umumpaling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (2)

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harusdilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima olehjaksa.

Pasal 150

(1)

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yangmenurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suarapeserta Pemilihan harus

sudah

harisebelum

selesai KPU

paling

Provinsi

lama

5

(lima)

dan/atau

KPU

Kabupaten/Kota menetapkanhasil Pemilihan. (2)

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutiputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus sudah diterima KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, danpeserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Paragraf 3 Majelis Khusus Tindak Pidana

w w w .bpkp.go.id - 113 -

Pasal 151

(1)

Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147

ayat

(2)terdiri

atas

hakim

khusus

yang

merupakan hakim karier padaPengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secarakhusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindakpidana Pemilihan. (2)

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan

Keputusan

Ketua

Mahkamah Agung RepublikIndonesia. (3)

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi tugasnya

sebagai

tahun,

kecuali

syarat

telah

hakimpaling dalam

melaksanakan singkat

suatu

3

(tiga)

pengadilan

tidakterdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun. (4)

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selamamemeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihandibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, danmemutus perkara lain.

(5)

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmenguasai pengetahuan tentang Pemilihan.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur denganPeraturan Mahkamah Agung.

Paragraf 4 Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 152

(1)

Untuk

menyamakan

penanganan Provinsi, Kepolisian

pemahaman

tindakpidana dan/atau Daerah

dan

Pemilihan,

pola

Bawaslu

PanwasKabupaten/Kota,

dan/atau

Kepolisian

Resor,

w w w .bpkp.go.id - 114 danKejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentrapenegakan hukum terpadu. (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan hukum

terpadudiatur

berdasarkan

kesepakatan

bersama antara Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia,

Jaksa

Agung

Republik

Indonesia,

Pemilihan

merupakan

danKetua Bawaslu.

Bagian Kelima Sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 153

Sengketa

tata

usaha

negara

sengketa yang timbuldalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, CalonBupati, dan Calon

Walikota

dengan

KPUKabupaten/Kota

KPU

sebagai

Provinsi

akibat

dan/atau

dikeluarkannya

Keputusan KPU Provinsidan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 1 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 154

(1)

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upayaadministratif di Bawaslu

Provinsi

dan/atau

Panwas

Kabupaten/Kotatelah dilakukan. (2)

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihansebagaimana dilakukan

paling

dikeluarkannya

dimaksud

lama

3

Keputusan

pada

(tiga)hari Bawaslu

dan/atauPanwas Kabupaten/Kota.

ayat

(1)

setelah Provinsi

w w w .bpkp.go.id - 115 (3)

Dalam

hal

pengajuan

gugatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapigugatan paling lama

3

(tiga)

hari

sejak

diterimanya

gugatan

olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (4)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)penggugat belum menyempurnakan gugatan,

hakim

memberikanputusan

bahwa

gugatan tidak dapat diterima. (5)

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapatdilakukan upaya hukum.

(6)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutusgugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (duapuluh satu) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap.

(7)

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi keMahkamah Agung Republik Indonesia.

(8)

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukanpaling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9)

Mahkamah memberikan

Agung

Republik

putusan

Indonesia

ataspermohonan

wajib kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. (10) Putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

sebagaimanadimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapatdilakukan upaya hukum lain. (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutiputusan

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha Negara sebagaimana dimaksudpada ayat (6) atau

putusan

Mahkamah

Agung

Republik

w w w .bpkp.go.id - 116 Indonesiasebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(9)

dan

memutus

paling lama 7 (tujuh) hari.

Paragraf 2 Majelis Khusus Tata Usaha Negara

Pasal 155

(1)

Dalam

memeriksa,

sengketa

tata

mengadili,

usahanegara

Pemilihan

dibentuk

majelis khusus yang terdiri dari hakimkhusus yang merupakan

hakim

PengadilanTinggi

karier

Tata

di

Usaha

lingkungan Negara

dan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2)

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan

Keputusan

Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (3)

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hakimyang telah melaksanakan tugasnya sebagai

hakim

minimal

3

(tiga)tahun,

kecuali

apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakimyang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun. (4)

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selamamenangani Pemilihan

sengketa

dibebaskan

tata

usaha

daritugasnya

negara untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. (5)

Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasaipengetahuan tentang Pemilihan.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur denganPeraturan Mahkamah Agung.

Bagian Keenam Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 156

w w w .bpkp.go.id - 117 -

(1)

Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsidan/atau KPU Kabupaten/Kota dan

peserta

Pemilihan

mengenaipenetapan

perolehan suara hasil Pemilihan. (2)

Perselisihan Pemilihan

penetapan

perolehan

sebagaimanadimaksud

suara

pada

hasil

ayat

(1)

adalah perselisihan penetapan perolehansuara yang signifikan

dan

calonuntuk

dapat

maju

mempengaruhi

ke

putaran

penetapan

berikutnya

atau

penetapan calon terpilih.

Pasal 157

(1)

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara

hasilPemilihan,

mengajukan hasil

peserta

permohonanpembatalan

penghitungan

KPUProvinsi

Pemilihan

dan

perolehan

KPU

dapat

penetapan

suara

Kabupaten/Kota

oleh kepada

Pengadilan Tinggi yangditunjuk oleh Mahkamah Agung. (2)

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasilPemilihan

oleh

KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota. (3)

Pengajuan

permohonan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (2)dilengkapi dengan alat bukti dan surat keputusan KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara. (4)

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) kurang lengkap, pemohon dapat

memperbaiki

dan

melengkapipermohonan

paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

w w w .bpkp.go.id - 118 sejakditerimanya

permohonan

oleh

Pengadilan

Tinggi. (5)

Pengadilan Tinggi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasilPemilihan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanyapermohonan.

(6)

Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan keberatan keMahkamah Agung paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan PengadilanTinggi dibacakan.

(7)

Mahkamah keberatan

Agung

memutuskan

sebagaimanadimaksud

permohonan pada

ayat

(6)

paling lama 14 (empat belas) hari sejakditerimanya permohonan. (8)

Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (7)bersifat final dan mengikat.

(9)

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutiputusan

Pengadilan

Tinggi

atau

Mahkamah Agung.

Pasal 158

(1)

Peserta pemilihan Gubernur dapat mengajukan permohonanpembatalan

penetapan

hasil

penghitungan suara dengan ketentuan: a.

Provinsi

dengan

jumlah

penduduk

sampai

dengan 2.000.000 (duajuta) jiwa, pengajuan perselisihan

perolehan

suara

dilakukan

jikaterdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%

(dua

penghitungan

persen)

daripenetapan

perolehan

suara

oleh

hasil KPU

Provinsi; b.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta)sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihanperolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling

w w w .bpkp.go.id - 119 banyaksebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasilpenghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; c.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000

(enamjuta)

12.000.000

(dua

sampai

belas

pengajuanperselisihan dilakukan banyak

jika

juta)

jiwa,

perolehan

terdapat

sebesar

dengan

1%

suara

perbedaanpaling

(satu

persen)

dari

penetapan hasilpenghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan d.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (duabelas juta) jiwa, pengajuan perselisihan terdapat

perolehan

perbedaan

suaradilakukan

paling

banyak

jika

sebesar

0,5%(nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitunganperolehan suara oleh KPU Provinsi. (2)

Peserta

Pemilihan

Bupati

mengajukanpermohonan hasil

penghitungan

dan

Walikota

pembatalan

dapat

penetapan

perolehansuara

dengan

ketentuan: a.

Kabupaten/Kota

dengan

jumlah

penduduk

sampai dengan 250.000(dua ratus lima puluh ribu)

jiwa,

perolehansuara perbedaan

pengajuan

perselisihan

dilakukan

paling

banyak

jika

terdapat

sebesar

2%(dua

persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suaraoleh KPU Kabupaten/Kota; b.

Kabupaten/Kota

dengan

jumlah

penduduk

sampai dengan 250.000(dua ratus lima puluh ribu)

jiwa

sampai

ratusribu)

jiwa,

perolehan

suara

dengan pengajuan

500.000

(lima

perselisihan

dilakukanapabila

terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu komalima

persen)

dari

penetapan

hasil

w w w .bpkp.go.id - 120 penghitungan

perolehan

suaraoleh

KPU

Kabupaten/Kota; c.

Kabupaten/Kota

dengan

jumlah

penduduk

sampai dengan 500.000(lima ratus ribu) jiwa sampai

dengan

1.000.000

(satu

juta)

jiwa,pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan banyak

jika

terdapatperbedaan

sebesar

1%

(satu

paling

persen)

dari

penetapanhasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan d.

Kabupaten/Kota

dengan

jumlah

penduduk

lebih dari 1.000.000(satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan

perolehan

suara

dilakukanjika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma limapersen) dari penetapan hasil penghitungan

perolehan

suara

olehKPU

Kabupaten/Kota.

Pasal 159

(1)

Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan ditangani oleh

hakim

adhoc

diPengadilan

Tinggi

yang

ditetapkan oleh Mahkamah Agung. (2)

Mahkamah Agung menetapkan 4 (empat) Pengadilan Tinggi yangmenangani sengketa hasil Pemilihan yang tersebar di seluruhIndonesia.

(3)

Mahkamah Agung menetapkan hakim adhoc dan masa

tugas

hakimadhoc

untuk

penyelesaian

sengketa Pemilihan. (4)

Hakim

adhoc

memutuskan

sengketa

Pemilihan

paling lama 14 (empatbelas) hari sejak perkara diregister. (5)

Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan keberatan ke MahkamahAgung paling

w w w .bpkp.go.id - 121 lama

3

(tiga)

hari

sejak

putusan

Pengadilan

Tinggidibacakan. (6)

Mahkamah keberatan

Agung

memutuskan

sebagaimanadimaksud

permohonan pada

ayat

(5)

paling lama 14 (empat belas) hari sejakditerimanya permohonan. (7)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

penyelesaian

sengketa hasil pemilihandiatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB XXI PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu Pengesahan Pengangkatan

Pasal 160

(1)

Pengesahan

pengangkatan

Gubernur

terpilih

dilakukan berdasarkanpenetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan olehDPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri. (2)

Pengesahan pengangkatan calon Gubernur terpilih dilakukan olehPresiden dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitungsejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

(3)

Pengesahan pengangkatan Bupati dan Walikota terpilih

dilakukanberdasarkan

penetapan

calon

terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yangdisampaikan oleh

DPRD

Kabupaten/Kota

kepada

Menteri

melaluiGubernur. (4)

Pengesahan pengangkatan Bupati dan Walikota terpilih dilakukan olehMenteri dalam waktu paling

w w w .bpkp.go.id - 122 lama 14 (empat belas) hari terhitung sejaktanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 161

(1)

Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik denganmengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yangmelantik.

(2)

Sumpah/janji Gubernur sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) adalahsebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhikewajiban saya sebagai Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya,memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala UndangUndang danperaturannya dengan selurus-lurusnya, serta

berbakti

kepadamasyarakat,

nusa,

dan

bangsa." (3)

Bupati

dan

Walikota

jabatannya

dilantik

sumpah/janji

yang

sebelum

memangku

denganmengucapkan dipandu

oleh

pejabat

yangmelantik. (4)

Sumpah/janji Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat(3) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhikewajiban

saya

sebagai

Bupati

dan

Walikota dengan sebaik-baiknyadan seadil-adilnya, memegang

teguh

NegaraRepublik

Undang-Undang

Indonesia

Tahun

Dasar

1945

dan

menjalankan

segala

Undang-Undang

dan

peraturannya

dengan

selurus-lurusnya,

serta

berbaktikepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

w w w .bpkp.go.id - 123 Pasal 162

(1)

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegangjabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dansesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanyauntuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2)

Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3)memegang jabatan selama 5 (lima) tahun

terhitung

sejak

tanggalpelantikan

dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yangsama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3)

Gubernur,

Bupati,

atau

Walikota

melakukan

penggantianpejabat

di

dilarang lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi atauKabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejaktanggal pelantikan.

Pasal 163

(1)

Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara.

(2)

Dalam

hal

Presiden

berhalangan,

pelantikan

Gubernur dilakukan olehWakil Presiden. (3)

Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilakukanoleh Menteri.

Pasal 164

(1)

Bupati dan Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yangbersangkutan.

(2)

Dalam

hal

Gubernur

berhalangan,

pelantikan

Bupati dan Walikotadilakukan oleh Wakil Gubernur. (3)

Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapatmelaksanakan sebagaimana dimaksud pada

ketentuan

ayat

(1)

danayat

(2),

Menteri

w w w .bpkp.go.id - 124 mengambil

alih

kewenangan

Gubernur

sebagai

wakilPemerintah Pusat.

Pasal 165

Ketentuan mengenai tata cara pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikotadiatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XXII PENDANAAN

Pasal 166

Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotadibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapatdidukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII PENGISIAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 167

(1)

Gubernur, Bupati, dan Walikota dibantu oleh Wakil Gubernur, WakilBupati dan Wakil Walikota.

(2)

Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menjalankan tugasmembantu Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan

mengenai

pemerintahan

daerah.

Pasal 168

(1)

Penentuan

jumlah

Wakil

ketentuan sebagai berikut:

Gubernur

berlaku

w w w .bpkp.go.id - 125 a.

Provinsi

dengan

jumlah

penduduk

sampai

dengan 1.000.000 (satujuta) jiwa tidak memiliki Wakil Gubernur; b.

Provinsi dengan jumlah penduduk di atas 1.000.000

(satu

juta)

jiwasampai

dengan

3.000.000 (tiga juta) jiwa memiliki 1 (satu) WakilGubernur; c.

Provinsi dengan jumlah penduduk di atas 3.000.000 (tiga juta)sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dapat memiliki 2 (dua)Wakil Gubernur;

d.

Provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10.000.000 (sepuluh juta)dapat memiliki 3 (tiga) Wakil Gubernur.

(2)

Penentuan jumlah Wakil Bupati/Wakil Walikota berlaku ketentuansebagai berikut: a.

Kabupaten/Kota

dengan

jumlah

penduduk

sampai dengan 100.000(seratus ribu) jiwa tidak memiliki Wakil Bupati/Wakil Walikota; b.

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk di atas 100.000 (seratusribu) jiwa sampai dengan 250.000

(dua

jiwamemiliki

1

ratus

lima

puluh

ribu)

(satu)

Wakil

Bupati/Wakil

Walikota; c.

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk di atas 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa dapat

memiliki

2

(dua)

WakilBupati/Wakil

Walikota.

Pasal 169

Persyaratan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon WakilWalikota adalah sebagai berikut: a.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.

setia

kepada

Pancasila,

Undang-Undang

Dasar

Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, cita-cita

w w w .bpkp.go.id - 126 Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia; c.

berpendidikan

paling

rendah

sekolah

lanjutan

tingkat atas atausederajat; d.

mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pelayanan publik;

e.

calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikotayang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan golongan kepangkatanpaling rendah IV/c untuk calon Wakil Gubernur, dan golongankepangkatan paling rendah IV/b untuk calon

Wakil

Bupati

/calonWakil

Walikota

dan

pernah atau sedang menduduki jabatan eselonII/a untuk calon Wakil Gubernur dan eselon II/b untuk calon WakilBupati dan calon Wakil Walikota; f.

berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon WakilGubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun

untuk

calon

WakilBupati/calon

Wakil

Walikota; g.

mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaankesehatan menyeluruh dari tim dokter daerah;

h.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahunatau lebih;

i.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untukdiumumkan;

k.

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangandan/atau secara badan hukum yang menjadi

tanggung

keuangan negara;

jawabnya

yangmerugikan

w w w .bpkp.go.id - 127 l.

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan laporan pajak pribadi; n.

tidak

memiliki

konflik

kepentingan

dengan

Gubernur, Bupati, danWalikota; o.

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipilnegara dalam hal calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil;

p.

menyerahkan surat kesediaan mengundurkan diri bagi Pegawai NegeriSipil sejak diangkat menjadi Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan WakilWalikota; dan

q.

menyerahkan daftar riwayat hidup.

Pasal 170

(1)

Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikotadilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Gubernur,Bupati, dan Walikota.

(2)

Masa jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masajabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(3)

Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil ataunonpegawai negeri sipil.

Pasal 171

(1)

Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib mengusulkan Calon WakilGubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dalam waktu palinglambat 15 (lima belas)

w w w .bpkp.go.id - 128 hari

setelah

pelantikan

Gubernur,

Bupati,

danWalikota. (2)

Wakil Gubernur diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernurmelalui Menteri.

(3)

Wakil Bupati/Wakil Walikota diangkat oleh Menteri berdasarkan

usulanBupati/Walikota

melalui

Gubernur sebagai wakil Pemerintah. (4)

Gubernur,

Bupati,

dan

Walikota

yang

tidak

mengusulkan Calon WakilGubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. (5)

Ketentuan pengusulan

lebih

lanjut

mengenai

danpengangkatan

tata

Wakil

cara

Gubernur,

Wakil Bupati, dan Wakil Walikotadiatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 172

(1)

Wakil Gubernur dilantik oleh Gubernur.

(2)

Wakil

Bupati

dilantik

oleh

Bupati

dan

Wakil

Walikota dilantik olehWalikota. (3)

Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidakdilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), WakilGubernur dilantik oleh Menteri dan Wakil Bupati/Wakil Walikotadilantik oleh Gubernur.

(4)

Dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak dilantik sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilantik olehMenteri.

Pasal 173

(1)

Dalam

hal

Gubernur,

Bupati,

dan

Walikota

berhalangan tetap, WakilGubernur, Wakil Bupati,

w w w .bpkp.go.id - 129 dan Wakil Walikota tidak serta mertamenggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (2)

Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas

sesuai

dengan

perundang-undangan

ketentuanperaturan

mengenai

pemerintahan

daerah.

Pasal 174

(1)

Apabila

Gubernur

berdasarkan

berhenti

atau

putusanpengadilan

diberhentikan yang

telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisamasa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presidenmenetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri sampai denganberakhirnya masa jabatan Gubernur. (2)

Apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikanberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dan sisa masa

jabatan

lebih

dari

18

(delapan

belas)

bulanmaka dilakukan Pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi. (3)

Gubernur hasil Pemilihan melalui DPRD Provinsi meneruskan

sisamasa

jabatan

Gubernur

yang

berhenti atau yang diberhentikan. (4)

Apabila

Gubernur

berdasarkan

berhenti

atau

putusanpengadilan

diberhentikan yang

telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dicalonkandari fraksi atau gabungan fraksi, fraksi atau gabungan fraksi yangmengusung Gubernur yang berhenti atau yang

diberhentikanmengusulkan

Calon

Gubernur

kepada

2

(dua)

orang

DPRD

Provinsiuntuk

atau

diberhentikan

dipilih. (5)

Apabila

Gubernur

berdasarkan

berhenti

putusanpengadilan

yang

telah

w w w .bpkp.go.id - 130 mempunyai

kekuatan

hukum

tetap

berasal

dariperseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki kursi di DPRDProvinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi ataumemiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari suara

sahmengusulkan

2

(dua)

orang

Calon

Gubernur kepada DPRD Provinsiuntuk dipilih. (6)

Presiden

mengesahkan

Gubernur

terpilih

pengangkatan

sesuaiketentuan

Calon

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dan ayat(2). (7)

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat

(4)

dan

ayat

(5)

diatur

denganPeraturan

Pemerintah.

Pasal 175

(1)

Apabila

Bupati/Walikota

berhenti

atau

diberhentikan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dansisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menterimenetapkan

penjabat

sampai

berakhirnyamasa

dengan

Bupati/Walikota

atas

usul

Bupati/Walikota

Gubernur

jabatan sebagai

wakilPemerintah. (2)

Apabila sisa masa jabatan Bupati/Walikota berhenti atau diberhentikanberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulanmaka dilakukan Pemilihan Bupati/Walikota melalui DPRDKabupaten/Kota.

(3)

Bupati/Walikota

hasil

Pemilihan

melalui

DPRD

sebagaimana dimaksudpada ayat (2) meneruskan

w w w .bpkp.go.id - 131 sisa masa jabatan Bupati/Walikota yangberhenti atau yang diberhentikan. (4)

Apabila

Bupati/Walikota

berhenti

atau

diberhentikan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdicalonkan dari fraksi atau gabungan fraksi maka fraksi atau gabunganfraksi yang mengusung Bupati/Walikota yang berhenti atau yangdiberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang calon Bupati/Walikotakepada DPRD Kabupaten/Kota untuk dipilih. (5)

Apabila

Bupati/Walikota

berhenti

atau

diberhentikan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapberasal dari perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang memilikikursi

di

DPRD

Kabupaten/Kota

paling

sedikit 20% (dua puluh persen)dari jumlah kursi atau

memiliki

paling

sedikit

25%

(dua

puluh

limapersen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang

CalonBupati/Walikota

kepada

DPRD

pengangkatan

Calon

Kabupaten/Kota untuk dipilih. (6)

Menteri

mengesahkan

Bupati/Walikota

terpilihsesuai

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) danayat (4). (7)

Ketentuan

mengenai

Bupati/Walikota sebagaimana

tata

oleh

dimaksud

cara

pemilihan

DPRDKabupaten/Kota pada

ayat

(5)

diatur

denganPeraturan Pemerintah.

Pasal 176

(1)

Apabila Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota

berhentiatau

diberhentikan,

dapat

dilakukan pengisian Wakil Gubernur, WakilBupati, dan Wakil Walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah yangbersangkutan berhalangan tetap.

w w w .bpkp.go.id - 132 (2)

Apabila

Wakil

Gubernur

berhenti

atau

diberhentikan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Gubernur mengusulkan

calon

Wakil

memenuhipersyaratan Menteri

untuk

kepada diangkat

Gubernur Presiden

yang melalui

sesuaiketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171. (3)

Apabila Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti atau diberhentikanberdasarkan putusan pengadilan yang

telah

mempunyai

Bupati/Walikota

kekuatanhukum

mengusulkan

calon

tetap, Wakil

Bupati/WakilWalikota yang memenuhi persyaratan kepada

Menteri

Pemerintah

melalui untuk

Gubernursebagai diangkat

wakil sesuai

ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 172. (4)

Ketentuan pengusulan

lebih

lanjut

mengenai

danpengangkatan

tata

calon

cara Wakil

Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calonWakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 177

Setiap

orang

yang

dengan

sengaja

memberikan

keterangan yang tidakbenar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yangdiperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulandan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan palingbanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 178

w w w .bpkp.go.id - 133 -

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilanganhak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (duabelas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dendapaling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyakRp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 179

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatuaturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatuperbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lainsebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana denganpidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuhpuluh dua juta rupiah).

Pasal 180

(1)

Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukummenghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur,

Calon

Bupati,dan

Calon

Walikota,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulandan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua jutarupiah). (2)

Setiap

orang

yang

karena

jabatannya

dengan

sengaja secara melawanhukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur, Bupati, danWalikota,

w w w .bpkp.go.id - 134 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empatpuluh delapan) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulandan denda paling sedikit

Rp48.000.000,00

(empat

puluh

delapan

jutarupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam jutarupiah).

Pasal 181

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu suratadalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya,

atau

menyuruhorang

lain

menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluhdua juta rupiah).

Pasal 182

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaanyang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseoranguntuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut UndangUndang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)bulan dan paling lama 36 (tiga puluh

enam)

bulan

dan

denda

palingsedikit

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyakRp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 183

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasilPemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 12 (dua

w w w .bpkp.go.id - 135 belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam)bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 184

Setiap

orang

yang

dengan

sengaja

memberikan

keterangan yang tidakbenar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sahtentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi CalonGubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72(tujuh puluh dua) bulan

dan

(tigapuluh

denda enam

paling

juta

sedikit

rupiah)

dan

Rp36.000.000,00 paling

banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluhdua juta rupiah).

Pasal 185

Setiap

orang

yang

dengan

sengaja

memberikan

keterangan yang tidakbenar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakalCalon perseorangan Gubernur, bakal Calon perseorangan Bupati, danbakal Calon perseorangan Walikota, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam)bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 186

(1)

Anggota

PPS,

anggota

PPK,

anggota

KPU

Kabupaten/Kota, dan anggotaKPU Provinsi yang dengan

sengaja

dukunganterhadap

memalsukan calon

daftar

perseorangan

w w w .bpkp.go.id - 136 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tigapuluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh

dua)

bulan

dandenda

paling

sedikit

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2)

Anggota

PPS,

anggota

PPK,

anggota

KPU

Kabupaten/Kota, dan anggotaKPU Provinsi yang dengan

sengaja

tidak

danrekapitulasi sebagaimana

melakukan

terhadap diatur

calon

verifikasi

perseorangan

dalamUndang-Undang

ini,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulandan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua jutarupiah).

Pasal 187

(1)

Setiap

orang

Kampanye

di

ditetapkan

yang

dengan

luar

sengaja

jadwalwaktu

oleh

KPU

melakukan yang

Provinsi

telah dan

KPUKabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga)bulan dan/atau

denda

paling

(seratus

riburupiah)

sedikit atau

Rp100.000,00

paling

banyak

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2)

Setiap

orang

ketentuan

yang

dengan

sengaja

laranganpelaksanaan

melanggar Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 hurufa, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18(delapan belas)

w w w .bpkp.go.id - 137 bulan

dan/atau

denda

paling

sedikit

Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah). (3)

Setiap

orang

yang

ketentuan

dengan

sengaja

melanggar

laranganpelaksanaan

Kampanye

Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf jdipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

bulan

dan/atau

ataupaling

denda

(seratus

ribu

lama

paling

rupiah)

6

(enam)

bulan

sedikitRp100.000,00 atau

paling

banyak

Rp1.000.000,00(satu juta rupiah). (4)

Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, ataumengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ataudenda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus

ribu

ruplah)

atau

palingbanyak

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (5)

Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye

melebihibatas

sebagaimana

dimaksud

yang

dalam

ditentukan

Pasal

74

ayat

(5),dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan ataupaling lama 24 (dua puluh empat)

bulan

dan/atau

denda

paling

sedikitRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (6)

Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi danaKampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 76

ayat

(1)

dan/atau

tidak

memenuhi

kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 4 (empat)

bulan

atau

paling

lama

24

(dua

puluhempat) bulan dan/atau denda paling sedikit

w w w .bpkp.go.id - 138 Rp200.000.000,00 paling

banyak

(duaratus

juta

rupiah)

atau

Rp1.000.000.000,00

(satu

miliarrupiah). (7)

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidakbenar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan olehUndangUndang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau dendapaling sedikit Rp1.000.000,00 (satu

juta

rupiah)

atau

paling

banyakRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (8)

Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidakmelaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atautidak menyetorkan ke kas negara,

dipidana

dengan

pidana

penjarapaling

singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluhdelapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlahsumbangan yang diterima.

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja

melanggar

ketentuansebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ataudenda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau palingbanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengajamelibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milikdaerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia,

w w w .bpkp.go.id - 139 anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan

lain/perangkatKelurahan

sebagaimana

dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)bulan

dan/atau

denda

paling

sedikit

Rp600.000,00 (enam ratus riburupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 190

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat(3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan ataupaling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam jutarupiah).

Pasal 191

(1)

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengansengaja mengundurkan diri setelah penetapan Calon Gubernur, CalonBupati, dan Calon Walikota

sampai

pemungutansuara

dengan

putaran

pelaksanaan

pertama,

dipidana

dengan pidana penjara paling singkat24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulandan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliarrupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliarrupiah). (2)

Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yangdengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telahditetapkan oleh KPU Provinsi

dan

KPU

denganpelaksanaan

Kabupaten/Kota

pemungutan

suara

sampai putaran

pertama, dipidana denganpidana penjara paling

w w w .bpkp.go.id - 140 singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan palinglama 60

(enam

puluh)

bulan

dan

denda

paling

sedikitRp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

dan

paling

banyakRp50.000.000.000,00

(lima puluh miliar rupiah).

Pasal 192

(1)

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengansengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaranpertama sampai dengan pelaksanaan

pemungutan

suara

putarankedua,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluhenam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh

dua)

bulan

dan

dendapaling

sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) danpaling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2)

Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yangdengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telahditetapkan oleh KPU Provinsi

dan

KPU

denganpelaksanaan kedua,

dipidana

Kabupaten/Kota

pemungutan

sampai

suara

denganpidana

putaran

penjara

paling

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan palinglama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikitRp50.000.000.000,00

(lima

puluh

miliar

rupiah) dan paling banyakRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 193

(1)

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkanpemungutan suara ulang di TPS sebagaimana

dimaksud

alasan

dibenarkan

yang

dalam

Pasal112

berdasarkan

tanpa

Undang-

w w w .bpkp.go.id - 141 Undang ini,anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidanadengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00(enam

juta

rupiah)

dan

paling

banyak Rp24.000.000,00 (dua puluhempat juta rupiah). (2)

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuatdan/atau menandatangani berita acara perolehan suara CalonGubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tigapuluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00

(enamjuta

rupiah)

dan

paling

banyak Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah). (3)

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakanketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untukmelaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (duabelas)

bulan

dan

denda

paling

sedikit

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (4)

Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu)eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atausertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur, Bupatidan Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dendapaling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyakRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(5)

Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan

kotaksuara,

dan

menyerahkan

kotak

w w w .bpkp.go.id - 142 suara tersegel yang berisi surat suara,berita acara pemungutan

suara,

dan

sertifikat

hasil

penghitungansuara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan

dan

(enam

dendapaling juta

sedikit

rupiah)

Rp6.000.000,00 dan

paling

banyakRp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (6)

Setiap

PPS

yang

tidak

mengumumkan

hasil

penghitungan suara dariseluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan danpaling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikitRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah)

Pasal 194

Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suaratersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dandenda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyakRp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 195

Setiap

orang

mengganggu,

yang

dengan

sengaja

merusak,

sistem

informasi

ataumendistorsi

penghitungan suara hasil PemilihanGubernur, Bupati, dan

Walikota,

dipidana

dengan

pidana

penjara

palingsingkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama

w w w .bpkp.go.id - 143 120 (seratus dua puluh)bulan dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 196

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat

dan/ataumenandatangani

berita

acara

perolehan suara Calon Gubernur, CalonBupati, dan Calon

Walikota,

dipidana

dengan

pidana

penjara

palingsingkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga

puluh

enam)

bulandan

denda

paling

sedikit

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan palingbanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 197

(1)

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak

menetapkanperolehan

sebagaimana

diatur

dalam

hasil

Pemilihan

Undang-Undangini,

anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana denganpidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan palinglama 60 (enam puluh)

bulan

dan

denda

paling

sedikitRp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2)

Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil

penghitungancepat

pada

hari/tanggal

pemungutan suara, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapanbelas) Rp6.000.000,00

bulan

dan

(enam

denda

paling

jutarupiah)

dan

sedikit paling

banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas jutarupiah).

w w w .bpkp.go.id - 144 Pasal 198

Ketua

dan

anggota

Kabupaten/Kota

yang

KPU

Provinsi

dan

tidakmelaksanakan

KPU

putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), dipidanadengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan palinglama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikitRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyakRp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 199

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraanPemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa

Khusus

Ibukota

Yogyakarta,

Jakarta,Provinsi

Provinsi

Papua,

dan

Daerah Provinsi

PapuaBarat, sepanjang tidak diatur lain dalam UndangUndang tersendiri.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 200

(1)

Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yangdilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

(2)

Bagi daerah yang sedang melaksanakan tahapan Pemilihan, tahapanPemilihan yang sedang berjalan

w w w .bpkp.go.id - 145 menyesuaikan

dengan

ketentuandalam

Undang-

Undang ini.

Pasal 201

(1)

Pemungutan Gubernur,

suara

serentak

Bupati,

dalam

danWalikota

Pemilihan

yang

masa

jabatannya berakhir pada tahun 2015dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2015. (2)

Pemungutan Gubernur,

suara

serentak

Bupati,

dalam

danWalikota

Pemilihan

yang

masa

jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama padatahun 2018, dengan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikotasampai dengan tahun 2020. (3)

Dalam hal Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapatdiselenggarakan karena tidak terdapat

calon

yang

mendaftar

makadiangkat

penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikotasampai terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2020. (4)

Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan yang masa

jabatannyaberakhir

pada

tahun

2019

dilaksanakan di hari dan bulan yang samapada tahun 2020. (5)

Pemungutan

suara

serentak

dalam

Pemilihan

Gubernur, Bupati, danWalikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020. (6)

Untuk

mengisi

kekosongan

jabatan

Gubernur,

Bupati, dan Walikotayang berakhir masa jabatan tahun 2016 dan tahun 2017 diangkatpenjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampaidengan terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif padatahun 2018.

w w w .bpkp.go.id - 146 (7)

Untuk

mengisi

kekosongan

jabatan

Gubernur,

Bupati, dan Walikotayang berakhir masa jabatan tahun 2019, diangkat penjabat Gubernur,penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnyaGubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 2020.

Pasal 202

(1)

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik pada tahun 2018 denganmasa jabatan sampai dengan tahun 2020 maka

masa jabatan tersebuttidak

dihitung satu periode. (2)

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik pada tahun 2018 denganmasa jabatan sampai dengan tahun 2020 diberikan hak pensiunsebagai mantan Gubernur, Bupati, dan Walikota satu periode.

(3)

Daerah

yang

Gubernur,

Bupati,

dan

Walikota

berakhir masajabatannya tahun 2016, tahun 2017 dan

tahun

2018,

mengakibatkan

tidak

karena

sesuatuhal

terselesaikannya

yang

tahapan

pemilihanpada Desember tahun 2018 maka untuk mengisi kekosongan jabatanGubernur, Bupati, dan Walikota

diangkat

penjabatBupati,

dan

penjabat penjabat

Gubernur,

Walikota

sampai

dengan tahun 2020. (4)

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berakhir masa jabatannya padatahun 2018 dan masa jabatannya kurang dari 5 (lima) tahundikarenakan pelaksanaan Pemilihan

serentak

maka

diberikankompensasi

uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yangtersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

Pasal 203

w w w .bpkp.go.id - 147 (1)

Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yangdiangkat berdasarkan UndangUndang

Nomor

tentangPemerintahan

32

Tahun

Daerah,

Wakil

2004 Gubernur,

Wakil Bupati, dan WakilWalikota menggantikan Gubernur,

Bupati,

dan

Walikota

sampai

denganberakhir masa jabatannya. (2)

Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan WakilWalikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang

Pemerintahan

pengisiannyadilaksanakan

Daerah,

mekanisme

berdasarkan

Undang-

Undang ini.

Pasal 204

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini mulaiberlaku, semua peraturan perundangundangan yang merupakanperaturan pelaksanaan dari peraturan

perundang-undangan

mengenaipenyelenggaraan dinyatakan

masih

bertentangan

pemilihan

tetap

dengan

kepala

berlakusepanjang ketentuan

daerah tidak dalam

PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 205

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini mulaiberlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik

w w w .bpkp.go.id - 148 IndonesiaTahun Nomor 5586) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 206

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundanganPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN

w w w .bpkp.go.id - 149 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

I.

UMUM

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotadilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalamPasal 18 ayat (4) Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

IndonesiaTahun

1945

maka

kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat,oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utamapelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan

rakyat

denganpelaksanaan secaralangsung

dan

Pemilihan oleh

perbaikanmendasar

demokrasi

atas

tersebut

Gubernur,

rakyat, berbagai

perlu

Bupati,

dengan

ditegaskan

dan

melakukan

permasalahan

pemilihan

Walikota beberapa langsung

yangselama ini telah dilaksanakan. Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengaturmekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melaluiDewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakanyang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidakmencerminkan prinsip demokrasi. Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat pertimbanganmengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnyamemuat tentang persyaratan perlunya Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang apabila: 1.

adanya

keadaan

yaitu

kebutuhan

mendesak

untuk

menyelesaikanmasalah hukum secara cepat berdasarkan UndangUndang;

w w w .bpkp.go.id - 150 2.

Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehinggaterjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidakmemadai;

3.

kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan caramembuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akanmemerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yangmendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Atas

dasar

tersebut,

maka

perlu

menetapkan

Peraturan

PemerintahPengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diaturmengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembagapenyelenggara Pemilihan

Gubernur,

Bupati,

dan

Walikota.

KPUProvinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnyamelakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota. Agar

tercipta

kualitas

memilikikompetensi,

Gubernur,

integritas,

Bupati,

dan

dan

kapabilitas

Walikota serta

yang

memenuhi

unsurakseptabilitas maka selain memenuhi persyaratan formaladministratif juga dilakukan Uji Publik oleh akademisi, tokohmasyarakat, dan Komisioner KPU Provinsi dan/atau KPUKabupaten/Kota. Guna

menjamin

transparansi

dan

efisiensi

penyelenggaraanPemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota maka lembaga penegakhukum wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota. Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pelaksanaan Kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan paradigma efisiensi,efektifitas, dan proporsionalitas. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam kontekskesatuan hukum nasional, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur penyelesaian baik penyelesaian untukperselisihan hasil Pemilihan Gubernur maupun perselisihan hasilPemilihan Bupati dan Walikota di tingkat Pengadilan Tinggi dandapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agungyang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapatdilakukan upaya hukum lain.

w w w .bpkp.go.id - 151 II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela”antara lain, judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba,dan berzina serta perbuatan yang melanggar kesusilaanlainnya. Huruf j Cukup jelas.

w w w .bpkp.go.id - 152 Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflikkepentingan” adalah antara lain, tidak memiliki ikatanperkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus keatas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecualitelah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas. Huruf u Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.

w w w .bpkp.go.id - 153 Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.

w w w .bpkp.go.id - 154 Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas.

w w w .bpkp.go.id - 155 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “orang” termasuk CalonGubernur, Calon Bupati, atau Calon Walikota. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penetapan

calon

oleh

KPU

Provinsi

dan

KPUKabupaten/Kota

yang

memperoleh suara terbanyak dibawah calon yang memperoleh suara terbanyak

keduadilakukan

suaraterbanyak.

dengan

memperhatikan

urutan

perolehan

w w w .bpkp.go.id - 156 Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “surat keterangan penduduk”,antara lain, paspor atau Surat Izin Mengemudi (SIM). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas.

w w w .bpkp.go.id - 157 Pasal 69 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Ketentuan dalam huruf ini dikenal dengan istilahKampanye hitam atau black campaign. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengisian

jabatan

jabatan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

hanya

dapat

dilakukan

untuk

mengisikekosongan

w w w .bpkp.go.id - 158 Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perlengkapan lainnya” meliputisampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenalpetugas keamanan TPS, tanda pengenal

saksi,

karetpengikat

surat

suara,

lem/perekat,

kantong

plastik,ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dansertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alatpemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas.

w w w .bpkp.go.id - 159 Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas.

w w w .bpkp.go.id - 160 Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas.

w w w .bpkp.go.id - 161 Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sosialisasi Pemilihan dan pendidikan politik bagi pemilihdilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, pelatihan,simulasi, dan bentuk kegiatan lainnya.

w w w .bpkp.go.id - 162 Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Cukup jelas. Pasal 135 Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. Pasal 137 Cukup jelas. Pasal 138 Cukup jelas. Pasal 139 Cukup jelas. Pasal 140 Cukup jelas. Pasal 141 Cukup jelas. Pasal 142 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang

dimaksud

dengan

“sengketa

antara

PesertaPemilihan

dengan

penyelenggara Pemilihan” antara lain,sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 143 Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146

w w w .bpkp.go.id - 163 Cukup jelas. Pasal 147 Cukup jelas. Pasal 148 Cukup jelas. Pasal 149 Cukup jelas. Pasal 150 Cukup jelas. Pasal 151 Cukup jelas. Pasal 152 Cukup jelas. Pasal 153 Cukup jelas. Pasal 154 Cukup jelas. Pasal 155 Cukup jelas. Pasal 156 Cukup jelas. Pasal 157 Cukup jelas. Pasal 158 Cukup jelas. Pasal 159 Cukup jelas. Pasal 160 Cukup jelas. Pasal 161 Cukup jelas. Pasal 162 Cukup jelas. Pasal 163 Ayat (1) Serah terima jabatan Gubernur dilakukan di ibu kotaprovinsi.

w w w .bpkp.go.id - 164 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 164 Ayat (1) Serah

terima

jabatan

Bupati/Walikota

dilakukan

di

ibukota

Kabupaten/Kota. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 165 Cukup jelas. Pasal 166 Pendanaan untuk seluruh kegiatan Pemilihan dibebankan padaAPBN, kecuali kegiatan kampanye yang berupa pertemuanterbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Dukungan dana melalui APBD antara lain berupa kegiatansosialisasi, pengamanan, distribusi logistik dan lain-lain. Pasal 167 Cukup jelas. Pasal 168 Cukup jelas. Pasal 169 Cukup jelas. Pasal 170 Cukup jelas. Pasal 171 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e

w w w .bpkp.go.id - 165 Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflikkepentingan” adalah tidak memiliki ikatan perkawinanatau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, kebawah dan ke samping dengan Gubernur, Bupati danWalikota. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Pasal 172 Cukup jelas. Pasal 173 Cukup jelas. Pasal 174 Cukup jelas. Pasal 175 Cukup jelas. Pasal 176

w w w .bpkp.go.id - 166 Cukup jelas. Pasal 177 Cukup jelas. Pasal 178 Cukup jelas. Pasal 179 Cukup jelas. Pasal 180 Cukup jelas. Pasal 181 Cukup jelas. Pasal 182 Cukup jelas. Pasal 183 Cukup jelas. Pasal 184 Cukup jelas. Pasal 185 Cukup jelas. Pasal 186 Cukup jelas. Pasal 187 Cukup jelas. Pasal 188 Cukup jelas. Pasal 189 Cukup jelas. Pasal 190 Cukup jelas. Pasal 191 Cukup jelas. Pasal 192 Cukup jelas. Pasal 193 Cukup jelas. Pasal 194

w w w .bpkp.go.id - 167 Cukup jelas. Pasal 195 Cukup jelas. Pasal 196 Cukup jelas. Pasal 197 Cukup jelas. Pasal 198 Cukup jelas. Pasal 199 Cukup jelas. Pasal 200 Cukup jelas. Pasal 201 Cukup jelas. Pasal 202 Cukup jelas. Pasal 203 Cukup jelas. Pasal 204 Cukup jelas. Pasal 205 Cukup jelas. Pasal 206 Cukup jelas.