SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan pemenuhan kebutuhan tenaga tingkat madya di bidang kemaritiman, perlu mendirikan Politeknik Maritim Negeri Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
1
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Memperhatikan
: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2396/M.PAN-RB/8/2012 tanggal 28 Agustus 2012; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA. BAB I PENDIRIAN Pasal 1
Mendirikan Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Polimarin. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Polimarin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Pembinaan Polimarin dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 3 Polimarin mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus di bidang kemaritiman. 2
Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas, Polimarin menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi; b. pelaksanaan penelitian; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Umum Pasal 5 (1) Polimarin terdiri atas: a. Direktur sebagai organ pengelola; b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik; c. Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik; dan d. Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan Polimarin. (2) Direktur sebagai organ pengelola Polimarin dipimpin oleh Direktur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam statuta Polimarin. Pasal 6 Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Bagian Umum dan Akademik; c. Jurusan; d. Pusat; dan e. Unit Pelaksana Teknis. Bagian Kedua Direktur dan Wakil Direktur Pasal 7 Direktur mempunyai tugas: a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta 3
administrasi Polimarin dan hubungannya dengan lingkungan; dan b. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat. Pasal 8 (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Wakil Direktur terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama. b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan. c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
Pasal 9 (1) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan kerja sama. (2) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa. Bagian Ketiga Bagian Umum dan Akademik Pasal 10 (1) Bagian Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana Polimarin yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Polimarin. (2) Bagian Umum dan Akademik dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Bagian Umum dan Akademik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 11 Bagian Umum dan Akademik mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat di lingkungan Polimarin serta pemberian layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, dan kerja sama.
4
Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum dan Akademik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan kepegawaian; d. pengelolaan barang milik negara; e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; h. pelaksanaan layanan akademik; i. pelaksanaan layanan pembinaan kemahasiswaan; j. pelaksanaan registrasi dan penyusunan data kemahasiswaan dan alumni; dan k. pelaksanaan administrasi kerja sama.
Pasal 13 Bagian Umum dan Akademik terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 14 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Polimarin. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pertanggungjawaban anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. (3) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi, pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan mahasiswa, dan alumni, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat serta administrasi kegiatan kerja sama. Pasal 15 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
Bagian Keempat Jurusan Pasal 16 Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 17 Jurusan terdiri atas: a. Jurusan Nautika; b. Jurusan Teknika; dan c. Jurusan Bisnis Maritim. Pasal 18 (1) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus. (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Pasal 19 Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus. Pasal 20 Jurusan terdiri atas: a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; c. Program Studi; d. Laboratorium/Bengkel; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 21 (1) Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator. 6
Pasal 22 (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Pusat Pasal 23 (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu. (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Kepala Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Pusat. (4) Kepala dan Sekretaris Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (5) Pusat terdiri atas: a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan b. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Pasal 24 Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain di dalam negeri dan luar negeri; f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan masyarakat; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
7
Pasal 26 Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretaris; c. Petugas Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 27 Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat; b. pelaksanaan pengembangan pembelajaran; c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; d. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
Pasal 29 Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretaris; c. Petugas Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 30 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dan Pasal 29 huruf d terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu. (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 31 (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan Polimarin. (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Pasal 32 UPT terdiri atas: a. UPT Perpustakaan; b. UPT Teknologi Informasi; c. UPT Bahasa; d. UPT Uji Kompetensi; dan e. UPT Pembentukan Karakter. Pasal 33 (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan. (2) Kepala UPT Perpustakaan bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama. Pasal 34 UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 35 Dalam melaksanakan tugas, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka; c. pengolahan bahan pustaka; d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; e. pemeliharaan bahan pustaka; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan. Pasal 36 UPT Perpustakaan terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; dan 9
c.
Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis. Pasal 37
(1) UPT Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komputer. (2) Kepala UPT Teknologi Informasi bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan. Pasal 38 UPT Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan dan komputer serta pemberian layanan komputer kepada mahasiswa. Pasal 39 Dalam melaksanakan tugas, UPT Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan informasi di lingkungan Polimarin; c. pemberian layanan komputer bagi mahasiswa; d. pemeliharaan dan perbaikan komputer; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Teknologi Informasi. Pasal 40 UPT Teknologi Informasi terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis. Pasal 41 (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan. (2) Kepala UPT Bahasa bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama. Pasal 42 UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kemampuan, dan tes bahasa.
pengembangan
Pasal 43 Dalam melaksanakan tugas, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi: 10
pembelajaran,
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengembangan pembelajaran bahasa; c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bahasa. Pasal 44 UPT Bahasa terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis. Pasal 45 (1) UPT Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan uji kompetensi. (2) Kepala UPT Uji Kompetensi bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama. Pasal 46 UPT Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi. Pasal 47 Dalam melaksanakan tugas, UPT Uji Kompetensi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi tertentu; c. pemberian layanan pendidikan dan pelatihan profesi; d. pemberian layanan uji kompetensi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Uji Kompetensi. Pasal 48 UPT Uji Kompetensi terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.
Pasal 49 (1) UPT Pembentukan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan unit pelaksana teknis di bidang pembentukan dan pembinaan karakter. (2) Kepala UPT Pembentukan Karakter bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. 11
Pasal 50 UPT Pembentukan Karakter mempunyai tugas melaksanakan memberikan layanan di bidang pembentukan dan pembinaan karakter. Pasal 51 Dalam melaksanakan tugas, UPT Pembentukan Karakter menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pembinaan karakter; c. pemberian layanan tes psikologi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pembentukan Karakter. Pasal 52 UPT Pembentukan Karakter terdiri atas: a. Kepala; b. Petugas Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis. Pasal 53 Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, Pasal 40 huruf c, Pasal 44 huruf c, Pasal 48 huruf c, dan Pasal 52 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional/teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV ESELONISASI Pasal 54 (1) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. BAB V TATA KERJA Pasal 55 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Polimarin dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Polimarin maupun dengan instansi lain di luar Polimarin sesuai dengan tugasnya masing-masing;
12
b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing; d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Pasal 56 Wakil Direktur, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan kepada Direktur dengan tembusan kepada Bagian Umum dan Akademik dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Polimarin. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 57 (1) Menteri untuk pertama kali menetapkan Direktur definitif untuk menjabat paling lama 4 (empat) tahun. (2) Penetapan Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini. Pasal 58 Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berakhir, Direktur harus sudah melakukan pemilihan Direktur baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 Pembiayaan Polimarin tahun 2012 dibebankan pada anggaran yang dialokasikan untuk Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2012. Pasal 60 Jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah jabatan yang 13
sama dengan jabatan Pembantu Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sampai dengan ditetapkannya peraturan tentang tunjangan jabatan Wakil Direktur.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 Perubahan organisasi dan tata kerja Polimarin menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pasal 62 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 933
14
Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP 196108281987031003
15
