PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG ORGANISASI Periode

INVENTARISASI KEPUTUSAN/PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG ORGANISASI Periode 2002 – 2011 No.

Nomor dan Tanggal Keputusan/Peraturan/Tentang

Isi Ringkas Pembentukan Organisasi Modern Instansi Vertikal DJP yang meliputi - Kanwil DJP WP Besar - 2 KPP WP Besar

Ket.

1.

KMK No. 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar

pada Saat ini sudah tidak berlaku

2.

KMK No. 38/KMK.01/2003 tanggal 28 Penajaman tugas, fungsi, dan susunan Saat ini Januari 2003 organisasi Kanwil DJP WP Besar dan KPP sudah tidak Tentang Perubahan Atas KMK No. WP Besar berlaku 65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil DJP WP Besar dan KPP WP Besar

3.

KMK No. 587/KMK.01/2003 tanggal 31 - Penajaman tugas, fungsi, dan susunan Desember 2003 organisasi Kanwil DJP WP Besar; Tentang Organisasi dan Tata Kerja - Modernisasi Kanwil DJP Jakarta Khusus; Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP - Modernisasi KPP di lingkungan Kanwil WP Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus DJP Jakarta Khusus dan KPP di Lingkungan Kanwil DJP WP Besar

4.

KMK No. 24/KMK.01/2004 tanggal 14 Pelaksananaan UU Pengadilan Pajak Januari 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

5.

KMK No. 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I

6.

KMK No. 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Pemisahan fungsi antara penyusun anggaran Juni 2004 dan pelaksana anggaran. Tentang Organisasi dan Tata Kerja - Pembentukan DJAPK (penggabungan Departemen Keuangan fungsi yang tersebar pada DJA, DJPKPD, DJLK, dan BAF) - Pembentukan Ditjen Perbendaharaan (penggabungan fungsi yang tersebar pada DJA, BAKUN, dan Pusmon) - Pembentukan Bapekki (penggabungan fungsi yang tersebar pada BAF, DJPKPD, dan Sekretariat Jenderal/Biro HKLN) - Pembentukan Pusintek dari sebelumnya BINTEK

Saat ini sudah tidak berlaku

Modernisasi Kanwil DJP Jakarta I Saat ini sudah Pembentukan KPP Madya Jakarta I Pembentukan 15 KPP Pratama yang akan tidak berlaku diterapkan secara bertahap


No.


Isi Ringkas

Ket.

7.

KMK No. 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Konsekuensi penataan organisasi Kantor Pusat akibat pemisahan fungsi antara penyusun anggaran dan pelaksana anggaran. Pengalihan Instansi Vertikal DJA menjadi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan: - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Likuidasi instansi vertikal BAKUN dan BINTEK


8.

KMK No. 473/KMK.01/2004 tanggal 13 Pembentukan 7 Kanwil DJP dan 20 KPPBB Oktober 2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil DJP, KPP, KPPBB, Karikpa, dan KP-4 sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 519/KMK.01/2003


9.

KMK No. 214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara


Pembentukan 5 KPPN Tipe A yang meliputi KPPN Tipe A Medan II, Bandung II, Semarang II, Surabaya II, dan Makassar II, pembentukan KPPN Tipe B Tobelo, dan pembentukan KPPN Tipe A Khusus Banda Aceh

10.

KMK No. 579/KMK.01/2005 tanggal 15 Modernisasi Kanwil DJP Sumatera Bagian Saat ini Desember 2005 Tengah dan pembentukan KPP Madya sudah tidak Tentang Organisasi dan Tata Kerja Batam berlaku Kanwil DJP Sumatera Bagian Tengah dan KPP Madya di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Bagian Tengah.

11.

KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Penggabungan DJLK dan Bapepam sebagai Saat ini Desember 2005 langkah awal pembentukan OJK sudah tidak Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan berlaku Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

12.

KMK No. 607/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

untuk menjaga indepedensi pelaksanaan tugas dan menghindari conflict of interest serta untuk meningkatkan pembinaan akuntan dan jasa penilai, maka Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang sebelumnya berada di DJLK menjadi Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai


No.


Isi Ringkas

Ket.

13.

KMK No. 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Pembentukan Account Representative pada Februari 2006 KPP Modern untuk meningkatkan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, Tentang Account Representative kepatuhan Wajib Pajak, penerimaan pajak, dan citra serta efektivitas organisasi Ditjen Pajak

14.

KMK No. 99/KMK.01/2006 tanggal 20 Pembentukan Penelaah Keberatan pada Februari 2006 Kanwil DJP Modern untuk meningkatkan tugas di bidang pelayanan keberatan. Tentang Penelaah Keberatan

15.

KMK No. 238/KMK.01/2006 tanggal 9 - modernisasi Kanwil DJP Jawa Bagian Mei 2006 Barat I, Kanwil DJP Jawa Bagian Barat III dan Kanwil DJP Bali, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil DJP Sumatera Bagian Tengah, - Pembentukan 3 (tiga) KPP Madya yaitu Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I, Kanwil KPP Madya Bekasi, KPP Madya DJP Jawa Bagian Barat III, Kanwil DJP Tangerang, dan KPP Madya Denpasar. Bali dan KPP Madya di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Bagian Tengah, Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I, Kanwil DJP Jawa Bagian Barat III, Kanwil DJP Bali


16.

KMK No. 466/KMK.01/2006 tanggal 31 - Pembentukan Direktorat Jenderal Juli 2006 Perimbangan Keuangan Tentang Organisasi dan Tata Kerja - Pembentukan Direktorat Jenderal Departemen Keuangan Pengelolaan Utang - Merubah nomenklatur, dan mempertajam tugas, fungsi, serta struktur organisasi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Merubah nomenklatur, dan mempertajam tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta meningkatkan peran Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional menjadi Badan Kebijakan Fiskal, - Penajaman Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Anggaran - Penajaman Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan


17.

PMK No. 107/PMK.01/2006 tanggal 7 November 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan


Pembentukan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan untuk mendukung dan mensinkronkan program dan kegiatan Menteri Keuangan

No.


Isi Ringkas

Ket.

18.

PMK No. 131/PMK.01/2006 tanggal 22 - Penataan organisasi Direktorat Jenderal Desember 2006 Pajak pada prinsipnya penambahan 4 (empat) Direktorat dan melakukan Tentang Organisasi dan Tata Kerja penajaman tugas dan fungsi serta Departemen Keuangan melakukan penataan organisasi berdasarkan fungsi, serta membentuk unit khusus yang melaksanakan change management - Penataan organisasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yaitu penambahan/pembentukan 1 (satu) Biro, yaitu Biro Kepatuhan Internal - Penataan organisasi Inspektorat Jenderal yaitu penambahan 1 (satu) Inspektorat - Pembentukan Biro Bantuan Hukum, Setjen


19.

PMK No. 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Tahapan Modernisasi Instansi Vertikal DJP yang meliputi: Modernisasi 13 Kanwil DJP (total menjadi 20 Kanwil DJP) Pembentukan KPP Madya diseluruh Indonesia


20.

PMK No. 133/PMK.01/2006 tanggal 22 Penataan tugas, fungsi, susunan organisasi, Desember 2006 tipologi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Tentang Organisasi dan Tata Kerja DJBC Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


21.

PMK No. 134/PMK.01/2006 tanggal 22 Penataan tugas, fungsi, susunan organisasi, Desember 2006 tipologi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPB. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan


22.

PMK No. 135/PMK.01/2006 tanggal 22 Konsekuensi perubahan tugas, fungsi dan Desember 2006 susunan organisasi DJPLN menjadi DJKN Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara


23.

PMK No. 52/PMK.01/2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Pembentukan PIP sebagai “operator” Insvestasi Pemerintah, sedangkan fungsi “regulator” ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan

24.

PMK No. 54/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006

Penataan organisasi, penajaman tugas dan fungsi, dan perubahan nomenklatur Biro Kepegawaian menjadi Biro Sumber Daya Manusia


No.

Nomor dan Tanggal Keputusan/Peraturan/Tentang tentang Organisasi dan Departemen Keuangan

Tata

Isi Ringkas

Ket.

Kerja

25.

PMK No. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Modernisasi seluruh Kanwil dan KPP Pratama di wilayah pulau Jawa dan Bali (direncanakan pada akhir 2008 instansi vertikal DJP di seluruh Indonesia telah menerapkan organisasi modern)


26.

PMK No. 68/PMK.01/2007 tanggal 27 Juni 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dan Batam (pembentukan KPU BC akan dilanjutkan pada Kota-kota besar di Indonesia, antara lain Surabaya dan Semarang). Penataan organisasi dan wilayah kerja Kanwil DJBC dan KPPBC


27.

PMK No. 84/PMK.01/2007 tanggal 31 Juli 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Besar Pengolahan Data dan Dokumen

Pembentukan Kantor Besar Pengolahan Data dan Dokumen sebagai UPT dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melakukan pengolahan data dan dokumen, sehingga Instansi vertikal DJP khususnya KPP lebih berkonsentrasi pada pelayanan, pengawasan, dan penyuluhan

28.

PMK No. 176/PMK.01/2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Perubahan atas KMK Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

Penataan jumlah Sekretaris Pengganti pada Sekretariat Pengadilan Pajak yang sebelumnya berjumlah sebanyak-banyaknya 20 Sekretaris Pengganti menjadi sebanyakbanyaknya 2 kali jumlah majelis.

29.

PMK No. 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Penerapan Kanwil DJP Modern dan Saat ini Mei 2008 Pembentukan/penerapan KPP Pratama dan sudah tidak Tentang Perubahan Peraturan Menteri KP2KP di luar Pulau Jawa dan Bali berlaku Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

30.

PMK No. 68/PMK.01/2008 tanggal 7 Mengenai penyesuaian persyaratan Mei 2008 pengangkatan Account Representative pada Tentang Perubahan Atas Keputusan KPP Pratama. Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 Tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern

31.

PMK No. 87/PMK.01/2008 tanggal 11 Pembentukan KPU BC eselon III dengan Saat ini Juni 2008 nomenklatur KPPBC Tipe Madya Pabean sudah

No.


Isi Ringkas

Ket.

Tentang Organisasi dan Tata Kerja (Belawan, Soekarno-Hatta, dan Tanjung tidak Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Perak) dan KPPBC Tipe Madya Cukai berlaku dan Cukai (Malang, Kediri, dan Kudus). Penataan organisasi Kanwil DJBC dan KPPBC. 32.

PMK No. 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Antara lain, yaitu: Juli 2008 - DJA  likuidasi Direktorat Penyusunan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Asumsi Makro, dan tugasnya dialihkan Departemen Keuangan ke BKF, serta pembentukan Direktorat Sistem Perbendaharaan - DJPb  Penggabungan Dit. Pengelolaan Dana Investasi dan Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman menjadi Direktorat Sistem Manajemen Investasi, serta pembentukan Dit. Transformasi Perbendaharaan. - BPPK  pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara - DJPU  Perubahan Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah yang sebelumnya merupakan middle office menjadi front office dengan nomenklatur Direktorat Pembiayaan Syariah. - Penajaman tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta pengalihan tugas yang kurang tepat pada unit eselon I lainnya di lingkungan Departemen Keuangan,

33.

PMK No. 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penataan organisasi Kanwil dan KPPN yang antara lain penyetaraan eselonisasi pada Kanwil (menjadi II.a) dan KPPN (menjadi III.a), pada KPPN tipe A1 dilakukan penyederhanaan organisasi dengan mengurangi 1 Seksi

34.

PMK No. 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Penajaman tugas, fungsi, susunan organisasi, dan wilayah kerja Kanwil dan KPKNL, bahkan pada KPKNL melakukan perampingan dengan meleburkan Seksi Pengelolaan Barang Jaminan ke dalam Seksi Piutang Negara

35.

PMK No. 149/PMK.01/2008 tanggal 8 Penyesuaian ketentuan peralihan, khususnya Oktober 2008 batas waktu penerapan PMK selambatTentang Perubahan Atas Peraturan lambatnya pada 31 Desember 2008. Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

36.

PPMK No 62/PMK.01/2009 tanggal 1 Pembentukan April 2009 Pribadi.

KPP

WP

Besar

Orang



No.


Isi Ringkas

Ket.

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 37.

PMK No 65/PMK.01/2009 tanggal 1 Pembentukan Pangkalan Sarana Operasi April 2009 Bea dan Cukai di Batam (Tipe B). Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

38.

PMK No 66/PMK.01/2009 tanggal 1 - Pembentukan 3 (tiga) Balai Diklat di April 2009 Pekanbaru, Pontianak, dan Denpasar; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai - Penambahan 1 (satu) Seksi Evaluasi dan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Informasi pada setiap Balai Diklat.

39.

PMK No 73/PMK.01/2009 tanggal 8 Antara lain, yaitu: April 2009 - Sekjen  Pembentukan Pusat LPSE Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), Menteri Keuangan Nomor Penajaman tugas, fungsi, dan susunan 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi organisasi pada Biro Umum, dan dan Tata Kerja Departemen Keuangan Pushaka; - DJBC  Pembentukan Pusat Kepatuhan Internal, pemecahan Subdit Impor dan Ekspor pada Direktorat Teknis Kepabeanan, penajaman tugas, fungsi, dan susunan organisasi Bagian OTL Sesditjen.

40.

PMK No 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pembentukan/penerapan 9 KPPBC Tipe Madya Pabean pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu: Tanjungperak, Bogor, Purwakarta, Bekasi, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Merak, dan Pasuruan.

41.

PMK No 76/PMK.01/2009 tanggal 21 April 2009 Tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan

Merupakan panduan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dalam melaksanakan penataan organisasi.

42.

PMK No 143.1/PMK.01/2009 tanggal 31 Pembentukan Subdirektorat Manajemen Agustus 2009 Transformasi pada Direktorat Transformasi Tentang Perubahan Ketiga Atas Proses Bisnis Dirjen Pajak. Peraturan Menteri Kuenagan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan

43.

PMK Nomor 133/PMK.01/2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Setkomwasjak secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komwasjak, dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekjen Kemenkeu.



No.


Isi Ringkas

Ket.

44.

PMK Nomor 134/PMK.01/2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC

45.

PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal Antara lain: Pengganti 11 Oktober 2010 PMK 100  Pembentukan Direktorat Harmonisasi Tentang Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Penganggaran, DJA; Kementerian Keuangan  Penataan organisasi Pusat Kebijakan Kerjasama Internasional  menjadi Pusat Kebijakan Pembiayaan Climate Change dan Multilateral dan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral;  Pembentukan Bagian Kepatuhan Internal dan Bantuan Hukum, DJA;  Pembentukan Subdirektorat Pelaporan Keuangan BUN, DJPB;  Pembentukan Bagian Umum/TU pada masing-masing Pusdiklat pada BPPK;  Standardisasi rumusan tugas dan fungsi direktorat-direktorat teknis, sesuai dengan arahan Kemen PAN dan RB;  Penajaman tugas dan fungsi serta pengalihan tugas dan fungsi pada beberapa unit eselon I (antara lain Setjen, DJKN, DJPU, dan BPPK); Balai Diklat Kepemimpinan mempunyai PMK Nomor 52/PMK.01/2011 tanggal tugas melaksanakan penyelenggaraan 22 Maret 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Berlokasi di Magelang.

46.

Pembentukan/penerapan 11 KPPBC Tipe Perubahan Madya Pabean pada Direktorat Jenderal Bea PMK dan Cukai, yaitu: Juanda, Jakarta, Dumai, 74/2009 Pontianak, Tangerang, Palembang, Ngurah Rai, Bandar Lampung, Balikpapan, Sunda Kelapa, dan Makassar.

47.

PMK Nomor 53/PMK.01/2011 tanggal Pembentukan 5 (lima) Kantor Pengelolaan 22 Maret 2011 TIK dan BMN di Medan, Semarang, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Kantor Pengelolaan Informasi dan Teknologi dan Barang Milik Negara

48.

PMK Nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC

Modernisasi/penerapan 11 KPPBC Tipe Perubahan Madya pada KPPBC Medan, Jambi, PMK Samarinda, Banjarmasin, Teluk Nibung, 131/2010 Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Nunukan, Tarakan, Entikong, dan Teluk Bayur, serta penataan organisasi pada beberapa KPPBC Tipe Madya Pabean yang selama ini telah terbentuk dengan menyesuaikan tipologi dan struktur organisasi KPPBC agar lebih mencerminkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing KPPBC (KPPBC Tipe Madya Pabean, Madya Pabean A, Madya Pabean B, Madya

No.


Isi Ringkas

Ket.

Pabean C). 49.

PMK Nomor 132/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 84/PMK.01/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan PMK Nomor 133/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Penataan/penambahan Wilayah Kerja UPT Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan (PPDDP) di seluruh KPP yang berada di Kanwil DJP wilayah Pulau Jawa.

51.

PMK Nomor 134/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal

Pembentukan UPT Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE) sebagai UPT setingkat eselon III yang akan melakukan pengolahan data dan dokumentasi pajak yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dimana setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

52.

PMK Nomor 135/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Penataan organisasi Pusat Investasi Pemerintah sebagai organisasi non struktural dengan telah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas PIP untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

53.

PMK Nomor 251/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Perubahan Pasal 39 PMK 135/PMK.01/2011, dimana penerapan secara efektif organisasi, tata kerja, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia Pusat Investasi Pemerintah PIP diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2012.

50.

Pembentukan UPT Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) sebagai UPT setingkat eselon III di Makassar yang akan melakukan pengolahan data dan dokumentasi perpajakan dari KPP yang berada di Kanwil DJP di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya.

Mencabut PMK 52/2007

No.


Isi Ringkas

54.

PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

LPDP dibentuk sebagai unit pengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional dalam rangka menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi (intergenerational equity) dan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

55.

PMK Nomor PMK-29/PMK.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Pajak

Pembentukan KPP yang mengadministrasikan WP Pertambangan dan KPP Khusus Minyak dan Gas Bumi yang pembentukannya dilakukan dengan zero growth tanpa menambah jabatan struktural, dalam hal ini dengan menata ulang tugas dan fungsi KPP WP Besar I, II, III dan IV.

Ket.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG ORGANISASI Periode

Recommend Documents