INVENTARISASI KEPUTUSAN/PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG KETATALAKSANAAN
No.
Nomor dan Tanggal Keputusan/Peraturan/Tentang
Isi Ringkas
1.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007
Pedoman bagi unit Eselon I dalam menyusun standar prosedur operasi
2.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan.
Perubahan dan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebelumnya diatur dengan PMK Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 303/PM.1/2006
3.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010 ttg Perubahan Atas Keputusan menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menkeu Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
Perubahan pelimpahan wewenang kepada Ketua Bapeppam-LK untuk menandatangani Surat dan Atau Keputusan Menteri Keuangan
4.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Pedoman dan acuan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di lingkungan Kementerian Keuangan
5.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KM.1/2010 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kementerian Keuangan
6.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KM.1/2010 tentang Cap Jabatan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kementerian Keuangan
7.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KM.1/2010 ttg Penunjukan Unit Organisasi Dan Jabatan Yang
Ket.
No.
Nomor dan Tanggal Keputusan/Peraturan/Tentang
Memiliki Cap Dinas Di Lingkungan Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan 8.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KM.1/2010 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat Wakil Menteri Keuangan
9.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KM.1/2010 tentang Cap Dinas Wakil Menteri Keuangan
10.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KM.1/2010 tentang Penunjukan Unit Organisasi dan Jabatan yang Memiliki Cap Dinas di Lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
11.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 800/KM.1/2010 tentang Cap Instansi dan Cap Jabatan pada Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
12.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 801/KM.1/2010 tentang Cap Instansi dan Cap Jabatan pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
13.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 962/KM.1/2010 tentang Cap Instansi dan Cap Jabatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Lingkungan Badan pendidikan dan Pelatihan Keuangan
14.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 963/KM.1/2010 tentang Cap Instansi dan Cap Jabatan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
15.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1117/KM.1/2010 tentang Penomoran Dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertical Dan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bea Dan Cukai
16.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1118/KM.1/2010 ttg Cap Instansi Dan Cap Jabatan Pada Instansi Vertical Dan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bea Dan Cukai
17.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Isi Ringkas
Ket.
No.
Nomor dan Tanggal Keputusan/Peraturan/Tentang
Isi Ringkas
Ket.
1119/KM.1/2010 ttg Penggandaan Cap Dinas Di Lingkungan Ditjen Bea Dan Cukai 18.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1135/PMK.01/2010 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pusat
19.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1136/PMK.01/2010 tentang Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan
20.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1137/PMK.01/2010 tentang Cap Instansi dan Cap Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pusat
21.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 299/KM.1/2011 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat pada Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kementerian Keuangan
22.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KM.1/2011 tentang cap Instansi dan Cap Jabatan pada Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kementerian Keuangan
23.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KM.1/2011 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat pada Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Keuangan
24.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KM.1/2011 tentang cap Instansi dan Cap Jabatan pada Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Keuangan
25.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318/KM.1/2011 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara
26.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 319/KM.1/2011 tentang cap Instansi dan Cap Jabatan pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara
Pedoman
penggunaan
dalam
hal
Penomoran dan Pemberian Kode Surat di Lingkungan Kementerian Keuangan Tingkat Pusat
No.
Nomor dan Tanggal Keputusan/Peraturan/Tentang
Isi Ringkas
27.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KM.1/2011 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
28.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KM.1/2011 tentang Cap Instansi dan Cap Jabatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
29.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KM.1/2011 tentang Tata Naskah Dinas Pada Perwakilan Kementerian Keuangan, Sub Perwakilan Kementerian Keuangan, dan Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara
Pengaturan Tata Naskah Dinas (TND) pada Perwakilan Kementerian Keuangan, Sub Perwakilan Kementerian Keuangan, dan Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara
30.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1268/KM.1/2011 tentang Penomoran Dan Pemberian Kode Surat Wakil Menteri Keuangan
Merupakan perubahan atas Keputusan
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1572/KM.1/2011 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat Pada Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1573/KM.1/2011 tentang Cap Instansi dan Cap Jabatan Pada Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1574/KM.1/2011 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat Kantor Pengolahan Data Elektronik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1575/KM.1/2011 tentang Cap Instansi dan Cap Jabatan Pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Keputusan Menteri Keuangn Nomor 313/KMK.01/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti di Lingkungan Kementerian Keuangan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2254/SJ/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti di
Menteri Keuangan Nomor 448/KM.1/2010 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat Wakil Menteri Keuangan dalam rangka adanya penambahan jabatan Wakil Menteri Keuangan II
Ket.
No.
37.
Nomor dan Tanggal Keputusan/Peraturan/Tentang
Lingkungan Sekretariat Jenderal Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KMK.01/2011 tentang Standar Operasional Prosedur yang Bertautan (Standard Operating ProceduresLink) Kementerian Keuangan
Isi Ringkas
Ket.
Penetapan 7 SOP-Link yang terdiri atas: 1. Pembayaran Utang Pemerintah 2. Penerusan Pinjaman Kepada BUMN
Luar
3. Penyusunan Produk Kementerian Keuangan
Negeri Hukum
4. Perjalanan Dinas Menkeu Ke Luar Negeri 5. Penyelesaian Pembayaran Subsidi Jenis BBM tertentu, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik yang membebani APBN dan APBN-P 6. Pencatatan realisasi PNBP SDA Migas 7. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk 38.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1567/KM.1/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KMK.01/2011 tentang Standar Operasional Prosedur yang Bertautan (Standard Operating Procedures-Link) Kementerian Keuangan
Adanya penambahan penetapan SOP link atas KMK 339, meliputi: 1. Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah 2. Pengembalian Secara Tunai atas Cukai dan/atau Sanksi Administratif Berupa Denda 3. Penyusunan Penetapan/Pengesahan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran.
39.
40.
41.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KM.1/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KMK.01/2011 tentang Standar Operasional Prosedur yang Bertautan (Standard Operating Procedures-Link) Kementerian Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.01/2012 tentang Identitas Perlengkapan Kantor Kementerian Keuangan
dan Dokumen Dokumen
Adanya penambahan kedua atas penetapan SOP link pada KMK 339, yaitu Penyelesaian Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
