PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Kesehatan
Nomor
(Lembaran
36
Tahun
Negara
2009
Republik
tentang
Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-2-
3.
Undang-Undang Tenaga
Nomor
Kesehatan
Indonesia
Tahun
36
Tahun
(Lembaran 2014
2014
Negara
Nomor
298,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem
Informasi
Republik
Kesehatan
Indonesia
Tambahan
Tahun
Lembaran
(Lembaran 2014
Negara
Negara
Nomor
Republik
126,
Indonesia
Nomor 5542); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
184,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 6.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 7.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 8.
Peraturan
Menteri
2269/Menkes/Per/XI/2011
Kesehatan
Nomor
tentang
Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 9.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Pedoman
Pelaksanaan
dan
Pembinaan
Pemberdayaan Mayarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
-3-
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UPAYA PENINGKATAN
KESEHATAN
DAN
PENCEGAHAN
PENYAKIT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Peningkatan Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan
dilakukan
secara
yang terpadu,
berkesinambungan,
yang
bersifat
promotif,
terintegrasi ditujukan
dan untuk
mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. 2.
Pencegahan Penyakit adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan
dilakukan
secara
yang terpadu,
berkesinambungan,
yang
bersifat
preventif,
terintegrasi ditujukan
dan untuk
menghindari atau mengurangi risiko dan dampak buruk akibat penyakit. 3.
Promosi
Kesehatan
memberdayakan menginformasikan,
adalah
masyarakat
proses melalui
mempengaruhi
dan
untuk kegiatan
membantu
masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.
-4-
4.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan
negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6.
Menteri
adalah
Menteri
yang
menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang kesehatan. Pasal 2 (1)
Pemerintah
Pusat,
masyarakat
Pemerintah
Daerah,
bertanggung
dan/atau
jawab
untuk
menyelenggarakan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit. (2)
Upaya
Peningkatan
Penyakit
Kesehatan
sebagaimana
bertujuan
untuk
dan
dimaksud
mewujudkan
Pencegahan
pada
ayat
individu
(1) dan
masyarakat yang sehat tetap sehat, dan mencegah terjadinya penyakit pada individu dan masyarakat yang
berisiko,
sehingga
tercapai
individu
dan
masyarakat yang sehat dan produktif. Pasal 3 Sasaran upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit meliputi: a.
individu dan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup dalam semua tatanan;
b.
individu
dan
masyarakat
rentan,
meliputi
perempuan, lanjut usia dan miskin; dan c.
individu dan masyarakat berisiko kesehatan.
anak,
-5-
Pasal 4 Penyelenggaraan Pencegahan
upaya
Penyakit
Peningkatan dapat
Kesehatan
dilaksanakan
dan
dengan
mengembangkan program terobosan yang lebih efektif sesuai
dengan
permasalahan
yang
dihadapi
dengan
berbasis bukti (evidence based). Pasal 5 Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib
berperan
aktif
dalam
penyelenggaraan
upaya
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit. BAB II PENINGKATAN KESEHATAN Pasal 6 Upaya Peningkatan Kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan Promosi Kesehatan untuk mendukung: a.
perbaikan gizi;
b.
peningkatan kesehatan lingkungan;
c.
peningkatan kesehatan kerja dan olahraga;
d.
peningkatan kesehatan keluarga; dan
e.
penanggulangan penyakit. Pasal 7
Promosi Kesehatan harus dilaksanakan dalam bentuk: a.
pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
b.
penciptaan lingkungan yang kondusif;
c.
penguatan gerakan masyarakat;
d.
pengembangan kemampuan individu; dan
e.
penataan kembali arah pelayanan kesehatan.
-6-
Pasal 8 Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan agar para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan mempertimbangkan
dampaknya
terhadap
kesehatan
masyarakat. Pasal 9 Penciptaan
lingkungan
yang
kondusif
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan agar semua pihak mewujudkan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung terciptanya derajat kesehatan yang optimal. Pasal 10 Penguatan gerakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan agar semua pihak memberikan untuk
dukungan
mengendalikan
terhadap faktor
kegiatan yang
masyarakat
mempengaruhi
kesehatan. Pasal 11 Pengembangan
kemampuan
individu
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan agar setiap individu tahu, mau, dan mampu membuat keputusan yang efektif
dalam
upaya
memelihara,
meningkatkan,
dan
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pasal 12 Penataan kembali arah pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
7
huruf
e
dilakukan
untuk
mengubah pola pikir serta sistem pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan aspek kuratif dan rehabilitatif.
-7-
Pasal 13 Promosi
Kesehatan
diselenggarakan
dengan
strategi
pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan. Pasal 14 (1)
Pemberdayaan
masyarakat
ditujukan
untuk
menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. (2)
Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara fasilitasi
proses
pemecahan
masalah
melalui
pendekatan edukatif dan partisipatif. (3)
Pemberdayaan
masyarakat
memperhatikan
dilaksanakan
kebutuhan,
potensi,
dan
dengan sosial
budaya setempat. Pasal 15 (1)
Advokasi dilakukan kepada para penentu kebijakan dan
pemangku
kepentingan
guna
mendapatkan
dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya yang diperlukan. (2)
Hasil advokasi di setiap jenjang pemerintahan dapat diinformasikan dan dijadikan bahan advokasi ke jenjang pemerintahan yang lain secara timbal balik. Pasal 16
(1)
Kemitraan
dilaksanakan
pemberdayaan
masyarakat
untuk dan
mendukung
advokasi
dalam
rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan. (2)
Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip kesamaan kepentingan,
kejelasan
tujuan,
kesetaraan
kedudukan, dan transparansi di bidang kesehatan.
-8-
Pasal 17 Penyelenggaraan
Promosi
Kesehatan
harus
didukung
dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid/akurat,
serta sumber daya yang optimal
termasuk sumber daya manusia yang profesional. Pasal 18 Ketentuan
lebih
Kesehatan
dan
lanjut kegiatan
mengenai
kegiatan
perbaikan
gizi,
Promosi
peningkatan
kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan kerja dan olahraga,
peningkatan
kesehatan
keluarga,
dan
penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e diatur dengan atau dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. BAB III PENCEGAHAN PENYAKIT Pasal 19 (1)
Upaya Pencegahan Penyakit diselenggarakan melalui kegiatan yang meliputi:
(2)
a.
pengendalian faktor risiko;
b.
deteksi dini;
c.
pemberian kekebalan atau imunisasi; dan/atau
d.
pemberian obat pencegahan secara masal.
Upaya Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
harus
didukung
dengan
kegiatan
Promosi Kesehatan dan surveilans kesehatan. Pasal 20 (1)
Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap perilaku masyarakat dan lingkungan untuk memutus rantai penularan atau mencegah terjadinya penyakit, dengan cara: a.
perbaikan kualitas media lingkungan;
-9-
b.
pengendalian
vektor
dan
binatang
pembawa
penyakit;
(2)
c.
rekayasa lingkungan;
d.
peningkatan daya tahan tubuh; dan
e.
perubahan perilaku masyarakat.
Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menemukan faktor risiko dan penyakit sedini mungkin pada individu dan/atau kelompok masyarakat secara rutin melalui wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan.
(3)
Pemberian kekebalan atau imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
(4)
Pemberian
obat
pencegahan
secara
massal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (Neglected Tropical Disease/NTD) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah untuk mematikan sumber/agen penular penyakit dan memutus rantai penularan. Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengendalian faktor risiko, deteksi dini, pemberian kekebalan atau imunisasi, dan pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dengan
atau
dilaksanakan
sesuai
peraturan perundang-undangan.
dengan
ketentuan
-10-
BAB IV SUMBER DAYA KESEHATAN Pasal 22 Untuk terselenggaranya upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menjamin tersedianya fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan pendanaan yang diperlukan. Pasal 23 Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang
dapat
digunakan
untuk
upaya
Peningkatan
Kesehatan dan Pencegahan Penyakit. Pasal 24 (1)
Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kemampuan teknis di bidang Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
(2)
Kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25
Pendanaan penyelenggaran upaya Peningkatan Kesehatan dan
Pencegahan
pendapatan
dan
Penyakit
bersumber
dari
anggaran
belanja
Negara
(APBN),
anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
-11-
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 26 (1)
Tanggung
jawab
masyarakat
dalam
upaya
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit diwujudkan
dalam
masyarakat,
baik
bentuk secara
peran
serta
perorangan
aktif
maupun
terorganisasi. (2)
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a.
program Corporate Social Responsilibity (CSR) di bidang Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
b.
penelitian
dan
mengembangkan
model
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit yang efektif; c.
penyediaan pelayanan Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
d.
penyediaan data dan informasi dalam sistem surveilans
kesehatan
dan
sistem
informasi
lainnya; e.
penyediaan dan pembinaan kemampuan teknis sumber daya manusia untuk upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit; dan/atau
f.
upaya lain di bidang Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit. BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 27
(1)
Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan upaya
Peningkatan
Penyakit.
Kesehatan
dan
Pencegahan
-12-
(2)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan informasi dari sistem surveilans kesehatan dan sistem informasi lain yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28
(1)
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,
dan
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan organisasi profesi
terkait,
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsi
masing-masing. (2)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(3)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada hasil dan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
(4)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat
efektifitas
(1) dan
diarahkan efisiensi
untuk
meningkatkan
penyelenggaraan
upaya
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit. (5)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a.
bimbingan teknis;
b.
penyediaan jaringan informasi kesehatan;
c.
pemberian bantuan tenaga ahli; dan/atau
d.
bentuk lainnya.
-13-
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan; dan b.
Keputusan
Menteri
1114/Menkes/SK/X/2004
Kesehatan tentang
Nomor Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Peraturan
Menteri
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
-14-
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Menteri
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2015 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1755
