www.hukumonline.com
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 053 TAHUN 2006 TENTANG WAJIB DAFTAR PELUMAS YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, Menimbang: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelumas yang dipasarkan di dalam negeri serta untuk memberikan perlindungan konsumen perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai wajib daftar pelumas yang dipasarkan di dalam negeri;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri.
Mengingat: 1.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3.
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
4.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
5.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1693 K/34/MEM/2001 tanggal 22 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas Serta Penetapan Mutu Pelumas;
6.
Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1905 K/34/MEM/2001; Nomor 426/KMK.01/2001; Nomor 233/MPP/Kep/7/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas;
7.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426a/KMK.01/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Minyak Pelumas;
8.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 372/MPP/Kep/12/2001 tanggal 24 Desember 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas;
9.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
1/8
www.hukumonline.com MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WAJIB DAFTAR PELUMAS YANG BEREDAR DI DALAM NEGERI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetik, pelumas bekas dan bahan lainnya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan peralatan lainnya.
2.
Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas adalah kualitas Pelumas yang dinyatakan dalam spesifikasi parameter unjuk kerja Pelumas dan spesifikasi karakteristik fisika kimia Pelumas.
3.
Klasifikasi Kekentalan (Viskositas) Pelumas adalah penggolongan batasan nilai kekentalan minyak lumas yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti Society of Automotive Engineers (SAE) atau International Organization for Standardization (ISO).
4.
Nomor Pelumas Terdaftar yang selanjutnya disingkat NPT adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal terhadap suatu nama dagang pelumas setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
5.
Nama Dagang Pelumas adalah merek dari suatu Pelumas dengan disertai identitas yang dicantumkan pada kemasan Pelumas dan/atau pada sertifikat mutu.
6.
Daftar Umum Pelumas adalah daftar Pelumas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal mengenai NPT dan Nama Dagang Pelumas yang dapat diedarkan dan dipasarkan di dalam negeri dan memuat keterangan lainnya.
7.
Kemasan Pelumas adalah wadah berukuran tertentu untuk menempatkan Pelumas disertai identitas Pelumas.
8.
Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
9.
Laboratorium Uji adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan teknis dan tenaga ahli untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian karakteristik fisika kimia, parameter semi unjuk kerja dan unjuk kerja Pelumas dan telah mendapatkan akreditasi dari instansi yang berwenang.
10.
Laporan Hasil Analisa adalah laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Pelumas dari Laboratorium Uji.
11.
Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
12.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang minyak dan gas bumi.
13.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2/8
www.hukumonline.com Pasal 2 Setiap jenis Pelumas dengan Nama Dagang Pelumas tertentu yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang ditetapkan Menteri dan wajib memiliki NPT. Pasal 3 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengacu pada karakteristik dan parameter Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas. Pasal 4 Dalam hal terdapat jenis Pelumas yang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas belum ditetapkan Menteri, maka pelaksanaan penelitian dan evaluasi permohonan NPT didasarkan pada dokumen Standar dan Mutu (spesifikasi) Pelumas yang disampaikan Perusahaan dan/atau mengacu pada Standar dan Mutu: (Spesifikasi) Pelumas yang berlaku dan diakui secara internasional. BAB II TATA CARA PENDAFTARAN PELUMAS Pasal 5 (1)
Perusahaan mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh NPT kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan data administratif dan data teknis.
(2)
Terhadap Pelumas yang berasal dari produksi dalam negeri, pelaksanaan pendaftarannya dilakukan oleh perusahaan pabrikasi Pelumas atau perusahaan pengguna jasa pabrikasi Pelumas.
(3)
Terhadap Pelumas yang berasal dari impor, pelaksanaan pendaftarannya dilakukan oleh perusahaan importir, agen tunggal, distributor dan/atau perusahaan pengguna jasa pabrikasi Pelumas luar negeri. Pasal 6
(1)
Persyaratan data administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari: a.
Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.
Biodata Perusahaan (company profile);
c.
Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
d.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
e.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
f.
Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
g.
Surat Penunjukan atau kontrak kerja sama dari Produsen atau Prinsipal Pelumas bagi importir, agen tunggal atau distributor;
h.
Kontrak kerja sama dari Produsen Pelumas bagi pengguna jasa pabrikasi Pelumas;
i.
Sertifikat atau bukti pendaftaran permohonan merek pelumas dari Direktorat Jenderal Hak Atas 3/8
www.hukumonline.com Kekayaan Intelektual (HAKI); dan j. (2)
Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari: a.
Sumber perolehan Pelumas;
b.
Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas;
c.
Komposisi Pelumas;
d.
Bentuk dan isi Kemasan Pelumas; dan
e.
Laporan hasil uji tingkat unjuk kerja Pelumas dan/atau Sertifikat mutu unjuk kerja Pelumas yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti API, JASO atau lembaga lain yang diakui secara internasional atau rekomendasi dari pabrik pembuat aditif. Pasal 7
(1)
Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)
Pelaksanaan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penelitian dan Evaluasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
(3)
Dalam rangka penelitian dan evaluasi dapat dilakukan klarifikasi mengenai data administrasi dan data teknis yang disampaikan.
(4)
Direktur Jenderal wajib menyelesaikan penelitian dan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah disampaikannya penjelasan dan diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar.
(5)
Dalam hal setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal melalui Direktur menunjuk petugas Direktorat Jenderal untuk melakukan pengambilan percontoh Pelumas. Pasal 8
(1)
Pengambilan percontoh Pelumas dilakukan sebagai berikut: a.
terhadap Pelumas produksi dalam negeri di pabrik tempat produksi/gudang/kantor produsen atau perusahaan pengguna jasa pabrikasi Pelumas yang mengajukan permohonan;
b.
terhadap Pelumas impor di gudang/kantor perusahaan importir, agen tunggal, distributor dan/atau perusahaan pengguna jasa pabrikasi luar negeri yang mengajukan permohonan.
(2)
Petugas Direktorat, Jenderal melakukan pengambilan dan pengiriman percontoh Pelumas ke Laboratorium Uji.
(3)
Laboratorium Uji melaksanakan pemeriksaan dan pengujian percontoh Pelumas.
(4)
Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Laboratorium Uji Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" dan/atau Laboratorium Uji lain yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(5)
Dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya percontoh Pelumas, Laboratorium Uji wajib menyelesaikan pemeriksaan dan pengujian serta menyampaikan hasil berupa Laporan Hasil Analisa kepada Direktorat Jenderal.
(6)
Dalam hal Laporan Hasil Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyatakan bahwa Pelumas 4/8
www.hukumonline.com memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Analisa menyetujui permohonan dengan memberikan NPT dan mencatat dalam Daftar Umum Pelumas. (7)
NPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal berlakunya NPT dan dapat diperpanjang.
(8)
Dalam hal Laporan Hasil Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyatakan bahwa Pelumas tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Analisa menolak permohonan dan menyampaikannya kepada Perusahaan disertai alasannya. Pasal 9
(1)
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian percontoh Pelumas dalam rangka pendaftaran Pelumas yang beredar di dalam negeri dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan.
(2)
Biaya pemeriksaan dan pengujian percontoh Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III KEWAJIBAN PENCANTUMAN NOMOR PELUMAS TERDAFTAR Pasal 10
(1)
Perusahaan wajib mencantumkan NPT yang telah diperolehnya pada setiap Kemasan Pelumas.
(2)
Pencantuman NPT dilakukan dengan cara: a.
terhadap Pelumas yang diproduksi di dalam negeri dicetak pada sisi luar Kemasan Pelumas;
b.
terhadap Pelumas impor dicetak dan/atau ditempelkan pada sisi luar Kemasan Pelumas.
(3)
Pencantuman NPT pada Kemasan Pelumas harus terlihat dan terbaca dengan jelas dan tidak mudah lepas, rusak dan/atau terhapus.
(4)
Pada sisi luar Kemasan Pelumas wajib dicantumkan tulisan yang sesuai dengan isi Kemasan Pelumas sebagai berikut: a.
Nama dagang Pelumas;
b.
Pabrik pembuat dan nama perusahaan;
c.
Klasifikasi Kekentalan (Viskositas) Pelumas;
d.
Tingkat kemampuan unjuk kerja;
e.
Berat atau isi pelumas dalam satuan metrik;
f.
Petunjuk kegunaan;
g.
Kode produksi (batch number); dan
h.
NPT.
5/8
www.hukumonline.com Pasal 11 Terhadap pemasaran Pelumas curah, Perusahaan wajib menyertakan kopi NPT yang bersangkutan. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1)
Direktorat Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pemasaran Pelumas didalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu dengan melakukan pengambilan percontoh Pelumas yang telah mendapatkan NPT untuk diadakan pemeriksaan dan pengujian percontoh Pelumas pada Laboratorium Uji.
(2)
Pengambilan percontoh Pelumas oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat produksi, gudang penyimpanan, dan tempat pemasaran Pelumas di dalam negeri.
(3)
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemasaran Pelumas dibebankan pada Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13
Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian Laboratorium Uji terhadap percontoh Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menunjukkan Pelumas tidak sesuai dengan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang ditetapkan, Direktur Jenderal dapat mencabut NPT. Pasal 14 (1)
Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan pemasaran Pelumas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2)
Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Dalam hal setelah diberikan teguran tertulis Perusahaan tidak menyampaikan laporannya, Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi kepada Perusahaan berupa pencabutan NPT. BAB V SANKSI Pasal 15
Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa data administratif dan data teknis yang disampaikan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal dapat mencabut NPT. Pasal 16 Terhadap Pelumas yang tidak memiliki NPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pelumas yang NPT-nya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15, wajib ditarik dari pasar dan 6/8
www.hukumonline.com peredaran oleh Perusahaan. Pasal 17 (1)
Dalam hal NPT telah dicabut oleh Direktur Jenderal, terhadap NPT wajib dihapus dari Daftar Umum Pelumas.
(2)
Segala kerugian yang ada sebagai akibat dicabutnya NPT menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan. Pasal 18
Terhadap Perusahaan yang: a.
memproduksi dan memasarkan Pelumas yang telah dicabut NPT-nya atau
b.
memproduksi dan memasarkan Pelumas tanpa memiliki NPT, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19
(1)
Terhadap NPT yang telah diberikan kepada Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sepanjang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)
Terhadap NPT yang telah diberikan kepada Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, yang telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun wajib menyesuaikan dan mendaftarkan kembali untuk mendapatkan perpanjangan berdasarkan Peraturan Menteri ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 019 K/34/M.PE/1998 tanggal 12 Januari 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 30 Oktober 2006 7/8
www.hukumonline.com MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, Ttd. PURNOMO YUSGIANTORO
8/8
