PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri perlu dilakukan pengaturan secara terkoordinasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Izin Cuti Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, TamrJahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin cuti Keluar Negeri adalah keadaan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasan karena ke luar negeri yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. 2. Alasan penting adalah alasan untuk melaksanakan kewajiban agama, berobat dan keperluan keluarga lainnya. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang bekerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan izin cuti ke luar negeri. Pasal 2 (1) Menteri Dalam Negeri memberikan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil Pembina Golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e. (2) Pejabat eselon I di lingkungan komponen masing-masing memberikan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil Penata Muda Golongan ruang Ill/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan ruang Ill/d. (3) Pejabat eselon II di lingkungan komponen masing-masing memberikan izin cuti ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil Pengatur Tingkat I golongan ruang ll/d kebawah. Pasal 3 (1) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kewajiban agama meliputi: a. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta Ibadah Haji yang dilakukan oleh penyelengara Haji/Umroh bagi agama Islam; b. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta perjalanan ibadah keagamaan oleh penyelenggara ibadah keagamaan diluar agama Islam; dan c. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil untuk berobat meliputi: a. Bukti surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil harus melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri; b. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (3) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan keluarga meliputi: a. Bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga Pegawai Negeri Sipil dalam perawatan; dan b. Bukti surat undangan resmi dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan kepada Pegawai Negeri Sipil atas pelaksanaan wisuda anak di luar negeri; c. Bukti surat undangan pernikahan anak Pegawai Negeri Sipil di luar negeri; d. Bukti surat lain yang dapat mendukung pelaksanaan cuti keluar negeri dengan alasan penting; dan e. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pasal 4 Tata cara pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi: a. Pegawai Negeri Sipil Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e mengajukan permohonan izin cuti keluar negeri dengan alasan penting kepada Menteri Dalam Negeri; b. Pegawai Negeri Sipil Penata Muda golongan ruang Ill/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang Ill/d mengajukan permohonan izin cuti keluar negeri kepada pejabat eselon I di Lingkungan Komponen masing-masing; c. Pegawai Negeri Sipil Pengatur Tingkat I golongan ruang ll/d kebawah mengajukan permohonan izin cuti Keluar negeri kepada pejabat eselon II di Lingkungan Komponen masing-masing; d. Permohonan izin cuti keluar negeri tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan pejabat eselon I dan pejabat eselon II selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keberangkatan Pegawai Negeri Sipil ke luar negeri. Pasal 5 Apabila permohonan izin cuti ke luar negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Dalam Negeri, pejabat eselon I dan eselon II memberitahukan penolakan usul Pegawai Negeri Sipil secara tertulis. Pasal 6 Format surat Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2007 MENTERI DALAM NEGERI, Ttd H. MARDIYANTO
LAMPIRAN
: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 77 TAHUN 2007 TANGGAL : 19 Desember 2007
FORMAT PEMBERIAN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING A. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Menteri Dalam Negeri SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING NOMOR Menunjuk surat ...................... Nomor ................. Tanggal .. ...................... perihal tersebut diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada : Nama
:
Jabatan
:
Instansi
:
Selama ................... terhitung mulai tanggal ............ sampai dengan ................. dalam rangka ................... dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada atasan langsung. b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas. Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal..................... MENTERI DALAM NEGERI, ttd NAMA JELAS Tembusan : 1. ........................... 2. dan seterusnya.
B. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Pejabat eselon I di lingkungan komponen masing-masing
SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING NOMOR Menunjuk surat ....................... Nomor...................Tanggal..................... perihal tersebut diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada Nama
:
Jabatan
:
Instansi
:
Selama .................... terhitung mulai tanggal............. sampai dengan .……..... dalam rangka .................... dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan lepada atasan langsung. b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas. Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal............................. a.n. MENTERI DALAM NEGERI NAMA JABATAN ESELON I
NAMA JELAS Pangkat NIP Tembusan : 1. .......................... 2. dan seterusnya.
C. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Pejabat eselon I di lingkungan komponen masing-masing
SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING NOMOR Menunjuk surat........................ Nomor................... Tanggal..................... perihal tersebut diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada Nama
:
Jabatan
:
Instansi
:
Selama .................... terhitung mulai tanggal............. sampai dengan .…....... dalam rangka .................... dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada atasan langsung. b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas. Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal............... a.n. MENTERI DALAM NEGERI NAMA JABATAN ESELON I u.b. NAMA JABATAN ESELON II
NAMA JELAS Pangkat NIP Tembusan : 1. ………………. 2. dan seterusnya.
MENTERI DALAM NEGERI, Ttd H. MARDIYANTO
