GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
-2Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 6.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAsYA MANUSIA PROVINSI BALI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Bali. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali. 5. Badan adalah Badan Manusia Provinsi Bali.
Pengembangan
Sumber
Daya
-3-
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
Pengembangan
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. 8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. 10. Sub Bidang adalah Sub Bidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. 11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah. (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas : a. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan;
Program,
b. Bidang Sertifikasi Kompetensi Kelembagaan membawahi :
dan
Keuangan, Pengelolaan
1. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi; 2. Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
-43. Sub Bidang Pengelolaan Kerjasama; c. Bidang Pengembangan membawahi :
Sumber Belajar dan Kompetensi
Teknis
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi; 2. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Administrasi;
Kompetensi
Inti
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang; d. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, membawahi : 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi; 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional; 3. Sub Bidang Pengembangan Kepemimpinan dan Prajabatan;
Kompetensi
e. UPT Badan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional; (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Struktur Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 4 (1) Badan dapat membentuk UPT Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
-5-
BAB IV TUGAS POKOK BADAN Pasal 5 Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. BAB V FUNGSI BADAN Pasal 6 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis lingkup pengembangan sumber daya manusia;
bidang
b. pelaksanaan tugas dukungan pengembangan sumber daya manusia;
bidang
teknis
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengembangan sumber daya manusia; dan e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI RINCIAN TUGAS KEPALA BADAN Pasal 7 Kepala Badan mempunyai tugas : a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Provinsi; e. menyelenggarakan perumusan kebijakan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis
-6di bidang sertifikasi kelembagaan; f.
g. h. i. j.
k. l. m.
n. o.
p. q. r. s. t. u.
kompetensi
dan
pengelolaan
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia, meliputi bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, bidang pengembangan kompetensi teknis, serta bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT Badan; menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia; menyelenggarakan, pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia; menyelenggarakan pengembangan terkait bidang pengembangan sumber daya manusia, serta UPT Badan; menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pengembangan sumber daya manusia; menyelenggarakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia; menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan; menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan; menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan; menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan sumber daya manusia; menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan sumber daya manusia sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Badan; menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
-7BAB VII RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT Bagian Kesatu Sekretaris Pasal 8 Sekretaris mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan; b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat; c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang; f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan; g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan; h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan dan UPT Badan; i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja; j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan; k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan serta UPT Badan; l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan lingkup Badan; m. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan; n. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan; o. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan sumber daya manusia;
-8p. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Badan; q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan; s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan. Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Pasal 9 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris; f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat; g. melaksanakan kearsipan dan ekspedisi; h. menyiapkan sarana prasarana kediklatan; i. menyiapkan pelayanan kediklatan; j. melaksanakan urusan rumah tangga; k. melaksanakan administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara; l. penatausahaan barang milik daerah; m. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja; n. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan; o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
-9(2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku c. menilai prestasi kerjabawahan; d. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya; e. melaksanakan penatausahaan keuangan; f. melaksanakan pengawasan keuangan; g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan; h. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris; i. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris; j. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang serta UPT Badan setiap; bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris; k. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan; l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
BAB VIII RINCIAN TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Pasal 10 Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang; c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
-10d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; h. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama; i. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama; j. mengkoordinir pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, dan pendidikan kepamongprajaan; k. mengkoordinir pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama; l. mengkoordinir pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antara lembaga; m. mengkoordinir penyiapan perangkat sistem layanan untuk peningkatan mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan; n. mengkoordinir penyiapan kurikulum/materi diklat berdasarkan AKD; o. mengkoordinir penyusunan dan pengembangan program pengembangan sumber daya manusia berbasis inovasi; p. mengkoordinir penyiapan rancangan kerjasama penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dengan Kabupaten/Kota/Instansi/Lembaga terkait; q. mengkoordinir penyusunan database badan; r. mengkoordinir penyajian data melalui pojok inovasi dan website badan; s. mengkoordinir inventarisasi hasil inovasi Diklat Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; t. mengkoordinir penyusunan kalender tahunan, jurnal/majalah, dan profil badan; u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
-11Pasal 11 (1) Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi; g. menyiapkan perangkat sistem layanan untuk peningkatan mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan; h. menyiapkan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi; i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi; g. menyusun database badan;
-12h. menyusun kalender tahunan, jurnal/majalah, dan profil badan; i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan sumber belajar, termasuk perpustakaan dan laboratorium, penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, pendidikan kepamongprajaan, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama; g. mengembangkan dan menyiapkan kurikulum/materi diklat berdasarkan AKD; h. menyajikan data melalui pojok inovasi dan website Badan; i. menginventarisasi hasil inovasi Diklat Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Diklat Jabatan Administrasi; j. menyiapkan rancangan kerjasama penyelenggaraan Pengembangan SDM dengan Kabupaten/Kota/ Instansi/Lembaga terkait; k. menyusun dan mengembangkan Pengembangan SDM berbasis inovasi; l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Bagian Kedua Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pasal 12 Kepala Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
-13b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang; c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang; d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; h. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum; i. mengkoordinir penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum; j. mengkoordinir penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum; k. mengkoordinir pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum; l. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis umum, inti, pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, dan bagi jabatan administrasi perangkat daerah penunjang, serta bagi penyelenggara urusan pemerintahan umum; m. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi, Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi, serta Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang; n. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dari Kabupaten/Kota/ Instansi/Lembaga terkait; o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
-14p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Pasal 13 (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku; g. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi dari Kabupaten/Kota/Instansi /Lembaga terkait; h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan
-15rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi pejabat administrasi berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku; g. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku; h. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi dari Kabupaten/Kota/Instansi /Lembaga terkait; i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi perangkat daerah penunjang berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku; g. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota/Instansi/Lembaga terkait; h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
-16Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Pasal 14 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang; c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang; d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; h. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan; i. mengkoordinir penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional; j. mengkoordinir penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan; k. mengkoordinir pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan; l. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan; m. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional, dan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan; n. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi dari Kabupaten/Kota/Instansi/Lembaga terkait; o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
-17p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Pasal 15 (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi; g. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi, berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku; h. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi dari Kabupaten/Kota/ Instansi/ Lembaga terkait; i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
-18e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bagi jabatan fungsional; g. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku; h. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional dari Kabupaten/ Kota/Instansi/ Lembaga terkait; i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang; f. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan; g. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku; h. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap operasional penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan dari Kabupaten/Kota /Instansi/Lembaga terkait;
-19i. j.
melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 16 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jumlah Tenaga Jabatan berdasarkan beban kerja.
Fungsional
ditetapkan
(6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan. (8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja. BAB IX TATA KERJA Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok. (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-20(3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan. (8) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan. (9) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada Sekretaris. Apabila Sekretaris berhalangan, maka diwakilkan kepada Bidang-Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BAB X JABATAN PERANGKAT DAERAH Pasal 18 Jabatan Perangkat Daerah pada Badan terdiri dari : a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama; b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator; c. Kepala UPT Badan kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator; dan d. Kepala UPT Badan kelas B, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali (Berita
-21Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan Gubernur 1 Januari 2017.
ini
mulai
berlaku
pada tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2016 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 20 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 95
