PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI Menimbang : a.
Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Badan Litbang, merupakan komponen Departemen Dalam Negeri yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di daerah. 5. Kepala Badan adalah nama jabatan yang memimpin Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 6. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dan/atau pengkajian untuk kepentingan praktis, sehingga berhasilguna dan berdayaguna bagi masyarakat. 8. Pengkajian adalah kegiatan penelaahan dan penganalisaan terhadap suatu masalah atau kasus dengan pendekatan yuridis, administrative dan teoritik untuk memberikan masukan kepada pimpinan Departemen Dalam Negeri dan/atau pimpinan Daerah. 9. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah dan atau satuan kerja pemerintah dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan bersama. 10. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran Balitbangda dan meningkatkan kualitas hasil penelitian. 11. Fasilitas adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan sesuatu kegiatan. 12. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 13. Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu. 14. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat Jabatan Peneliti dan dipekerjakan pada suatu satuan organisasi penelitian dan Pengembangan dengan tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan. BAB II RUANG LINGKUP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 2 Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri terdiri dari : a. Penelitian dan pengembangan kebijakan umum; dan b. Penelitian dan pengembangan pemerintahan darerah. Pasal 3 (1) Penelitian dan pengembangan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi : a. kepegawaian, kelembagaan dan pengawasan; b. kesatuan bangsa dan politik; c. otonomi daerah; d. pemerintahan umum; e. keuangan daerah; f. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; g. kependudukan; h. pembangunan daerah; i. pendidikan dan pelatihan; dan j. kegiatan penelitian lain yang diperintahkan oleh Menteri. (2) Penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi : a. bidang kepegawaian, kelembagaan dan pengawasan; b. bidang pembangunan daerah; c. bidang keuangan daerah; d. bidang kesatuan bangsa dan politik; e. bidang pemberdayaan masyarakat; f. bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Dearah; g. bidang kependudukan; h. bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
i.
bidang lain yang diperintahkan oleh Gubernur/Bupati/Wlikota.
(3) Selain kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Litbang dan Balitbangda melakukan kajian atas masalah-masalah actual dan mendesak. (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas perintah atau tidak atas perintah Pimpinan. BAB III KEWENANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Bagian Pertama Kewenangan Pasal 4 (1) Kewenangan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan berada pada Badan Litbang dan Balitbangda. (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti. (3) Kewenagan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi : a. Penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya; b. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan; c. Pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan; d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; e. Menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan f. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. (4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yang meliputi: a. Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan; b. Penyusunan dan pemaparan disain dan insttrumen penelitian dan pengembangan; c. Pengumpulan dan pengolahan data; d. Penyusunan Laporan data lapangan; e. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan f. Pemaparan hasil penelitian dan pengembangan. Pasal 5 (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, di lingkungan Departemen Dalam Negeri berpedoman pada Rencana Strategis Departemen Dalam Negeri dan Rencana Setrategis Badan Litbang. (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, di lingkungan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Rencana Strategis Pemerintahan Daerah dan Rencana Strategis Balitbangda. (3) Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a, di lingkungan Departemen Dalam Negeri dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Litbang. (4) Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf e, di lingkungan Departemen Dalam Negeri, dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Badan. (5) Persetujuan terhadap laporan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf e, di lingkungan Departemen Dalam Negeri, dilakukan oleh
pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Badan. (6) Persetujuan terhadap laporan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf e, di lingkungan Pemerintah Daerah ditunjuk oleh Kepala Badan. Bagian Kedua Pelaksanaan Penelitian Pasal 6 (1) Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara swakelola. (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan. (3) Pedoman teknis dan prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ditetapkan oleh Menteri. Pasal 7 (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dibidang penelitian dan pengembangan. (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan sumber daya manusia dan alih teknologi. BAB IV PENGORGANISASIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 8 (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan dibentuk Tim, yang terdiri atas : a. Tim fasilitasi; dan b. Tim peneliti. (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilingkungan Departemen Dalam Negeri dibentuk pada masing-masing satuan sub unit kerja yang terdiri atas : a. Pengarah; b. Penanggung jawab; c. Koordinator; dan d. Anggota (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di lingkungan Pemerintahan Daerah dibentuk pada masing-masing satuan sub unit kerja yang terdiri atas : a. Pengarah/Penanggung Jawab b. Koordinator; dan c. Anggota. (4) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terdiri dari atas : a. Ketua; b. Peneliti; c. Pembantu Peneliti; d. Pembantu Lapangan;
e. Sekretariat Penelitian; f. Pengolah Data Lapangan; dan g. Tenaga administrasi. (5) Pembentukan Tim Fasilitasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (6) Pembentukan Tim Fasilitasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (7) Pembentukan Tim Peneliti di lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (8) Pembentukan Tim Peneliti di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Pasal 9 (1) Dalam Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Tim peneliti dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetisi dan bidang keahliannya. (2) Tenaga ahli/narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Badan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada tenaga ahli/narasumber yang bersangkutan. Pasal 10 (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dapat menugaskan Kepala Badan untuk melakukan kajian/telaahan sebagai bahan masukan (2) Kajian/telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat struktural dan atau pejabat fungsional peneliti. BAB V KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 11 (1) Badan Litbang secara proaktif melakukan koordinasi antara lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat pusat, pusat dengan daerah.. (2) Balitbangda Provinsi atau Balitbangda Kabupaten/Kota secara proaktif melakukan koordinasi antar lembaga penelitian dan pengembangan di Tingkat Provinsi, dan Lintas Provinsi, serta Kabupaten/Kota dan Lintas Kabupaten/Kota. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa usulan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Pasal 12 Kegiatan penelitian dan pengembangan yang setrategis dan menyangkut kepentingan nasional yang diselenggarakan oleh Balitbangda dikoordinasikan dengan Badan Litbang BAB VI PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 13 (1) Badan Litbang dan Balitbangda dapat melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Lembaga Kelitbangan Ddepartemen /Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Balitbangda.
(2) Mekanisme pelaksanaan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis. BAB VII PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 14 (1) Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah didokumentasikan dan dapat dipublikasikan melalui sarana teknologi komunikasi dan informasi. (2) Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Komponen/Kepala Daerah yang terkait, dalam bentuk rekomendasi yang implementatif sebagai bahan perumusan kebijakan. (3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh pejabat fungsional peneliti sebagai bahan pengumpulan angka kredit. Pasal 15 Hasil Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan program kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. BAB VIII SARANA DAN PRASARANA Pasal 16 Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, perlu didukung sarana dan prasarana yang meliputi : a. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung; b. Gedung/ruang kerja/ruang pameran; c. Kendaraan Operasional; d. Laboratorium dan Perpustakaan Litbang; e. Lembaga Penerbitan; f. Jurnal Ilmiah; g. Komputer dan Perlengkapan Seminar; h. Peralatan Survey; i. Alat Tulis Kantor; dan j. Teknologi Informasi. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 17 (1) Biaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bersumber dari : a. APBN; b. APBD; dan c. Sumber-sumber lainnya yang sah. (2) Untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang actual dan berkualitas, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 1℅ dari APBD.
Pasal 18 Biaya penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dugunakan untuk : a. Kegiatan penelitian dan kajian; b. Seminar dan workshop hasil penelitian dan kajian; c. Kegiatan orasi ilmiah; d. Kegiatan pengembangan suatu konsep atau model; e. Kegiatan penelitian mandiri; f. Pembuatan laboratorium dan perpustakaan litbang; g. Uji coba hasil penelitian; h. Dukungan pengumpulan dan penggandaan karya ilmiah dalam penetapan angka kredit pejabat fungsional peneliti; i. Publikasi hasil penelitian dan kajian; j. Peningkatan Sumber daya manusia; k. Pengembangan Wacana Kelitbangan; l. Pengembangan wacana Kelitbangan; dan m. Kegiatan lain yang dianggap perlu. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juli 2007 MENTERI DALAM NEGERI a.i, ttd WIDODO AS.
