KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nemer: Q5, TAHUN 2009
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN TERHADAP
PENCETAKAN, PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN,
PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009
KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewa n Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan dan Pendistribusian Surat Suara dan Perleng kapan Pemungutan Suara untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Ra kyat Daerah Tahun 2009;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rep blik Indonesia Nomor 4721); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4801 ); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemil ihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwa kilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4836);
2 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009. 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 4 Februari 2009.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN TERHADAP PENCETAKAN, PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. 4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 5. Panitia Pemungutan suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 6. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelengarakan Pemilu di luar negeri. 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. 9. Perlengkapan Pemungutan Suara di TPS/TPSLN adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, terdiri dari : a. Kotak Suara; b. Surat Suara; c. Tinta Tanda Khusus; d. Bilik Pemungutan Suara; e. Segel; f. Alat untuk memberikan tanda pilihan; dan g. Tempat Pemungutan Suara.
4 10. Dukungan Perlengkapan lainnya adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara di TPS/TPSLN dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, meliputi : a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS/KPPS-LN; c. tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPS-LN; d. tanda pengenal saksi; e. karet pengikat surat suara; f. lem/perekat; g. kantong plastik; h. ballpoint; i. gembok; j. spidol; k. formulir untuk berita acara dan sertifikat; l. sticker nomor kotak suara; m. tali pengikat; n. alat pemberi tanda pilihan; dan o. alat bantu tuna netra. 11. Barang Perlengkapan Pemilu adalah benda yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yang perencanaan dan spesifikasi teknisnya ditetapkan oleh KPU. 12. Jasa Keperluan Pemilu adalah layanan penanganan pekerjaan meliputi jasa pekerjaan pengadaan, pengepakan, penghitungan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, dari dan ke tempat tujuan serta layanan pekerjaan yang memiliki keahlian khusus/profesional yang perencanaan dan spesifikasi teknisnya ditetapkan oleh KPU. 13. Pengamanan adalah kegiatan mengamankan semua proses produksi surat suara dan perlengkapan pemungutan suara di pencetakan sampai dengan pengiriman, dalam kondisi baik. 14. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan dan mengawasi proses produksi surat suara dan perlengkapan pemungutan suara di pencetakan sampai dengan pengiriman, dalam kondisi baik. 15. Penghitungan adalah mencatat suara suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam waktu tertentu dan sesuai jumlah yang dipesan KPU. 16. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan barang-barang pada tempat tertentu sehingga barang-barang tersebut tetap dalam kondisi aman dan baik. 17. Pengepakan adalah menata dan mengemas surat suara dan perlengkapan lainnya dengan jumlah dan spesifikasi teknis sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak. 18. Distribusi adalah pengangkutan/pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk keperluan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, oleh penyedia jasa/perusahaan ekspedisi dari pengguna jasa Komisi Pemilihan Umum dari suatu tempat ke daerah tujuan sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, prosedur dan anggaran berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.
5 BAB II PENGAMANAN PROSES PRODUKSI Pasal 2 Dalam kegiatan pengamanan proses produksi, diperlukan tim pengaman dan pengendali produksi, yang bertugas : 1. mengamankan dan mengendalikan proses produksi perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersama pihak Kepolisian sesuai dengan tingkatannya; 2.
memeriksa jumlah surat suara yang telah dicetak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPU;
3.
menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
4.
mengamankan proses cetak surat suara selama proses berlangsung;
5.
memverifikasi jumlah surat suara yang telah selesai dicetak, sudah dikirim dan yang masih tersimpan di perusahaan percetakan dengan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Sekretariat Jenderal KPU;
6.
mengawasi dan mengamankan separasi film dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan dan menyerahkan kepada KPU;
7.
mengawasi dan mengamankan pengadaan formulir;
8.
membuat laporan hasil cetak surat suara dan perlengkapan lainnya secara berkala serta pendistribusian kepada KPU, melalui Sekretaris Jenderal KPU. BAB III PROSES PENGHITUNGAN Pasal 3
(1)
Proses penghitungan dilakukan bertahap, dimulai sejak barang-barang selesai diproduksi, meliputi : a. jumlah yang dipesan; b. jumlah yang sudah diproduksi dengan hasil baik; c. jumlah yang akan dikemas; d. jumlah yang dikirim; e. jumlah yang ada di gudang; dan f. jumlah kekurangan yang belum diproduksi.
(2)
Petugas pengamanan dan pengendalian produksi membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada KPU secara periodik per 3 (tiga) hari sekali, melalui Sekretariat Jenderal KPU
(3)
Petugas pengamanan dan pengendalian produksi segera melapor kepada KPU bila terjadi sesuatu yang menghambat produksi barang-barang Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini. BAB IV PENYIMPANAN Pasal 4
Barang-barang kebutuhan Pemilu selama dalam proses produksi di perusahaan, di simpan di tempat yang aman dan mudah diperiksa untuk keperluan pendataan.
6 Pasal 5 Penyimpanan yang aman dan mudah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu ditempatkan di gudang perusahaan dan di tempat tujuan (KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, TPS) dalam kondisi baik, lengkap, dan aman. Pasal 6 Dalam menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan : a. berdasarkan jenis dan kelompok secara terpisah; b. penempatannya mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik; c. diberi label nama barang dan jumlah; dan d. ditumpuk berdasarkan wilayah daerah tujuan dan diberi nama. BAB V PENGEPAKAN Pasal 7 Dalam pelaksanaan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, ditetapkan : 1. Perusahaan terlebih dahulu melakukan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. 2. Pengepakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan setelah mendapat Surat Perintah Pengepakan (SPP) dari Sekretariat Jenderal KPU. 3. Dalam melaksanakan pengepakan, perusahaan percetakan harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut : a. bahan pengepakan harus bermutu baik; b. bahan pengepakan bagian dalam diserut; c. kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan perlengkapan pemungutan suara/surat suara; d. kemasan harus diberi tanda/rambu-rambu dan diberi ganjal terbuat dari potongan kertas/jerami/bahan lain; e. pengepakan harus dilakukan dengan baik, teliti dan rapi serta tidak merusak perlengkapan pemungutan suara/surat suara; f. kemasan peti dipaku dengan baik dari dalam dan diikat dengan plat besi (bandijzer); g. pengepakan perlengkapan pemungutan suara/surat suara yang diangkut dengan sarana angkutan udara, menggunakan kardus yang kuat dan dilapisi plastik; h. memberikan tanda pada “Perlengkapan pemungutan suara/surat suara” pada setiap kemasan dengan cat warna hitam dan alamat tempat tujuan harus ditulis nama KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau pelabuhan tujuan secara lengkap dan tidak disingkat; dan i. melampirkan Surat Pengantar yang memuat rincian jumlah dan peruntukannya.
7
Pasal 8 (1)
Perusahaan Percetakan setelah menyelesaikan pengepakan berkewajiban menyusun hasil pengepakan surat suara dan perlengkapan lainnya dalam tumpukan berdasarkan daerah tujuan.
(2)
Kemasan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya yang akan di kirim, disesuaikan dengan jadwal waktu pengiriman secara berurutan.
(3)
Volume perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya yang akan di angkut didasarkan pada rencana alokasi kebutuhan.
(4)
Jumlah perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya yang dikemas harus sesuai dengan daftar pengepakan.
BAB VI PENDISTRIBUSIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 9 (1) Sekretariat Jenderal KPU mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara mencakup Surat Suara, Tinta Tanda Khusus, Segel, Formulir Model Seri C dan Model Seri D, Daftar Calon Tetap (DCT), sampai di KPU Kabupaten/Kota dan KPPSLN melalui PPLN. (2) Sekretariat KPU Provinsi mendistribusikan Kotak Suara, Bilik Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sampai di KPU Kabupaten/Kota. (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan Surat Suara, Tinta Tanda Khusus, Segel, Kotak Suara, Bilik Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sampai di TPS melalui PPK dan PPS. (4) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk pihak ketiga untuk pendistribusian kelengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sampai tujuan.
Bagian Kedua Pelaksanaan Pendistribusian Pasal 10 Penentuan Skala Prioritas daerah tujuan, adalah : 1. Skala Prioritas pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya didasarkan pada jarak, lokasi, lama waktu, letak geografis, tingkat kesulitan dan tingkat keamanan bagi daerah tujuan;
8
2.
Skala Prioritas daerah tujuan dikelompokan dalam beberapa kelompok prioritas, yaitu : a) Paket I Prioritas I : 1) Propinsi NAD ; yaitu Kabupaten Simeuleu, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Sabang. 2) Propinsi Sumatera Utara ; yaitu Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan. 3) Propinsi Sumatera Barat ; yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai. 4) Propinsi Riau ; yaitu Kabupaten Bengkalis 5) Propinsi Kepulauan Riau ; yaitu Kabupaten Lingga, Kabupaten Singkap, dan Kabupaten Natuna . b) Paket II Prioritas I : 1) Provinsi Bangka Belitung ; yaitu Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. 2) Provinsi Bengkulu ; yaitu Kabupaten Bengkulu Utara (Pulau Enggano) c) Paket III Prioritas I : 1) Provinsi DKI Jakarta ; yaitu Luar Negeri (PPLN), dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 2) Provinsi Kalimantan Barat ; yaitu Kabupaten Kapuas Hulu. 3) Provinsi Kalimantan Tengah ; yaitu Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Murung Raya. d) Paket V Prioritas I : Provinsi Kalimantan Selatan ; yaitu Kabupaten Tabalong. e) Paket VI Prioritas I : Provinsi Kalimantan Timur ; yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Tanatidung, dan Kabupaten Bulungan. f) Paket VII Prioritas I : Provinsi Jawa Tengah ; yaitu Kabupaten Jepara (Pulau Karimunjawa) g) Paket VIII Prioritas I : 1) Provinsi Jawa Timur ; yaitu Kabupaten Gresik (Pulau Bawean) 2) Provinsi Nusa Tenggara Timur ; yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndau, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. 3) Seluruh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ;
9
h) Paket IX Prioritas I : Provinsi Jawa Timur ; yaitu Kabupaten Sumenep (Pulau Kangean) i) Paket A Prioritas I : 1) Provinsi Sulawesi Selatan ; yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Luwu Utara. 2) Provinsi Sulawesi Tenggara ; yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Muna. 3) Seluruh Provinsi Maluku ; j) Paket B Prioritas I : 1) Provinsi Sulawesi Tengah ; yaitu Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. 2) Provinsi Sulawesi Utara ; yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 3) Seluruh Provinsi Maluku Utara ; Bagian Ketiga Penggunaan Sarana Angkutan Pasal 11 (1)
Pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya yang berasal dari KPU sampai ke KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat, udara, dan laut.
(2)
Pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS dan KPPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat, udara dan laut.
(3)
Dalam keadaan darurat : a. Perusahaan ekspedisi yang ditunjuk oleh perusahaan pemenang tender dapat bekerja sama dengan TNI dan POLRI dalam pelaksanaan pengangkutan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU; b. Pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam keadaan darurat dapat berkoordinasi langsung dengan KPU. Bagian Keempat Jangka Waktu Pendistribusian Pasal 12
(1) Waktu Pendistribusian : a. Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya yang dikirim dari KPU sampai ke KPU Kabupaten/Kota dan PPLN sudah diterima di KPU Kabupaten/Kota dan PPLN selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Tahun 2009; b. Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya yang diangkut dan dikirim dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota harus sudah diterima di KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Tahun 2009;
10 c. Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya yang dikirim dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS sampai ke TPS dan dari PPLN sampai ke TPSP-LN, harus diterima di TPS dan TPS-LN selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Tahun 2009. (2) Pelaksanaan pengangkutan/pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya didasarkan kepada daerah tujuan masing-masing yang telah ditetapkan dengan skala prioritas yang telah ditentukan. (3) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ke daerah tujuan, melakukan kegiatan : a. menyusun rencana pelaksanaan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk keperluan Pemilu 2009 yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan unit kerja terkait; b. melakukan pendataan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk keperluan Pemilu 2009 yang akan dikirim ke Daerah tujuan; c. menetapkan pembagian wilayah pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk keperluan Pemilu 2009 yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan unit kerja terkait; d. menyusun rencana moda angkutan melalui darat, laut dan udara yang didasarkan dengan skala prioritas dan kondisi geografis ke daerah tujuan; e. mengkoordinasikan rencana distribusi dengan perusahaan yang ditunjuk untuk tujuan itu. (4) Jadwal pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk keperluan Pemilu 2009. disinkronisasikan di antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Perusahaan yang ditunjuk untuk maksud distribusi. BAB VII PENUNJUKKAN DAN PELAKSANAAN PENGIRIMAN Pasal 13 Penunjukan Perusahaan Ekspedisi untuk pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian dilakukan oleh perusahaan ekspedisi yang ditunjuk oleh perusahaan yang mengerjakan barang-barang keperluan Pemilu, dengan ketentuan :. 1) Perusahaan ekspedisi harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut : a. melampirkan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang; b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang diantaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan; c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengangkutan; d. secana hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; e. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana; f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; g. belum pernah di hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional perusahaan/perorangan; h. tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya; i. memiliki pertanggungan asuransi; dan j. memiliki gudang sendiri.
11 2) Persyaratan pergudangan yang dimiliki oleh perusahaan ekspedisi untuk menjamin keselamatan dan keamanan perlengkapan pemungutan suara, gudang perusahaan ekspedisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. areal gudang bebas banjir; b. instalasi listrik cukup memadai; c. pintu gerbang yang aman; d. dinding, lantai dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan barang; e. pengaturan udara (ventilasi) gudang cukup baik; f. tersedia palet/ganjal barang; g. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi; h. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; i. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang; dan j. tersedianya alat pemindahan barang. BAB VIII PEMERIKSAAN, PENELITIAN DAN BIAYA Pasal 14 (1) Surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang dikirim ke daerah tujuan, terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh tim pengaman dan pengendali produksi KPU dan melaporkannya kepada KPU. (2) Tim Pengaman dan Pengendali Produksi KPU berfungsi juga sebagai pengawas distribusi. (3) Biaya pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, termasuk biaya pengepakan, pemetian, dan pelabelan diatur oleh pihak perusahaan pelaksana pekerjaan barang-barang keperluan Pemilu 2009. BAB IX PENGAWALAN, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PENGIRIMAN Pasal 15 (1)
Untuk keselamatan dan keamanan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk daerah tujuan yang tingkat kerawanan keamanan yang tinggi, maka dalam pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman pihak ekspedisi dapat melibatkan Petugas Pengawalan yang personilnya berasal dari aparat keamanan TNI dan POLRI, setelah berkoordinasi dengan KPU.
(2)
Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak mulai diangkut dan dikirim ke daerah tujuan, sampai diserahkan kepada pihak yang menerima.
(3)
Beban biaya dalam pelaksanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), menjadi tanggungjawab perusahaan penyedia barang keperluan pemilu 2009. Pasal 16
(1)
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kelancaran, keamanan dan keselamatan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkutan, pengiriman dan sampai di alamat tujuan.
adalah
sejak
dari
12 (3)
Pengawasan dilaksanakan dengan cara : a. meneliti pelaksanaan pengiriman sesuai alokasi yang sudah ditetapkan; b. mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana (preventif); c. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman yang sudah mendapat kepastian dari perusahaan ekspedisi dengan jalan menyampaikan berita melalui radiogram/telepon ke alamat tujuan; d. mengecek perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya yang telah dikirim sesuai alamat tujuan serta dalam keadaan baik, utuh dan selamat. dan e. membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan pendistribusian Pemilu 2009 secara berkala. BAB X PENERIMAAN BARANG Pasal 17
Pejabat Penerima perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di KPU Kabupaten/Kota tujuan, sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), melakukan pemeriksaan sebagai berikut : 1. mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli yang diterima dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB); 2. mencocokkan jumlah isi peti/koli dengan melakukan kegiatan : a. membuka kemasan/peti/koli satu per satu untuk dicatat tulisan pada label peti/koli yang bersangkutan; b. memeriksa isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka dan dicocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB); c. mencatat dan melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB); d. menyortir perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk diteruskan ke TPS melalui PPK dan PPS; e. memproses penyortiran paling lambat 7 (tujuh) hari; dan f. melaporkan dan atau KPU Provinsi apabila hasil penyortiran terdapat kekurangan dari yang semestinya. BAB XI SANKSI Pasal 18 Penyedia barang/jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati bersama Komisi Pemilihan Umum, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 19 Penyedia Barang/Jasa yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 20 Penyedia Barang/Jasa yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara yang ditetapkan oleh KPU, dikenai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
13
BABXII KETENTUAN LAIN Pasal21 Pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya yang berasal dari KPU sampai PPLN, diserahkan melalui kelompok kerja Pemilu Luar Negeri ( Pokja PLN) yang berkedudukan di ged ung Departemen Luar Negeri di Jakarta. Pasal22 Perusahaan penyedia barang dan jasa KPU melaporkan secara berkala kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai kegiatan pelaksanaan pengangkutan/pengiriman perlengkapan pemungutan suara dan dukun~lan perlengkapan lainnya keperluan Pemilu 2009.
Pasal 23 Tata cara dan teknis pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dari KPU Kabupaten/Kota ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS)/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setempat. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Febru.a.ri 2009 KETUA,
ttd Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA
.AJ==9SMaw:. sesuai dengan aslinya
IAT JENDERAL KPU
