PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KOMISI PEMILIHAN UMUM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundangundangan;

b.

bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

c.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (6), Pasal 42 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 58, dan Pasal 66 ayat (5) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

-23.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

8.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

9.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980); 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

-312. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008; 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; Memperhatikan

:

1.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/ TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/ SK/KPU/TAHUN 2008;

2.

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 18 April 2009; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1.

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-4-

3.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

5.

Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008.

6.

Gabungan partai politik adalah gubungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum.

7.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 14, dan Pasal 21 Undang-Undang.

8.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

9.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

10. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU. 11. a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan; b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi; c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.

-512. Tim Kampanye Nasional, selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 13. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. 14. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya. 15. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon. 16. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah lembaga yang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu. 17. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan. 18. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu. 19. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon terentu. Pasal 2 Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : a. b. c. d. e. f.

mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum;

-6g. h. i. j. k. l.

keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektifitas. Pasal 3

Penyelenggaraan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4 (1) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. (2) Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. b. c. d.

dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye; terdapat unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesarbesarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan; terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon; dan dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye. Pasal 6

Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA Pasal 7 (1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. (2) Kampanye diikuti oleh peserta kampanye. (3) Kampanye didukung oleh petugas kampanye.

-7-

Pasal 8 (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas pengurus partai politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan. (2) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memilih dan terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15. (3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang ditunjuk pasangan calon, antara lain organisasi sayap partai politik atau gabungan partai politik dan atau organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer). (4) Organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh warga negara Republik Indonesia serta tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia. Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye nasional. (2) Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul. (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. (4) Tim kampanye tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi dan/ atau kabupaten/kota. Pasal 10 (1) Nama-nama dan identitas pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model ABPPWP dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan : a. b. c. d.

1 (satu) rangkap untuk pasangan calon; 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota; 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

(2) Pendaftaran nama-nama pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

-8(3) Pendaftaran nama-nama pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye. (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye dan nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Pasal 11 (1) Pasangan calon dapat mengangkat dan memberhentikan petugas kampanye. (2) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye. (3) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye. Pasal 12 (1) Peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat. (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih. Pasal 13 Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye. BAB III MATERI KAMPANYE Pasal 14 (1) Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon. (2) Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih.

-9Pasal 15 (1) Visi dan misi pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan harus dapat dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila pasangan calon terpilih. (2) Visi dan misi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 16 Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dilakukan dengan cara : a. b. c. d. e.

sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum; tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih; bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan tidak bersifat provokatif. Pasal 17

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, harus : a. b. c. d. e. f.

menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; meningkatkan kesadaran hukum; memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Pasal 18

Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 melalui website KPU.

- 10 BAB IV METODE KAMPANYE Pasal 19 (1) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dilaksanakan dalam bentuk : a. b. c. d. e. f. g. h.

pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; penyiaran melalui radio dan/atau televisi; penyebaran bahan Kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU; debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar serta rapat umum.

(2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, dan petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon menjadi pasangan calon terpilih. Pasal 20 Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut : a. b.

c. d.

e.

f.

dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup; jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat pusat, 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi, dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota; menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab; pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang; hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakang kampanye di tempat pertemuan terbatas; atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

- 11 Pasal 21 Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut : a.

b. c. d. e.

f.

g.

dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung; diadakan dialog yang sifatnya interaktif; jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang; menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab; pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang; hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbolsimbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog; atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gadung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog. Pasal 22

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut : a.

b. c.

dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional; materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kode etik jurnalistik; Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rublik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan; Pasal 23

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut : a.

dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;

- 12 b.

c.

apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya); penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye. Pasal 24

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut : a. b.

penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum; penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul. Pasal 25

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut : a.

b.

c. d.

e. f.

g.

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu; alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan); alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan; pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat; pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya; KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut; Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;

- 13 h.

Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Pasal 26

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan dalam bentuk debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, diatur sebagai berikut : a. b. c.

d. e. f.

g.

pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik; dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali untuk calon Presiden dan sebanyak 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden; moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon; KPU dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan undangan; format debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat; selama dan sesudah berlangsung debat pasangan calon, untuk menjamin bahwa penilaian kualitas pasangan calon tidak ditentukan oleh moderator, tetapi oleh pemilih, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon. Materi debat pasangan calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : 1) 2) 3) 4)

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 27

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan melalui kegiatan lain yang tidak melanggar undang-undang dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut : a. b. c. d.

e.

rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat; dilaksanakan di lapangan atau stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh peserta kampanye dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya; pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat–tempat tersebut, sehingga tidak mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan; dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan; menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

- 14 Pasal 28 Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak dibenarkan, kecuali dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Pasal 29 Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan. Pasal 30 Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang : a. b.

melakukan pawai kendaraan bermotor; melanggar peraturan lalu lintas. Pasal 31

Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan. Pasal 32 (1) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. (2) Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarlan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- 15 BAB V JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE Pasal 33 (1) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dilaksanakan selama jangka waktu 22 (dua puluh dua) hari, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS. (2) 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk apapun. Pasal 34 KPU menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan ketentuan : a. b. c.

jadwal kampanye berlaku secara nasional untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota; jadwal dan waktu kampanye sebagaimana dimaksud dengan huruf a untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon; tim kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Polri sesuai tingkatannya. Pasal 35

(1) Tim kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye. (2) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perbaikan jadwal kampanye. (3) Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (4) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada pasangan calon dan tim kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota serta Polri sesuai tingkatannya.

- 16 -

Pasal 36 (1) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Pasal 37 Petugas kampanye dari setiap Pasangan calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye. Pasal 38 (1) Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polri dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan. (2) Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan persetujuan dari Pasangan calon yang bersangkutan. BAB VI PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN Bagian Kesatu Umum Pasal 39 (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat.

- 17 (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UndangUndang. (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon. Pasal 40 (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye. (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon. (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye yang sama kepada Pasangan Calon. Bagian Kedua Pemberitaan Kampanye Pasal 41 Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak. Pasal 42 Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

- 18 Bagian Ketiga Penyiaran Kampanye Pasal 43 (1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat. (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang. Pasal 44 (1) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimili. (2) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Bagian Keempat Iklan Kampanye Pasal 45 (1) Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. (2) Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional. (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye. (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

- 19 Pasal 46 (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye. (2) Blocking segment sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik. (3) Blocking time sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik. (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye. (5) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain. Pasal 47 (1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye. (2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye. (3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan. (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3). Pasal 48 (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon. (3) Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.

- 20 (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. (5) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. (6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran. (7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 49 Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon. Pasal 50 (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak. (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang. (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU Provinsi. (4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran Kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana Kampanye. BAB VII KAMPANYE PEMILU OLEH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA LAINNYA Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pasal 51 (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

- 21 (2) Pejabat Negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (3) Pejabat Negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai : a. b. c.

calon Presiden atau calon Wakil Presiden; anggota tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sudah didaftarkan ke KPU; atau pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sudah didaftarkan ke KPU. Pasal 52

Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Presiden dan Wakil Presiden sera Pejabat Negara lainnya menjalankan cuti atau non aktif, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Pasal 53 Dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya wajib : a. b.

memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan menjamin terwujudnya misi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pasal 54

Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden wajib memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 55 (1) Permintaan cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diajukan dengan ketentuan : a. b. c.

Menteri kepada Presiden; Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

(2) Presiden dan Menteri Dalam Negeri memberikan izin dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54.

- 22 (3) Permintaan cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (4) Pemberian cuti diselesaikan selambat-lambatnya 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan dari Pejabat Negara yang bersangkutan. Bagian Kedua Cuti dan Status Non Aktif Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 56 Pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan jadwal kampanye Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Pasal 57 (1) Cuti bagi Pejabat Negara untuk melakukan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden : a.

b.

untuk Menteri, diatur oleh Menteri Sekretaris Negara dan dilaporkan kepada Presiden dan disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan serta kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Menteri yang bersangkutan memulai kampanye; untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang berasal dari partai politik dan yang bukan berasal dari partai politik dalam status sebagai tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye diatur oleh Sekretaris Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota, serta dilaporkan kepada pejabat negara yang bersangkutan dan kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mulai masa kampanye.

(2) Pengaturan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan misi dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 58 (1) Menteri sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti. (2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 23 Pasal 59 Dalam hal ada pelaksanaan tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan, Presiden dapat memanggil Menteri yang sedang melakukan kampanye untuk menyelesaikan tugas dimaksud. Pasal 60 (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti. (2) Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye melaksanakan Kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah. (5) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Pasal 61 Jadwal cuti Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan Menteri Sekretaris Negara kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya masa kampanye. Pasal 62 (1) Menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum. (3) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditarik kembali. (4) Pemberhentian Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- 24 Pasal 63 (1) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengajukan permohonan izin kepada Presiden. (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat permohonan izin kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum. (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan non aktif dengan Keputusan Presiden bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. (4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan non aktif secara bersamaan, pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari di daerah yang bersangkutan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. (5) Pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Bagian Ketiga Pembatasan Bagi Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 64 (1) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pejabat Negara dilarang : a. b. c. d.

menggunakan fasilitas negara; memobilisasi aparat bawahannya untuk kepentingan kampanye; menggunakan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau menggunakan fasilitas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa : a. b.

c.

sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik Pemerintah Provinsi, milik Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan.

- 25 (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 65 (1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. (2) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden maka fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (3) Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. BAB VIII PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE Pasal 66 Dalam kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara negara di pusat dan atau di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye. Pasal 68 Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/ kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.

- 26 BAB IX LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 69 (1) Pasangan calon, tim kampanye, pelaksana kampanye, dan petugas kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5, pada masa : a. b. c.

sebelum tanggal dimulai masa kampanye; dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

(2) Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5. Pasal 70 (1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye, dilarang : a. b. c. d. e. f.

g. h. i. j.

mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain; menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseoranng, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan : a.

b. c.

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;

- 27 d. e. f. g. h. i. j.

Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; Pegawai Negeri Sipil; Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Desa atau sebutan lain; Perangkat desa ; Anggota badan permusyawaratan desa; dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye. (4) Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut Partai Politik, Pasangan Calon, atau atribut pegawai negeri sipil. (5) Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara. Pasal 71 (1) Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan : a.

b.

tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; dan menjalani cuti Kampanye.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 72 Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. Pasal 73 (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

- 28 Pasal 74 Pelanggaran atas larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 75 (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenai sanksi dengan tahapan : a. b.

peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

(2) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan : a.

b.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut; Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a,menggunakan formulir Model AB 1-PPWP dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan : 1) 2) 3) 4)

1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye; 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya; 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya; 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. BAB X PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE Pasal 76

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye. Pasal 77 (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan.

- 29 (2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye. Pasal 78 (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS. Pasal 79 (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dengan melakukan : a. b.

c. d.

penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu; pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan pelaksanaan Kampanye; pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.

(2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pasal 80 Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pasal 81 (1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan melaporkannya kepada PPK. (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskannya kepada KPU kabupaten/kota.

- 30 -

(3) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS. Pasal 82 (1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan. (2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye. Pasal 83 (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota dan menyampaikan temuan kepada PPK. Pasal 84 (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dengan melakukan : a. b.

c. d.

penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu; pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan pelaksanaan Kampanye; pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.

(2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pasal 85 (1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.

- 31 (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK. Pasal 86 (1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap : a.

b.

kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota : a. b. c. d. e.

f.

menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana; menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti; meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu; dan/atau mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/ kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung. Pasal 87

(1) Panwaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota. (3) KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.

- 32 -

(4) Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu. Pasal 88 (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang. (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 89 Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Panwaslu kabupaten/kota melakukan : a. b.

pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi. Pasal 90

Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Pasal 91 (1) Panwaslu provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat provinsi, terhadap : a.

b.

kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu provinsi :

- 33 a. b. c. d. e.

f.

menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana; menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti; meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi; dan/atau mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung. Pasal 92

(1) Panwaslu provinsi menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU provinsi. (3) KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan. (4) Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, Panwaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu. Pasal 93 (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang. (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 34 Pasal 94 Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Panwaslu provinsi melakukan : a. b.

pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi. Pasal 95

Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94. Pasal 96 (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan Kampanye secara nasional, terhadap : a.

b.

kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung; atau kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu : a. b. c. d. e.

menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye; menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana; menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti; meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota; dan/atau

- 35 f.

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung. Pasal 97

(1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU. (3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi. Pasal 98 (1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu. (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 99 Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dalam pelaksanaan Kampanye, Bawaslu melakukan :

- 36 a. b.

pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi. Pasal 100

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99. Pasal 101 Pengawasan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota serta tindak lanjut KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan. BAB XI DANA KAMPANYE Pasal 102 (1) Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari : a. b. c.

Pasangan Calon yang bersangkutan; Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan pihak lain.

(3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Pasal 103 Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

- 37 Pasal 104 (1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dana

Kampanye yang berasal

nonpemerintah

sebagaimana

dari

kelompok, perusahaan, atau badan usaha

dimaksud

dalam

Pasal

103

tidak

boleh

melebihi

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. Pasal 105 (1) Dana Kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank. (2) Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing. (4) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Pasal 106 (1) Dalam rangka Kampanye, Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye. (2) Rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke KPU paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

- 38 Pasal 107 (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye. (2) Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. (3) KPU mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon. Pasal 108 (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye. (2) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan. (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana Kampanye kepada masing-masing Pasangan Calon dan tim Kampanye paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik. (5) KPU KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik. Pasal 109 (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.

- 39 -

(2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan

b.

membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 110 (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), KPU membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan. (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3). (3) KPU menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan. Pasal 111 (1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari : a.

pihak asing;

b.

penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;

c.

hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;

d.

Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau

e.

pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.

- 40 (2) Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. (3) Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. (4) Setiap orang yang menggunakan anggaran Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. BAB XII KETENTUAN LAIN Pasal 112 (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya dapat diambil dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Pada daerah konflik dan/atau daerah lain yang dianggap daerah rawan konflik KPU sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Polri dan TNI. Pasal 113 Untuk keperluan pelaksanaan audit dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pedoman audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 114 Pasangan calon atau tim kampanye sesuai tingkatannya menandatangani surat mandat saksi pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Pasal 115 Contoh formulir Model AB-PPWP dan Model AB 1-PPWP untuk keperluan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- 41 -

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 116 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2009 KETUA, Ttd. Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Lampiran

: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 28 TAHUN 2009 Tanggal : 18 April 2009

CONTOH FORMULIR KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 (MODEL AB-PPWP). 2. PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (MODEL AB 1-PPWP).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2009 KETUA, Ttd. Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

CONTOH MODEL AB-PPWP NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

Nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

: 1. .................................................................... 2. ....................................................................

Nomor urut penetapan KPU

: .......................................................................

Nomor rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye

: 1. .................................................................... 2. ....................................................................

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu : 1.

Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan

2.

Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan

3.

Nama lengkap Alamat Pekerjaan/jabatan

: ....................................................................... : ....................................................................... ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... ....................................................................... : .......................................................................

Demikian untuk menjadi maklum. .............................. , .........................................2009 Yang mengajukan,

……..……………………………. Tembusan disampaikan kepada : 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon; 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*); 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota *); 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya. Catatan : 1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan. 2. Formulir Model AB-PPWP digunakan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, apabila tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dibentuk ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. *) coret yang tidak diperlukan

CONTOH MODEL AB 1-PPWP

PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN *) Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi ………………./Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ………………../Komisi Pemilihan Umum Kota ………………….. *) 1.

Dasar : a. b. c.

2.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009; Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi ………………./Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ………………../Komisi Pemilihan Umum Kota ………………….. *) tanggal …………………………….. 2009.

Memutuskan : Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden *), kepada : Nomor dan nama pasangan calon

: .............................................................................. .............................................................................. : .............................................................................. .............................................................................. : .............................................................................. ..............................................................................

Nama Anggota Tim Kampanye Nama Anggota Pelaksana Kampanye

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal . . . , dan Pasal . . . Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal . . . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, dan Pasal ……… Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 3.

Demikian untuk dilaksanakan. ...................................., ..........................................2009 Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Komisi Pemilihan Umum Kota*) Ketua,

CAP ……………………………….. Tembusan disampaikan kepada : 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon; 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*); 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota*); 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya. Catatan : 1. Jumlah dan nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/Anggota tim Kampanye/Anggota pelaksana kampanye dapat disesuaikan. 2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 3. *) coret yang tidak diperlukan.