KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010 – 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM,
Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1. 2.
3.
4.
5.
bahwa untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Pimpinan lembaga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2010 – 2014 Pasal 6A, Pasal 22C, Pasal 22E, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014. Pasal 1
1)
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014 yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat Renstra KPU Tahun 2010 – 2014 adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014.
2)
Renstra KPU Tahun 2010 – 2014 meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum. Pasal 2
Renstra KPU tahun 2010 – 2014 disusun sebagai acuan bagi : a. Penyusunan Renstra unit eselon I/II dan satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum; b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum; c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan antar penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat dan daerah (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lainnya; d. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum. e. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pasal 3 Renstra KPU Tahun 2010 – 2014 sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan ini yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; Pasal 4 1) 2)
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan terhadap penetapan Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Februari 2010
KETUA, ttd Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum
W.S. Santoso
DAFTAR ISI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010-2014
i
DAFTAR ISI
iii
BAB I. PENDAHULUAN
1
I.1
Kondisi Umum
1
I.2
Potensi dan Permasalahan
5
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
9
II.1
Visi Komisi Pemilihan Umum
9
II.2
Misi Komisi Pemilihan Umum
9
II.3
Tujuan Komisi Pemilihan Umum
10
II.4
Sasaran Komisi Pemilihan Umum
10
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
12
III.1 Arah dan Kebijakan Strategis Nasional
12
III.2 Arah dan Kebijakan Strategi Komisi Pemilihan Umum
13
BAB IV. PENUTUP
20
Lampiran Lampiran
1. 2.
Lampiran
3.
Lampiran
4.
Bagan Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Bagan Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bagan Susunan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Komisi Pemilihan Umum
iii
BAB I PENDAHULUAN
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang. I.1 Kondisi Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang
Nomor
22
Tahun
2007
tentang
Penyelenggara
Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya
1
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden dan DPR. UU Nomor 22 tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang yang peresmian keanggotaannya dengan Keputusan Presiden. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu: a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap
tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan
semua
tahapan; e. memutakhiran
data
pemilih
berdasarkan
data
kependudukan
dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi; g. menetapkan peserta Pemilihan Umum; h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara disetiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; i.
membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum dan Bawaslu;
j. menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil
Pemilihan Umum dan mengumumkannya; k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD; l.
mengumumkan calon anggota DPR dan DPD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
m. menetapkan
standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan;
2
n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN; o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu; p. menonaktifkan
sementara
dan/atau
mengenakan
sanksi
administratif
kepada anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat; r. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan
mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Umum; dan t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
Adapun
tugas
dan
wewenang
Komisi
Pemilihan
Umum
dalam
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu: a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan
semua
tahapan; e. memutakhiran
data
pemilih
berdasarkan
data
kependudukan
dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi; g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan; h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan
3
Umum Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum dan Bawaslu; j. menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum dan mengumumkannya; k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih serta membuat berita acaranya; l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN; n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu; o. menonaktifkan
sementara
dan/atau
mengenakan
sanksi
administratif
kepada anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat; q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan s. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. Sedangkan
tugas
dan
wewenang
Komisi
Pemilihan
Umum
dalam
penyelenggaraaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam
Undang-undang
Nomor
22
Tahun
2007
tentang
penyelenggara
Pemilihan Umum yaitu: a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. mengoordinasikan dan memantau tahapan; c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggara Pemilihan Umum;
4
d. menerima Laporan hasil Pemilihan Umum dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; e. menonaktifkan
sementara
dan/atau
mengenakan
sanksi
administratif
kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggara
Pemilihan Umum yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. Posisi dan peranan Komisi Pemilihan Umum mencerminkan kebutuhan kehidupan
berdemokrasi.
Komisi
Pemilihan
Umum
memiliki
kedudukan
Strategis baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretariat yakni Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu kepada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan
kemampuan
manajemen
serta
profesionalitas
personilnya
agar
menjadi suatu lembaga yang bersifat, nasional tetap dan mandiri. Demi kelancaran dan keserasian hubungan kerja antara Komisi Pemilihan Umum
dengan
dikembangkan
Penyelenggara mekanisme
dan
Pemilihan
prosedur
Umum
kerja
yang
di
Daerah,
baku
agar
perlu dapat
bersinergi dengan baik. Aspirasi daerah perlu diperhatikan guna terwujudnya arus komunikasi dua arah dalam suatu sistem informasi manajemen Pemilihan Umum. I.2 Potensi dan Permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 adalah Pemilihan Umum kedua yang diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Adapun
dalam
proses
pelaksanaannya
menghadapi
beberapa
permasalahan dan tantangan yaitu: a. Permasalahan Pemilihan Umum 2009
Persiapan Pemilihan Umum 2009 sangat singkat karena UU tentang Pemilihan
Umum
baru
diundangkan
pada
tanggal
31
Maret
2008.
Berdasarkan isu publik, teridentifikasi situasi masalah sebagai berikut :
5
1)
terlambatnya
pengesahan
Undang-undang
sebagai
dasar
penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 2)
waktu
yang
terbatas
dalam
proses
pendaftaran,
verifikasi
dan
penetapan peserta Pemilihan Umum, 3)
jumlah tambahan surat suara di setiap TPS sebesar 2 Prosentase tidak memadai,
4)
organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum,
5)
terlambatnya persetujuan DPR untuk alokasi anggaran Pemilihan Umum 2009,
6)
desentralisasi
pengadaan
barang
dan
jasa/logistik
kebutuhan
Pemilihan Umum hanya sampai Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 7)
adanya primordialisme dalam proses penetapan Calon Anggota DPR dan DPRD terpilih,
8)
adanya pergantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten/Kota pada waktu bersamaan dengan proses tahapan Pemilihan Umum.
9)
kurang telitinya petugas pelaksana Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam proses penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,
10) kurang telitinya pemilih dalam memberi tanda pilihan partai politik peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi pilihannya, 11) adanya pemilih yang belum terdaftar sehingga daftar dan data jumlah pemilih tidak akurat dan berubah-ubah, 12) masih ada manipulasi data dalam proses penghitungan suara di beberapa KPPS, PPK, PPLN, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam proses penghitungan suara Anggota DPR,DPD dan DPRD, 13) pengajuan
calon
Anggota
DPR
dan
DPRD
belum
sepenuhnya
memenuhi prinsip pemilihan secara demokratis dan terbuka, 14) pelaporan sumbangan dana kampanye dan audit dana kampanye partai politik termasuk pemilihan umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden belum transparan, 15) pelaksanaan sosialisasi setiap tahapan dari segi kualitas dan kuantitas masih terbatas.
6
b. Tantangan 1)
Sering terjadi kekacauan/kerusuhan di daerah yang menghambat penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pengisian keanggotaan DPRD pada daerah pemekaran yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 2004. Hal
ini
disebabkan
kedewasaan
berdemokrasi
dan
berpolitik
masyarakat, Partai Politik dan elit masih perlu ditingkatkan karena belum dapat menerima setiap perbedaan pendapat. 2)
Kondisi geografis yang berbeda-beda mengakibatkan distribusi barang logistik Pemilihan Umum tidak tepat waktu.
3)
Kendala waktu dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum, terutama dalam pelaksanaan pendataan pemilih, pengadaan dan pendistribusian logistik keperluan Pemilihan Umum.
Permasalahan dan tantangan ini perlu ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan yaitu : a) Mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR untuk mempercepat proses
pembahasan
dan
pengesahan
Rancangan
Undang-undang
tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum. b) Mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. c) Mengoptimalkan
sosialisasi
peraturan
perundangan
dan
ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat dan sektor terkait yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. d) Meningkatkan peran dan fungsi Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum
yang profesional melalui penataan organisasi dan personil termasuk pengadaan
PNS
untuk
mengantisipasi
terjadinya
perubahan
sistem
Pemilihan Umum. e) Meningkatkan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai konsekuensi lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. f) Mengusulkan
kepada
DPR
untuk
mempercepat
persetujuan
alokasi
anggaran Pemilihan Umum.
7
g) Mengusulkan penambahan alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan
Pemilihan
Umum
yang
didasarkan
atas
kebutuhan
anggaran
senyatanya/riil, termasuk untuk anggaran rutin. h) Meningkatkan kemampuan administratif dan peran serta Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pengadaan barang dan jasa/logistik kebutuhan Pemilihan Umum. i) Meningkatkan kemampuan petugas pelaksana Pemilihan Umum di tingkat
Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam proses penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. j)
Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.
k) Melakukan pemutakhiran daftar dan data pemilih secara cermat dan
berkesinambungan. l) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas KPPS, PPS,
PPK, PPLN, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam proses penghitungan suara Anggota DPR,DPD dan DPRD. m) Menyamakan
persepsi
mengenai
penetapan
daerah
pemilihan
yang
berimplikasi pada penetapan jumlah alokasi kursi dengan pihak terkait. n) Mengumumkan hasil audit sumbangan dan dana kampanye partai politik
dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada publik. o) Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi setiap tahapan Pemilihan Umum. p) Memverifikasi calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil 2009. q) Melaksanakan pengelolaan barang inventaris dan arsip-arsip Pemilihan
Umum. r) Melengkapi pendokumentasian setiap tahapan Pemilihan Umum. s) Memonitor, mengevaluasi dan melakukan pengawasan setiap tahapan
Pemilihan Umum. t) Menyusun
Peraturan-peraturan
Komisi
Pemilihan
Umum
mengenai
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. u) Menyusun laporan pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Umum. v) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
8
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
II.1
Visi Komisi Pemilihan Umum Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel,
demi
terciptanya
demokrasi
Indonesia
yang
berkualitas
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-2
(2010-2014)
menyiratkan
pentingnya
penyelenggaraan
Pemilihan
Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel
dan
pelaksanaan
demokrasi
Indonesia
yang
berkualitas
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. II.2
Misi Komisi Pemilihan Umum Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut : a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi,
kredibilitas
dan
kapabilitas
dalam
menyelenggarakan
Pemilihan Umum; b. Menyelenggarakan
Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
9
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,
efisien dan efektif; d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil
dan setara, serta
menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam
Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. II.3
Tujuan Komisi Pemilihan Umum Tujuan
Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi
potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum c. Melaksanakan
Undang-Undang
di
bidang
politik
secara
murni
dan
konsekwen; d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis. e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. II.4
Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Sesuai dengan draft RPJMN II, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga
legislatif,
penyelenggara
Pemilihan
Umum,
dan
lembaga
penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2014 yang adil dan demokratis. Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah : a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
10
c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang; d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai.
11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
III.1 Arah dan Kebijakan Strategis Nasional Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-2 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2010-2014, arah kebijakan strategis naional yang ditempuh adalah sebagai berikut: a. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. b. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif bagi terjaganya dan semakin meningkatnya pemahaman terhadap nasionalisme, persatuan nasional, ideologi Pancasila, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika. c.
Meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi.
d. Meningkatkan netralitas birokrasi. e. Meningkatkan organisasi dan peran masyarakat sipil. f.
Memberikan fasilitasi untuk meningkatkan peran dan kapasitas organisasi partai politik.
g. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 yang adil dan demokratis. h. Meningkatkan peran perempuan dalam politik. i.
Memperkuat mekanisme dialog politik dan partisipasi politik rakyat
j.
Membentuk pusat pendidikan politik dan melaksanakan pendidikan politik
k. Meningkatkan pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik l.
Mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat
m. Mengembangkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi. n. Memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.
12
III.2 Arah dan Kebijakan Strategi Komisi Pemilihan Umum Komisi
Pemilihan
Umum
untuk
5
(lima)
tahun
mendatang
telah
menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Alur Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L
Sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Eselon I akan bertanggungjawab atas keberhasilan 3 (tiga) program sedangkan setiap Eselon II akan bertanggungjawab terhadap 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan. Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
13
a. Program
Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi
dan
Perbaikan
Proses Politik. Outcome
yang
diharapkan
dari
program
ini
adalah
meningkatnya
kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah : 1) Terselenggaraanya
penyiapan
penyusunan
rancangan
peraturan
Komisi Pemilihan Umum , advokasi hukum dan penyuluhannya 2) Terselenggaranya
bimbingan
teknis/supervisi/publikasi/sosialiasi
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah : 1) Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan verifikasi
peraturan
Partai
Politik
masukan rancangan
peserta
Pemilihan
Umum,
perseorangan Peserta Pemilihan Umum dan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum, penyusunan Daerah Pemilihan, dan lain-lain. 2) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan Regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014. 3) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum. 4) Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum. 5) Prosentase
jumlah pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis
penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel. 6) Prosentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi Pemilihan Umum
yang
diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu. 7) Prosentase
fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum
kepala daerah untuk Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif. 8) Prosentase legislatif
fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) Pemilihan Umum
dan
Presiden
untuk
Komisi
Pemilihan
Umum,
Komisi
14
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif. 9) Prosentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih. 10) Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia. 11) Jumlah
kerja
sama
dan
kegiatan
pendidikan
pemilih
yang
dilaksanakan. 12) Prosentase kemajuan pengembangan media center. 13) Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan 14) Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik. 15) Prosentase
unit
penyelenggara
pelayanan
publik
yang
sudah
menerapkan standar pelayanan 16) Prosentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan 17) Prosentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif 18) Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik 19) Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan.
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah : 1)
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.
2)
Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,
inventarisasi
sarana
dan
prasarana
serta
terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum. 3)
Tereselenggaranya
dukungan
operasional
dan
pemeliharaan
perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum
seluruh
Indonesia.
15
4)
Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum.
5)
Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan
Umum,
Komisi
Pemilihan
Umum
Provinsi,
Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum daerah pemekaran. 6)
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum.
7)
Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.
Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah : 1)
Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL.
2)
Prosentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum
dengan
lembaga lain. 3)
Prosentase
laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan
tepat waktu. 4)
Prosentase
kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan
pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum. 5)
Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.
6)
Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur.
7)
Tingkat ketepatan pengelolaan
informasi kebutuhan Pemilihan
Umum. 8)
Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum.
9)
Tingkat
ketepatan
pengadaan
dan
standar
dokumentasi
mutu
barang/jasa
pengadaan
administrasi
kebutuhan
Pemilihan
Umum. 10) Prosentase
kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan
Umum. 11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum. 12) Prosentase
dukungan pelayanan administrasi kegiatan.
13) Prosentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran. 14) Prosentase pengadaan menggunakan e-procurement.
16
15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan system berbasis TIK. 16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai. 17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM. 18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai. 19) Prosentase
dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM. 21) Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Komisi
Pemilihan Umum daerah pemekaran. 22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif. 23) Prosentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi. 24) Prosentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas. 25) Prosentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja ) yang proporsional, efektif dan efesien. 26) Prosentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana. 27) tersedianya sistem rekruitment yang transparan 28) Tersedianya
sistem
promosi
dan
mutasi
yang
terbuka
dan
transparan. 29) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi. 30) Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment. 31) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan. 32) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum . 33) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai. 34) Tingkat
ketepatan
waktu
dan
tertib
administrasi
pelaksanaan
pengawasan regular. 35) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus. 36) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. 37) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan. 38) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Lakip. 39) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin.
17
40) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip. 41) Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilihan Umum. 42) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan 43) Prosentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN 44) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi 45) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif 46) Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 47) Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif 48) Prosentase
penyelesaian
tindak
lanjut
atas
pengaduan
yang
disampaikan ke masyarakat 49) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik 50) Prosentase unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik 51) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur 52) Prosentase penerapan SAKIP (Renstra, Penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll) c. Program Sarana dan Prasarana. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi Komisi Pemilihan Umum. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah tersedianya
dukungan
Umum/Komisi
sarana
Pemilihan
Umum
dan
prasarana
Provinsi/
Komisi
Komisi
Pemilihan
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota. Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah : 1) Prosentase
akumulasi
kemajuan
pembangunan
gedung
Komisi
Pemilihan Umum Pusat, pengadaan meubelair dan belanja modal. 2) Prosentase akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal. 3) Prosentase akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional, dan belanja modal untuk daerah pemekaran.
18
Struktur Organisasi dan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ketatalaksanaan Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. Secara struktural, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Eselon Ia) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 (satu) Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Eselon Ib), 7 (tujuh) Kepala Biro dan 1 (satu) Inspektur (Eselon IIa) dan 7 (tujuh) Wakil Kepala Biro (Eselon IIb). Sedangkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah setingkat Eselon IIa dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah setingkat Eselon IIIa. Struktur Organisasi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota
adalah
pegawai
negeri
sipil
yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan. Ketatalaksanaan atau proses bisnis (business process) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.
19
BAB IV PENUTUP Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang telah disusun ini merupakan langkah
awal
pelaksanaan
akuntabilitas
kinerja
Komisi
Pemilihan
Umum.
Perumusan Rencana Strategis ini, merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan (2010-2014). Dengan rencana strategis ini diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Rencana Strategis ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesetjenan maupun masing-masing biro, serta secara hirarkis dapat dilaksanakan oleh
seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum. Demikian pula
diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Rencana Strategis ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada periode 2010-2014 dituangkan dalam dokumen ini, dengan mengacu pada misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014. Penjabaran mengenai kinerja yang lebih lengkap target kinerja beserta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan 2010-2014 (terlampir).
Jakarta, 05 Februari 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA, ttd Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA
20
RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
LAMPIRAN 4
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (dalam Rp Milyar)
TARGET NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 2010
I
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota
Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan).
1.1
Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
Terselenggaraanya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya
1. Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta pemilu dan dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil, dll 2. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelenggaraan pemilu 2014 3. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum
Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/s osialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih
60%
-
2012
2013
2014
2014
57.5
45.0
75.0
75.0
106.0
358.5
70%
75%
80%
85%
85%
20.0
15.0
25.0
25.0
26.0
111.0
75%
80%
85%
85%
37.5
30.0
50.0
50.0
80.0
247.5
-
60%
70%
75% 85%%
90%
90%
1. % pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosiali penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu asi penyelenggaraan pemilu dan dan akuntabel pendidikan pemilih 2. % pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu
60%
70%
72.50%
75%
77.50%
77.50%
60%
70%
72.50%
75%
77.50%
77.50%
3. % fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif
75%
80%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
6. Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia 7. Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan
2014
85%
90%
35%
2013
85%
90%
5. % kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih
2012
80%
80 85%%
-
2011
80%
70%
4. % fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif
2010
80%
60%
4. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum 1.2
2011
-
TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
-
75%
5
5 10 media massa kerja sama dengan 250 OMS
II.L.076.1
85%
85%
90%
100%
100%
100%
5
5
5
25
K)
40 media massa kerja sama dengan 1.000 OMS
K)
10 media massa kerja sama dengan 250 OMS
10 media massa kerja sama dengan 250 OMS
10 media massa kerja sama dengan 250 OMS
K)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (dalam Rp Milyar)
TARGET NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 2010
2011
2012
2013
2014
2014
10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 40 kegiatan kemasyarakat kemasyarakat kemasyarakat kemasyarakat kemasyarakat an an an an an 8. % kemajuan pengembangan media center
60%
2.1
2011
2012
2013
2014
K)
70%
72.50%
75%
80%
-
10
10
10
10
40
K)
-
100
150
200
50
500
K)
11. % unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan 12. % unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan 13. % unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif 14. Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik
60%
70%
80%
90%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
15. Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan
60%
70%
80%
90%
100%
100%
60%
70%
72.50%
75%
77.50%
77.5%
804.0
805.9
853.1
892.6
973.2
4,328.8
1. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL 2. % fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
60%
70%
72.50%
75%
77.50%
77.50%
16.0
39.0
39.0
40.0
39.0
173.0
60%
70%
72.50%
75%
77.50%
77.50%
3. % laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 4. % kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
60%
70%
72.50%
75%
77.50%
77.50%
9. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan 10. Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik
II
2010
TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Meningkatnya kualitas Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang dukungan manajemen dan profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan pelaksanaan tugas teknis lainnya perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)
Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.
-
100% 100% (penerapan)
(penyusunan model dan pedoman)
II.L.076.2
100% (penerapan)
100% (penerapan)
80%
100% (tersusunya model dan pedoman, serta penerapan)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (dalam Rp Milyar)
TARGET NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 2010
2.2
2.3
2.4
Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan
Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu.
Tereselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia
2011
2012
5. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia 6. Tersusunya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur 1. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan pemilu 2. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu 3. Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu
-
2 kali
-
95%
4. % kemajuan penyusunan peta distribusi logistik pemilu 5. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu 1. % dukungan pelayanan administrasi kegiatan
-
2013
2 kali
2014
2014
2 kali
2 kali
8 kali
-
70%
80%
90%
100%
100%
-
70%
72.50%
85%
90%
90%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
95%
70%
85%
100% -
60%
70%
72.50%
75%
77.50%
60%
75%
80%
85%
90%
90%
2. % dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran 3. % pengadaan menggunakan e-procurement
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
60%
65%
70%
75%
75%
4. Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terselenggaranya pembinaan 1. Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan sumber daya manusia, pelayanan SDM, dan kesejahteraan pegawai 2. Tingkat keakuratan data dan informasi SDM.
-
-
-
2011
2012
2013
2014
K)
12.0
8.0
10.0
40.0
80.0
150.0
435.0
368.9
399.1
405.0
431.2
2,039.2
32.0
15.0
25.0
25.0
15.0
112.0
100% 77.5%
80%
80%
85%
85%
90%
90%
3. Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai. 4. % dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
85%
85%
90%
90%
5. Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM
80%
80%
85%
85%
90%
90%
II.L.076.3
2010
TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (dalam Rp Milyar)
TARGET NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 2010 6. Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU daerah pemekaran
2.5
Pengangkatan Anggota KPU
2.6
Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
2.7
Pemeriksaan di lingkungan Terselenggaranya pemeriksaan Setjen KPU, Sekretariat yang transparan dan akuntabel KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
2012 80%
2013 85%
2014
2014 85%
90%
2010
2011
2012
2013
2014
90%
7. Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif
60%
70%
80%
90%
100%
100%
8. % pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi
60%
70%
80%
90%
100%
100%
9. % pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas 10. % tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja ) yang prporsional, efektif dan efesien
60%
70%
80%
90%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
11. % SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana 12. tersedianya sistem rekruitment yang transparan
60%
70%
80%
90%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20.0
3.0
4.0
4.0
4.0
35.0
1. Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan 2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15.0
5.0
6.5
6.5
6.5
39.5
3. Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai
100%
100%
100%
100%
100%
100%
264.0
362.0
362.0
364.6
390.0
1,742.6
1. Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan regular 2. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus 3. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut 4. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan, 5. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Lakip
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10.0
5.0
7.5
7.5
7.5
37.5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13. Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan 14. Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi 15. Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment Ketepatan pelaksanaan fasilitasi proses PAW anggota Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan anggota KPU, KPU Prov dan KPU Kab/kota dan seleksi anggota KPU, KPU prov, KPU Kab/Kota KPU daerah pemekaran dan seleksi anggota KPU daerah pemekaran
Trasnparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU
2011
80%
TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
WTP
WTP
WTP
II.L.076.4
WTP
WTP
WTP
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (dalam Rp Milyar)
TARGET NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 2010
2011
2012
2013
2014
2014
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
6. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin 7. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8. Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional pemilu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9. Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan 10. % pejabat yang telah melaporkan LHKPN
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
85%
90%
95%
100%
100%
11. Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi
60%
70%
80%
90%
100%
100%
12. Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif 13. % temuan yang ditindaklanjuti
80%
85%
90%
95%
100%
100%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
14. Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif 15. % penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ke masyarakat 16. Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik
80%
85%
90%
95%
100%
100%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
17. % unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik 18. Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur
70%
75%
80%
85%
90%
90%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
19. % penerapan SAKIP (Renstra, Penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll) Memadainya sarana dan Tingkat/ kesesuaian kebutuhan anggota dan staf KPU prasarana operasionalisasi KPU terhadap ketersediaan sarana dan prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan sarana dan prasarana serta kendaraan operasional untuk daerah pemekaran
80%
85%
90%
95%
100%
100%
-
75%
80%
85%
90%
90%
100.0
200.0
200.0
145.0
100.0
745.0
1. % akumulasi kemajuan pembangunan gedung KPU Pusat, pengadaan meubelair dan belanja modal
5%
60%
100% -
-
100.0
200.0
200.0
145.0
100.0
745.0
2. % akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung KPU Prov/Kab/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal
20%
40%
60%
80%
100%
100%
40%
60%
80%
100%
100%
961.5
1,050.9
1,128.1
1,112.6 1,179.2
5,432.3
III
Program Sarana dan Prasarana Aparatur
3.1
Penyelenggaraan dukungan Tersedianya dukungan sarana sarana dan pra sarana dan pra sarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota
3. % akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional dan belanja modal untuk daerah pemekaran
TOTAL ALOKASI KPU 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)
II.L.076.5
-
