PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal agar dapat terlaksana lebih efektif dan efisien, perlu pelimpahan sebagian urusan Pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu mengatur pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011;

: 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

www.djpp.depkumham.go.id

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

9.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009;

10.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;


MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. 2.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.

4.

Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

5.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.

6.

Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

7.

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.

8.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Stratejik Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.


9.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 12. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat pendaftaran atau persetujuan penanaman modal dan/atau izin prinsip penanaman modal dan/atau izin usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. 13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 (1) Maksud Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (2) Tujuan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.


BAB II LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pasal 3 Lingkup Urusan Pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. BAB III PELIMPAHAN DAN WEWENANG Pasal 4 (1) Sebagian urusan Pemerintah lingkup pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilimpahkan melalui Dekonsentrasi adalah kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi. (2) Kepala bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 5 Sebagian urusan Pemerintah yang dilimpahkan diikuti dengan pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Pasal 6 Sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Gubernur menunjuk dan menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Pasal 7 (1) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi. (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 8 Penyelenggaraan Dekonsentrasi ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011. BAB IV PENGELOLAAN DANA Pasal 9 (1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 diberikan kepada Gubernur di 32 (tiga puluh dua) provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran. (3) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat/pegawai SKPD yang memiliki kompetensi. (4) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN Pasal 10 SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Melakukan kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi. b. Membuat daftar perkembangan perusahaan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang masih dalam tahap pembangunan atau telah berproduksi komersial berdasarkan bidang usaha dan lokasi proyek (kabupaten/kota) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI. c. Melakukan evaluasi terhadap laporan atau informasi dari sumber lainnya tentang pelaksanaan kegiatan penanaman modal.


BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 11 (1) Laporan pertanggungjawaban Dekonsentrasi meliputi: a. Laporan Manajerial, dan; b. Laporan Akuntabilitas. (2) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut sebagaimana Lampiran VI. (3) Laporan Manajerial termasuk laporan perkembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan c disusun dan disampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran dengan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut: a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April; b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli; c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. (4) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. (5) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. (6) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik yang disampaikan kepada: a. Unit Akuntansi Eselon I Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; b. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan, dan;

Direktorat

Jenderal

c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.


(7) Format Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Kepala melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan Dekonsentrasi. (6) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 (1) SKPD penerima dana Dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2010 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 652


LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Daftar Provinsi Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Di Bidang Penanaman Modal Yang Melaksanakan Kegiatan Dekonsentrasi Di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011

No. 1.

Provinsi

2.

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara

3.

Sumatera Barat

4.

Riau

5.

Jambi

6.

Sumatera Selatan

7.

Lampung

8.

Bengkulu

9. 10.

Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau

11.

D.I Yogyakarta

12.

Kalimantan Barat

13.

Kalimantan Tengah

14.

Kalimantan Selatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Provinsi Aceh Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sumatera Barat Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Jambi Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sumatera Selatan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Lampung Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Bengkulu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Provinsi DI Yogyakarta Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Barat Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Tengah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Kalimantan Selatan


15.

Kalimantan Timur

16.

Banten

17.

Jawa Barat

18.

Jawa Tengah

19.

Sulawesi Utara

20. 21.

Gorontalo Sulawesi Tenggara

22.

Sulawesi Tengah

23.

Sulawesi Selatan

24.

Sulawesi Barat

25. 26. 27.

Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat

28.

Nusa Tenggara Timur

29.

Maluku

30.

Maluku Utara

31.

Papua Barat

32.

Papua

Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sulawesi Utara Badan Investasi Daerah (BID) Provinsi Gorontalo Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sulawesi Tengah Badan Promosi dan Penanaman Modal (BPPMD) Provinsi Sulawesi Selatan Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Sulawesi Barat Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Bali Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Maluku Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Maluku Utara Biro Perekonomian dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Papua BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN


LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Tahapan Perusahaan Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011

Tahapan **

No

Nomor Bidang Nama Perusa- Perizin- Usaha PemIzin an* haan banguUsaha nan

Tenaga Kerja *** Indonesia

Asing

Investasi Rencana

Realisasi ****

JUMLAH Keterangan: *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha; **)

Diisi tanda checklist (tanda ”√”) sesuai kondisi perusahaan di lapangan;

***)

Realisasi penyerapan tenaga kerja sesuai LKPM;

****)

Diisi dengan tambahan investasi yang dilaporkan perusahaan sesuai LKPM pada periode pelaporan.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA,



LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Rekapitulasi Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Sektor Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 Kabupaten/Kota: No

Sektor

I

Sektor Primer Tanaman pangan & perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan

II

Sektor Sekunder Industri makanan Industri tekstil Industri barang dari kulit & alas kaki Industri kayu Industri kertas & percetakan Industri kimia & farmasi Industri karet & plastik Industri mineral nonlogam Industri logam, mesik & elektronika Industri instrumen kedokteran,

Jumlah Proyek*

Nilai Investasi (Rp.Juta)

Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia Asing

Keterangan


III

presisi, optik dan jam Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain Sektor Tersier Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan & reparasi Hotel & restoran Transportasi, gudang & komunikasi Perumahan, kawasan industri & perkantoran Jasa lainnya

*) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.




LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Tahapan Perusahaan Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011

No

Nomor Nama Perusa- Perizinan* haan

Bidang Usaha

Tahapan ** PemIzin banguUsaha nan

TenagaKerja *** Indonesia

Asing

Investasi Rencana

Realisasi ****

JUMLAH Keterangan: *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha; **)

Diisi tanda checklist (tanda ”√”) sesuai kondisi perusahaan di lapangan;

***)

Realisasi penyerapan tenaga kerja sesuai LKPM;

****)

Diisi dengan tambahan investasi yang dilaporkan perusahaan sesuai LKPM pada periode pelaporan.




LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Rekapitulasi Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 Kabupaten/Kota: Penggunaan Nilai Jumlah Tenaga Kerja No Investasi Sektor Proyek* (Rp.Juta) Indonesia Asing I Sektor Primer Tanaman pangan & perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan II

Keterangan

Sektor Sekunder Industri makanan Industri tekstil Industri barang dari kulit & alas kaki Industri kayu Industri kertas & percetakan Industri kimia & farmasi Industri karet & plastik Industri mineral nonlogam Industri logam, mesik & elektronika Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam www.djpp.depkumham.go.id

III

Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain Sektor Tersier Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan & reparasi Hotel & restoran Transportasi, gudang & komunikasi Perumahan, kawasan industri & perkantoran Jasa lainnya

*) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.




LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010

Format Laporan Kendala Dan Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011

No

Kode dan Nama SubKegiatan

Realisasi Penyerapan Dana Nilai (Rp)

Persentase (%)

Pihak Yang Diharapkan Tindak Capaian Dapat Lanjut Target Kendala Membantu Yang Keluaran Menyelesai Diperlukan Kan Masalah




PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Recommend Documents