PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi dan menjamin obyektivitas serta kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dipandang perlu adanya Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); www.djpp.depkumham.go.id
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 13. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; 14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
www.djpp.depkumham.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. 3. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 4. Pengadaan Pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang meliputi struktural maupun fungsional. 6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang terdiri dari: a. Jabatan Fungsional Khusus yaitu jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden seperti Widyaiswara dan Auditor; b. Jabatan Fungsional Umum yaitu jabatan Staf atau Pelaksana. 8. Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai adalah pola pembinaan pegawai yang menggambarkan jalur pengembangan www.djpp.depkumham.go.id
karir sesuai kompetensi jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan teknis serta masa jabatan sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun. 9. Mutasi adalah perpindahan pegawai dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain melalui alih tugas (tour of duty) dan/atau alih wilayah (tour of area) baik secara vertikal maupun horizontal. 10. Mutasi Horizontal adalah perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja pada jabatan yang setingkat untuk memperluas pengalaman dan dalam rangka menuju pengembangan karir berikutnya. 11. Mutasi Vertikal adalah promosi dari suatu jabatan tertentu ke jabatan yang lebih tinggi. 12. Pengembangan Karir adalah pengembangan pegawai secara menyeluruh dalam suatu pola peningkatan kemampuan diri pribadi melalui tahapan atau jenjang jabatan yang ditempuh sejak dari pengangkatan pertama sampai dengan memasuki masa pensiun (purna bakti). 13. Pembinaan Pegawai adalah kegiatan terprogram/terarah/ terencana dalam rangka pengembangan potensi pegawai agar dapat melaksanakan tugas dengan baik melalui pengembangan diri, pembinaan oleh atasan langsung, pendidikan dan pelatihan serta mutasi. 14. Karir adalah suatu kedudukan atau jabatan yang dipangku oleh seorang pegawai pada suatu organisasi berdasarkan kompetensi keahlian dan pengalaman kerja. 15. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, yang selanjutnya disebut Diklat, adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS BKPM yaitu : a. menjadi pedoman bagi PNS di lingkungan BKPM dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya baik untuk kepentingan instansi maupun diri masing-masing; b. menumbuhkan motivasi PNS untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
berprestasi
dan
www.djpp.depkumham.go.id
c. meningkatkan kemampuan dan prestasi hasil kerja PNS yang penuh percaya diri dan penuh pengabdian, sehingga dapat mewujudkan perannya selaku pembina dalam pengembangan penanaman modal; d. membina iklim kerja yang lebih kondusif bagi pengembangan potensi PNS secara individu dan kelompok dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna organisasi. BAB III POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI Bagian Pertama Pengadaan Pegawai Pasal 3 Pengadaan Pegawai BKPM dilaksanakan berbasis kompetensi dengan menginventarisasi kebutuhan formasi pegawai dari satuan organisasi di lingkungan BKPM yang meliputi : a. jumlah tambahan pegawai; b. kualifikasi pendidikan; c. uraian tugas/jabatan. Bagian Kedua Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Persyaratan minimal penerimaan PNS : a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun yang ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dengan ketentuan: 1. untuk Strata 1 maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun; 2. untuk Strata 2 maksimal 30 (tiga puluh) tahun; 3. untuk Strata 3 maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. b. memiliki Ijazah/STTB yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. memenuhi persyaratan Indeks Prestasi kumulatif (IPK) diutamakan 3,50 skala 4,00; d. Diutamakan memiliki nilai Test of English as Foreign Language (TOEFL) 600 atau nilai International English Language Testing System (IELTS) yang setara; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Memiliki syarat-syarat lain yang diperlukan untuk mendapatkan PNS yang berkualitas dan berdedikasi tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 5 Seleksi penerimaan PNS minimal melalui : a. seleksi administratif. b. pelaksanaan ujian, meliputi : 1. Tes Kompetensi Dasar (TKD) a) Tes Pengetahuan Umum (TPU); b) Tes Bakat Skolastik (TBS); c) Tes Skala Kematangan (TSK). 2. Tes Kompetensi Bidang, meliputi : a) Tes Potensi Akademik (TPA); b) Psikotes; c) Tes Kemampuan Bahasa Asing, termasuk antara lain Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Arab dan Bahasa Korea. 3. Tes wawancara (interview). 4. Evaluasi penilaian akhir seleksi. Pasal 6 (1) Pelaksanaan Penerimaan Pegawai dilakukan oleh Tim Pengadaan PNS yang dibentuk oleh Kepala BKPM atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Seleksi penerimaan PNS dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara secara transparan, adil dan akuntabel serta berdasarkan kompetensi. (3) Pengumuman penerimaan PNS paling kurang memuat persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu dan alamat lamaran. (4) Pengumuman harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas. Bagian Ketiga Diklat Prajabatan dan Pembekalan Substansi CPNS dan Pengangkatan PNS Pasal 7 (1) Diklat Prajabatan adalah Diklat yang diperuntukkan bagi CPNS yang akan diangkat sebagai PNS, melalui : a. penyampaian materi ajar yang telah ditentukan; b. pembinaan mental, fisik dan disiplin pegawai (MFD); c. penilaian dan evaluasi peserta. (2) Pembekalan substansi diberikan kepada CPNS dalam rangka pelaksanaan tugas meliputi : a. perencanaan penanaman modal; b. pengembangan iklim penanaman modal; c. promosi penanaman modal; www.djpp.depkumham.go.id
d. e. f. g.
kerjasama penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya.
(3) Bagi CPNS yang telah menyelesaikan Diklat dan pembekalan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diangkat sebagai PNS dengan persyaratan : a. lulus Diklat Prajabatan; b. dinyatakan sehat oleh Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri; c. minimal telah satu tahun sebagai CPNS. Bagian Keempat Jenjang Karir Pasal 8 (1) Jenjang Karir Jabatan Struktural PNS terdiri dari : a. Jabatan Struktural Eselon IV; b. Jabatan Struktural Eselon III; c. Jabatan Struktural Eselon II; d. Jabatan Struktural Eselon I. (2) Jenjang Karir Jabatan Fungsional PNS antara lain terdiri dari : a. Jabatan Fungsional Pelaksana; b. Jabatan Fungsional Penyelia; c. Jabatan Fungsional Pertama; d. Jabatan Fungsional Muda; e. Jabatan Fungsional Madya; f. Jabatan Fungsional Utama. Bagian Kelima Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 (1) Pemberian Diklat PNS mengacu pada peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai melalui : a. Diklat Struktural, yang meliputi Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan IV, Diklat Kepemimpinan III, Diklat Kepemimpinan II dan Diklat Kepemimpinan I; b. Diklat Teknis, yang meliputi antara lain Diklat Pembekalan Substansi Penanaman Modal, Diklat Bahasa Asing, dan Diklat Manajemen; c. Diklat Fungsional, yang meliputi antara lain Diklat Auditor dan Diklat Kewidyaiswaraan. (2) Penilaian Kompetensi Individu PNS bersumber dari : a. Daftar Urut Kepangkatan yang meliputi kepangkatan, jabatan, pendidikan dan usia;
www.djpp.depkumham.go.id
b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) yang meliputi kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan; c. hasil pengawasan/pengendalian intern, yakni pembinaan yang dilakukan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh PNS; d. hasil pemeriksaan tim pengawasan fungsional; e. hasil penilaian Diklat. (3) Pengklasifikasian pegawai dalam jenis jabatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya, sehingga dengan mudah dilakukan mutasi penugasan (tour of duty). (4) Penempatan PNS pada jabatan yang tepat dengan kualifikasi yang dimilikinya sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efisien dan efektif. Bagian Keenam Persyaratan Jabatan Struktural Pasal 10 Pengembangan Karir melalui Jabatan Struktural dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : a. PNS dapat diangkat pada Jabatan Struktural Eselon IV dengan persyaratan : 1. serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan atau Penata Muda Tk. I (III/b); 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu; 3. memenuhi persyaratan nilai TOEFL diutamakan 600; 4. diutamakan telah mengikuti Diklat Struktural pada jenjangnya; 5. DP-3 selama dua tahun terakhir setiap unsur harus bernilai baik; 6. sehat jasmani dan rohani. b. Pejabat Struktural Eselon IV dapat diangkat pada Jabatan Struktural Eselon III dengan persyaratan : 1. serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan atau Penata Tk. I (III/d); 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu; 3. memenuhi persyaratan nilai TOEFL diutamakan 600; 4. diutamakan telah mengikuti Diklat Struktural pada jenjangnya; 5. diutamakan pernah menduduki 2 (dua) jabatan yang berbeda pada jenjang jabatan yang setingkat; 6. DP-3 selama dua tahun terakhir setiap unsur harus bernilai baik; 7. sehat jasmani dan rohani. c. Pejabat Struktural Eselon III dapat diangkat pada Jabatan Struktural Eselon II dengan persyaratan : 1. serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan atau Pembina Tk. I (IV/b); www.djpp.depkumham.go.id
2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu; 3. memenuhi persyaratan nilai TOEFL diwajibkan 600; 4. diutamakan telah mengikuti Diklat Struktural pada jenjangnya; 5. diutamakan pernah menduduki 2 (dua) jabatan yang berbeda pada jenjang jabatan yang setingkat; 6. DP-3 selama dua tahun terakhir setiap unsur harus bernilai baik; 7. sehat jasmani dan rohani. d. Pejabat Struktural Eselon II dapat diangkat pada Jabatan Struktural Eselon I dengan persyaratan : 1. serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan atau Pembina Utama Muda (IV/c); 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Strata Satu; 3. memenuhi persyaratan nilai TOEFL diwajibkan 600; 4. diutamakan telah mengikuti Diklat Struktural pada jenjangnya; 5. diutamakan pernah menduduki 2 (dua) jabatan yang berbeda pada jenjang jabatan yang setingkat; 6. DP-3 selama dua tahun terakhir setiap unsur harus bernilai baik; 7. sehat jasmani dan rohani. Bagian Ketujuh Persyaratan Jabatan Fungsional Tertentu Pasal 11 (1) Pengembangan karir PNS pada Jabatan Fungsional dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan pendidikan minimal pada jabatan fungsional yang bersangkutan; b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional yang bersangkutan; c. memenuhi angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional yang bersangkutan; d. pangkat sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan yang berlaku pada jabatan fungsional yang bersangkutan; e. telah berpengalaman dan melaksanakan tugas dari butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; f. semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurangkurangnya bernilai baik. (2) Syarat-syarat untuk kenaikan jenjang pangkat fungsional yang lebih tinggi adalah sebagai berikut : a. memenuhi angka kredit dari pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang bersangkutan baik dari unsur utama maupun unsur penunjang; b. telah ada penetapan angka kredit oleh Tim Penilai jabatan fungsional yang bersangkutan; c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jenjang jabatan yang lebih rendah; www.djpp.depkumham.go.id
d. semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan kurangnya bernilai baik.
sekurang-
(3) Untuk mendukung pengembangan Karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) persyaratan perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya sebagai berikut : a. pemahaman dan penguasaan peraturan dan kebijakan sesuai tugas dan kewajibannya; b. memiliki kemampuan teknis dan/atau manajerial; c. memiliki sikap dan perilaku yang baik. BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL Bagian Pertama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pasal 12 Untuk menjamin obyektivitas pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat perlu dilakukan : a.
pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang tugas dan susunan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM;
b.
keanggotaan Baperjakat berjumlah ganjil dan terdiri dari : 1. Ketua merangkap Anggota; 2. sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Anggota; 3. seorang Sekretaris.
c. Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala BKPM dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural, serta pengangkatan dalam pangkat untuk eselon II, III dan IV di lingkungan BKPM; d. dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat berpedoman pada Peraturan ini, kecuali atas penilaian atau pertimbangan lain dari Kepala BKPM; e. Ketua dan Anggota dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon I dan Sekretaris dijabat oleh Kepala Biro Umum. Bagian Kedua Prosedur Pengangkatan Dalam Jabatan Pasal 13 Pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan kenaikan pangkat ditentukan sebagai berikut : www.djpp.depkumham.go.id
a. penilaian pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan kenaikan pangkat dilakukan dalam sidang Baperjakat; b. hasil sidang Baperjakat diajukan kepada Kepala BKPM untuk mendapatkan persetujuan; c. pengangkatan dalam Jabatan Struktural ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKPM; d. kenaikan pangkat ditetapkan oleh Kepala BKPM. BAB V MUTASI PEGAWAI Bagian Pertama Prinsip-prinsip Mutasi Pasal 14 (1) Mutasi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip-prinsip bertahap, berlanjut, keterbukaan, obyektif, tertib, berdayaguna dan berhasilguna. (2) Setiap pegawai dapat ditempatkan dan/atau dimutasikan pada semua jabatan yang ada di lingkungan BKPM sesuai keperluan kedinasan dan setelah memenuhi persyaratan jabatan, pengalaman dan kemampuan teknis yang ditentukan. (3) Pejabat yang dimutasikan sekurang-kurangnya tetap dalam eselon jabatan yang sama atau naik eselon jabatannya bila mendapatkan promosi. (4) Mutasi jabatan secara vertikal ke bawah/pembebasan jabatan merupakan hukuman disiplin. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/SK/1994 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 M aret 2011 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 148
www.djpp.depkumham.go.id
